Jakarta (Greeners) – Bencana ekologis di Pulau Jawa seperti banjir, longsor, rob hingga krisis air terus berulang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai fenomena ini sebagai gejala yang semakin mengkhawatirkan. 

Terjadinya bencana setiap tahun, menurut Walhi bukan semata peristiwa alam. Ini adalah dampak dari pilihan kebijakan pembangunan, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan batas ekologi.

Dalam diskusi lintas daerah yang melibatkan Walhi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, terungkap bahwa kerusakan wilayah hulu hingga pesisir berlangsung secara sistemis.

Di Jakarta, peningkatan kejadian banjir terjadi seiring masifnya pembangunan yang menutup ruang resapan air. Pengampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah menjelaskan bahwa kini sekitar 90 persen permukaan Jakarta sudah tertutup beton dan aspal. Air hujan tidak lagi punya ruang untuk meresap, sehingga banjir menjadi sesuatu yang seolah normal. 

“Yang sering jadi korban justru warga kampung kota, sementara pengembang besar terus mendapatkan ruang,” kata Aminullah.

Tekanan dari wilayah hulu juga semakin terasa. Di Jawa Barat, yang menjadi kawasan tangkapan air bagi daerah aliran sungai (DAS) besar seperti Ciliwung, Citarum, dan Cisadane, alih fungsi lahan terjadi secara masif. 

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat Siti Hannah Alaydrus menyampaikan, lebih dari 2.300 hektar lahan di wilayah sungai telah beralih fungsi dalam kurun 2017–2023. 

“Jawa Barat diperlakukan sebagai ruang investasi dan Proyek Strategis Nasional, tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dampaknya bukan hanya dirasakan di hulu, tapi juga oleh jutaan warga di wilayah hilir,” ujarnya.

Longsor Banjir Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta

Situasi serupa juga terjadi di Jawa Tengah. Banjir dan longsor kini telah menjadi rutinitas tahunan di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Walhi Jawa Tengah mencatat selama sepuluh tahun terakhir, terjadi deforestasi sekitar 11 ribu hektare, terutama di kawasan hutan lindung dan produksi. 

“Namun setiap bencana, yang disalahkan selalu hujan ekstrem, bukan kebijakan tata ruang dan perizinan yang terus melonggarkan eksploitasi,” kata Manajer Media dan Kampanye Walhi Jawa Tengah, Azalya Tilaar. 

Di Yogyakarta, tekanan ekologis datang dari aktivitas pertambangan pasir yang terkonsentrasi di kawasan Gunung Merapi dan DAS Progo. Puluhan titik tambang telah mengubah kondisi sungai dan merusak infrastruktur publik. 

Sementara itu di Jawa Timur, kerusakan kawasan hulu dan pesisir berjalan bersamaan. Walhi Jawa Timur melamporkan bahwa terdapat hilangnya ratusan hektar hutan di hulu DAS Brantas, proyek panas bumi di kawasan hutan, serta menyusutnya mangrove di pesisir. 

Perubahan Arah Pembangunan

Berdasarkan laporan dari terjadinya bencana akibat kerusakan ekologis, menurut Walhi perlu perubahan arah pembangunan di Pulau Jawa. 

Pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional Wahyu Eka Styawan mengatakan, saat ini pemerintah perlu mendorong pemulihan melalui tata kelola ruang yang berkeadilan, dengan mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja dan rencana pembangunan nasional. 

Selain itu, kata dia, perlu juga memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan industri ekstraktif, serta perlindungan kawasan hutan dan pesisir sebagai penyangga kehidupan.

“Pendekatan teknokratik jangka pendek tidak cukup jika tidak disertai perbaikan struktural dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan. Tentunya tanpa perubahan mendasar, bencana akan terus berulang dan menjadi bagian dari keseharian warga. Keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan seharusnya menjadi pijakan utama pembangunan di Pulau Jawa,” tutup Wahyu.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Dua sungai meluap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedua sungai tersebut adalah Sungai Rungan dan Sungai Kahayan. Sebanyak 5.773 jiwa atau 2.470 kepala keluarga (KK) telah terdampak banjir hingga Senin, (11/3).

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangkaraya, Hendrikus Satriya Budi mengatakan 18 kelurahan yang tersebar di empat kecamatan terdampak banjir akibat meluapnya air sungai. Bahkan, dari sebagian besar warga ada yang mengungsi karena rumahnya terendam.

“Berdasarkan laporan dari para lurah, ada 1.181 rumah warga yang tergenang dan air masuk sampai ke lantai rumah,” ungkap Hendrikus lewat keterangan tertulis, Selasa (12/3).

Saat ini, BPBD sudah mendirikan posko pengungsian di Kelurahan Langkai dan Kelurahan Palangka. Posko ini untuk menampung sementara bagi warga yang rumahnya terendam banjir.

“Pemerintah Kota Palangkaraya dan BPBD terus memberikan bantuan kepada warga terkena dampak banjir yang dipastikan terus meluas,” imbuhnya.

Dua sungai meluap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyebabkan ribuan warga terdampak. Foto: Humas Kota Palangkaraya

Pj Wali Kota Palangkaraya Tinjau Lokasi Banjir

Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu juga telah menginstruksikan dinas terkait untuk merespons cepat penanganan dan kebutuhan warga terdampak banjir di sejumlah lokasi di kota setempat. Ia meninjau langsung lokasi banjir di Jalan Danau Rangas dan Petuk Katimpun Kota Palangkaraya yang saat ini terdampak banjir.

“Beberapa waktu lalu saya meninjau kawasan dan warga terdampak banjir di Jalan Danau Rangas dan Petuk Katimpun, sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis bagi warga terdampak banjir,” terangnya.

Dari hasil pantauan banjir di Jalan Danau Rangas dan Petuk Ketimpun, sebanyak 250 rumah terdampak banjir. Menurutnya, daerah tersebut memerlukan respons penanganan yang cepat, termasuk kebutuhan pokok bagi warga.

Hera menambahkan, Pemerintah Kota Palangkaraya telah mengoptimalkan upaya penanganan bagi warga yang terdampak banjir. Di antaranya menyiapkan lokasi evakuasi untuk tempat tinggal, logistik atau pangan, dan juga layanan kesehatan.

“Jadi, posko pengungsian ini kami utamakan bagi warga terdampak banjir yang kami evakuasi. Kami siapkan penampungan, bahan-bahan logistik, makanan, dan obat-obatan serta keperluan lainnya,” ujarnya.

70 Personel Memantau Kondisi Genangan

Personel BPBD setempat pun tetap siaga untuk mengantisipasi dampak buruk akibat limpahan debit air sungai setempat. Lebih dari 70 personel dari beberapa institusi terlibat untuk memantau kondisi genangan.

Para personel terdiri dari beberapa anggota dari BPBD, Polri, TNI, relawan, kelurahan, dan kecamatan setempat. Mereka bakal memantau tinggi muka air pada aliran Sungai Rungan dan Sungai Kahayan.

Berdasarkan informasi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Palangkaraya, perlu kewaspadaan terhadap potensi naiknya debit air di pemukiman sekitar bantaran di tiga sungai. Di antaranya Sungai Kahayan, Sungai Sabangau, dan Sungai Rungan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoperasikan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) demi mengurangi dampak banjir di Demak, Jawa Tengah. Pada operasi ketiga, BNPB kembali menyemai bahan Natrium Clorida (NaCl) sebanyak tiga ton. Penyemaian tersebut melalui tiga kali sortie selama kurang lebih tujuh jam penerbangan.

Sortie pertama, penyemaian NaCl mereka lakukan di atas langit wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di area Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri. Penyemaian selanjutnya di wilayah Provinsi DIY Yogyakarta serta Kabupaten Klaten di Jawa Tengah dengan ketinggian jelajah 12 ribu kaki.

BACA JUGA: BNPB Catat Ada 277 Kejadian Bencana Alam hingga Februari

Selanjutnya, sortie kedua BNPB melakukan penyemaian di wilayah Laut Jawa dan bagian utara Kota Semarang dengan ketinggian 10 ribu kaki. Sortie ketiga, tim BNPB menyemai NaCl di wilayah Solo Raya, DIY Yogyakarta, Kabupaten Magelang, dan Wonosobo pada ketinggian jelajah 12 ribu kaki.

“Pelaksanaan operasi TMC mulai kami lakukan pada Kamis (15/2) menggunakan pesawat cessna 208 caravan bernomor lambung PK-SNM dari Lanud Ahmad Yani di Semarang,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari lewat keterangan tertulis.

Berdasarkan kajian dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Jawa tengah, area penyemaian dipilih karena berada di wilayah hulu yang tidak rawan longsor dan banjir. Wilayah yang meliputi Demak, Blora, Sragen, Salatiga dan Banjarnegara diprediksi masih terjadi hujan. Intensitasnya mencapai 7,1 – 9,8 mm per hari.

BNPB mengoperasikan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) demi mengurangi dampak banjir di Demak. Foto: BNPB

Dua Target Utama TMC

Direktur Sumber Daya Darurat, Kedeputian Penanganan Darurat BNPB, Agus Riyanto mengatakan, operasi TMC merupakan cara untuk mengurangi potensi dampak risiko bencana hidrometeorologi basah. Ada dua fokus utama yang menjadi target pelaksanaan TMC.

Pertama, mengupayakan debit sungai dari wilayah hulu yang berhilir di Demak tidak kembali naik pada saat proses penutupan tanggul yang jebol. Sebab, upaya penutupan tanggul jebol penyebab banjir akan terkendala dan dikhawatirkan banjir semakin lama tertangani.

“Demak ini di hilir, hulunya ada dari Blora, Grobogan, dan Salatiga. Jadi TMC ini, kami lakukan dengan fokus utama bagaimana kami memantau percepatan penutupan tanggul yang jebol. Dengan demikian, kami mengupayakan wilayah hulu agar tidak hujan,” jelas Agus.

BACA JUGA: 3.964 Rumah di Kabupaten Ketapang Terendam Banjir

Fokus kedua yang BNPB lakukan yakni soal pengungsian warga terdampak. Mereka terus berupaya agar warga tidak tergenang banjir. Tercatat pada Sabtu (16/2), ada 25.518 jiwa yang mengungsi di berbagai titik, mulai gedung-gedung pemerintahan maupun tenda mandiri di sepanjang tanggul. Banjir masih menggenangi lokasi tersebut.

“Kami juga membantu mengkondusifkan area pengungsian dari genangan. Kemudian, membantu mengurangi curah hujan agar tidak ada genangan,” jelas Agus.

Wilayah Terdampak Banjir di Demak Berkurang

Menurut hasil laporan kaji cepat BPBD Jawa Tengah, wilayah banjir Kabupaten Demak pada Sabtu (16/2) sudah berkurang. Wilayah terdampak berkurang dari delapan menjadi tiga kecamatan, yakni Karanganyar, Mijen, dan Gajah.

“Penurunan wilayah terdampak banjir juga diikuti dengan berkurangnya jumlah pengungsi dari 27.389 menjadi 24.359 jiwa yang tersebar di 139 titik,” ujar Muhari.

Adapun Jalur Pantura Demak-Kudus kini sudah bisa dilalui kendaraan roda empat. Namun, masih terdapat genangan di beberapa titik dengan ketinggian 10-30 cm. Kemudian, terkait progres pembangunan atau penutupan tanggul jebol pun sudah mencapai 80%.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada sebanyak 277 kejadian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Kejadian itu didominasi oleh bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem pada Januari hingga pertengahan Februari 2024.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan data tersebut tercatat per 12 Februari 2024. Namun, kalkulasi data masih belum mencakup semua kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia.

“Jadi, biasanya setiap tiga bulan kami verifikasi lagi setidaknya 30 persen dari total yang sudah tercatat menjadi tambahan pada kondisi yang aktualnya,” ungkap Abdul pada Disaster Briefing, Selasa (13/2).

BACA JUGA: 2.564 Kejadian Bencana Alam Terjadi di Indonesia Sepanjang Tahun 2018

BNPB juga melaporkan ada 11. 295 rumah yang rusak imbas bencana alam. Dominasi kejadian bencana alam adalah bencana hidrometeorologi sebesar 98,92% dan bencana geologi 1,08%. Bencana tersebut mencakup banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gempa bumi.

“Cukup banyak rumah yang rusak. Namun, kami harapkan tahun ini kami bisa mereduksi lebih banyak lagi dampak kejadian bencana seperti yang sudah kami lakukan secara konsisten pada tiga tahun terakhir,” tambah Abdul. 

Sementara, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah dengan bencana alam terbanyak. Oleh karena itu, BNPB fokus melakukan sejumlah antisipasi di wilayah tersebut.

Data kejadian bencana alam. Foto: BNPB

7 Wilayah Berpotensi Terdampak Bencana saat Pemilu

BNPB mengungkapkan ada tujuh provinsi yang berpotensi terdampak bencana alam saat Pemilu 2024. Di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Banten, dan DKI Jakarta.

“Wilayah yang paling dominan adalah Pulau Jawa. Sebab, bencana hidrometeorologi itu berkaitan dengan jumlah penduduk urbanisasi perkotaan dan alih fungsi lahan. Jadi, tekanan dari penambahan populasi terhadap lingkungan tetap menjadi faktor utama tingginya kejadian hidrometeorologi basah di Indonesia,” imbuh Abdul. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencatat bahwa pemilih pada Pemilu 2024 ini sekitar 204 juta orang dengan total Tempat Pemungutan Suara (TPS) 823.220 titik. Sebaran TPS terbanyak ada di Jawa Barat dan paling sedikit di Papua Selatan.

Abdul menambahkan, ada beberapa bencana banjir yang merendam TPS. Misalnya, ada 123 TPS yang terendam banjir di Demak. Kemudian, ratusan TPS di Bandung juga terendam banjir.

Bencana Alam Dominasi Wilayah Jawa Barat

Berdasarkan catatan BNPB pada tahun 2021-2023, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah paling banyak terjadi bencana alam. Bahkan, dalam 12 tahun terakhir frekuensi bencana alam di sana sangat tinggi.

“TPS paling banyak di Indonesia yaitu di Provinsi Jawa Barat. TPS paling tinggi ada di Kabupaten Bogor yang juga sebagai penyumbang bencana paling tinggi di Indonesia. Ini harus jadi perhatian bersama. Jadi, di sana banyak bencana banjir tanah longsor dan cuaca ekstrem dalam 10 tahun terakhir,” ujar Abdul. 

BACA JUGA: Bencana Hidrometeorologi Masih Mengintai Indonesia

Kota dan kabupaten lain yang masih tergolong aman antara lain Kota Depok dan Kota Bandung. Kini, BNPB memfokuskan perhatiannya kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi wilayah di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Garut, Cirebon, dan Kabupaten Bekasi.

Selain itu, daerah lain seperti Jawa Timur menduduki peringkat kedua dalam jumlah TPS dan ketiga dalam jumlah terjadinya bencana alam. Kemudian, Jawa Tengah merupakan wilayah kedua yang paling banyak mengalami bencana alam. Disusul Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan DKI Jakarta.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem saat perhelatan Pemilu 2024. Sebab, Jawa Barat termasuk salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi dan terpadat penduduknya di Indonesia.

Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim hujan akan terjadi pada akhir Januari hingga Maret mendatang. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan, Pemprov Jabar perlu mewaspadai kemungkinan cuaca ekstrem dengan melakukan serangkaian langkah mitigasi. Dengan demikian, Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang bisa terselenggara dengan lancar di Jawa Barat.

BACA JUGA: Hadapi Perubahan Iklim, BMKG Tekankan Pentingnya Data Kelautan

“Kunjungan BMKG hari ini adalah untuk menyampaikan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi puncak musim hujan yang di akhir Januari hingga Maret mendatang. Apalagi kita akan punya hajat besar, pemungutan suara Pemilu 2024,” ujar Dwikorita di Bandung, Kamis (1/2).

Dwikorita menyebut, tidak ada anomali cuaca dalam musim hujan tahun ini. Musim hujan, lanjut dia, berlangsung normal. Bahkan, sesuai dengan rata-rata klimatologisnya selama 30 tahun terakhir, dapat mencapai 400 milimeter dalam satu bulan.

“Hanya saja, terkadang akan muncul hujan ekstrem pada skala harian. Di mana curah hujan dapat mencapai 150 milimeter per hari,” tambah Dwikorita.

BMKG menyatakan cuaca ekstrem berpotensi melanda Jabar saat pemilu. Foto: BMKG

Tingginya Curah Hujan Memicu Potensi Banjir

Curah hujan yang tinggi di Jawa Barat bisa memicu banjir bandang dan tanah longsor jika tidak ada antisipasi sejak awal. Tindakan mitigasi seperti pembersihan saluran air atau drainase lingkungan diperlukan. Selain itu, masyarakat juga harus membersihkan sungai dari material penghambat seperti batu, kayu, dan ranting pohon di sungai.

“Contohnya seperti banjir bandang yang terjadi di kawasan Braga beberapa waktu lalu yang diduga karena terjadi penyumbatan di sungai di daerah hulunya,” tuturnya.

BACA JUGA: BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Berlanjut hingga Februari

Hal tersebut kerap terjadi, terutama pada daerah dataran rendah. Khususnya, yang berada di sekitar perbukitan, pada saat pascakejadian gempa bumi di musim hujan. Akibat gempa ini, banyak titik longsor di lereng lembah-lembah hulu sungai di perbukitan.

Material longsor beserta pohon-pohon dan tanah ataupun batuan yang terseret longsor, akan terendapkan di lembah-lembah sungai tersebut. Hal itu mengakibatkan terbentuknya sumbatan yang membendung aliran air sungai di daerah hulu.

“Karenanya, untuk mengantisipasi kejadian tersebut berulang, perlu inspeksi sungai apakah ada sumbatan agar tidak menyebabkan banjir bandang,” ungkap Dwikorita.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Bencana banjir telah merendam delapan desa Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebanyak 3.964 unit rumah pun ikut terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ketapang sejak Rabu (23/11) menyebabkan meluapnya Sungai Pawan ke pemukiman warga.

Hingga Senin (27/11) pagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang melaporkan air masih menggenangi wilayah Desa Sandai hingga ketinggian 60 cm. Adapun titik lokasi banjir berada di Desa Alam Pakuan, Demit, Istana, Muara Jekak, Penjawaan, Petai Patah, Randau Jungkal, dan Sandai.

BACA JUGA: Banjir di Samosir, Satu Warga Dilaporkan Hilang

Genangan air menyebabkan akses mobilitas warga terganggu. Jalan utama desa tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan empat. Sebanyak 17.407 jiwa pun telah terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang Yunifar Purwantoro menjelaskan tidak ada warga yang mengungsi dalam kejadian banjir kali ini. Warga lebih memilih bertahan di rumah masing-masing.

“Banjir seperti ini sudah berulang kali terjadi sehingga warga sudah bisa mengkondisikan diri sendiri. Namun, warga tetap butuh pasokan makanan, sementara akses jalan putus,” terang Yunifar.

Sebanyak 3.964 unit rumah terendam banjir di Kabupaten Ketapang. Foto: BPBD Ketapang

Akibat Banjir, Prasarana Umum Terendam

Akibat banjir, sejumlah prasarana umum terendam. Di antaranya 3 unit pasar, 12 unit sarana pendidikan, 6 unit sarana kesehatan, dan 15 unit sarana ibadah. Selain itu, 2 unit kantor desa, 1 unit kantor bumdes, dan 2 unit gedung lainnya pun ikut terendam. Aktivitas sekolah anak-anak untuk sementara waktu pun diliburkan.

BPBD Kabupaten Ketapang berharap ada bantuan tambahan sarana perahu untuk mobilitas dan evakuasi warga yang membutuhkan serta bantuan logistik seperti makanan.

“Kami membutuhkan tambahan perahu, tapi bukan perahu lipat karena mudah patah di medan seperti di sini,” ungkap Yunifar.

Cuaca Ektrem Berpotensi Meningkat

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam keterangan rilisnya memperingatkan kewaspadaan akan peningkatan potensi cuaca ekstrem sepekan ke depan. Khususnya pada periode 25 November 2023 hingga 1 Desember 2023.

BACA JUGA: Bencana Hidrometeorologi Masih Mengintai Indonesia

BMKG juga telah memonitor perkembangan kondisi cuaca dan iklim di seluruh wilayah Indonesia yang saat ini menunjukkan signifikansi dinamika atmosfer. Hal itu dapat berdampak pada potensi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Misalnya, fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) yang saat ini mulai memasuki wilayah Indonesia bagian barat. Fenomena tersebut diprediksikan dapat terus aktif di sekitar wilayah Indonesia hingga periode Dasarian I Desember 2023. Itu bisa berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Bencana banjir yang melanda Kabupaten Samosir di Sumatera Utara sejak Senin (13/11) memakan korban. Satu warga dilaporkan hilang dan sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Banjir di Samosir berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB setelah hujan deran mengguyur wilayah tersebut.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan banjir di Samosir menyebabkan lima rumah rusak berat, empat jembatan rusak, dan jaringan irigasi serta air bersih juga rusak. Selain itu, tiga gedung fasilitas pendidikan, dua gedung pusat kesehatan, dua unit gereja, dan 266 hektar lahan pertanian juga terdampak.

BACA JUGA: Waspada Banjir, 60 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Hujan

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir, Sarimpol Simanihuruk mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk mencari warga yang hilang akibat banjir.

“Masih dalam tahap pencarian, kami bersama tim gabungan tadi pagi (15/11) sudah mengerahkan alat berat dalam proses pencarian. Kami mulai dari sekitar tempat tinggal korban,” kata Sarimpol melalui keterangan resmi.

Sarimpol menambahkan, banjir juga sempat meluas yang sebelumnya berdampak pada empat kecamatan hingga kini mencapai lima kecamatan. Adapun kecamatan terdampak yakni Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Simarionggo.

Banjir di Samosir. Foto: BNPB

620 Jiwa Mengungsi Imbas Banjir di Samosir

Hasil kaji cepat sementara, sedikitnya 620 jiwa mengungsi akibat kejadian ini. Menanggapi hal ini, tim gabungan juga telah mendirikan tenda pengungsi. Titik pengungsian berada di Gereja Katolik ST Bonaventure di Desa Pintu Batu, Kecamatan Pangururan. Distribusi logistik dan obat-obatan sebagai kebutuhan dasar juga telah tersalurkan guna penanganan darurat.

Adapula material yang terbawa saat banjir seperti kayu, batu dan lumpur menjadi kendala tersendiri dalam proses penanganan darurat. Selain itu, cakupan luas wilayah terdampak juga menutup sejumlah badan jalan hingga mengganggu akses perjalanan dan fasilitas umum.

BACA JUGA: 12,7 Juta Hektare DAS Kritis Perburuk Bencana Banjir

Merujuk prakiraan cuaca BMKG hingga dua hari ke depan (17/11) untuk Kabupaten Samosir masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Menyikapi hal ini, BNPB  mengimbau warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

Untuk sementara, warga dapat mengurangi aktivitas disekitar aliran sungai. Apabila diperlukan, warga dapat mengevakuasi diri secara mandiri apabila sudah melihat tanda-tanda kenaikan debit air setelah hujan deras dalam durasi yang lama.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hampir 60% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Masyarakat perlu waspada akan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Dari 699 Zona Musim (ZOM) pada bulan Oktober sampai Desember 2023, sebanyak 477 ZOM  (68,24%), diprediksi mengalami awal musim hujan.

“Prediksi puncak musim hujan 2023-2024 di Indonesia terjadi pada bulan Januari dan Februari. Zona musim di Indonesia tidak terjadi serempak karena terbagi menjadi 600 zona musim. Musim hujan untuk Jawa bagian utara daerah pesisir itu sangat rentan dengan banjir,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing. 

BACA JUGA: Ini 7 Cara Menjaga Kesehatan Selama Musim Hujan

Ia melanjutkan, wilayah Jawa bagian tengah ke selatan yang topografinya sebagian bukit sangat rentan dengan longsor, seperti di daerah Banyumas dan Cilacap. Namun demikian, pemerintah daerah sudah menyiapkan antisipasi.

“Kami mengimbau kabupaten atau kota yang rawan banjir bandang dan tanah longsor, khusus Jawa bagian tengah ke selatan. Kabupaten Bogor Ciamis, Garut, dan seterusnya itu harus siap,” tambah Abdul. 

Ilustrasi longsor. Foto: Freepik

El Nino Pengaruhi Musim di Indonesia

Sementara itu, El Nino juga masih berpengaruh di Indonesia sampai bulan Maret dan April. Namun, intensitasnya telah menurun dan tidak separah pada empat bulan terakhir. Dampak dari El Nino ini berpengaruh dengan transisi musim di Indonesia. 

“Karena sudah secara normal secara monsunnya kita masuk ke musim hujan. Secara otomatis, El Nino tidak sesignifikan itu,” imbuh Abdul. 

BACA JUGA: BMKG: Waspada Bencana Hidrometeorologi Jelang Musim Hujan

Sejauh ini, tercatat sebanyak 19 kali kejadian bencana cuaca esktrem. Saat ini juga sedang terjadi transisi dari musim kemarau ke musim hujan.

“Ini terjadinya di prioritas September, Oktober, dan November. Sekarang kita sedikit mundur karena pengaruh El Nino. Sehingga, kita merasakan transisi itu di bulan November,” tegas Abdul.

Bencana banjir juga sudah mulai terjadi di sejumlah wilayah Indoenesia. Tak hanya banjir, tanah longsor juga sudah sering terjadi di beberapa wilayah.

Ilustrasi bencana karhutla. Foto: Freepik

Hujan di Jabodetabek Bantu Pulihkan Kualitas Udara

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kini diguyur hujan dengan intensitas yang sering. Abdul mengatakan, hal itu berpengaruh pada kualitas udara di Jakarta.

“Selama ini terjadinya kemarau menimbulkan debu dan polusi. Kemudian, dengan musim hujan satu kali sehari, dua kali sehari membuat kualitas udara mungkin lebih baik. Namun, tentu saja harus ada langkah kesiapsiagaan dari pemerintah daerah maupun dari kita secara individu,” ujar Abdul.

Di sisi lain, BNPB pun masih mewaspadai terjadinya karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Misalnya pada wilayah Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara, dan Bali masih rawan terjadinya karhutla.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia seluas 12,7 juta hektare kondisinya kritis. Kerusakan ini terus terjadi karena kontribusi limbah dan sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga mencemari kualitas air dan memicu banjir di banyak wilayah.

Tidak hanya limbah dan sampah, sedimentasi dan land subsidence juga yang terjadi di DAS turut memperburuk kejadian dan dampak banjir. Masalah ini memengaruhi kuantitas dan kontinuitas air, hingga kekeringan. Saat ini ada 4.200 DAS yang perlu dipulihkan agar bisa menunjang kehidupan manusia.

Subdirektorat Wilayah II Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gemala Suzanti mengatakan, pemerintah telah melakukan tiga upaya untuk mengendalikan banjir.

“Untuk mengendalikan banjir yang berkelanjutan pemerintah telah melakukan tiga upaya melalui pendekatan berbasis alam dan ilmiah,” kata Gemala dalam Diskusi Pojok Iklim “Mewujudkan Ketahanan Iklim Melalui DAS Rumah Kita Bersama” secara daring di Jakarta, Rabu (10/5).

Upaya tersebut salah satunya dengan quality infrastructure, pemerintah dapat melihat latar belakang dari infrastruktur di wilayah DAS. Kemudian dengan river engineering yang tepat untuk meredam natural power of river.

Gemala juga menambahkan, proses pembangunan harus kita sesuaikan dengan lingkungan setempat, supaya infrastruktur tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Urbanisasi Akibatkan Banjir

Sementara itu, sebelum adanya urbanisasi, banyak kawasan yang masih berhutan. Namun, setelah adanya urbanisasi, semua berganti menjadi perumahan dan gedung. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lahan hutan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,2 persen selama sembilan tahun.

“Hal ini menyebabkan laju dari runoff semakin tinggi dan infiltrasi semakin rendah. Hingga kita perlu memberikan ruang air dan bagaimana mempertahankan persentase siklus hidrologi,” kata Gemala.

Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya genangan air dan banjir. Oleh karena itu, mempertahankan presentase per siklus hidrologi ini masih menemui tantangan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan kebijakan zero delta Q atau keharusan agar bangunan tidak menambah debit air ke sistem aliran sungai. Masyarakat juga harus ikut serta melakukan pencegahan dengan konservasi dan merawat sungai.

Penampakan permukiman warga di sepanjang daerah aliran sungai. Foto: Shutterstock

Pengelolaan Landscape Berbasis DAS

Sementara itu, ketahanan iklim dapat dicapai melalui pengelolaan landscape berbasis DAS. Landscape adalah kawasan dengan konfigurasi topografi, penutupan vegetasi, dan tata guna lahan atau pola permukiman dengan proses kegiatan alamiah.

“Kalau kita ingin melaksanakan program pengelolaan harus melihat neraca airnya, konfigurasi landscape, transformasi hujan menjadi aliran, dan tata ruang atau utilization type,” ungkap Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS KLHK, M. Saparis Soedarjanto.

Pendekatan landscape juga memerlukan peran hutan untuk ketahanan air dan pangan. Sebab, hutan dapat mengatur air dengan menjaga kesuburan dan kelembapan tanah serta mendukung infiltrasi tanah. 

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Program food estate dinilai tidak menjawab permasalahan pangan di Indonesia. Dari kajian yang Pantau Gambut lakukan, pengembangan pangan skala besar ini justru memicu deforestasi sehingga memperparah bencana banjir di wilayah terdampak.

Selain Pantau Gambut, kajian bertajuk “Jilid 2: Kabar Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah Setelah 3 Tahun Berlalu” juga melibatkan Walhi dan media BBC. 

Manajer Advokasi dan Kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai menyebut, tingkat risiko banjir di Kabupaten Pulang Pisau semakin tinggi pascapembukaan lahan untuk area food estate.

“Di Kecamatan Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau hanya satu jalan akses ke sana. Wilayah ini mengalami banjir. Dulunya hanya paling tinggi semata kaki, tapi sekarang bisa 1,5 hingga 2 meter,” katanya dalam publikasi kajian itu, di Jakarta, Rabu (16/3).

Demikian pula di beberapa daerah di aliran Sungai Kahayan. Dulunya hanya beberapa area saja terkena banjir. Tapi pascafood estate hampir semua wilayah yang tinggi juga mengalami banjir.

Ia menyebut, sebelum adanya food estate, masyarakat masih mengandalkan hasil hutan untuk mencari kayu bukan kemudian diubah menjadi petani. “Karena prespektif masyarakat adat itu bukan pertanian tapi mencari kayu dan berburu,” imbuhnya.

Berdasarkan analisis risiko banjir tahun 2016-2020, Kecamatan Sebangau Kuala di Kabupaten Pulang Pisau memiliki luas potensi bahaya banjir 465.065 hektare. Lalu, kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau luas bahaya potensi banjir 111.371 hektare.

Alat berat untuk membuka lahan terperosok di lahan gambut. Foto: Pantau Gambut

Hilangnya Tutupan Pohon 

Sementara itu, pelaksanaan food estate tahap I tahun 2020 hingga 2021 di Kalimantan Tengah seluas 31.000 hektare. Luasan itu terbagi masing-masing 10.000 hektare di tiga kabupaten yakni Pulang Pisau, Kapuas dan Gunung Mas.

Kajian menyebut, seharusnya food estate harus menghindari No Go Zone area. Terdapat tiga parameter acuan area ini, yakni area gambut dengan ketebalan lebih dari satu meter, area tersebut hutan lindung dan area gambut bervegetasi hutan primer dan sekunder.

Peneliti Pantau Gambut Agiel Prakoso menyebut, terdapat indikasi tiga kabupaten yakni Pulang Pisau, Kapuas dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah ini kehilangan tutupan pohon. 

“Hasil pemantauan melalui citra satelit menunjukan adanya deforestasi dimana area seluas 700 hektare di Desa Tewai Baru menjadi area ekstensifikasi terluas,” ungkap Janang. 

Ekstensifikasi Kawasan untuk Food Estate

Ia menyebut, Desa Tewai Baru merupakan bagian dari lanskap ekoregion dataran fluvial Kalimantan dengan jenis tanah aluvium yang bertekstur pasir. Karakteristik jenis tanah ini berpotensi tinggi sebagai pengatur tata air karena teksturnya yang mudah menyerap dan mengeluarkan air.

Namun, lapisan tanah yang gembur mudah tererosi, menyebabkan runoff membawa material tanah. “Ini menyebabkan sedimentasi saluran air, mempersempit bahkan menutup saluran air dan menyebabkan banjir di area sekitarnya,” ucapnya.

Lebih jauh, ia menyebut terdapat dua desa di Kabupaten Pulang Pisau yang berada dalam kawasan No Go Zone. Namun, kawasan ini masuk ke dalam area rencana ekstensifikasi sawah food estate.

Hasil pertanian kurang produktif. Foto: Pantau Gambut

Kurang Produktif

Selanjutnya, Juru Kampanye Pantau Gambut Wahyu A. Perdana menyatakan, panen padi idealnya menghasilkan minimal 4 ton per hektare.

Namun klaim Kementerian Pertanian menyebut produktivitas intensifikasi sawah tak produktif di Kalimantan Tengah hanya mencapai 3,5 ton gabah kering giling per hektare pada tahun 2021.

“Pemerintah mengabaikan lahan gambut ini punya karakteristik yang berbeda dengan tanah mineral. Gambut memiliki kadar keasaman yang lebih tinggi,” ujarnya.

Padahal tambahnya, hasil food estate di wilayah Desa Tewai Baru berupa umbi singkong juga berukuran kecil menyerupai wortel, berwarna kuning dan rasanya pahit. Menurut sebuah penelitian, rasa pahit pada singkong mengindikasikan adanya kandungan sianida yang tinggi.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengingatkan bahaya banjir bahkan “tsunami kecil” dari tanggul Jakarta yang retak. Tanggul di Pantai Muara Baru, Jakarta Utara itu bisa jebol karena terjangan ombak yang kuat. 

“Terjangan ombak dan gelombang laut yang kuat secara terus menerus akan membuat retakan melebar dan tidak tertutup kemungkinan membuat tanggul jebol,” kata dia kepada Greeners, Sabtu (7/1).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus berani tegas merelokasi permukiman warga yang berdekatan langsung dengan tanggul tersebut menuju rusunawa terdekat. “Karena suatu saat jika tanggul tersebut jebol maka permukiman itu akan tersapu bersih seperti tsunami kecil,” ucapnya.

Ia mencontohkan kisah pahit jebolnya tanggul Situ Gintung di Ciputat pada 2009 lalu yang meluluhlantakkan pemukiman sekitarnya. Pemerintah sudah seharusnya melakukan pencegahan dan menyelamatkan warganya. “Apa harus menunggu sampai kejadian tanggul tersebut benar-benar jebol?” tegasnya. 

Tanggul tak hanya asal dibangun. Akan tetapi juga membutuhkan perawatan dan pemeliharaan rutin. “Bangunan tanggul juga memiliki umur efektivitas manfaatnya, bisa 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun,” imbuhnya.

Reforestasi dan Penanaman Mangrove

Nirwono menyadari biaya perawatan dan pemeliharaan tanggul rutin tak sedikit. Ini menjadi kendala utama sehingga upaya perbaikan tanggul sejak awal sering kali tidak dapat langsung dikerjakan.

Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya investasi melalui reforestasi hutan atau mangrove sebagai upaya mengantisipasi banjir rob secara jangka panjang.

“Dengan jumlah dana yang sama untuk pembangunan tanggul atau lebih murah, penanaman mangrove semakin luas semakin efektif mengatasi banjir rob 10-20 tahun ke depan,” ungkapnya.

Ketika pohon mangrove semakin besar maka akan semakin efektif meredam banjir rob, mencegah abrasi pantai dan intrusi air laut. Hal ini juga dapat menghambat terjangan tsunami secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Ini yang tak bisa tanggul lakukan. Tanggul dan pengadaan pompa adalah solusi jangka pendek. Baik pembangunan dan perawatannya membutuhkan biaya mahal,” tuturnya.

Penanaman mangrove bisa menahan gelombang air laut. Foto: Freepik

Penambalan Tanggul Jakarta Retak 

Kepala Satuan Pelaksana Data Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang menyatakan, saat ini pihak BPBD melakukan koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta.

Koordinasi ini untuk melakukan upaya penambalan tanggul Jakarta yang retak tersebut. “Karena pihak SDA yang berkewenangan. Tapi kita sudah koordinasi untuk menambalnya,” katanya.

Pihak BPBD juga melakukan sosialisasi khususnya kepada masyarakat yang ada di pemukiman sekitar tanggul Muara Baru. “Kita sosialisasi untuk memastikan bahwa saat terjadi bencana akan terhubung dengan kita. Dan kita segera tanggap ke lokasi,” ucapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Memasuki musim penghujan, bencana banjir yang kerap kali terjadi mampu memicu menularnya berbagai macam penyakit. Salah satunya leptospirosis.

Air, tanah hingga lumpur yang terkontaminasi kotoran hewan terinfeksi menularkan penyakit tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat terdapat 389 kasus leptospirosis sepanjang tahun 2022, sebanyak 55 penderitanya meninggal dunia. Penyakit ini paling banyak ada di daerah Klaten.

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyatakan, leptospirosis merupakan penyakit zoonosis berasal dari bakteri Leptospira interrogans yang hewan tularkan ke manusia.

Kasus leptospirosis di Jawa Tengah hendaknya menjadi kewaspadaan di semua wilayah Indonesia. “Terutama karena penyakit ini kerap terjadi di wilayah tropis seperti di Indonesia,” katanya kepada Greeners, Jumat (28/10).

Tikus Reservoir Leptospirosis

Tikus, babi dan mamalis sejenis menjadi reservoir penyakit leptospirosis melalui kotorannya. Kotoran ini mencemari makanan, air, hingga tanah.

“Manusia yang kontak dengan cemaran itu akan terinfeksi. Terlebih dengan sanitasi yang buruk dan banjir. Itulah kenapa saat banjir seperti ini lebih banyak kasus penyakit ini,” jelas dia.

Penderita penyakit ini memiliki gejala mirip dengan penyakit endemik lain di Indonesia, seperti demam berdarah. Misalnya, mulai dari demam, nyeri otot, batuk, gangguan pencernaan hingga keluarnya bintik merah.

Masalahnya, terdapat tahap lanjutan dari penyakit leptospirosis yang mengancam organ-organ penting sehingga berdampak fatal. “Termasuk gagal ginjal akut, kesulitan buang air kecil dan berujung pada kematian,” ungkapnya.

Ia menyebut, tingkat kematian atau fatalitas penyakit leptospirosis lebih tinggi daripada demam berdarah. Jika demam berdarah hanya sekitar dua hingga tiga persen maka leptospirosis bisa mencapai 50 persen.

Jangan sampai, sambung dia penanganan penyakit ini dipandang remeh, terutama pada kelompok rawan seperti anak-anak, hingga lansia penderita komorbid.

Bencana banjir menyebabkan kerugian besar dan ancaman penyakit. Foto: Shutterstock

Perhatikan Sanitasi Lingkungan

Dicky menekankan pentingnya sanitasi lingkungan yang baik untuk pemulihan gejala penderita. Selain itu, di saat musim penghujan dan banjir, petugas kesehatan harus memiliki kecurigaan terhadap penyakit ini.

Dicky menyebut, penyakit ini jadi pengingat pentingnya pendekatan one health yang menekankan hubungan manusia, hewan dan lingkungannya.

“Tantangan mengatasi penyakit ini, utamanya di negara berkembang seperti Indonesia cara untuk memastikan sanitasi lingkungan. Di samping itu perilaku masyarakat yang tidak higienis, penyediaan air bersih hingga kesehatan hewan yang buruk,” paparnya.

Jika tidak ada perbaikan di berbagai aspek tersebut maka penyakit leptospirosis ini bisa mewabah di Indonesia.

“Ini harus menjadi concern pemerintah karena untuk mengatasinya tidak bisa seperti kasus pemadam kebakaran. Tapi permasalahan lingkungan, air, tanah belum teratasi sehingga penyakit-penyakit ini akan timbul dan menjadi masalah terutama saat banjir,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan lebat akan terjadi beberapa hari ke depan. Sebanyak 11 wilayah di Indonesia termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) akan dilanda hujan lebat.

Prakirawan Cuaca BMKG Muhammad Hakiki menyatakan, selain karena fenomena La Nina yang berdampak meningkatnya intensitas curah hujan, cuaca ekstrem tersebut juga disebabkan adanya gelombang rossby equatorial (pembentukan awan hujan).

“Gelombang atmosfer, salah satunya rossby berpengaruh terhadap pembentukan awan hujan di Indonesia. Penjalaran gelombang tersebut akan memicu peningkatan awan-awan konvektif penyebab hujan,” katanya kepada Greeners, baru-baru ini.

Saat ini, gelombang rossby equatorial telah aktif di Indonesia bagian selatan menuju masa transisi. Hal ini menyebabkan kondisi atmosfer lebih lembab daripada bulan lalu.

Cuaca Ekstrem di Beberapa Wilayah Indonesia

Berdasarkan observasi radar ataupun satelit, serta model prakiraan cuaca menunjukkan masih terdapat potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia hingga beberapa hari ke depan.

Misalnya, wilayah Jabodetabek dan wilayah lain khususnya di Pulau Jawa yang masih berpola sama. “Hujan lebat dengan durasi panjang masih akan terjadi di wilayah ini,” imbuhnya.

Selain itu, potensi hujan dengan intensitas tinggi juga akan terjadi di Sumatra bagian tengah dan selatan. Ia meminta masyarakat mewaspadai hujan di wilayah tersebut.

Kemudian di sebagian wilayah Kalimantan, Sulawesi bagian tengah, Sulawesi bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua juga perlu mewaspadai potensi hujan lebat dengan intensitas dan durasi cukup panjang. “Tak hanya lebat tapi juga berdurasi panjang dan merata,” ucapnya.

Banjir salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di musim hujan. Foto: Shutterstock

Hujan Lebat, Waspada Bencana Hidrometeorologi

Imbas dari hujan tersebut, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jabodetabek mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir.

Plt Deputi Klimatologi BMKG Dodo Gunawan menyatakan, hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di Jabodetabek dengan durasi yang cukup lama. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir hingga tanah longsor.

“Utamanya di titik-titik rawan bencana baik banjir dan tanah longsor,” katanya.

Dodo menegaskan, indikator intensitas hujan lebat jika curah hujan yang mencapai 50 milimeter atau lebih. “Di atas 50 mm per hari bisa kita kategorikan hujan lebat,” ujar dia.

Bencana banjir hingga saat ini sudah melanda sejumlah wilayah di Indonesia seperti Palembang hingga Jakarta.

Bahkan, banjir menyebabkan tiga siswa MTsN 19 Pondok Labu meninggal, dan tiga orang lainnya luka-luka. Tembok sekolah roboh saat hujan deras terjadi.

Dodo pun mengingatkan agar semua wilayah-wilayah di Indonesia mewaspadai bencana hidrometeorologi. Ia mengimbau masyarakat giat membersihkan saluran irigasi, dan tetap waspada dampak bencana, seperti genangan, banjir, pohon tumbang, hingga longsor.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Banjir bandang yang melanda Pakistan sejak Jumat (26/8) menewaskan 1.000 jiwa dan 30 juta orang terdampak. Dari bencana banjir Pakistan tersebut, Indonesia harus memperkuat mitigasi cuaca ekstrem pemicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Ditambah lagi dampak perubahan iklim membuat intensitas kejadian cuaca ekstrem meningkat.

Banjir Pakistan yang luar biasanya dampaknya tersebut kini berstatus darurat nasional. Menteri Iklim Negara Pakistan Sherry Rehman dalam video yang diunggah di Twitter menyatakan, hujan yang mematikan ini imbas dari bencana iklim. Selain peristiwa cuaca ekstrem berupa gelombang panas dan bencana lainnya seperti kebakaran hutan, banjir, ledakan danau glasial dan monsun monster yang melanda tiada henti.

Puluhan ribu orang, utamanya pada kawasan Charsadda dan Nowshehra telah dievakuasi di gedung-gedung pemerintah. Tak hanya itu, banjir ini juga menghancurkan 100 rumah dan kurang lebih 50 hotel.

Plt Deputi Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Urip Haryoko menyatakan, hujan monsun menjadi salah satu penyebab banjir Pakistan. Kondisi hujan lebat berturut-turut terjadi dalam beberapa minggu selama bulan Juli.

Fenomena hujan monsun ini terjadi karena sistem sirkulasi angin yang berganti arah dalam kurun waktu setahun dua kali dan berlangsung awal Juni.

Urip menyebut, hujan monsun menyebabkan potensi hujan besar penyebab banjir juga pernah Indonesia alami. “Indonesia sudah sering mengalami banjir besar yang bersamaan dengan hujan monsun,” katanya kepada Greeners, Selasa (30/8).

Lebih lanjut tambahnya, fenomena monsun, yakni monsun Asia menjadi salah satu penyebab musim hujan di Indonesia. Ciri tipe hujan monsun tersebut adanya perbedaan antara periode musim hujan dengan musim kemarau dalam satu tahun.

Tipe hujan ini terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan, seperti di ujung Pulau Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku selatan. Monsun barat biasanya lebih lembab dan banyak menimbulkan hujan daripada monsun timur.

Sejumlah Penyebab Hujan Esktrem di Indonesia

Urip menyebut, banjir di Indonesia tak hanya karena hujan monsun, tapi juga tipe lain seperti hujan lokal di daerah Bogor yang bisa menyebabkan banjir besar.

“Selain itu juga dipengaruhi oleh intensitas, merata tidaknya, hingga variabilitas yang tinggi, apakah itu hujan ringan, sedang, lebat atau sangat lebat,” tuturnya.

Selain itu, sambung dia perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan ekstrem, seperti halnya pada banjir Pakistan. “Hujan akumulasi di banyak tempat tercatat beberapa kali lipat dari normalnya yang menunjukkan anomali atau tingkat ekstrem tinggi. Ini bisa diduga terkait dengan perubahan iklim,” ungkapnya.

Urip juga mengingatkan, agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana yang terkait dengan hidrometeorologi, seperti banjir ini. “Bagi daerah yang rawan longsor dan banjir agar tetap waspada. Berdasarkan kebijakan Kementerian PUPR dan pemda agar mengendalikan air yang turun ke bumi dengan mulai dari memperbaiki saluran air, hingga memastikan tak ada deforestasi,” imbuhnya.

Waspadai cuaca ekstrem karena munculnya siklon tropis. Foto: Shutterstock

Belajar dari Banjir Pakistan, Kenali Karakteristik Hujan di Indonesia

Berangkat dari banjir Pakistan, Indonesia harus belajar dan memperkuat mitigasi cuaca ekstrem. Apalagi kejadiannya meningkat dari tahun ke tahun.

Pengamat lingkungan dari Universitas Gadjah Mada Emilya Nurjani menyatakan, setahun terakhir Indonesia mengalami La Nina sehingga curah hujan di sebagian wilayah Indonesia lebih basah.

Selain itu, sambung dia Indonesia sempat mengalami monsoon Asia dan ITCZ yang meningkatkan curah hujan pada awal tahun 2022. “Siklon di perairan Australia juga berpengaruh pada curah hujan di wilayah Indonesia bagian selatan,” kata Emilya.

Ia menambahkan, secara geografis curah hujan di suatu wilayah dapat pengaruhi dari beberapa faktor, seperti ketinggian wilayah, barisan pegunungan dan luasan daratan serta perairan dan jarak dari sumber air. Ada juga faktor regional seperti monsoon Jullian-Madden Oscillation, Inter Trade Convergen Zone (ITCZ) serta siklon tropis.

Ia menyebut, faktor regional ini kerap menimbulkan hujan lebat hingga ekstrem di Indonesia. “Misalnya hujan ekstrem di Indonesia berhubungan dengan siklon tropis (Dahlia, Cempaka, Seroja) yang meningkatkan hujan hingga 340 mm/hari,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi basah dan kering pada Agustus ini. Pemerintah daerah dan masyarakat harus memitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi tersebut.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan berdasarkan pantauan BNPB selama 25-31 Juli 2022, terjadi 26 kejadian bencana hidrometeorologi. Rinciannya 14 kejadian bencana banjir dan lima kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Masih berbolak balik, kadang satu minggu kita mengalami kejadian kebakaran hutan yang lebih signifikan. Minggu berikutnya kembali lagi hujan signifikan dan mendorong terjadinya banjir,” katanya dalam Konferensi Pers ‘Disaster Briefing’, secara daring, Senin (1/8).

Dalam kurun waktu tersebut, bencana banjir merendam 1.143 rumah, 42 rumah di antaranya rusak. Terdapat 6.349 jiwa terdampak dan terpaksa mengungsi. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 48,71 hektare (ha) lahan terbakar.

Pria yang akrab disapa Aam ini menjelaskan, kejadian bencana tersebut indikasi dua jenis hidrometeorologi. Banjir berkaitan dengan hidrometeorologi basah. Sedangkan karhutla berkaitan dengan hidrometeorologi kering. BNPB memperkirakan dua jenis bencana hidrometeorologi itu akan berlangsung di minggu pertama Agustus.

“Karena terjadi pula dalam satu provinsi di satu bagian itu hidrometeorologi basah sedangkan di bagian lain hidrometeorologi kering,” ucanya.

Indonesia Tengah dan Timur Waspada Bencana

Berdasarkan sebaran spasialnya, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Indonesia bagian tengah dan timur. Artinya, lanjut Aam di wilayah itu kewaspadaam bencana hidrometeorologi kering harus meningkat. Musim kemarau yang memicu munculnya banyak titik-titik api.

Sementara untuk Indonesia bagian tengah ke timur, BNPB menekankan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi basah seperti banjir. Perlu meningkatkan kewaspadaan termasuk bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang. Saat ini banjir pun sedang mengepung sejumlah daerah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Belum lama ini, banjir bandang menerjang Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Kamis (28/7). Berdasarkan catatan BNPB, tiga korban meninggal dunia dan empat orang hilang. Tak hanya itu, sembilan rumah rusak berat, 450 rumah terendam pada ketinggian hingga 150 sentimeter, dua unit fasilitas umum terdampak dan lima unit fasilitas pendidikan terdampak.

Kondisi rumah rusak berat pascabanjir bandang di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Foto: BNPB

Curah Hujan Ringan-Sedang Namun Berdurasi Lama

Analisa sementara BNPB, menyatakan curah hujan sebelum banjir, Kamis pukul 22.33 WITA masuk kategori ringan dan sedang. Akan tetapi, hujan tersebut berlangsung lama bersamaan dengan pasang purnama sehingga menyebabkan komulatif debit di sungai, khususnya bagian muara menjadi besar.

Menurut Aam, sungai yang melintasi di desa Torue memiliki kemiringan hanya dua persen. Selain itu, kondisi ini diperparah dengan titik-titik limpasan air yang menggenangi pemukiman penduduk lebih tinggi dibanding pemukiman.

Aam menyebut, berdasarkan data topografi, titik-titik limpasan memiliki ketinggian empat hingga lima meter. Sementara, pemukiman hanya berada dua meter di atas laut. Inilah yang menyebabkan banjir memiliki arus yang cukup besar.

Berdasarkan historis jumlah kejadian bencana di Torue Parigi Moutong selama kurun waktu 10 tahun (2012-2021), bencana banjir mendominasi yaitu sebanyak 47 kejadian.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kejadian banjir rob Semarang harus meningkatkan kewaspadaan akan potensi banjir serupa di masa mendatang. Pakar memperkirakan adanya potensi banjir rob lebih parah di tahun 2034. Hal ini terjadi karena faktor kenaikan air laut, pemanasan global dan siklus nodal pada tahun 2034 nanti.

Peneliti Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaludin mengatakan, banjir rob tak hanya terjadi di Indonesia. Tapi telah menjadi bencana global. Utamanya, pada wilayah-wilayah landai.

Berdasarkan penelitian dari Badan Antariksa dan Penerbangan Amerika Serikat, NASA, prediksi banjir rob akan lebih parah menyusul siklus nodal bulan pada tahun 2034 nanti.

“Siklus ini (nodal bulan) akan meningkatkan banjir pasang. Oleh karenanya perlu diwaspadai untuk pantai-pantai di Pantura yang lebih landai permukaannya,” katanya dalam Webinar Lesson Learned: Banjir Rob di Musim Kemarau di Jakarta, Kamis (3/6).

Siklus nodal bulan terjadi 18,6 tahunan dan berdampak pada miringnya posisi bulan yakni lima derajat dari posisi biasanya. Kondisi ini pula yang menyebabkan posisi bulan dekat dengan ekuator. Kondisi inilah yang menyebabkan pasang maksimum dan bahkan lebih parah dibanding pasang pada biasanya.

Selain prediksi tersebut, banjir rob akan semakin parah jika ditambah oleh tingginya permukaan air laut imbas pemanasan global dengan mencairnya es di kutub.

Thomas mendorong masyarakat dan pemerintah untuk melakukan mitigasi, merespons potensi tersebut.

“Mitigasi jangka panjang perlu untuk mengantisipasi pemanasan global dan penurunan tanah wilayah pantai. Kondisi ini berpotensi makin sering banjir rob dan makin tinggi genangannya,” tuturnya.

Belajar dari Pengalaman Banjir Rob Semarang

Banjir rob melanda pesisir Kota Semarang, Jawa Tengah Senin (23/5). Banjir mencapai ketinggian dua meter dan meluas ke beberapa daerah di sekitarnya seperti Demak. Thomas memastikan banjir tersebut tak hanya dapat pangaruh faktor astronomis, seperti fase bulan purnama, bulan baru hingga perigee.

Senada dengan itu, Peneliti Madya PRIM BRIN Erma Yulihastin menyatakan, banjir rob di Semarang dapat pengaruh dari badai di Laut Jawa (strom surge). Hujan deras serta angin kencang terjadi dengan intensitas tinggi di Laut Jawa bagian utara sejak 19-22 Mei 2022.

“Itu artinya ada indikasi badai yang terkonsentrasi hanya di tengah. Itulah kenapa di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat tak terkena (banjir rob),” ungkapnya.

Menurutnya fenomena atmospheric river (AR) biasa terjadi di wilayah ekstratropis dimana menghubungkan antara atmosfer di atas laut dan darat. Aliran ini berangkat dari laut menuju darat dan dapat memicu kejadian ekstrem berupa hujan deras.

“Itulah kenapa badai akibat hujan deras ini tak dapat kita rasakan karena ada di laut,” imbuhnya.

Dua AR tersebut juga dihubungkan gelombang atmosfer Boreal Summer Intra-Seasonal Oscillation (BSISO) yang sedang aktif di India dan Teluk Benggala. Kemudian, terpecah menjadi dua yaitu untuk AR Utara menuju Teluk Benggala dan Laut Tiongkok Selatan. Sementara untuk AR Laut Tiongkok Selatan menuju ke AR Australia melintasi Laut Jawa.

Sementara itu Peneliti Ahli Utama Bidang Oseanografi Terapan BRIN Widodo S Pranowo menyatakan, anomali penumpukan massa air akibat seretan angin terhadap muka laut dari arah timur turut memperparah banjir ini.

“Kekuatan angin ini lebih ekstrem dibanding angin monsun timur biasa. Sehingga menyebabkan massa air lebih banyak dan lebih kuat ke arah Pelabuhan Tanjung Mas,” ungkapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Fenomena banjir rob di jalur pantai utara (Pantura) Jawa Tengah tak lepas dari faktor penurunan muka tanah. Perlu pembatasan penggunaan air tanah. Hal ini menjadi langkah pengendalian dan antisipasi banjir rob di masa mendatang yang lebih parah.

Pakar Geodesi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas mengatakan, tingkat penurunan muka tanah terjadi beriringan dengan semakin masifnya eksploitasi air tanah. Selain itu juga maraknya pembangunan di tahun 2000-an.

Padahal, sambung dia kondisi tersebut berbeda saat tahun 1980-an dan 1990-an, di mana pembangunan belum masif dan banjir rob belum ada. Turunnya permukaan muka tanah di setiap wilayah yang ada dalam jalur Pantura tersebut berbeda-beda. Ada yang 10 sentimeter hingga 20 sentimeter per tahun.

“Jika penurunan muka tanah terjadi selama tiga tahun, bisa dipastikan penurunannya 60 sentimeter. Ini luar biasa dampaknya,” katanya kepada Greeners, Rabu (25/5).

Heri juga menyebut penurunan muka tanah juga berimbas pada bocornya tanggul, khususnya seperti banjir di Semarang. “Kalau penurunan tanahnya cepat maka itu bisa menjadi tanggul bermasalah hingga menyebabkan tanggul jebol,” ucapnya.

Siapkan Strategi Tekan Dampak Banjir Rob

Oleh karena itu sambung Heri, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat hendaknya tak sekadar melakukan penanganan jangka pendek. Misalnya, pembangunan infrastruktur di pesisir dan tanggul, serta peninggian rumah-rumah warga. Akan tetapi, juga mengendalikan pembatasan penggunaan air tanah.

“Karena tanggul pasti akan terus turun, jalan tol juga akan turun. Pembangunan tanggul dan infrastruktur itu perlu, tapi jangan berhenti di situ. Kita perlahan harus mulai mengendalikan laju penurunan tanah sebenarnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah Indonesia akan terjadi hingga Kamis (26/5).

Banjir rob telah terjadi di pesisir Pantai Tegal, Wonokerto-Pekalongan, Pantai Sari Pekalongan, Pantai Batang, Pantai Tawang Kendal. Selain itu juga di Jalan Raya Genuk Semarang-Demak, Pantai Karang tengah Demak, Pantai Rembang dan pesisir Jawa Timur.

Tak hanya itu, banjir rob khususnya yang melanda daerah sekitar pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah pada Senin (23/5) siang diikuti jebolnya tanggul. Hal ini semakin memperparah banjir di wilayah ini. Imbasnya, sekitar 8.000 kepala keluarga terdampak banjir rob ini.

Pasang Surut Laut Bisa Jadi Faktor Pengaruh

Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo menyebut, potensi banjir rob di berbagai wilayah di Indonesia bersamaan dengan adanya fase bulan purnama dan kondisi perigee (jarak terdekat bulan ke bumi).

Eko menyatakan, selain faktor curah hujan di beberapa wilayah ada sejumlah sebab lain yang memicunya. Penyebab lainnya yakni, gelombang tinggi di Laut Jawa yang mencapai 1,25-2,5 meter.

Selain itu kecepatan angin mencapai 10-20 knot juga turut memberikan dampak terhadap peningkatan banjir rob di wilayah tersebut.

“Berdasarkan analisis dan prediksi pasang surut serta adanya potensi angin kencang dan gelombang tinggi, kondisi banjir pesisir ini dapat berlangsung hingga tanggal 26 Mei 2022,” katanya.

Potensi tersebut BMKG prediksi terjadi di wilayah pesisir utara dan selatan Jawa, sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta di sebagian wilayah selatan Jawa hingga NTB.

Eko menyatakan faktor lain penyebab banjir rob ini, yakni terkait dengan penurunan muka tanah bisa saja terjadi mengingat kerapnya terjadi di wilayah-wilayah terdampak banjir tersebut.

Akan tetapi, hal ini perlu diteliti lebih lanjut. “Artinya apakah akan berlangsung secara masif di seluruh garis pantai atau hanya lokal, jadi harus dipastikan diteliti dulu. Sehingga perlu analisis agar penyiapan aksi mitigasi dan mitigasinya tidak keliru dan masyarakat tidak dirugikan,” paparnya.

BMKG pun mengimbau masyarakat untuk melakukan penyiapan upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengantisipasi dampak dari banjir rob. Eko menyarankan agar masyarakat untuk memahami daerah lingkungan masing-masing, apakah merupakan daerah rawan terdampak banjir rob saat berada pada pasang maksimum.

Jika memang rawan, maka harus pastikan saluran airnya lancar atau tak ada sumbatan sehingga ketika air masuk ke daratan bisa cepat kembali ke laut. Ia juga meminta agar masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah mitigasi secara cepat.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) perlu mewaspadai potensi curah hujan sedang hingga lebat tiga hari ke depan (13-15 Januari 2022).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memonitor perkembangan kondisi cuaca di seluruh wilayah Indonesia yang saat ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jabodetabek.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengungkapkan, sebagian besar wilayah Jabodetabek termasuk wilayah yang BMKG prediksi mengalami puncak musim hujan pada periode Januari ini.

“Sementara itu dari hasil analisis dinamika atmosfer, diidentifikasi adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia selatan Jawa dan pola tekanan rendah di Australia bagian utara,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/1).

Hal tersebut dapat membentuk pola pertemuan massa udara dan belokan angin di wilayah selatan Indonesia. Kondisi tersebut terjadi terutama di sekitar Laut Jawa bagian barat dan perairan selatan Banten serta Jawa Barat yang dapat memengaruhi pembentukan awan hujan di wilayah Jabodetabek.

“Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan dapat disertai kilat/petir dan angin kencang,” ucapnya.

Prakiraan Curah Hujan Jabodetabek

Untuk prakiraan pada Kamis (13/1), hujan berpotensi terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Lalu pada Jumat (14/1) hujan berpotensi terjadi di Jakarta Utara, Bogor dan Depok. Kemudian pada Sabtu (15/1) hujan berpotensi terjadi di Bogor dan Depok.

Guswanto menambahkan, BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem pada periode tiga hari ke depan yang dapat berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi.

“Bencana hidrometeorologi itu berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang. Masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi harus waspada,” ungkapnya.

Guswanto menyebut, bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi prakiraan cuaca per wilayah hingga level kecamatan dapat mengakses website https://www.bmkg.go.id. Selain itu dapat pula memantau akun media sosial @infobmkg, aplikasi iOS dan android Info BMKG, call center 196 BMKG atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Periode Puncak Musim Hujan

Sebelumnya, Kepala Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Puncak musim hujan, terjadi mulai Januari hingga Februari 2022. Kewaspadaan perlu ditingkatkan di wilayah Jawa, Sumatra termasuk Kalimantan. Berbeda dengan wilayah lainnya, Maluku akan mengalami curah hujan tinggi pada Mei 2022 atau di penghujung musim hujan.

“Secara umum di Januari itu merata seluruh Indonesia. Tetapi yang perlu ditingkatkan kewaspadaan itu seperti Jawa, Sumatra, terutama sisi barat Sumatra. Kecuali Maluku, karena puncak musim hujannya di Bulan Mei karena pola musim hujannya berbeda di sana,” kata Fachri.

