Jakarta (Greeners) – Meningkatnya antusiasme penyewa kios di Pasar Santa, Jakarta Selatan akhirnya berimbas pada kenaikan harga sewa yang ikut meroket. Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Santa, Dian Estey saat dihubungi Greeners mengatakan dalam situasi ini, hukum supply and demand berlaku disetiap industri, baik industri kreatif maupun industri mainstream. Namun, kenaikan harga sewa yang tinggi juga harus dipetimbangkan mengingat konsep awal Pasar Santa adalah ekonomi kreatif berbasis kerakyatan di mana semua keuntungan dirasakan bersama.

Dian mengaku sejak awal, dirinya bersama dengan pedagang lain berkeinginan untuk menjadikan Pasar Santa sebagai salah satu ruang publik alternatif di Jakarta yang menampung usaha kecil menengah (UKM) dan kegiatan kreatif lainnya. Bukan menjadikan Pasar Santa sebagai pasar eksklusif dimana orang-orang berduit diundang untuk mengekspansi para pedagang lama.

“Kami hanya ingin ada sebuah ruang publik di mana pedagang piringan hitam, pedagang sayur, kedai kopi, tukang jahit, pedagang lama, dan pedagang baru dapat menjalankan kegiatannya secara berdampingan,” tegasnya, Jakarta, Rabu (18/02).

Menurut Dian, selama tujuh tahun, baik Pengembang(Developer) maupun PD Pasar Jaya seolah tidak punya ide untuk menghidupkan potensi di pasar yang berlokasi di Jalan Cipaku I Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Namun sekarang, begitu Pasar Santa menjadi pusat perhatian dan permintaan penyewaan kios meningkat, para pemilik kios dan pengembang malah menaikkan harga sewa menjadi tidak masuk akal.

“Ada kios yang tadinya disewa dengan harga 2,5 juta pertahun tiba-tiba membengkak jadi 25 juta pertahunnya,” jelas Dian.

Akibat situasi ini, Perkumpulan Pedagang Pasar Santa mengeluarkan petisi yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Isi petisi tersebut antara lain meminta pihak PD Pasar Jaya untuk membeli kios-kios yang sekarang kepemilikannya masih ada di pihak pengembang untuk kemudian menyewakannya kepada pedagang dengan harga sewa yang wajar.

Lalu, tambahnya, untuk pihak penyewa yang sudah terikat kontrak sewa agar diberikan hak untuk memperbaharui masa sewanya sampai maksimal empat tahun ke depan meskipun status kepemilikan kios sudah berpindah tangan, kecuali pihak penyewa tidak melanjutkan masa sewa.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI), Abdullah Manshuri. Kepada Greeners ia mengaku menyesalkan langkah pengelolaan PD Pasar Jaya yang buruk dan tidak fleksibel.

“PD Pasar Jaya harus mengedepankan kekeluargaan dan gotong royong. Pedagang lama juga harus mendapatkan prioritas dan kemudahan serta kemurahan dalam menempati kios-kios yang masih kosong,” katanya.

Lebih lanjut Dian Estey mengatakan tuntutan untuk menurunkan harga sewa sudah disampaikan secara tertulis dan melalui dialog dengan Bambang Sugiarto selaku Kepala Pasar Santa, juga kepada Djangga Lubis, Direktur Utama PD Pasar Jaya. Namun, katanya, hingga kini solusi atas permasalahan ini belum diambil sementara semakin banyak pedagang yang masa sewanya akan berakhir dan berada dalam ketidakpastian.

Kepala Pasar Santa, Bambang Sugiarto saat dikonfirmasi oleh Greeners justru membantah isu kenaikan harga sewa kios yang dinilai memberatkan pedagang tersebut. Menurutnya, hingga saat ini masih belum ada pembahasan mengenai harga sewa karena batas kontrak sewa baru akan berakhir pada Agustus nanti.

“Enggak ada itu pedagang lama atau siapapun yang terancam tutup. Malahan bertambah kok pedagang yang di lantai bawah itu,” ujarnya.

Bambang menjelaskan bahwa Pasar Santa berdiri di atas tanah seluas 10.953 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 7.328 meter persegi. Pasar ini diisi 1.151 kios yang mana 291 kios dimiliki pengembang, sedangkan 860 kios adalah milik pribadi.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Gerakan Pungut Sampah yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah ditetapkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 169 Tahun 2014 tentang Gerakan Pungut Sampah.

Dengan adanya aturan tersebut, Basuki mengimbau kepada Kepala Badan, Wali Kota, Kepala Dinas, Bupati Kepulauan Seribu, Direktur RSUD, Kepala Satpol PP, Direktur Utama BUMD, Kepala Suku Dinas, Camat, dan Lurah untuk mengarahkan anak buahnya agar menjalankan Gerakan Pungut Sampah (GPS) setiap Jumat pagi.

“Kepala Sekolah SD, Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah SMA, Kepala Sekolah SMK, dan Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta juga diimbau untuk menjalankan Ingub ini,” ujar Basuki di Balaikota, Jakarta, Kamis (15/01).

Basuki mengungkapkan bahwa program GPS ini bertujuan untuk menggerakan para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar mau memungut sampah yang ada di lingkungannya dan mengajak serta warga sekitar untuk berpartisipasi.

Sebagai informasi, pada tanggal 22 November 2014 lalu, istri Gubernur DKI Jakarta, Veronica Tan, mensosialisasikan Gerakan Pungut Sampah saat membuka kegiatan “Jakarta Kinclong” di Taman Menteng, Jakarta Pusat.

Veronica menjelaskan bahwa kegiatan GPS akan dilaksanakan rutin setiap hari Jumat, mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB di lingkungan masing-masing. Kegiatan tersebut, kata dia, juga sudah dilakukan di kota Bandung dan terbukti disambut baik oleh warga dan membawa pengaruh positif.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Saptastri Ediningtyas Kusumadewi, menjelaskan, untuk mendukung gerakan ini, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan tempat sampah pilah di berbagai titik di Jakarta. Penyiapan tempat sampah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

“Untuk di Jakarta, kami mengatur tiga warna dan jenis sampah dalam pemilahan. Seperti, hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah anorganik, dan merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun rumah tangga,” jelasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya membatalkan rencana perluasan kawasan pelarangan melintas bagi sepeda motor di beberapa ruas jalan di Ibu Kota yang tadinya akan dilakukan pada 17 Januari mendatang.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, kebijakan perluasan larangan melintas tersebut baru akan dilakukan setelah sarana angkutan umum gratis sebagai kompensasi bagi warga telah memadai.

“Kita tidak ada perluasan larangan melintas lagi, namun kita tetap pastikan rute larangan yang sudah berjalan tetap berlangsung di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Hotel Indonesia,” terang pria yang akrab disapa Ahok ini saat di jumpai di Balaikota, Jakarta, Kamis (15/01).

Ahok mengungkapkan bahwa jumlah bus gratis yang baru bisa beroperasi hingga saat ini hanya berjumlah 15 armada, yakni 10 bus Transjakarta jenis single dan 5 unit bus tingkat. Untuk lima bus tingkat yang diperoleh dari sumbangan Tahir Foundation masih belum dapat dioperasikan dengan alasan masih dalam pengurusan administrasi.

Terkait dengan pernyataan Ahok, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martinus Sitompul menyatakan batas toleransi bagi pengendara motor yang melintas di sepanjang ruas Jalan MH Thamrin (Hotel Indonesia) hingga Jalan Medan Merdeka Barat akan dihapuskan pada tanggal 18 Januari 2015 mendatang.

Nantinya, jelas Martinus, terhitung sejak tanggal 18 tersebut, kepolisian akan memberikan sanksi berupa tilang bagi pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas di jalur yang dilarang bagi pemotor itu.

Saat ini, ia melanjutkan, pihak kepolisian bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melengkapi kawasan larangan melintas bagi sepeda motor tersebut dengan marka jalan sehingga pengendara motor dapat menghindari jalur tersebut.

“Untuk perluasan wilayah masih belum ada karena sejak awal Pemprov DKI Jakarta memang sudah berencana ingin menjadikan Jalan MH Thamrin sebagai ikon penerapan kebijakan ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta sempat melontarkan wacana perluasan larangan melintas bagi sepeda motor hingga ke kawasan Sudirman dan Semanggi. Hal ini dikarenakan uji coba pelarangan melintas sepeda motor di ruas jalan Medan Merdeka Barat hingga Thamrin pada Desember 2014 lalu dinilai efektif dan mampu meminimalisir kemacetan.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama mengaku bahwa ia tidak memiliki program baru jika dirinya resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Joko Widodo yang sudah resmi menjadi Presiden terpilih 2014-2019.

Saat dikonfirmasi, pria yang akrab disapa Ahok ini menyatakan tidak memiliki program kerja baru selain melanjutkan program kerja Gubernur DKI Joko Widodo. Ia juga menegaskan bahwa program yang diusung selama ini masih banyak yang belum berjalan dengan sempurna sehingga tidak perlu membuat program baru saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta nanti.

“Enggak deh, lanjutin program sekarang saja,” tegas Basuki, Jakarta, Senin (25/08).

Beberapa program kerja Joko Widodo-Basuki yang masih berjalan hingga saat ini, diantaranya adalah program pengendalian banjir, penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan monorail dan penyelesaian Jakarta Mass Rapid Transit (MRT), serta pemberlakuan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan Keputusan KPU yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum Presiden yang berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014 lalu, dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo untuk posisi Presiden Republik Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI.

Dengan adanya keputusan ini, secara otomatis Ahok menjalankan tugas sebagai Gubernur. Namun, ia baru resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta jika dirinya diusulkan oleh DPRD melalui Menteri Dalam Negeri dan ditujukan ke Presiden yang baru, dan Surat Keputusan (SK) mengenai pengangkatannya secara resmi diterbitkan.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Tingginya jumlah penduduk dan kepadatan pemukiman menjadi salah satu permasalahan di ibukota Jakarta. Maka untuk pemukiman kumuh dan padat penduduk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penataan wilayah dengan akan mengubah kawasan kumuh yang akan dibangun rumah susun (rusun) dan ruang terbuka hijau.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penataan kepadatan penduduk di kawasan kumuh sedang dilakukan. Rencananya, rumah-rumah yang tidak layak huni akan dibongkar, diganti dengan pembangunan rusun yang menjadi kewajiban 20 persen pengembang.

“Kawasan kumuh harus digantikan dengan rusun. Sehingga warga memiliki rumah yang layak huni. Tidak berupa gubuk reot lagi,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (19/6).

Selain mengubahnya menjadi lahan untuk rusun, lanjutnya, kawasan kumuh juga akan diubah menjadi lebih hijau. Sekitar 40 hingga 60 persen dari kawasan kumuh akan disulap menjadi taman interaktif atau ruang terbuka hijau.

“Kita akan bangun sekitar 40 hingga 60 persen jadi setengah RTH, setengah jadi taman. Jadi di rusun itu nanti ada taman atau RTH. Sehingga tampak lebih hijau, indah dan segar,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, jumlah rumah kumuh di ibu kota mengalami penurunan hingga 25 persen. Saat ini terdapat 309 RW kumuh di Jakarta. Sebelumnya, pada 2008, BPS mencatat 415 rumah kumuh.

Guna mendata rumah kumuh, BPS Jakarta mengukur sejumlah hal. Di antaranya indikator kerawanan terhadap kebakaran dan banjir, kondisi saluran air, kepadatan penduduk, penangkutan sampah, serta banyaknya genangan air.

Hasil penelitian tersebut turut pula menilai bahwa wilayah Jakarta Utara, merupakan kawasan paling kumuh. Di kawasan itu tercatat sebanyak 96 RW rumah kumuh.

Sedangkan penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta akan dilakukan Pemprov terhadap 360 kampung secara bertahap. Rencananya setiap tahun ada 100 kampung yang akan ditata dengan anggaran per kampung sebesar Rp30 miliar-Rp50 miliar.

Dalam penataan kawasan kampung dalam kawasan kumuh, masing-masing kampung akan mempunyai tematik tersendiri, sesuai dengan kekuatan lokalnya. Misalnya, seperti di Rawajati, Jaksel, akan dijadikan kampung herbal, karena di sana banyak sekali pengusaha herbal.

Lalu, akan dibangun kampung protein di Tegal Parang, sebab di kawasan tersebut terdapat industri tempe dan tahu. Selanjutnya, akan dibangun kampung platform atau kampung panggung di Manggarai, kampung shopping di Poncol, kampung kampus di Tomang, kampung backpacker di Kebon Sirih, kampung tekstil di Kebon Kacang, kampung ikan di Penjaringan, dan Kampung CBD di Tanah Abang.

Seluruh kampung tersebut akan ditata lengkap dengan ruang terbuka hijau (RTH), perpustakaan dan drainase air yang baik sehingga perkampungan yang kumuh dapat tertata lebih baik, lebih manusiawi, dan layak huni. (G06)