Solidaritas Perempuan dan KIARA merasa bahwa dalam gaungan poros maritim dan negara agraris yang sering dilekatkan pada Indonesia, pemenuhan hak petani dan nelayan sebagai produsen pangan justru diabaikan.
Peneliti senior mikrobiologi LIPI Endang Sukara menyatakan Indonesia masih belum siap menjalankan UU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.
Saat ini, lautan Indonesia sedang menghadapi permasalahan yang serius. Indonesia menjadi negara terbesar ke-2 di dunia yang berkontribusi pada sampah plastik laut di dunia dimana sampah di Indonesia mencapai 1,3 juta ton per tahun.
Kepala Pusat Oseanografi LIPI, Dirhamsyah mengatakan, saat ini, persentase secara umum tutupan lamun di Indonesia hanya 40 persen.
Kemenko Maritim menegaskan bahwa praktik ‘illegal fishing’ dan masalah sampah di laut adalah masalah besar yang jika tidak segera diselesaikan akan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.
WWF Indonesia meluncurkan aplikasi Marine Buddies sekaligus kampanye #TemanTamanLaut. Peluncuran aplikasi ini merupakan upaya WWF Indonesia mengajak segenap masyarakat untuk lebih mengenali wilayah laut Indonesia.
Greenpeace menilai paparan yang disampaikan oleh Wakil Presiden dan Menko Maritim dalam World Ocean Summit 2017 masih belum berani membuka apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia pada forum internasional.
Indonesia berambisi akan mengurangi 70 persen sampah plastik hingga tahun 2025. Ambisi ini diluncurkan melalui Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi sampah plastik di laut.
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menyatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia harus memiliki konektivitas yang cepat dan efektif untuk mengembangkan potensi laut yang besar.
Hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia yang terjadi setiap tahun harus dihentikan. Diperlukan tidak hanya regulasi, namun juga kerjasama semua pihak untuk memproteksi keanekaragaman hayati Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara serius akan mulai mengatur tata kelola dan menggali potensi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin menyatakan peranan blue carbon sangat berpotensi dalam mendukung program nasional penurunan emisi, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Indonesia mengajak para delegasi COP UNFCCC ke-22 untuk memperhatikan permasalahan di lautan dalam proses negosiasi perubahan iklim.