Jakarta (Greeners) – Wash Specialist United Nations Children’s Fund (UNICEF) Indonesia Maraita Listyasari mengungkapkan, 70 % sumber air minum rumah tangga di perkotaan di Indonesia tercemar limbah tinja.

“Ini agak menyedihkan ya karena betul, studinya dari Kementerian Kesehatan,” katanya dalam sebuah acara baru-baru ini.

Temuan itu berangkat dari studi pengukuran kualitas air minum pada sekitar 25.000 rumah tangga di 34 provinsi. Hasilnya, 70 % dari sampel tersebut terindikasi adanya pencemaran tinja.

Maraita juga menyebut hampir 80 % rumah tangga di Indonesia yang telah memiliki toilet. Namun hanya 7 % yang limbah tinjanya yang terolah dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan.

“Kami melihat walaupun hampir 80 % rumah tangga di Indonesia telah memiliki toilet tetapi hanya 7 % saja yang limbah tinjanya yang diolah dengan aman. Sehingga dapat kembali ke lingkungan tanpa menyebabkan risiko pencemaran baik air tanah di sekitar maupun lingkungannya.” paparnya.

Tercemarnya sumber air ini karena sanitasi yang buruk. Dampak buruk dapat terjadi apabila air tersebut masuk ke dalam tubuh manusia.

“Dampaknya terjadi penyakit yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia akibat dari tinja tersebut.” ujarnya.

Waspada Dampak Air Tercemar Tinja

Senada dengan Maraita, Pakar Tata Kelola Air Universitas Indonesia Firdaus Ali menyampaikan ada dua hal yang menyebabkan sumber air rumah tangga tersebut tercemar limbah tinja.

“Pertama karena minimnya prasarana dan sarana sanitasi yang memenuhi standar. Kedua, masih cukup banyak masyarakat yang buang air besar di badan-badan air,” kata Firdaus kepada Greeners, Sabtu (22/10).

Firdaus menyebut, kota seperti Jakarta dengan beban populasi nyata hampir 13 juta jiwa, hanya 4 % dari limbah cair domestiknya yang disalurkan melalui jaringan pipa air limbah atau sewerage. Sementara sisanya masih menggunakan septic tank, cubluk dan badan air.

“Akhirnya sebagian besar masyarakat terpaksa mengambil air tanah, khususnya air tanah dangkal yang sangat rentan terkontaminasi oleh limbah domestik seperti tinja. Ini sudah pasti mengancam kesehatan masyarakat dan juga bisa menyebabkan terjadinya stunting,” jelasnya.

Akses air bersih dan sanitasi punya peran menurunkan angka stunting di Indonesia. Foto: Shutterstock

Bangun Jaringan Perpipaan

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Firdaus menyarankan perbaikan dan percepatan pembangunan sarana air bersih perpipaan dan sarana sanitasi jaringan perpipaan (sewerage).

“Sehingga seluruh kebutuhan air bersih atau minum masyarakat dipenuhi dari jaringan perpipaan bukan dari air tanah yang rentan tercemar,” tegasnya.

Selain itu, ia imbau masyarakat agar tidak membuang limbah baik padat maupun cair ke badan air yang juga merupakan sumber air baku untuk air minum.

“Kalaupun terpaksa minum air tanah karena belum ada akses air perpipaan, usahakan masak dulu. Dan dalam saat bersamaan memastikan septik tank milik mereka dan juga milik tetangga tidak bocor mencemari sumur air,” tandasnya.

Penulis : Fitri Annisa

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi jadi salah satu penyebab tingginya kondisi stunting pada anak di Indonesia. Selain kurangnya asupan gizi dan metode pola asuh. Menurut riset Kementerian Kesehatan, air bersih dan sanitasi mempunyai kontribusi sebanyak 60% dalam upaya penurunan angka stunting pada anak.

Stunting pada anak merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia. Sebanyak 159 juta anak di dunia mengalami stunting, 9 juta di antarannya berada di Tanah Air. Menurut survei status gizi balita pada tahun 2019, angka prevalensi tingkat stunting nasional mencapai 27,67%.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus) dan gangguan perkembangan pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Stunting mengakibatkan terjadinya hambatan perkembangan kognitif dan motorik. Orang tua dapat mencegah kondisi stunting pada anak sejak hari pertama kelahiran hingga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Penurunan stunting telah menjadi fokus bagi beberapa pihak. Hal ini tercermin pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Presiden menetapkan target penurunan stunting hingga 14% pada akhir tahun 2024 mendatang melalui pendekatan keluarga.

Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Rizal Damanik mengatakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada anak di Indonesia.

“Penyebab stunting bukan hanya satu faktor, tapi merupakan multifaktor. Mulai dari praktik pengasuhan yang kurang baik, kurangnya akses ke bahan makanan bergizi, terbatasnya layanan kesehatan dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi,” jelas Rizal, pada Webinar Nasional Pengembangan Inovasi Pangan Lokal Untuk Mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting, di Jakarta baru-baru ini. 

Selain faktor kecukupan gizi, akses air bersih dan sanitasi juga anak-anak Indonesia butuhkan. Foto: Shutterstock

Kebutuhan Harian Penting Masyarakat

Pada dasarnya, penyebab stunting terdiri dari tiga hal utama. Kurangnya asupan gizi, faktor pola asuh, dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Namun, beberapa pakar menyebut dari tiga hal tersebut, air bersih dan sanitasilah yang menjadi faktor terbesar pada kondisi stunting di Indonesia. Faktor air bersih mempunyai peran yang cukup tinggi, yakni 60% dalam tingkat penurunan stunting pada anak.

