Jakarta (Greeners) – Dalam kurun waktu seminggu terakhir titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat meningkat secara signifikan. Satelit Modis dari NASA mendeteksi 158 hotspot di Kalimantan Barat pada Jumat pagi (19/8/2016). Satu hari sebelumnya, jumlah hotspot di Kalimantan Barat terdeteksi sebanyak 106 titik.
Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan bahwa Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku pada tanggal 1 Juni lalu hingga 1 September 2016. Untuk mengatasi hotspot meluas, pada Senin (16/08), Gubernur Kalimantan Barat telah mengajukan surat permintaan kepada BNPB agar dibantu helikopter water bombing, hujan buatan dan helikopter patroli.
“BNPB sendiri telah menyiapkan dua helikopter water bombing namun perizinan terbang ke Kementerian Perhubungan masih dalam proses,” terangnya, Jakarta, Sabtu (20/08).
Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), lanjutnya, telah menyiapkan pesawat terbang Casa TNI AU dan bahan semai untuk hujan buatan. Diperkirakan hujan buatan dapat dilakukan minggu depan.
BACA JUGA: Kemarau, BMKG Imbau Masyarakat dan Perusahaan Tidak Membakar Lahan
Menurut Sutopo, Keterbatasan pesawat terbang menyebabkan operasi hujan buatan seringkali terkendala. Untuk menangani pemadaman wilayah Kalimantan yang luas dibutuhkan pesawat Hercules C-130 yang mampu melakukan penjelajahan secara luas dan membawa bahan semai 8 ton untuk hujan buatan.
Saat ini jumlah hotspot di Kalimantan Barat masih terpantau fluktuatif setiap harinya, sedangkan kebakaran hutan dan lahan di Riau masih terjadi di beberapa tempat. Berdasarkan pantauan satelit, sebaran asap atau gas CO2 menyebar hingga Selat Malaka namun belum mempengaruhi kualitas udara di Malaysia dan Singapora. Indeks Standar Pencemaran Udara di Malaysia dan Singapora masih baik.
Pemantauan satelit Modis dari Lapan secara sebaran nasional terdapat 339 hotspot pada Jumat pagi (19/8/2016) yaitu 218 hotspot dengan tingkat kepercayaan Sedang (30 – 79%), dan 121 hotspot untuk tingkat kepercayaan Tinggi (80 – 100%).
“Sampai saat ini, upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan oleh ribuan personel satgas terpadu dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, relawan dan karyawan perusahaan perkebunan. Bulan September nanti adalah puncak kemarau dan menjadi periode kritis kebakaran hutan dan lahan. Umumnya, periode September paling banyak hotspot di Sumatera dan Kalimantan, oleh karena itu penanganan perlu diintensifkan,” tambahnya.
BACA JUGA: Menteri LHK: Indonesia Bersiap Hadapi Ancaman Karhutla
Untuk memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengaku masih akan berkoordinasi dengan Kapolri serta Gubernur Riau dan Kalimantan Barat.
Menteri Siti juga meminta seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK ikut membantu pencegahan dan penanggulangan Karlahut sesuai dengan kewenangannya serta melakukan koordinasi antar UPT dan satgas Karlahut di daerah. Bagi UPT yang tidak responsif terhadap penanganan Karlahut akan diberikan sanksi tegas, antara lain pemindahan tempat tugas sampai dengan pencopotan jabatan.
“Setiap hari saya mendapat laporan tentang berbagai upaya yang dilakukan di lapangan, khususnya upaya pemadaman titik api. Salah satu laporan yang diterima adalah pemadaman titik api di Kawasan Industri Buton Mengkapan dengan luas sekitar 120 hektare. Bahkan demi menjaga titik api tidak meluas, beberapa anggota Manggala Agni Daops Siak yang sudah terjadwal mengikuti upacara peringatan HUT ke 71 Tahun Kemerdekaan RI, harus memindahkan lokasi upacara ke lokasi pemadaman kemarin,” katanya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
