Jakarta (Greeners) – Bangunan hingga jalanan porak-poranda di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kerusakan akibat banjir dan longsor itu bukanlah bencana hidrometeorologi biasa. Peristiwa yang terjadi ini merupakan cerminan rusaknya tata kelola ruang di Sumatra serta tingginya tingkat eksploitasi hutan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 442 korban meninggal dunia. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal hingga terpaksa mengungsi, sementara ratusan orang lainnya masih hilang.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), situasi ini tidak dapat lagi dijelaskan semata-mata dengan narasi “cuaca ekstrem”. Namun, harus dibaca sebagai akibat kerusakan ekosistem hulu dan daerah aliran sungai (DAS) oleh industri ekstraktif.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang Jatam olah menunjukkan bahwa Sumatra jadi zona pengorbanan untuk tambang minerba. Terdapat sedikitnya 1.907 izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare.

BACA JUGA: Ekosistem Lahan Basah Terancam Industri Ekstraktif

Kepadatan izin ini terkonsentrasi di Bangka Belitung (443 izin), Kepulauan Riau (338), Sumatra Selatan (217), Sumatra Barat (200), Jambi (195), dan Sumatra Utara (170). Sementara itu, provinsi lain seperti Lampung, Bengkulu, Aceh, dan Riau juga dijejali puluhan hingga ratusan izin, baik di wilayah darat maupun laut.

“Luasan dan sebaran konsesi ini berarti jutaan hektare jaringan hutan, kebun rakyat, dan lahan basah yang dulu berfungsi sebagai penyangga air kini berubah menjadi area galian, infrastruktur tambang, dan jalur angkut, yang melemahkan kemampuan DAS untuk menahan dan mengalirkan air secara perlahan,” ujar Koordinator Jatam, Melky Nahar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/11). 

Imbas Proyek PLTA

Berdasarkan analisisis Jatam, pemicu kerusakan ekosistem di Sumatra tidak hanya timbul dari tambang minerba. Sedikitnya ada 28 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) beroperasi atau dikembangkan di pulau ini. Sebaran terbesar yaitu berada di Sumatra Utara sebanyak 16 titik. Kemudian, Bengkulu 5 titik, Sumatra Barat 3 titik, dan Riau 2 titik.

Menurut Melky, sebaran operasi PLTA ini menandakan bahwa hampir semua provinsi di Sumatra sedang didesak menjadi basis energi air yang sarat risiko ekologis. Di antara titik tersebut terdapat PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatra Utara yang memanfaatkan aliran dari salah satu DAS utama di Ekosistem Batang Toru. Padahal, kawasan tersebut secara ekologis begitu penting, namun kini penuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain. 

Proyek PLTA Batang Toru telah membuka sedikitnya 56,86 hektare kawasan hutan di sepanjang aliran sungai. Hal itu terungkap berdasarkan analisis deret waktu citra Google Satellite atau Google Imagery oleh Jatam per 28 November 2025. Kawasan tersebut dimanfaatkan untuk bangunan utama, kolam, jalan, dan area penunjang. Hal ini tampak jelas sebagai pelebaran area terbuka di tubuh ekosistem.

“Kehadiran PLTA dalam skala masif memodifikasi aliran sungai, mengubah pola sedimen, dan memperbesar risiko banjir maupun longsor di hilir ketika kombinasi curah hujan ekstrem dan pengelolaan bendungan yang buruk terjadi bersamaan,” ungkapnya.

Perubahan Fungsi Hutan Lindung

Di tingkat kawasan hutan, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu utama perubahan fungsi hutan lindung menjadi area ekstraksi. Di Pulau Sumatra tercatat sedikitnya 271 PPKH dengan total luas 53.769,48 hektare.

Dari jumlah tersebut, ada 66 pemberian izin untuk tambang dengan luas 38.206,46 hektare. Selanjutnya, 11 izin untuk panas bumi seluas 436,92 hektare dan 51 izin untuk migas seluas 4.823,87 hektare. Kemudian, terdapat 72 izin untuk berbagai proyek energi lainnya mencakup 3.758,68 hektare. Sisanya untuk kebutuhan telekomunikasi, pemerintahan, dan beragam kepentingan lain di kawasan hutan.

Salah satu pemegang PPKH adalah PT Agincourt Resources, operator tambang emas Martabe di bentang ekosistem Batang Toru. Bukaan lahannya mencapai 570,36 hektare di dalam kawasan hutan. Aktivitas ini menunjukkan skala intervensi langsung terhadap penyangga utama daerah aliran sungai (DAS). Padahal, DAS sebelumnya berfungsi menjaga kestabilan air serta mencegah banjir dan longsor.

Pada saat yang sama, ekspansi panas bumi turut mempersempit ruang hidup di berbagai pegunungan Sumatra. Saat ini terdapat delapan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang beroperasi. Empat di Sumatra Utara, satu di Sumatra Barat, dua di Sumatra Selatan, dan satu di Lampung.

BACA JUGA: Koalisi Jatim Peduli Agraria Tuntut Hentikan Perluasan Industri Ekstraktif

Angka tersebut belum mencakup wilayah yang masih berstatus Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) maupun Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Jika wilayah-wilayah ini meningkat menjadi operasi penuh, pembukaan hutan untuk sumur produksi, jaringan pipa, serta akses jalan akan menambah tekanan ekologis.

“Apalagi, sebagian besar proyek panas bumi berada di lereng-lereng gunung berbentang curam. Kombinasi pembukaan hutan, pengeboran, dan perubahan struktur tanah berpotensi menambah kerentanan terhadap longsor dan banjir bandang,” ujar Melky.

Ia menegaskan bahwa jika seluruh data dipadukan, terlihat jelas beban industri di Sumatra. Pulau ini kini dibebani tiga lapis industri sekaligus, yaitu tambang minerba, PLTA, serta PLTP dan WPSPE/WKP yang mengeksploitasi pegunungan dan hulu DAS.

Jejak-jejak industri ekstraktif yang merusak hutan. Foto: BNPB Bidang Komunikasi Kebencanaan/ Muhammad Andhika Rivaldi

Tujuh Perusahaan Jadi Penyebab Utama

Di balik kerusakan yang terjadi di Pulau Sumatra, Direktur Walhi Sumatra Utara, Rianda Purba, menunjukkan tujuh perusahaan sebagai penyebab utama degradasi ekosistem Batang Toru. Kerusakan ini akibat aktivitas eksploitasi yang membuka tutupan hutan di kawasan tersebut.

Tujuh perusahaan tersebut ialah PT Agincourt Resources, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), PT Pahae Julu Micro-Hydro Power, PT SOL Geothermal Indonesia, PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), PT Sago Nauli Plantation, dan PTPN III Batang Toru Estate. Seluruhnya beroperasi di sekitar ekosistem Batang Toru, habitat orang utan tapanuli, harimau sumatra, tapir, dan berbagai spesies dilindungi lainnya.

Walhi Sumatra Utara mencatat PT Agincourt Resources telah mengurangi sekitar 300 hektare tutupan hutan dan lahan di DAS Batang Toru sepanjang 2015–2024. Lokasi Tailing Management Facility (TMF) perusahaan ini berada sangat dekat Sungai Aek Pahu yang mengaliri Desa Sumuran. Warga melaporkan bahwa sejak beroperasinya PIT Ramba Joring, air sungai kerap keruh saat musim hujan.

PLTA Batang Toru yang PT NSHE operasikan juga menyebabkan hilangnya lebih dari 350 hektare tutupan hutan di sepanjang 13 km daerah aliran sungai. Proyek ini menimbulkan fluktuasi debit sungai dan sedimentasi tinggi akibat pembuangan limbah galian terowongan serta pembangunan bendungan. Selain itu, terdapat potensi pencemaran apabila material galian mengandung unsur beracun.

“Video luapan Sungai Batang Toru di Jembatan Trikora yang memperlihatkan banyaknya gelondongan kayu diduga terkait dengan pembangunan infrastruktur PLTA tersebut,” ujar Rianda.

Sementara itu, PT Toba Pulp Lestari mengelola ratusan hingga ribuan hektare hutan di DAS Batang Toru. Lahan tersebut telah beralih fungsi menjadi Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) yang ditanami eukaliptus. Terutama di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan.

Selain itu, pembukaan hutan melalui skema PHAT juga memicu banjir bandang. Koridor satwa penghubung Dolok Sibualbuali–Hutan Lindung Batang Toru Blok Barat tercatat telah terdegradasi sedikitnya 1.500 hektare dalam tiga tahun terakhir.

Desak Pemerintah Cabut Ekspansi Industri Ekstraktif

Dengan terjadinya bencana besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membuka suara. Ia menyampaikan bela sungkawa duka mendalam terhadap bencana yang masyarakat hadapi di sana.

Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi, instropeksi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan hidup.

“Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di daerah tiga provinsi itu. Satu sisi kami mengatakan duka yang mendalam, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi tampaknya pendulumnya terlalu ke ekonomi dan harus ditarik ke tengah lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Jatam mendesak pemerintah segera mencabut izin merusak dan menghentikan ekspansi industri ekstraktif di hulu DAS kritis. Pemerintah juga diminta untuk mengembalikan ruang kelola kepada masyarakat lokal dan adat yang terbukti paling berkepentingan menjaga hutan dan sungai.

Tanpa langkah politik yang berani, setiap rencana tambang, perluasan kebun, dan megaproyek energi akan terus meningkatkan tekanan ekologis Sumatra. Akibatnya, jumlah korban banjir dan longsor diperkirakan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Bencana banjir bandang dan longsor kembali menimpa Provinsi Sumatra Utara. Sedikitnya delapan kabupaten dan kota terdampak bencana. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara mengindikasikan bahwa bencana ini akibat masifnya eksploitasi hutan yang menyebabkan terbukanya tutupan hutan Batang Toru.

Dampak terparah terjadi di wilayah-wilayah yang berada dalam Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, serta Kota Sibolga. Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi, ribuan rumah hancur, dan ribuan hektare lahan pertanian rusak tersapu banjir.

Hingga kini tercatat 51 desa dan 42 kecamatan terdampak. Banjir juga melumpuhkan perekonomian setempat serta merusak infrastruktur, rumah ibadah, dan fasilitas pendidikan.

Direktur Eksekutif Walhi Sumatra Utara, Rianda Purba, menjelaskan bahwa Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatra Utara. Secara administratif, kawasan ini mencakup 66,7% wilayah Tapanuli Utara, 22,6% Tapanuli Selatan, dan 10,7% Tapanuli Tengah. Sebagai bagian dari jajaran Bukit Barisan, hutan Batang Toru menjadi sumber air utama, berfungsi mencegah banjir serta erosi, dan menjadi pusat Daerah Aliran Sungai (DAS) menuju wilayah hilir.

BACA JUGA: Laju Deforestasi di Indonesia Masih Tinggi 

“Setiap banjir membawa kayu-kayu besar. Citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan. Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan,” kata Rianda dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/11).

Walhi Sumatra Utara juga mengindikasikan tujuh perusahaan yang menyebabkan kerusakan karena aktivitas eksploitatitf yang membuka tutupan hutan Batang Toru.

Delapan Warga Meninggal Dunia

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, bencana banjir dan tanah longsor menelan delapan korban meninggal dunia. Selain itu, 58 luka-luka dan 2.851 warga terpaksa mengungsi.

Hasil kaji cepat sementara, dua bencana ini berdampak di 11 kecamatan. Di antaranya Sipirok, Marancar, Batangtoru, Angkola Barat, Muara Batangtoru, Angkola Sangkunur, Angkola Selatan, Sayur Matinggi, Batang Angkola, Tanah Timbangan, dan Angkola Muaratais.

Sementara itu, sebanyak 50 unit rumah terdampak dan dua jembatan terputus akibat banjir serta tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim gabungan mendata dan merekomendasikan jalur alternatif Pangaribuan-Silantom sebagai akses jalan sementara.

Beralih ke wilayah Tapanuli Tengah, sebanyak 1.902 unit rumah terdampak banjir di sembilan kecamatan. Di antaranya Kecamatan Pandan, Sarudik, Badiri, Kolang, Tukka, Lumut, Barus, Sorkam dan Pinangsori.

BACA JUGA: Hutan Bukan Aset Eksploitasi, Saatnya Bentuk UU Kehutanan yang Baru

BPBD Tapanuli Tengah dan tim gabungan mendirikan tenda pengungsi serta mendistribusikan bantuan sembako kepada warga terdampak. Seluruh pendataan seperti jumlah warga dan wilayah terdampak bersifat sementara. Data masih berpotensi mengalami perkembangan sesuai dari hasil kaji cepat lanjutan di lapangan.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta melaporkan dua sistem cuaca signifikan yang memicu cuaca ekstrem di Sumatra Utara pada 25 November 2025. Di antaranya Siklon Tropis KOTO yang berkembang di Laut Sulu dan Bibit Siklon 95B yang terpantau di Selat Malaka. Kedua sistem ini memengaruhi peningkatan curah hujan dan angin kencang di Sumatra bagian utara.

Bibit Siklon 95B memengaruhi pembentukan awan konvektif yang meluas di atas Aceh hingga Sumatera Utara sehingga menyebabkan meningkatnya curah hujan ekstrem dalam beberapa hari terakhir.

Sementara itu, Siklon Tropis KOTO melalui pola belokan angin dan penarikan massa udara basah (inflow) ke pusat siklon meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah barat Indonesia, termasuk Sumatra Utara. Hal itu kian memperkuat hujan lebat di wilayah terkait.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Banjir dan longsor kembali melanda kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak Sabtu, 5 Juli 2025. Peristiwa ini terjadi di tujuh desa di Kecamatan Cisarua dan Megamendung akibat hujan ekstrem yang mencapai 150 milimeter selama dua hari berturut-turut. Akibat bencana ini, tercatat tiga orang meninggal dunia dan satu orang masih hilang.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan bahwa bencana ini tidak lepas dari masih maraknya pelanggaran lingkungan di kawasan Puncak. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pembangunan liar tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan di kawasan rawan bencana tidak bisa terus dibiarkan.

“Kawasan Puncak merupakan wilayah bergunung dengan tingkat kemiringan tinggi yang secara ekologis sangat rentan. Namun, alih fungsi lahan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta pertumbuhan bangunan tanpa pesetujuan lingkungan memperburuk kerusakan lingkungan dan mempertinggi risiko bencana,” ujar Hanif di Puncak Bogor, Senin (7/7).

BACA JUGA: Potensi Longsor Jabar, KLHK Himbau Pembangunan Kawasan Puncak

Dalam kunjungan langsung ke lokasi terdampak di Desa Tugu Utara dan Pondok Pesantren Al Barosi, Hanif menegaskan akan menindak tegas pembangunan ilegal dan kerusakan lingkungan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Cileungsi.

KLH bersama tim ahli dari berbagai bidang seperti kerusakan tanah, ekotoksikologi, hidrologi, dan penataan wilayah, juga mengawasi sejumlah perusahaan dan bangunan di kawasan Puncak dan Sentul.

Hasil verifikasi menunjukkan adanya dua kategori pelanggaran lingkungan. Di antaranya kegiatan tanpa izin, serta kegiatan yang memiliki izin namun tetap menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan.

Cabut Persetujuan Lingkungan

Menindaklanjuti hal ini, Hanif telah berkoordinasi dengan Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Keduanya sepakat untuk mengevaluasi dan mencabut persetujuan lingkungan terhadap sembilan usaha yang izinnya tumpang tindih dengan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Selain itu, KLH juga telah menerbitkan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran dan penghentian kegiatan terhadap 13 perusahaan lainnya. Dalam waktu dekat, akan ada pembongkaran terhadap empat tenant yang beroperasi di kawasan Agrowisata Gunung Mas. Di antaranya CV Sakawayana Sakti, PT Taman Safari Indonesia, PT Tiara Agro Jaya, dan PT Prabu Sinar Abadi. Seluruh perusahaan tersebut bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara I Regional 2.

BACA JUGA: Sudah Saatnya Pencinta Alam Terlibat Bebaskan Alam dari Sampah

Selain penegakan hukum, Hanif juga menekankan pentingnya langkah rehabilitasi kawasan rawan longsor. Hal ini termasuk penanaman vegetasi pengikat tanah dan pelibatan masyarakat dalam penghijauan, edukasi, dan pengawasan pembangunan.

“Rehabilitasi kawasan rawan longsor tidak bisa kita tunda. Kita harus mulai dengan tindakan nyata seperti penanaman vegetasi pengikat tanah,” tambah Hanif.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) perlu mewaspadai potensi curah hujan sedang hingga lebat tiga hari ke depan (13-15 Januari 2022).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memonitor perkembangan kondisi cuaca di seluruh wilayah Indonesia yang saat ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jabodetabek.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengungkapkan, sebagian besar wilayah Jabodetabek termasuk wilayah yang BMKG prediksi mengalami puncak musim hujan pada periode Januari ini.

“Sementara itu dari hasil analisis dinamika atmosfer, diidentifikasi adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia selatan Jawa dan pola tekanan rendah di Australia bagian utara,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/1).

Hal tersebut dapat membentuk pola pertemuan massa udara dan belokan angin di wilayah selatan Indonesia. Kondisi tersebut terjadi terutama di sekitar Laut Jawa bagian barat dan perairan selatan Banten serta Jawa Barat yang dapat memengaruhi pembentukan awan hujan di wilayah Jabodetabek.

“Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan dapat disertai kilat/petir dan angin kencang,” ucapnya.

Prakiraan Curah Hujan Jabodetabek

Untuk prakiraan pada Kamis (13/1), hujan berpotensi terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Lalu pada Jumat (14/1) hujan berpotensi terjadi di Jakarta Utara, Bogor dan Depok. Kemudian pada Sabtu (15/1) hujan berpotensi terjadi di Bogor dan Depok.

Guswanto menambahkan, BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem pada periode tiga hari ke depan yang dapat berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi.

“Bencana hidrometeorologi itu berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang. Masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi harus waspada,” ungkapnya.

Guswanto menyebut, bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi prakiraan cuaca per wilayah hingga level kecamatan dapat mengakses website https://www.bmkg.go.id. Selain itu dapat pula memantau akun media sosial @infobmkg, aplikasi iOS dan android Info BMKG, call center 196 BMKG atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Periode Puncak Musim Hujan

Sebelumnya, Kepala Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Puncak musim hujan, terjadi mulai Januari hingga Februari 2022. Kewaspadaan perlu ditingkatkan di wilayah Jawa, Sumatra termasuk Kalimantan. Berbeda dengan wilayah lainnya, Maluku akan mengalami curah hujan tinggi pada Mei 2022 atau di penghujung musim hujan.

“Secara umum di Januari itu merata seluruh Indonesia. Tetapi yang perlu ditingkatkan kewaspadaan itu seperti Jawa, Sumatra, terutama sisi barat Sumatra. Kecuali Maluku, karena puncak musim hujannya di Bulan Mei karena pola musim hujannya berbeda di sana,” kata Fachri.

Oleh sebab itu, BMKG mengimbau agar masyarakat waspada dampak dari tingginya curah hujan tersebut. Salah satunya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan longsor. Kondisi lingkungan yang buruk dengan paparan curah hujan tinggi memperbesar potensi bencana tersebut. “Pantau terus informasi dari BMKG, sesuaikan aktivitas dengan cuaca,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam ulasan kebencanaan di tahun 2021, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan mengingatkan bencana akan berulang. Oleh sebab itu kesiapsiagaan dan kepastian kondisi lingkungan yang baik menjadi kunci penting.

Tahun 2021 La Nina (peningkatan curah hujan di saat musim hujan) terjadi dan bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana. BNPB mencatat, ada 3.092 kejadian bencana di tahun 2021. Bencana banjir mendominasi mencapai 1.298 kejadian. Di posisi berikutnya, cuaca ekstrem 804 kejadian dan tanah longsor 632 kejadian.

Penulis : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Bencana akan menjadi peristiwa yang berulang. Literasi sejarah bencana di masa lalu harus publik ketahui agar bisa meminimalisir dampak dan memperkuat mitigasi bencana. Restorasi dan pemulihan lingkungan pun wajib dilakukan. Jika tidak, bencana yang akan terjadi hanya akan memberi dampak, kerugian materiil dan korban jiwa yang lebih besar lagi.

Seperti halnya, siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur yang terjadi April 2021, dalam catatan masa lalu, badai tropis serupa pernah terjadi tahun 1973.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyebut, di sebuah surat kabar nasional berita badai besar di Flores tahun 1973 pernah diberitakan. Bahkan kerugiannya mencapai Rp 2,5 miliar.

“Bayangkan di tahun itu, kerugian Rp 2,5 miliar tentu besar. Belum lagi adanya korban jiwa,” katanya dalam konferensi pers Kaleidoskop Bencana 2021 BNPB secara virtual di Jakarta (31/12).

Abdul mengungkapkan, bencana adalah peristiwa berulang. Sekali terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa depan.

Kejadian Bencana 2021 Turun Tapi Dampaknya Naik

Sementara itu dalam ulasan kebencanaan di tahun 2021, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, kejadian bencana di tahun 2021 turun 35 % dibandingkan tahun 2020. Namun dampak bencana di tahun 2021 lebih besar. Besarnya dampak bencana tersebut karena adanya bencana gempa bumi yang memakan banyak korban jiwa.

“Tahun 2020 kejadian bencana 4.649 dan tahun 2021 ada 3.092 kejadian bencana. Namun dampak korban bencana tahun 2021 naik 76,9 %,” kata Lilik.

Bencana dominan yang terjadi lanjutnya adalah hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Tahun 2021 terjadi La Nina (peningkatan curah hujan saat musim hujan) sehingga bencana banjir mendominasi mencapai 1.298 kejadian. Di posisi berikutnya, cuaca ekstrem 804 kejadian dan tanah longsor 632 kejadian.

Lilik meminta provinsi, kabupaten/kota harus memiliki peta risiko bencana. Kemudian rencana penanggulangan bencana selama 5 tahun dan membangun desa tangguh bencana.

“Penyempurnaan data dan informasi risiko bencana juga perlu. Kemudian mitigasi infrastruktur tangguh bencana serta penguatan budaya sadar bencana di masyarakat,” paparnya.

Senada dengan Lilik, Abdul juga meminta masyarakat terus mencermati risiko bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Jika memiliki potensi gempa, harus memperkuat bangunan sehingga tahan gempa. Penguatan bangunan ini menjadi kunci mitigasi bencana.

“Tidak ada gempa yang membunuh. Tetapi bangunan yang tidak tahan gempalah yang membunuh,” ucap Abdul.

Terkait penguatan bangunan ini Lilik dan Abdul berharap, tidak hanya untuk bangunan baru, tetapi juga bangunan yang sudah berdiri. Para ahli harapannya bisa memberi kontribusi melahirkan teknologi yang dapat masyarakat pakai untuk memperkuat bangunan rumahnya yang sudah berdiri. Selain mudah masyarakat aplikasikan, teknologi itu juga harus terjangkau dan murah.

Bangunan tahan gempa menjadi kunci mitigasi bencana gempa bumi. Foto: Shutterstock

Pulihkan Lingkungan Kritis Kurangi Risiko Bencana

Di sisi lain, BNPB juga menyoroti tata ruang yang kritis dan perlu restorasi lingkungan. Daerah aliran sungai yang kering selama puluhan tahun lalu berubah menjadi pemukiman menjadi bom waktu yang kemudian berujung bencana banjir.

Abdul mengungkapkan, belajar dari banjir yang melanda Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang sulit surut, ada beberapa hal yang perlu publik cermati.

“Di sana ada pertemuan dua sungai utama Kapuas dan Melawi. Lalu panjang daerah aliran sungainya mencapai 1.066 kilometer dan ada kondisi elevasi sehingga banjir sulit surut,” imbuhnya.

Menurutnya, tahun 1960 banjir pernah terjadi dan 20 tahun terakhir tidak pernah terjadi. Puluhan tahun lalu kondisi sepanjang daerah aliran sungai masih bagus. Namun beberapa puluh tahun terakhir mengalami penurunan daya dukung dan tampung lingkungan. Alih fungi dan terjadi sedimentasi sehingga air meluber ke permukaan.

Oleh sebab itu restorasi lingkungan dan pemulihan degradasi lingkungan harus menjadi agenda penting. Presiden Joko Widodo pun tambah Lilik telah menginstruksikan untuk memulihkan dan mempertahankan kelestarian ekosistem sepanjang daerah aliran sungai.

“Mari kita jaga lingkungan dan restorasi agar optimal sebagai daerah resapan air,” imbuhnya.

Penulis : Ari Rikin

(JAKARTA) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, curah hujan intensitas tinggi masih akan terjadi jelang akhir tahun. Oleh karena itu, BMKG meminta warga waspada terhadap kondisi di sekitarnya.

Kepala Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim penghujan. Beberapa wilayah bahkan berpotensi mengalami curah hujan tinggi hingga akhir Desember 2021. Namun, kata Fachri, puncak musim hujan baru akan terjadi pada Januari hingga Februari 2022.

“Ya jadi memang kan saat ini kita memang sebagian besar sudah memasuki musim hujan, tetapi ini belum berada pada puncaknya. Puncak musim hujan itu kita perkirakan pada Januari – Februari nanti,” kata Fachri kepada Greeners, di Jakarta, Senin (20/12) malam.

Hingga akhir Desember 2021, lanjut Fachri, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi. Kondisi ini akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti wilayah barat Sumatra, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kemudian Kalimantan bagian barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Lalu Sulawesi bagian barat, bagian tengah dan utara juga berpotensi curah hujan tinggi. Kemudian Papua juga, terutama bagian tengah,” ungkap Fachri.

Oleh sebab itu, BMKG mengimbau agar masyarakat waspada dampak dari tingginya curah hujan tersebut. Salah satunya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan longsor. Kondisi lingkungan yang buruk dengan paparan curah hujan tinggi memperbesar potensi bencana tersebut.

“Pantau terus informasi dari BMKG, sesuaikan aktivitas dengan cuaca,” imbuhnya.

Waspadai pula banjir yang bisa terjadi jika kondisi dan daya dukung lingkungan buruk. Foto: BNPB

Waspada Curah Hujan Tinggi Saat Puncak Musim Hujan

Puncak musim hujan, baru akan terjadi mulai Januari hingga Februari 2022. Kewaspadaan perlu ditingkatkan di wilayah Jawa, Sumatera termasuk Kalimantan. Berbeda dengan wilayah lainnya, Maluku akan mengalami curah hujan tinggi pada Mei 2022 atau di penghujung musim hujan.

“Secara umum di Januari itu merata seluruh Indonesia. Tetapi yang perlu ditingkatkan kewaspadaan itu seperti Jawa, Sumatra, terutama sisi barat Sumatra. Kecuali Maluku, karena puncak musim hujannya di Bulan Mei karena pola musim hujannya berbeda di sana,” kata Fachri.

Selain itu, lanjut Fachri, warga khususnya nelayan juga BMKG minta mewaspadai dampak gelombang tinggi yang perkiraannya masih terjadi hingga tujuh hari ke depan.

“Kalau gelombang laut itu kan tergantung kecepatan angin. Memang di musim hujan ini dominan angin dari arah barat, kalau nelayan sebut itu angin baratan. Ya memang saat ini kita prediksi di Samudra Hindia, Laut Selatan Jawa, kemudian Laut Natuna juga berpotensi gelombang tinggi,” ungkap Fachri.

Pemerintah Daerah dan Masyarakat Harus Siap Siaga

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada.

“BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada dan siap siaga memasuki puncak musim hujan pada Januari-Februari 2022 mendatang,” katanya.

Masyarakat lanjutnya, dapat mengakses InaRISK untuk mengetahui potensi bahaya, khususnya bahaya hidrometeorologi. Dengan mengakses InaRISK masyarakat dapat tahu potensi banjir, banjir bandang, longsor dan cuaca ekstrem di wilayahnya.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses Info BMKG untuk memantau prakiraan cuaca. Prakiraan cuaca yang tersaji hingga tingkat kecamatan ini dapat masyarakat akses lewat handphone. “Akses pula kanal informasi resmi pemerintah lainnya,” ucap Abdul.

Penulis : Sol

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut pada awal Desember 2021 telah terjadi 71 kejadian bencana. Masyarakat diminta terus waspada, saat ini dalam kondisi La Nina. Puncak musim hujan pun baru tiba pada Januari-Februari 2022.

La Nina adalah kondisi anomali cuaca yang mengakibatkan terjadinya peningkatan intensitas curah hujan saat periode musim hujan. Kondisi ini rentan meningkatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan puting beliung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, kejadian bencana yang telah terjadi dalam kurun waktu 1-10 Desember 2021 sudah ada 71 kejadian. Dari total kejadian tersebut, 55 di antaranya kejadian banjir dan 16 kejadian tanah longsor.

“Dari 71 kejadian ini, di luar kejadian Semeru ada 7 korban meninggal. Satu korban meninggal akibat longsor dan 6 korban meninggal akibat banjir. Untuk banjir ada 8 korban hilang dan 9 luka. Jumlah masyarakat terdampak dalam 10 hari ini total 372.397 jiwa,” kata Abdul dalam konferensi pers virtual BNPB di Jakarta, Jumat (10/12).

Abdul menambahkan, dalam kurun waktu 10 hari tersebut, kota Medan menjadi kabupaten/kota dengan masyarakat yang paling banyak terdampak bencana yaitu sekitar 140.000 jiwa.

“Di awal Desember ini memang masih ada kawasan-kawasan terdampak di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tetapi satu kejadian ada di kota Medan yang paling banyak korban terdampaknya,” paparnya.

Dari kejadian bencana di awal Desember, Indonesia telah mengalami total 2.796 kali kejadian bencana periode Januari-Desember 2021. Sebanyak 35 %-40 % di antaranya banjir kemudian cuaca ekstrem dan tanah longsor.

Puncak Musim Hujan Belum Tiba, Bencana Masif Terjadi

Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fachri Radjab mengatakan, Indonesia saat ini masih dalam periode musim hujan bersamaan dengan terjadinya La Nina. Kondisi ini berpotensi menyebabkan potensi hujan semakin tinggi.

“Dengan aktifnya La Nina ini maka potensi hujan akan semakin tinggi. Hampir semua wilayah Indonesia akan memasuki puncak musim hujan di periode bulan Januari-Februari. Jadi saat ini kita belum memasuki puncak musim hujan. Ini yang masih perlu menjadi kewaspadaan kita,” ungkapnya.

Terkait banjir rob yang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia, Fachri menyebut banjir rob masih berpotensi terjadi akibat gelombang tinggi. Hal ini akan berdampak pada sejumlah wilayah perairan di Indonesia.

“Kemudian untuk kondisi rob memang saat ini gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti di perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatra sampai dengan selatan Jawa-Bali dan laut Natuna utara,” kata Fachri.

Ia mengimbau untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir waspada. BMKG memprediksi banjir rob akan kembali terjadi 18-22 Desember 2021.

“Untuk rob sendiri perlu kita waspadai ketika kita memasuki fase bulan purnama lagi antara 18-22 Desember 2021. Banjir rob bisa terjadi pada daerah-daerah pesisir seperti Sulawesi Utara, Jawa bagian utara, kemudian Natuna,” tuturnya.

Longsor dominan terjadi saat musim hujan tiba. Foto: Shutterstock

Hujan dan Kondisi Sungai Berasap Hambat Pencarian Korban

Sementara itu pascaerupsi Semeru, Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru Irwan Subekti menjelaskan, tujuh hari pascaerupsi korban meninggal mencapai 45 orang. Dari jumlah itu, orang hilang 9 orang, luka berat 19 orang dan luka ringan 19 orang.

Sementara untuk jumlah warga yang mengungsi mencapai 6.573 orang di 126 titik pengungsian. Bangunan rusak terdiri dari rumah 2.970 unit dan 33 unit fasilitas umum.

Irwan menuturkan, tim SAR menghadapi kendala hujan dan kondisi dasar sungai yang baerasap dalam proses evakuasi. Hal ini menyulitkan petugas melakukan pencarian.

“Setiap hari atau malam rata-rata turun hujan. Jadi berpotensi adanya banjir. Ini yang menjadi kewaspadaan kita,” imbuhnya.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk terus mewaspadai kondisi cuaca dan potensi bencana jelang akhir tahun. Fenomena La Nina yang memicu peningkatan curah hujan meningkatkan potensi ancaman bencana hidrometeorologi. Memburuknya daya dukung lingkungan akan memperparah potensi bencana seperti banjir, longsor dan banjir bandang.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 telah terjadi 17.032 bencana di Indonesia. Bencana tersebut meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem hingga kebakaran lahan dan hutan (karhutla).

Abdul menambahkan, terdapat tujuh wilayah di Indonesia dengan frekuensi bencana paling tinggi. Ketujuh wilayah itu yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

“Tujuh kawasan ini memiliki frekuensi bencana paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Frekuensi paling banyak itu ada di Jawa Tengah yaitu 4.201 kali kejadian. Hampir 95 % dari seluruh kejadian adalah bencana hidrometeorologi. Ini adalah frekuensi historis kejadian dalam lima tahun terakhir,” katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (3/12).

Selanjutnya, sepanjang tahun 2021 telah terjadi sebanyak 2.673 bencana alam di Indonesia meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, puting beliung hingga kebakaran lahan dan hutan (karhutla). Dengan frekuensi bencana paling banyak terjadi di Jawa Barat yaitu 651 kejadian.

Jika dibandingkan kejadian bencana pada November 2021 mengalami kenaikan hingga 19,4 % menjadi sebanyak 424 kali. Sedangkan kejadian bencana pada November tahun lalu hanya sebanyak 355 kali.

La Nina, Curah Hujan di Indonesia Diprediksi Meningkat

Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fachri Radjab mengungkapkan, saat ini Indonesia masih dalam kondisi La Nina yang masih akan berlangsung hingga April-Juni 2022.

Adapun untuk analisis curah hujan bulanan, hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah memasuki musim penghujan kecuali bagian timur dari Sulawesi Selatan dan Maluku yang akan memasuki musim hujan pada Februari-Maret 2022.

“Dari puncak musim hujan sendiri cukup beragam misalnya di sebagian besar Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi antara bulan Desember puncak musim hujannya. Kemudian Sumatera Selatan, Lampung, sebagian besar Jawa itu antara Januari hingga Februari,” paparnya.

Di samping itu, terdapat fenomena atmosfer yang tengah BMKG amati seperti Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin dan gelombang Rossby. Fenomena tersebut dapat menyebabkan curah hujan meningkat pada dasarian I Desember ini.

“Ada beberapa fenomena atmosfer juga kita amati seperti MJO, Kelvin, Rossby. Saat ini di dasarian I Desember, fenomena-fenomena ini cukup aktif terjadi di wilayah Indonesia sehingga berpotensi meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, BMKG melalui Jakarta Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) juga terus memantau fenomena siklon tropis. Menurut BMKG pada November 2021 hingga April 2022 merupakan periode pertumbuhan siklon tropis. Terakhir pada 1 Desember kita ada pertumbuhan siklon tropis Teratai di sebelah selatan Jawa.

Banjir salah satu bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang 2021. Foto: BNPB

BNPB Antisipasi dan Tanggulangi Bencana

Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB Bambang Surya Putra menjelaskan berbagai upaya BNPB lakukan menghadapi dampak La Nina dan banjir di Indonesia.

Upaya tersebut meliputi pemasangan alat early warning system (EWS) pada 2021. Tujuh EWS ini terpasang di Kabupaten/Kota Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Selain itu BNPB juga meningkatkan sinergi dengan BMKG untuk diseminasi informasi peringatan dini bencana akibat La Nina.

Selanjutnya memperkuat dukungan pengendalian operasi Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kab/Kota. Kemudian memastikan adanya persiapan dini terkait sumber daya manusia, logistik, peralatan hingga fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan penguatan pentahelix.

“BNPB juga telah memberikan dana siap pakai untuk operasional kegiatan penanganan darurat pada beberapa wilayah terdampak bencana banjir dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Dana siap pakai itu terdiri dari Kabupaten Sintang Rp 750 juta untuk BPBD Rp 500 juta dan Kodim Rp 250 juta. Lalu untuk Kabupaten Melawai Rp 500 juta, Kabupaten Sekadau Rp 250 juta. Kemudian untuk Kabupaten Sanggau Rp 250 juta, Kabupaten Katingan Rp 500 juta, Kabupaten Pulang Pisang Rp 500 juta, serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp 250 juta.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi ini karena pengaruh munculnya bibit siklon tropis Teratai di sebelah barat daya Lampung.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, intensitas sistem bibit siklon 92S telah mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bibit siklon 92S ini sudah berada di sekitar Samudera Hindia Barat daya Lampung tepatnya di 9.0 Lintang Selatan (LS) dan 103.0 Bujur Timur (BT).

“Menurut analisis BMKG, dalam waktu tiga jam bibit siklon ini akan semakin menguat dan akan lahir menjadi siklon. Jakarta Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) telah menyiapkan nama apabila bibit siklon ini lahir menjadi siklon tropis. Akan diberi nama menjadi Siklon Tropis Teratai,” katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (1/12) sore.

Ia menambahkan, saat ini terdapat tiga sistem yang sedang terjadi yaitu siklon tropis Nyatoh di utara Papua, siklon tropis Teratai di sebelah Barat Daya Lampung, dan bibit siklon yang ada di sebelah Barat Laut Sumatera Utara.

“Ini untuk memberikan peringatan dini dalam waktu tiga jam akan terjadi badai tropis Teratai. Sebagai halnya yang telah terjadi di sebelah utara Papua. Sebelumnya, sudah terjadi badai tropis Nyatoh. Saat ini masih ada di sebelah Barat Laut Sumatera Utara masih ada bibit siklon 94 W. Sehingga saat ini ada tiga sistem yang sedang terjadi,” paparnya.

Waspadai Dampak Siklon Tropis Teratai

Dwikorita menjelaskan kecepatan angin di sekitar siklon terbentuk mencapai 30 knot atau sekitar 56 km/jam dengan tekanan udara minimum di sekitar pusatnya mencapai 1006 hPa. BMKG memprediksi kecepatan angin tersebut akan meningkat menjadi 35 knot atau sekitar 65 km/jam. Sehingga bibit siklon berpotensi menjadi siklon tropis dengan arah pergerakan tenggara-selatan menjauhi wilayah Indonesia.

Meski begitu, bibit siklon yang akan menjadi siklon tropis Teratai ini juga akan berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia seperti di bagian Selatan Sumatera yaitu Bengkulu dan Lampung, Selat Sunda, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan kemungkinan juga di sebagian Jawa Timur.

“Dampaknya di sini berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat petir ataupun angin kencang di wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter di perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian Selatan dan Barat. Perairan Selatan Banten, Samudera Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat,” ungkapnya.

Dengan dampak tersebut, BMKG mengimbau kepada masyarakat dan semua pihak untuk menghindari kegiatan pelayaran di wilayah perairan yang terdampak. Kemudian juga menghindari daerah rentan bencana seperti di lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon yang mudah tumbang, tepi pantai dan tempat-tempat rentan lainnya.

Banjir salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di musim hujan. Foto: Shutterstock

Latar Belakang Penamaan Siklon Tropis Teratai

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, alasan di balik penamaan bibit siklon tropis Teratai ini. Fachri mengatakan TCWC Jakarta memiliki kewenangan memberi nama siklon tropis ini.

Hal ini mengacu pada panduan Badan Meteorologi Dunia bahwa wilayah yang menjadi wewenang TCWC Jakarta yaitu dari 0 hingga 10 derajat lintang selatan (LS) dan 90 sampai 141 derajat bujur timur (BT).

“Jadi ketika ada siklon tropis tumbuh di wilayah tersebut maka TCWC Jakarta yang punya kewenangan untuk memberi nama. Nama ini sudah ada di listnya Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Sebelumnya, siklon tropis terakhir yang tumbuh di wilayah TCWC Jakarta adalah Seroja. Kemudian urutan berikutnya adalah Teratai. Itulah mengapa namanya Teratai,” kata Fachri.

Di samping itu, Fachri menyebut bahwa saat ini merupakan periode pertumbuhan siklon tropis khususnya di bagian bumi selatan atau di Samudra Hindia sebelah selatan Indonesia. Musim pertumbuhan siklon tropis diperkirakan akan terus berlangsung sampai dengan April 2022 mendatang.

Masyarakat Harus Siaga Bencana Hidrometeorologi

Sementara itu, secara terpisah, dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Unit Pelaksana Teknis Kesehatan, Keselamatan kerja dan Lingkungan (K3L) Universitas Indonesia (UI) dalam keterangannya, mengimbau seluruh warga UI agar waspada terhadap dampak fenomena La Nina yang masuk di wilayah Indonesia.

Sepanjang Januari hingga awal November 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 2.242 kejadian bencana di Indonesia. Lebih dari 90 % kejadian tersebut merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Waspadai juga angin kencang dan potensi pohon tumbang.

Selain risiko hujan lebat, angin kencang dan petir, hujan dengan durasi yang panjang dapat menimbulkan potensi bencana banjir dan tanah longsor.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Pemerintah mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring munculnya ancaman La Nina selama periode musim hujan. La Nina ditandai peningkatan curah hujan yang cenderung ekstrem.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan La Nina berlangsung dan mencapai puncaknya Februari 2022. Saat ini intensitas La Nina mendekati moderat, itu artinya curah hujan meningkat dan cenderung ekstrem selama periode musim hujan. Kondisi ini memicu potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan puting beliung.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melaporkan status terkini anomali suhu muka laut pada dasarian III September 2021, bagian tengah di Samudra Pasifik telah melewati ambang batas La Nina. Nilai anomali pada dasarian III September, dasarian I Oktober dan dasarian II Oktober berturut-turut yaitu -0,63, -0,61 dan -0,92.

“Suhu muka laut di Samudra Pasifik ekuator semakin mendingin lagi, yang saat ini anomalinya sudah mencapai minus 0,92, yang tadinya baru minus 0,63. Ini mengidentifikasikan penguatan insensitas La Nina. Apabila mencapai 1, artinya sudah mulai terjadi La Nina dengan insensitas moderat. Artinya penguatan ini semakin meningkat,” kata Dwikorita dalam Rakornas Antisipasi La Nina, di Jakarta, baru-baru ini.

Berbagai pusat layanan iklim di dunia seperti National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan Bureau of Meteorology Australia juga memprediksi bahwa La Nina akan terjadi hingga level moderat sampai dengan Februari 2022. Dengan prediksi puncaknya akan terjadi pada Januari dan Februari 2022.

“Berdasarkan evaluasi La Nina tahun lalu yang insensitasnya serupa dengan yang diprediksi saat ini lemah hingga moderat, tahun lalu La Nina mengakibatkan peningkatan curah hujan dari 20 persen hingga 70 persen di atas normalnya yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia,” paparnya.

BNPB Perkuat  Mitigasi Bencana 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito mengungkapkan, kewaspadaan serta mitigasi dampak La Nina yang menyebabkan curah hujan meningkat ini terus BNPB lakukan.

Curah hujan ini dapat menjadi salah satu pemicu bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor. Namun faktor lain dapat berkontribusi sebagai pemicu bencana tersebut, seperti gangguan kestabilan lereng atau pemanfaatan lahan tanpa adaptasi kondisi geologi lokal.

Ganip menambahkan, saat ini BNPB sudah memulai kesiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah dampak ancaman La Nina.

“Penanganan vegetasi, pembersihan saluran air, pembenahan tanggul sungai, penguatan lereng menggunakan beton maupun vegetasi serta optimalisasi drainase perlu terus kita lakukan. BNPB melalui komunitas masyarakat dan BPBD kabupaten/kota dan provinsi terus akan melakukan upaya-upaya ini,” paparnya.

Terdapat sejumlah provinsi yang menjadi perhatian BNPB karena memiliki kerawanan tinggi bencana hidrometeorologi. Untuk Provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota yang menjadi perhatian atas kejadian bencana yang tinggi di antaranya Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Bandung.

Sedangkan di Jawa Tengah yakni Kabupaten Cilacap, Semarang dan Banyumas. Kemudian untuk Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Ponorogo, Trenggalek dan Situbondo. Selanjutnya di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Baeteng, Barru dan Bone.

BNPB perkuat mitigasi bencana pada daerah rawan bencana hidrometeorologi. Foto: Shutterstock

Pencegahan Karhutla Selama La Nina

Selain kesiapsiagaan menghadapi ancaman La Nina, pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah langkah selama La Nina terjadi. Salah satunya ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengungkapkan, meskipun La Nina menyebabkan curah hujan meningkat namun masih terdapat sejumlah daerah tertentu yang justru mengalami kekeringan. Sehingga pemerintah harus tetap waspada terhadap karhutla saat La Nina terjadi.

“Faktanya berdasarkan analisis BMKG, meskipun kondisi La Nina biasanya curah hujan meningkat, ada daerah-daaerah tertentu di wilayah kita ini yang justru mengalami adanya kekeringan. Sehingga kita harus tetap waspada selama La Nina ini kemungkinan terjadinya karhutla,” kata Alue.

Hasil pantauan hotspot KLHK sepanjang tahun 2021 berdasarkan Satelit Terra dan Aqua yang tersebar di 1.347 titik menunjukkan penurunan lahan karhutla yang sangat signifikan. Apabila dibandingkan dengan tingkat hotspot tahun 2015, maka penurunan yang terjadi mencapai 91%.

Alue menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meningkatkan pemantauan hotspot secara intensif khususnya pada sejumlah daerah rawan karhutla.

“Kita harus tetap meningkatkan upaya pemantauan hotspot secara intensif khususnya pada daerah-daerah rawan karhutla kemudian disertai pengecekan verifikasi hotspot di lapangan. Kedua, memantau dan menganalisi prediksi cuaca harian misalnya curah hujan hingga kelembapan suhu dan seterusnya, serta potensi karhutla dari BMKG,” paparnya.

Patroli pencegahan karhutla pada Januari-Maret 2022 akan berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat. Pada bulan April-Juni 2022 di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kemudian pada Agustus hingga Oktober 2022 di seluruh provinsi rawan karhutla.

Sementara itu, dalam Rakornas Antisipasi La Nina, tersusun rencana aksi terintegrasi antarkementerian dan lembaga pusat hingga daerah. Rencana aksi ini memuat langkah mitigasi dampak ancaman La Nina khususnya di sektor pertanian, perhubungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan kebencanaan.

Penulis : Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Intensitas curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa minggu terakhir berpotensi pada terjadinya banjir dan longsor di beberapa kawasan khususnya daerah Puncak Jawa Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyoroti hal ini melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dalam sebuah media briefing di Jakarta.

“Terjadinya longsor di Puncak merupakan hal yang biasa, tidak ada yang istimewa, tetapi kejadian akhir-akhir ini memang lebih besar, yaitu pada lima titik longsor yang berada di Gunung Mas, Grand Hill, Riung Gunung, Widuri, dan Atta’Awun.

Tipe longsor yang terjadi di Puncak merupakan tipe Translasi tidak ada rayapan, pergerakan blok, rotasi dan lain sebagainya. Jadi tanahnya merata ke bawah,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliras Sungai dan Hutan Lindung, Hilman Nugroho, di Manggala Wanabakti Jakarta, (07/02).

BACA JUGA: 5 Cara Tetap Sehat Selama Musim Hujan

Hilman menjelaskan, hujan yang terjadi dalam 3 hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya longsor. Hasil pengukuran pada Pos Hujan Citeko menunjukkan curah hujan pada daerah Puncak mencapai 150mm/hari. Pembukaan jalan membentuk tebing-tebing curam di atas 75 derajat yang memiliki struktur tanah yang lemah akibat pemotongan lereng sehingga rawan terjadi longsor.

Medium longsor di wilayah Riung Gunung menyebabkan tertutupnya jalan dan beberapa warung di pinggir jalan terbawa longsor. Sama halnya dengan di Gunung Mas, tutupan lahan pada area longsor berupa semak belukar yang tumbuh pada pangkasan tebing (pembukaan jalan) dengan kemiringan lebih dari 75 derajat. Longsoran dan singkapan batuan menunjukkan jenis tanah andosol dengan ketinggian mencapai 1100 sampai 1300 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliras Sungai dan Hutan Lindung Hilman Nugroho (Kiri) ,Kabiro Humas KLHK Djati Witjaksono (kanan) , Foto : greeners.co

Selain itu, penyebab longsor juga ada yang disebabkan oleh faktor manusia, yaitu perencanaan tata ruang yang belum optimal, keterlanjuran aktivitas manusia di Kawasan lindung, kurangnya kesadaran masyarakat, pemotongan tebing untuk jalan, bergesernya tanah urugan, drainase yang belum optimal karena beralihnya lahan fungsi, kegagalan struktur dinding tanah, dan penegakan hukum di setiap sektor.

BACA JUGA: Banjir Jawa Barat Bukan Karena Curah Hujan yang Tinggi 

“Untuk penyebab yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti beralihnya fungsi lahan untuk pembangunan di lereng-lereng harus segera direvisi oleh tata ruang di Bogor yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Kalau kondisinya Kawasan Lindung, ya harus ditetapkan sebagai Kawasan Lindung,” tegas Hilman.

