Pekanbaru (Greeners) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Riau guna melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan komitmennya dalam melindungi lahan gambut.

Ia juga mengatakan kalau dengan menyekat kanal, maka lahan gambut akan basah sehingga tidak akan mudah terbakar atau dibakar. Menurutnya, ide atau gagasan masyarakat ini harus diangkat, dan sekat kanal harus dipermanenkan.

Presiden Jokowi juga menyatakan sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pencabutan izin perusahaan di lahan tersebut. Ia mengakui bahwa langkah yang paling baik adalah memberikan lahan tersebut ke masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu.

“Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan kepada perusahaan akan monokulur”, ungkap Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Greeners di Jakarta, Kamis (27/11).

Menanggapi “blusukan” Presiden tersebut, Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi), Yayasan Perspektif Baru (YPB), dan Greenpeace Indonesia menilai blusukan asap yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi langkah awal upaya mengatasi kebakaran lahan gambut dan hutan seperti keinginan publik yang disuarakan melalui penandatanganan petisi di www.change.org/blusukanasap beberapa waktu lalu.

Blusukan asap Jokowi di Riau, Kamis (27/11/2014). Foto: Walhi

Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan, mengatakan, kesediaan Presiden Jokowi dalam melakukan blusukan asap ke Riau untuk melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan tersebut menumbuhkan harapan kepada Indonesia agar bisa bebas tanpa asap pada tahun depan.

Selanjutnya, Abetnego mengharapkan Presiden Jokowi dapat segera melakukan langkah konkrit dengan memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang ijin perusahaan yang terbukti maupun terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Ia berpendapat bahwa aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan mengembangkan penyidikan ke perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil.

“Audit kepatuhan yang telah dilakukan oleh UKP4 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang memberikan efek jera agar bencana ekologis tahunan ini bisa dihentikan untuk seterusnya,” ujarnya.

Senada dengan Abetnego, Pendiri YPB, Wimar Witoelar, mengatakan bahwa blusukan asap yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan kerja konkrit dalam menangani kebakaran hutan dan gambut di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pengalamannya mengikuti sekian pemerintahan baru, Wimar menilai ini adalah solusi yang ‘out of the box’.

“Diharapkan inisiatif konkrit ini cepat mengatasi kelambanan pemerintah selama ini,” terangnya.

Sebagai informasi, Presiden dan rombongan mendarat di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Kamis (27/11), untuk melihat langsung lokasi bencana ekologis. Presiden juga berbicara dengan warga setempat termasuk Abdul Manan yang mengajukan petisi kepada Jokowi beberapa waktu lalu.

Abdul Manan, warga Sungai Tohor yang menginisiasi petisi kepada Presiden Jokowi tersebut menyatakan, bahwa blusukan Presiden Jokowi ke desanya memunculkan harapan akan adanya penyelesaian masalah kebakaran lahan gambut di Sungai Tohor khususnya dan tentunya untuk Riau.

“Kami menginginkan kunjungan presiden membawa dampak untuk menjaga kelestarian lahan gambut”, pungkasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Sebuah petisi yang disebarkan melalui situs Change.org yang menantang Presiden Joko Widodo untuk blusukan ke lahan gambut di Riau diluncurkan hari ini Selasa (28/10) di sebuah café di kawasan FX Sudirman, Jakarta Selatan.

Petisi dengan judul “Pak Jokowi, blusukan asap ke hutan gambut kami di Riau” ini diinisiasi oleh Abdul Manan, seorang warga asal Tebing Tinggi yang selama 17 tahun menjadi korban bencana asap di Riau. Petisi ini telah mendapatkan dukungan dari Walhi, Greenpeace dan Yayasan Perspektif Baru yang didirikan oleh Wimar Witoelar.

Gambut merupakan lahan (tanah organik) yang memiliki lebih dari 65% bahan organik, terdiri dari sisa tanaman yang separuh membusuk sehingga menjadikannya ekosistem yang paling rapuh diantara ekosistem lainnya. Indonesia memiliki luas lahan gambut tropis terbesar dan terdalam di dunia dengan rata-rata kedalamannya hingga 8-10 meter bahkan lebih.

Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau, Haris Gunawan menerangkan bahwa di Provinsi Riau terdapat lahan gambut yang bisa mencapai kedalaman hingga 17 meter. Namun sayangnya, tidak ada perlindungan yang baik terhadap ekosistem hutan gambut tersebut.

“Keputusan dan kebijakan untuk mengeksploitasi gambut sudah jelas terbukti merupakan sebuah keputusan yang salah,” ujar Haris dalam salah satu sesi peluncuran petisi.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa kebakaran hutan dan bencana asap yang terjadi di banyak hutan Indonesia tidak bisa diselesaikan jika pemerintah hanya berposisi sebagai “pemadam kebakaran” karena posisi tersebut sudah jelas tidak menyelesaikan masalah mendasar tata kelola hutan dan perkebunan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, Abetnego menuturkan pemerintahan yang baru harus segera mengakaji ulang berbagai regulasi dan kebijakan yang masih bersikap permisif atas tindakan pembakaran hutan dan menguatkan regulasi perbaikan tata kelola hutan tersebut serta menguatkan perlindungan terhadap lahan gambut di Indonesia.

“Leadership yang baik sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini karena kebakaran hutan  sudah tidak bisa diserahkan lagi ke daerah. Ini sudah menjadi masalah lintas provinsi bahkan lintas negara,” jelas Abetnego.

Sementara sang inisiator petisi Abdul Manan menuturkan bahwa masyarakat Riau sudah terlalu lama mengalami kerugian materil dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan bencana asap ini.

Melalui petisi ini, Abdul meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang atau blusukan ke Riau agar melihat sendiri kondisi yang sudah semakin mengkhawatirkan. Ia berharap melalui blusukan ke lokasi kebakaran gambut dan hutan di Riau, bisa menjadi langkah awal bagi Presiden Jokowi untuk memahami permasalahan kebakaran lahan gambut dan hutan di Riau.

“Pak Jokowi harus datang kesana dan melihat sendiri bagaimana kondisi rakyatnya di sana akibat kanalisasi yang dilakukan oleh perusahaan dan menyebabkan bencana asap di Riau ini,” pungkasnya.

Petisi Abdul Manan bisa diakses di link berikut  http://chn.ge/1ze2Ggv dan hingga berita ini diturunkan petisi tersebut telah mencapai sejumlah 4.547 pendukung.

(G09)