Konawe (Greeners) – Laju degradasi lingkungan khususnya kerusakan sektor kehutanan berdampak buruk pada kondisi daerah aliran sungai di wilayah daratan Sulawesi Tenggara, yang ditandai penurunan debit air sejumlah sungai dari tahun ke tahun.

Di wilayah Kabupaten Konawe misalnya, laju kerusakan hutan mencapai 1000 hektar per tahun. Dari fakta itu, diprediksi tahun 2026 Kabupaten Konawe yang merupakan daerah perlintasan Sungai Konaweeha akan mengalami krisis air. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dari Fakultas Kehutanan Universitas Haluoleo yang mendapatkan adanya penurunan debit air di Sungai Konaweeha.

“Potensinya sangat besar dan diprediksi ini mendekati kenyataan mengingat laju penurunan luasan kawasan hutan dari tahun ke tahun sangat cepat dan besar,” kata Labaco S, guru besar Faktultas Kehutanan, Universitas Haluoleo, dalam sebuah diskusi dengan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen, berapa waktu lalu.

Labaco yang juga Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Tenggara, melanjutkan, potensi tersebut belum dihitung dengan rencana pembangunan bendungan Pelosika yang kini tengah dirintis pembangunannya di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Dengan dibangunnya bendung Pelosika, maka akan lebih mempercepat lagi terjadinya krisis air.

Data Forum DAS terdapat sekitar 722 DAS di Sulawesi Tenggara yang seluruhnya dalam kondisinya memprihatinkan akibat ancaman alih fungsi hutan.

“Ancaman kerusakan harus diwaspadai, fenomena banjir dan musim kering yang terjadi saat ini merupakan dampak. Contoh lain adalah yang terjadi di DAS Wanggu, meski hujan hanya satu jam, warna air sungai langsung berubah sudah keruh, padahal jika melihat bentang panjang sungai dari kawasan hulu ke hilir, maka seharusnya air sungai akan keruh jika hujan turun antara 6-7 jam,” jelasnya.

Kerusakan DAS, kata Labaco akan berimplikasi pada ketersediaan air, khususnya ketersediaan Air tanah. Sementara aliran air permukaan itu tidak direkomendasi dipergunakan atau dikonsumsi. Indeks ketersedian air atau IKA rata-rata, kata Labaco yakni, 16 ribu meter kubik per kapita per tahun.

Dari kondisi tersebut, Labaco berharap adanya beberapa hal yang harus terus dilakukan, yakni, pentingnya rehabilitasi DAS rehabilitasi kondisi lahan, dan peningkatan ekonomi masyarakat serta perbaikan lingkungan. “Saya kira, keseimbangan antara hulu, tengah dan hilir harus diperbaiki. Dan intinya harus bersatu semua komponen memperbaiki kondisi hutan kita,”imbaunya.

(G34)

Jakarta (Greeners) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengeluarkan siaran pers pada Minggu (25/05) kemarin. Siaran pers dengan nomor surat 070/AJIJAK/V/2014 tersebut mengimbau agar pemilik media tidak menyalah gunakan media mereka untuk mendukung salah satu kandidat yang sedang bertarung dalam pemilihan umum presiden (Pilpres).

Dalam siaran pers tersebut, AJI menyebutkan bahwa Surya Paloh, pemilik Metro TV sekaligus pendiri Partai Nasional Demokrat, telah memanfaatkan frekuensi publik untuk mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemberitaan dan program non-berita.

Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga Aburizal Bakrie pada media milik mereka, yaitu TV One dan ANTV. Pemberitaan maupun program non-pemberitaan cenderung mendukung dan menguntungkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa setelah Aburizal memberikan dukungan politik kepada pasangan tersebut.

Hary Tanoesoedibjo melalui MNC Group seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV juga melakukan hal yang sama. Ia bersama capres Prabowo Subianto menyerahkan hadiah kepada pemenang Indonesian Idol 2014 dan ditayangkan secara langsung di RCTI pada Sabtu (24/05) malam.

Menurut AJI, stasiun televisi yang disebutkan diatas telah menyalahgunakan frekuensi televisi dengan menayangkan porsi pemberitaan yang lebih banyak dari sisi durasi dan gambar untuk calon presiden yang didukung oleh pemiliknya.

Sangat penting bagi lembaga penyiaran untuk menjaga indepedensi dan netralitas sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 15 tentang kampanye juga menyebutkan setiap media, termasuk televisi, untuk menerapkan asas keberimbangan dalam pemberitaan maupun iklan.

Melalui siaran pers tersebut AJI juga menyatakan tiga sikap. Pertama, mengecam penyalahgunaan frekuensi publik oleh pemilik media RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV. Kedua, mendesak KPI menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pemilik media yang terbukti kembali melanggar aturan penyiaran dan menyalahgunakan frekuensi publik melalui pemberitaan maupun non berita. Dan, ketiga, mengajak para awak redaksi di media televisi, cetak , online, dan radio untuk melawan intervensi para pemilik media yang memiliki afiliasi politik kepada salah satu capres. Serta, menolak intervensi pemilik dan pimpinan media ke ruang redaksi.