Untuk menindaklanjuti akibat longsor KLHK akan melakukan peninjauan tata ruang dengan detail berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) dan pembuatan Konservasi Tanah dan Air (KTA) pada hulu dalam atau luar kawasan hutan, lokasi kebun teh yang mempunyai kelerengan tinggi agar diperkaya dengan penanaman pohon yang memiliki perakaran dalam (agroforestry), dan sosialisasi, penyuluhan, serta Penegakan Hukum.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kebun Raya Eka Karya, Bali, akan mulai dibuka secara penuh pada akhir tahun 2017. Kepala Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bayu Ajie mengatakan, hingga saat ini, baru duapertiga dari lokasi kebun secara keseluruhan yang dibuka untuk umum pasca terjadinya banjir bandang serta longsor yang menerjang kebun raya tersebut pada 22 Desember 2016 dan 9 Februari 2017.

BACA JUGA: Kebun Raya Akan Ekspos Hasil Penelitian Selama 200 Tahun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lanjut Bayu, akan melakukan pembenahan terhadap saluran air dari hulu hingga hilir sambil menunggu perbaikan dua jembatan yang masih rusak. Perbaikan jembatan ini sedang menunggu tahap tender untuk bisa dikerjakan.

“Jadi ada empat jembatan yang roboh. Dua sudah bisa digunakan, yang dua lagi sedang tunggu tender. Lapangan-lapangan yang tertutup lumpur juga sudah dibersihkan,” terangnya kepada Greeners saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jakarta, Rabu (19/04).

Bayu menyatakan, terdapat 26 spesimen anggrek koleksi baru LIPI dari kawasan timur Indonesia di Kebun Raya Eka Karya Bali ikut hanyut dalam banjir bandang dan longsor yang menerjang kawasan tersebut pada 9 Februari 2017. Dua puluh spesimen berasal dari Papua dan enam dari hasil eksplorasi di Bali. Beberapa anggrek dari Papua yang merupakan hasil Ekspedisi NKRI 2016 di koridor Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Tambrauw, bahkan ada yang belum sempat diteliti.

BACA JUGA: Sampah di Kebun Raya Bogor Belum Dikelola dengan Baik

“Kurang dari satu persen koleksi rusak. Selain anggrek, koleksi lainnya yakni 17 Araceae, 14 Podocarpaceae, dan 1 Elaeocarpaceae ikut terkena dampak banjir bandang tersebut dan tidak bisa diselamatkan,” kata Bayu menambahkan.

Bayu sendiri mengaku akan melakukan kajian bersama dengan badan geologi untuk memasang sensor banjir dan longsor untuk aksi mitigasi. Kebun Raya Eka Karya yang berada persis di bawah bukit dengan tiga cekungan mengarah ke kebun raya, membuat daya tampung tanah tidak bisa menyerap semua air hujan dalam intensitas besar sehingga menjadi run off yang terlalu tinggi.

“Kita sedang berusaha untuk pelajari bagaimana pasang sensor anti longsor bersama ahli geologi untuk aksi mitigasi,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Ponorogo (Greeners) – Longsor susulan terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu 9 April 2017, pukul 11.45 WIB. Timbunan material tanah bercampur air dari longsor pertama, tiba-tiba ambrol dan mengalir di sejumlah titik pencarian.

Peristiwa ini terjadi saat ratusan anggota Tim Search and Rescue (SAR) gabungan yang sedang melakukan upaya penyisiran korban yang hilang di Sektor A, Sektor B, Sektor C dan Sektor D. Ratusan anggota SAR dan sejumlah operator alat berat yang beroperasi mengalami kepanikan dan langsung berhamburan menyelamatkan diri.

Salah satu alat berat di sektor D yang ditinggalkan operatornya terseret arus longsor dan tertimbun. Longsor juga menyebabkan dua rumah roboh, lima sepeda motor dan dua unit mobil tertimpa longsor.

“Rumah yang roboh sebelumya masih dalam kondisi utuh dan digunakan untuk posko dapur umum. Sedangkan dua unit mobil yang tertimbun, masing-masing satu unit jenis Panther milik relawan dan mobil jenis dobel kabin milik unit K-9 Polda Jatim. Tiga ekor anjing pelacak juga terjebak di dalam mobil yang tertimbun,” kata salah seorang anggota SAR, Beny Sukamto.

BACA JUGA: Longsor Ponorogo, Pemerintah Akan Relokasi 32 Rumah Warga

Karena pergerakan material tanah bercampur lumpur masih terus terjadi, aparat kepolisian, TNI dan tim evakuasi berusaha mengevakusi puluhan warga yang tinggal di Dusun Krajan, Desa Banaran, sebuah perkampungan di bawah sektor D, yang selama ini jadi lokasi penampungan sementara.

“Material tanah terus bergerak dari atas ke bawah bahkan air dari longsoran itu sudah sampai di jembatan. Warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman,” terang Beny.

Menyikapi longsor susulan tersebut, pemerintah daerah langsung menggelar rapat untuk mengevaluasi proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan. Rapat diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, BPBD Kabupaten Ponorogo, Bupati Ponorogo, Kapolres Ponorogo, Dandim, Basarnas, Kepala Dasa, Kepala Dusun serta warga setempat.

“Hasil rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder bahwa evakuasi dihentikan karena membahayakan tim SAR jika diteruskan,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.

BACA JUGA: Pencarian Korban Longsor Ponorogo Terkendala Cuaca, 25 Jiwa Masih Tertimbun Tanah

Komandan Tim Basarnas, Asnawi Suroso, mengungkapkan beberapa jam sebelum terjadi longsor susulan, Tim SAR berhasil menemukan jenazah satu korban di Sektor A. Jenazah korban keempat tersebut orang dewasa dan kondisinya membusuk.

Pihaknya belum mengetahui identitas jenazah yang ditemukan tersebut karena masih dalam indentifikasi Tim DVI Polda Jatim.

“Korban ditemukan pukul 08.30 WIB, tertimbun tanah di Sektor A. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD dr Harjono untuk dilakukan identifikasi tim DVI Polda Jatim,” kata Asnawi Suroso.

Sebenarnya, pihaknya akan mengintensifkan proses pencarian di sekitar lokasi penemuan karena dimungkinkan masih ada korban lain. Namun karena terjadi lonsor susulan, pencarian terpaksa dihentikan.

Sampai Minggu 9 April, jumlah korban hilang yang berhasil ditemukan sebanyak empat orang, dengan rincian tiga korban ditemukan di sektor C dan satu korban di sektor A. Masih ada 24 korban lainnya masih tertimbun longsor.

Penulis: MA/G12

Ponorogo (Greeners) – Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, akan merelokasi 32 rumah warga yang terdampak longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung. Warga yang masih memiliki lahan aman akan dibuatkan rumah di lahannya sendiri, sementara bagi warga yang tak punya lahan akan dicarikan lahan oleh pemerintah.

“Rencananya relokasi akan dilakukan dengan sistem mandiri, mengingat sebagian warga yang rumahnya hancur telah memiliki lahan lain yang lebih aman. Untuk yang tak punya lahan, pemerintah akan menyediakannya. Pemerintah akan membangun 32 rumah warga hingga jadi dan siap huni,” kata Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, Rabu (05/04/2017).

Menurutnya, khusus untuk warga yang tidak mempunyai lahan akan direlokasi ke Dusun Krajan, yang masih dalam wilayah Desa Banaran. Rencananya tanah tersebut akan diberikan pemerintah melalui skema hibah langsung. Namun sebelum ditetapkan sebagai tempat relokasi, pemerintah masih menunggu hasil penelitian tim ahli geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, tentang kelayakan wilayah tersebut untuk dijadikan permukiman.

“Kami pastikan tanah yang saat ini diterjang longsor nantinya akan tetap menjadi hak dari pemilik sebelumnya,” kata Ipong.

BACA JUGA: Pencarian Korban Longsor Ponorogo Terkendala Cuaca, 25 Jiwa Masih Tertimbun Tanah

Sambil menunggu proses relokasi yang tentunya akan membutuhkan lama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta agar pengungsi korban longsor tidak tinggal di pengungsian. Rencananya, pemerintah akan membangun rumah sederhana atau mereka disewakan tempat tinggal di rumah penduduk lainnya.

“Tempat sementara jangan di pengungsian terus. Kita carikan rumah sementara, sambil nanti relokasinya disiapkan,” kata Soekarwo.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo memperingatkan, ancaman tanah longsor susulan di Desa Banaran, Kecamatan Pulung. Kemungkinan terjadi longsor masih cukup tinggi.

“Itu sudah terjadi, kalau tidak salah dua kali, salah satunya itu dari posko bencana sini terdengar cukup keras,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo, Sumani.

Lokasi longsor susulan tersebut berada pada lereng sebelah selatan dari titik longsor utama. Namun dua kali longsor susulan tersebut jauh lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Meski lebih kecil, pihaknya tetap meminta warga dan tim pencarian waspada.

BACA JUGA: Kemensos Salurkan Bantuan Bencana Longsor Ponorogo Rp 1,34 miliar

Dari pengamatan yang dilakukan tim ahli geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, potensi longsor lanjutan berada pada lereng di sisi kanan dan kiri lokasi longsor utama, karena terdapat retakan di beberapa titik. Hal itu diketahui setelah tim peneliti melakukan pantauan menggunakan kamera udara.

“Potensi kedua yakni material tanah yang sudah meluncur namun belum sepenuhnya padat, apabila curah hujan tinggi dan resapan air juga tinggi maka bisa terjadi pergerakan,” kata ahli geologi UGM, Bagus Bestari Kamarullah.

Selain potensi longsor susulan, pihaknya juga mengingatkan tentang adanya bahaya lain yakni banjir bandang, mengingat di lokasi longsor saat ini terdapat beberapa aliran dan genangan air dan tanah longsoran yang belum padat.

Sebagai informasi, masa tanggap darurat bencana longsor Ponorogo terhitung mulai tanggal 2 hingga 15 April mendatang. Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan saat ini baru menemukan 3 korban longsor, yaitu Iwan, Katemi dan Sunadi. Sementara 25 lainnya masih tertimbun tanah.

Longsor Bukit Banaran, Kabupaten Ponorogo, terjadi pada Sabtu 1 April 2017, pukul 07.40 WIB. Saat bencana terjadi, puluhan warga tengah memanen jahe. Daerah ini merupakan penghasil jahe.

