Jakarta (Greeners) – Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah, Fahmi Bastian mengatakan, ruang tangkap nelayan di Jawa Tengah semakin menyempit. Sebab, pemerintah telah menetapkan pesisir dan laut sebagai kawasan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Misalnya, wilayah pesisir Semarang kini menjadi kawasan industri yang berdampak terhadap hilangnya wilayah tangkap nelayan. Kemudian, di Batang akan dibangun kawasan industri terpadu beserta pelabuhan.

“Padahal, selama ini masyarakat sudah berkonflik dengan PLTU. Begitu pun di kawasan Selatan Jawa Tengah, seperti Cilacap yang akan menjadi kawasan industri. Semuanya akan semakin menghilangkan wilayah tangkap nelayan,” kata Fahmi lewat keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: AIS Forum Ajak Nelayan Lokal Suarakan Pentingnya Preservasi Sektor Biru

Selain itu, di Jawa Tengah, nelayan juga terancam oleh degradasi lingkungan sejak lama. Contohnya, banjir di sepanjang Pantai Utara, seperti Demak dan Pekalongan belum lama ini. Banjir tersebut menyebabkan tenggelamnya desa-desa pesisir yang menjadi tempat tinggal nelayan.

“Bahkan, di Pekalongan kita sudah sulit menemukan nelayan yang masih beraktivitas di pesisir dan laut,” tambah Fahmi.

Walhi menyebut ruang tangkap nelayan di Jawa Tengah semakin menyempit. Foto: Freepik

Kondisi Nelayan di Jawa Tengah Tidak Berubah

Dalam catatan Walhi Jawa Tengah, setelah pemilu 2024, kondisi nelayan tidak akan berubah. Nasibnya akan semakin buruk. Sebab, presiden dan wakil presiden terpilih akan melanjutkan proyek-proyek yang selama ini meminggirkan nelayan.

“Salah satunya adalah pembangunan giant sea wall. Proyek ini akan menghancurkan wilayah tangkap nelayan serta menghilangkan profesi mereka,” imbuh Fahmi.

BACA JUGA: Krisis Iklim Tenggelamkan 12.000 Desa, Warga Pesisir Paling Terdampak

Selain itu, terdapat juga ancaman lain bagi hidup nelayan, yaitu pengerukan pasir laut yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Demak seluas 574.384.627,45 m2 dengan volume sebanyak 1.723.153.882,35 m3.

Menurut Fahmi, jumlah tersebut sangat besar. Penambangan pasir ini juga akan semakin menghancurkan kehidupan nelayan.

Akumulasi dari berbagai kehancuran ini telah menyebabkan pengurangan jumlah nelayan di Jawa Tengah sebanyak 10 ribu orang pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah yang tercatat sebanyak 266 ribu jiwa menjadi 254 ribu jiwa pada tahun 2022.

Atas situasi itu, Fahmi menggarisbawahi persoalan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut Jawa Tengah yang selama ini tidak pernah melibatkan nelayan.

“Ke depan, kami mendesak pemerintah untuk serius melibatkan nelayan di dalam setiap rencana pembangunan, mulai dari hulu sampai hilir. Termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Pembangunan Jangka Panjang, khususnya saat bicara kedaulatan pangan di wilayah laut memastikan keterlibatan nelayan,” ujarnya.

Pemerintah Perlu Lindungi Nelayan

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Nasional, Parid Ridwanuddin mengatakan setelah Pemilu 2024, pemerintah harus segera melihat kembali mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Menurut Parid, UU ini mewajibkan pemerintah untuk menyusun skema perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Skema perlindungan dalam UU ini adalah memberikan jaminan risiko penangkapan ikan dalam bentuk asuransi nelayan serta menghapus praktik ekonomi biaya tinggi.

UU tersebut juga memberikan mandat soal mengendalikan impor komoditas perikanan, serta jaminan keamanan dan keselamatan nelayan. Dengan demikian, seluruh isi UU wajib dijalankan oleh pemerintah pusat dan juga setiap pemerintah daerah di Indonesia.

“Nelayan adalah pahlawan protein bangsa. Keberadaan mereka juga menjadi penanda eksistensi negeri ini. Hilangnya mereka menjadi penanda runtuhnya Indonesia sebagai negara nelayan kepulauan terbesar di dunia,” pungkas Parid.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kerusakan Teluk Balikpapan akibat pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengancam nyawa ribuan nelayan. Mereka cemas karena sumber kehidupan mereka perlahan-lahan mulai tergusur. Pada Hari Nelayan Nasional tanggal 6 April, para nelayan dan masyarakat pesisir mendesak para pemimpin pascapemilu 2024 untuk memperhatikan nasib nelayan.

“Bukan alat berat atau ekskavator yang membuat kami hengkang, melainkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Jika pesisir dan laut rusak, maka tamatlah hidup kami,” ungkap Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pesisir Kalimantan Timur, Mapaselle lewat keterangan tertulisnya, Senin (8/4).

Ia bersama ribuan nelayan lainnya yang menggantungkan hidupnya kepada sumber perikanan di Teluk Balikpapan, mendesak pemerintah pusat untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN. Alasannya, proyek tersebut telah menghancurkan ekosistem Teluk Balikpapan yang merupakan wilayah tangkap mereka.

BACA JUGA: Nelayan Muara Angke: Bertarung untuk Hidup, Berjuang demi Alam

“Kami menginginkan pesisir di Teluk Balikpapan tetap hijau dan lautnya tetap biru. Jika itu bisa dijamin oleh pemerintah, maka kehidupan dan mata pencaharian nelayan akan terjamin pula. Jika tidak, maka kami akan punah,” tegas Mapaselle.

Lebih jauh, ketiadaan isu perlindungan nelayan dalam perdebatan publik oleh calon presiden dan wakil presiden dalam perhelatan pemilu 2024 kemarin, sangat ia sesalkan. Menurutnya, tak adanya isu perlindungan nelayan itu merupakan kekalahan nelayan dan gerakan lingkungan hidup di Indonesia.

Kerusakan Teluk Balikpapan akibat pembangunan IKN terus mengancam para nelayan. Foto: Freepik

Nelayan Terancam Perampasan Ruang Laut

Mapaselle bercerita, sebelum ada pembangunan IKN, nelayan harus berhadapan dengan ancaman perampasan ruang laut. Pemukiman mereka tidak diakui di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041.

“Di dalam Perda RZWP3K tersebut, pemukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 31,80 hektare. Ini adalah peminggiran terencana bagi lebih dari 10 ribu nelayan yang setiap hari pergi melaut di Teluk Balikpapan. Belum lagi nelayan di wilayah lain di Kalimantan Timur,” paparnya.

Mapaselle pun menceritakan kondisi dirinya yang melaut ke Teluk Balikpapan. Sejak tahun 1990, ia yang berasal dari Sulawesi Selatan mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan perairan dengan sumber ikan yang melimpah.

Selanjutnya, pada tahun 1992, ia sampai ke Teluk Balikpapan. Sejak saat itu, ia biasanya berangkat pukul 5 pagi sampai jam 9 pagi. Lalu, pulang dengan membawa banyak ikan ke TPI dengan hasil yang melimpah.

BACA JUGA: AIS Forum Ajak Nelayan Lokal Suarakan Pentingnya Preservasi Sektor Biru

“Itulah gambaran bagaimana Teluk Balikpapan pada masa lalu. Pergi setiap hari serta dapat menikmati ikan yang sangat melimpah. Sejak masa kecil, Teluk Balikpapan adalah rumah bagi nelayan yang mau mencari ikan,” urai Mapaselle.

Namun, kata Mapaselle, mulai tahun 2000 ekosistem Teluk Balikpapan mulai rusak karena masuknya industri ke Teluk Balikpapan. Banyak wilayah hutan hancur dan wilayah mangrove hancur.

Dampaknya, terjadi kekeruhan yang luar biasa dan hancurnya terumbu karang. Ekosistem di Teluk Balikpapan, khususnya mangrove yang semakin rusak sampai hari ini, apalagi dengan adanya pembangunan IKN, beragam kerusakan ini berdampak terhadap kehidupan nelayan.

Negara Gagal Melindungi Nelayan

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menjelaskan bahwa fakta-fakta tersebut menggambarkan kegagalan negara melindungi dan mengakui nelayan sebagai pahlawan protein bangsa.

Ia mengingatkan publik luas bahwa keberadaan jutaan nelayan adalah pilar tegaknya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

“Jika pemerintah gagal melindungi mereka dalam sepuluh tahuh ini, maka negara ini sedang menuju keruntuhan,” tegasnya.

Menurut Parid, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan kampanye poros maritim dunia. Salah satu isinya adalah menjadikan nelayan sebagai aktor utama dalam pengelolaan pangan laut. Namun, faktanya nelayan di Indonesia terus terpinggirkan akibat kebijakan pembangunan yang ia tetapkan sendiri.

Setelah perhelatan Pemilu 2024, nasib nelayan akan semakin memburuk jika pemerintah tidak segera mengevaluasi dan menghentikan berbagai kebijakan yang meminggirkan mereka.

“Oleh sebab itu, kami mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi dan menghentikan berbagai kebijakan yang mendorong penurunan jumlah nelayan (defisherisation) di Indonesia dari tahuh ke tahun,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia