Malang (Greeners) – Masyarakat Dayak di enam Desa Wehea, yaitu Desa Nehas Liah Bing, Long Wehea, Jak Luay, Benhes, Dia Beq dan Diak Lay mengukuhkan hutan adat seluas 325.842 hektare […]
Jakarta (Greeners) – Penyebab kematian salah satu anggota Serikat Petani Tebu (SPT), Indra Pelani, 21 tahun, masih mengundang tanya. Indra tewas dikeroyok oleh tujuh orang tim Unit Reaksi Cepat (URC),security […]
Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menetapkan tahun 2015 sebagai tahun untuk menagih janji dan menuntut perubahan yang lebih nyata dari pemerintah. Direktur eksekutif Walhi Nasional, Abetnego Tarigan, […]
Jakarta (Greeners) – Di penghujung tahun 2014, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali melaporkan situasi agraria nasional sepanjang tahun 2014 dalam bentuk catatan akhir tahun 2014 KPA. Sekretaris Jendral KPA, Iwan […]
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga Calon Presiden terpilih periode 2014-2019 untuk segera mengimplementasikan […]
Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pembentukan payung hukum untuk Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti SLAPP). Hal ini demi memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan […]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tersangka dugaan suap ekspor benih lobster. Dengan tertangkapnya Edhy Prabowo, aktivis perikanan mendesak KPK melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam. Utamanya kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster berdasarkan izin dari Edhy Prabowo.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan konsultasi publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang belum lama ini Presiden Joko Widodo sahkan. Di dalam RPP ini, KKP berjanji tidak ada eksploitasi hasil laut seperti yang banyak pihak khawatirkan.
Mardiyah Chamim bersama Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menerbitkan buku Menjaga Rimba Terakhir. Secara keseluruhan, buku ini mengangkat tentang kebijaksanaan masyarakat adat. Pun juga permasalahan kehidupan masyarakat adat dalam menjaga lingkungan dan identitas hutan.
Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak Maret hingga awal Juli 2020 terdapat 28 kasus konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Masyarakat adat di Indonesia mengawali tahun 2017 dengan penuh harapan baru, setelah penantian panjang akhirnya di penghujung tahun 2016 keberadaan wilayah hukum masyarakat adat diakui negara.
Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur telah mendaftarkan gugatan sengketa informasi melawan Walikota Surabaya terkait kasus Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. […]
Jakarta (Greeners) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada PT Pusaka Binjani Resources (PBR) yang diduga telah melakukan […]