Jakarta (Greeners) – Dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026, Bank Sampah Sakura bersama Alfamidi menggelar kegiatan lingkungan melalui program Kampung Merdeka Alfamidi di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sebanyak 65 nasabah Bank Sampah Sakura ikut berpartisipasi

Para peserta melakukan kegiatan menanam tanaman menggunakan galon plastik bekas sebagai wadah tanam. Mereka juga membuat anyaman tikar dari ratusan sampah sachet seperti bungkus kopi dan deterjen.

Kegiatan ini menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah. Selain itu, juga menunjukkan bahwa limbah plastik masih bisa masyarakat manfaatkan menjadi barang yang berguna. Puluhan galon bekas menjadi media tanam berbagai tanaman pangan seperti cabai dan tomat yang dapat warga manfaatkan.

Ketua Bank Sampah Sakura, Sudi Asmoro, mengatakan ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian nasabah terhadap lingkungan.

“Harapannya sederhana, nasabah jadi makin peduli sama lingkungan. Dari kegiatan ini kita ingin menunjukkan kalau botol plastik bekas itu masih bisa kita pakai lagi jadi sesuatu yang bermanfaat, seperti pot tanaman. Jadi selain menanam, juga sekalian belajar mengurangi sampah,” ujarnya (17/4).

Ia menambahkan, pengolahan sampah menjadi barang kreatif juga menjadi pesan penting yang ingin ia sampaikan kepada para nasabah.

“Kami ingin menyampaikan kalau sampah plastik itu nggak harus langsung dibuang. Kalau diolah, bisa jadi barang yang berguna, contohnya kemarin kita bikin tikar. Harapannya nasabah jadi lebih kreatif dan mulai terbiasa buat pilah sampah dari rumah,” jelasnya.

Menurut Sudi, kegiatan serupa sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun hanya melibatkan pengurus bank sampah. Pada peringatan Hari Bumi tahun ini, kegiatan kian luas dengan melibatkan langsung para nasabah agar manfaatnya bisa makin terasa.

Dorong Masyarakat Peduli Lingkungan

Corporate Communication Manager Alfamidi, Retriantina Marhendra, mengatakan bahwa melalui program Kampung Merdeka Alfamidi, perusahaan terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan atau go green, serta mendukung upaya pengurangan sampah menuju konsep zero waste.

Sebagai informasi, Bank Sampah Sakura merupakan salah satu bank sampah binaan Alfamidi dari lima bank sampah binaan lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Manado, Makassar, Medan, Palu, dan Kendari. Kegiatan ini dapat menjadi contoh sederhana bahwa pengelolaan sampah tidak selalu sulit, dan bisa masyarakat mulai dari kebiasaan sehari-hari di lingkungan sekitar.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Morego Green Indonesia membangun collection center dan Pusat Daur Ulang Plastik (PDUP) sebagai off-taker utama dalam pengelolaan sampah plastik. Kolaborasi ini dalam rangka memperkuat ekosistem bank sampah sekaligus mendorong ekosistem ekonomi sirkular di seluruh wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa pembangunan PDUP menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemilahan sampah dari sumbernya. Fasilitas ini akan terhubung dengan program satu RW satu bank sampah. Untuk itu, bank sampah unit maupun bank sampah induk dapat beroperasi lebih optimal dan berkelanjutan.

BACA JUGA: DLH DKI Luncurkan Platform e-Bank Sampah, Ini Fiturnya!

Salah satu fasilitas yang dibangun adalah Collection Center Ciracas. Hal itu berfungsi sebagai simpul pengelolaan sampah plastik dengan kapasitas 8–10 ton per hari. Fasilitas ini melayani lima kecamatan, di antaranya Cipayung, Ciracas, Kramat Jati, Makasar, dan Pasar Rebo.

Pemprov DKI juga merancang PDUP Bambu Larangan berkapasitas 50 ton per hari. Selain itu, mereka juga menyediakan lahan untuk mendukung pengembangan infrastruktur daur ulang skala kota ini.

Asep menambahkan, pembangunan fasilitas tersebut merupakan wujud penerapan creative financing—model pembiayaan kolaboratif antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan layanan publik tanpa membebani APBD. Dengan skema ini, peningkatan kualitas pengelolaan sampah dapat dilakukan sekaligus mempertahankan mutu layanan bagi masyarakat.

Menata Ulang Alur Kerja Bank Sampah

Kehadiran PDUP dan collection center juga akan menata ulang alur kerja bank sampah. Bank sampah unit di setiap RW nantinya tidak hanya menjadi titik pengumpulan. Bank sampah tersebut akan terintegrasi dengan sistem jemput dan pembelian sampah plastik dengan harga kompetitif oleh PDUP.

Asep berharap mekanisme ini dapat memotivasi warga untuk memilah sampah dari rumah. Hal itu juga bisa memperkuat ekonomi sirkular di tingkat komunitas.

“Kolaborasi ini menunjukkan kesiapan Pemprov DKI Jakarta menyongsong masa depan yang lebih berkelanjutan, dengan ekosistem bank sampah yang aktif dan rantai ekonomi sirkular yang bekerja secara efektif,” ujar Asep di Jakarta, Rabu (3/12).

BACA JUGA: Bank Sampah GESIT Tawarkan Produk Isi Ulang untuk Atasi Plastik

Direktur Utama PT Morego Green Indonesia, Donni Renaldy Suratman, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pengelolaan sampah Jakarta secara bertanggung jawab.

Ia berharap pembangunan fasilitas baru ini dapat meningkatkan partisipasi warga. Selain itu, juga dapat mengurangi sampah plastik dari sumbernya, dan menguatkan peran bank sampah di setiap RW.

“Pada prinsipnya, kami hadir untuk memperkuat pengolahan sampah plastik dan mengurangi beban sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang bersih, nyaman, dan berbudaya, dan tentu wajib kita dukung bersama,” tutupnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sebagai upaya menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini, puluhan siswa-siswi Sekolah Alam Indonesia baru-baru ini mengikuti kegiatan Education Trip di Bank Sampah Sakura, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut merupakan bagian dari program Kampung Merdeka Alfamidi. Dalam kunjungan ini, mereka melihat langsung proses pengelolaan sampah dan belajar bagaimana sampah bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Selama kegiatan, para siswa tampak antusias mengikuti berbagai aktivitas. Mereka belajar memilah sampah organik dan anorganik, mengenal sistem tabungan sampah, hingga mencoba membuat sabun cuci dari minyak jelantah. Selain menambah wawasan, kegiatan ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan melalui pengalaman langsung.

Corporate Communication Manager Alfamidi, Retriantina Marhendra mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana edukasi penting untuk menanamkan kebiasaan positif sejak dini.

“Kalau anak-anak sudah terbiasa memilah dan mengelola sampah dengan benar, kebiasaan itu bisa terbawa ke rumah dan lingkungan sekitar. Harapannya, mereka tumbuh jadi generasi yang lebih peduli lingkungan,” katanya.

Bangun Kesadaran Anak

Ketua Bank Sampah Sakura, Sudi Asmoro, menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, interaksi langsung seperti ini efektif untuk membangun kesadaran anak terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami senang bisa jadi tempat belajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Mereka jadi tahu bahwa sampah juga bisa punya nilai ekonomi kalau dikelola dengan benar,” ucap Sudi.

Sebagai informasi, Bank Sampah Sakura merupakan Bank Sampah binaan Alfamidi melalui program Kampung Merdeka Alfamidi. Program ini fokus pada pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta peningkatan ekonomi sirkular melalui kegiatan seperti tabungan sampah, daur ulang, dan pelatihan kewirausahaan berbasis lingkungan.

Lewat kegiatan edukatif seperti ini, Alfamidi berharap semakin banyak anak muda yang tumbuh dengan kesadaran lingkungan tinggi dan menjadi agen perubahan positif di masyarakat.

Sebelumnya, Alfamidi juga telah banyak menciptakan program yang mendorong warga untuk peduli lingkungan. Salah satunya adalah meresmikan program ‘Kampung Merdeka’ di RW 05 Srengseng Sawah, Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Bank Sampah Sakura.

Program Kampung Merdeka ini merupakan bagian dari inisiatif corporate social responsibility (CSR) Keluarga Sehat Alfamidi. Program tersebut bertujuan menciptakan keluarga Indonesia yang tidak hanya sehat secara gizi, melainkan juga tinggal di lingkungan bersih serta memiliki kemandirian ekonomi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pelatihan bagi para pendamping bank sampah di seluruh kelurahan. Pelatihan ini sebagai upaya mewujudkan target satu Rukun Warga (RW) punya satu bank sampah aktif di wilayah Jakarta.

Program tersebut juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat gerakan pengurangan sampah dari sumbernya. Hal ini sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi sirkular berbasis lingkungan.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan para pendamping bank sampah akan bekerja intensif selama dua bulan. Hal itu untuk membentuk sekaligus mengaktifkan kembali bank-bank sampah di wilayah masing-masing.

Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi sarana pengelolaan sampah yang efektif. Sebab, warga tidak hanya diajak memilah dan mengurangi sampah dari rumah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pengelolaannya.

“Jakarta memiliki potensi besar menjadi kota percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Indonesia. Jika seluruh RW memiliki bank sampah aktif dan warga konsisten memilah sampah dari rumah, maka kita tidak hanya menjaga kebersihan kota, tetapi juga membangun Jakarta yang berkelanjutan,” ujar Asep di Jakarta, Selasa (21/10).

Bank Sampah Wadah Kebersamaan

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Budhi Luhur, Tutik Sri Susilowati, menekankan bahwa bank sampah bukan sekadar tempat menimbang atau menjual sampah, tetapi juga wadah kebersamaan warga dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan.

“Bank sampah adalah ruang belajar bagi masyarakat untuk menumbuhkan perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan. Karena itu, sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci agar pengelolaan sampah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata,” ungkapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI), Wilda Yanti, menegaskan pentingnya peran pendamping dalam memastikan optimalnya pengelolaan bank sampah di setiap wilayah. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan warga serta edukasi berkelanjutan tentang pentingnya memilah sampah dari rumah merupakan kunci utama keberhasilan program ini.

“Dengan semakin banyak bank sampah yang aktif, warga Jakarta dapat berdaya melalui ekonomi hijau berbasis komunitas, sekaligus membantu mengurangi beban sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang,” tutup Wilda.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Jakarta meresmikan empat Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Semper Barat, Sunter, Bambu Larangan, dan Rawa Terate, Jakarta, Jumat (21/3). Selain itu, ada pula pencanangan pembentukan 870 bank sampah baru serta reaktivasi 852 bank sampah yang tidak aktif. Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, di TPS 3R Semper Barat, Jakarta Utara.

Rano menekankan pentingnya upaya inovatif dalam pengelolaan sampah agar Jakarta tidak tenggelam dalam gunungan sampah.

“Untung saja ada wilayah yang bersedia menerima sampah dari wilayah kita, tapi suatu saat wilayah itu pasti sudah tidak sanggup lagi menampungnya, yaitu di Bantargebang, Bekasi. Inilah salah satu usaha kita, tentu kita semua berkorban. Kalau tidak, suatu saat kita akan tenggelam dalam gunungan sampah,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan pada tahun 2024, DKI telah membangun empat tempat pengolahan sampah. Di antaranya TPS 3R Semper, TPS 3R Bambu Larangan dengan kapasitas 25 ton per hari. Selain itu, ada juga TPS 3R Sunter dan TPS 3R Rawa Terate dengan 50 ton per hari.

BACA JUGA: AZWI Kritik Tata Kelola Sampah Banyumas, Kesuksesan Belum Tercermin

“Dengan tambahan ini, saat ini terdapat 16 TPS 3R yang telah beroperasi di Jakarta. Selain itu, ada satu tempat pengolahan sampah pihak swasta bangun dengan total kapasitas pengolahan sampah mencapai 515 ton per hari,” jelasnya.

DLH saat ini terus berinovasi dengan mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan. “Nantinya semua tempat pengolahan sampah di Jakarta tidak akan menjadi tempat yang bau. Sebab, kami terus mengembangkan teknologi canggih dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Peresmian TPS 3R di Jakarta. Foto: DLH DKI Jakarta

Bentuk 870 Bank Sampah

Selain membangun tempat pengolahan sampah, Pemprov DKI Jakarta juga membentuk 870 bank sampah baru. Mereka mereaktivasi 852 bank sampah yang sempat tidak aktif. Hai ini sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Asep berharap program bank sampah di setiap RW mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya sehingga bisa mengurangi beban TPA. Program ini memiliki target minimal 1 bank sampah di setiap Rukun Warga (RW). Dengan demikian, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya sehingga mengurangi beban TPA.

“Konsep pengelolaan sampah berbasis Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Jakarta. Hal itu untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir seperti Bantargebang. Dengan adanya TPS 3R dan Bank Sampah di berbagai titik, kami harap volume sampah yang dikirim ke TPA dapat berkurang secara signifikan,” ungkap Asep.

BACA JUGA: KLH Dorong Pesantren Terlibat Aktif Kelola Sampah

Pemprov DKI juga menggandeng berbagai pihak, termasuk swasta dan kelompok masyarakat, untuk turut serta dalam pengelolaan sampah. Hal ini melalui pendekatan berbasis ekonomi sirkular. Dengan pendekatan ini, sampah memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa TPS 3R dan bank sampah tidak hanya menjadi tempat pengolahan sampah, tetapi juga pusat edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan,” ungkap Asep.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menggelar sosialisasi akbar terkait pelayanan kebersihan kepada para Ketua Bidang Pengelolaan Sampah Rukun Warga (BPS RW) dan pengurus bank sampah se-Jakarta. Dalam kegiatan ini, mereka mengedukasi warga mengenai kewajiban menjadi nasabah bank sampah. Nantinya mereka akan terbebas dari kewajiban membayar retribusi kebersihan.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengimbau agar warga menabung sampah setidaknya empat kali dalam sebulan di bank sampah yang terdaftar. Selain itu, jika satu orang di dalam ID Rumah Tinggal sudah menjadi anggota aktif bank sampah, seluruh rumah tersebut akan terbebas dari kewajiban membayar retribusi kebersihan.

“Kami mengimbau warga Jakarta untuk segera mendaftar sebagai nasabah bank sampah agar bisa terbebas dari retribusi kebersihan. Dengan menjadi nasabah aktif dan memilah sampah dari sumbernya, masyarakat tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi,” ujar Asep lewat keterangan tertulisnya, Rabu (18/12).

BACA JUGA: DLH DKI Luncurkan Platform e-Bank Sampah, Ini Fiturnya!

Sosialisasi ini dilaksanakan dalam bentuk roadshow yang mencakup lima wilayah kota administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur. Selain itu, kegiatan ini juga menjangkau Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Roadshow berlangsung mulai 17 Desember 2024 hingga 24 Desember 2024.

Selain itu, DLH juga menggelar pelantikan dan pengukuhan Bank Sampah di Jakarta sebagai anggota Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan warga dalam mendukung kebijakan pembebasan retribusi kebersihan. Hal ini dapat tercapai melalui partisipasi aktif warga sebagai nasabah bank sampah.

DLH DKI Jakarta mengajak warga DKI untuk menjadi nasabah bank sampah. Foto: Freepik

Perkenalkan Platform e-Bank Sampah Jakarta

Dalam sosialisasi tersebut, DLH memperkenalkan platform e-Bank Sampah Jakarta yang telah diluncurkan sebelumnya. Melalui sistem ini, seluruh transaksi, harga sampah, hingga lokasi bank sampah induk maupun unit dapat dipantau dengan mudah.

Kegiatan roadshow ini juga sebagai momentum untuk pendekatan langsung kepada Ketua BPS RW dan pengelola bank sampah. DLH ingin memastikan seluruh informasi mengenai sistem baru ini dapat dipahami dengan baik hingga ke tingkat masyarakat.

BACA JUGA: Bank Sampah GESIT Tawarkan Produk Isi Ulang untuk Atasi Plastik

Selain itu, Asep berharap pelantikan bank sampah di Jakarta sebagai anggota ASOBSI dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Bahkan, ia berharap pelantikan ini bisa memperkuat jaringan bank sampah di tingkat nasional.

“Target kami bukan hanya memastikan warga memahami kebijakan ini, tetapi juga mendorong pembentukan bank sampah baru di setiap RW. Kami menargetkan 3.020 bank sampah baru, mereaktivasi 1.980 bank sampah yang sebelumnya tidak aktif, serta mengoptimalkan 1.431 unit yang sudah berjalan,” ungkap Asep.

Menurut Asep, platform e-Bank Sampah ini juga berfungsi sebagai solusi digital untuk memudahkan warga berpartisipasi aktif dalam pengurangan sampah. DLH DKI juga optimistis bahwa dengan sosialisasi ini, warga Jakarta akan lebih siap menjalankan kebijakan retribusi kebersihan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Praktik guna ulang kini menjadi langkah efektif untuk mengatasi sampah plastik. Bank Sampah Induk GESIT Menteng Atas telah menerapkan upaya tersebut. Kini, mereka menawarkan konsep guna ulang untuk produk rumah tangga. Masyarakat pun dapat lebih mudah terlibat dalam praktik guna ulang ini.

Sejak tahun 2022, Bank Sampah GESIT menawarkan banyak produk rumah tangga isi ulang, seperti sabun mandi, sampo, sabun cuci piring, dan lain-lain. Dukungan terhadap praktik guna ulang ini juga datang dari salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG), yakni Unilever Indonesia. Mereka membuat program Unilever Refill atau U-Refill di beberapa bank sampah di Indonesia.

BACA JUGA: Bank Sampah Tekan Impor Sampah Plastik dan Kertas

Head of Division Environment & Sustainability Unilever Indonesia Foundation, Maya Tamimi mengatakan sistem guna ulang ini merupakan contoh penerapan ekonomi sirkuler. Penerapan tersebut mengedepankan pentingnya perilaku bijak sampah, khususnya penggunaan kembali dan daur ulang serta pengurangan penggunaan plastik.

“Di 817 titik gerai yang berpartisipasi, termasuk di bank sampah, konsumen dapat membeli beberapa produk tanpa kemasan. Mereka cukup membawa kemasan bekas atau kosong untuk mereka isi ulang dan membeli produk dengan harga yang lebih ekonomis,” ujar Maya di Jakarta, Senin (4/3).

Selama setahun beroperasi, U-Refill telah mengurangi penggunaan plastik sebanyak kurang lebih 6 ton atau lebih dari 91.000 liter produk yang terjual. U-Refill juga telah menjangkau kurang lebih 6.000 pelanggan. Sebanyak 30.000 masyarakat telah terpapar informasi tentang isi ulang dan berpotensi untuk berpartisipasi di masa depan.

Bank Sampah Induk GESIT menerapkan konsep guna ulang. Foto: Unilever

Sampah Plastik Mendominasi

Saat ini, Bank Sampah Induk GESIT memiliki 250 bank sampah anggota. Setiap harinya, Bank Sampah GESIT menerima berbagai macam jenis sampah dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan. Jenis sampah plastik masih mendominasi.

“Setiap bulannya sampah yang kami terima bisa berkisar mencapai 8 ton. Jika dikonversikan kurang lebih senilai Rp270 juta,” kata Direktur Bank Sampah Induk GESIK, Sri Endarwati.

Endar pun bercerita bahwa sampah telah mengubah hidup dirinya dan para pengurus bank sampah. Sebab, keuntungan yang mereka dapatkan sangat banyak.

“Kami bisa beramal, menjaga lingkungan, mempererat hubungan antar komunitas, hingga memperluas koneksi,” tambah Endar.

Bank Sampah Induk GESIT menerapkan konsep guna ulang. Foto: Unilever

KLHK Bakal Galakkan Aktor Ekonomi Sirkuler

Secara global, jumlah sampah plastik yang mencemari ekosistem laut diprediksi meningkat hampir tiga kali lipat pada 2040 apabila tidak ada upaya pencegahan. Kondisi ini pun terjadi di Indonesia yang menghasilkan 12,87 juta ton sampah plastik selama 2023. Sebanyak 408.885 ton di antaranya berakhir di lautan setiap tahun.

Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Vinda Damayanti Ansjar menegaskan saat ini pihaknya telah menetapkan berbagai target pengurangan sampah. Salah satunya dengan menggalakkan aktor-aktor penerapan ekonomi sirkuler yang terbukti mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

BACA JUGA: Atasi Timbulan Sampah 2.800 Ton Per Hari, Bekasi Dorong GRADASI

“Misalnya, saat ini sudah banyak bermunculan komunitas anak-anak muda dalam sociopreneur dan juga start up. Terkait tema HPSN 2024, kami percaya salah satu upaya agar sistem ekonomi sirkuler yang efektif adalah melalui bank sampah,” ujar Vinda.

Di samping itu, Indonesia telah memiliki kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Salah satunya adalah mewajibkan produsen untuk menyusun langkah-langkah untuk mengurangi sampah plastik.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Upaya pengurangan sampah oleh produsen terus berkembang demi mencapai Indonesia bersih tahun 2025. Sebagai produsen manufaktur, Unilever menggandeng Alner menargetkan membangun fasilitas isi ulang produk rumah tangga di 500 bank sampah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Alner, startup yang bermitra dengan Unilever menghadirkan kemasan guna ulang (reuse) minim sampah. Saat ini, keduanya pun telah berhasil membangun fasilitas isi ulang produk di 180 bank sampah yang tersebar di wilayah Jabodetabek.

Atas prakarsanya, Alner berhasil mendapatkan pendanaan hibah (grant) dari TRANSFORM. Hibah ini untuk mempercepat misi pencegahan penggunaan plastik sekali pakai, memperluas bisnis kemasan guna ulang, dan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan.

TRANSFORM adalah program yang Unilever global, The Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) – Inggris and EY selenggarakan. Program ini mendorong dampak berkelanjutan dan sosial dengan mendukung proyek-proyek inovatif di seluruh dunia.

Dengan pendanaan tersebut, Alner akan memperluas titik stasiun pengisian ulang di channel berbasis masyarakat dan perdagangan konvensional. Misalnya seperti toko kelontong dan bank sampah, sehingga lebih mudah masyarakat jangkau.

Direktur Alner, Bintang Ekananda mengatakan, inisiatif bersama TRANSFORM memberikan momentum besar bagi Alner untuk lebih meningkatkan dampaknya untuk masyarakat.

“Kesempatan ini memungkinkan kami untuk secara strategis mendorong pilihan akan produk sehari-hari yang dapat dikonsumsi sembari mengurangi sampah secara signifikan melalui guna ulang,” kata Bintang di Jakarta, Jumat, (28/7).

Melalui sistem ini, konsumen nantinya dapat mengisi ulang tiga produk Unilever di 500 titik yang mereka targetkan. Konsumen bisa menggunakan wadah sendiri atau wadah yang Alner siapkan di masing-masing titik.

Isi Ulang Dorong Praktik Berkelanjutan

Sebagai pelopor bisnis kemasan guna ulang di Indonesia, Alner bersama Unilever telah berhasil mendorong penerapan praktik berkelanjutan secara luas. Kemitraan ini telah berjalan selama tiga bulan dan berhasil mengurangi 300 kg sampah kemasan sekali pakai.

Dari inisiatif yang TRANSFORM danai ini, stasiun isi ulang (refill) yang terpilih adalah yang ada di channel perdagangan berbasis komunitas dan konvensional. Seperti toko serba ada (warung) dan bank sampah, menciptakan sistem yang dapat direplikasi dengan cepat dan dalam skala besar.

Menggunakan model ini, Unilever akan menjamin kualitas produk dalam sistem isi ulang ini agar kepercayaan konsumen tetap terjaga.

Unilever gandeng Alner dorong praktik isi ulang untuk kurangi sampah. Foto: Greeners/Dini Jembar Wardani

Berdayakan Komunitas Lokal

Kolaborasi Alner dan Unilever tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan. Tetapi juga bermanfaat bagi komunitas lokal yang ikut mengelola bank sampah. Khususnya dalam mensosialisasikan sistem isi ulang kepada masyarakat untuk lebih memahami hingga menerapkan inovasi ini.

Sebagai perusahaan yang berdedikasi mendorong konsumsi bertanggung jawab di Indonesia, Alner melalui program TRANSFORM berharap dapat berkolaborasi dengan lebih banyak instansi, komunitas, dan entitas.

Hal ini bertujuan untuk menunjukkan ke lebih banyak komunitas mengenai metode guna ulang sambil memberdayakan konsumsi bertanggung jawab yang akan memberi dampak bagi ekonomi sirkular.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2023 bertema “Beat Plastic Pollution” menjadi perhatian dunia dalam mengatasi sampah plastik. Hingga saat ini hampir semua kegiatan manusia berpotensi menimbulkan sampah.

Sampah plastik hingga kini masih menjadi masalah bagi lingkungan. Mengutip data World Bank, total sampah plastik yang ada di Bumi sebanyak 242 juta ton. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan pada tahun 2021 total sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta ton dan sebanyak 11,6 juta ton di antaranya merupakan sampah jenis plastik. Oleh karena itu, perlu penanganan serius sampah plastik. Sebab jenis sampah ini sulit terurai secara alami.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta juga terus menguatkan kolaborasi bersama masyarakat dan produsen guna mengurangi plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Sub Kelompok Perencanaan Lingkungan DLH DKI Jakarta, Rita Ningsih mengatakan, kegiatan manusia berpotensi menimbulkan penumpukan sampah.

“Hampir semua kegiatan manusia berpotensi menimbulkan sampah. Makanya ada beberapa regulasi yang Jakarta miliki untuk diterapkan dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya regulasi semua harus sepakat untuk berkolaborasi dari hulu sampai hilir,” kata Rita di Jakarta, Senin (5/6).

Saat ini, Jakarta sudah menerapkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan membangun bank sampah untuk mengurangi sampah di hulu. Kemudian DLH Jakarta juga melakukan proses pengolahan sampah dengan Refuse Derived Fuel (RDF).

Bank Sampah Salah Satu Solusi Terbaik

Mengatasi permasalahan plastik bukan lagi sekadar membuang sampah pada tempatnya. Namun, sudah semestinya masyarakat memilah dan mengolah sampah, khususnya plastik.

Menurut Rita, solusi terbaik dalam mengurangi sampah plastik saat ini yaitu dengan menciptakan bank sampah. Sebab, tempat ini dapat digunakan sebagai sarana dalam memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah.

“Regulasi pendukung agar sampah di hulu berkurang yaitu adanya bank sampah. Ini adalah cara yang terbaik,” ungkap Rita.

Hingga saat ini, jumlah bank sampah di Jakarta sebanyak 2.000 yang tersebar di berbagai titik lokasi. Kini masyarakat Jakarta pun mudah mengumpulkan sampah plastik ke bank sampah terdekat hingga memberikan sirkular ekonomi yang menguntungkan.

Sirkular ekonomi pengumpulan sampah plastik mencapai Rp 1 triliun selama tahun 2019-2020. Foto: Shutterstock

Peran Besar Produsen

Dalam menciptakan ekonomi sirkular, produsen juga memegang peranan penting. Sebagai penghasil produk yang dikemas oleh plastik, pemerintah meminta agar produsen bisa tanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KLHK P.75 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Head of Division Environment and Sustainability Unilever Indonesia, Maya Tamimi menerangkan plastik memiliki tempat tersendiri di dalam rantai ekonomi.

Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memiliki komitmen kuat untuk membangun planet yang lebih lestari.

Tahun 2022, Unilever Indonesia telah berhasil mengumpulkan dan memproses sebanyak 62.360 ton sampah plastik. Pencapaian ini membantu pengumpulan dan pemrosesan kemasan plastik lebih banyak dari yang dijual.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut kedatangan tim pesepeda Jelajah Bersih Negeri di Jakarta. Penyambutan ini bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 21 Februari 2023.

Ribuan pesepeda ini memulai perjalanan tur ini dari Bali pada 8 Februari lalu. Bali merupakan titik awal start tim lintasan jalur utara. Sedangkan tim selatan memulai startnya dari Yogyakarta. Tim Jelajah Bersih Negeri ini menyelesaikan perjalanan lebih dari 1.180,8 km hingga Jakarta.

Selama perjalanan, mereka singgah di sejumlah kota untuk menelusuri praktik baik pengelolaan sampah. Salah satunya mengunjungi bank sampah pertama di Indonesia yakni Gemah Ripah di Bantul, Yogyakarta.

Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK Rosa Vivien Ratnawati bersyukur tim pesepeda Jelajah Bersih Negeri 2023 tiba dengan selamat, sehat dan tak kurang suatu apa pun.

Ia menyebut, perwakilan enam pesepeda Jelajah Bersih Negeri tak sekadar bersepeda, tapi mempunyai peran penting untuk menggaungkan semangat pengelolaan sampah yang baik.

“Kita mengingat HPSN ini maka kita ingat tragedi yang sebetulnya menyakitkan. Sampah bisa mengakibatkan orang meninggal kalau kita lalai. Hari ini saya bersama 6 rekan Jelajah Bersih Negeri dari 8 Februari dari Denpasar dan tiba hari ini. Kehadiran mereka di sana untuk membawa misi bahwa hal ini harus disebarluaskan dan dipublikasikan di daerah lain,” katanya di kantor KLHK, Jakarta, Selasa (21/2).

Dirjen PSLB3 KLHK (tengah) menyambut tim Jelajah Bersih Negeri saat HPSN 2023. Foto: Greeners/Ramadani Wahyu

Tularkan Praktik Baik

Dari kegiatan ini akan ada video dokumenter para pesepeda saat mengunjungi berbagai tempat pengelolaan sampah di daerah. Hal ini menjadi modal mengampanyekan pengelolaan sampah ke daerah lainnya.

“Karena memang rencana ibu menteri memerintahkan kami untuk membangun “ibu kota kecamatan”. Mereplikasikan contoh-contoh (inspirasi pengelolaan sampah) yang mereka bawa dari Jelajah Bersih Negeri ini,” papar Vivien.

Misalnya pengelolaan sampah Kabupaten Kabupaten Banyumas dan Klungkung, Bali. Bentuknya bermacam-macam, ada rantai pengelolaan sampah. Saat sampah telah dipilah dari rumah maka akan dibawa ke collection sampah, baik bank sampah, TPS3R dan pusat daur ulang baru diolah.

“Untuk sampah yang bisa didaur ulang maka akan didaur ulang, tapi yang organik kita jadikan kompos, atau yang sampah sachet kita olah masuk ke RDF,” imbuhnya.