Oleh sebab itu, BMKG mengimbau agar masyarakat waspada dampak dari tingginya curah hujan tersebut. Salah satunya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan longsor. Kondisi lingkungan yang buruk dengan paparan curah hujan tinggi memperbesar potensi bencana tersebut. “Pantau terus informasi dari BMKG, sesuaikan aktivitas dengan cuaca,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam ulasan kebencanaan di tahun 2021, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan mengingatkan bencana akan berulang. Oleh sebab itu kesiapsiagaan dan kepastian kondisi lingkungan yang baik menjadi kunci penting.

Tahun 2021 La Nina (peningkatan curah hujan di saat musim hujan) terjadi dan bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana. BNPB mencatat, ada 3.092 kejadian bencana di tahun 2021. Bencana banjir mendominasi mencapai 1.298 kejadian. Di posisi berikutnya, cuaca ekstrem 804 kejadian dan tanah longsor 632 kejadian.

Penulis : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Bencana akan menjadi peristiwa yang berulang. Literasi sejarah bencana di masa lalu harus publik ketahui agar bisa meminimalisir dampak dan memperkuat mitigasi bencana. Restorasi dan pemulihan lingkungan pun wajib dilakukan. Jika tidak, bencana yang akan terjadi hanya akan memberi dampak, kerugian materiil dan korban jiwa yang lebih besar lagi.

Seperti halnya, siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur yang terjadi April 2021, dalam catatan masa lalu, badai tropis serupa pernah terjadi tahun 1973.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyebut, di sebuah surat kabar nasional berita badai besar di Flores tahun 1973 pernah diberitakan. Bahkan kerugiannya mencapai Rp 2,5 miliar.

“Bayangkan di tahun itu, kerugian Rp 2,5 miliar tentu besar. Belum lagi adanya korban jiwa,” katanya dalam konferensi pers Kaleidoskop Bencana 2021 BNPB secara virtual di Jakarta (31/12).

Abdul mengungkapkan, bencana adalah peristiwa berulang. Sekali terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa depan.

Kejadian Bencana 2021 Turun Tapi Dampaknya Naik

Sementara itu dalam ulasan kebencanaan di tahun 2021, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, kejadian bencana di tahun 2021 turun 35 % dibandingkan tahun 2020. Namun dampak bencana di tahun 2021 lebih besar. Besarnya dampak bencana tersebut karena adanya bencana gempa bumi yang memakan banyak korban jiwa.

“Tahun 2020 kejadian bencana 4.649 dan tahun 2021 ada 3.092 kejadian bencana. Namun dampak korban bencana tahun 2021 naik 76,9 %,” kata Lilik.

Bencana dominan yang terjadi lanjutnya adalah hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Tahun 2021 terjadi La Nina (peningkatan curah hujan saat musim hujan) sehingga bencana banjir mendominasi mencapai 1.298 kejadian. Di posisi berikutnya, cuaca ekstrem 804 kejadian dan tanah longsor 632 kejadian.

Lilik meminta provinsi, kabupaten/kota harus memiliki peta risiko bencana. Kemudian rencana penanggulangan bencana selama 5 tahun dan membangun desa tangguh bencana.

“Penyempurnaan data dan informasi risiko bencana juga perlu. Kemudian mitigasi infrastruktur tangguh bencana serta penguatan budaya sadar bencana di masyarakat,” paparnya.

Senada dengan Lilik, Abdul juga meminta masyarakat terus mencermati risiko bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Jika memiliki potensi gempa, harus memperkuat bangunan sehingga tahan gempa. Penguatan bangunan ini menjadi kunci mitigasi bencana.

“Tidak ada gempa yang membunuh. Tetapi bangunan yang tidak tahan gempalah yang membunuh,” ucap Abdul.

Terkait penguatan bangunan ini Lilik dan Abdul berharap, tidak hanya untuk bangunan baru, tetapi juga bangunan yang sudah berdiri. Para ahli harapannya bisa memberi kontribusi melahirkan teknologi yang dapat masyarakat pakai untuk memperkuat bangunan rumahnya yang sudah berdiri. Selain mudah masyarakat aplikasikan, teknologi itu juga harus terjangkau dan murah.

Bangunan tahan gempa menjadi kunci mitigasi bencana gempa bumi. Foto: Shutterstock

Pulihkan Lingkungan Kritis Kurangi Risiko Bencana

Di sisi lain, BNPB juga menyoroti tata ruang yang kritis dan perlu restorasi lingkungan. Daerah aliran sungai yang kering selama puluhan tahun lalu berubah menjadi pemukiman menjadi bom waktu yang kemudian berujung bencana banjir.

Abdul mengungkapkan, belajar dari banjir yang melanda Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang sulit surut, ada beberapa hal yang perlu publik cermati.

“Di sana ada pertemuan dua sungai utama Kapuas dan Melawi. Lalu panjang daerah aliran sungainya mencapai 1.066 kilometer dan ada kondisi elevasi sehingga banjir sulit surut,” imbuhnya.

Menurutnya, tahun 1960 banjir pernah terjadi dan 20 tahun terakhir tidak pernah terjadi. Puluhan tahun lalu kondisi sepanjang daerah aliran sungai masih bagus. Namun beberapa puluh tahun terakhir mengalami penurunan daya dukung dan tampung lingkungan. Alih fungi dan terjadi sedimentasi sehingga air meluber ke permukaan.

Oleh sebab itu restorasi lingkungan dan pemulihan degradasi lingkungan harus menjadi agenda penting. Presiden Joko Widodo pun tambah Lilik telah menginstruksikan untuk memulihkan dan mempertahankan kelestarian ekosistem sepanjang daerah aliran sungai.

“Mari kita jaga lingkungan dan restorasi agar optimal sebagai daerah resapan air,” imbuhnya.

Penulis : Ari Rikin

(JAKARTA) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, curah hujan intensitas tinggi masih akan terjadi jelang akhir tahun. Oleh karena itu, BMKG meminta warga waspada terhadap kondisi di sekitarnya.

Kepala Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim penghujan. Beberapa wilayah bahkan berpotensi mengalami curah hujan tinggi hingga akhir Desember 2021. Namun, kata Fachri, puncak musim hujan baru akan terjadi pada Januari hingga Februari 2022.

“Ya jadi memang kan saat ini kita memang sebagian besar sudah memasuki musim hujan, tetapi ini belum berada pada puncaknya. Puncak musim hujan itu kita perkirakan pada Januari – Februari nanti,” kata Fachri kepada Greeners, di Jakarta, Senin (20/12) malam.

Hingga akhir Desember 2021, lanjut Fachri, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi. Kondisi ini akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti wilayah barat Sumatra, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kemudian Kalimantan bagian barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Lalu Sulawesi bagian barat, bagian tengah dan utara juga berpotensi curah hujan tinggi. Kemudian Papua juga, terutama bagian tengah,” ungkap Fachri.

Oleh sebab itu, BMKG mengimbau agar masyarakat waspada dampak dari tingginya curah hujan tersebut. Salah satunya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan longsor. Kondisi lingkungan yang buruk dengan paparan curah hujan tinggi memperbesar potensi bencana tersebut.

“Pantau terus informasi dari BMKG, sesuaikan aktivitas dengan cuaca,” imbuhnya.

Waspadai pula banjir yang bisa terjadi jika kondisi dan daya dukung lingkungan buruk. Foto: BNPB

Waspada Curah Hujan Tinggi Saat Puncak Musim Hujan

Puncak musim hujan, baru akan terjadi mulai Januari hingga Februari 2022. Kewaspadaan perlu ditingkatkan di wilayah Jawa, Sumatera termasuk Kalimantan. Berbeda dengan wilayah lainnya, Maluku akan mengalami curah hujan tinggi pada Mei 2022 atau di penghujung musim hujan.

“Secara umum di Januari itu merata seluruh Indonesia. Tetapi yang perlu ditingkatkan kewaspadaan itu seperti Jawa, Sumatra, terutama sisi barat Sumatra. Kecuali Maluku, karena puncak musim hujannya di Bulan Mei karena pola musim hujannya berbeda di sana,” kata Fachri.

Selain itu, lanjut Fachri, warga khususnya nelayan juga BMKG minta mewaspadai dampak gelombang tinggi yang perkiraannya masih terjadi hingga tujuh hari ke depan.

“Kalau gelombang laut itu kan tergantung kecepatan angin. Memang di musim hujan ini dominan angin dari arah barat, kalau nelayan sebut itu angin baratan. Ya memang saat ini kita prediksi di Samudra Hindia, Laut Selatan Jawa, kemudian Laut Natuna juga berpotensi gelombang tinggi,” ungkap Fachri.

Pemerintah Daerah dan Masyarakat Harus Siap Siaga

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada.

“BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada dan siap siaga memasuki puncak musim hujan pada Januari-Februari 2022 mendatang,” katanya.

Masyarakat lanjutnya, dapat mengakses InaRISK untuk mengetahui potensi bahaya, khususnya bahaya hidrometeorologi. Dengan mengakses InaRISK masyarakat dapat tahu potensi banjir, banjir bandang, longsor dan cuaca ekstrem di wilayahnya.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses Info BMKG untuk memantau prakiraan cuaca. Prakiraan cuaca yang tersaji hingga tingkat kecamatan ini dapat masyarakat akses lewat handphone. “Akses pula kanal informasi resmi pemerintah lainnya,” ucap Abdul.

Penulis : Sol