Jakarta (Greeners) – Dalam sidang putusan antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur menyatakan menolak gugatan PT RAPP pada Kamis (21/12/2017).
“Permohonan dari pemohon (PT RAPP) melalui surat No. 101 untuk pembatalan SK. 5322 terkait Rencana Kerja Usaha (RKU) dinyatakan tidak dapat diterima dari sisi hukum Fikfif Positif,” putus Hakim Ketua Oenan Pratiwi.
BACA JUGA: PT RAPP akan Patuhi Perintah KLHK untuk Merevisi RKU
Menanggapi keputusan ini, Sekretaris Jendral (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono kembali menegaskan bahwa pemegang izin usaha yang areal kerjanya termasuk dalam ekosistem gambut, wajib melakukan Revisi RKU. Pengelolaan ekosistem gambut saat ini sudah sangat mendesak dilakukan. Apa yang dilakukan oleh KLHK melalui SK tersebut, lanjutnya, merupakan keputusan yang penting dan harus dipatuhi agar sejalan dengan tujuan PP 57/2016 terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
“Pemerintah menginginkan adanya komitmen pemegang izin, apa yang akan dilakukan untuk perlindungan dan pemulihan terhadap ekosistem gambut, serta pencegahan kebakaran kawasan gambut, semuanya itu dituangkan dalam RKU,” tegas Bambang.
BACA JUGA: KLHK: Penolakan RKU PT RAPP untuk Melindungi Ekosistem Gambut
Dalam persidangan PT RAPP menuntut pembatalan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5322 tanggal 16 Oktober 2017, yang mewajibkan PT RAPP untuk merevisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2010-2019 di Provinsi Riau.
Terkait putusan ini, mewakili segenap elemen KLHK, Bambang Hendroyono berterima kasih kepada Tuhan YME, dan kepada Majelis Hakim yang telah memutus dengan adil. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan lembaga PTUN, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, para pakar dan aktivis lingkungan serta media yang mengikuti terus perkembangan proses hukum ini.
Penulis: (*)
22 Des 2023 