Apresiasi KLHK kepada tim Jelajah Bersih Negeri. Foto: Greeners/Ramadani Wahyu

Zero Waste Zero Emission

Vivien juga menyebut, HPSN 2023 tidak hanya fokus pada pengelolaan sampah terintegrasi saja. Akan tetapi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap lingkungan dan ekosistem pengendalian global, termasuk pengendalian perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satunya dengan pendekatan cara kerja ekonomi sirkular dan sampah menjadi sumber energi.

Tak hanya itu, HPSN 2023 ini juga memastikan akselerasi pengelolaan sampah. Sehingga rantai nilai dari pengelolaan sampah dapat meningkatkan upaya kesejahteraan masyarakat. Misi ini selaras dengan tema HPSN 2023 yakni Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Jelajah Bersih Negeri di HPSN 2023

Jelajah Bersih Negeri yang mendapat dukungan dari PT Pertamina, PT Solusi Bangun Indonesia, PT Semen Indonesia Group dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) menjadi perjalanan berharga para pesepeda.

Selama perjalanan touring, tim pesepeda tersebut terbagi menjadi dua jalur menuju Jakarta. Tim jalur utara melintasi Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Tuban, Indramayu, hingga Jakarta. Sementara tim selatan dari Yogyakarta, Purwokerto, Cilacap, Bandung, Depok, dan Jakarta.

Salah satu pesepeda, Muhammad Adam Yanuar Saleh mengatakan, kegiatan ini membuka mata masyarakat bahwa sampah tidak harus berakhir di tempat sampah.

“Tapi sesungguhnya dapat diolah kembali menjadi benda berguna. Saat ini sudah banyak usaha pengelolaan sampah yang pemda, swasta atau kelompok masyarakat bentuk, mulai dari skala kecil hingga besar,” kata dia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Melalui kampanye “Jelajah Bersih Negeri 2023” yakni aksi bersepeda dari Bali hingga Jakarta, KLHK ingin menggerakkan peran aktif seluruh pihak di setiap kota yang mereka kunjungi menjelang HPSN 2023.

Tur kampanye sepeda dari Bali hingga Jakarta ini merupakan rangkaian kegiatan menuju Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 pada 21 Februari mendatang. Baru-baru ini, rombongan pesepeda telah tiba di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Rombongan tersebut disambut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati.

Dalam sambutannya, Vivien menjelaskan peringatan HPSN 2023 bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Selain itu juga menumbuhkan partisipasi publik dalam upaya mencapai zero emisi melalui gerakan pilah sampah dari sumbernya.

“Keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pengelolaan sampah melalui multistakeholder perlu kita tingkatkan. Karena keberhasilan upaya pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi program baik pusat, daerah, dunia usaha dan masyarakat,” kata Vivien dalam keterangannya.

Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati. Foto: KLHK

Pengelolaan Sampah Tingkat Daerah

Aksi “Jelajah Bersih Negeri 2023” ini juga mendapat sambutan baik dari Bupati Indramayu Nina Agustina. Menurutnya persoalan sampah membutuhkan inovasi pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir.

“Kesuksesan pengelolaan sampah ini tidak bisa hanya dicapai oleh pemerintah saja. Melainkan membutuhkan peran seluruh stakeholder, mulai dari elemen masyarakat, BUMN, BUMD, dan korporasi agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan akhir,” ungkap Nina.

Nina menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyusun Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Hal ini juga mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017.

“Beberapa program tersebut antara lain pencanangan program Gerakan Masyarakat Memilah yang kita laksanakan secara masif. Termasuk memfasilitasi pembentukan bank sampah di seluruh desa,” jelasnya.

Jajaran KLHK berfoto bersama para pesepeda Jelajah Bersih Negeri. Foto: KLHK

Tur Jelajah Bersih Negeri Menuju HPSN 2023

Sebelumnya, aksi tur kampanye “Jelajah Bersih Negeri 2023” dimulai sejak 8 Februari di Bali dengan pelepasan rombongan pesepeda oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Tim pesepeda tersebut terbagi menjadi dua jalur menuju Jakarta. Tim jalur utara melintasi Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Tuban, Indramayu, hingga Jakarta. Sementara tim selatan dimulai dari Yogyakarta, Purwokerto, Cilacap, Bandung, Depok, dan Jakarta.

Sejak awal mula tur, tim Jelajah Bersih Negeri sudah mengunjungi lokasi-lokasi pemanfaatan rantai nilai pengelolaan sampah. Lokasinya antara lain Desa Penglipuran yang merupakan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Klungkung, Bali.

Selanjutnya memotret partisipasi publik di Muncar Banyuwangi, industri recycling plastik di Pasuruan, pengolahan sampah menjadi energi listrik di Benowo Surabaya. Lalu pengembangan refuse derived fuel (RDF) di PT Semen Indonesia Tuban, pengolahan sampah organik skala besar di Kudus, serta bank sampah binaan PT Pertamina di Indramayu.

Tim lain dari kampanye “Jelajah Bersih Negeri” telah berangkat dari Yogyakarta pada Selasa, 14 Februari. Wakil Bupati Bantul Joko Budi Purnomo dan Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina Soemiarno secara simbolis melepas tim sepeda jalur selatan ini. Mereka mengawali touring dari bank sampah pertama di Indonesia, yakni Bank Sampah Gemah Ripah.

Penulis: Zahra Shafira

Editor : Ari Rikin

Bekasi (Greeners) – Kabupaten Bekasi aktif mendorong Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (GRADASI) untuk mengatasi timbulan sampah di wilayahnya. Saat ini kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi overload. Luasan timbulan sampah mencapai 2 juta meter kubik setinggi 25 meter. Per harinya TPA ini mendapat limpahan sampah mencapai 2.800 ton.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong mengatakan, Pemerintah Bekasi telah mengupayakan berbagai cara menanggulangi permasalahan tersebut, Termasuk mengkolaborasikan pendekatan agama dalam penanganan sampah.

“Karena ini persoalan serius, status darurat sampah di Bekasi maka kami aktif mendorong gerakan GRADASI yang melibatkan unsur rumah ibadah dan komunitas di dalamnya,” katanya dalam acara GRADASI di Masjid Baitul Makmur, Bekasi, Rabu (14/9).

Tujuan gerakan ini, sambungnya tak sekadar mengurangi kapasitas sampah di Bekasi. Akan tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.

Senada dengannya, Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Resmiani menyatakan, jumlah penduduk di Jawa Barat sangat tinggi, yakni 49 juta jiwa. Kondisi ini memicu timbunan sampah yang perkiraannya mencapai 24.000 ton per hari dengan berbagai macam jenis sampah.

Namun sayangnya hanya sekitar 10-15 % sampah plastik yang bisa terdaur ulang. Sementara 60 -70 % terbuang ke TPA, serta 15-30 % belum terkelola dan bocor ke lingkungan. “Oleh karena itu perlu tindakan pencegahan penanganan sampah dari mulai hulu ke hilir,” ucapnya.

Tak hanya itu, perbaikan pengelolaan sampah juga turut berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca. “Mengacu dalam pemantauan evaluasi dan pelaporan RAD GRK th 2021 ternyata pengelolaan sampah melalui bank sampah telah menurunkan emisi GRK sebanyak 1.543 Ton CO2eq,” ungkapnya.

Resmiani menyebut, pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Oleh karena itu butuh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui GRADASI.

Cegah Kebocoran Sampah ke Laut

Mengusung tema “Kolaborasi Membangun Energi Kebaikan Menuju Indonesia Bersih dan Laut yang Berkelanjutan”, GRADASI bertujuan untuk menggerakkan masyarakat dan komunitas agama untuk mengurangi sampah. Selain itu juga menanamkan perubahan perilaku masyarakat sebagai salah satu cara dalam mengamalkan prinsip ajaran agama yaitu kebersihan.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL).

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, perubahan paradigma dan dukungan masyarakat tentang sampah penting dilakukan. Caranya dengan komunikasi untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran itu. Hal ini harapannya dapat menekan sampah plastik ke ekosistem laut.

“Dengan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah, diharapkan dapat menjadi suatu tindakan pencegahan agar sampah. Terutama sampah plastik, tidak bocor ke ekosistem laut,” kata Vivien.

Saat ini Indonesia telah berkomitmen mengurangi 70 % sampah plastik di laut di tahun 2025. Sementara sampai dengan tahun 2021 sudah berhasil mengurangi 28,5 % kebocoran sampah plastik ke laut dan masih menyisakan target pengurangan sebesar 41,5 %.

Untuk menangani masalah sampah laut tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut. Dalam Perpres tersebut, ada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yang terdiri atas 59 kegiatan dari 16 kementerian/lembaga. Tujuannya untuk mendukung pengurangan sampah di laut Indonesia yang Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) koordinasikan.

Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam acara GRADASI di Kabupaten Bekasi. Foto: Greeners/Ramadani Wahyu

GRADASI Targetkan Pengurangan Timbulan Sampah

GRADASI merupakan strategi pendekatan keagamaan dalam menggerakkan masyarakat dan komunitas agama untuk mengurangi sampah. Selain itu juga menanamkan perubahan perilaku masyarakat sebagai salah satu cara dalam mengamalkan prinsip ajaran agama yaitu kebersihan.

Vivien menyebut, banyaknya jumlah rumah ibadah di Indonesia membuat pendekatan agama memegang peranan penting membangun kesadaran masyarakat. “Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat yang beragama. Harapannya dapat menyentuh sisi religius dari masyarakat secara umum sehingga kesadaran akan permasalahan sampah semakin meningkat,” ucapnya.

Perwakilan dari 300 rumah ibadah, 100 bank sampah se-Kabupaten Bekasi juga turut hadir dalam acara hari ini. Hal ini merupakan sinergi yang baik untuk pengelolaan sampah di Indonesia melalui circular economy.

Saat ini timbulan sampah di TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi mencapai 2.800 ton/hari. Namun Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya mampu mengangkut 800 ton/hari. Jika 1 rumah ibadah GRADASI mampu mengelola sampah 1 ton/bulan, maka jika ada 500 rumah ibadah bisa berkontribusi mengelola sampah di Kabupaten Bekasi hingga 6.000 ton/tahun.

Targetnya, sebanyak 500 rumah ibadah di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi akan diberikan pelatihan tentang pengelolaan sampah dan penerapan GRADASI.

“Saya berharap, sampah-sampah yang sudah terpilah dan sudah bersih dari hasil sedekah sampah dapat dijadikan sebagai sumber bagi bank sampah. Lalu bank sampah pun dapat membagikan pengetahuannya untuk pemilahan sampah bernilai ekonomi bagi para pengurus rumah ibadah, sehingga dapat terwujudnya kolaborasi yang baik antar kedua gerakan yang luar biasa ini,” tutur Vivien.