Penulis: MA/G12

Ponorogo (Greeners) – Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan kembali menemukan satu korban tertimbun tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada hari ketiga pencarian, Selasa, 4 April 2017. Total sudah tiga korban yang ditemukan meninggal dunia, sementara 25 lainnya masih belum berhasil dievakuasi.

“Dua korban ditemukan pada pencarian hari kedua atas nama Iwan dan Katemi, sedangkan satu korban lagi atas nama Sunadi (47) ditemukan hari ini,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, Sumani, di lokasi.

Titik pencarian korban longsor Ponorogo dibagi dalam tiga sektor, yakni sektor A, sektor B dan sektor C. Ketiga korban ditemukan di titik pencarian sektor C dalam kondisi tertimbun material tanah longsor dan reruntuhan bangunan.

“Pencarian 25 korban lain di tiga sektor yang telah ditentukan akan terus dilakukan dan diintensifkan melibatkan tim gabungan yang berjumlah lebih dari 1.600 orang,” jelasnya.

BACA JUGA: Longsor di Ponorogo, 28 Orang Tertimbun dan 2 Ditemukan Meninggal

Proses pencarian para korban longsor menemui banyak kendala. Antara lain hujan selalu menguyur lokasi pencarian pada siang hari dan material longsor yang tebal dan luas. Ketebalan material longsor mencapai 17 meter bahkan di beberapa lokasi mencapai 50 meter.

Kondisi akses menuju lokasi juga hanya bisa dilalui satu kendaraan dengan kondisi bagian jalan terdapat jurang. Hujan juga menghambat komunikasi antar anggota tim.

“Pencarian dihentikan sejak pukul 14.00 WIB, karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi mulai pukul 07.00 WIB dengan mengerahkan 10 unit alat berat dan anjing pelacak,” kata Komandan Tim Basarnas, Asnawi.

BACA JUGA: Kemensos Salurkan Bantuan Bencana Longsor Ponorogo Rp 1,34 miliar

Sampai saat ini sebanyak 1.640 personel tim SAR gabungan telah dikerahkan dalam upaya pencarian korban hilang. Tim itu terdiri atas 200 TNI, 200 Polri, 45 Basarnas, 100 BPBD, 100 Tagana, 600 pemkab dan tim kesehatan, 350 relawan, dan 45 Perhutani.

Masa tanggap darurat bencana longsor Ponorogo ini terhitung mulai tanggal 2 – 15 April mendatang. Jika korban hilang belum juga ditemukan dalam kurun waktu tersebut, akan dilakukan komunikasi dengan keluarga korban untuk memutuskan pencarian berhenti atau tetap dilanjutkan.

Longsor Bukit Banaran, Kabupaten Ponorogo, terjadi pada Sabtu 1 April 2017, pukul 07.40 WIB. Saat bencana terjadi, puluhan warga tengah memanen jahe. Daerah ini merupakan penghasil jahe.

Penulis: MA/G12

Ponorogo (Greeners) – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan untuk bencana longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, senilai Rp1,34 miliar. Kemensos mengimbau, pendirian dapur umum untuk logistik korban terdampak diprioritaskan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, saat datang ke lokasi bencana pada Minggu, 2 April 2017, menjamin ketersediaan logistik dan dapur umum untuk para korban tanah longsor di Dusun Tangkil tersebut.

“Bantuan Kemensos yang disalurkan untuk korban bencana alam di Ponorogo senilai Rp 1,34 Miliar, dengan rincian Rp 832 juta berupa bantuan logistik terdiri dari paket lauk-pauk, peralatan keluarga, tempat makanan, selimut, matras, tenda gulung, tenda keluarga dan sandang paket,” kata Khofifah di lokasi bencana.

BACA JUGA: Longsor di Ponorogo, 28 Orang Tertimbun dan 2 Ditemukan Meninggal

Selain logistik, bantuan juga diberikan dalam bentuk santunan kepada ahli waris baik yang meninggal atau masih hilang. Satunan yang diberikan masing-masing Rp15 juta dan maksimal Rp 5 juta untuk korban luka.

“Jadi sesuai dengan rencana aksi nasional penanggulangan bencana, Kemensos itu klusternya pada saat tanggap darurat, utamanya pada penyiapan logistik dan dapur umum,” tambahnya.

Jaminan hidup bagi warga korban longsor juga akan diberikan dengan nominal Rp900 ribu per orang. Bantuan jaminan hidup akan diberikan untuk para korban yang sudah di tetapkan oleh bupati melalui surat keputusan (SK). Bantuan ini bisa dicairkan setelah Tanggap Darurat 14 hari selesai.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kemeja putih), mendatangi lokasi bencana longsor pada Minggu (02/04/2017). Ia juga memberikan bantuan senilai Rp1,34 miliar. Foto: greeners.co/Muhajir Arifin

Selain itu, Mensos juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo segera menerbitkan SK Darurat untuk pencairan kebutuhan pokok warga terdampak.

“SK dibutuhkan sehingga cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 100 ton bisa segera dicairkan. Bahkan apabila masih terjadi kekurangan akan mendapatkan suntikan dari CBP provinsi maupun Kemensos,” tandasnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta tindakan evakuasi penanganan korban longsor diprioritaskan mengingat masih ada 26 jiwa yang tertimbun longsor.

“Prosesnya dipastikan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi harus dilakukan secepat mungkin. Saya juga mengimbau agar warga tidak mendekat selama proses evakuasi,” kata Saifullah Yusuf.

BACA JUGA: 654 Bencana Terjadi Hanya Dalam Waktu Dua Bulan

Posko bersama tanggap darurat bencana longsor telah mengeluarkan data resmi korban-korban yang dinyatakan hilang. Komandan Tim Basarnas Yoni Fareza, pada Minggu, mengatakan, sesuai data resmi posko tanggap darurat, jumlah warga yang terdampak longsor mencapai 128 jiwa.

Dari jumlah tersebut 100 jiwa dinyatakan selamat dan 28 sisanya masih dinyatakan hilang. Dari 28 jiwa, pencarian yang dilakukan tim gabungan berhasil menemukan 2 jiwa meninggal dunia.

Nama korban hilang:
1. Litkusnin (L) 60 tahun
2. Bibit, (P) 55 tahun
3. Fitasari, (P) 28 tahun
4. Arda, (L) 5 tahun
5. Janti, (P) 50 tahun
6. Mujirah (P) 50 tahun
7. Purnomo, (L) 26 tahun
8. Suyati, (P) 40 tahun
9. Poniran, (L) 45 tahun
10. Prapti, (P) 35 tahun
11. Cikrak, (P) 60 tahun
12. Misri, (P) 27 tahun
13. Anaknya misri, (P) 3 tahun
14. Sunadi, (L) 47 tahun
15. Katemi, (P) 70 tahun
16. Iwan, (L) 30 tahun
17. Katemun, (L) 55 tahun
18. Pujianto, (L) 47 tahun
19. Siyam (P) 40 tahun
20. Nuryono, (L) 17 tahun
21. Menik, (L) 45 tahun
22. Kateno, (L) 55 tahun
23. Muklas, (L) 48 tahun
24. Jadi, (L) 40 tahun
25. Suyono, (L) 35 tahun
26. Suroso, (L) 35 tahun
27. Tolu, (L) 47 tahun
28. Situn, (P) 45 tahun

“Ini adalah data terakhir yang kami dapatkan, semoga bisa menjawab kesimpangsiuran jumlah warga yang menjadi korban,” kata Yoni Fareza.

Penulis: MA/G12

Ponorogo (Greeners) – Longsor terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Sabtu 1 April 2017, pukul 07.40 WIB. Bencana ini menyebabkan 28 orang tertimbun tanah, puluhan rumah dan kendaraan mengalami kerusakan parah akibat tertimbun longsor.

“Longsor berdampak pada 35 kepala keluarga. Seratus jiwa selamat dan 28 jiwa tertimbun, 2 diantaranya sudah ditemukan meninggal dunia oleh tim gabungan. Masih ada 26 jiwa yang tertimbun. Selain itu, 19 jiwa luka ringan dan 1 luka berat. Ada 300 warga yang diungsikan ke rumah kerabat yang lebih aman dan rumah kepala desa,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan yang diterima Greeners, Senin 3 April 2017.

BACA JUGA: Banjir, Longsor dan Puting Beliung Masih Menghantui Jawa Timur

Sebanyak 1.555 personel gabungan melakukan pencarian dengan menggunakan 7 alat berat. Tim gabungan ini berasal dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Dinas Sosial, Pemkab Ponorogo dan relawan. Mengingat beratnya medan, alat berat kemungkinan akan terus ditambah.

“Selain alat berat, sejumlah peralatan juga dikerahkan antara lain mobil dapur umum, ambulans, tenda, genset dan truk tangki air,” ujar Sutopo.

Keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo mengatakan pencarian pada Minggu, 2 April 2017, sempat dihentikan karena kondisi hujan dan rawan terjadi longsor susulan. Operasi pencarian hari ini dibagi dalam tiga sektor, yakni sektor A yang dipimpin Basarnas, sektor B dipimpin Polri dan sektor C dikoordinir TNI.

“Pencarian difokuskan di sektor A yang berada di titik nol atau berada di posisi paling atas lokasi longsor. Di lokasi tersebut, timbunan longsor mencapai 10 meter. Di situ, banyak warga panen jahe saat kejadian. Diduga ada 9 orang tertimbun,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ponorogo, Setyo Budiono.

BACA JUGA: Data Historis Bencana Dibutuhkan untuk Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Pemda Ponorogo menetapkan status Tanggap Darurat selama 14 hari hingga tanggal 15 April mendatang. Selain itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan tempat tinggal darurat sementara karena warga yang terdampak harus mendapatkan pemulihan cepat dan tepat dan tidak boleh terlalu lama tinggal di situasi kedaruratan.

Kronologi Bencana Longsor Ponorogo

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis kronologi bencana longsor di Kabupaten Ponorogo.

11 Maret 2017
Warga Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo menemukan tanda-tanda retakan 30 sentimeter di tebing Banaran dan kemudian melaporkan ke aparat Polisi.

17 Maret 2017
Retakan tebing itu menjadi panjang dan luas sekitar 9 meter.

26 Maret 2017
Retakan itu meluas menjadi sekitar 15 meter. Pemda Kabupaten Ponorogo sudah antisipasi dan melakukan sosialisasi kepada warga dan mendirikan Posko.

Warga saat itu telah mengungsi di rumah Kepala Desa Banaran karena retakan menjadi sekitar 20 meter. Namun hujan terus mengguyur sekitar wilayah Ponorogo. Akibatnya, air hujan masuk ke dalam dan ada lapisan batuan dasar atau kapur.

1 April 2017
Meski sudah mengungsi, warga kembali menghuni rumahnya untuk melakukan panen jahe. Daerah tersebut merupakan sentra penghasil jahe. Saat itu, warga mendengar suara gemuruh dan asap, sehingga warga lari berhamburan menuju lokasi yang aman. Longsor terjadi pada pukul 07.40 WIB.

Penulis: MA/G12

Probolingo (Greeners) – Longsor terjadi di jalur wisata Air Terjun Madakaripura di Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Longsor yang terjadi setelah hujan lebat di kawasan lereng Gunung Bromo ini menyebabkan jalur wisata dan jalan penghubung antar desa terputus.

Sampai Kamis, 23 Maret 2017, petugas dan warga masih berusaha membersihkan material longsor berupa tanah dan kayu. Karena banyaknya material longsor, proses pembersihan berlangsung lama dan sampai Kamis siang masih berlangsung. Pembersihan material longsor diperkirakan hingga beberapa hari ke depan.

Camat Lumbang, Bambang Hariwahyudi, mengatakan, sebelum longsor terjadi hujan lebat di kawasan ini sejak Senin (20/03) siang. Pihaknya mendapat laporan terjadi longsor pada Selasa, dini hari.

“Posisinya sekitar 1,5 kilometer setelah tempat parkiran wisata Air Terjun Madakaripura. Tebing setinggi 50 meter longsor dan menutupi ruas jalan sepanjang 75 meter dengan ketinggian 4 meter,” kata Bambang kepada Greeners, Kamis (23/03).

BACA JUGA: Masyarakat Pesisir Belum Rasakan Akses Air Bersih

Saat terjadi longsor, di lokasi air terjun banyak wisatawan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini meski banyak wisatawan terjebak dan harus dievakuasi. “Kami dahulukan evakuasi wisatawan, termasuk wisman asal Malaysia. Untuk kendaraan roda dua yang terjebak longsor, kami pikul,” ujar Bambang.

Proses pembersihan material longsor melibatkan berbagai unsur, mulai petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Pembersihan material longsor menggunakan sedikitnya tiga alat berat.

“Selain menutup akses jalan, longsor juga merusak saluran air antar desa dari Desa Negororejo menuju ke Desa Branggah,” jelas Bambang.

BACA JUGA: 654 Bencana Terjadi Hanya Dalam Waktu Dua Bulan

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono mengatakan, sebanyak 1.700 Kepala Keluarga (KK) di dua desa, yakni Desa Negororejo dan Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, tidak dapat menikmati air bersih akibat rusaknya pipa air bersih.

“Kami suplai dengan mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter. Dalam sehari, dua mobil tangki yang dikirim melakukan pengiriman air bersih sebanyak dua kali. Penyaluran air bersih tentunya sampai pipa saluran air yang rusak karena longsor selesai diperbaiki,” ujar Nanang.

Perbaikan pipa ini menurutnya berada dalam wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat. Ia mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan satuan kerja tersebut terkait perbaikan pipa air agar kesulitan air di Desa Branggah sebanyak 1.000 KK dan Desa Negerorejo dengan 700 KK, cepat teratasi.

Pihaknya berusaha mempercepat pembersihan material longsor. Selama pembersihan, ia mengimbau warga mewaspadai longsor susulan. “Warga diharapkan waspada, karena menjelang bulan April yang merupakan titik rawan bencana,” katanya.

Penulis: MA/G12

Jakarta (Greeners) – Meningkatnya kejadian longsor di Indonesia disebabkan tingginya tingkat kerentanan longsor. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa hingga saat ini terdapat 274 kabupaten/kota di Indonesia yang rawan longsor dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan longsor sedang hingga tinggi sebanyak 40,9 juta jiwa.

Artinya, lanjut Sutopo, 40,9 juta jiwa masyarakat tersebut terpapar langsung dari bahaya longsor. Mereka tinggal di lereng-lereng dan tebing pegunungan dan perbukitan yang rawan longsor. Saat ada pemicunya yaitu hujan deras maka terjadi longsor.

BACA JUGA: Waspadai Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

Ironisnya, kemampuan mitigasi baik struktural dan non struktural masyarakat tersebut masih sangat minim. Bahkan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memproteksi diri dan keluarganya sehingga rentan menjadi korban longsor.

“Pemerintah dan Pemda telah banyak melakukan upaya pencegahan longsor seperti penguatan tebing, pembangunan sistem peringatan dini, sosialisasi, reboisasi dan penghijauan, dan lainnya. Namun upaya pencegahan seringkali kalah cepat dengan faktor-faktor penyebab longsor sehingga longsor terus berlangsung,” terangnya, Jakarta, Rabu (07/12).

Menurut Sutopo, hingga saat ini longsor adalah bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa meninggal. Secara nasional, selama tahun 2016 telah terjadi 575 kejadian longsor dan menimbulkan 177 orang tewas akibat longsor. Longsor juga menyebabkan 100 orang luka-luka, 38.506 orang menderita dan mengungsi, 1.069 rumah rusak berat, 987 rumah rusak sedang, 926 rumah rusak ringan, dan puluhan bangunan umum rusak.

BACA JUGA: Dampak Perubahan Iklim, Petani dan Nelayan Juga Perlu Asuransi

Berdasarkan data BNPB, bencana longsor memang sedang meningkat. Pada tahun 2012 terdapat 291 kejadian longsor, tahun 2013 terjadi 296 kejadian, tahun 2014 terjadi 600 kejadian, tahun 2015 terjadi 515 kejadian, dan 2016 terjadi 576 kejadian (per tanggal 6/12/2016). Namun korban jiwa tewas bervariasi tergantung dari besaran longsor. Pada tahun 2012 longsor menyebabkan 119 jiwa tewas, kemudian tahun 2013 sebanyak 190 jiwa tewas, tahun 2014 sebanyak 372 jiwa tewas, tahun 2015 sebanyak 135 jiwa tewas, dan tahun 2016 sebanyak 177 jiwa tewas.

Bertambahnya jumlah penduduk, lanjut Sutopo, membuat kerentanan masyarakat di daerah longsor juga akan meningkat jika tidak ada perubahan yang nyata. Permukiman harus diatur sedemikian rupa agar masyarakat tidak membangun rumah pada daerah-daerah zona merah dari longsor. Zona merah pun, tegasnya, hendaknya tidak dijadikan permukiman tetapi menjadi kawasan lindung atau resapan air.

“Penataan ruang harus benar-benar ditegakkan jika kita ingin mengurangi risiko bencana longsor karena masih ada prediksi kejadian longsor ini akan terus bertambah mengingat potensi longsor makin meningkat ke depannya,” tutup Sutopo.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah saat ini tidak lepas dari rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh sebab itu, ketaatan terhadap Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dirancang melalui multipihak seharusnya mampu menjadi solusi mengatasi permasalahan rusaknya DAS.

Direktur Jendral (Dirjen) Pengelolaaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hilman Nugroho mengungkapkan, saat ini sebanyak 2.087 dari 17.000 DAS seluruh Indonesia dalam kondisi rusak. Jika dilihat dari tutupan lahannya, terdapat sekitar 24,3 juta hektare lahan yang berada dalam status kritis.

Apalagi, katanya, berbicara wilayah DAS bukan hanya bicara tentang wilayah yang berada di kanan dan kiri sungai, melainkan keseluruhan wilayah yang menampung, menyimpan dan menyalurkan air hujan sebelum dikeluarkan melalui sungai, danau atau laut.

“Ini berarti seluruh wilayah daratan terbagi habis dalam beberapa DAS. Makanya persoalan ini tentu harus kita selesaikan bersama,” kata Hilman usai acara Apresiasi Yayasan Kehati Pelestarian Mangrove di Jakarta, Kamis (11/02).

Permasalahan yang terjadi pada DAS bukan hanya lintas pengelola, tetapi juga lintas sektor dan lintas wilayah administrasi. Pada suatu DAS juga terdapat banyak pemangku kepentingan dengan tujuan masing-masing. Menurut Hilman, diperlukan rencana pengelolaan yang terpadu agar masing-masing stakeholder bisa menyamakan tujuan dalam pemanfaatan dan pengelolan DAS.

Hilman menyatakan, semua pihak harus menjalankan perannya dengan baik demi pencegahan banjir. Bendungan yang rusak harus diperbaiki, sedimentasi sungai dikeruk, dan perilaku kehidupan masyarakat juga harus berubah agar jangan menyebabkan banjir.

Upaya pencegahan banjir sendiri akan lebih efektif dengan mengikuti Proyek Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Terpadu. Dokumen tersebut harus dirancang multipihak untuk mengakomodasi semua kepentingan. RPDAS Terpadu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Menurut Hilman, sebanyak 138 DAS prioritas telah memiliki dokumen RPDAS Terpadu.

Selain itu, sebagai sistem deteksi dini, Hilman mengatakan kalau KLHK juga telah memiliki peta daerah rawan banjir dan tanah longsor. Peta tersebut diperbarui setiap tahun menggunakan Aplikasi Sistem Standar Operasi Prosedur Banjir dan Tanah Longsor (SSOP BANTAL) berbasis satuan analisa DAS. Ini dikarenakan potensi banjir dan longsor bencana sebuah wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk kelerengan, jenis tanah, curah hujan, jenis tanaman, dan faktor lainnya.

“Aplikasi ini berguna untuk mengetahui lokasi rawan banjir dan tanah longsor, serta dapat memberikan solusi arahan fungsi berupa manajemen pengelolaan wilayah rawan bencana,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih