Jakarta (Greeners) – Pemerintah melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) meminta tambahan anggaran sebanyak Rp 1,3 triliun untuk dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk menyubsidi pelanggan golongan 1.300 VA dan 2.200 VA menyusul penundaan penerapan tarif adjustment (penyesuaian) bagi kedua golongan itu.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, per 1 Januari 2015 lalu seharusnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menerapkan tarif adjustment kepada seluruh golongan pelanggan, kecuali golongan 450 VA dan 900 VA karena masih disubsidi. Namun, lanjutnya, karena ada kenaikan BBM pada bulan November lalu, PLN meminta kepada pemerintah untuk menunda pengenaan tarif baru untuk golongan 1.300 VA dan 2.200 VA.

“Akibat penundaan itu, maka pemerintah harus menyiapkan subsidi bagi dua golongan tersebut,” terangnya, Jakarta, Jumat (23/01).

Jarman menerangkan, alasan penundaan tarif adjusment golongan rumah tangga (R1) dengan daya 1.300 VA dan golongan rumah tangga (R1) berdaya 2.200 VA adalah pertimbangan daya beli pelanggan kedua golongan tersebut.

Lebih lanjut Jarman menjelaskan, dalam APBN 2015 alokasi dana untuk sektor kelistrikan mencapai Rp3,86 triliun. Namun, bila usulan tambahan Rp 1,3 triliun diterima, maka total alokasi dana akan mencapai Rp 5,3 triliun dalam APBN-P 2015 nanti. Adapun rincian dari seluruh alokasi dana tersebut adalah Rp2,5 triliun akan digunakan untuk listrik desa, Rp 1,7 triliun untuk pembangunan transmisi, dan untuk operasi instansi sebesar Rp 200 miliar.

“Sementara untuk tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp 1,3 triliun akan digunakan untuk mengaliri listrik wilayah terluar dan perbatasan yang terdiri dari Rp 1 triliun untuk pembangkitan dan Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur pendukung,” ungkapnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia (nasional) mencapai angka 84,12% yang artinya dengan persentase tersebut ada sekitar 10 juta jiwa masyarakat Indonesia yang belum menikmati listrik. Menurut data dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, angka tersebut sebetulnya telah turun drastis dibandingkan pada tahun 2011, dimana jumlah penduduk yang belum menikmati listrik mencapai 19 juta jiwa.

Saat ini daerah yang paling kecil elektrifikasinya adalah Papua yakni 43,17%. Daerah lain adalah Nusa Tenggara Timur dengan rasio elektrifikasi 59,52% dan NTB 65,57%. Sementara untuk Indonesia bagian barat, rata-rata rasio elektrifikasi di atas 80%. Sebagai contoh, rasio elektrifikasi Jawa Timur sebesar 83,30%, Bali 85,30%, Jakarta 99%, dan Belitung 95,58%. Atas dasar inilah Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2020 akan mencapai angka 99%.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik sebagai tersangka kasus korupsi dan dugaan pemerasan di Kementerian Energi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa membuat rapat antara Kementerian ESDM bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tertunda.

Padahal, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto mengatakan rapat pembahasan asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 terkait energi tersebut sangat penting untuk menentukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sektor minyak dan gas.

“Jadi supaya bisa bahas PNBPnya, kami harus menunggu dulu pembahasan asumsi energi ini selesai,” ujar Andin melalui pesan singkat yang diterima Greeners, Jakarta, Jumat (05/09).

Andin menambahkan, sebagai pengganti rapat yang tertunda pada hari Kamis, 4 September yang lalu, Komisi VII bersama Kementrian ESDM akan menjadwalkan ulang rapat tersebut pada hari Selasa depan, 9 September 2014.

“Jadi rapat itu diganti hari selasa, mas,” tambah Andin.

Namun sayang, saat ditanya apakah ada dampak besar dengan ditetapkannya Jero Wacik sebagai tersangka terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, Andin enggan berkomentar lebih jauh.

“Yang penting pembahasannya masih lanjut,” pugkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, bahwa pembahasan mengenai asumsi dasar energi untuk RAPBN 2015 sedikit terhambat setelah Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu, 3 September 2014. Jero tersangkut kasus korupsi dan dugaan pemerasan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

(G09)