Ia menambahkan, dengan adanya kolaborasi ini maka kesadaran masyarakat akan permasalahan sampah semakin meningkat dan dapat membawa perubahan signifikan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong bank sampah berperan dalam peningkatan penyerapan sampah plastik dan kertas sebagai pemenuhan bahan baku daur ulang dalam negeri. Dengan begitu harapannya, target Indonesia bebas dari sampah impor scrap kertas dan plastik tahun 2030 dapat tercapai.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), tahun 2022 Indonesia memiliki ketersediaan 15,6 % sampah plastik dan 12,2 % sampah kertas dari total keseluruhan sampah di Indonesia. Akan tetapi, penyerapan daur ulang baru di angka 45 % untuk sampah kertas dan 46 % untuk sampah plastik.

Direktur Jendral Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyatakan, bank sampah sangat berperan penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku daur ulang. Ini dilakukan agar Indonesia tak bergantung pada pasokan sampah kertas dan plastik impor.

“Saya meminta betul, kalau kita naikkan lagi sebesar 10 % kita baru bisa mandiri tak impor bahan baku daur ulang pada tahun 2030. Di sinilah peranan bank sampah,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bank Sampah Ke-7 secara virtual di Jakarta, Selasa (22/2).

Menurutnya, potensi sampah dari bank sampah sangat besar karena telah terjamin kebersihannya melalui proses pemilahan sebelumnya. Hanya saja, kendala utamanya terletak pada rantai distribusi sampah dari bank sampah unit, bank sampah induk serta stakeholder off taker (bulog persampahan) yang masih kurang.

Pelibatan stakeholder off taker sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bank sampah. Mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021, stakeholder off taker hanya akan mengambil sampah dari bank sampah induk.

“Kalau mengambil dari bank sampah unit pasti akan sulit. Oleh karena itu, kita dorong melalui Permen ini agar mereka (off taker) mengambil sampah melalui satu pintu, yaitu bank sampah induk,” ungkap Vivien.

Lepas Sampah Impor dan Bahan Daur Ulang 

Vivien kembali mengingatkan akan ketergantungan impor sampah bahan baku daur ulang Indonesia pada tahun 2019 terhadap luar negeri. Adapun sampah daur ulang yang Indonesia impor sejatinya hanya scrap kertas dan plastik. Tapi ternyata ada tambahan berupa limbah medis, limbah bahan berbahaya beracun (B3) yang jumlahnya besar dan justru mencemari lingkungan.

“Ini tentu mengganggu kedaulatan negara kita. Oleh karenanya kita berusaha memenuhi kebutuhan bahan baku daur ulang dari dalam negeri,” imbuhnya.

Di samping itu, Vivien meminta agar peranan bank sampah tak sekadar memastikan circular economy tapi juga turut serta berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini juga untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 sebesar 29 %.

“Bank sampah memiliki peranan besar terutama untuk memastikan sampah tak terbuang ke TPA, tapi memang dikelola sehingga berkontribusi pada penurunan emisi,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina menilai, pelibatan bank sampah dengan stakeholder off taker saat ini masih sangat terbatas. Penting, sambung Sinta untuk memastikan rantai keberadaan bank sampah inti dan unit di masing-masing wilayah sebelum akhirnya menghubungkannya ke stakeholder off taker.

Kebutuhan Plastik Nasional Capai 7 Juta Ton Per Tahun

Sementara itu Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia Christine Halim menyatakan, kebutuhan penduduk Indonesia akan plastik secara nasional mencapai 7 juta ton per tahun. Adapun bahan baku daur ulangnya yaitu 46 % atau 3,8 juta ton masih impor.

Sementara kebutuhan bahan baku industri plastik nasional saat ini 2,3 juta ton. Total pasokan lokalnya  1,5 juta ton dan impor 767.000. “Harapan kami kebutuhan impor ini bisa turun terus seiring dengan pengumpulan sampah kita yang naik,” katanya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengungkapkan, saat ini terdapat 53 perusahaan industri kertas berbahan baku kertas daur ulang (KDU) di Indonesia berkapasitas produksi 9,2 juta ton.

Pada tahun 2021, kebutuhan total kertas daur ulang mencapai 6,8 juta ton. Rinciannya total pasokan lokal sebesar 3,41 juta ton dan impor sebesar 3,44 juta ton.

Perkuat Pemanfaatan Sampah Lokal

Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia Wilda Yanti menekankan pentingnya prioritas pemanfaatan sampah lokal sebelum impor dari luar negeri. Sampai saat ini pemenuhan sampah untuk daur ulang dari bank sampah masih sekitar 23 %. Penyebabnya banyak bank sampah yang belum terdaftar.

“Padahal target kita ada 514 untuk bank sampah induk. Sedangkan saat ini ada 200 bank sampah induk yang terdaftar,” imbuh Wilda.

Menurut Wilda saat ini masih belum ada kesatuan rantai distribusi antara sampah yang masyarakat hasilkan, bank sampah dan stakeholder off taker.

“Masih banyak masyarakat yang berpikir kalau bank sampah hanya mau mengambil sampah yang menghasilkan uang saja. Mindset seperti ini harus kita ubah,” ujar dia.

Bank sampah unit memiliki peran yang sangat strategis untuk mengedukasi agar masyarakat memilah sampah secara tepat. Untuk memotong rantai transportasi, pengumpulan bank sampah bisa bank sampah induk lakukan lalu menuju ke off taker.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Di tahun 2030, Indonesia menargetkan mengurangi emisi sebesar 29 % atau setara dengan 800 juta ton CO2 e. Guna mewujudkan komitmen tersebut, pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat melalui Program Kampung Iklim (Proklim) terus didorong.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Emma Rachmawaty mengatakan, kampung iklim terbangun atas kesadaran dan inisiatif masyarakat. Kesadaran itu untuk membangun ketahanan iklim dalam negeri. 

“Sehingga peranan pemerintah, kementerian/lembaga dan dunia sangat penting untuk terus memperkuat kelembagaan mereka,” katanya dalam Webinar Pengembangan Proklim dalam Konteks Perhutanan Sosial melalui Upaya Kelola Sampah yang Komprehensif, baru-baru ini.

Sejak pemerintah luncurkan pada 2011 lalu, Proklim telah memiliki payung hukum pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim. Kemudian Permen LHK Nomor 84 Tahun 2016 dan Permen LHK nomor 4 Tahun 2021.

Saat ini, terdapat 3.270 kampung iklim yang telah teregister dari 33 provinsi di Indonesia. KLHK telah menargetkan pembangunan sebanyak 20.000 kampung iklim pada tahun 2024 nanti.

Emma menyebut, fokus Proklim menyasar mitigasi pengelolaan limbah, energi, pertanian dan kehutanan. Empat sektor tersebut turut menyumbang emisi GRK. Sektor yang paling besar menyumpang emisi GRK yaitu sektor kehutanan, yakni 17,2 %. Lalu energi sebesar 11 %. Sementara limbah (termasuk di dalamnya sampah) berkontribusi sebesar 0,3 % atau setara dengan 11,3 juta ton CO2e.

Kendati demikian, pengelolaan limbah yang tepat juga sangat penting guna memastikan penurunan emisi GRK. Dari sebanyak 11,3 juta ton CO2e yang dihasilkan, 8 jutanya berasal dari sampah. “Itulah kenapa kita genjot pengelolaan sampah pada masyarakat tapak, khususnya di kampung iklim,” imbuhnya.

Kampung Iklim Lakukan Pemilahan dan Daur Ulang Sampah

Beberapa kegiatan dalam pengelolaan sampah di kampung iklim mulai dari pemilahan sampah, pengomposan, hingga daur ulang sampah dan pemanfaatan sampah anorganik. Pemanfaatan energi baru terbarukan yang bersifat sederhana juga bisa mereka lakukan melalui biogas, solar sel, mikrohidro. Hingga pemanfaatan kulkas alam penghemat energi listrik. Dalam sektor pertanian, masyarakat bisa mulai meniadakan kegiatan membakar jerami hingga pemanfaatan pupuk kompos.

Kendati secara sederhana, Emma memastikan penghitungan penurunan emisi GRK sesuai standar ilmiah. Yakni mengacu pada pedoman inventarisasi GRK yang panel antarpemerintah tentang perubahan iklim (IPCC) keluarkan.

Cara penghitungannya misalnya ketika melakukan penanaman atau reboisasi, akan terinventarisasi berapa besar kemampuan tanaman menyerap karbon. Jika alih fungsi lahan dan penebangan terus terjadi maka emisi yang ada pun semakin tinggi.

Begitu pula di sektor sampah, saat ada pembakaran sampah berapa emisi yang keluar jika dibandingkan dengan sampah masyarakat jadikan menjadi kompos.

Berdasarkan peta sebaran penurunan emisi GRK proklim tahun 2015-2021 Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim wilayah-wilayah di Indonesia telah menunjukkan penurunan emisi. Misalnya, 36 titik lokasi kampung iklim di Kalimantan Timur telah menurunkan 66.565.17 ton CO2e. Lalu 130 titik lokasi kampung iklim di Jawa Timur telah menurunkan 259.096.01 ton CO2e.

Selanjutnya 50 titik kampung iklim di Jambi telah menurunkan sebanyak 24.375.5 ton CO2e. Ada pula 56 titik lokasi kampung iklim di Aceh telah menurunkan sebanyak 74.399.19 ton CO2e.

Pemilahan dan daur ulang sampah akan kampung iklim genjot untuk mempercepat target pengurangan emisi karbon di Indonesia. Foto: Shutterstock

Gaya Hidup Minim Sampah

Sementara itu Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar menyatakan, kampung iklim selain memastikan gaya hidup minim sampah juga dapat membangun bank sampah.

Ia menegaskan, keberadaan bank sampah sangat penting untuk memastikan sampah terpilah bisa masyarakat bawa ke mitra daur ulang untuk kemudian menghasilkan produk daur ulang. “Minimal satu kampung iklim ada satu bank sampah ini sudah sangat cukup,” kata Novrizal.

Selanjutnya, mereka bisa melakukan pemanfaatan sampah organik berbasis biokonversi black soldier fly (maggot). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan sistem agro pangan dan solusi sampah organik. Maggot mengandung protein tinggi untuk menjadi pakan ternak unggas dan ikan . Selain itu, pupuknya dapat masyarakat manfaatkan untuk kebun dan pertanian.

“Kampung iklim umumnya di desa-desa dan sangat memungkinkan untuk pemanfaatan maggot ini. Kalau bisa punya maggot, satu ton saja sampah per hari bisa diolah itu bisa menurunkan 400 ton CO2e per tahun. Kalau ada 20.000 atau 1-2 ton setahun bisa 15-16 juta ton CO2 e yang diturunkan,” pungkasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Berbagai upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lakukan untuk memastikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Salah satunya melalui pemecahan struktur kelembagaan direktur. Direktorat Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya Beracun KLHK, kini memiliki Direktur Pengurangan Sampah dan Direktur Penanganan Sampah.

Kedua peran ini hadir menyusul penerbitan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. Pemisahan dua direktur tersebut juga KLHK fokuskan untuk mencapai menargetkan 100 % pengelolaan sampah. Yakni pengurangan sebesar 30 % dan penanganan sebesar 70 %. Pengelolaan sampah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas).

Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar mengatakan, persoalan sampah harus ditangani secara multidimensi dari hulu ke hilir menyusul kompleksnya masalah sampah yang ada. “Persoalan sampah ini masih sangat berat. Maka dua sisi yaitu dari pengurangan dan penanganan ini perlu percepatan. Perlu size lebih besar sehingga target Jakstranas tahun 2025 ini bisa kita kejar,” katanya kepada Greeners, Kamis (17/2).

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian pengurangan sampah tahun 2019 mencapai 13,27 %. Selanjutnya pada tahun 2020 mencapai 14,17 % dan pada tahun 2021 mencapai 14,60 %.

Sementara, untuk penanganan sampah tahun 2019 yaitu sebesar 43,72 %. Pada tahun 2020 mencapai 46,31 %. Selanjutnya, pada tahun 2021 mencapai 49,64 %. Jumlah sampah terkelola tahun 2021 sebanyak 64,24 %.

Sejumlah Indikator Kunci Pengurangan Sampah

Lebih lanjut Novrizal menjelaskan, dalam pengurangan sampah beberapa indikator kunci yakni pembatasan timbulan sampah, peningkatan sampah yang terdaur ulang di sumber sampah, serta peningkatan sampah yang termanfaatkan kembali di sumber sampah.

Sementara indikator penanganan sampah terletak pada peningkatan pemilihan sampah, penurunan jumlah sampah yang diangkut pada pemrosesan akhir. Selain itu ada pula peningkatan jumlah sampah yang terangkut ke pusat pengolahan sampah, serta peningkatan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku.

“Pengurangan sampah itu bagian hulunya, misalnya subjeknya ada pada produsen yang menghasilkan barang-barang, packaging, lalu konsumen masyarakat. Tapi kalau penanganan itu berkaitan dengan stakeholder pemerintah daerah,” ucapnya.

Menurut Novrizal, persoalan struktural paling mendasar pada stakeholder pemerintah daerah yaitu soal kewenangan dan alokasi anggaran. Terlebih menyusul aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah wajib menjamin pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, pandemi Covid-19, sambungnya juga menjadi pemicu rekofusing anggaran ke penanganan Covid-19. Sehingga hampir rata-rata di banyak pemerintah daerah alokasi anggarannya kurang memadai.

Namun, berbagai upaya struktural dilakukan untuk memastikan penanganan sampah di pemerintah daerah. Misalnya, dengan penerbitan Permendagri No 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Retribusi Pengelolaan Sampah.

Novrizal menilai hadirnya peraturan tersebut daerah memiliki kewenangan dan cara yang lebih bijak untuk menentukan tarif retribusi. “Jadi bukan suka-suka saja retribusinya. Itu menjadi backbone dalam pengelolaan sampah di daerah,” ujar dia.

Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar. Foto: Instagram Ditjen PSLB3 KLHK

Gandeng Swasta Dalam Penanganan Sampah

Upaya lainnya dalam penanganan sampah yaitu mendorong pemerintah daerah untuk bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta agar sampah terkelola dengan baik. Dua tugas utama pemerintah daerah yakni menjadi regulator sekaligus operator dirasa kurang bisa mencapai target yang optimal.

“Rencana kita nanti mau pisah, sehingga muncul nanti opsi operator pengelolaan sampah dalam bentuk badan layanan umum daerah (BLUD) yang lebih lincah bergerak, regulator tetap pada dinas,” papar Novrizal.

Pemerintah juga mendorong agar terciptanya ekosistem industrialisasi dalam pengelolaan sampah. Misalnya, Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo, Surabaya yang akan menjadi pilot project nasional.

PSEL tersebut memanfaatkan sampah melalui dump truck dan kemudian memasukan sampah itu ke dalam mesin turbin untuk proses menghasilkan listrik. Sekitar 600 ton sampah bisa menghasilkan energi listrik sebesar 2 megawatt per harinya.

Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina. Foto: Instagram PSLB3 KLHK

Pengurangan Sampah dari 3R Hingga Sirkular Ekonomi

Sementara itu Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina menyatakan, fokus agenda prioritas pengurangan sampah meliputi penerapan prinsip sirkular ekonomi, edukasi masyarakat melalui penerapan reduce, reuse dan recycle (3R) pada tingkat tapak. Masyarakat maupun dunia usaha serta penerapan tanggung jawab produsen dan program bank sampah juga menjadi salah satu fokusnya.

“Sementara untuk program kerjanya lebih kepada tata laksana produsen. Memastikan penguatan ekonomi sirkular dalam pengurangan sampah serta penguatan aspek sosio kultural masyarakat,” ungkapnya.

Hal krusial yang perlu mendapat perhatian yaitu memastikan ekonomi sirkular melalui daur ulang sampah plastik dan kertas. Selama ini, sambung Sinta persebaran industri daur ulang belum merata di semua wilayah. Hampir 90 % pabrik daur ulang terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, optimalisasi peranan bank sampah perlu pemerintah genjot melalui sistem pengumpulan sampah daur ulang dari segi kualitas dan kuantitas.

Saat ini perkembangan bank sampah di Indonesia meningkat secara signifikan. Pada tahun 2019 terdapat 8.434 bank sampah, sedangkan pada 2020 terdapat 11.530 bank sampah. Sementara itu, jumlah nasabah bank sampah pada tahun 2019 yaitu 259.229. Sedangkan pada 2020 meningkat mencapai 419.204.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Nilai sirkular ekonomi pengumpulan sampah plastik mencapai Rp 1 triliun selama tahun 2019-2020. Konsep berkelanjutan dari sirkular ekonomi ini bisa menambah nilai ekonomi sekaligus mengurangi beban lingkungan.

Selain itu sirkular ekonomi juga bisa menciptakan lapangan kerja, berkontribusi pada pembangunan sekaligus mengatasi perubahan iklim.

Saat ini pemerintah gencar menerapkan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Salah satu implementasinya dengan mendorong sampah dan daur ulang limbah B3. Selain daur ulang juga menjadi sumber daya proses produksi, baik bahan baku atau pun energi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, di sektor hulu, penerapan ekonomi sirkular melalui pengurangan sampah oleh produsen. Jenis produsennya meliputi manufaktur, ritel, serta jasa makanan dan minuman. Target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30 % pada akhir tahun 2029.

“Yang menjadi perhatian pengelolaan sampah di sektor hulu ada dua yaitu pertama kita sebagai individu dan bagian masyarakat. Sekarang bukan zamannya lagi ungkapan jangan membuang sampah sembarangan, tetapi mari kita pilah sampah dari rumah,” katanya dalam refleksi akhir tahun 2021 KLHK di Jakarta, Rabu (22/12).

Selain itu lanjut Vivien, produsen pun KLHK dorong untuk tidak menghasilkan kemasan atau produk sekali pakai. Produsen juga berkewajiban untuk membatasi timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali.

Secara nasional, indeks kinerja pengelolaan sampah masih relatif kurang. Baru delapan kabupaten/kota yang termasuk kategori baik dalam pengelolaan sampah.

“Dari gambaran secara nasional, capaian pengurangan sampah tahun 2020, timbulan sampahnya itu 67,8 juta ton. Dari target 22 %, tercapai 14,17 %,” ungkapnya.

Tetapi dibanding dari tahun 2015-2018 yang berada di kisaran 1,7-2,7 %. Sedangkan angka pengurangan di 2019 sebesar 13,27 %. Tahun 2020 ini meningkat dengan masifnya pemilahan, daur ulang dan bank sampah di seluruh Indonesia.

Sinergi Hulu Hilir Dorong Sirkular Ekonomi Sampah

Dalam refleksi akhir tahun tersebut, Vivien menyebut, capaian kinerja ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah meliputi bagian hulu, hilir, komunitas, wilayah, hingga nasional.

Sementara, capaian kinerja ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 meliputi beberapa aspek yaitu pelayanan perizinan, implementasi pemanfaatan limbah B3, pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dan pemanfaatan limbah non B3.

Vivien mengungkapkan, kontribusi Rp 1 triliun dari sirkular ekonomi dari pengumpulan sampah plastik ini diperoleh melalui bank sampah, TPS 3R, TPST, Pusat Daur Ulang (PDU) dan sektor informal (pemulung, pelapak). Selain itu berasal pula dari sosial entrepreneur dengan asumsi harga 1 kg plastik Rp 2.400 per kg.

Dari pengumpulan sampah kertas, sirkular ekonomi yang terkumpul lebih besar lagi. Mencapai Rp 7,3 triliun dengan asumsi harga 1 kg kertas Rp 3.500 per kg.

Sementara itu, dengan potensi timbulan nasional sekitar 100.000 ton per hari, sampah organik juga menjanjikan potensi nilai ekonomi yang tinggi. Khususnya menggunakan metode black soldier fly (BSF). Metode ini menghasilkan maggot, dengan potensi sampah terkelola 15.000 ton per hari. Potensi nilai ekonomi per harinya sekitar Rp 225-300 miliar.

Selain maggot, metode ini menghasilkan pupuk cair dengan potensi sampah terkelola 30.000 ton per hari. Potensi nilai ekonominya per hari sekitar Rp 15 miliar.

“Sirkular ekonomi juga menumbuhkan sosial preneur dalam pengelolaan sampah. Saat ini ada 28 sosial preneur. Biasanya terdiri dari anak muda. Mereka membuat aplikasi untuk menjemput sampah terpilah dari rumah dan mereka membelinya,” tutur Vivien.

Sirkular ekonomi pengumpulan sampah plastik mencapai Rp 1 triliun selama tahun 2019-2020. Foto: Shutterstock

KLHK Bangun Pusat Daur Ulang

Di hilir, KLHK membantu fasilitasi sarana dan pengelolaan sampah yang mendukung ekonomi sirkular. KLHK membangun PDU di Kota Metro Lampung, dengan kapasitas terpasang 3.600 ton/tahun. Fasilitas ini memberikan potensi nilai ekonomi sekitar Rp 5,7 miliar per tahun dari sampah daur ulang dan sampah organik. Tempat ini juga dapat berfungsi sebagai lokasi eduwisata.

Berikutnya, nilai ekonomi sirkular diperoleh dari fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Benowo Surabaya misalnya.
Dengan nilai investasi Rp 2,5 triliun dan kapasitas pengolahan sampah 1.000 ton per hari, fasilitas ini mempunyai potensi listrik 10 MW dan potensi pendapatan total Rp 260 miliar per tahun.

Ada juga nilai ekonomi sirkular dari refuse derived fuel (RDF) di Cilacap. Dengan nilai investasi Rp 85 miliar dan kapasitas pengolahan sampah 200 ton per hari, memberikan potensi nilai ekonomi Rp 10,95 miliar per tahun.

Sementara itu, nilai ekonomi bruto dari pemanfaatan limbah B3 dan non B3 tahun 2021 dari manufaktur, agroindustri, pertambangan energi dan migas, serta prasarana mencapai Rp 21 triliun. Angka ini diperoleh dari 8.935 perusahaan yang melaporan kegiatannya melalui aplikasi SIRAJA.

Sementara, total nilai ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan limbah B3 dan tanah terkontaminasi limbah B3 mencapai Rp 32 miliar.

Penulis : Sol

Jakarta (Greeners) – Sebagian besar kota dan kabupaten di Indonesia masih berkutat pada masalah sampah, salah satunya Bandung Raya. Berbagai komunitas penggiat lingkungan pun mendorong pemilahan sampah dari sumbernya.

Sampah di Bandung Raya saat ini masih menumpuk. Salah satu penyebabnya karena tempat pemrosesan akhir (TPA) Sarimukti yang menampung sampah kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sempat tidak bisa beroperasi. Hal ini terjadi karena pengelolaan sampah masih sentralisasi.

Sebagai alternatif, penggiat lingkungan mendorong pengelolaan sampah secara desentralisasi atau lakukan pengelolaan dari sumbernya.

Pengelola Bank Sampah Bersinar, Fei Febrina Nababan mengatakan, bank sampah punya peran pemilahan dan pengelolaan sampah. Ia menambahkan, Bank Sampah Bersinar sudah memberikan layanan edukasi, inovasi dan jasa pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sudah lebih dari 1.000 lokasi RT/RW, komunitas dan sekolah serta institusi mendapat edukasi.

“Bank sampah ini sudah memiliki 11.000 nasabah yang tersebar di 312 unit bank sampah di Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat,” katanya dalam diskusi daring bertajuk Utamakan Pengelolaan Sampah di Sumber-Hambatan Kendala dan Peluang di Bandung, akhir pekan lalu.

Aktivitas masyarakat setor sampah terpilahnya ke Bank Sampah Bersinar Bandung. Foto: Shutterstock

Gaya Hidup Pilah dan Kurangi Sampah

Dalam diskusi daring ini pun mengemuka perlunya upaya mengurangi sampah dari sumbernya. Hal yang dapat rumah tangga lakukan dengan mengurangi sampah, penggunaan kantong plastik, sedotan plastik, mengganti tisu dengan sapu tangan. Selain itu juga perlu menggunakan sistem isi ulang, membawa kantong belanja, memakai tumbler dan habiskan makanan yang masyarakat konsumsi.

Selain rumah tangga dan kawasan permukiman lanjutnya, kantor pemerintahan dan kawasan komersial juga perlu menerapkan pemilahan sampah. Bahkan sebagai langkah cepat pengurangan beban sampah serta pemilahan dan pengolahan sampah organik, anorganik di Sarimukti dengan memaksimalkan penanganan sampah organik di dalam kota Bandung.

Untuk mengoptimalkan langkah tersebut, perlu penguatan peraturan daerah, peraturan walikota di kawasan komersial. Dengan adanya penguatan aturan ini ada langkah percepatan pengelolaan dan menyelesaikan timbulan sampah. Oleh sebab itu, dukungan kesiapan anggaran juga sangat perlu.

Penggiat Paguyuban Magot Nusantara M Ardhi El Meidian mengungkapkan, organisasi dan instansi pemerintahan harus menjadi contoh masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah.

Sampah organisasi adalah barang yang sudah tidak terpakai yang kemudian pemilik buang. Sementara itu, sampah organik masih bisa terpakai dengan prosedur yang benar. “Langkah-langkah sederhana ini memberikan contoh kepada masyarakat,” ungkap Ardhi.

Pengelolaan sampah dapur di level rumah tangga akan mengurangi beban tempat memrosesan akhir. Menurutnya ada tiga jenis sampah pertama, sisa makanan dan tumbuhan. Kedua, sampah kaleng, kertas dan botol plastik. Ketiga sampah lainnya di luar jenis tersebut.

“Jenis sampah pertama bisa melakukan sedekah sampah organik kepada alam dan sedekah sampah organik untuk biogas. Hal tersebut bisa dilakukan di halaman rumah atau dapat secara umum (komunal),” ungkapnya.

Pengamat pengelolaan sampah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Enri Damanhuri menyebut, sampah dapur menjadi “biang kerok” karena bisa menimbulkan bau dan mengundang lalat.

Sementara itu tambahnya jenis sampah plastik, kaleng dan sejenisnya bisa terolah di bank sampah. Lalu bisa pula lewat sekedah sampah dan recycle serta upcycle.

Selanjutnya, barulah sampah yang terkelola petugas, mereka angkut untuk masuk ke tempat pemrosesan akhir sehingga dapat dimanfaatkan menjadi energi.

Penulis : Ihya Afayat

Jakarta (Greeners) – Coca-Cola Indonesia mengajak para konsumennya untuk mendaur ulang botol plastik melalui pesan ‘Recycle Me’. Pesan tersebut termuat pada setiap label kemasan dari semua brand dan produknya. Program ‘Recycle Me’ merupakan salah satu upaya Coca-Cola dalam mengatasi isu limbah kemasan di kawasan Asia Tenggara.

Director of Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia Triyono Prijosoesilo mengatakan, Coca-Cola ingin menggunakan kekuatan brand produknya untuk mendorong banyak orang mendaur ulang dan membantu memberikan kehidupan kedua bagi kemasan bekas pakai.

“Setelah menikmati produk minuman kami, Anda dapat membantu mengumpulkan dan mendaur ulang botolnya,” kata Triyono dalam keterangannya, baru-baru ini.

Melalui program ini lanjutnya, Coca-Cola berusaha menciptakan dunia bebas sampah atau “world without waste”. Tujuan utama dari “world without waste” ini yaitu membantu mengumpulkan dan mendaur ulang setiap botol atau kaleng yang terjual secara global pada tahun 2030.

Selain itu juga Coca-Cola akan memastikan 100% kemasannya dapat terdaur ulang pada tahun 2025 dan menggunakan setidaknya 50% bahan daur ulang dalam kemasannya pada tahun 2030.

Ia menambahkan, seperti kebanyakan masyarakat pada umumnya, Coca-Cola ingin mencegah kemasan minuman menjadi sampah. Jenis kemasan plastik PET memiliki nilai tinggi serta dapat masuk proses daur ulang menjadi kemasan baru atau barang berharga lainnya.

“Upaya ini merupakan sebuah prioritas dan kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi bersama dengan para mitra kami,” paparnya.

Kirim Sampah Botol Plastik Dapat Pulsa

Dalam program ‘Recycle Me’ ini, Coca-Cola bekerja sama dengan Waste4Change sebagai mitra pengumpulan sampah botol plastik tersebut. Pertama, konsumen mengumpulkan, memilah dan mengirimkan botol plastik PET atau kaleng bekas pakai ke bank sampah Waste4Change terdekat. Kemasan yang terkumpul akan masuk proses daur ulang dan segera berubah menjadi barang bermanfaat lainnya.

Managing Director Waste4Change Mohamad Bijaksana Junerosano mengapresiasi komitmen Coca-Cola mengumpulkan kemasan bekas pakai secara berkelanjutan. Selain itu, upaya daur ulang demi meningkatkan pengelolaan limbah yang lebih baik.

“Kami menyambut baik langkah mereka untuk mengimbau dan memfasilitasi para konsumen untuk mendaur ulang botol plastik PET dan kaleng bekas pakai, serta tidak membuang sampah sembarangan,” ucapnya.

Program ‘Recycle Me’ akan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari 28 Oktober hingga 31 Desember 2021. Melalui program ini, Coca-Cola mengajak konsumen untuk mengirimkan enam botol plastik PET atau enam kaleng bekas pakai dari berbagai produk Coca-Cola ke 16 bank sampah yang tersedia di wilayah DKI Jakarta.

Bagi 1.000 konsumen pertama yang berpartisipasi akan mendapatkan subsidi ongkos kirim hingga maksimal Rp 25.000. Selain itu, konsumen berkesempatan meraih poin reward yang dapat mereka tukar dengan pulsa telepon, token listrik dan e-wallet senilai maksimal Rp 25.000 di beragam merchant yang tersedia. Ketahui informasi lebih lanjut mengenai program ‘Recycle Me’ di https://recycleme.coca-cola.co.id/.

Penulis : Fitri Annisa

Magelang (Greeners) – Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup mengoptimalkan pengelolaan sampah di kawasan wisata Candi Borobudur dengan membentuk dan memanfaatkan bank sampah.

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, Urip Raharto mengatakan penanganan sampah di kawasan Borobudur dilakukan di 20 desa melalui pembentukan Bank Sampah Sektoral.

Bank Sampah di Kabupaten Magelang terdiri dari Bank Sampah Unit di tingkat dusun, Bank Sampah Sektoral di wilayah desa, dan Bank Sampah Induk di Kecamatan. Saat ini telah dibangun 40 Bank Sampah Unit di Borobudur dengan target mencapai 150 unit pada 2021.

