Selama tahun 2016, ada 127 kasus sosial ekologis di Jawa Timur yang dicatat oleh Walhi. Penyebabnya adalah regulasi yang lebih condong berpihak kepada kepentingan investasi.
Walhi Jawa Timur mendatangi Kantor Badan Lingkungan Hidup Malang untuk meminta langsung dokumen kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur meminta pemerintah mengkaji ulang terkait rencana eksplorasi panas bumi di beberapa gunung di Indonesia, termasuk belasan gunung di Jawa Timur.
Walhi mempertanyakan peran penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam menangani kasus-kasus struktural lingkungan hidup, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
Mahkamah Agung telah memutuskan menolak permohonan keberatan BLH Malang untuk memberikan dokumen atau informasi seputar pertambangan pasir besi di Malang yang diminta Walhi Jatim.
Puput TD Putra, executive director of Indonesian Forum for the Environment (Walhi) chapter Jakarta said that there was a loophole in the country’s toxic and hazardous waste management.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Puput TD Putra menyatakan, terkuaknya kasus vaksin palsu seakan membuktikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan limbah rumah sakit.
Wahana Lingkungan Hidup Lingkungan (Walhi) Aceh menolak dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) rencana pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol di Provinsi Aceh.
Tim hukum Walhi Sumatera Barat melakukan analisis yang menunjukkan indikasi tindak korupsi pada dua belas perusahaan tambang batubara di Sawahlunto. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga tidak menaati ketentuan Pasal 128 UU Miberba.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menganggap bahwa pencabutan sanksi administratif pada 17 perusahaan yang terkait dalam peristiwa kebakaran hutan di beberapa daerah tahun 2015 lalu akan mengecilkan proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Sepanjang dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih belum menunjukkan adanya niat untuk membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria hingga mengakibatkan maraknya konflik tenurial berbau lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin marak terjadi.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menganggap bahwa rekomendasi penghentian reklamasi pantai utara Jakarta masih belum menjawab tuntutan dan kegelisahan masyarakat dan nelayan akan dampak reklamasi teluk Jakarta.
Sepanjang tahun 2014 dan 2015, Walhi Sumsel mencatat bahwa rusaknya wilayah serapan air di Sumatera Selatan didominasi oleh kerusakan lingkungan hidup akibat laju industri ekstraktif.