Jakarta (Greeners) – Studi World Resource Institute tahun 2015 menyebut, Indonesia termasuk negara berisiko tinggi menghadapi krisis air pada tahun 2040.

Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas keluarkan, memperkirakan kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan meningkat hingga tahun 2030.

Kajian Bappenas tahun 2007 juga menunjukkan ketersediaan air yang ada sudah tidak mencukupi seluruh kebutuhan pada musim kemarau di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Pada tahun 2025, daerah yang kekurangan air akan meningkat sekitar 78,4 %.

Guna mencegah terjadinya krisis air di Indonesia, perlu penanganan yang serius. Misalnya menambah perbaikan kualitas lingkungan seperti penghijauan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Meiki W. Paendong mengatakan, prinsipnya air tidak akan hilang. Hanya saja masalahnya terletak pada kelangkaan sumber dan akses terhadap air bersih. 

“Orang bisa berebut karena langka. Kesulitan mengakses air bersih ini bisa berujung pada konflik,” katanya kepada Greeners, Minggu (28/5).

Warga Sekitar Kawasan Industri Terdampak

Dari pengamatan Walhi Jabar, contoh nyata kelangkaan air sudah terjadi pada warga yang tinggal berdekatan dengan pabrik dan kawasan industri. Tak jarang kawasan ini menyedot air dalam tanah. 

Selain menggunakan air tanah dalam, kawasan industri juga memanfaatkan sumber air permukaan (sungai). Di samping itu, Walhi Jabar untuk menyoroti masalah privatisasi air. 

“Sumber air yang seharusnya tidak boleh dikuasai individu akhirnya dikomersialisasi. Akses masyarakat terhadap air bersih pun jadi semakin terbatas,” ungkapnya.

Dalam catatan Walhi Jabar tahun 2020, ada 894 izin pengusahaan air untuk pabrik, hotel dan sarana komersil lainnya yang menggunakan sumber air dalam tanah. Sementara itu penyediaan air baku dari pemerintah melalui PDAM masih minim. Di Kota Bandung layanan PDAM baru 25 %, sisanya 75 % menggunakan sumber air dalam tanah dan sumber lainnya.

Air bersih sangat penting untuk menunjang kebutuhan sehari-hari manusia. Foto: Shutterstock

Petik Pelajaran Krisis Air di Malaysia

Di tempat terpisah, beberapa waktu lalu, Warga Penang dan Kedah Malaysia berbondong-bondong membeli air mineral akibat bendungan mengering. Krisis air ini memicu kekhawatiran masyarakat kekurangan air bersih. Pada waktu yang sama, mereka serentak memborong air mineral untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Melansir The Star, keringnya bendungan disebabkan oleh sensor pintu air yang rusak sehingga bendungan tidak dapat menyerap air dengan sempurna. Bendungan Mengkuang yang biasanya terisi lebih dari 90 %, turun menjadi 88,2 %. Selain itu, Bendungan Ayer Itam terisi 39,8 % dan Bendungan Teluk Bahang 46,2 %. Sekitar satu juta orang terkena dampak krisis air ini. 

Penulis : Ari Rikin & Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Potensi Jakarta tenggelam, berdasarkan asumsi sejumlah pihak jangan dianggap angin lalu. Perkiraan ini harus menjadi bekal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil kebijakan tepat salah satunya pembatasan penggunaan air tanah.

Dalam sebuah kesempatan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada 27 Juli 2021 mengingatkan, dampak perubahan iklim dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Indonesia pun harus bergegas menghadapi dampak perubahan iklim.

Ditambah lagi jika penggunaan air tanah masih masif masyarakat lakukan, penurunan tanah akan terus terjadi. Kondisi perkiraan sebuah wilayah tenggelam, tidak berlebihan. Apalagi jika penurunan tanah yang masif bertemu dengan dampak perubahan iklim seperti curah hujan ekstrem.

Kepala Balai Konservasi Air Tanah, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Taat Setiawan mengatakan, potensi ketersediaan air tanah di Jakarta sangat kecil. Apalagi di zona-zona yang mengalami kerusakan.

