Jakarta (Greeners) – Sebagai negara yang menyandang mega biodiversitas di dunia, Indonesia masih memiliki banyak keanekaragaman hayati yang belum terkuak. Hanya saja, proses inventarisasi keanekaragaman hayati itu berjalan lamban akibat masih terkendala anggaran yang minim.
Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bambang Subiyanto, saat dihubungi oleh Greeners mengatakan bahwa proses inventarisasi yang lamban memicu kekhawatiran adanya jenis-jenis keanekaragaman hayati yang punah sebelum sempat diidentifikasi.
BACA JUGA: Spesies Baru dari Kelompok Anggrek Hantu Dipublikasikan
Menurut Bambang, hasil eksplorasi tidak hanya sebatas identifikasi dan inventarisasi semata, namun juga menggali potensi pemanfaatannya. Untuk itu, eksplorasi keanekaragaman hayati melalui kegiatan ekspedisi seharusnya mendapat dukungan anggaran yang memadai. Bahkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), keanekaragaman hayati memiliki peran mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan tersebut.
“Oleh karena itu, kegiatan eksplorasi untuk inventarisasi ini sangat penting dan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan,” terang Bambang, Jakarta, Selasa (17/10).
BACA JUGA: Proteksi Keanekaragaman Hayati Indonesia Perlu Dukungan Semua Pihak
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Enny Sudarmonowaty menuturkan, idealnya kegiatan eksplorasi memerlukan dana lebih dari Rp 1 miliar. Namun dengan dana yang terbatas, LIPI tetap memaksimalkan eksplorasi dan ekspedisi keanekaragaman hayati. Dengan minimnya inventarisasi data keanekaragaman hayati, katanya, maka Indonesia perlu mempercepat pendataan karena sudah melakukan ratifikasi terkait keanekaragaman hayati.
“Meski terbatas, kami tetap memaksimalkan eksplorasi dan ekspedisi. Biaya yang kita keluarkan kurang dari Rp 1 miliar, dan waktu yang seharusnya tiga minggu juga kita padatkan menjadi dua minggu. Kami juga terbuka untuk bekerjasama dengan siapapun termasuk partisipasi pihak luar negeri. Hanya saja kami tegas dan ketat, apalagi jika terkait Material Transfer Agreement (MTA) agar Indonesia tidak dirugikan,” tegasnya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
