Jakarta (Greeners) – Sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya yang sempat terendam banjir sejak Sabtu (01/11) lalu, kini berangsur mulai surut dan akses jalan pun sudah bisa dilalui kendaraan.

Namun, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, masih ada dua kecamatan yaitu Kecamatan Jaya dan Sampoiniet yang masih tergenang air sekitar 50 sentimeter.

“Yang paling parah banjir di dua kecamatan itu dan genangan banjir juga masih terjadi di lahan perkebunan sawit dan sawah warga,” ujar Sutopo, Jakarta, Rabu (05/11),

Mengenai akses jalan, Sutopo mengungkapkan kalau jalan dari Aceh Jaya hingga ke Aceh Barat yang sebelumnya terputus karena longsor, kini sudah bisa dilalui kendaraan.

Menurut Sutopo, sebelumnya ribuan rumah warga di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya terendam banjir setinggi 72 sentimeter hingga 2 meter. Namun sejak tadi malam, air mulai surut dan sebagian warga yang sebelumnya mengungsi sudah mulai kembali ke rumah mereka.

“Kondisi cuaca terakhir di Kabupaten Aceh Jaya sejak Selasa malam sudah mulai kembali cerah,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menetapkan bahwa longsor dan banjir yang menimpa sejumlah kabupaten/kota di Aceh sebagai bencana provinsi. Penetapan bencana provinsi ini disampaikan Gubernur Zaini saat memimpin rapat darurat di Banda Aceh.

Gubernur pun menginstruksikan kepada seluruh jajaran instansi terkait di Aceh untuk melakukan langkah serta tindakan darurat dan khusus kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) agar bisa segera bekerja dengan cepat dan sigap.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.863 kepala keluarga atau 6.892 jiwa harus mengungsi akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh sejak Sabtu (01/11/2014). Di Kabupaten Aceh Jaya sendiri banjir merendam Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Sampoiniet, Kecamatan Setia Bakti, dan Kecamatan Darul Hikmah.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, selain membuat ratusan orang mengungsi, banjir dan longsor tersebut juga mengakibatkan kerugian materil di banyak tempat. Seperti di Kabupaten Aceh Besar, lebih kurang 1.000 rumah terendam banjir, begitu pula di Kabupaten Aceh Jaya, banjir merendam sebanyak 1.863 rumah.

“6.642 unit rumah di Nagan Raya juga terendam dengan ketinggian 75 sampai 250 sentimeter dan akses jalan ke Kota Banda Aceh terputus total. Kerugiannya luar biasa, ” ungkap Sutopo kepada Greeners, Jakarta, Selasa (04/11).

Di lain tempat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ramadhana Lubis, mengungkapkan kalau saat ini Pemerintah Provinsi Aceh telah mengirimkan bantuan kepada para korban banjir dan longsor yang melanda Aceh tersebut.

Ia mengatakan kalau upaya pembersihan material batu dan tanah yang menutupi jalan tengah dilakukan mengingat aksen jalan baru bisa dilalui pada hari ini. Salah satunya, tambah Ramadhana, seperti jalan di km 36 Gunung Paro yang masih belum bisa menembus ibu kota Kecamatan Lhoong.

“Hari ini kan jalan baru bisa dilewati, pemerintah dan dari banyak pihak juga sudah memberikan bantuan,” tambahnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga merilis peringatakan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan besar hingga beberapa hari mendatang terutama wilayah pesisir barat Aceh dan bagian selatan Aceh.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Hujan deras berintensitas tinggi yang turun sejak Sabtu, 1 November 2014 lalu, menyebabkan 8.000 rumah terendam banjir di Aceh Barat Daya. Sebanyak 10.000 rumah di Aceh Besar dan 1.863 rumah di Aceh Jaya juga terendam banjir dengan ketinggian air hingga 2,5 meter.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyatakan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh membuktikan bahwa peringatan Walhi Aceh tentang ancaman bencana ekologi terbukti. Stuktur tanah yang labil, pengawasan pembangunan yang lemah, perusakan hutan yang masif dalam kawasan hutan, serta penerbitan kebijakan yang mengubah hutan Aceh jelas semakin memperparah kondisi lingkungan di Aceh.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, mengungkapkan, bahwa kebijakan pemerintah soal pembangunan sudah diatur melalui UU nomor 22 tahun 2009, PP nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Namun, berbagai regulasi tersebut banyak yang diabaikan karena selama ini pembangunan tidak memenuhi aspek keselamatan publik dan pelestarian lingkungan hidup.

“Walhi Aceh akan terus menentang pembangunan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat atau publik,” tutur Nur saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (04/11). Nur juga menambahkan bahwa kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh yang paling tinggi. Hal ini mengindentifikasi bahwa Aceh sebagai daerah rawan bencana.

Secara geografis, Aceh diimpit oleh kawasan pegunungan tinggi dan perbukitan sehingga menjadi layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Aceh dalam menciptakan pembangunan yang berbasis berkelanjutan, nyaman bagi publik, dan mengacu pada aspek standar lingkungan.

“Saat ini ada 14 ruas jalan di Aceh yang berpotensi mengalami bencana ekologi yang sama pada beberapa bulan bahkan tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya.

Menurut Nur, pemerintah Aceh tidak fokus pada pelestarian hutan sehingga memengaruhi kondisi dan status lingkungan di Aceh. Terbitnya SK Menhut nomor 941 tahun 2013 yang mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar adalah salah satu contoh. Ditambah lagi illegal logging dan kebakaran hutan yang turut memperparah deforestasi hutan sehingga menyebabkan hilangnya hutan seluas 1.751 hektar di tahun 2014.

Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit juga terjadi di 13 kabupaten dengan total luas 286.872,88 hektar dan 9 perusahaan yang berada di kawasan hutan lindung seluas 921.389 hektar, artinya hutan Aceh mengalami deforestasi dan degradasi yang tinggi setiap tahun.

Dilain pihak, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, kepada Greeners menyatakan, tercatat banjir dan longsor besar terjadi di Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Jaya.

“Untuk beberapa titik yang terkena longsor masih dalam proses penanganan pembersihan,” terangnya.

(G09)

Aceh (Greeners) – Pengesahan qanun No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh masih mendapat pertentangan dari banyak pihak karena pengesahan qanun tersebut tidak hanya akan mengancam daerah resapan air, namun juga karena hutan Aceh merupakan benteng terakhir dari sumber biodiversity (keragaman hayati) termasuk juga dengan keberadaan habitat beberapa spesies hewan yang hampir punah di Sumatera.

Ditambah lagi, dalam rencana RTRW terbaru tersebut, beberapa kawasan lindung di kawasan Jantho seperti Taman Hutan Rakyat (Tahura), Hutan Suaka Margasatwa, dan Hutan Cagar alam akan dialihfungsikan sebagai kawasan wisata.

Pengesahan qanun RTRW tersebut juga membuat masyarakat pelindung hutan sebagai sumber air di kawasan Jantho menjadi risau. Karena apa yang sudah mereka lakukan selama ini akan menjadi sia-sia ketika hutan di Jantho dialihfungsikan.

Koordinator Forum Sayeung Krueng Kalok atau Forum Masyarakat Sayang Sungai Kalok (Forsaka), Eko. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Koordinator Forum Sayeung Krueng Kalok atau Forum Masyarakat Sayang Sungai Kalok (Forsaka), Eko mengatakan, sudah sejak tahun 2007 dirinya bersama dengan rekan-rekannya yang lain di Jhanto berusaha menyelamatkan daerah tangkapan air seluas 1700 hektar di krueng kalok. Ia juga mengaku kalau Forsaka sudah sejak lama menjadi benteng penjaga hutan khususnya di dekat daerah tangkapan air dari para perambah liar, termasuk masyarakat mereka sendiri.

“Saat masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sedang berlangsung, 2006-2010, kebutuhan kayu sangat tinggi sebagai material bangunan guna membangun kembali Aceh yang hancur karena bencana tsunami pada akhir tahun 2004, nah sejak saat itu kegiatan perambahan hutan secara ilegal merajalela,” tutur Eko saat menerima kunjungan wartawan di Desa Jalin, Kecamatan Jhanto, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Jumat (31/10).

Para loger (perambah hutan ilegal) tersebut, terang Eko, merambah hutan di dalam kawasan perlindungan, seperti cagar alam, hutan lindung dan hutan suaka margasatwa juga ikut dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab. Ditambah adanya hutan tanam industri yang masyarakat sendiri tidak tahu izinnya datang darimana serta oknum aparat yang membekingi para perambah, membuat perambah semakin leluasa memotong hutan, tanpa harus takut berhadapan dengan peraturan perlindungan kawasan.

Saat itu, ungkap Eko, kegiatan perambahan hutan sudah mencapai batasan daerah tangkapan sumber air masyarakat desa membuat masyarakat menjadi resah. Singkatnya, kemudian beberapa tokoh masyarakat mendirikan Forsaka, tepatnya 26 Juli 2007, sebagai forum perlindungan sumber air dengan tujuan untuk menyatukan persepsi guna melindungi kawasan cagar alam yang ada di Jantho yang luasnya sekitar 16.640 hektar.