Urip mengatakan tahun ini akan dibangun 12 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS-3R). “Nantinya akan sinergi antara Bank Sampah Sektoral dengan TPS-3R berbasis masyarakat. Tahun selanjutnya akan ditambah 8 unit TPS-3R sehingga menjadi 20 unit di seluruh desa wilayah Borobudur,” ujarnya, Selasa, (11/3/2020).

DLH Kabupaten Magelang mendorong pelaksanaan program TPS-3R dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan secara berkala di samping menggencarkan pemanfaatannya. Pada 2019 jumlah bank sampah di Kabupaten Magelang mencapai 667 unit dengan target 1.000 unit pada tahun ini.

Baca juga: HPSN 2020: Mencermati Penanganan Sampah Borobudur

Sementara, sampah yang dihasilkan dari kawasan wisata Candi Borobudur akan dikoordinasikan dengan Bank Sampah Induk sehingga limpahan sampah dapat tertangani. Hal tersebut, kata Urip, bakal dituangkan dalam nota kesepahaman antara Pemkab Magelang dengan PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko di 2020.

Bank Sampah dinilai masih berfungsi untuk mengurangi volume sampah yang bakal bermuara ke hulu atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Optimalisasi pengelolaan sampah akan dilakukan melalui sinergi TPS-3R yang dibangun di tiap desa. “Ada TPS-3R berbasis masyarakat yang akan mengolah sampah yang bisa dimanfaatkan. Untuk sampah organik akan diolah menjadi kompos, sisanya yang tidak terolah akan diproses di TPA,” ucap Urip.

Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini diharapkan menjadi pendorong terbentuknya bank sampah. Sejalan dengan itu, DLH Kabupaten Magelang juga berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar terlibat dalam mengelola sampah di tingkat desa.

“Pada HPSN di Borobudur, ada 21 fasilitator Bank Sampah Kecamatan se-Kabupaten Magelang siap mendeklarasikan “Kabupaten Magelang Bebas Sampah”. Ini langkah berani dan harus membangkitkan kesadaran lingkungan,” kata Urip.

Rangkaian HPSN di Kawasan Borobudur menjadi momentum untuk mewujudkan Kabupaten Magelang Bersih, Maju, dan Sejahtera. “Pengelolaan sampah sebenarnya pada 2017 melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2017 untuk membangun bank sampah, gerakannya terus positif sampai saat ini,” ujar Urip.

Pemkab juga mengajak masyarakat untuk mengelola sampah hingga ke pelosok wilayah. Saat ini, kata Urip, kepedulian terhadap penanganan sampah menunjukkan gejala positif. Menurutnya banyak pegiat di wilayah menanyakan upaya pengelolaan sampah lokal.

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, Urip Raharto. Foto: www.greeners.co/Pamuji Tri Nastiti

Infrastruktur Pendukung

Saat ini Kabupaten Magelang memiliki dua TPA, yakni di Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan dan Klegen, Kecamatan Grabag. Kapasitas penampungan keduanya dinilai sudah tidak memungkinkan sehingga perlu merintis perluasan lahan.

Menurut Urip, selain dua TPA, infrastruktur penampungan sampah juga didukung 27 Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan 24 TPS kontainer di 10 wilayah permukiman padat seperti Muntilan, Mungkid, dan Borobudur.

Penempatan TPS kontainer di permukiman padat ditekankan untuk menambah daya dukung penampungan yang bisa mereduksi sampah. “Kami mendorong 3R di lokasi itu, tetapi memang masih dalam tahap pembelajaran karena kebanyakan masih kumpul-angkut-buang, belum sepenuhnya melakukan pola 3R,” kata dia.

Total volume sampah di Kabupaten Magelang mencapai 600 ton per hari. Dengan jumlah penduduk 1,2 jiwa, artinya per orang menghasilkan 0,5 kilogram sampah. “Dengan memanfaatkan 3R, maka ada berkah di sana hingga rata-rata 20 persen dan 80 persen masih dibuang,” ucap Urip.

Sampah yang tak terolah antara lain styrofoam, popok bayi, dan pembalut. Diupayakan edukasi pengurangan penggunaan pembalut dan popok bayi dengan memanfaatkan bahan yang bisa dipakai ulang. “Dalam rangka reduce, masyarakat didorong untuk itu. Ini soal perilaku sehari-hari yang perlu didorong untuk berubah.”

Kendala Pengelolaan

Pengelolaan dan pengolahan sampah hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Ke depan, kegiatan pendidikan dan penyuluhan mengenai pengelolaan serta pengolahan sampah perlu dilakukan secara masif dan terstruktur. Pasalnya, isu sampah merupakan bagian dalam pembangunan peradaban yang perlu dilakukan terus-menerus dengan meyakinkan pentingnya pengelolaan lingkungan.

“Penyuluhan ke masyarakat kalau oleh pemerintah saja kurang optimal. Kami juga mengajak masyarakat, tokoh setempat, dan agama turut mengajak warga sadar sampah. Desa membangun dan membangun desa itu yang terus digencarkan,” kata Urip.

Prioritas lain seperti kelembagaan di tingkat wilayah perlu diperkuat. Menurut Urip, aparatur bisa mengajak dan menggerakkan warga untuk mengubah kebiasaan mengelola sampah. “Kalau kelembagaan belum kuat, meski ada infrastruktur, pemanfaatannya tidak maksimal. Selain itu, tanggung jawab untuk mengelola sampahnya sendiri,” ucapnya.

Pemkab Magelang saat ini dalam tahap studi kelayakan (feasibility study/FS) pembangunan lima unit TPS Terpadu skala kawasan. Jarak minimal yang ditetapkan sejauh 500 meter dari permukiman dengan satu unit TPA. Luas TPA minimal 5 hektar dengan syarat di sekitarnya terdapat TPST sehingga usia teknis tampungan lebih panjang.

“Untuk TPA sesuai FS sudah mencari lokasi yang minimal berjarak satu kilometer dari permukiman. Kami pernah mengajukan lokasi, tetapi terbentur Undang-Undang No. 81/2012 soal jarak itu. Jadi, saat ini kami kaji kembali dan masih menimbang-nimbang lokasinya” kata Urip.

Baca juga: Tantangan Menjaga Borobudur sebagai Destinasi Superprioritas

Sesuai Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) tercatat telah ada 21 provinsi dan 353 kabupaten/kota di Indonesia telah menyusun rencana pengelolaan sampah dengan target 100 persen pada 2025.

Sebelumnya, Sekretaris DLH Kabupaten Magelang Joko Sudibyo mengimbau masyarakat untuk memungut dan mengelola sampah dari tingkat dusun, desa, kecamatan, kawasan wisata, pasar, serta sekolah-sekolah dengan membentuk bank sampah.

Pemerintah Kabupaten Magelang berharap pengelolaan sampah bisa selesai di hulu. Bank Sampah Induk yang mendampingi dan membina Bank Sampah Sektoral selanjutnya dapat bersinergi dengan Bank Sampah Unit.

Adapun peringatan Hari Pilah Sampah Nasional (HPSN) 2020 yang direncanakan berlangsung di Borobudur, pada Minggu, 15 Maret 2020 ditunda. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, penanganan sampah di laut, dan pengelolaan sampah plastik di lima destinasi wisata prioritas.

Penulis: Pamuji Tri Nastiti

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Semarang (Greeners) – Warga Semarang mendeklarasikan kesiapannya dalam Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah (GNPSDR), Minggu (13/6/2019). Bertempat di Balai Kota Semarang, kegiatan ini turut dimeriahkan kehadiran sejumlah bank sampah dan komunitas peduli lingkungan.

Gerakan Pilah Sampah Dari Rumah merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menekankan pentingnya masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan sampah skala rumah tangga dengan cara memilah sejak dari rumah.

Kegiatan GNPSDR dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati dan jajaran Pemerintah Kota Semarang.

“Memang kami mendorong. Kenapa ada pemilihan, karena supaya bahan baku untuk daur ulang plastik, daur ulang kertas dan bahan-bahan daur ulang lainnya itu bisa mendapatkan yang bersih. Selama ini Indonesia untuk pengolah kertas daur ulang, itu 50% masih mengimpor dari luar negeri,” ungkap Vivien.

Dorongan tersebut ditanggapi positif oleh Pemerintah Kota Semarang. Wakil Walikota Semarang,  Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang biasa dipanggil Ita menyebut daerahnya masih harus berbenah dalam aspek pengelolaan sampah. Utamanya dalam menambah jumlah bank sampah di kota yang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah tersebut.

“Di Semarang ini alhamduillah sudah ada 86 bank sampah di kota semarang. Tetapi idealnya satu kelurahan satu bank sampah sehingga harus ada kerja keras dari Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menggerakan ini, masih kurang separuhnya lagi,” ungkapnya.

Kegiatan diawali dengan senam sehat. Foto : Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK

Ita juga melihat potensi ekonomi dari pengelolaan bank sampah. Ia menghimbau pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan bank sampah. 

Sejak diluncurkan 15 September 2019, Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah telah melaksanakan aktivasi di berbagai daerah. Semarang merupakan kota keempat, sebelumnya gerakan ini digelar di Jakarta, Bitung dan Mataram.

Untuk memperkuat gerakan, KLHK tengah menyiapkan surat edaran untuk pemerintah daerah tentang pemilahan sampah. Selain itu pemerintah daerah juga akan didorong membuat regulasi yang mempermudah masyarakat dalam memilah sampah.

“Kami akan membuat regulasi untuk pemilahan itu, macam-macam, satu kami akan meminta daerah untuk melakukan pemilahan secara regulasi. Yang kedua adalah simbol-simbol pemilahan supaya seragam,” terang Vivien.

Momentum Gerakan Pilah Sampah Dari Rumah di kota Semarang berdekatan dengan momentum politik pergantian kabinet pemerintahan. Meski begitu, Vivien berujar bahwa gerakan nasional yang masih seumur jagung ini akan tetap dilaksanakan kedepannya.

“Tetap, masih akan tetap dilakukan. Namanya sampah, pengolahan sampah itu tidak bisa hanya kami pemerintah, pemerintah daerah saja yang kerja tapi kesadaran masyarakat itu harus ditingkatkan. Kalau ibu walikota kita bilang harus cerewet,” pungkas Vivien.

Penulis : Mohammad Fariansyah