Jakarta (Greeners) – Dua desa di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tengah mengalami kekeringan. Berdasarkan laporan dari pemerintah daerah setempat pada Minggu (1/10), kekeringan ini telah menyebabkan terjadinya krisis air.

Wilayah terdampak kekeringan berada di Desa Jatilaksana dan Desa Kertasari. Pemicu kekeringan dua desa di Karawang itu adalah minimnya curah hujan sehingga terjadi kekeringan. Sebanyak 369 KK atau 1.039 jiwa di dua desa tersebut mengalami krisis air. Wilayah ini terpantau memiliki potensi ekstrem panjang untuk hari tanpa hujan.

Menyikapi kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang bersama pihak terkait mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak. Sebanyak empat titik pendistribusian air dengan total 20.000 liter. Hal ini dilakukan dengan empat mobil tangki air dengan kapasitas 5.000 liter.

Dua desa di Karawang krisis air. Foto: BNPB

Berdasarkan analisis El Nino, fenomena ini terasa kuat pada musim kemarau di bulan Juli hingga Oktober di Indonesia. Selain itu, banyak pula wilayah berpotensi akan memasuki puncak musim kemarau hingga bulan ini.

Pada prediksi curah hujan bulanan, curah hujan pada kategori rendah bulan ini ada di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Pulau Jawa.

Menghadapi potensi krisis air sepanjang Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau warga untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Penanganan dari pihak BPBD lebih pada penanganan jangka pendek, yaitu pendistribusian air bersih kepada masyarakat.

Indonesia Alami Fenomena Suhu Panas

Dalam sepekan ini, sebagian wilayah Indonesia mengalami fenomena suhu panas yang cukup terik pada siang hari. Berdasarkan data hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu maksimum terukur selama periode tanggal 22-29 September 2023 di beberapa wilayah Indonesia cukup tinggi.

“Kisaran suhu antara 35-38.0 derajat Celcius pada siang hari. Suhu maksimum tertinggi selama periode tersebut ada yang mencapai hingga 38.0 derajat Celcius yang terukur di Kantor Stasiun Klimatologi Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 25 dan 29 September 2023,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto melalui rilis tertulis.

BACA JUGA: BPBD Siapkan Beragam Antisipasi Kekeringan di Jawa Barat

Kemudian, suhu tersebut juga terukur di Stasiun Meteorologi Kertajati, Majalengka-Jawa Barat pada tanggal 28 September 2023. Sementara, suhu maksimum terukur di wilayah Jabodetabek berada pada kisaran 35.0-37.5 derajat Celcius. Suhu maksimum hingga 37.5 derajat Celcius terukur di wilayah Tangerang Selatan pada tanggal 29 September 2023.

Dua desa di Karawang krisis air. Foto: BNPB

Kekeringan Terjang Empat Kecamatan di Bogor

Pada Agustus lalu, kekeringan juga terjadi di empat kecamatan di Kabupaten Bogor. Kekeringan terjadi akibat intensitas hujan yang menurun di wilayah tersebut. Sehingga, sumber mata air warga berkurang dan warga kesulitan untuk memenuhi air bersih setiap harinya.

Merujuk laporan dari BPBD Kabupaten Bogor, lokasi terdampak kekeringan adalah Desa Tapos Kecamatan Tenjo Pada Selasa (29/8) pukul 07.00 WIB, Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu, Desa Koleang Kecamatan Jasinga, dan Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang pada Rabu (30/8) pukul 08.05 WIB.

BACA JUGA: Indonesia Berisiko Hadapi Krisis Air di Tahun 2040

Kekeringan ini tidak menyebabkan kerugian materil, namun berdampak langsung terhadap warga. Di Kecamatan Tenjo, sebanyak 437 kepala keluarga atau 926 jiwa yang terdampak kekeringan. Sementara, di Kecamatan Cariu, Kecamatan Jasinga, dan Kecamatan Babakan Madang, terdapat 1.174 kepala keluarga atau 4.408 jiwa yang terdampak kekeringan tersebut.

BPBD Kabupaten Bogor telah mendistribusikan 10.000 liter air ke Kecamatan Tenjo dan 40.000 liter air untuk Kecamatan Cariu, Kecamatan Jasinga, dan Kecamatan Babakan Madang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Bencana kekeringan melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat (Jabar). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan berbagai antisipasi untuk mengatasi kekeringan tersebut.

Per 23 Agustus 2023, sebanyak 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten mengalami bencana kekeringan ini. Sebanyak 19.464 KK membutuhkan bantuan air bersih.

Wilayah yang terdampak kekeringan di Jawa Barat meliputi Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cirebon, Subang, Ciamis, Majalengka, Karawang dan Pangandaran. Wilayah kecamatan terbanyak yang mengalami kekeringan yakni Kabupaten Bogor dengan total 13 kecamatan.

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Jabar, Budi Budiman Wahyu mengatakan bencana kekeringan ini akan berdampak terhadap kekurangan air di sejumlah wilayah Jabar.

“Kekeringan ini pastinya berdampak pada kekurangan air. BPBD kabupaten maupun kota telah melakukan dropping air bersih kepada masyarakat kerja sama dengan OPD terkait, PDAM, PMI dan lainnya,” kata Budiman kepada Greeners, Kamis (31/8).

BACA JUGA: Sulit Lakukan Hujan Buatan Saat Puncak Musim Kemarau

BPBD Jabar telah mendistribusikan 525.500 liter air bersih kepada masyarakat di wilayah terdampak kekeringan. Di samping itu, BPBD juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan lahan warga yang terdampak. Namun, mengenai luas lahan terdampak kekeringan kini masih dalam proses pendataan.

Antisipasi jangka pendek dan jangka panjang yang BPBD Jabar lakukan yaitu membentuk Posko Siaga Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Barat. Kemudian, melakukan koordinasi dengan BMKG dalam rangka memonitor dan mengevaluasi potensi terjadinya penurunan curah hujan yang berdampak kekeringan di beberapa kabupaten dan kota di Jabar.

Curah Hujan Rendah Memicu Karhutla di Jabar

Curah hujan yang sangat rendah juga memicu bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jabar. Berdasarkan laporan BNPB, sebanyak 15 wilayah administrasi kabupaten atau kota mengalami karhutla. Teridentifikasi 39 kecamatan yang tersebar di 15 kabupaten terdampak karhutla dari 1 Januari hingga 23 Agustus 2023.

Wilayah terdampak kebakaran itu meliputi Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sumedang, Majalengka, Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Garut, Bandung. Sedangkan wilayah kota, daerah terdampak mencakup Kota Sukabumi, Cimahi, Bandung dan Bogor.

Bencana kekeringan di Jawa Barat. Foto: BPBD Jabar

“Kerugian dampak dari kebakaran ini telah tercatat lahan pertanian seluas 156 hektar. Menyikapi potensi bahaya karhutla, pihak BPBD Provinsi telah berkoordinasi dengan BPBD se-kabupaten dan kota di wilayahnya,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Abdul menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, khususnya menyangkut antisipasi kerugian lahan warga. BPBD provinsi dan OPD terkait berupaya melakukan pencegahan dini mengantisipasi dampak meluas karhutla.

BACA JUGA: Hemat Air, El Nino Berpotensi Picu Kekeringan Hingga September

Kekeringan Terjadi di Jateng dan Jatim

Sementara itu, di Provinsi Jateng, BPBD menginformasikan empat kabupatennya mengalami kekeringan. Dampak musim kemarau sudah dirasakan warga sejak Juli 2023 lalu. Keempat kabupaten terdampak adalah Kabupaten Kendal, Klaten, Temanggung, dan Sragen.

Data BPBD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyebutkan 3.320 KK atau 11.027 jiwa terdampak di sejumlah wilayah. Masing-masing BPBD kabupaten telah memberikan bantuan air bersih kepada warga. Laporan terkini pada Kamis (24/8) menyebutkan, kebutuhan air sudah terpenuhi.

Sementara itu di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), kekurangan suplai air dirasakan warga Desa Pialangan, Kecamatan Kalisat. Sebanyak 247 KK di desa ini terdampak kekeringan. BPBD Kabupaten Jember telah mendistribusikan air kepada para warga. BPBD juga telah mendistribusikan bantuan sabun cair yang berasal dari BNPB.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menghasilkan hujan buatan akan sulit dilakukan saat puncak musim kemarau. Sebab dalam periode itu, awan yang disemai langka.

Idealnya TMC yang menghasilkan hujan buatan harus jadi upaya preventif. Dilakukan saat musim peralihan, awan pembentuk hujan pun masih tersedia. Tujuannya untuk memitigasi kekeringan, pembasahan lahan gambut cegah kebakaran hutan dan lahan, serta pengisian waduk dan embung.

TMC merupakan salah satu bentuk upaya manusia memodifikasi cuaca dengan tujuan tertentu agar mendapatkan kondisi cuaca yang diinginkan. Proses modifikasi cuaca bermula dengan melakukan penyemaian garam dapur halus di awan.

Secara umum, metode ini memicu atau mempercepat terjadinya hujan di suatu wilayah. Supaya mendapatkan suplai air untuk berbagai keperluan.

Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Andri Ramdhani mengungkapkan, TMC tidak akan efektif jika dilakukan pada periode puncak musim kemarau. Sebab, saat musim tersebut tidak ada awan yang bisa disemai.

“TMC juga tidak akan efektif jika dilakukan di periode puncak musim kemarau, karena secara umum kondisi atmosfer relatif kering sehingga sangat sulit untuk pembentukan awan hujan,” ungkap Andri kepada Greeners, Rabu (2/8).

Andri menambahkan, musim kemarau bukan faktor utama. Ketika periode musim hujan pun, TMC tidak bisa berjalan mulus. Sebab, sistem awan hujan sangat besar dan ada mekanisme dinamika atmoser dalam skala luas.

Oleh karena itu, peralihan musim hujan ke musim kemarau menjadi waktu yang tepat untuk TMC beroperasi. Di sisi lain, dalam mengatasi fenomena kekeringan ekstrem ini, masyarakat juga perlu ikut terlibat dalam mengantisipasi dampak kekeringan.

Hujan Buatan Antisipasi Kekeringan dan Karhutla

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto juga menegaskan dalam upaya mitigasi karhutla, BNPB telah melakukan operasi TMC untuk pembasahan lahan gambut pada enam provinsi prioritas di penghujung musim hujan.

“Jadi sebelum ada titik api kami gelar operasi pembasahan lahan gambut dengan mendatangkan hujan. Ini bisa dilakukan bulan-bulan ini. Kalau sudah masuk kekeringan susah sekali kita buat hujan buatan,” ungkap Suharyanto dalam keterangan tertulis.

Senada dengannya, Andri juga menegaskan, pada periode puncak kemarau hasil TMC tidak bisa optimal. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengatasi dampak potensi kekeringan atau krisis sumber daya air.

Ia meminta masyarakat memanfaatkan sumber air yang ada secara efisien, prioritaskan sumber air untuk air baku maupun air bersih, serta menanam pohon dalam jumlah banyak. Kemudian, masyarakat juga bisa membuat waduk atau embung air dan memperbanyak resapan air.

Pesawat yang BNPB kerahkan untuk TMC. Foto: BNPB

Minimalkan Dampak Bencana

Di sisi lain, operasi TMC pada waktu yang tepat bisa memberikan dampak yang baik untuk meminimalkan dampak akibat bencana. Pengisian waduk dan penanganan karhutla hingga penanggulangan banjir bisa TMC lakukan.

Saat ada potensi penurunan pasokan air yang signifikan saat kekeringan, TMC bisa digunakan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sekitar waduk atau area rawan karhutla.

Tahapan operasi TMC adalah dengan menyebarkan partikel-partikel nukleasi seperti natrium klorida atau perak iodida ke dalam awan. Partikel-partikel ini berfungsi sebagai inti kondensasi yang dapat memicu percepatan pembentukan tetesan air dalam awan hingga dapat turun menjadi tetesan hujan.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – El Nino diprediksi akan mencapai puncaknya September 2023. Dari 966 zona musim di Indonesia, 63 % zona musim sudah memasuki musim kemarau. Curah hujan pun rendah hingga Oktober 2023. Kondisi ini memicu kekeringan dan penurunan ketersediaan air tanah.

Wilayah itu meliputi Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fachri Radjab mengatakan, El Nino dapat menyebabkan penurunan ketersediaan air tanah. Hal ini harus diantisipasi terutama daerah yang bergantung pada air tanah sebagai sumber utama.

Masyarakat perkotaan yang terkena dampak fenomena ini juga perlu waspada. Jaga kesehatan dan lakukan penghematan air.

“Masyarakat perkotaan perlu waspadai suhu panas ini. Pertama dehidrasi, perlu banyak konsumsi air minum, tentu dampaknya ke penyakit kulit, kemudian perlu hemat air juga penting dan menabung air,” kata Fachri dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9, Senin (31/7).

El Nino adalah peristiwa peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan pengurangan udara basah menuju Indonesia. Hal ini mengakibatkan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya risiko kekeringan.

Selain itu, berkurangnya curah hujan juga sulit untuk “mencuci” udara sehingga polusi udara berpotensi meningkat.

Beberapa tahun terakhir intensitas El Nino bervariasi. Fachri mencatat, fenomena El Nino terakhir kali intensitasnya cukup lemah pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2015, intensitasnya kuat.

El Nino bisa memicu kekeringan di lahan pertanian. Foto: Freepik

Mitigasi Kekeringan dan Karhutla saat El Nino

Mengatasi kekeringan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau daerah untuk memastikan ketersediaan air dan mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Enam wilayah rawan karhutla meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Wilayah tersebut mayoritas gambut.

Kepala BNPB, Suharyanto menyebut, BNPB bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga membuat bor baru untuk mengantisipasi kekeringan di areal gambut dan mangrove yang lebih dahsyat.

BNPB pun berkolaborasi bersama sejumlah lembaga pemerintah menggelar operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), untuk meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan. Operasi ini akan mengisi danau, embung, dan sumur untuk persediaan air.

Pemadaman darat dan udara juga BNPB siapkan untuk penanganan karhutla. Tidak hanya siap siaga padamkan api saat kebakaran. Sebelum ada titik api di daerah tertentu, BNPB juga lakukan penyiraman air melalui udara untuk pembasahan gambut.

Sementara itu, kekeringan sudah terjadi di wilayah Papua Tengah. Fenomena ini memicu gagal panen sehingga membuat warga kesulitan mendapatkan bahan makanan. Dampaknya, enam orang meninggal dunia karena kelaparan dan dehidrasi.

Peristiwa ini bukan kali pertama yang terjadi di Papua Tengah, sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2015 dan 2019 yang bersamaan dengan adanya El Nino.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, hujan hanya bisa mengurangi sekitar 30 % partikel polutan di atmosfer.

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab membenarkan, curah hujan dapat berperan sebagai pencuci atmosfer. Sehingga ketika turun hujan, atmosfer menjadi lebih bersih karena partikel-partikel terendapkan ke permukaan bersama curah hujan.

“Menurut penelitian hujan dapat mengurangi sekitar 30 % partikel polutan,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Rabu (21/6).

Senada dengannya, Koordinator Bidang Cuaca Esktrem BMKG Miming Syaifudin mengungkapkan, secara umum hujan intensitas sedang hingga lebat dapat mengurangi polusi di atmosfer.

“Perlu kita ketahui polusi udara dapat terjadi sewaktu-waktu terutama ketika aktivitas sumber polutan menunjukkan aktivitas kepadatannya,” imbuhnya.

Kepadatan kendaraan bermotor di jalan, pembakaran lahan dan lainnya turut menyumbang polusi. “Sehingga kalau hari ini terjadi hujan lebat, maka polusi masih dapat signifikan terjadi pada hari berikutnya,” ucap Miming.

Peningkatan Polutan di Musim Kemarau

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, BMKG, Dinas Kesehatan Jakarta, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta masyarakat mewaspadai penurunan kualitas udara selama musim kemarau.

Beberapa pekan ini kualitas udara di Jakarta, daerah penyangga dan beberapa wilayah di Indonesia berkategori tidak sehat.

Fachri menjelaskan, hingga awal Juni 2023, hampir 51 % zona musim (zom) di Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Wilayah tersebut yakni Aceh bagian timur, Sumatra Utara bagian timur dan barat, Riau bagian timur, Bengkulu bagian selatan, Lampung bagian selatan.

Kemudian juga di Banten, DKI Jakarta, sebagian besar Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, sebagian besar Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan sebagian Gorontalo.

Selanjutnya sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Kepulauan Maluku Utara, dan sebagian Papua bagian selatan.

“Beberapa wilayah Jabodetabek minggu ini memang mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat karena gangguan atmosfer skala mingguan,” papar Fachri.

Menurutnya, BMKG mendefinisikan musim kemarau terjadi jika curah hujan dalam satu dasarian kurang dari 50 mm dan berlangsung tiga dasarian berturut-turut. Namun lanjutnya, bukan berarti di musim kemarau tidak ada hujan.

Antisipasi kekeringan saat kondisi kemarau ekstrem. Foto: istimewa

Dinamika Atmosfer Pengaruhi Curah Hujan

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut, fenomena MJO (Madden Jullian Oscillation), gelombang kelvin, dan equatorial rossby yang masih aktif di sebagian wilayah Indonesia memengaruhi cuaca di Indonesia saat ini.

“Ketiga fenomena tersebut merupakan dinamika atmosfer yang mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan secara masif di sekitar wilayah yang dilewatinya,” kata Guswanto.

Namun, BMKG memperkirakan musim kemarau tahun 2023 lebih kering dari biasanya. BMKG pun merekomendasikan sejumlah langkah antisipasi kekeringan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, adaptasi pola tanam dan penghematan air bersih.

Penulis : Dini Jembara Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Tahun 2022 ahli meteorologi memperkirakan El Nino yang ditandai minimnya curah hujan akan terjadi. Meskipun El Nino berlevel moderat, perlu antisipasi maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan waduk dan bendungan (dam).

Sementara itu, tahun 2021, La Nina justru yang terjadi. Hal ini menyebabkan meningkatkan curah hujan selama musim hujan terjadi. Kondisi ini mengancam peningkatan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan banjir bandang.

Profesor Riset Bidang Meteorologi dan Klimatologi pada Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian mengatakan, iklim di Indonesia mendapat pengaruh dari global warming, El Nino, La Nina serta keberadaan siklus matahari.

“Karena sudah mengalami dua kali kemarau basah berturut-turut pada 2020 dan 2021, maka kemungkinan besar tahun 2022 Indonesia akan mengalami periode kemarau kering tetapi tidak ekstrem kering,” katanya dalam Webinar Profesor Talk Tentang Kebencanaan di Jakarta, Senin (27/12).

Antisipasi Bencana Karhutla dan Kekeringan

Dari data sejarah panjang El Nino Oscillation Southern Oscilation (ENSO), ahli tidak temukan data 3 tahun berturut-turut La Nina atau tahun basah. Selain itu kita telah melewati periode sunpot minimum yang berasosiasi dengan tahun basah 2019 -2020. Sangat mungkin pendulum iklim akan kembali ke tahun El Nino meski relatif moderat pada tahun 2022.

“Setelah melewati spring 2022 bulan April akan mulai pola kering dan harap persiapkan kesediaan air di tempat tempat penampungan seperti waduk dan dam,” ucapnya.

Edvin menambahkan, bencana tahunan seperti kebakaran lahan dan hutan (karhutla) perkiraannya akan kembali marak di tahun 2022. Oleh sebab itu, butuh persiapan kebasahan lahan dengan teknologi modifikasi cuaca sebelum karhutla terjadi. Petani pun harus mempersiapkan pertanian pola kering. Sebab konsekuensinya akan terjadi panen melimpah di sektor kelautan.

Dalam pidato orasi profesor risetnya tahun 2014 lanjut Edvin, apabila tidak ada ENSO yang kuat atau berarti, Indonesia akan mengalami dampak global warming yang kuat. Artinya akan mengalami tahun basah karena kenaikan suhu atau hujan atau iklim yang lebih basah.

“Saat ini indeks ENSO ke arah La Nina, maka pengaruh global warming akan lebih dominan,” imbuhnya.

Pengaruh global warning akan terasa sebelum puncak kemarau tahun 2021. Tetapi saat memasuki puncak kemarau kondisi akan kembali normal. Dengan kemungkinan di atas normal atau awal musim hujan akan maju. Kondisi basah tahun 2020 karena sunspot minimum matahari. Tetapi kondisi basah tahun 2021 karena fase ENSO netral sehingga global warming dominan.

Selain karhutla, perlu antisipasi kekeringan saat musim kemarau ekstrem. Foto: Shutterstock

Citra Satelit Pantau Dampak Bencana

Sementara itu, Profesor Riset bidang Teknologi dan Penginderaan Jauh Geomatika pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Muhammad Rokhis Khomarudin menjelaskan, pola kejadian kebakaran lahan sudah ahli ketahui terjadi pada musim kemarau di Indonesia. Bahkan kondisinya akan semakin meningkat saat El Nino terjadi.

“Citra satelit penginderaan jauh dapat memberikan gambaran kondisi bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk bencana geologi baik gempa dan letusan gunung berapi satelit dapat menggambarkan dampak kerusakan yang terjadi,” paparnya.

Menurutnya, penggunaan data satelit penginderaan jauh dapat menghitung secara cepat tingkat kerusakan akibat bencana untuk tindakan evaluasi dan rehabilitasi wilayah.

Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanthi mengungkapkan, mengenai pengendalian karhutla, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan yang tegas.

Februari 2021 Presiden Jokowi menyampaikan arahan untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan membangun infrastruktur monitoring. Selain itu juga upaya pengawasan harus sampai ke bawah, mencari solusi permanen, penataan ekosistem gambut, serta penegakan hukum.

“Berkat upaya bersama, luas areal terbakar 2021 jika dibandingkan pada tahun 2014 terjadi penurunan signifikan sebesar 87,06 % atau turun seluas 1.547.598 ha. Serta tidak terjadi asap lintas batas negara pada tahun 2020 dan 2021,” tandas Laksmi dalam keterangannya.

Penulis : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan berdasarkan analisis update seluruh Zona Musim di Banten dan DKI Jakarta telah memasuki musim kemarau dan mengalami deret hari kering lebih dari 20 hari hingga lebih dari 60 hari. Oleh karena itu diperlukan kewaspadaan terkait ancaman bencana kekeringan.

Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Siswanto, mengatakan potensi kejadian kekeringan meteorologis mengacu pada analisis dan prakiraan curah hujan terkini.

Hampir sebagian besar Jakarta terutama wilayah bagian utara, pusat, barat dan timur memiliki potensi terdampak kekeringan meteorologis dengan status awas. Demikian juga wilayah Banten pesisir utara dan pesisir selatan. Sisanya umumnya berstatus waspada.

BACA JUGA : Musim Kemarau Datang, Penanganan Karhutla Diintensifkan

“Status awas Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis menandai wilayah yang telah mengalami paling sedikit 2 bulan hari kering (tanpa hujan) disertai potensi curah hujan rendah <20mm pada 20 hari mendatang,” ujar Siswanto kepada Greeners, Kamis (22/08/2019).

Menurut data HTH (Hari Tanpa Hujan) hingga update 20 Agustus 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Banten dan DKI Jakarta mengalami deret hari kering lebih dari 20 hari hingga lebih dari 60 hari.

“Kekeringan meteorologis tidak hanya melanda Jakarta dan Banten, tapi secara umum di wilayah Indonesia bagian selatan dari NTT, NTB, Bali, Madura, Jawa hingga Sumsel,” ujar Siswanto.

Sementara itu, prakiraan peluang curah hujan pada dasarian III Agustus dan dasarian I September 2019 menunjukkan bahwa beberapa daerah diperkirakan akan mengalami curah hujan sangat rendah (kurang dari 20mm/dasarian) dengan peluang hingga lebih dari 90% pada.

“kekeringan ini juga akan berakibat pada musim penghujan yang mengalami keterlambatan hingga 1 bulan atau diperkiraan baru memasuki musim hujan pada bulan November,” ujar Siswanto.

Siswanto mengatakan penyebab kekeringan ini berkaitan dengan puncak musim kemarau bulan Agustus, kekuatan keringnya makin intensif karena suhu permukaan laut selatan Jawa lebih dingin dari normalnya.

Lebih dinginnya Samudera Hindia bagian timur dapat pula dikaitkan dengan anomali gangguan iklim Samudera Hindia berupa kejadian Dipole Mode, yaitu menghangatnya Samudera Hindia ekuator bagian barat dan tengah, namun lebih dingin di bagian timur yaitu barat Sumatera bagian selatan dan selatan Jawa.

BACA JUGA : Titik Api Pemicu Karhutla di Riau Mulai Berkurang

“Dipole mode ini memiliki variabilitasnya antar tahun, siklusnya 2-8 tahun. 2015 salah satu IOD+ (Indian Ocean Dipole) yang terkuat bebarengan dengan El Nino ketika itu. Jadi panas sekarang ini juga mirip dengan kejadian 2015 itu, namun masih dikatakan lemah IOD+nya,” jelas Siswanto.

Potensi bencana kekeringan ini berdampak pada sektor pertanian yang menggunakan sistem tadah hujan di wilayah Banten dan DKI Jakarta, pengurangan ketersediaan air tanah menyebabkan kelangkaan air bersih di wilayah Banten dan DKI Jakarta dan berdampak pada meningkatnya polusi udara di wilayah Banten dan DKI Jakarta.

Oleh karenanya, BMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat air dan tidak boros energi, menjaga kondisi dan vitalitas tubuh, dan tidak membakar sampah sembarangan yang bisa menyebabkan polusi udara semakin meningkat.

Penulis: Dewi Purningsih

(Greeners) – Sebagai materi esensial bagi setiap makhluk hidup, air tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan pokok suatu negara. Air memegang peran krusial pada hampir setiap aspek dalam pembangunan negara, mulai dari pertanian, perdagangan hingga perindustrian. Hal ini menjelaskan bahwa tanpa ketersediaan air yang cukup, suatu negara dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya.

Ketiadaan air dapat mengakibatkan kelaparan, kematian ternak, menurunkan penghasilan dan menyebarkan penyakit. Berkaitan dengan hal tersebut, selama tiga tahun terakhir, air tidak dapat ditemukan di benua Afrika sehingga beberapa negara mengalami kekeringan berkepanjangan. Salah satunya Somalia.

BACA JUGA: UNICEF: Perubahan Iklim Juga Berdampak pada Anak-Anak

Somalia merupakan negara di ujung timur benua Afrika yang mirip sebuah tanduk, oleh karena itu negara ini sering disebut sebagai The Horn of Africa. Negara yang berbentuk Republik Federasi ini dahulu merupakan salah satu pusat perdagangan di dunia, karena letaknya yang berada di antara Teluk Aden dan Samudera Hindia yang merupakan salah satu jalur perdagangan. Namun, akibat kelangkaan air yang berkepanjangan, Somalia berujung pada melemahnya produksi makanan hingga muncul bencana kelaparan.

Seperti dilansir CNN (07/03), Perdana Menteri Somalia Hassan Ali Khaire mengatakan bahwa sekitar 110 penduduk Somalia meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit yang berhubungan dengan kekeringan pada 48 jam terakhir. Untuk menangani hal tersebut, Khaire mendesak para pelaku usaha bisnis dan semua orang untuk berkontribusi pada upaya tanggap kekeringan. Desakan ini bertujuan untuk menyelamatkan jutaan nyawa penduduk Somalia dari kelaparan dan kekurangan air.

BACA JUGA: Longsor di Lereng Bromo, Ribuan Kepala Keluarga Krisis Air Bersih

Sehubungan dengan keadaan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melakukan kunjungan pertamanya ke negara ini pada tanggal 7 Maret lalu sejak dilantik pada Januari 2017. Ia memperingatkan bahwa krisis yang dihadapi oleh Somalia telah “diabaikan” oleh dunia.

“Jangan lupa bahwa setiap individu di negara ini merupakan kasus penderitaan ekstrim. Ada kewajiban moral bagi kita semua untuk melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung mereka,” ujar Guterres.

Bencana kekeringan di Somalia bukan yang pertama kalinya. Pada tahun 2010-2012, hampir 258.000 orang meninggal akibat kelaparan (cnn.com). Berdasarkan data tersebut, Somalia termasuk dalam empat negara yang diidentifikasi oleh PBB sebagai negara yang terancam risiko kelaparan ekstrem bersama dengan Nigeria, Sudan Selatan dan Yaman.

Penulis: Ayu Ratna Mutia

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan beberapa provinsi di Indonesia mengalami kekeringan parah dan beberapa diantaranya mengalami defisit air. Cadangan air untuk wilayah Bali, Jawa dan Nusa Tenggara sudah tergolong minim karena secara kuantitaf defisit air, terutama di Jawa dan Bali, mencapai 18,79 miliar meter kubik.

Beberapa daerah tersebut, dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, berada di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan. Bahkan, berdasarkan data BMKG, selama 60 hari terakhir hujan tidak turun di wilayah tersebut.

“Berdasarkan hasil kajian keseimbangan air juga, wilayah Bali, Jawa dan Nusa Tenggara sekarang ini mengalami defisit air, yang artinya ketersediaan air sudah tidak sesuai kebutuhan,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Kamis (30/07).

BNPB, lanjut Sutopo, juga memperkirakan bahwa berdasarkan data dari proyeksi neraca air per pulau di Indonesia tahun 2020, Jawa dan Bali akan mengalami defisit air pada musim kemarau hingga 44 miliar meter per kubik. Sedangkan untuk Nusa Tenggara diperkirakan akan mengalami defisit air sebesar 4,6 miliar meter kubik pada musim kemarau 2020 mendatang.

Menurut data pada tahun 2007 tentang ketersediaan dan kebutuhan air per tahun yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di pulau Jawa berjumlah sekitar 30 miliar meter kubik per tahun. Sementara kebutuhan air di Jawa pada tahun 1995, sebanyak 62 miliar meter kubik per tahun.

“Pada 1995 itu, Pulau Jawa sudah mengalami defisit air sebesar 32 miliar kubik per tahun. Begitu juga dengan Bali yang memiliki ketersediaan air sekitar 1 miliar meter kubik per tahun. Sedangkan kebutuhannya mencapai sekitar 2,5 miliar per tahun. Artinya, pada 1995, Pulau Bali mengalami defisit air sekitar 1,5 miliar meter kubik per tahun,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa pada tanggal 1 hingga 10 Juli 2015 lalu telah terjadi hujan salju di tiga kabupaten di Papua. Ketiga kabupaten tersebut antara lain, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Puncak. Hujan salju ini menyebabkan pertanian puso atau gagal panen.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, saat dihubungi oleh Greeners mengatakan kalau sejumlah tanaman umbi-umbian serta hasil kebun tidak ada yang bisa dipanen. Selain itu, cuaca dingin menyebabkan ternak mati dan sebagian warga sakit.

Dari tiga kabupaten tersebut, jelas Sutopo, sebanyak 6 distrik dan 21 kampung yang terdiri dari 20.160 Kepala Keluarga (KK) juga terdampak kekeringan. Wilayah yang terdampak paling parah terletak di Distrik Kuyawage, Wano Barat, Kuwa Balim, Utpagga, Nenggejadin, dan Agundugame.

“Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lani Jaya, ada 11 orang yang meninggal dunia. Mereka terdiri dari lima balita, dua anak-anak, dan empat dewasa,” jelasnya, Jakarta, Selasa (21/07).

Lokasi ketiga Kabupaten tersebut, lanjutnya, berada di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Keterbatasan kebutuhan dasar seperti makanan, kebutuhan bayi dan anak, obat-obatan dan radio komunikasi akhirnya menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Pada tanggal 17 Juli 2015 lalu, terang Sutopo lagi, Kepala BNPB, Syamsul Maarif telah memerintahkan Deputi Penanganan Darurat BNPB untuk segera mengirimkan bantuan dengan berkoordinasi antara Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua, dan Pemerintah Daerah (pemda) setempat. Bantuan yang dikirmkan antara lain makanan 13,4 ton yang ada di BPBD Papua dan 15 ton beras yang dikirim ke Kabupaten Nduga, Lani Jaya, dan Puncak.

“BNPB menerima laporan kejadian tersebut dari BPBD Papua pada 14 Juli. Lalu pada 17 Juli, bantuan beras dan logistik telah didistribusikan ke Distrik Agundugame, Kabupaten Puncak dan Distrik Kuyawage, Kabupaten Lani Jaya,” ujar Sutopo.

“Pengiriman bantuan dengan pesawat carter Susy Air menggunakan landasan darurat yang ada di dekat daerah terdampak,” imbuhnya.

Selain itu, ia melanjutkan, BNPB juga menyiapkan dana siap pakai sejumlah Rp 250 juta untuk pengiriman logistik. Untuk menjangkau Distrik Kuyawage, Wano Barat, dan Kuwa Balim, Kabupaten Lani Jaya memerlukan waktu 10 hari jalan kaki dari Ibukota Lani Jaya.

Penulis: Danny Kosasih

Malang (Greeners) – Belasan desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengalami kekeringan sejak Juli hingga akhir September 2014. Desa-desa yang mengalami kekeringan berada di tujuh kecamatan, seperti di Dusun Blandit, Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari; Desa Putukrejo, Kalipare; Kecamatan Pagak; Bantur, Donomulyo, Jabung dan Lawang.

Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Malang, Aprillijanto mengatakan, PMI sudah melakukan droping air bersih secara rutin kepada daerah-daerah yang mengajukan. Di antaranya di Wonorejo, Kalipare, dan juga Pagak. “Untuk di Kecamatan Lawang, baru mengajukan kemarin, kemungkinan Selasa di drop air bersih,“ kata Aprillijanto, Sabtu (20/9/2014).

Menurutnya, daerah yang paling parah mengalami kekeringan berada di Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare. Di sana ada empat desa yang dihuni sekitar 793 kepala keluarga. Penduduk di wilayah tersebut kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur bor yang biasa digunakan warga mengering.

Pasokan PMI ke beberapa desa sudah dijadwal. Setiap daerah menerima pasokan air bersih dua kali sehari dan disesuaikan dengan jumlah warga. Setiap hari, mobil tangki ukuran 5 ribu liter memasok air dua hingga tiga kali di tempat yang dijadwalkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Malang mulai pekan ini sudah membuka posko kekeringan yang ditempatkan di Kantor BPBD Malang. BPBD juga menggandeng instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pengairan, Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan. “Dengan adanya posko ini diharapkan laporan dari masyarakat bisa segera ditindaklanjuti,” kata Kepala BPBD Malang, Hafi Luthfi.

Dengan adanya kerjasama antar instansi tersebut, diharapkan pemantauan kekeringan dan dampak lainnya seperti dampak ke pertanian, kesehatan, dan juga dampak lainnya bisa segera tertangani.

“Saat ini masih fokus pada penyediaan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, MCK, dan air minum,” ujar Hafi.

Selain di Putukrejo, Kalipare, daerah yang mengalami kekeringan dengan jumlah warga hingga 800 kepala keluarga lebih berada di Dusun Blandit, Desa Wonorejo. Hampir setiap musim kemarau warga Balndit mengalami kekeringan. Warga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah seperti BPBD, PMI, PDAM, dan instansi lainnya.

Perangkat Desa Wonorejo, Kusnan, mengaku sudah mengajukan permohonan sambungan air ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang. Namun, pengajuan sejak setahun lalu masih sebatas lisan. Menurut Kusnan, PDAM mengaku tidak bisa memenuhi harapan warga dengan alasan yang tidak pasti.

(G17)