Jakarta (Greeners) – Sebanyak 500 aktivis dari Friends of the Earth International dan Friends of the Earth South Korea (KFEM) menggelar unjuk rasa. Aksi tersebut mereka lakukan di pantai dekat lokasi berlangsungnya perundingan perjanjian plastik global atau Intergovernmental Negotiating Committee ke-5 (INC 5) di Busan, Korea Selatan. Mereka membentuk tulisan “End Plastic” untuk mendesak para pemimpin dunia segera mengakhiri polusi plastik.

Ketua Friends of the Earth International, Hemantha Withanage, mengatakan bahwa mereka bersatu untuk mendukung perjanjian yang kuat dalam mengatasi krisis polusi plastik secara langsung. Mereka juga menuntut tindakan yang memangkas produksi plastik dari sumbernya.

“Urgensi masalah plastik tidak bisa lagi diremehkan. Setiap hari, setara dengan 2.000 truk sampah penuh plastik terbuang ke lautan, sungai, dan danau di seluruh dunia, mencekik ekosistem dan masyarakat,” kata Hemantha lewat keterangan tertulisnya, Minggu (24/11).

BACA JUGA: Perjanjian Plastik Global Perlu Perkuat Solusi Guna Ulang

Hyein Yu dari KFEM/Friends of the Earth South Korea mengungkapkan, sebagai tuan rumah INC-5, Korea Selatan harus mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat internasional. Menurutnya, perjanjian plastik yang mengikat secara hukum tidak lagi bersifat opsional, melainkan sangat diperlukan.

“Pemerintah Korea wajib menjalankan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Mereka harus memastikan keberhasilan penyelesaian perjanjian yang kuat, mencakup seluruh siklus hidup plastik, dan mengurangi produksi plastik,” ujar Hyein.

Perkuat Perjanjian Plastik

Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan global yang terus berkembang. Hal itu seiring dengan aksi-aksi serupa oleh kelompok Friends of the Earth di seluruh dunia.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa pesan yang jelas bahwa dunia membutuhkan perjanjian yang menghadapi krisis plastik dalam skala penuh. Selain itu, penting untuk mengatasi polusi plastik di setiap tahap. Mulai dari ekstraksi bahan bakar fosil hingga produksi, pengemasan, distribusi, dan pembuangan.

Ana Maria Vasquez dari CESTA/Friends of the Earth El Salvador turut menyoroti masalah sampah plastik. Ia mengungkapkan, negara-negara kaya membuang jutaan ton sampah plastik ke negara-negara di belahan bumi selatan. Bahkan, mengubah wilayah tersebut menjadi tempat pembuangan sampah plastik global.

BACA JUGA: Celios: Perdagangan Karbon, Solusi Keliru untuk Atasi Krisis Iklim

INC-5 berlangsung mulai hari ini, Senin (25/11). Masyarakat yang terdampak serta gerakan sosial dan lingkungan di seluruh dunia bersiap untuk negosiasi ini. Mereka bertekad untuk melawan pengaruh bahan bakar fosil dan kepentingan korporasi yang dapat melemahkan efektivitas perjanjian. Mereka juga menyoroti perlunya perjanjian yang meminta pertanggungjawaban korporasi.

Selain itu, sebanyak 170 negara akan berkumpul dalam pertemuan terakhir di INC  yang berlangsung dari 25 November hingga 1 Desember 2024. Dalam agenda ini, negara yang terlibat akan menetapkan instrumen hukum internasional yang mengikat untuk mengakhiri pencemaran plastik.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar) melakukan aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/5). Dengan membawa poster aksi, para aktivis menyampaikan kritikan dan mengungkapkan sejumlah fakta kegagalan program Citarum Harum yang belum mampu memulihkan Sungai Citarum.

Lima tahun lalu, Sungai Citarum menempati peringkat ketiga dari sepuluh daerah terkotor di dunia. Gelar itu merupakan laporan dari Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute pada tahun 2013.

Berbagai jurus telah pemerintah keluarkan sebagai terobosan untuk merevitalisasi Sungai Citarum. Mulai dari program Citarum Bergetar (2004) dan Citarum Bestari (2014) yang pemerintah daerah gawangi, hingga Citarum Harum (2018) yang langsung melibatkan pemerintah pusat.

