b20 - Greeners.Co

Indonesia Faces Challenges for Its Organic Fuel Implementation

Redaksi — Sun, 13 Jan 2019 10:56:48 +0000

Jakarta (Greeners) – Following the launch on August 2018, the use of organic fuel, dubbed as Biodiesel 20 which contains 20 percent plant based oil and 80 percent of petroleum diesel, is reported to have poor performance on improving oil palm farmers welfare.

Based on data from Indonesian Oil Palm Association, or locally known as GAPKI, Indonesia produced 42 million tons of crude palm oil or CPO in 2018, making it the world’s largest oil palm producer.

However, Abetnego Tarigan, senior advisor at the Presidential Staff Office, said that Indonesia’s oil palm productivity is lower compare to Malaysia’s as a result of bad quality seeds and poor management, especially the farmers.

“The seeds are majority too old, the solution is that the government needs to set up standards of planting. If it’s being harvested, then plant new (seeds). Next is poor management as most of farmers stated there are corruptions while open the oil palm plantations, for example the initial agreement was 124 trees, but they would only plant 100 trees,” said Tarigan in Jakarta on Wednesday (09/01/2018).

Furthermore, he said the president has instructed to strengthen infrastructure and resources to support derivative industries of oil palm and renew plants, especially from people’s plantations.

On Biodiesel 20 or B20, he highlighted on the use on transportation.

“There are statements claiming that B20 is bad for machines. So, ministry of industry and BPPT (agency for the assessment and application of technology) must sit together and come up with decisions on this situation,” he said. “Earlier, the ministry of industry has stated that the producers and users will be handled by them.”

Lila Harsyah Bakhtiar of directorate general of Agro Industry at the ministry said that there are complaints from the producers and users on the effects of B20 to vehicles.

“There were some inputs made to us (the ministry), however most of those who complaints, firstly, the companies have no machine production line in Indonesia. Secondly, it might be that the mix of CPO damages the engines. On higher ground, for instance in Lembang, if we buy diesel there exposed to cool weather resulted to dampness in the tanks,” said Bakhtiar.

However, Bakhtiar said that it is nothing big of a deal as it occurs only 0.5 percent of Indonesia population and they should focus on the 99.5 percent who does not complain about B20.

“The solution is for oil based fuel companies, such as Pertamina, Shell, Petronas which sold B20 for compliying with government regulations should have provided consultant services. Because, the rejection came from the users who don’t understand how to use (B20). In addition, the government also needs to set up the guidelines on B20 implementation, so they just follow and read (the instructions),” said Bakhtiar.

Furthermore, she said that people’s mindset needs to start to understand that Indonesia can no longer depend on fossil fuel.

“Currently, Indonesia is having fossil fuel import crisis, if people is still thinking during oil boom era, then it won’t work,” she said. “We used to be able to produce 1.5 million barrels of oil, now it’s only 700 barrels. So, if the way of thinkinf is still in the past, it will be difficult.”

Reports by Dewi Purningsih

Dipercepat, Pemerintah akan Kembangkan B30 Awal Tahun Ini

Redaksi — Fri, 11 Jan 2019 04:51:32 +0000

Jakarta (Greeners) – Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pemakaian Bahan Bakar Nabati (BBN), pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mandatori BBN. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2014, dimana pada tahun 2016 pemanfaatan Biodiesel yang semula 10% (B10) ditingkatkan menjadi 20% (B20), dan akan ditingkatkan kembali menjadi 30% (B30) pada tahun 2020. Meski demikian, Kementerian ESDM mendorong B30 agar mulai dikembangkan pada tahun ini.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi yang diwakili oleh Direktur Bioenergi Andriah Feby Misna mengatakan bahwa pada tahun 2019 ini Indonesia akan mengembangkan B30 yang merupakan pengembangan dari B20. Kementerian ESDM sudah menyiapkan peta jalan implementasi B30 ini dan direncanakan Road Test B30 akan dilakukan pada Maret ini.

“Kajian awal untuk B30 ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 dengan menggunakan spesifikasi SNI 7182:2015 karena untuk menyukseskan implementasi B30 harus dilakukan perbaikan SNI Biodiesel. Tahun 2018 kami menyusun parameter B100 yang digunakan untuk pengujian B30 dan persiapan road map test. Tahun 2019 jika sesuai rencana bulan Maret akan dilakukan road test penggunaan B30 dengan jarak tempuh 60.000 kilometer,” ujar Feby, Jakarta, Kamis (10/01/2019).

Jika hasil road test dinyatakan berhasil, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan revisi SNI Biodiesel dan implementasi B30. Merujuk keberhasilan penggunaan B30 pada sektor transportasi, akan dilakukan kajian terhadap sektor selain transportasi seperti kereta api, alat berat, alutsista, dan sektor non PSO (Public Service Obligation) lainnya.

“Road Test nantinya akan dilakukan pada tiga produsen mobil, yakni Toyota, Mitsubishi, dan Sokon (PT Sokonindo Automobile). Tempat road test masih di survei, kalau B20 kemarin dari Serpong sampai Lembang. Kalau B30 ini masih harus dilihat kondisi jalannya,” kata Feby.

Ketika dikonfirmasi mengenai penggunaan B20 yang masih memiliki banyak kendala, seperti penyerapan minyak sawit mentah yang belum memberikan keadilan bagi petani kecil dan keluhan pengguna B20 terhadap mesin kendaraan, Feby tidak menampik hal tersebut.

“Memang benar jika B20 masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR). Tapi karena alasan produktivitas sawit yang masih banyak jadi kita berani untuk memajukan B30 yang seharusnya untuk tahun depan jadi tahun ini. Ini juga untuk mendukung BBN juga,” tutur Feby.

Mengenai kesiapan sektor industri, Kasubdit Industri Hasil Perkebunan non Pangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bakhtiar mengatakan bahwa Kemenperin siap membantu.

“Per 1 Januari 2019 sudah diusulkan B30 ini, Februari-Mei kita semua siap-siap tapi siap-siap ini bukan yang langsung jadi. Implementasi B30 perlu antisipasi kompatibilitas pada produk otomotif khususnya kendaraan lama sehingga perlu tes uji kecukupan atau sufficiency test agar kendaraan lama dapat beradaptasi dengan B-20 dulu,” ujar Lila.

Menurut Lila penyebab kurangnya kompatibilitas Biodiesel B20 maupun B30 adalah kandungan monogliserida (MG) sebagai impurities pada mesin diesel. Beberapa dampak yang dapat timbul dari adanya MG adalah korosi pada injector, pipa, tangki bahan bakar, tersumbatnya fuel filter dan timbulnya deposit pada saluran bahan bakar kendaraan.

Penulis: Dewi Purningsih

Penyerapan Biodiesel B20 Masih Bermasalah

Redaksi — Thu, 10 Jan 2019 13:32:53 +0000

Jakarta (Greeners) – Setelah perluasan mandatori B20 diluncurkan pada akhir Agustus 2018 lalu, bahan bakar Biodiesel B20 masih menemui berbagai kendala. Bahan bakar diesel yang terdiri atas campuran minyak nabati 20% dan minyak bumi (petroleum diesel) 80% ini dilaporkan memberikan dampak buruk pada mesin dan dinilai belum mendukung kesejahteraan petani sawit.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) keberhasilan Indonesia sebagai produsen minyak sawit berkelanjutan terbesar di dunia diperkuat dengan kemampuan Indonesia memproduksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebanyak 42 juta ton di tahun 2018 lalu.

Terhadap pernyataan tersebut, Penasihat Senior Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengatakan produktivitas rata-rata minyak sawit Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia. Kualitas bibit sawit dan pengelolaan manajemen yang buruk, terutama pada tingkat petani, merupakan dua hal yang paling mempengaruhi hal tersebut.

“Bibit banyak yang tua, solusinya pemerintah harus memberikan standar penanaman, kalau sudah dicabut ya ditanam yang baru. Lalu manajemen pengelolaan yang buruk karena banyak petani yang bilang bahwa ada praktik-praktik korupsi ketika kebun kelapa sawit dibangun, misalnya kesepakatan awal menanam 124 pohon tapi nyatanya hanya 100 pohon yang ditanam di kebun,” ujar Abet di acara Pengembangan Sawit: Minyak Sawit Sebagai Bio-Energi di Hotal Akmani, Jakarta, Rabu (09/01/2018).

Atas masalah tersebut, Abet mengatakan bahwa Presiden sudah memberi arahan untuk memperkuat hilirisasi, artinya penguatan infrastruktur dan sumber daya yang memperkuat industri turunan dari kelapa sawit, dan peremajaan tanaman terutama pada kebun rakyat.

Mengenai penyerapan B20 di pasaran, Abet menyoroti masalah penggunaan B20 pada kendaraan. “Ada beberapa isu yang mengatakan bahwa B20 tidak baik untuk mesin, makanya Kemenperin dan BPPT harus duduk bareng untuk membuat satu keputusan terkait situasi ini. Tadi Kemenperin sudah menyampaikan bahwa terkait hal itu produsen maupun penggunanya itu akan diurus oleh mereka,” kata Abet.

Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bakhtiar, membenarkan adanya keluhan dari pihak produsen dan pengguna kepada Kemenperin terkait efek B20 merusak mesin kendaraan.

“Ada beberapa masukan ke kita tetapi kebanyakan yang mengeluh itu, pertama, perusahan yang tidak mempunyai lini produksi mesin di Indonesia. Kedua, bisa jadi campuran CPO ini mengakibatkan gangguan di mesin. Pada saat dataran tinggi, contoh di Lembang, kalau kita beli solar di sana terpapar udara dingin yang mengakibatkan kelembapan di dalam tangki,” jelas Lila.

Menurut Lila masalah tersebut tidak perlu di besar-besarkan. Ia mengatakan masalah tersebut hanya terjadi pada 0,5% penduduk di Indonesia, oleh karena itu fokus harus kepada 99,5% yang tidak mempermasalahkan B20.

“Solusinya Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) seperti Pertamina, Shell, Petronas yang menjual B20 karena mengikuti peraturan pemerintah seharusnya mereka menyiapkan jasa konsultan. Karena penolakan terjadi karena kebanyakan mereka atau user itu tidak mengerti cara memakainya. Selain itu, pemerintah juga sudah membuat petunjuk atau pedoman pelaksanaan penggunaan B20, tinggal diikuti dan dibaca saja,” ujar Lila.

Menurut Lila seharusnya pola pikir masyarakat mulai mengerti jika Indonesia tidak bisa terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil. “Saat ini Indonesia sedang mengalami kritis impor BBM, kalau pola pikir masyarakat masih zaman oil boom ya tidak bisa. Dulu produksi kita 1,5 juta barel untuk minyak bumi, sekarang tinggal 700 barel saja. Cara berpikirnya kalau masih sama seperti dulu ya repot,” pungkas Lila.

Penulis: Dewi Purningsih