Adapun zona ini merupakan zona dengan penurunan muka air tanah lebih dari 80 persen dari kondisi awal.

“Karena permasalahannya ketika zona air tanah ini rusak bukan sekadar tentang air tanah, tapi juga pencemaran air dan masalah intrusi air laut,” katanya kepada Greeners, Sabtu (9/7).

Intrusi air laut merupakan naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan. Kondisi ini, sambungnya dapat memicu terjadinya banjir.

Cegah Jakarta Tenggelam

Sementara itu dalam konteks geologi, terdapat aktivitas vulkanik, tektonik dan siklus geologi yang membuat rongga di bawah permukaan tanah. Kondisi ini kemudian diperparah dengan faktor antropogenik dari aktivitas manusia. Misalnya pembangunan gedung-gedung yang marak.

“Kondisi ini memicu pada bagian lapisan tanah mengalami kompaksi atau konsolidasi,” ucap lelaki yang juga anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) ini.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pembatasan penggunaan air tanah. Masyarakat juga ia imbau agar tak memakai air tanah secara berlebihan.

Saat ini Pemprov DKI tengah berencana melakukan pembangunan lebih banyak saluran air jaringan PAM di Jakarta. Melalui langkah ini harapannya masyarakat beralih menggunakan air PAM daripada air tanah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, akan berkoordinasi dengan badan usaha terkait untuk memastikan langkah ini. “Pemprov DKI sedang melakukan perencanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha daerah untuk membangun, mengoneksikan PAM,” katanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta sedang melakukan upaya ini. Ia berharap agar masyarakat tak lagi mengeksploitasi penggunaan air tanah.

Komitmen Tekan Dampak Perubahan Iklim

Asep juga menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta berkomitmen kuat untuk melawan perubahan iklim. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki rencana pembangunan rendah karbon daerah.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga meningkatkan kemampuan adaptasi perubahan iklim dengan memastikan tidak adanya area sangat rentan terhadap bencana perubahan iklim di tahun 2030.

Ia juga menyatakan, terdapat empat jenis ancaman kerentanan di Jakarta, yaitu potensi bencana banjir, kekeringan, suhu ekstrem dan banjir rob.

“Risiko iklim suhu ekstrem hampir seluruh kelurahan yang berada di Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat risiko tinggi utamanya Jakarta Selatan. Terdapat 15 kelurahan yang berada pada kategori tingkat urgensi sangat tinggi jenis bencana ekstrem basah atau potensi banjir,” paparnya.

Selain itu, terdapat 17 kelurahan rawan bencana ekstrem kering/potensi kekeringan. Lalu 5 kelurahan rawan bencana rob, serta 28 kelurahan untuk jenis bencana suhu ekstrem.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Banjir rob di kawasan Pesisir Utara Jawa karena naiknya permukaan air laut terus berulang. Prediksi tenggelamnya daerah di Pesisir Utara Jawa tidak luput dari ancaman perubahan iklim.

Ancaman tenggelamnya Pesisir Utara Jawa ini lebih mengkhawatirkan daripada Pesisir Selatan. Hal itu teridentifikasi dari terjadinya banjir rob pada pesisir utara Jawa di berbagai kota seperti Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Semarang dan Surabaya.

Tak hanya itu, pengambilan air tanah secara terus menerus di kota-kota besar padat penduduk turut memperparah keadaan tersebut.

Prediksi tenggelamnya daerah tersebut juga tidak luput dari ancaman perubahan iklim. Mulai dari peningkatan terjadinya badai tropis, maupun peningkatan gelombang pasang. Gempuran tersebut meningkatkan potensi ancaman tenggelamnya Pesisir Utara Jawa.

Pakar Iklim dan Meteorologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian menyebut, dampak perubahan iklim yang mengkhawatirkan lainnya adalah, melelehnya semua lapisan es yang ada pada permukaan tanah. Lapisan es tersebut mengarah ke tiga titik pusat di dunia, yaitu Kutub Selatan, Greenland dan lapisan es pada Gunung Himalaya.

“Yang kita khawatirkan terjadi pelelehan yang akan menambah muka air laut, jadi muka air laut itu dapat meluap atau bertambah tinggi karena volumenya bertambah dari pelelehan tersebut,” kata Edvin dalam Webinar Perubahan Iklim  dan Ancaman Tenggelamnya Pesisir Jawa, di Jakarta, Kamis (14/10).

Edvin menambahkan, Indonesia telah mengalami dampak kenaikan air laut, pada daerah utara Jawa 3,6 mm per tahun. Berdasarkan hasil riset mengenai skenario iklim jangka panjang dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dengan menggunakan Representative Concentration Pathways (RCP) 8.5 mengungkapkan, akan terjadi kenaikan muka air laut sebanyak 1,57 -1,60 m dalam 100 tahun ke depan.

Pesisir Utara Jawa terancam tenggelam karena perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Foto: Shutterstock

Tanam Mangrove di Pesisir Utara Jawa

Profesor Riset Bidang Sistem Informasi Spasial, Badan Informasi Geospasial, Dewayany Sutrisno memaparkan tindakan pencegahan terhadap dampak dari perubahan iklim tersebut. Salah satunya dengan konversi lahan melalui penanaman mangrove.

“Kalau mitigasi dari laut dan mitigasi dari darat tidak baik, itu bisa berdampak tenggelamnya kota-kota tadi. Yang penting adalah konversi lahan ini juga harus diperhatikan jadi jangan sampai hutan mangrovenya ditebang terus,” papar Dewayany.

Ia juga mengatakan, pentingnya melibatkan masyarakat dalam hal pencegahan, terlebih dalam hal penataan ruang. Menurutnya prediksi tenggelamnya Kota Jakarta dan Pantai Utara Jawa (Pantura) dapat dicegah dengan perencanaan yang matang.

“Tenggelamnya kota-kota di Pantura dapat kita mitigasi dengan perencanaan wilayah yang partisipatif, berwawasan lingkungan dan dengan mempertimbangkan dampak-dampak perubahan iklim dan ekosistem lingkungan untuk kepentingan masyarakat bersama,” ungkapnya.

Cegah Penyedotan Air Tanah 

Selain perubahan iklim, penurunan permukaan tanah akibat penyedotan air tanah secara berlebihan menjadi penyebab yang besar sebagai ancaman tenggelamnya Pulau Jawa. Terungkap bahwa hal tersebut mempercepat laju tenggelamnya Pulau Jawa daripada meningkatnya volume air di lautan.

Beberapa skenario pencegahan penurunan permukaan tanah di berbagai daerah mulai bermunculan, salah satunya adalah fokus terhadap penyediaan air bersih pada air permukaan tanah.

Utusan Gubernur DKI Jakarta untuk Mitigasi dan Perubahan Iklim Irvan Pulungan mengatakan, sebagai solusi Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No 52 dan 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Air Minum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian subsidi air oleh Pemerintah DKI Jakarta bagi warganya yang ingin menggunakan air pipa.

“Jadi ini salah satu kebijakan untuk mendorong gaya hidup yang tidak lagi menggunakan sumur bor, tapi menggunakan sistem perpipaan,” jelas Irvan.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Perwakilan Gubernur Jawa Tengah Peni Rahayu juga menyampaikan berbagai upayanya. Ia mengatakan, di Kota Semarang terdapat peraturan untuk melarang pengambilan air tanah sejak dua tahun yang lalu. Untuk pemenuhan ketersediaan air bersih, Jawa Tengah mempunyai Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) dan menyediakannya melalui Perusahaan Air Minum (PAM) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Kami memfasilitasi pemerintah provinsi untuk penyediaan air sehingga di daerah Pantura ini tidak lagi mengambil air tanah,” kata Peni.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan gerakan penyelamatan daerah aliran sungai (DAS) di hulu dan penanaman mangrove di hilir. Serta, pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut dan kolam retensi dengan sistem pompa dari Semarang hingga Demak.

Penulis : Zahra Shafira

Jakarta (Greeners) – Dalam beberapa tahun ke depan, Ibu Kota Jakarta tampaknya harus bersiap menghadapi dampak buruk krisis air bersih. Pasalnya, sumber air Jakarta selama ini yang diambil dari dua sungai, Citarum dan Cisadane, sudah mulai kritis alias mengkhawatirkan.

Peneliti dari Pusat penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rachmat Fajar Lubis kepada Greeners mengatakan bahwa dalam skema ketahanan air, sumber air baku DKI Jakarta saat ini sangat bergantung dari luar DKI. Sedangkan sumber air baku yang berasal dari dalam kota DKI hanya berasal dari Kali Krukut, ini pun berhadapan dengan masalah kualitas yang terus menurun.

Sedangkan secara statistik, menurut Fajar, layanan air bersih di DKI Jakarta bahkan belum mencapai 90% dari total kebutuhan. Oleh karena itu, konsumen yang belum menikmati layanan tersebut akan mencari sumber air baku sendiri, baik itu melalui air permukaan seperti sungai dan situ maupun air tanah.

“Mayoritas pengguna saat ini mengambil dari air tanah karena pertimbangan kualitas dan ekonomi. Padahal, kondisi air tanah sendiri telah kritis,” tuturnya, Jakarta, Selasa (07/07).

Menurut Rachmat, pemerintah harus menyediakan air baku yang lebih murah, mudah didapat dan berkualitas sama atau lebih baik dari air tanah yang digunakan saat ini. Jakarta sendiri memiliki beberapa situ yang seharusnya bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai sumber air. Jika hanya memanfaatkan air sungai, lanjutnya, tentu akan selalu bertabrakan dengan pengaruhnya terhadap musim.

Selain itu, DKI Jakarta juga bisa menabung air dari air hujan pada saat musim penghujan datang. Lalu menggunakan air desalinasi dari air laut untuk di kawasan Jakarta Utara atau menggunakan air recycle (daur ulang) yang dikelola dengan baik oleh Pemprov DKI.

“Jadi sebenarnya cukup banyak alternatif air bersih bagi DKI, tinggal sekarang memilih yang mana yang mau dikembangkan,” jelasnya.

Di lain tempat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa krisis air bersih bisa melanda di musim-musim tertentu, terutama di musim kemarau tahunan. Sedangkan untuk Jakarta, menurut Djarot, hanya ada dua cara mengatasi krisis air bersih di Ibukota, yakni dengan pembangunan waduk penampung air dan pengolahan air bersih.

“Tapi sayangnya ya kita (Pemprov DKI) tidak bisa membangun dan mengolah kedua infrastruktur itu sendirian. Pasti membutuhkan kerja sama dengan swasta,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia, namun ketersediaan sumber air bersih masih menjadi permasalahan klasik hingga di wilayah pedesaan. Privatisasi air yang dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air kian meminggirkan peran negara dalam penyediaan air bersih.

Namun, ketika UU Nomor 7 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah malah menyatakan tidak siap menyediakan air bersih bagi rakyatnya dan tetap melanjutkan kontrak pada pihak swasta yang terlanjur berlangsung lama.
Namun, masih kurangnya ketersediaan air bersih di tengah masyarakat memunculkan berbagai inovasi agar tidak kehilangan sumber kehidupan itu.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh warga lereng Merapi yang menggunakan air hujan untuk dikonsumsi. Romo Vincentius Kirjito, seorang rohaniawan, sejak dua tahun terakhir melakukan riset dan percobaan pengolahan air hujan sebagai air minum.

Penelitian Kirjito menunjukkan bahwa air hujan di Indonesia memiliki kandungan mineral terlarut (total dissolved solid/TDS) di bawah 20 miligram per liter (mg/l). Padahal, TDS air kemasan banyak yang di atas 100 TDS. Sedangkan ketentuan ilmiah yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO), dimana, WHO mematok kadar mineral dalam air tertinggi yang boleh dikonsumsi adalah 50mg/liter.

“Semakin banyak nilainya, kemungkinan terlarut zat padat makin tinggi. Makin rendah makin murni. Karenanya, melalui TDS kita bisa memperkirakan kemurnian air itu,” jelas Kirjito saat ditemui di Bentara Budaya, Jakarta, Senin (06/04).

Selain itu, menurut Kirjito, yang kerap jadi soal adalah proses penampungannya. Air hujan yang melewati genting rumah kemungkinan tercemar kotoran, namun jika dibandingkan air di dalam tanah, potensi kecemaran air hujan yang ditampung tersebut lebih kecil. Sementara, di daerah industri yang mutu udaranya buruk, kemungkinan terjadi hujan asam atau tercemarnya air hujan oleh oksida sulfur dan oksida nitrogen yang bersifat toksik cukup tinggi.

Beberapa peraga yang memuat air hujan yang diionisasi. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Berdasarkan pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di 48 stasiun pada Desember 2014 menunjukkan, tingkat keasaman air hujan di beberapa kota di Indonesia di atas batas pH air hujan normal (pH 5,6). Namun, ada pula sejumlah kota dengan tingkat keasamanair hujannya di bawah ambang batas, antara lain di Jayapura, Lampung, Kediri, Mataram, Padang, dan Serang.

”Kondisi hujan asam ini bisa disiasati dengan tidak memakai air hujan yang baru turun, namun menunggu beberapa saat baru ditampung,” katanya.

Mintje Maukar, spesialis water treatment yang turut hadir di Bentara Budaya mengatakan, masalah keasaman pH air hujan bisa diatasi dengan alat sederhana yang dibuat sendiri oleh warga.

Mintje dan Romo Kirjito lantas memperagakan teknik sederhana menjadikan air hujan yang cenderung asam menjadi air basa atau alkali. Mereka menggunakan arus listrik DC agar terjadi ionisasi sehingga air asam dan basa terpisah. Arus listrik tersebut dialirkan ke konduktor stainless foodgrade pada dua bejana yang berhubungan dan berisi air hujan. Cara ini bisa juga dilakukan pada air tanah selama empat jam atau lebih, tergantung kadar pH yang diinginkan.

”Jika hanya air hujan, karena mineral terlarutnya rendah, butuh waktu ionisasi lebih lama. Kita harus ukur kadar TDS-nya. Biasanya air yang kita sarankan di bawah 50 TDS,” kata Mintje.

Makin lama proses terionisasinya, perbedaan PH antara dua bejana itu makin tinggi, satu bejana kian basa dan satunya makin asam. Air basanya bisa langsung dikonsumsi, dan yang asam untuk pupuk tanaman.

Mintje sendiri mengakui, setelah beberapa bulan terakhir memakai air hujan yang diionisasi. Menurut dia, tubuh bersifat asam dan butuh asupan bersifat basa. Air berfungsi membawa nutrisi dan oksigen bagi tubuh, melarutkan dan mengeluarkan sampah atau racun.

”Air bersifat basa bisa berperan lebih baik, termasuk membantu memelihara dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Air hujan termasuk terbaik karena paling murni. Jika dijadikan alkali, air hujan itu amat baik bagi tubuh,” katanya menjelaskan.

Sebagai informasi, WHO dalam publikasinya pada tahun 2003 menyatakan, air dengan pH ekstrem, terlalu basa ataupun asam, tidak baik bagi tubuh. Air dengan pH lebih dari 11 menyebabkan iritasi mata dan kulit, serta pembengkakan sel rambut. Air dengan pH di bawah 4 menimbulkan hal yang sama. Jika pH air lebih rendah dari 2,5, akan berdampak serius pada organ bagian dalam.

Penulis: Danny Kosasih

San Fransisco (Greeners) – Jumlah air tanah yang ada di lembah Sungai Colorado, Amerika, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Data ini terungkap dari hasil penelitian terbaru menggunakan satelit NASA yang dirilis Kamis (24/07). Penurunan debit air ini membuat tujuh negara bagian Amerika dan juga Meksiko harus memikirkan pasokan air jangka panjang.

Para peneliti dari NASA dan Universitas California menyatakan, penelitian ini untuk mengukur tingkat konsumsi air tanah di barat Amerika selama musim kering di kawasan ini.

Sejak tahun 2004, para peneliti mengungkapkan bahwa lembah Sungai Colorado -sungai terbesar di kawasan barat daya Amerika – telah kehilangan 53 juta metrik atau 17 milyar galon air. Jumlah ini cukup untuk menyuplai lebih dari 50 juta rumah tangga per tahun. Hasil studi juga menunjukan tiga per empat air yang hilang adalah air tanah.

Tidak seperti waduk dan air permukaan tanah lainnya, sumber air tanah dapat habis dan tidak dapat diisi ulang, ungkap Castle. Untuk California dan negara bagian di wilayah barat lainnya, menipisnya persediaan air tanah mengurangi cadangan air yang akan digunakan warga, petani, dan ekosistem di musim kering.

“Bagaimana jika air tersebut habis?” ujar Castle melalui wawancara telepon seperti dikutip dari laman Huffington Post. “Itu kemungkinan yang paling menakutkan dari analisis ini,” imbuhnya.

Penelitian NASA dan Universitas California tersebut menggunakan data gravitasi bulanan untuk mengukur perubahan massa air di lembah tersebut sejak Desember 2004 hingga November tahun lalu, dan data tersebut digunakan untuk melacak deplesi air tanah.

“Dikombinasikan dengan penurunan intensitas salju dan pertumbuhan penduduk, ini akan mengancam kemampuan jangka panjang lembah tersebut untuk memenuhi alokasi air ke lembah sungai di tujuh negara bagian dan ke Meksiko,” ujar Jay Famiglietti, peneliti senior dan spesialis studi siklus air di Laboratorium Jet Propulsion NASA dalam sebuah pernyataan.

Lembah Sungai Colorado memasok air untuk sekitar 40 juta orang dan 4 juta hektar lahan pertanian di tujuh negara, yaitu California, Arizona, Colorado, New Meksiko, Nevada, Utah, dan Wyoming, serta sebagian penduduk dan perkebunan di Meksiko.

Sementara Amerika telah membatasi penggunaan air permukaan, negara ini tidak memiliki sistem yang mengatur atau mengukur air tanah di seluruh negara bagian.

(G08)

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin serius dalam mengantisipasi banjir dan mengurangi genangan air saat musim penghujan dengan menargetkan pembangunan 2.000 sumur resapan di seluruh wilayah Jakarta pada Oktober hingga Desember 2013.

Untuk itu, pemprov telah menganggarkan sebesar Rp 150 miliar. Sedangkan tahun depan, direncanakan akan dibangun 4 ribu sumur resapan di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembuatan sumur resapan di ibu kota hingga September 2013 telah mencapai 30 persen dari target yang telah ditetapkan. Artinya, baru ada 600 sumur resapan yang dibangun di lima wilayah DKI Jakarta.

“Sekarang, pembuatan sumur resapan memang baru mencapai 30 persen dari target. Tetapi kami akan kejar terus hingga target 2.000 sumur resapan tercapai. Mudah-mudahan hingga akhir tahun ini target tersebut tercapai,” kata Jokowi saat meninjau pembuatan sumur resapan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Secara khusus, Jokowi meninjau langsung pembuatan sumur resapan di Tugu Proklamasi. Di lokasi tersebut, akan dibangun 10 titik sumur resapan untuk menampung air hujan. Setelah itu, Jokowi akan meninjau lokasi pembuatan sumur resapan lainnya. Yaitu sepanjang Jalan Rasuna Said, kawasan Monas, Jalan Gunung Sahari, Taman Mini, dan Jalan Kebon Sirih.

Pembuatan sumur resapan di masing-masing lokasi tersebut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Ada yang kedalaman sampai mencapai 60 meter hingga kedalaman 200 meter. Kedalaman sumur resapan disesuaikan dengan struktur tanah di lokasi tersebut.

“Pembuatan sumur resapan di Jakarta dilakukan untuk mengurangi genangan air pada saat musim hujan. Dengan adanya sumur resapan, air hujan dapat ditampung di dalam sumur resapan. Dan paling tidak, kita juga punya cadangan air tanah saat musim kemarau nanti,” terangnya.

Beberapa lokasi pembuatan sumur resapan di antaranya, di kawasan Monas, Jalan Kebon Sirih, Jalan dan Rasuna Said. Bahkan sumur resapan juga dibuat di Istana Presiden. Namun pembuatannya hanya dibagian sisi Selatan saja, karena untuk sisi Utara tidak diperbolehkan, karena daerah steril.

Dalam menentukan lokasi pembuatan sumur resapan, pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum DKI.

“Karena Dinas PU tahu betul titik lokasi genangan air di ibu kota. Soalnya kami menargetkan pada akhir Desember pembuatan sumur resapan rampung. Tetapi jika ada masalah teknis maka bisa diperpankang hingga 50 hari,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Andi Baso.

Pembuatan sumur resapan ini dikerjakan oleh pihak ketiga. Agar cepat selesai, pekerjaan dibagi menjadi lebih dari 20 paket. Pembuatannya sendiri sudah dimulai sejak awal tahun ini, yakni diawali di depan Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan. (G28)

Jakarta (Greeners) – Pulau Bangka Indonesia menyediakan sepertiga timah dunia. Timah dipakai untuk produk elektronik, seperti handphone, smartphone, televisi, dan lain-lain. Timah Bangka digunakan oleh perusahaan elektronik merek besar dunia. Berdasarkan penelitian WALHI, Friends of the Earth Inggris, Friends of the Earth Belanda  perusahaan seperti Apple, Philips, LG Electronic, Sony yang tergabung dalam Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC).  Samsung juga memakai timah dari Bangka. Perusahaan pemakai timah tersebut tergabung dalam ITRI (International Tin Research Institute).

Pius Ginting, Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI dalam siaran pers yang diterima Greneers menyatakan, kerusakan lingkungan dan sosial akibat penambangan timah di Bangka sangat jelas. Pulau Bangka telah menjadi ikon pembangunan yang tidak bekeberlanjutan. Beberapa warga kesulitan air dari sumur yang mereka pakai akibat penambangan merusak sistem air tanah (hidrogeologi). Lubang tambang yang tak direklamasi bertahun-tahun menjadi sarang nyamuk, dan Bangka adalah pulau dengan prevalensi penyakit malaria tertinggi di Indonesia.

Penambangan timah di darat yang berlanjut ke laut dan pesisir menyebabkan kerusakan dan sedimentasi terumbu karang. Akibatnya tangkapan nelayan berkurang dan harus melaut lebih jauh.

Akibat kerusakan lingkungan yang tidak mendukung pertanian dan nelayan, warga banyak beralih menjadi penambang timah. Penambangan ini dilakukan dengan metode tidak aman. Diperkirakan, sepanjang tahun 2012, rata-rata setiap minggu meninggal satu orang penambang.

Sebagai respon atas laporan dan kampanye tentang dampak sosial dan penambangan timah di Bangka yang dilakukan oleh WALHI dan Friends of the Earth Inggris, Friends of the Earth Belanda, maka perusahaan elektronik tersebut lewat sebuah organisasi bernama IDH berbasis di Belanda pada bulan September 2013 akan melakukan studi di Bangka untuk memverifikasi kenyataan di lapangan dan membuat rekomendasi.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan, persoalan timah di Bangka tidak bisa dilihat dengan kontradiksi legal dan ilegal. Masyarakat terdorong menambang timah karena daya dukung lingkungan sebagai petani dan nelayan telah menurun akibat penambangan timah dari masa kolonial.

Untuk perbaikan dan pemulihan lingkungan di Bangka, maka empat prinsip harus diterapkan. Yakni, penambangan tidak boleh dilakukan bila tak disetujui petani, nelayan, pelaku pariwisata dan masyarakat terdampak. Kedua, penambangan tidak dilakukan di pantai dan di kawasan secara keragaman hayati masih baik.

Ketiga, perusahaan elektronik pengguna timah Bangka bertanggung jawab memulihkan lingkungan darat dan laut yang telah rusak akibat beban keharusan memasok timah dunia selama puluhan tahun. Ketiga, perusahaan elektronik harus memastikan timah yang mereka pakai tidak menimbulkan penderitaan (Do No Harm), seperti banyak penambang celaka, meninggal, serta melibatkan anak-anak. (G02)