Namun, bagi aktivis lingkungan dan beberapa jaringan yang menyoroti program ini, Citarum harum belum bisa dikatakan sebagai program yang berhasil dan membawa harum nama baik Jawa Barat di kancah nasional, bahkan di level internasional.

BACA JUGA: Susur Sungai dan Pungut Sampah Bersama Khatulistiwa Respon Tim

Citarum masih termasuk kategori sebagai sungai yang tercemar berat. Pemerintah pusat dengan bangga menjadikan Sungai Citarum sebagai showcase di World Water Forum (WWF) sangatlah keliru.

“Fakta di lapangan, Citarum belum banyak yang berubah, sederhananya program Citarum Harum bisa dikatakan belum mampu mengubah Citarum menjadi sungai yang bersih,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang lewat keterangan tertulisnya, Rabu (22/5).

Para aktivis menyampaikan kritikan dan mengungkapkan sejumlah fakta kegagalan program Citarum Harum. Foto: Walhi Jabar

Fakta Kegagalan Citarum Harum

Berdasarkan pengamatannya, Walhi Jabar mengungkap permasalahan yang masih terjadi dalam program Citarum Harum. Pertama, pelaku yang melakukan pencemaran limbah B3 dari industri masih kerap terjadi. Mulai dari hulu, tengah, hingga hilir. Penegakan hukum masih lemah bagi pelaku pembuangan limbah semakin memperburuk situasi.

Selanjutnya, kerusakan kawasan hulu sebagai Nol Kilo Meter Citarum masih kritis. Angka lahan kritis di zona hulu bukan menyusut, malah cenderung meningkat.

“Klaim reforestasi lahan kritis di hulu, kami mempertanyakan kawasan mana yang telah berhasil direforestasi, lantaran banjir bandang dan banjir lumpur masih kerap terjadi, terakhir banjir di hulu telah menelan satu korban meninggal dunia,” tambahnya.

Menurut dia, akuntablitas dan trasparansi anggaran program Citarum Harum juga tidak ada. Sebab, program Citarum Harum ini memilik dukungan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Namun, pada laman website PPK DAS tidak tertuang secara akuntabel dan transparan, detail penggunaan anggaran untuk setiap implementasi rencana aksi yang sudah terencana patut ada pertanggung jawaban.

Persoalan sampah juga belum tuntas terselesaikan. Sampah yang masuk ke sungai memang telah menurun dan gunungan sampah tidak lagi menjadi momok yang suram. Akan tetapi, lanjut Iwang, hal tersebut keliru jika klaimnya telah dapat mengatasi masalah sampah.

“Fakta yang terjadi bahwa anak sungai dan sungai Citarum masih menjadi media untuk membuang sampah domestik, terutama hal tersebut dapat terlihat pada saat musim hujan,” ujarnya.

Terakhir, mengenai partisipasi publik. Menurut Walhi Jabar, bentuk keberhasilan yang sangat sulit untuk mengetahui sebesar apa upaya partisipasi publik dapat di terapkan pada program Citarum Harum ini.

“Nyatanya, pada ruang-ruang perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi tidak dapat terwujud dengan komprehensif yang PPK DAS lakukan,” tegas Iwang.

Walhi Jabar Desak Pemerintah

Lewat aksi ini, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat didesak untuk segera bersikap tegas menghentikan segala bentuk kerusakan. Walhi meminta tidak ada toleransi lagi bagi pelaku perusakan dan pelaku pencemar limbah ke aneka sungai maupun ke sungai atau istilah lain “Zero Tolerance Policy”.

Ada beberapa saran yang Walhi Jabar berikan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus segera mengidentifikasi tiga segmen (Segmen Hulu, Segmen Tengah dan Segmen Hilir). Kedua, pemerintah perlu segera menjalankan penegakan hukum bagi pelaku pencemaran dan pelaku perusak lingkungan.

Walhi juga meminta supaya presiden dan gubernur segera menetapkan tanggal 24 Mei sebagai Peringatan Hari Citarum. Hal ini wajib pemerintah wujudkan sebagai penghargaan bagi para aktivis yang berhasil mendorong Bupati Kab. Bandung menetapkan 24 Mei sebagai Hari Citarum. Terakhir, perpanjangan PERPRES No. 15 tahun 2018 mesti dihentikan dan tidak harus ada Citarum Harum jilid 2.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia