Berita Harian
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan catatan evaluasi bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2015 yang melanda Indonesia serta prediksi potensi bencana alam yang akan terjadi pada tahun 2016.
Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID bersiap memberikan dana hibah senilai 250 juta dolar atau setara dengan 3,5 triliun rupiah untuk berbagai program yang mendukung perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan bencana di Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan revisi terbaru Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) atau yang biasa dikenal dengan peta indikatif moratorium hutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan hasil Program Langit Biru 2015 berupa hasil evaluasi kualitas udara perkotaan di 45 kota di 33 Provinsi.
Usai Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP 21) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Perancis, Indonesia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar Kesepakatan Paris dapat terwujud.
Otoritas kampus IPB bersama Dinas Kesehatan kabupaten Bogor dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) hepatitis A di wilayahnya.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meluncurkan Rencana Strategis (Renstra) untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan periode 2015-2019 berbasis risiko dan lebih mengutamakan langkah pencegahan.
KLHK memasukkan PT Freeport Indonesia dalam kategori merah pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.
Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengaku tengah melakukan audit terhadap seluruh alat penyaring sampah pada pintu air sungai yang tersebar di lima wilayah Ibukota Jakarta.
Saat ini, di DKI Jakarta terdapat beberapa Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang tersebar di berbagai titik. Namun, tidak semua SPKU itu berfungsi dan beroperasi maksimal.
Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP 21) Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) telah resmi ditutup dengan diadopsinya Kesepakatan Paris atau Paris Agreement.
Friends of the Earth International menyatakan negara-negara maju telah memberikan rakyat kesepakatan palsu mengenai penanganan perubahan iklim global.
KLHK menyatakan akan memasukkan anggaran untuk memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah tentang pengakuan hutan adat pada daftar isian penggunaan anggaran (dipa) anggaran tahun 2016.