Pada kesempatan yang berbeda, Executive Director of Asia Pacific Centre for Ecohydrology (APCE) – UNESCO C2C, Ignasius Sutapa juga memiliki pandangan terkait hal itu. Menurutnya, air bersih dan sanitasi menjadi hal penting yang sangat erat pada kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Masyarakat membutuhkan air bersih dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari mandi dan cuci kakus (MCK), mencuci perlengkapan makan dan dapur, hingga konsumsi. Untuk menyiapkan asupan gizi yang baik pun, masyarakat membutuhkan air bersih dalam prosesnya.

Apabila faktor air bersih dan kebersihan tidak terpenuhi, maka diare akan terjadi dan akan meluruhkan asupan makanan yang telah masuk ke tubuh. Karena mempunyai  banyak fungsi, Ignasius menilai faktor air bersih dan sanitasi pantas mendapatkan perhatian yang lebih besar.

“Karena adanya double impact di situ, sehingga kenapa porsinya lebih banyak soalnya kalau tidak didukung itu (air bersih) apapun yang masuk ke dalam tubuh itu biasanya keluar lagi terjadi diare,” ungkap Ignasius kepada Greeners.

Pakar ekohidrologi ini menambahkan, walaupun memiliki porsi yang berbeda-beda, ketiga faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketiga hal tersebut memiliki fungsi yang saling terkait sehingga tidak bisa terpenuhi hanya salah satunya saja.

“Tiga-tiganya harus tersentuh, tidak bisa hanya salah satu dari tiga aspek itu dan tidak bisa terpisahkan. Misalnya asupannya bagus tapi air minum sanitasinya enggak beres, itu juga tidak mendukung penurunan stunting, jadi itu searah,” imbuhnya.

Sebaran Air Bersih Belum Merata

Walaupun memiliki peranan penting dalam penurunan tingkat stunting di Indonesia, faktanya akses ke air bersih dan sanitasi belum cukup merata. Ia mengungkapkan, tingkat air minum yang masyarakat konsumsi saat ini terbagi menjadi dua, yaitu air minum yang aman dan air  minum yang layak.

“Tingkat layanan air bersih atau air minum layak itu sekarang di posisi sekitar 60 sekian persen hampir 70%. Tetapi kalau kita bicara air minum yang aman itu baru 11,9%. Air minum aman itu air minum yang langsung dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek karena memenuhi standar semuanya,” papar Ignasius.

Air minum layak yang mencapai 70% terdiri dari 50% yang masyarakat dapatkan dari sumur gali, sumur bor ataupun tadah hujan. Namun, pada proses ini tidak terdapat pemeriksaan air lebih lanjut sehingga kebersihannya belum terjamin dengan baik dan rentan terhadap pencemaran. Sedangkan, 20% nya adalah data masyarakat yang sudah mendapat pendistribusian melalui jalur perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Ignasius mengingatkan, dalam mengejar target penurunan stunting di Indonesia, maka peningkatan layanan air minum dan air bersih harus pemerintah segerakan. Termasuk percepatan akses air bersih ke berbagai desa.

“Harus ditingkatkan, bagaimana caranya untuk mengupayakan tingkat layanan air minum dan air bersih serta sanitasinya untuk menurunkan stunting,” ucapnya.

Penulis : Zahra Shafira

Jakarta (Greeners) – Air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia untuk memenuhi standar kehidupan secara sehat. Masyarakat yang kebutuhan air bersihnya tercukupi akan terhindar dari penyakit yang menyebar lewat air, dapat hidup secara sehat dan menjadi manusia yang berkualitas. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak yang berdampak pada masalah kesehatan, salah satunya stunting.

Peneliti dari Pusat Penelitian Limnologi LIPI Ignasius Dwi Atmana Sutapa mengatakan, ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Air yang tidak sehat akan mengakibatkan diare pada anak balita dan menurunkan berat badannya sehingga berpengaruh pada status gizi bersifat akut.

“Pendekatan ekohidrologi dapat meningkatkan kualitas air yang pada akhirnya dapat menunjang perbaikan tingkat layanan air bersih Indonesia. Secara spesifik, ketersediaan air bersih dapat menurunkan waterborne disease, menurunkan stunting, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Ignasius kepada Greeners, Senin (18/06/2018).

BACA JUGA: Hari Gizi Nasional 2018, Kemenkes Fokus pada Pencegahan Stunting

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anung Sugihantono, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI. Ia mengatakan bahwa penyebab stunting bukan satu-satunya karena persoalan gizi tapi juga ada persoalan sanitasi dan perilaku.

“Air bersih juga mempunyai kontribusi terhadap stunting. Kita mengerti betul tentang itu, jadi kalau LIPI sedang membuat kajian bahwa peran air bersih terhadap stunting, saya sangat setuju karena memang kita mengerti betul bahwa stunting bukan hanya karena masalah nutrisi atau indeks makanan,” ujarnya.

Anung mengatakan, menurut data Riskesdas angka balita stunting sebesar 37,2%, tapi angka tersebut terus dipantau dan saat ini sudah turun menjadi 32% untuk balita (di bawah 5 tahun) dan 27% untuk baduta (di bawah 2 tahun) sejak tahun 2013-2017.

“Kami dari Kementerian Kesehatan terus mendukung semua instansi atau lembaga pemerintah untuk terus membuat kajian dalam mengurangi angka stunting,” katanya menambahkan.

BACA JUGA: Eco Masjid Diharapkan Mampu Menghadapi Ancaman Krisis Air

Dari sudut pandang ilmu sosial, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara mengatakan bahwa kegiatan prioritas penurunan stunting di Indonesia adalah penyediaan air dan sanitasi. Selain itu memberikan mandat kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjadi leading sector, khususnya penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, penyediaan kesehatan lingkungan dan cetakan jamban (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM), pembangunan SPAM, IPAL, IPLT, sanimas dan drainase.

“Sebenarnya ada kemampuan masyarakat untuk menyediakan air bersih dengan mempergunakan modal sosialnya sendiri terkait dengan jejaring kerja serta hubungan saling percaya,” katanya.

Terkait modal sosial ini, Herry mengatakan bahwa penyediaan air dengan cara mengkonservasi ekosistem tertentu dengan nilai-nilai tradisional masih hidup pada beberapa kelompok masyarakat adat. Contohnya, konsep-konsep tradisional seperti hutan larangan, lubuk larangan, sirah cai (mata air) dan berbagai konsep lainnya. Nilai-nilai tersebut bukan hanya bersifat mitos dan supra-natural, melainkan hidup dalam keseharian dan nilai-nilai inilah yang menjadi modal sosial masyarakat.

“Beberapa komunitas di pedesaan dan perkotaan juga sudah mempergunakan modal sosialnya untuk penampungan dan pendistribusian air bersih. Intinya, ketersediaan air tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan masyarakat pun mempunyai daya upayanya sendiri,” kata Herry.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Hingga saat ini masih ada masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyarankan penerapan konsep ekohidrologi untuk ketersediaan air bersih yang berkelanjutan di Indonesia.

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Herry Yogaswara mengatakan, wilayah perdesaan diperkirakan membutuhkan air sekitar 60 liter per hari, di perkotaan dibutuhkan rata-rata 110 liter air per hari, sementara di wilayah metropolitan kebutuhan air mencapai 150 liter per hari.

“Perbedaan kebutuhan air di wilayah perdesaan dan perkotaan ini mencerminkan gaya hidup yang terkait dengan air,” kata Herry dalam diskusi bertajuk Pola Hidup Bersih: Aplikasi Ekohidrologi untuk Ketersediaan Air Bersih yang Berkelanjutan di Indonesia di Media Center LIPI Pusat Jakarta, Jumat (25/05/2018).

BACA JUGA: LIPI Dorong Petani Gunakan Pupuk Organik Hayati

Untuk memenuhi kebutuhan air layak konsumsi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya di berbagai sektor. Namun dengan jumlah penduduk sebesar 257 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 per tahun serta kondisi geografis yang beragam dan tingkat kemudahan aksesibilitas yang berbeda-beda, maka persoalan ketersediaan tidak hanya menyangkut bagaimana pemerintah menyediakannya.

“Perlu dilihat berbagai inisiatif masyarakat dalam menyediakan air, termasuk bagaimana partisipasi masyarakat perlu direspons oleh pemerintah,” katanya.

Dalam acara yang sama, Peneliti dari Pusat Penelitian Limnologi LIPI Ignasius Dwi Atmana Sutapa menekankan konsep ekohidrologi sebagai solusi. Ekohidrologi merupakan pendekatan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu yang menawarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam memahami lingkungan dan sistem sumber daya air melalui pemahaman interdepensi proses dan komponen siklus hidrologi di ekosistem darat dan perairan.

“Pendekatan ekohidrologi mampu meningkatkan kualitas sumber daya air dengan mempertimbangkan unsur ekologi, hidrologi, ekoteknologi dan budaya,” ujar Ignasius.

BACA JUGA: Polemik Swastanisasi Air di Jakarta, Publik Diminta Pegang Kendali Pengelolaan

Lebih lanjut Ignasius mengatakan bahwa LIPI sudah membuat demo site ekohidrologi di Saguling, Bandung Barat sebagai tempat praktik dan konstruksi untuk memperkenalkan konsep hidrologi multifungsi yang pertama. Gunanya sebagai pembelajaran dan edukasi supaya manfaat dari ekohidrologi ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Konsep yang kita bangun di sana, di samping untuk memantau dan memperbaiki kualitas air, kita sediakan kolam-kolam percontohan yang bisa digunakan untuk ternak ikan, jadi kita kombinasikan. Tidak hanya mengelola sumber daya air tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara ekonomi. Kita mencoba di setiap tempat melibatkan masyarakat untuk mulai peduli terhadap lingkungan dan menunjukkan bahwa ekohidrologi ini bermanfaat untuk masyarakat,” kata Ignasius.

Rachmat Fajar Lubis, peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI menerangkan, dalam upaya pengelolaan sumber daya air terpadu, konsep ekohidrologi meliputi informasi dasar ekologi-potensi sumber daya air, aplikasi teknologi yang tepat guna serta ramah lingkungan lokal dan berbasis partisipasi masyarakat. Aplikasi terbaru dari konsep ekohidrologi ini adalah untuk mengurangi dampak musim kemarau yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan Agustus-September tahun ini.

“Aplikasi konsep dan teknologi ini telah dilakukan pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Pulau Kalimantan, Pulau Bangka, Mojokerto Jawa Timur, dan Grokgak di Bali dengan hasil pengurangan dampak kekeringan yang nyata,” katanya.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) masih mendapati fakta tentang buruknya akses masyarakat pesisir terhadap air bersih. Akibatnya, masyarakat pesisir yang tinggal di 10.666 desa pesisir harus mengeluarkan biaya besar untuk mengonsumsi air bersih.

Arman Manila, Pelaksana Sekretaris Jenderal KIARA mengingatkan bahwa air bersih adalah hak dasar warga negara seperti yang tertuang pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Namun yang terjadi adalah privatisasi, minimnya sarana pelayanan dan buruknya kualitas lingkungan di kampung-kampung nelayan membuat masyarakat pesisir harus membeli air bersih tiap hari.

“Di kampung nelayan Muara Baru dan Marunda, Jakarta Utara, contohnya, untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak, keluarga nelayan harus membayar sebesar Rp10.000 untuk mendapatkan air bersih sebanyak 100 liter tiap harinya. Padahal penghasilan mereka hanya Rp 25.000 per hari atau Rp 750.000 dalam sebulan,” terangnya, Jakarta, Kamis (23/03).

BACA JUGA: Instalasi Pengolahan Air Limbah Zona 1 Pluit Siap Dikembangkan

Hal yang sama pun dialami oleh keluarga nelayan di Gresik, Jawa Timur. Di sana masyarakat nelayan harus menyiapkan biaya sebesar Rp15.000 dari kisaran pendapatan sebesar Rp 20.000-Rp 40.000 per hari untuk 100 liter air bersih. Demikian pula keluarga nelayan di Bengkalis, Kepulauan Riau.

“Setiap keluarga nelayan harus mengalokasikan minimal Rp 8.000 dari kisaran pendapatan sebesar Rp 20.000–Rp 50.000 per hari untuk mendapatkan 30 liter air bersih,” kata Arman.

Menurut Arman, untuk wilayah Jakarta, Pemprov DKI malah memberikan solusi palsu terhadap gagalnya pengelolaan air Jakarta melalui proyek pembuatan tanggul raksasa “Giant Sea Wall”. Pemprov tetap membangun 17 pulau dengan mereklamasi pantai utara Jakarta yang diklaim oleh Pemprov DKI sebagai solusi untuk mengatasi banjir sekaligus menyediakan sumber air baku bagi layanan air warga Jakarta.

“Pusat Data dan Informasi KIARA menemukan fakta bahwa reklamasi ini justru akan merampas 25.000 kepala keluarga masyarakat pesisir di Teluk Jakarta. Proyeksi menahan gelombang laut yang masuk ke wilayah daratan sekaligus menampung limpahan air sungai melalui proyek normalisasi sungai bukan solusi yang dapat mengembalikan hak masyarakat pesisir atas air bersih,” tegas Arman.

BACA JUGA: Kementerian PUPera Gunakan Dua Pendekatan Khusus Penanganan Air Limbah

Susan Herawati, Deputi Pengelolaan Program KIARA, menyatakan, air seharusnya untuk rakyat. Menurutnya, masyarakat tidak butuh solusi palsu dari pemerintah, baik melalui reklamasi atau pun privatisasi air. Negara bertanggung jawab, menjamin hak serta akses masyarakat pesisir atas air bersih dan tidak lagi meneruskan kegagalan pengelolaan air untuk rakyat melalui solusi-solusi palsu.

“KIARA mendesak Pemerintah untuk menghentikan praktik privatisasi dan komersialisasi sumber daya air yang berpotensi mendiskriminasi pemenuhan hak dasar warga negara, termasuk masyarakat pesisir,” kata Susan.

Penulis: Danny Kosasih

Ada hampir satu miliar orang mengalami kekurangan air bersih. Hal ini terjadi karena minimnya sistem suplai air dan buruknya sistem sanitasi. Angka mengejutkan ini menggarisbawahi pentingnya rancangan penyedia air bersih yang aman diminum dan juga mampu memperbaiki sanitasi untuk masyarakat.

Dikutip dari inhabitat.com, berikut ini enam desain inovatif yang dapat menjadi solusinya:

Foto: vestergaard/inhabitat.com

1. Lifestraw
Pada dasarnya Lifestraw hanya sebuah tabung plastik berupa filter air yang berukuran seperti cerutu. Benda ini tersedia dalam ukuran yang bervariasi, cocok untuk digunakan sendiri, keluarga, atau komunitas. Alat ini menggunakan teknologi serat penyaring mikro untuk membersihkan air dari berbagai bakteri seperti penyebab penyakit tipus, kolera dan disentri serta menyingkirkan parasit di dalam air. Sedotan ini langsung bekerja saat kita menyedot air dari sumbernya sampai 1.000 liter air tanpa membutuhkan listrik atau tambahan alat lain.

Di dunia ini terdapat 663 juta orang yang tidak mendapatkan akses untuk air bersih. Sayangnya, proses penjernihan air itu sangat rumit, mahal dan memakan waktu yang lama. Contohnya, proses disinfektan untuk air dengan menggunakan cahaya ultraviolet membutuhkan waktu 48 jam, tergantung dari jumlah air yang diproses.

Namun, sebuah alat baru yang diciptakan oleh para ahli di Universitas Stanford dan SLAC National Accelerator Laboratory  berhasil mengatasi masalah ini, sebuah kotak kecil yang bisa memanen cahaya matahari untuk membunuh bakteri dalam air dalam waktu 20 menit saja.

Ini adalah struktur nano dari “kotak hitam”, hanya seukuran setengah dari sebuah perangko. Alat ini menggunakan matahari untuk menjernihkan air. Gambar: C. Liu et al, Nature Nanotechnology

Kotak ini terlihat seperti kaca hitam biasa, namun sebenarnya bahan tutupnya berasal dari bahan Molybdenum Disulfida dengan struktur nano. Lapisan-lapisan tipis yang disusun seperti jalur-jalur tersebut saat ditempatkan di dalam air dan terkena sinar matahari akan bereaksi menghasilkan hidrogen peroksida (H2O2) dan bahan kimia lain yang bersifat antibakteri. Tidak lama kemudian, bahan kimia tersebut larut dan menghasilkan air yang jernih.

Sebuah gambar mikro elektron menunjukan pola dari dinding struktur nano di atas permukaan “kotak hitam”. Gambar: C. Liu et al, Nature Nanotechnology

Alasan utama mengapa benda ini bisa bekerja dengan baik adalah karena molibdenum disulfida adalah sebuah bahan yang bersifat fotokatalis, menghasilkan elektron yang menyebabkan reaksi kimia terjadi di dalam air.

Walaupun ini sebuah perkembangan yang menjanjikan, benda ini hanya bisa membunuh bakteri saja, bukan menyaring air. Jadi di beberapa tempat dengan polusi dari industri, penyaringan air tetap harus dilakukan. Teknologi ini masih membutuhkan banyak penelitian lanjutan karena masih belum jelas bakteri jenis apa yang bisa dihilangkan dengan proses ini. Meski demikian, benda ini merupakan langkah besar menuju proses penyulingan air.

Penulis: NW/G15

Di wilayah Gaza, konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung berpuluh tahun berdampak buruk terhadap ketersediaan air tawar di sana. Bahkan 90 persen air yang tersedia sudah tidak layak konsumsi. Namun warga Gaza tidak menyerah dengan keadaan ini dan salah satu warganya berhasil menciptakan sebuah mesin untuk mengatasi masalah tersebut.

Fayez al-Hindi adalah seorang warga Gaza yang berhasil menciptakan alat yang mengubah air laut yang tidak bisa diminum menjadi air tawar yang segar. Uniknya proses penyulingan ini dilakukan dengan menggunakan tenaga matahari.

BACA JUGA: Mesin ATM untuk Memperoleh Air Bersih

Berdasarkan beberapa kabar di sana, saat ini penduduk Gaza terancam kehabisan sumber air dalam hitungan beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, penemuan Fayez al-Hindi ini membantu menyelamatkan warga Gaza.

Gambar: AJ+ via screenshoot

Menurut Fayez, matahari adalah sumber daya yang selalu tersedia di Gaza. Dalam usahanya mengatasi permasalahan kekurangan air dengan solusi yang berkelanjutan, Fayez al-Hindi membangun sebuah alat berupa tangki destilasi sederhana yang memisahkan air dari polutan dan garam. Sistem yang dia bangun ini dapat menghasilkan hampir 10 liter air per hari. Hasil tersebut mencukupi kebutuhan minum dan keperluan lainnya untuk dia sekeluarga.

BACA JUGA: Bill Gates Minum Air Daur Ulang Limbah Manusia

Banyak warga yang mempertanyakan keamanan air yang dihasilkan alat tersebut. Pihak berwenang di sana menguji air tersebut dan menemukan bahwa proses yang dilakukan oleh mesin buatan Fayez bekerja dengan baik. Teknisi laboratorium pengujian Mohamed Abu Shamaleh menyebutkan bahwa hasilnya “mengagumkan” dan memuji Fayez atas penemuannya itu.

Sekarang, Fayez sedang menolong penduduk lokal di Gaza untuk membangun sendiri sistem destilasi ciptaannya sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan akses untuk air bersih. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun atau malah puluhan tahun untuk mengharapkan infrastruktur di wilayah tersebut bisa berfungsi kembali. Alat ini bisa jadi penyelamat bagi ribuan orang di Gaza.

Penulis: NW/G15

Jakarta (Greeners) – Reza Rahadian memiliki kesibukan baru. Ia, bersama aktris Eva Celia, didaulat menjadi Spoke Person untuk program “Bring Water For Life” yang diselenggarakan oleh Badan Dunia untuk Program Pembangunan (UNDP) di Indonesia. Ia pun tak segan tampil dalam satu sesi di acara Indonesia Climate Change Education Forum & Expo (ICCEFE) 2016 yang berlangsung di JCC Senayan, untuk menjelaskan program penyediaan air bersih yang dipercayakan kepadanya itu.

“Saya bantu UNDP baru sekitar satu minggu lalu. Mereka menghubungi saya,” ujar aktor yang pernah meraih Piala Citra sebagai Aktor Terbaik ini, Jakarta, Sabtu (16/04).

Dalam program penyediaan air bersih tersebut, Reza diminta untuk turut membantu pengadaan pompa air bertenaga surya atau solar system water pump di Sumba Timur. Karena, warga di sana harus menggali tanah sedalam 70 meter untuk mendapatkan air bersih.

Oleh karena itu, Reza mengajak agar setiap orang turut membantu warga yang berada di daerah Napu, Sumba Timur yang mengalami krisis air bersih. Caranya, lanjutnya, dengan turut memberikan donasi melalui laman https://kitabisa.com/bringwaterforlife.

Tampilan laman “Bring Water For Life” di situs kitabisa.com. Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Untuk menyediakan akses air bersih bagi sekitar 500 warga yang berada di daerah Napu, diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 350 juta. Namun hingga Sabtu (16/04), dana yang terkumpul baru terpenuhi Rp 59.253.663 atau sekitar 17 persen dari total yang dibutuhkan.

Reza yang pernah tinggal di Sumba selama tiga bulan untuk syuting film Pendekar Tongkat Emas, juga turut berupaya menggalang dana melalui teman, sahabat dan rekan sesama pekerja seni. Dalam waktu empat hari, ia mengaku telah mengumpulkan dana sekitar Rp 43 juta untuk ditambahkan dalam dana donasi.

Sebagai campaigner, Reza tidak hanya bertugas menggalang dana dalam satu tahun masa kontraknya dengan UNDP Indonesia. Ia juga mensosialisasikan program dan berkunjung langsung ke daerah-daerah yang menjadi target dalam program UNDP. Ada 17 fokus yang menjadi perhatian program tersebut, diantaranya air bersih, lingkungan hidup dan pendidikan.

