Jakarta (Greeners) – Bank Dunia merilis data perhitungan kerugian ekonomi Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2019. Menurut laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) nilainya mencapai Rp 75 triliun atau setara dengan 0.5 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Kerugian tersebut berdampak pada sektor pertanian, transportasi, perdagangan, industri, maupun lingkungan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan secara regional provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mengalami dampak ekonomi terberat, yakni 7.9 dan 6.1 persen dari PDB. Menurutnya penanganan karthutla juga berpengaruh terhadap Dana Siap Pakai (DSP) yang terus naik setiap tahun. Di 2017, misalnya, jumlahnya 1,5 triliun, sementara di 2018 sebesar 2,5 triliun, dan tahun ini 3,5 triliun.

“Pemadaman api yang telah membesar sulit dikendalikan sehingga membutuhkan biaya sangat besar dan cenderung tidak efektif. Sejak 2015 sampai 2019, DSP yang sudah digunakan untuk penanganan karhutla selama 5 tahun mencapai Rp 8,6 triliun,” ucap Agus, di kantor BNPB, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Pemerintah Susun Program Pencegahan Karhutla 2020

Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga turut menghitung kerugian dari karhutla. Agus menuturkan penghitungan menggunakan metodologi berstandar internasional Damage and Loss Assessment (DaLA) dari United Nations Economic Commission For Latin America and The Carribean (UN-ECLAC). Di Indonesia, metode tersebut diubah menjadi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo, saat menerangkan pola musim penghujan, di Jakarta Timur, Selasa, 17 Desember 2017. Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih

“Kita hitung baru sampai September. Metode penghitungannya sama, kita hitung Rp 62 triliun. Kalau mereka (Bank Dunia) menghitungnya sampai Oktober, ditambah Jambi dan Sumatera Selatan. Jadi, luasnya beda sehingga hasilnya berbeda, tapi metodenya sama,” ujar Agus.

Baca juga: Sebanyak 1.253 Perusahaan Harus Bertanggung Jawab atas Karhutla 2019

Dengan kerugian yang mencapai triliunan tersebut, BNPB menyatakan bahwa pencegahan adalah upaya terbaik untuk menangani karhutla. “Mengembalikan gambut sebagaimana kodratnya yaitu selalu basah, berair, dan berawa. Mengubah perilaku dari buka lahan dengan pembakaran menjadi tanpa bakar, membentuk satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dalam satu komando. Serta mengingatkan program mitigasi bencana maupun menegakkan hukum bagi pelaku pembakar hutan,” kata Agus.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Bali (Greeners) – Pemerintah Indonesia bersama dengan presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan pengelolaan dan penanggulangan sampah plastik di laut yang berlangsung di Sanur, Bali pada Jumat (06/07/2018). Dalam diskusi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan akan memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik mengurangi sampah plastik.

Diskusi yang merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Kim di Indonesia ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Hadir pula perwakilan dari pegiat lingkungan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Bye Bye Plastic Bag, One Island One Voice, dan Eco Bali.

“Hari ini kita membicarakan tentang lingkungan dan bagaimana mengelola sampah plastik. Sampah plastik masuk ke laut kemudian terurai menjadi mikroplastik lalu dimakan oleh ikan dan ikan tersebut dimakan oleh anak-anak dan cucu kita di masa depan. Ini adalah masalah fundamental,” kata Jim Yong Kim.

BACA JUGA: Hari Tanpa Kantong Plastik, Tiga Daerah Terapkan Pembatasan Kantong Plastik

Langkah pemerintah Indonesia yang telah menargetkan pengurangan sampah plastik sebesar 30% pada tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 97/2017 diapresiasi oleh Jim Yong Kim. Ia memuji pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk menanggulangi permasalah sampah plastik.

Dalam kesempatan itu, Executive Director Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira menceritakan upaya GIDKP dalam mendorong regulasi pembatasan kantong plastik melalui pajak dan pelarangan kantong plastik.

Ia mengatakan, Banjarmasin dan Balikpapan adalah dua kota di Indonesia yang sukses menerapkan pelarangan kantong plastik. Kedua kota ini adalah kota sungai dan kota pesisir, sehingga berkontribusi mencegah sampah kantong plastik masuk ke laut. Sejak diterapkan tahun 2016, penggunaan kantong plastik di Banjarmasin turun 95% dan penjualan tas anyaman hasil kearifan lokal meningkat.

Mendengar hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun terkesan. Ia pun berjanji tahun 2019 akan memberikan dana insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam mengurangi sampah plastik.

“Ini saya cek anggaran KLHK untuk masalah sampah plastik tidak besar, tidak cukup kalau tidak didukung dengan insentif yang lain,” kata Sri Mulyani.

BACA JUGA: Pemerintah Fokus Atasi Masalah Sampah Plastik

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun, Rosa Vivien Ratnawati yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun Peraturan Menteri (Permen) Pengurangan Sampah oleh Produsen.

“Saat ini KLHK tengah menyusun rancangan Permen Pengurangan Sampah Kantong Plastik yang bertujuan untuk mengubah perilaku penggunaan kantong plastik sekali pakai oleh masyarakat,” kata Vivien.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Bank Dunia pada Juli 2013 menerbitkan Kertas Arahan Sektor Energi, dimana mereka berjanji untuk membatasi pinjaman untuk batubara hanya untuk keadaan-keadaan khusus atau hanya kepada negara-negara tanpa alternatif yang memungkinkan selain batubara.

Dengan komitmen tersebut, Bank Dunia, yang mendapat pujian secara luas, tidak menyebutkan mekanisme yang mendukung proyek batubara Indonesia- pinjaman kebijakan pembangunan dan perantara pendanaan.

Akan tetapi dari investigasi yang dilakukan oleh Oil Change Internasional menunjukkan kelompok Bank Dunia mengeluarkan kebijakan pinjaman dan pendanaan untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya adalah mendorong percepatan pembangunan lebih dari 16 gigawatt proyek-proyek PLTU Batubara di Indonesia, dimana Indonesia sendiri belum mengembangkan alternatif energi terbarukan.

Laporan itu menyebutkan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia) yang diciptakan dan didukung secara finansial oleh Bank Dunia memberikan jaminan pemerintah pertamanya sebesar 33,9 juta dolar Amerika Serikat untuk Proyek PLTU Batang di Jawa Tengah, PLTU batubara 2000 megawatt yang kontroversial.

Proyek batubara raksasa ini telah memicu perlawanan lokal termasuk tuntutan hukum dan protes yang dilakukan berulangkali oleh ribuan penduduk lokal yang kerap berujung pada bentrokan disertai kekerasan dengan pihak keamanan proyek dan militer.

“Agar Bank Dunia dapat memenuhi janjinya untuk menghentikan pendanaan batubara, Bank Dunia harus menarik dukungannya dalam pengembangan batubara secara besar-besaran di Indonesia,” kata Arif Fiyanto dari Greenpeace Asia Tenggara dalam siaran pers yang diterima Greeners, pada Kamis (26/09).

Arif mengatakan proyek PLTU Batubara Batang di Jawa Tengah akan mencemari perairan pesisir Indonesia, merusak mata pencaharian nelayan dan petani, serta berkontribusi pada perubahan iklim. Bank Dunia seharusnya tidak membiarkan proyek ini dijalankan.

“Kelompok Bank Dunia tidak hanya bertindak sebagai penasihat keuangan untuk PLTU Batang, Jawa Tengah, tetapi juga mengamankan dukungan pendanaan yang diperlukan untuk proyek ini, Bank Dunia justru secara aktif mengawasi perluasan rencana dari PLTU batubara Batang menjadi salah satu PLTU batubara terbesar di Kawasan Asia Tenggara,” kata Heike Mainhardt dari Oil Change International.”

“Masih ada waktu bagi Bank Dunia untuk melakukan hal yang benar. Bank Dunia harus menuntut Pemerintah Indonesia untuk membatalkan penjaminannya terhadap proyek ini.” Dengan melakukan hal ini akan menghentikan penutupan keuangan dan pencairan dana, yang dijadwalkan pada tanggal 6 Oktober 2013. (G02)

Jakarta (Greeners) – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan melakukan renegosiasi ulang terhadap perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia dalam progam Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) dan renegosiasi dengan Japan International Corporation Agency (JICA) dalam program pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

JEDI merupakan program pengerukan sungai, yang kemudian programnya diubah menjadi Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP), telah dirintis sejak tahun 2008 lalu. Program ini untuk mengantisipasi banjir di Kota Jakarta.

Sedangkan pembangunan MRT, transportasi massal berbasis rel ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kemacetan di ibu kota. Diharapkan dengan adanya MRT, terjadi peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal ini.

Dia melihat kedua perjanjian pinjaman tersebut cukup memberatkan Pemprov DKI dalam pengembalian beban hutang serta perjanjian tersebut terlalu mengikat.

“Terhadap hal-hal menyulitkan kita harus mulai berani katakan tidak. Seperti perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia, saya dapat keluhan kalau syarat pinjamannya rumit dan ruwet. Kenapa rumit banget padahal pinjamannya hanya Rp1,2 triliun,” kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (2/4).

Ditegaskannya, tidak perlu melakukan pinjaman dengan nilai hanya Rp1,2 triliun, karena saat ini Pemprov DKI memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp10 triliun. Namun, kalau ada program pembangunan infrastruktur yang memakan dana sebesar Rp300 triliun, sedangkan APBD DKI hanya Rp49,9 triliun, kemudian pihak peminjam memberikan syarat rumit, pasti syarat tersebut dipenuhi.

“Ini, hanya Rp1,2 triliun saja diberi syarat yang rumit. JICA sama juga. Masa kalau sudah kontrak harus diserahkan ke sana, kita harus tunggu sampai tiga bulan. Mendingan tidak usah saja. Kami berikan waktu dua minggu, kalau dua minggu JICA tidak bisa, ya tidak usah saja kerja samanya. Kita harus berani katakan seperti itu,” tegasnya.

Tapi bukan berarti perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia dan JICA dibatalkan begitu saja. Pihaknya akan terus melakukan renegosiasi terhadap isi nota kesepahaman terhadap pinjaman dana untuk JEDI dan MRT.

“Perjanjian pinjamannya belum kita batalkan. Kita ingin mereka mengikuti keinginan kita lah. Kita negosiasi tidak apa-apa dong. Masa uang pinjaman dari sana, perencanaan dari sana, kontraktor juga dari sana. Siapa yang mengawasi? Saya yang ngawasi juga nggak bisa. Sehingga harus ada advisor dari negara lain yang netral,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kalau dibatalkan begitu saja, akan berdampak dengan struktur keuangan dalam APBD DKI 2013. Artinya, anggaran pembangunan JEDI atau MRT harus dianggarkan lagi dalam APBD DKI. Dimasukkannya dua program tersebut dapat dilakukan saat penyusunan APBD Perubahan atau APBD DKI tahun depan.

“Akibatnya, pelaksanaan dua program tersebut akan mundur. Itu saja konsekuensinya. Hanya itu saja kepentingannya. Kami tidak ingin pelaksanaannya mundur dari target yang telah ditetapkan, tetapi kalau syaratnya rumit seperti itu, ya ngapain diterusin,” papanya.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty menyarankan dalam melakukan pinjaman daerah, pemerintah daerah harus menggunakan prinsip pinjaman daerah dilakukan bila dirasakan perlu. Selanjutnya, pinjaman dilakukan untuk pembangunan infrastruktur.

Karena pembangunan infrastruktur akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan income atau pendapatan yang dapat digunakan untuk pembayaran pinjaman. “Selain itu, cari pinjaman yang tidak mengikat. Kalau ada pinjaman mengikat seperti harus membeli barang dari negara peminjam atau kontraktor harus dari mereka, lebih baik dipikir ulang kembali,” jelasnya. (G06)