Jakarta (Greeners) – Sebagai salah satu tempat wisata di Jakarta, Kota Tua tengah dibenahi karena mengalami pencemaran lingkungan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Pemprov DKI bersama dengan PT Pembangunan Kota Tua Jakarta (JOTRC) dan Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Jakarta menyatakan dengan tegas akan membangun kembali keasrian yang dimiliki Kota Tua.

CEO JOTRC, Lin Che Wie, menyatakan ingin membawa perubahan agar wisatawan serta komunitas musik yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta dapat menjaga kebersihan dan kelestarian lokasi tersebut.

“Bukan hanya sampah namun tembok di Kota Tua pun dijadikan sebagai tempat untuk orang buang air kecil dan hal itu didiamkan saja oleh masyarakat sekitar yang berada di kawasan ini. Hal ini sudah menyalahi aturan, oleh karena itu kita harus tegas,” ujarnya saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Jumat (29/4) lalu.

Hal ini dibenarkan oleh M. Kadir Sasmita selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Jakarta. Ia menambahkan bahwa pemerintah sudah mencanangkan program revitalisasi Kota Tua yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti membuat pedestrian guna mempercantik lingkungan, merelokasi dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di lingkungan Kota Tua, dan membina komunitas dan PKL agar dapat bersinergi dengan pemerintah untuk memperbaiki keadaan Kota Tua.

“Revitalisasi tidak akan berjalan jika hanya Pemerintah Provinsi Jakarta yang bekerja sendiri. Maka dari itu, kami membutuhkan kerjasama dari tiga pilar ini yakni JOTRC, masyarakat, dan komunitas yang berada di Kota Tua,” ujarnya.

Kadir juga mengungkapkan keprihatinannya saat empat bulan lalu dirinya dilantik menjadi Kepala UPK Kota Tua. Saat itu ia mendapati keadaan Kota Tua yang terbilang kotor dan tidak terawat. Oleh sebab itu, ia ingin berkonsentrasi untuk membangun Kota Tua menjadi tempat wisata yang bersih dan asri agar dapat membuat nyaman baik untuk wisatawan dan masyarakat yang berada di kawasan ini.

Meski terkesan kurang terawat, lokasi wisata Kota Tua masih ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, situasi ini memunculkan banyak PKL yang tidak memiliki izin beroperasi di kawasan ini. Kadir mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat para PKL tersebut mencari nafkah dari kedatangan turis di kota yang dahulu dikenal dengan nama Batavia ini.

“Saya berharap Kota Tua bisa menjadi public space yang bisa dicintai dan dijaga oleh semua yang datang berkunjung baik dari wisatawan juga komunitas serta pemerintah,” pungkasnya.

Penulis: Gloria Safira

Jakarta (Greeners) – Kota tua Jakarta memang telah dicanangkan sebagai salah satu destinasi wisata utama Jakarta oleh Kementerian Pariwisata. Namun sayangnya, hingga saat ini penyediaan toilet publik yang bersih dan layak pakai masih sulit sekali ditemui di lokasi yang sedang mencoba mendapatkan pengakuan sebagai Situs Bersejarah Dunia atau World Heritage Site dari UNESCO ini.

Padahal, toilet publik yang bersih dan layak pakai merupakan salah satu infrastruktur dasar yang harus dibangun oleh sebuah kota, selain penyebrangan jalan yang aman, taman kota yang rapi, dan jalur pedestrian yang nyaman bagi semua warganya.

Project Director dari PT Pembangunan Kota Tua Jakarta, Yayat Sujatna saat ditemui oleh Greeners di kantornya mengakui, saat ini masih sangat sedikit akses penyediaan toilet publik di kawasan kota tua. Sekalipun ada, terangnya, bukankah toilet milik publik melainkan toilet yang terletak di dalam institusi sendiri seperti di cafe, museum maupun minimarket.

“Yah coba saja lihat sekarang, kalau ditanya ke pengunjung secara random (acak) pasti bilang susah mencari toilet di sini,” terangnya, Jakarta, Sabtu (14/02).

Jakarta atau yang sebelumnya dikenal sebagai Batavia, dahulu dirancang dan dibangun oleh Jan Pieterszoon Coen berdasarkan konsep “kota ideal” dengan tiap sudut kotanya memiliki benteng yang menonjol keluar. Kota Batavia pada zaman itu dipagari oleh benteng (tembok tinggi) yang di dalamnya terdapat banyak kanal. Untuk wilayah Kota sendiri terbagi menjadi dua bagian, barat dan timur, yang dipisahkan oleh Sungai Ciliwung. Sayang, kanal-kanal itu banyak yang berganti rupa atau kalaupun ada, airnya keruh karena limbah dan sampah.

“Nah, rintisan untuk memperbaiki Jakarta menjadi kota ideal itu salah satunya dengan menggelar pameran ini,” ujarnya. Pameran yang dimaksud adalah pameran Art & Toilets: Bringing Back The Glory of The Past di Galeria Fatahillah, Gedung Kantor Pos Lantai 2, Kawasan Kota Tua, Jakarta.

Sketsa toilet publik yang dipamerkan dalam Art & Toilets: Bringing Back The Glory of The Past di Galeria Fatahillah, Jakarta. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Pameran ini sendiri, terang Yayat, telah resmi dibuka pada Selasa (3/2/2015) lalu. Dalam acara ini dihadirkan seni lukisan yang menghubungkan antara masa lalu dan masa kini, dari awal berdirinya Batavia hingga menjadi Jakarta. Selain itu, pameran yang akan berlangsung hingga 3 Mei 2015 ini juga bertujuan memperkenalkan program pemerintah, yakni revitalisasi kawasan Kota Tua.

“Revitalisasi tersebut dimulai dari memperbaiki sanitasi. Jadi, selain seni, toilet menjadi tema yang dimunculkan dalam pameran. Membenahi Kota Tua tidak hanya dengan melakukan pameran seni, tetapi juga membenahi prasarana dasar seperti toilet itu,” tuturnya.

Dengan adanya pameran ini, Yayat berharap Pemerintah Provinsi maupun masyarakat yang datang berkunjung dapat lebih peduli untuk mendukung dan menjaga keindahan serta kebersihan destinasi bersejarah ini.

Menurut Yayat, terdapat tujuh titik di kawasan Kota Tua Jakarta yang akan direvitalisasi oleh beberapa arsitek yang tergabung dalam sebuah konsorsium Jakarta tersebut. Ketujuh titik tersebut di antaranya, Taman Fatahillah, Gedung Kantor Pos, Gedung Kertaniaga, tempat melangsungkan konferensi di dalam Gedung Kertaniaga, Gedung Cipta Niaga, gedung dan lahan di dekat Jembatan Batu, dan yang terakhir sculpture garden berupa pedestrian dan ruang publik terbuka.

“Dalam rencananya juga, ketujuh titik ini dapat dirampungkan kurang lebih hingga dua tahun mendatang dan dua sampai tiga titik di antaranya direncanakan rampung dalam waktu dekat,” pungkasnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Masalah banjir di Ibukota merupakan hal yang klasik dan telah terjadi sejak Jakarta masih bernama Batavia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui beberapa badan terkait telah melakukan berbagai upaya seperti proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang menggunakan beton padat sebagai bahan bakunya.

Namun, Koordinator Ciliwung Institute, Sudirman Asun, menganggap bahwa proyek tersebut justru hanya akan menambah parah banjir di wilayah Jakarta Pusat dan Utara. Menurutnya dengan pembangunan beton-beton tersebut, air akan lebih deras mengalir ke hilir.

Sudirman mengungkapkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan dengan kebijakan temporal atas dasar kepanikan sesaat, kemudian melupakan persoalan yang ada beserta upaya penyelesaiannya setelah bencana banjir sudah lewat.

“Pemulihan sungai di luar negeri itu sudah mengarah ke restorasi (beton dibongkar dan mengembalikan sungai ke kondisi alamiah), itulah normalnya atau alaminya kondisi sungai. Bukan normalisasi versi teknokrat dengan turap beton, sebuah kondisi sungai yang sangat tidak normal,” jelas Sudirman saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (01/10).

Pekerja memasang pancang-pancang beton di pinggir Sungai Ciliwung, Rabu (01/10). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah harus dilakukan secara terencana dan untuk jangka panjang dalam sebuah master plan . Rencana inti tersebut dirancang secara komprehensif dan terpadu antar kementerian dan berintegrasi dengan pemerintah daerah di sepanjang daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung. Penerapan rencana ini nantinya akan lintas sektoral dan struktural, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan aturan hukum.

Pemerintah, lanjut Sudirman, harus memperhatikan juga keberlangsungan hutan di hulu Ciliwung dan catchment area (daerah tangkapan air), serta Daerah Aliran Sungai (DAS) karena sungai dengan bentuk alamiah mempunyai fungsi ekologi sebagai resapan air, menstabilkan kecepatan arus sungai, filtrasi pencemar dan sedimen, vegetasi riparian, serta sebagai habitat ekosistem keanekaragaman hayati seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.

Sungai, lanjutnya, hanyalah indikator. Badan sungai sebagai permukaan tanah terendah (Jakarta) hanyalah penerima akibat dampak diatasnya. Cakupan luas yang harus diperbaiki adalah DAS (Watershed). DAS harus diperbaiki menyeluruh dan komprehensif sehingga air hujan dari permukaan yang turun ke sungai dapat dikurangi secara signifikan dan terserap ke tanah dan pohon oleh ruang terbuka hijau maupun penampungan air situ/waduk.

Penguatan bantaran juga dapat dilakukan dengan pendekatan bio-engineering, misalnya dengan beronjong (perkuatan tebing dengan kawat berisi batu batu kali) dan penanaman pohon di sempadan sungai seperti yang direkomendasikan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.

“Itu DAS-nya dibanyakin, Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Birunya juga diperhatikan, di luar negeri betonisasi sudah dilarang,” katanya.

(G09)