KLHK Luncurkan Aksi Bersama Pengelolaan Sampah di Kepulauan Seribu

Reading time: 3 menit
pengelolaan sampah
Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Permasalahan sampah di kawasan wisata, khususnya di wilayah pesisir semakin mengkhawatirkan. Kepulauan Seribu, sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas, tidak luput dari berbagai jenis sampah, baik yang ditimbulkan oleh wisatawan maupun yang datang dari daratan Jakarta.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Aqua, BNI 46 dan Yayasan Rumah Pelangi secara bersama-sama berkolaborasi meluncurkan aksi bersama pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu.

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, R. Sudirman mengatakan bahwa sampah di Kepulauan Seribu terbagi dari tiga sumber, yaitu sampah domestik penduduk pulau, sampah yang dibawa wisatawan dan sampah yang dibawa ombak dari lautan. Kepulauan Seribu juga menerima kiriman sampah dari sungai-sungai di Jakarta, Tangerang, Bogor dan Bekasi yang menyebabkan tingginya jumlah sampah di perairan laut wilayah ini.

BACA JUGA: Sampah Plastik dan Illegal Fishing Masalah Paling Besar di Laut Indonesia

Aksi Bersama Pengelolaan Sampah di Kepulauan Seribu ini, katanya, diharapkan mampu memberikan kontribusi guna menerapkan model yang tepat dalam mengelola sampah di kepulauan. Sebagai kolabolator nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan untuk terus mendorong edukasi, memberikan alternatif teknologi untuk infrastruktur dan menerapkan kebijakan terkait pengelolaan sampah.

“Penyelesaian masalah pengelolaan sampah ini menjadi mendesak dan prioritas karena Kepulauan Seribu juga sebagai salah satu dari 1O (sepuluh) destinasi wisata prioritas pemerintah. Perlu dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkannya,” ujarnya, Jakarta, Rabu (25/10).

lrmansyah, Bupati Kepulauan Seribu mengatakan penyelesaian masalah sampah di Kepulauan Seribu memiliki tantangan yang tidak mudah. Kurangnya kesadaran penduduk Kepulauan Seribu untuk memiIah sampah dan mengelola sampah organik membuat pengelolaan sampah di sana menjadi sulit. Sekarang ini, terangnya, penduduk kepulauan lebih mengandalkan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) untuk mengeloIa sampah.

“Biaya yang sangat mahal untuk pengangkutan sampah dari Kepulauan Seribu ke wilayah daratan dan perilaku wisatawan yang kurang ramah terhadap lingkungan juga menjadi alasan sulitnya membendung sampah yang datang melalui sungai menuju laut. Selain itu, belum terintegrasinya sistem pengelolaan sampah antara kepulauan dan daratan juga menjadi kendala,” tambahnya.

BACA JUGA: Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah di Kepulauan Seribu Masih Harus Dibenahi

Bupati yang baru tiga bulan menjabat ini mengakui bahwa saat ini Kabupaten Kepulauan Seribu telah bergerak melalui slogan DAYA BERSEHATY yaitu Gerakan Cerdas Budaya Bersih Sehat dan Senyum guna terus mensosialisasikan rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah secara mandiri.

Sarana dan prasarana juga akan disesuaikan standarnya dengan keadaan kondisi pesisir. Ia mengatakan bahwa infrastruktur di Kepulauan ini tidak bisa disamakan dengan sarana dan prasarana di darat atau kota. Ia menjanjikan akan dibangun dan disediakan tempat-tempat sampah yang terbuat dari kayu agar sesuai dengan keadaan pesisir. “Jangan dari besi, justru nanti malah karatan,” tuturnya.

Hingga saat ini, ia mengakui bahwa masih banyak infrastruktur di Kepulauan Seribu yang harus ditingkatkan. Namun, ia tetap berharap dengan infrastruktur yang ada sudah mampu untuk mengurangi timbulan sampah dengan mengelola sampah pada sumbernya. Selain itu, sosialisasi terkait regulasi lingkungan akan terus dilakukan sebagai bentuk preventif penanggulangan sampah.

Aksi Bersama Pengelolaan Sampah di Kepulauan Seribu meliputi edukasi dan kampanye, membangun titik lokasi pengumpulan sampah, membangun sistem circular economy, mengembangkan sistem transportasi pengangkutan sampah serta menerapkan regulasi terkait sampah bagi penduduk dan wisatawan.

Karyanto Wibowo, Direktur Pembangunan Berkelanjutan Danone Indonesia mengakui bahwa melalui model pengelolaan sampah yang diterapkan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke TPA Bantar Gebang. Seiringan dengan hal ini model circular economy dari sampah yang ada di kepulauan juga tercipta sehingga terbangun sistem yang baik dan sesuai dengan konteks lokal Kepulauan Seribu.

“Ini adalah bentuk kolaborasi multi stakeholder yang pasti akan berkontribusi terhadap potensi pariwisata Kepulauan Seribu sebagai destinasi yang bersih dan ramah lingkungan,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Top