Reza mengaku bahwa tahun 2012 menjadi turning point atau titik balik kesadaran baginya tentang air. Mengenai hal ini, ia mengaku bahwa sebelumnya dirinya sama seperti orang lain yang kerap menyia-nyiakan air, seperti membiarkan keran menyala saat menyikat gigi maupun memakai air dalam jumlah banyak ketika mandi.

“Saya tinggal di Jakarta dimana untuk mendapatkan air mudah, sementara di daerah lain susah air,” imbuhnya.

Sebelumnya, satu perjalan untuk keperluan film bersama Sutradara Garin Nugroho juga menjadi pengalaman yang membekas diingatannya. Di daerah itu, suplai listrik hanya tiga jam dalam satu hari dan tidak ada air bersih. Ia pun terpaksa mencuci bajunya dengan air laut.

Penulis: Renty Hutahaean

Jakarta (Greeners) -Pembangunan sanitasi aman dan air minum layak merupakan hal yang penting untuk mendukung pembangunan di sektor lainnya. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil saat membuka Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2015 ke Lima di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta pada Rabu (11/11) pagi.

“Sanitasi dan air minum merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih baik. Karena kami yakin, perbaikan kesehatan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat,” ujar Menteri Sofyan.

Melengkapi pernyataan Sofyan, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas yang juga Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional Nugroho Tri Utomo mengatakan bahwa hingga saat ini, jumlah penduduk yang sudah mempunyai akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 63 persen.

“Masih ada 37 persen yang kita harus kejar dan itu akan kita kejar dalam lima tahun ke depan. Kalau kita hitung, rata-rata hampir 7 persen dalam satu tahun kita harus tumbuh. Lima tahun yang lalu, kita tumbuh rata-rata 2 persen per tahun. Jadi untuk mengejar Akses Universal 2019, kita perlu upaya tiga setengah kali lipat,” ujarnya kepada Greeners.

Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas yang juga Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional Nugroho Tri Utomo. Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Lebih lanjut Nugroho menjelaskan, sejak dimulai tahun 2007, Pokja AMPL memulai dengan membangun kesadaran pentingnya memperhatikan sanitasi. Baru pada tahun 2009, program percepatan sanitasi diadakan.

“Dari hanya enam kota saat pertama dimulai, sekarang sudah 444 kota yang sudah ikut serta. Dengan itu kita bisa mencapai target MDGs (Millenium Development Goals). Tapi kita masih punya target lagi, yaitu SDGs (Sustainable Development Goals). Kalau SDGs versi PBB baru tahun 2030, tetapi kita menargetkan justru di awal 2020,” ujarnya.

Nugroho menyatakan bahwa target 100 persen akses air minum dan sanitasi tersebut dapat tercapai jika ada kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha. Diadakannya KSAN pun, lanjutnya, adalah untuk menggalang komitmen dan meningkatkan kolaborasi berbagai pihak agar dapat cepat menangani masalah sanitasi.

“Segala sesuatu yang sudah pernah dilakukan dan berhasil, bukan hanya program-program besar pemerintah tapi juga inisiatif-inisiatif dari masyarakat sendiri, perlu kita sebarkan dan fasilitasi sehingga rangkaian kegiatan-kegiatan kecil itu membantu kita mencapai Akses Universal 2019,” pungkasnya.

Sebagai informasi, akses air minum layak dan sanitasi dasar merupakan bagian dari target MDGs yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia secara nasional telah berhasil mewujudkan air minum layak bagi 68,36 persen populasi dan akses sanitasi dasar kepada 61,04 persen populasi pada tahun 2014.

Untuk mendorong akses air minum layak dan akses sanitasi dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencanangkan gerakan 100 persen akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019, atau Akses Universal (Universal Access) 2019. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan sebesar 40 persen di bidang sanitasi layak dan 30 persen akses air minum aman.

Penulis: Renty Hutahaean

Jakarta (Greeners) – Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan siap memenuhi target 100 persen akses air minum dan sanitasi pada 2019 atau Akses Universal (Universal Access) 2019. Selain itu, pemerintah menargetkan dalam 5 tahun kedepan akan ada peningkatan sebesar 40 persen di bidang sanitasi layak dan 30 persen akses air minum aman.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil sendiri menilai bahwa target tersebut terkesan ambisius. Meski demikian, dirinya yakin bahwa target ini dapat tercapai dengan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat.

“Pencapaian dalam 5-10 tahun terakhir ini luar biasa. Semua komit. Oleh karena itu, kalau tahun 2014-2015 target tercapai, kedepan ditaruh target yang lebih besar. Mudah-mudahan bisa dicapai. Tapi tentu ada faktor-faktor diluar perkiraan kita, misalnya dampak El Nino ini,” ujar Sofyan kepada Greeners usai menghadiri jumpa pers terkait penyelenggaraan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di gedung Bappenas, Jakarta, Senin (2/11).

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Menurut Sofyan, pemerintah telah berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan air minum dan sanitasi dengan mencantumkan target Universal Access 2019 dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ia juga menambahkan bahwa saat ini, penyediaan air bersih menjadi prioritas utama pemerintah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih meski berada di perkotaan.

“Memang air minum itu masih terbatas sekali di kita. Tahap pertama sekali itu air bersih dulu. Kalau sudah bersih, baru diminum. Air bersih ke air minum kan tinggal kualitasnya. Kenapa air bersih tidak bisa jadi air minum? Mungkin pipanya masih banyak yang kropos, kemudian treatment airnya sendiri. Sekarang ini yang terpenting bagaimana agar ada air bersih. Itu dulu,” katanya.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target Universal Access 2019, lanjut Sofyan, pemerintah dan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menganggarkan pembiayaan pembangunan air minum dan sanitasi tiga kali lipat dari total anggaran 2010-2014.

“Diperkirakan untuk kebutuhan pembiayaan air minum akan mencapai Rp 275 triliun, sedangkan untuk sanitasi mencapai Rp 273,7 triliun,” terangnya.

Sebagai informasi, akses air minum layak dan sanitasi dasar merupakan bagian dari target Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia secara nasional telah berhasil mewujudkan air minum layak bagi 68,36 persen populasi dan akses sanitasi dasar kepada 61,04 persen populasi pada tahun 2014.

Penulis: Renty Hutahaean

Kadahang (Greeners) – Perjalanan tim Ekspedisi Sumba 2015 pada hari ke lima dan enam dimulai di Desa Kadahang, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini, Kedelapan orang tim ekspedisi tinggal bersama masyarakat Desa Kadahang dan merasakan bagaimana kegiatan mereka sehari-hari tanpa aliran listrik dan akses air bersih.

Martinus Ndappa Nganjar, Kepala Desa Kadahang mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kadahang hidup dengan cara berkebun. Kebanyakan, jenis yang bisa ditanam hanya jagung dan beberapa umbi-umbian. Oleh karena itu, dirinya dan beberapa penduduk yang peduli terhadap hidup masyarakat mulai melakukan pembinaan agar warga Desa bersedia untuk masuk kedalam kelompok tani dan mulai mempelajari cara bercocok tanam dengan menggunakan pupuk organik serta menanam lebih banyak jenis sayuran.

“Kita punya DAS (Daerah Aliran Sungai) yang luas, sekitar 70 hektar. Tapi karena kekurangan alat dan akses akan energi listrik jadi sangat sulit untuk dimaksimalkan dan itu baru dari sisi pekerjaan masyarakat. Beda dengan sisi kehidupan. Akses air bersih sangat sulit, ditambah penerangan masyarakat hanya menggunakan lampu pelita (obor minyak tanah),” tutur Martinus, Kadahang, Minggu (06/09).

Namun, keadaan menjadi berbeda semenjak dipasangnya pompa Barsha, pompa bikinan aQysta, sebuah perusahaan start up yang berbasis di Delft, Belanda yang berfokus pada pengembangan sistem irigasi menggunakan tenaga air. Martinus mengakui ada sedikit kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat Desa Kadahang. Walau baru beberapa lahan saja, tapi sudah mampu mengairi lahan pertanian masyarakat setempat.

Selain itu, karena memanfaatkan tenaga air, pompa ini terhitung low-cost. Selama usia pemakaiannya, pompa ini mampu menghemat hingga 70% biaya pemakaian jika dibandingkan dengan pompa bertenaga diesel atau bensin. Pompa Barsha juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti kalau memakai pompa berbahan bakar diesel atau listrik.

“Pompa ini berkapasitas maksimal 30 ribu liter air per hari, mampu mendorong tegak lurus hingga 15 meter. Dorongannya juga bisa mencapai dua kilometer dari turbin,” tambahnya.

Jakarta (Greeners) – Pertumbuhan jumlah penduduk di DKI Jakarta ternyata berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan konsumsi air bersihnya. Sayangnya, tingkat kebutuhan konsumsi tersebut tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian badan sungai sebagai sumber air di Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) DKI Jakarta, Gamal Sinurat mengatakan bahwa wilayah DKI Jakarta memiliki potensi sumber daya air berupa sungai, waduk, danau atau situ, dan air tanah. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestariannya, maka kondisi badan air yang awalnya merupakan cadangan air baku di Jakarta menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi.

“Untuk saat ini saja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PDAM Jaya menyediakan air bersih melalui dua mitra kerjanya, yaitu PT Pam Lyonaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta. Air baku yang digunakan sebagian besar berasal dari Waduk Jati luhur, Purwakarta serta Kali Krukut bagian hulu yang bisa digunakan sebagai sumber air baku,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Jumat (10/07).

Menurut Gamal, air sungai merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia, termasuk untuk menunjang pembangunan ekonomi misalnya saja untuk pengairan lahan pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Namun, seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan berbagai industri, maka pencemaran air sungai telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh manusia.

“Kenapa sungai menjadi lingkungan yang paling terancam, karena pada akhirnya sebagian besar air yang telah digunakan oleh industri dan rumah tangga akan dilepaskan ke lingkungan sungai bersama-sama dengan berbagai jenis polutan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan, penyumbang pencemaran paling dominan saat ini ya sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai,” tambahnya.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Senada dengan Gamal, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang juga Menteri Lingkungan Hidup pertama di era kabinet Pembangunan III tahun 1978 hingga 1983, Profesor Emil Salim saat ditemui oleh Greeners di Jakarta, Kamis (09/07) lalu, mengutarakan bahwa tingkat konsumsi air di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi. Hal tersebut mengakibatkan banyak warga khususnya daerah-daerah kumuh yang tidak mendapatkan akses air bersih.

“Penduduk Jakarta ini sendiri tidak ada disiplinnya. Mereka seenaknya membuang sampah tanpa memikirkan dampaknya. Ini sudah kacau untuk air bersih di Jakarta. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama) itu berjuang mati-matian untuk meniadakan persampahan di air sungai,” kata Emil.

Terkait masalah pengelolaan air, Emil menyatakan, siapapun bisa berperan di sana termasuk juga dengan pihak swasta selama pihak swasta itu tidak menguasai sumber mata air, maka boleh saja mereka (swasta) melakukan pengelolaan air tersebut.

“Contohnya di Jakarta. Iya benar Jakarta harus segera mencari sumber air bersih alternatif sesuai dengan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tapi terkait infrastruktur pengelolaannya kan pihak swasta tidak dilarang,” jelasnya lagi.

Di lain pihak, Corporate Communication Director PT. Tirta Investama (Aqua Grup), Troy Pantouw kepada Greeners menjelaskan bahwa dalam kenyataannya saat ini, permasalahan air bersih di Jakarta masih berkutat di konsumsi sehari-hari seperti mandi dan mencuci, dan bukan pada air minum. Selain teknologi, bahan baku yang ada juga masih belum bisa diolah dengan baik. Ditambah, DKI Jakarta sendiri masih minim akan daerah resapan air untuk membantu timbulnya kantong-kantong air.

“Jakarta itu perlu banget yang namanya penghijauan atau daerah yang dikhususkan untuk pertamanan. Jadi, selain ngurusin teknologi atau bahan baku, pemerintah juga harus memperhatikan aspek ekologi. Oleh karena itu idealnya di sini pasti membutuhkan keterlibatan dari multipihak termasuk swasta itu masih perlu,” katanya.

Dari organisasi akar rumput, arsitek perkotaan sekaligus inisiator Indonesia Berkebun Sigit Kusumawijaya pun mengatakan kerja sama berbagai pihak sangatlah diperlukan dalam melestarikan air dan lingkungan.

“Salah satu masalah lingkungan adalah banjir yang penyebab utamanya adalah sampah yang diperkirakan mencapai 130.000 ton per hari. Sebesar apa pun usaha aparat menangani banjir, jika masyarakat tetap membuang sampah sembarangan maka masalah tidak akan bisa diatasi,” kata Sigit.

Penulis: Danny Kosasih

Tabel Konsumsi air di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014. Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Jakarta (Greeners) – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pu-Pera) kembali menegaskan bahwa tidak mungkin menghapuskan keterlibatan pihak swasta dalam mencapai target 100 persen akses air bersih bagi masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono beralasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak melarang kerjasama dengan pihak swasta karena keberadaan swasta masih diperlukan untuk menopang pembiayaan. Namun memang, jelasnya, perlu dibuat mekanisme yang jelas agar pemerintah tetap menjadi pemegang kendali.

“Putusan MK sendiri kan tidak melarang adanya keterlibatan pihak swasta makanya sekarang ini lagi dikaji terus. Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga sudah memberitahu kalau kita tidak akan kuat jika swasta tidak dilibatkan di sini. Tapi, tetap semua negara yang pegang kendali,” Jelasnya di Jakarta, Kamis (28/05).

Mengenai pembuatan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan air sebagai aturan sementara sejak Undang-Undang No.7 Tahun 2004 dibatalkan oleh MK, Basuki mengakui ada keterlambatan perampungan dikarenakan Kemen PU-Pera masih menerima banyak masukan dari berbagai pihak.

“Target awal itu kan akhir April, tapi kita ini molor karena pemerintah masih menampung banyak masukan dari semua pihak terkait,” katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Akibatnya, pemerintah harus kembali ke Undang-Undang No 11 tahun 1974 tentang pengairan. Untuk kepentingan jangka pendek tersebut, pemerintah merasa perlu membuat peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait pengelolaan sumber daya air.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2015 yang membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 secara menyeluruh dan membatasi partisipasi swasta untuk berperan di sektor air serta adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan kontrak privatisasi air pada Maret 2015 lalu, seharusnya bisa menjadi amunisi bagi negara untuk berperan sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pemberian akses air bersih bagi masyarakat.

Putusan yang mengembalikan peran dan fungsi negara tersebut pun sejatinya dapat dijadikan kendali terhadap keseluruhan pengaturan, pengurusan, dan pengelolaan sumber daya air yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah, dalam hal ini khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penasihat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Bidang Air dan Sanitasi, David Boys mengatakan bahwa kekuatan swasta dalam melakukan proses lobi terhadap semua pihak agar tujuan utama mereka, yaitu keuntungan atau profit sangatlah kuat. Janji-janji palsu yang mereka berikan telah membuat privatisasi air di kota-kota besar semakin menjamur.

“Privatisasi air yang mereka berikan itu hanya janji palsu karena mereka (swasta) hanya menjaga satu konstituennya, yaitu investor dengan tujuan mencari profit setinggi-tingginya,” jelas David, Jakarta, Kamis (09/04).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurut David, setelah adanya putusan MK tersebut, Jakarta bisa saja menyontoh banyak negara lain yang pengelolaan airnya diserahkan kepada otoritas kota. Ia menyatakan, lebih dari 230 kota di seluruh dunia telah menempuh langkah yang sama, dan salah satu contoh yang dianggap paling sukses adalah Paris sebagai kota pertama yang melakukan nasionalisasi air.

“Paris mengakhiri kontrak privatisasi air yang telah berjalan selama 25 tahun. Langkah ini awalnya dipandang skeptis oleh banyak pihak. Namun, terbukti Paris telah melalui tranformasi besar di bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono mengaku akan segera merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait permasalahan privatisasi air tersebut. Ia pun mengaku akan menggunakan Putusan MK dan hasil Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tersebut sebagai amunisi untuk memulai rumusan tersebut.

“Langkah kongkrit ini harus kita rumuskan dulu dalam RPP pengelolaan air, mudah-mudahan pada bulan April ini selesai karena ada program prioritas 100 persen akses air bersih yang harus kita kejar,” tukasnya

Penulis: Danny Kosasih