Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa analisis dampak lingkungan (Amdal) tunggal yang digunakan Pemprov DKI untuk menjalankan proyek reklamasi Teluk Jakarta saat ini tidak dapat menghimpun antisipasi atas sejumlah masalah lingkungan di semua pulau secara keseluruhan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang menyatakan, aturan itu juga tidak dapat dipakai untuk mengintegrasikan jaminan kesehatan lingkungan bagi kawasan sumber pasir yang dikeruk untuk bahan baku pulau, biota laut dan banyak ekosistem terkait.

“Meski begitu, proyek reklamasi Teluk Jakarta juga belum tentu sepenuhnya negatif. Bagaimanapun, KLHK dalam waktu dekat akan membuat kajian menyeluruh agar proyek tersebut bisa dikerjakan dengan menekan dampak buruk lingkungan,” kata Awang, Jakarta, Rabu (13/04).

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarif Widjaja menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta seharusnya memerlukan rencana zonasi terlebih dahulu. Saat ini, regulasi zonasi tersebut masih dibahas di DPRD DKI Jakarta kendati sejumlah pulau telah mendapat lampu hijau dari Pemprov DKI untuk dibangun.

“Harus ada paling tidak tiga prinsip dasar yang wajib dipatuhi, yakni ekosistem, sosial-ekonomi dan kejelasan material tanah yang diambil,” katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meyakini proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta akan tetap berlangsung. Menurut dia, payung hukum tersebut telah tercantum di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang (RTRW) Pantai Utara Jakarta.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta sendiri sudah dimulai dengan keputusan presiden yang dikeluarkan presiden Soeharto pada 1995. Melalui berbagai pergantian regulasi, izin pertama untuk pelaksanaan pengerjaan pulau buatan dikeluarkan pada masa gubernur Fauzi Bowo untuk satu pulau. Kini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengebut proyek itu sepanjang 1,5 tahun masa jabatannya.

Sejauh ini, menurut Bappeda DKI, seluruh 17 pulau telah memiliki izin prinsip dari Pemprov DKI. Delapan diantaranya telah mempunyai izin reklamasi dan dua pulau telah memiliki izin pelaksanaan. Sementara itu, Pemprov DKI menghentikan pembangunan di Pulau C pada Rabu (06/04) terkait belum adanya izin mendirikan bangunan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Jakarta di bawah pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama cukup banyak menunjukkan perubahan. Mulai dari infrastruktur, penanganan masalah kebersihan hinga penanggulangan banjir. Muhammad Ihsan Aldrian (37), seorang pekerja di salah satu bank swasta di Jakarta mengatakan bahwa perlahan Ahok, sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta, mulai memperlihatkan pembenahannya.

“Kita lihat banyak bangunan di wilayah kumuh yang mulai dikembalikan fungsinya. Ahok juga mulai membangun Taman Terpadu Ramah Anak. Terus juga ada petugas-petugas kebersihan yang hampir setiap hari tuh kerjaannya bersihin gorong-gorong jalan,” katanya ketika dijumpai oleh Greeners di bilangan Sudirman, Jakarta, Rabu (06/04).

Namun, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat lain. Menurutnya, saat ini pembangunan di Jakarta masih merujuk pada pembangunan untuk masyarakat kelas menengah dan condong membela para pengembang. Penataan lingkungan seperti Kampung Pulo, Kalijodo dan Kampung Luar Batang adalah contoh tegas Ahok dalam menertibkan pemukiman masyarakat kelas bawah.

“Sayangnya untuk penataan pemukiman masyarakat kelas atas yang jelas-jelas telah melanggar tata ruang Jakarta masih belum tersentuh (hukum). Ini karena banyak biaya pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sehingga Gubernur DKI jadi tidak bisa tegas pada mereka,” katanya kepada Greeners.

Selain itu, pendekataan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir juga dinilainya masih belum maksimal. Ia mencontohkan proyek revitalisasi waduk Pluit dan Ria Rio yang terhenti hingga saat ini. Rehabilitasi saluran air pun masih jauh dari bagus.

“Normalisasi/betonisasi sungai yang justru akan menghancurkan ekosistem sungai masih terus berjalan. Harusnya yang dilakukan itu naturalisasi,” tambahnya.

Menurut Nirwono, 80 persen penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sudah beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahan itu bergeser peruntukkannya. Pertama, lahan RTH tidak terpelihara dengan baik sehingga muncul satu atau dua bangunan, kemudian puluhan tahun berkembang biak.

Ada pula yang disebabkan permainan oknum pemerintah dengan perusahaan properti. Biasanya perubahan RTH terjadi dalam skala besar. ia memberi contoh kasus hutan bakau yang berubah menjadi pemukiman mewah di Jakarta Utara, kemudian hutan kota yang juga berubah jadi mall.

“Permainan oknum aparat pemerintahan memang sangat disesalkan. Bangunan milik swasta tidak mungkin bisa berdiri tanpa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah. Karena itu ada permainan oknum. Kenapa bisa terjadi perubahan fungsi? Karena (swasta) mengajukan IMB,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pengembalian fungsi wilayah Kalijodo menjadi kawasan jalur hijau akan menunggu proses penertiban dan penyelesaian beberapa masalah. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati.

Saat ini, kata Ratna, dengan total luas Kalijodo yang akan dihijaukan yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 hektare, maka Dinas Pertamanan dan Pemakaman akan terlebih dahulu mempersiapkan rencana penghijauan. Penghijauan ini termasuk penanaman rumput dan pepohonan, pengadaan lapangan bola dan jalur jalur lari.

“Kalijodo ini berbeda dengan kawasan prostitusi Dolly di Surabaya atau Dadap di Tangerang. Kalau Dolly itu kan permukiman sedangkan Kalijodo itu memang sebelumnya adalah jalur hijau,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Kamis (25/02).

Jika mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta, Kalijodo masuk dalam penambahan fungsi hijau bantaran kali. Hanya saja, menurut pengamat Tata Kota Hijau, Nirwono Joga, pembenahan Kalijodo masih belum masuk prioritas dibandingkan dengan empat sungai besar seperti kali Ciliwung, Angke, Pesanggarahan dan Sunter.

“Kalau mengikuti dari Anggaran Pendapatan dan Pembalanjaan Daerah (APBD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017, fokus pembinaannya itu ada sungai Ciliwung, Angke, Pesanggarahan dan Sunter. Ini semua cukup besar. Kalau empat ini berhasil, sudah luar biasa,” tambahnya.

Selain itu, dana untuk pembenahan Kalijodo sendiri sebenarnya tidak ada dalam anggaran DKI Jakarta. Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama sendiri, jelasnya, sempat mengatakan akan mencari pendanaan untuk pembenahan Kalijodo. Ratna meminta kepada pemerintah provinsi untuk memberikan transparansi pendanaan ini.

“Jangan sampai dananya nanti diambil dari pengembang-pengembang yang memiliki masalah. Misalnya pengembang ini memiliki perumahan di wilayah yang tidak diharuskan, terus dia diminta untuk mendanai Kalijodo. Lebih baik umpanya dari dinas pertamanan itu anggarannya berapa agar nantinya bisa mengundang dari pihak bank untuk pendanaan,” tukasnya.

Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sendiri hingga tahun 2015 telah berhasil melakukan pembebasan lahan di 63 lokasi seluas 49,33 hektar dari target awal yang direncanakan, yaitu 139 lokasi pembebasan lahan di Jakarta.

Untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, pembangunan taman kota masing-masing akan dikerjakan di tiga lokasi dengan luas 2.042 meter persegi di Jakarta Pusat dan 11.907 meter persegi di Jakarta Barat. Kemudian, untuk Jakarta Utara, ada lima lokasi lahan yang siap dibangun dengan luas 84.610 meter persegi.

Dengan bertambahnya 63 lahan untuk ruang terbuka hijau ini, maka total ruang terbuka hijau di Jakarta bertambah sebesar 0,5 persen. Itu artinya, total ruang terbuka hijau di Jakarta pada tahun 2016 akan menjadi sekitar 10,5 persen dari sebelumnya sekitar 10 persen.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pada Selasa (09/02) kemarin, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meresmikan sepuluh ruang terbuka hijau (RTH) dan Plaza Prasasti Tragedi Mei 1998. Acara yang bertempat di Taman Jagakarsa, Jl. H. Mahjur, Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini merupakan bagian dari Program #AyoKeTaman yang dicanangkan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sejak 4 Oktober 2015 lalu dan sebagai wujud kepedulian Pemprov DKI Jakarta akan kebutuhan RTH bagi warga di Ibukota.

Saat ditemui di lokasi acara, Basuki menyatakan Taman Jagakarsa memiliki keunikan tersendiri dengan lokasinya yang diapit pemukiman padat pada bagian utara, barat dan timur.

“Pada bagian Selatan berbatasan dengan Sungai Ciliwung sehingga Taman Jagakarsa berpotensi untuk menjadi waterfront garden. Dengan kontur yang beragam, slooping (menurun) ke Sungai Ciliwung sehingga menimbulkan sensasi tersendiri pada saat berada di taman tersebut,” ujar Basuki, Selasa (09/02).

Taman Jagakarsa memiliki luas 5.981 meter persegi. Taman ini merupakan salah satu RTH yang baru selesai dibangun oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta pada akhir Desember 2015.

“Taman Jagakarsa didesain memperhatikan kontekstualitas sekitar, seperti Sungai Ciliwung dan pemukiman padat yang berbatasan langsung dengan taman,” ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ir. Ratna Diah Kurniati, M.Si. Ratna.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meresmikan sepuluh ruang terbuka hijau (RTH) dan Plaza Prasasti Tragedi Mei 1998 di Taman Jagakarsa, Selasa (09/02). Foto: Haris Zakian Husein/dok.panitia

Pada level tertentu, pengunjung taman dapat melihat Sungai Ciliwung dari kejauhan. Pengolahan sirkulasi, entrance area dan plaza serta fasilitas taman lainnya memanfaatkan profil kontur alami lahan yang berbukit.

Pada titik-titik tertentu Taman Jagakarsa dibangun tempat duduk untuk bercengkrama sambil menikmati pemandangan aliran Sungai Ciliwung. Fasilitas shelter, lapangan olahraga multifungsi, outdoor fitness dan tension membrane merupakan pendukung aktivitas warga di dalamnya. Dengan konsep natural, dibangun pula jembatan gantung di sisi bagian barat taman. Jembatan ini merupakan satu-satunya jembatan goyang di taman milik Provinsi DKI Jakarta.

Selain Taman Jagakarsa, sembilan taman baru lainnya adalah Taman Cakung (luas 1.663 meter persegi), Taman Kelapa (1.626), Taman Lebak Bulus (3.249), Taman Maja (4.714), Taman Zodia (4.663), Taman PPA (3.428), Taman Sunter (1.989), Taman Tanjung 2 (2.281), Taman Kalibaru (511,81).

Peresmian ini dihadiri oleh masyarakat di lingkungan Taman Jagakarsa dan berbagai komunitas pegiat lingkungan, antara lain Biological Science Club (BScC)-Fakultas Biologi UNAS, Biological Bird Club “Ardea” Fakultas Biologi UNAS, Biodiversity Warriors Yayasan KEHATI, Komunitas Hijau, Suar Art Space, IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI), dan IMASTA (Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Tarumanegara).

Penulis: Ahmad Baihaqi/Indonesia Wildlife Photography

Jakarta (Greeners) – Nelayan tradisional dan organisasi lingkungan hidup kembali mengajukan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa Ahok atas izin reklamasi Pulau F, Pulau I dan Pulau K. Tiga izin reklamasi tersebut dituding telah diterbitkan secara diam-diam tanpa diketahui oleh masyarakat. Izin Pulau F dan Pulau I telah terbit pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Pulau K terbit pada tanggal 17 November 2015.

Iwan dari Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke menyayangkan terbitnya izin tanpa partisipasi publik ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan keinginan Gubernur Ahok untuk memaksakan reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal sangat jelas terjadi pelanggaran prosedur dan kewenangan yang berujung pada kerugian masyarakat pesisir, nelayan, dan lingkungan.

“Ini menunjukkan tidak adanya keterbukaan informasi kepada nelayan atas terbitnya tiga izin reklamasi baru tersebut. Padahal reklamasi yang terbit tersebut berada di wilayah tangkap nelayan tradisional yang telah di manfaatkan secara turun-temurun,” tuturnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (25/01).

M. Taher dari Dewan Pimpinan Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPW-KNTI) Jakarta, menyatakan, terbitnya izin baru secara diam-diam sementara sengketa izin reklamasi Pulau G belum selesai membuat Gubernur Ahok berpotensi melanggar hak asasi nelayan tradisional.

“Ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan dan perlindungan pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada nelayan tradisional,” jelasnya.

Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP-KNTI) Martin Hadiwinata, menyatakan, reklamasi yang telah dilakukan sendiri telah melanggar prinsip kehati-hatian. Adanya kematian ikan massal yang terjadi belum lama ini, katanya, karena kondisi Teluk Jakarta yang telah kritis.

Dalam menerbitkan tiga izin tersebut, Handika dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melihat Ahok telah salah dalam prosedurnya. Menurutnya, dasar pengelolaan penataan ruang pesisir adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) yang hingga hari ini masih dalam pembahasan di legislatif.

“Seharusnya jika tidak ada dasarnya, Gubernur Ahok tidak dapat menerbitkan izin reklamasi sampai adanya dasar hukum penataan ruang di pesisir,” tegas Handika.

Secara hukum, Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhnur Satyahaprabu, menyatakan, Gubernur Ahok tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin-izin reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut Muhnur, Jakarta telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang berperan penting secara nasional sehingga pengelolaannya berada di tangan pemerintah pusat.

“Izin reklamasi tersebut tidak di lakukan karena kewenangannya berada di pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu telah meminta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta agar memasukkan daftar semua pohon di Ibu Kota ke dalam sistem aplikasi Smart City. Namun sayangnya, hal tersebut dilakukan hanya untuk mengetahui pohon-pohon yang sudah berusia tua dan rawan tumbang.

Menurut pengamat tata kota, Wicaksono Sarosa, memasukkan daftar pohon di Ibukota sebenarnya bisa menjadi satu keunggulan tersendiri jika dimaksudkan untuk menginventarisir berapa banyak pohon-pohon yang ada di Jakarta serta mengetahui nama dan jenis-jenis pohon tersebut.

“Padahal itu bisa sekalian, ya, untuk menginventarisir macam-macam tanaman yang ada di Jakarta sekaligus bisa mengembang biakkan dan mengenalkan kembali jenis-jenis tanaman tersebut. Kita kan tahu Bintaro itu nama tempat, padahal itu kan nama buah. Ada juga Menteng, tidak banyak yang tahu kalau itu sebenarnya nama buah. Mengetahui pohon yang rawan tumbang itu penting, tapi mengetahui dan mensosialisasikan kembali nama-nama buah di Jakarta itu juga sama pentingnya,” terang Wicaksono kepada Greeners, Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut Wicaksono, rencana pendataan pohon-pohon rawan tumbang perlu diperluas dengan mendata pohon-pohon dan tumbuhan untuk kepentingan konservasi karena biodiversitas di perkotaan juga penting untuk dipertahankan.

“Inventarisasi kawasan hijau, kawasan kumuh dan biodiversitas kita bukan hanya di Jakarta tapi di banyak kota-kota besar masih sangat buruk. Bisa saja pendataan tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan dari pemerintah sendiri. Karena hingga saat ini, catatan terkait flora asli Jakarta sudah sangat usang karena dilakukan puluhan tahun yang lalu dan sudah tidak relevan lagi,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Dewan Eksekutif Kemitraan-Habitat ini.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli berencana akan melakukan pengembangan pariwisata di DKI Jakarta. Salah satunya, Rizal ingin merancang citra Jakarta menjadi kota wisata seperti yang dilakukan oleh Singapura hingga Maldives.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Rizal bahkan menjanjikan pembuatan pembangkit listrik tenaga gas untuk memasok listrik di Kepulauan Seribu. Dengan begitu, pasokan listrik tidak lagi bergantung dari daratan.

Rizal juga meminta Gubernur DKI Jakarta merincikan bantuan yang bisa diberikan pemerintah pusat untuk membangun landasan pesawat di Pulau Panjang. Landasan sepanjang 800 meter yang sudah ada saat ini akan diperpanjang menjadi 1.500 meter agar dapat menampung pesawat yang lebih besar.

“Pertemuan dengan Gubernur DKI ini adalah tindak lanjut pertemuan saya dengan Kementerian Pariwisata kemarin. Kami ingin kembangkan pariwisata Jakarta dengan lebih fokus,” jelas Rizal saat melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Pariwisata, Arief Yahya di Komplek Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (19/08).

Menteri Arief sendiri yang juga hadir pada pertemuan tersebut ikut memaparkan programnya dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota pariwisata pada 2018. Jakarta, menurut dia, bisa menjadi kota penghubung, seperti Singapura, Abu Dhabi, Dubai, dan Doha, dengan konsep Greater Jakarta.

“Tahun ini kita telah menggelontorkan anggaran Rp 100 miliar untuk mempromosikan Jakarta. Tahun depan nilainya akan ditingkatkan,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (18/08) mendapatkan penghuni baru berupa dua ekor jerapah. Kedua jerapah tersebut merupakan hibah dari Kebun Binatang Taringa Zoo, Australia.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, kedatangan sepasang jerapah ini atas kerja sama Sister Province Cooperation antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan New South Wales. Salah satu implementasinya, yaitu melalui kerja sama breeding loan satwa antara Taman Margasatwa Ragunan dengan Taronga Zoo, Sydney, Australia.

Kepala Badan Layanan Umum Daerah Taman Margasatwa Ragunan Bambang Triana berharap dengan bertambahnya koleksi satwa di Taman Margasatwa Ragunan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi satu-satunya tempat wisata dan penangkaran hewan di Jakarta ini.

“Kami berharap bisa meningkatkan minat pengunjung karena jerapah adalah satwa yang diminati oleh pengunjung. Melalui aplikasi Ragunan Zoo, anak-anak maupun pelajar dapat lebih mengenal satwa yang mampu mencapai tinggi 6 meter ini,” ujarnya.

Kedua Jerapah tersebut telah diberikan nama. Untuk Jerapah jantan diberi nama Dirgah oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Sementara, jerapah betina diberikan nama Ayuri 70 oleh Bapak Alexander Rusli selaku Presiden Director dan CEO Indosat.

Dalam keterangannya, Ahok mengaku bahwa nama Dirgah dan Ayuri 70 terinspirasi dari Dirgahayu RI ke-70. Sebab, Dirgah dan Ayuri 70 datang ke Indonesia pada tanggal 17 Agustus, pukul 01.00 WIB dengan dibawa pesawat dari Sydney.

Sebagai informasi, sebelumnya, Indosat telah meluncurkan aplikasi Ragunan Zoo. Aplikasi ini memuat berbagai informasi tentang Taman Margasatwa Ragunan akhir Mei lalu. Aplikasi tersebut memuat koleksi satwa, informasi jadwal atraksi satwa, peta digital area kebun binatang, games interaktif, serta berbagai fasilitas yang ada di area kebun binatang.

Taman Margasatwa Ragunan sendiri memiliki luas 147 hektar dan menyimpan 2.025 satwa. Sebanyak 80 persen satwa diantaranya merupakan satwa endemik Indonesia. Dari dua ribuan satwa tersebut, 851 diantaranya merupakan mamalia, 757 burung, 218 reptil dan 199 pisces (ikan). Selain itu, Taman Margasatwa Ragunan memiliki 20 ribu pohon.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kemacetan lalu lintas akibat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Ke-60 yang telah berlangsung sejak tanggal 19 April 2015 di Jakarta lalu diprediksi akan lebih terasa pada hari ketiga, Selasa ( 21/04) ini. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga menyatakan tidak akan mengikuti kebijakan pemerintah Kota Bandung yang meliburkan sekolah dan berbagai institusi saat KAA ke-60 berlangsung di kota tersebut.

Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya, hari ini hingga tanggal 24 April 2015 mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa pengalihan jalur kendaraan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan saat KAA berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC).

“Untuk pengalihan arus kendaraan dari Jalan MT Haryono menuju Jalan Gatot Subroto akan dialihkan ke kiri Jalan Raya Pasar Minggu. Sedangkan arus kendaraan dari Jalan Prof. Dr. Soepomo maupun Pasar Minggu dialihkan ke Jalan MT Haryono dan arus kendaraan dari Jalan Raya Pasar Minggu bisa dialihkan ke Jalan Duren Tiga,” kata Brigadir satu (Briptu) Agus saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (21/04).

Selanjutnya, untuk arus lalu lintas dari Mampang Prapatan menuju Rasuna Said bisa dialihkan melalui Jalan Duren Tiga, Jalan Mampang Prapatan 7 (Jalan Bangka) atau Jalan Kapten Tendean-Jalan Wolter Monginsidi dan seterusnya. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Panglima Polim menuju Jalan Sisingamangaraja akan dialihkan ke Jalan Melawai Raya atau Jalan Sultan Iskandarsyah. Arus lalu lintas yang dari Jalan Gatot Subroto, tambahnya, juga dialihkan menuju Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Sisingamangaraja dan seterusnya.

“Nantinya seluruh kendaraan roda empat akan melewati gardu Tol Senayan,” jelasnya lagi.

Berikut informasi yang berhasil dihimpun oleh Greeners mengenai pengalihan arus di beberapa wilayah lain di Jakarta.

Arus lalu lintas dari Jalan Sisingamangaraja menuju Pintu V Senayan dialihkan ke Semanggi dan seterusnya. Kendaraan dari Semanggi menuju Jalan Gerbang Pemuda dialihkan ke Palmerah/Traffic Light Slipi.

Arus lalu lintas di Bunderan Senayan menuju Pintu I Senayan dimasukan ke jalur lambat di depan Gedung FX, Jalan Asia Afrika dan seterusnya. Sedangkan arus lalu lintas di lampu merah CSW menuju Sudirman dialihkan ke Jalan Trunojoyo dan Jalan Kyai Maja.

Arus lalu lintas di lampu merah Bunderan Senayan dialihkan ke Jalan Hang Tuah, Pakubuwono. Kendaraan dari Slipi menuju Sudirman juga dialihkan menuju perempatan Kuningan di Semanggi Atas.

Kendaraan yang dari Pancoran menuju Sudirman dialihkan ke perempatan Slipi dan arus dari pertigaan Bendungan Hilir (Benhil) diputar balik kembali arah ke Jalan Penjernihan.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Polemik pengoperasian wahana bawah laut, Sea World di Ancol, Jakarta semakin terlihat jelas. Setelah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mengambil alih Sea World, pihak PJAA pun menyatakan akan menargetkan pembukaan kembali wahana tersebut pada April 2015.

Sekretaris Perusahaan PJAA, Metty Yan Harahap saat dihubungi oleh Greeners mengatakan, saat ini manajemen perseroan tengah melakukan audit atas aset yang telah dikembalikan pengelola sebelumnya, yaitu PT Sea World Indonesia, pada tanggal 13 Februari 2015 lalu sebelum membuka kembali wahana akuarium raksasa di bagian Utara kota Jakarta tersebut pada April nanti.

“Saat ini sedang dilakukan audit oleh auditor internal. Setelah itu, Sea World akan segera dibuka setelah proses audit aset selesai dilakukan,” jelasnya, Jakarta, Rabu (18/03).

Selain itu, Metty juga menjelaskan, jika sesuai rencana, nantinya manajemen perseroan akan mengoperasikan sendiri wahana yang dibangun Sea World Indonesia pada 21 September 1992 lalu tersebut.

Sedangkan terkait nasib biota laut yang ada di dalam Sea World, Metty menegaskan bahwa aset seperti ikan dan biota laut yang selama ini menghuni akuarium Sea World tersebut akan turut dicocokkan dengan data audit.

“Tidak hanya aset bangunan dan akuarium. Kalau ikan dan lain-lainnya masuk dalam aset mereka, ya harus diserahkan kepada Jaya Ancol. Namun kalau tidak termasuk aset, nanti kami akan mulai menghitung untuk membelinya. Tapi kalau mereka tidak mau menjualnya, ya silakan bawa saja,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sea World Indonesia masih belum bisa dihubungi. Sementara sebelumnya, pada Oktober 2014 lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginstruksikan Jaya Ancol untuk menutup wahana Sea World. Ahok menyatakan bahwa perintah penutupan dikeluarkan karena manajemen Sea World salah menafsirkan perjanjian kontrak kerja pengelolaan wahana tersebut.

Karena pengelola Sea World tidak juga menyerahkan wahana tersebut setelah perjanjian berakhir, maka Jaya Ancol mengajukan gugatan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada April 2013. Sementara itu, Sea World juga mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tetap melayani pengunjung.

Tren penurunan pendapatan Jaya Ancol dari wahana Sea World sudah dirasakan sejak Januari-Juni 2014. Sepanjang periode tersebut, Jaya Ancol hanya menerima pendapatan Rp 1,69 miliar dari Sea World atau turun 15,5 persen dibandingkan pendapatan periode yang sama di 2013 sebesar Rp 2 miliar.

Pemegang saham mayoritas PJAA sendiri saat ini dipegang oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebesar 72 persen atau setara 1,1 miliar lembar. Sisanya, dimiliki PT Pembangunan Jaya sebesar 18 persen atau setara 288 juta lembar, dan publik sebesar 10 persen atau setara 159,9 juta lembar.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan wacana untuk membatasi penggunaan kantong plastik di DKI Jakarta. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) DKI Jakarta, Gamal Sinurat pun kepada Greeners pernah mengatakan, meskipun keberadaan kantong plastik telah meresahkan namun untuk menerbitkan peraturan tersebut harus melalui beberapa kajian dan studi kasus yang membutuhkan proses.

“Iya, saat ini sedang kita bahas, kita kaji dan kita rembukkan bersama-sama. Nantinya, kebijakan tersebut akan diatur melalui instruksi gubernur,” ujar Gamal, Selasa, (17/02).

Menanggapi hal tersebut, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) sebenarnya sudah mendorong adanya aturan tersebut sejak tahun 2013. Rahyang Nusantara, Koordinator Harian GIDKP, mengatakan, pada pagelaran Festival Jakarta Great Sale 2013, DKI mengeluarkan surat seruan untuk gerakan Jakarta diet kantong plastik kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

“Saat itu hanya Carrefour yang merespons dengan membuat satu hari tanpa kantong plastik (kantong plastik berbayar),” katanya saat dibungi oleh Greeners pada Hari Peduli Sampah Nasional, Jakarta, Sabtu (21/02).

Rahyang juga menyatakan bahwa GIDKP juga mendorong Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2014 untuk mengeluarkan surat seruan serupa namun bersifat general. Surat seruan ini, terangnya, sebagai langkah awal sebelum adanya Peraturan Daerah.

Di tahun yang sama, GIDKP juga sudah berkoordinasi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk dengan BPLHD. “Namun, saat itu belum ada respons yang meyakinkan dari BPLHD,” akunya.

Menurut Rahyang, GIDKP sempat mencoba mengimplementasikan Perda Nomor 17 Tahun 2012 di Bandung. Namun, ada beberapa temuan, diantaranya sulitnya menembus ritel yang bersifat nasional dan berpusat di Jakarta sehingga penerapan Perda tersebut juga sulit dilakukan.

“Saat ini kami mendorong mereka lewat petisi di www.change.org/dietkantongplastik untuk dorongan ke pemerintah dan www.change.org/p/hero-hypermart-dan-supermarket-lainnya-kantong-plastik-jangan-gratis untuk mendorong ritel terkait pembatasan kantong plastik ini,” tuturnya.

Sebagai informasi, dalam petisi tersebut disebutkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di ibukota saja bisa mencapai 6,000 ton dan tumpukannya bisa sebesar 30,000 meter kubik – lebih dari setengah ukuran candi Borobudur.

Rata-rata pemakaian kantong plastik per orang di Indonesia adalah 700 lembar per tahun. Sampah kantong plastik saja di Indonesia mencapai 4000 ton per hari atau sama dengan 16 pesawat Boeing 747, sehingga sekitar 100 milyar kantong plastik terkonsumsi per tahunnya di Indonesia. Produksi kantong plastik tersebut menghabiskan 12 juta barel minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui, yang setara dengan 11 triliun rupiah.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan mendapatkan bantuan dari Komando Daerah Militer (Kodam Jaya) terkait penataan Sungai Ciliwung yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2016. Bahkan, Provinsi DKI Jakarta juga telah meminta izin ke Kodam Jaya agar bisa memanfaatkan lahan-lahan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di sepanjang bantaran sungai.

Basuki menjelaskan bahwa penggunaan lahan-lahan milik tentara seluas 7,2 Kilometer yang terdapat kantor atau asrama milik TNI tersebut nantinya akan dibangun semacam taman untuk wisata seperti jogging track, wisata agro dan sebagainya.

Untuk penataan sungai Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan dana hibah sebesar 100 miliar. “Targetnya 2016 baru bisa selesai karena masalah tindakan penghuni-penghuni di dalam sungai maupun di jalur inspeksi. Kita siapkan rumah susun,” ungkap pria yang akrab dipanggil Ahok ini, Jakarta, Selasa (02/12).

Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Putu Wirawan mengungkapkan terhambatnya normalisasi Ciliwung disebabkan oleh banyaknya permukiman padat penduduk di bantaran sungai tersebut, sehingga menghambat proses pembebasan lahan.

“Pembangunan sodetan sepanjang 1,72 kilometer dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur terhambat oleh pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Dari lahan yang dibutuhkan untuk sodetan seluas 2 hektare, sebanyak 1 hektare berada di wilayah Bidara Cina dan 1 hektare lainnya di Jalan Otista 3,” jelasnya.

Putu mengatakan normalisasi Ciliwung dilakukan untuk meningkatkan daya tampung sungai sekaligus menata bantarannya. Saat ini, kapasitas sungai tersebut hanya 200 meter kubik per detik. Diperkirakan, setelah dinormalisasi, daya tampung Sungai Ciliwung naik hingga150%.

Sungai Ciliwung   Foto : Dokumentasi Greeners

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Koordinator Ciliwung Institute, Sudirman Asun memiliki pendapat yang berbeda. Ia menerangkan jika normalisasi Sungai Ciliwung masih menggunakan pendekatan konstruksi pile site, pemerintah lebih baik mengkaji dan meninjau ulang kembali dampaknya untuk aspek ekologi dan kesinambungan jangka panjang (sustainable).

“Apalagi juga analisis dampak lingkungannya kan belum jadi,” tegas Asun kepada Greeners.

Ia juga mengungkapkan bahwa penolakan betonisasi Ciliwung  bukan hanya datang dari Komunitas ciliwung saja, namun juga warga kali pesanggrahan, kelompok tani Sangga Buana Bang Idin, Pusat Penelitian Limnologi LIPI serta internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Harusnya pemerintah memperhatikan sungai dengan bentuk alamiahnya yaitu yang mempunyai fungsi ekologi sebagai resapan air, menstabilkan kecepatan arus sungai, filtrasi pencemar dan sedimen, vegetasi riparian, serta sebagai habitat ekosistem keanekaragaman hayati seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai,” pungkasnya. (G09)

Jakarta (Greeners) – Masalah kerusakan lingkungan terutama akibat membuang sampah sembarangan menjadi masalah budaya yang mungkin kecil bagi setiap orang, namun hal tersebut berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya sangat rendah. Dimanapun, entah itu di pusat kota atau di pinggiran kampung negeri ini, sampah berserakan seperti tidak ada yang mempedulikan.

Veronica Tan atau yang lebih dikenal dengan nama Veronica Tjahaja Purnama pernah mengatakan kalau kebiasaan membuang sampah sembarangan sudah tidak mengenal kelas sosial, ekonomi maupun tingkat pendidikan masyarakat.

Ia menganggap bahwa permasalahan sampah di Jakarta dikarenakan kebiasaan buruk masyarakat. Masyarakat tahu bahwa membuang sampah sembarangan tidak baik, tetapi belum punya kesadaran membuang sampah pada tempatnya.

“Sebenarnya masalah sampah itu cuma kebiasaan. Jakarta yang kita lihat sekarang justru banyak orang-orang yang ngerti tentang buang sampah sembarangan. Tapi, entah bagaimana budayanya berubah. Buang sampah sembarangan bukan hanya masyarakat pinggiran, bahkan warga elit pun tidak malu buang sampah sembarangan,” ungkap istri dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ini.

Akademisi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dwi Ajeng Widarini pun membenarkan hal tersebut. Menurutnya, saat ini membuang sampah sembarangan seperti sudah menjadi bad habit atau kebiasaan buruk yang sulit untuk dihilangkan dalam budaya masyarakat.

Dosen Komunikasi Sosial Pembangunan ini menegaskankan bahwa sampah yang dibuang oleh masyarakat adalah tanggung jawab setiap orang. Namun, semakin ke sini, terjadi pergeseran kebiasaan dalam hal membuang sampah pada tempatnya.

Jakarta (Greeners) – Sampah selalu menjadi momok di masyarakat. Selain memperburuk tampilan lingkungan dan menyebabkan bau yang tak sedap, sampah juga membawa bibit penyakit yang tidak sedikit. Sayangnya, tidak semua masyarakat sadar akan pentinnya menjaga kebersihan, minimal membuang sampah pada tempatnya.

Bahkan, founder dari komunitas “Bersih Nyok”, Amaranila Drijono, mengingatkan kalau Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mengerti lagi bagaimana mengatasi permasalahan sampah di Ibukota.

Menurutnya, sudah terlalu banyak peraturan daerah yang diterbitkan dengan aturan dan denda yang cukup tinggi. Namun, entah kenapa masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Bahkan, sampah tersebut banyak menumpuk di bawah plang tanda peringatan perda tersebut.

“Seharusnya, jika warga peduli, kota dan negeri akan lestari. Kalimat ini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk kebersihan yang merupakan cermin peradaban suatu bangsa,” tutur wanita yang akrab disapa Nila tersebut di Taman Menteng, Jakarta, Sabtu (22/11).

Atas inisiatif tentang kepedulian terhadap sampah tersebut, Ahok pun mencanangkan program “Gerakan Pungut Sampah” yang diluncurkan pada pembukaan acara “Jakarta Kinclong”. Acara tersebut diadakan oleh Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan komunitas Bersih Nyok di Taman Menteng, Jakarta Pusat.

Bentuk tempat sampah yang menarik dan penjelasan untuk memilah sampah pada tempat sampah diharapkan dapat mendorong warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Dalam kesempatan tersebut, Ahok melalui pernyataannya yang disampaikan oleh sang istri, Veronica Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Gerakan Pungut Sampah adalah kegiatan aksi massal untuk membersihkan lingkungan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan aparatur dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aksi ini dilakukan secara rutin setiap hari jumat pada pukul 06.30 sampai dengan 07.00 pagi di lingkungan masyarakat masing-masing.

“Jakarta yang kita lihat sekarang justru banyak orang-orang yang ngerti tentang buang sampah sembarangan, tapi entah bagaimana budayanya berubah. Buang sampah sembarangan bukan hanya masyarakat pinggiran, bahkan warga elit pun tidak malu buang sampah sembarangan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Saptastri Ediningtyas Kusumadewi, menjelaskan, untuk mendukung “Gerakan Pungut Sampah” ini, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan tempat sampah pilah di berbagai titik di Jakarta. Penyiapan tempat sampah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

“Untuk di Jakarta, kami mengatur tiga warna dan jenis sampah dalam pemilahan. Seperti hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah anorganik dan merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun rumah tangga,” jelasnya.

Sebagai informasi, “Jakarta Kinclong” adalah program kebersihan yang dilaksanakan antara Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan komunitas Bersih Nyok dan dilaksanakan mulai 22 – 29 November 2014 di Taman Menteng, Jakarta.

Program Jakarta Kinclong akan diisi dengan kegiatan workshop, diskusi, talkshow, dan pameran desain tempat sampah kreatif dan tempat pembuangan sampah sementara, serta desain Community Center. Setelah sebelumnya mengadakan lomba desain tempat sampah dan lomba pembuatan video pendek, Jakarta Kinclong menjadi sarana untuk mempertunjukkan hasil karya-karya gemilang anak bangsa yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Menjaga kebersihan bukanlah sebuah program, melainkan sebuah keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap orang, siapapun itu dengan tidak mengenal strata sosial. Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh Walikota Jakarta Timur, H.R Krisdianto saat menyampaikan sambutannya pada peringatan Hari Ciliwung ke 3 di Kelurahan Balekambang, Jakarta Timur.

Kris yang datang menggantikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini menceritakan bahwa sudah sejak dahulu Sungai Ciliwung terkenal dengan kebersihannya. Namun, lanjutnya, sangat disayangkan bahwa hal tersebut terhenti sejak kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di sungai semakin menurun.

“Kita harus sama-sama berkomitmen untuk mengembalikan Ciliwung seperti dahulu. Nantinya, kalau Ciliwung sudah bersih, bisa menjadi tempat wisata. Ada banyak (tempat) kuliner dipinggirnya. Semua akan kita perindah tapi tidak bisa sekarang karena masih kotor. Jadi, mari kita bersihkan Ciliwung,” terang Kris saat ditemui oleh Greeners usai memberikan sambutan, Jakarta, Selasa (11/11).

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Dalam kesempatan tersebut Kris juga menyampaikan bahwa Ahok telah meresmikan tanggal 11 November sebagai Hari Ciliwung. Namun, ia juga meminta bahwa peresmian ini harus membawa dampak positif bagi kelestarian Ciliwung dan bukan hanya menjadi perayaan semata.

Abdul Kodir, selaku Ketua dari Komunitas Ciliwung Condet, menerangkan, pada awalnya pengakuan Hari Ciliwung tersebut ditujukan sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada Sungai Ciliwung. Termasuk dengan mereka yang bercocok tanam, memancing, ataupun melestarikan kebersihan dan keindahan Sungai Ciliwung sejak lama.

“Banyak yang harus diapresiasi dari Ciliwung. Namun, sampai sekarang hanya sedikit orang yang menyadari bahwa Ciliwung adalah situs yang harus diselamatkan. Sekarang, kalau ditanya, banyak yang masih tidak tahu yang mana itu Sungai Ciliwung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kodir menceritakan kenapa tanggal 11 yang dipilih menjadi Hari Ciliwung. Saat itu, terangnya, tepat pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 lalu, wargaTanjung Barat Selatan, Lenteng Agung, Jakarta menangkap seekor senggawangan atau bulus atau dalam bahasa latinnya Chitra chitra javanensis di Sungai Ciliwung yang masuk daftar terancam punah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

“Sebelum ditemukan, senggawangan tersebut dianggap mitos kalau hewan itu adalah siluman. Namun setelah tertangkap masyarakat menjadi tahu kalau senggawangan yang muncul di Sungai Ciliwung itu adalah hewan,” tuturnya.

Berbagai permainan menarik diadakan di pinggir Sungai Ciliwung untuk meramaikan perayaan Hari Ciliwung, Selasa (11/11/2014). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Atas dasar penemuan itulah maka masyarakat yang peduli dengan konservasi Sungai Ciliwung menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Ciliwung dan menetapkan senggawangan tersebut sebagai maskot untuk mendukung konservasi Sungai Ciliwung.

“Penemuan senggawangan itu adalah momentum untuk peduli pada kegiatan konservasi sungai dan flora faunanya. Makhluk ini diharapkan menjadi simbol masih adanya sumberdaya alam hayati yang tersisa dan hewan langka yang tersisa,” katanya.

Nur Faizah, salah seorang warga Eretan Dua, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur yang juga mengikuti perayaan Hari Ciliwung ketiga ini mengaku tidak berharap banyak dengan keadaan Ciliwung. Menurutnya, selama Sungai Ciliwung tidak menjadi lebih buruk sudah merupakan hal yang lebih baik bagi masyarakat.

“Kalau tidak bisa jadi lebih baik, paling tidak jangan malah semakin buruk deh mas,” tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini, sumberdaya alam hayati di Ciliwung kian susut seiring rusaknya ekosistem Ciliwung. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 92 persen ikan Ciliwung telah punah dan sekitar 60 persen spesies mollusca dan crustacea juga telah menghilang.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar meninjau kembali rencana reklamasi pulau dan pantai akibat pembangunan mega proyek Giant Sea Wall di Teluk Jakarta.

Manager Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Kurniawan Sabar, mengatakan, pembangunan Giant Sea Wall di kawasan Teluk Jakarta akan mengancam ekosistem laut dan kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Kurniawan menjelaskan bahwa besar kecilnya dampak pembangunan Giant Sea Wall tersebut harus dijawab dalam satu kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHS) yang sekarang masih berada di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sedangkan, lanjutnya, untuk setiap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan wajib mengantongi izin analisis dampak lingkungan atau Amdal terlebih dahulu. Ia juga menyatakan bahwa proyek Giant Sea Wall memang bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saja. Namun juga merupakan proyek estafet dari Gubernur DKI sebelumnya, yaitu Fauzi Bowo.

“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah, khususnya yang terkait proyek ini untuk tidak terburu-buru dalam melakukan pembangunan mega proyek yang memakan dana cukup besar,” ujar Kurniawan saat di temui Greeners pada Selasa (14/10).

Sebagai informasi, Pemerintah provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 32 kilometer di Teluk Jakarta pada pertengahan tahun 2014.

Pembangunan tanggul yang digagas oleh mantan gubernur Fauzi Bowo itu bertujuan untuk menanggulangi banjir di utara Jakarta, mencegah terjadinya banjir rob yang lebih besar dan sebagai sumber air bersih.

Pembangunan Giant Sea Wall di Tepi Teluk Jakarta sendiri sudah dimulai dengan peletakan batu pertama pada Kamis (9/10) lalu. Tanggul ini digarap oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dan swasta.

Untuk pembangunan tahap pertama fase A, akan dibangun tanggul sepanjang 32 kilometer. Pembangunan tanggul ini dijadwalkan rampung dalam tiga tahun, yaitu mulai 2015 hingga 2017. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI akan mengerjakan bersama 8 kilometer tanggul tersebut, sementara 24 kilometer selanjutnya dikerjakan oleh perusahaan pengembang.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan akan mendukung langkah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk untuk melakukan proses reklamasi untuk pembangunan taman hiburan berkelas internasional.

Menanggapi hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan kembali bahwa pihaknya menolak segala macam bentuk reklamasi di manapun di wilayah pantai Indonesia.

Kepala Departemen Kajian dan Sumber Daya Walhi, Khalisah Khalid menyatakan bahwa sudah sejak lama Walhi fokus pada masalah reklamasi pantai, terlebih jika reklamasi tersebut merugikan warga yang terkena dampak.

“Sekarang kita lihat, itu (Pemprov DKI) mau mereklamasi yang mana? Memangnya, dimana di Jakarta ini yang tidak ada penduduknya?,” tegas Khalisah kepada Greeners usai menjadi pembicara pada Konferensi Pers “Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk 8 Program Prioritas Kabinet Jokowi-JK” di Kantor Walhi, Jakarta, Selasa (02/09).

Menanggapi masalah reklamasi Ancol, Khalisah menyatakan bahwa Walhi dengan tegas menolak rencana reklamasi tersebut. Menurut Khalisah, selama ini pemerintah selalu membangga-banggakan keberhasilan reklamasi Singapura, namun masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa setiap kali ada proyek reklamasi, maka ada satu atau dua pulau yang tenggelam.

“Termasuk Teluk Benoa, sampai sekarang masih terus kita tolak. Dan, untuk Ancol, nanti masih harus kita kaji lagi seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Intinya, kami sudah memperjuangkan hak masyarakat, mulai dari pantai utara hingga pantai selatan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama telah menyatakan akan memudahkan perizinan bagi PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mereklamasi pulau-pulau di sekitar Ancol, pada Kamis (25/08) lalu. Luas areal reklamasi diperkirakan akan mencapai 16 hektar dan akan digunakan sebagai lahan pembangunan taman hiburan berkelas internasional.

Menurut rencana, Ancol akan menambah bank tanah (land bank) seluas 700 hektar dengan cara reklamasi di Ancol barat dan timur. Reklamasi tersebut dilakukan dalam beberapa tahap dan selama beberapa tahun. Sedangkan untuk dua tahun pertama, Ancol akan memulainya dengan mereklamasi 160 hektar.

Adapun alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan taman hiburan kelas internasional ini mencapai Rp 1,6 triliun pada tahap pertamanya. Anggaran ini merupakan bagian dari penyertaan modal pemerintah (PMP) DKI Jakarta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Reklamasi pulau tersebut rencananya akan dimulai tahun ini dan rampung pada tahun 2015.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan mendukung langkah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dalam melakukan proses reklamasi untuk pembangunan taman hiburan berkelas internasional.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama telah menginstruksikan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mereklamasi pulau-pulau di sekitar ancol seluas 16 hektar sebagai lahan pembangunan taman hiburan tersebut.

“Reklamasi Ancol itu masih bisa dan masih sangat memungkinkan untuk digenjot. Kita bukan Singapura yang sempit. Lahan disini masih luas kok,” ujar Basuki di Balaikota, Jakarta, Senin (25/08).

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengutarakan, bahwa Pemprov memberikan dukungan atas pembangunan hiburan tersebut dengan memberikan kemudahan perizinan. Sementara menyangkut dana, ia menilai Pemprov DKI tidak perlu ikut campur karena Ancol adalah perusahaan terbuka yang dapat mencari permodalan melalui mekanisme pasarnya sendiri.

“Kita dukung dengan kemudahan perizinan biar orang-orang kaya tidak perlu lagi liburan keluar negeri,” tambahnya.

Menurut rencana, Ancol akan menambah bank tanah (land bank) seluas 700 hektare (ha) dengan cara reklamasi di Ancol barat dan timur. Reklamasi tersebut dilakukan dalam beberapa tahap dan selama beberapa tahun. Sedangkan untuk dua tahun pertama, Ancol akan memulainya dengan membangun 160 hektar lahan.

Adapun alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan taman hiburan kelas internasional ini mencapai Rp 1,6 triliun pada tahap pertamanya. Anggaran ini merupakan bagian dari penyertaan modal pemerintah (PMP) DKI Jakarta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Reklamasi pulau tersebut rencananya akan dimulai tahun ini dan rampung pada tahun 2015.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa dengan sebutan Ahok, resmi diangkat sebagai duta kampanye “SOSharks” (Save Our Sharks) atau perlindungan ikan hiu yang gencar digaungkan oleh lembaga WWF.

Communication & Media Relation Officer WWF-Indonesia Noverica Widjojo menjelaskan pengukuhan tersebut telah dilaksanakan belum lama ini.

“Pak Basuki secara resmi telah menjadi Duta Kampanye WWF SOSharks,” katanya melalui surat elektronik di Jakarta, Minggu, (7/7).

Saat mengunjungi gerai WWF Indonesia dalam acara pembukaan Jakarta International Festival di Monas pertengahan Juni lalu, Ahok sendiri telah mengeluarkan himbauan kepada kalangan pengusaha restoran di Jakarta untuk berhenti mengonsumsi dan memperdagangkan hiu serta produk-produk turunannya.

“Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan peraturan daerah (perda), yang merupakan turunan dari peraturan menteri, yang meminta restoran atau rumah makan di Jakarta untuk berhenti menyajikan atau memperdagangkan produk-produk hiu serta turunannya,” jelasnya.

Menurut Wagub, “Jakarta Baru” harus lebih peduli lingkungan, lebih beradab dan sejajar dengan kota-kota maju lainnya di dunia.

Dengan mendukung kampanye antikonsumsi dan perdagangan hiu, katanya, Jakarta bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia yang sudah secara resmi menyatakan dukungannya terhadap perlindungan hiu.

Pemerintah China misalnya, memutuskan tidak lagi menghidangkan sup sirip hiu di acara kenegaraan. Australia bahkan melarang shark finning, yaitu praktik pengambilan sirip hiu dengan cara yang kejam.

Sejak diluncurkan sekitar satu bulan yang lalu, lebih dari 5000 orang mendukung petisi perlindungan hiu di situs online: www.change.org/sosharks. (G06)

Jakarta (Greeners) – Dinilai telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan dengan baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 kepada 12 Perusahaan.

Kedua belas perusahaan tersebut meraih Penghargaan Ketaatan dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan bagi Kegiatan Usaha dengan Kriteria Sangat Baik selama tahun 2012. Yaitu PT Indoofood CBP Sukses Makmur (Tbk-Divisi Noodle), PT Toyota Motor Manufaturing Indonesia (Sunter II Plant), Hotel Borobudur Jakarta, RS Meditra, PT Toyotoa Manufaturing Indonesia (Sunter I Plant), PT Bintang Toejoe Pulogadung, PT Antam Tbk (Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia), PT Astra Daihatsu Motor (Assy Plant), PT Pfizer Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Divisi Bogasari, PT Kimia Farma dan PT Soho Industri Pharmasi.

Selain itu, juga diberikan Penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi DKI Jakarta Kategori Pengabdi Lingkungan kepada Sri Kusmila dan Kategori Pembina Lingkungan diberikan kepada Prakoso dan Nanang Suwardi.

Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta kepada 19 sekolah. Yaitu SDN 03 Cijantung, SD Santa Ursula, SDN 02 Wijaya Kusuma, SDN 01 RBU, SDN 01 Bangka, SDN 02 Menteng, SDN 22 Klender, SMPN 173 RBU, SMPN 259,  SMPN 228, SMPN 285, SMAN 23, SMAN 80, SMAN 78, SMAN 26, MAN 3, SMKN 27, SMKN 60 dan SMAN 104.

Lalu Penghargaan Sarana dan Prasarana Tempat Pengolahan Akhir (TPA) terbaik diraih oleh PT Godang Tua jaya, pengelola TPST Bantargebang. Juga diberikan apresiasi kepada Rukun Warga (RW) yang terdapat di enam kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Barat, Kalisari, Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Gedong dan Tengah. Keenam kelurahan ini dilintasi Sungai Ciliwung antara Jembatan Akses Universitas Indonesia dengan Jembatan TB Simatupang dan telah mengikuti program Stop Nyampah di Kali 2013.

Penghargaan tersebut langsung diberikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada para peraih penghargaan.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki meminta para peraih penghargaan, baik perusahaan, sekolah, pengelola TPST Bantargebang serta kelurahan mampu terus mempertahankan komitmennya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga dapat memacu perusahaan, sekolah, dan komunitas masyarakat lainnya untuk turut melakukan pengolahan limbah mereka.

“Sebenarnya kita masih jauh sekali soal lingkungan. Kita malu soal Adipura. Tetapi kalau kita memulai hari ini dengan dasar yang benar, mau, dengan tekad mewujudkan Jakarta Baru yang benar-benar memiliki standar dunia tentang lingkungan, maka kita yakin 10-20 ke depan Jakarta yang ramah lingkunan akan terwujud,” kata Basuki dalam acara Apresiasi Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (26/6).

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Muhammad Tauchid mengatakan penghargaan ini diberikan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup 2013 yang jatuh pada tanggal 5 juni dan HUT Kota Jakarta ke 486.

“Penghargaan ini diberikan dengan tujuan mengajak dan memotivasi pengelolaan lingkungan hdiup melalui pemberian penghargaan dan apresiasi pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi DKI Jakarta. Ini kita lakukan setiap tahunnya,” kata Tauchid.

Komponen penilaian yang dilakukan oleh BPLHD adalah meliputi kepemilikan dokumen lingkungan, pengelolaan limbah domestik, pengelolaan limbah proses, pengelolaan limbah padat, tempat penyimpanan sementara limbah B3.

Selain itu BPLHD juga menilai pengolahan limbah B3, pengelolaan limbah udara dari sumber tidak bergerak (cerobong), dan bergerak (kendaraan bermotor), termasuk penerapan sumur resapan dan penghijauan. (G06)