Jakarta (Greeners) – Polusi udara masih menjadi permasalahan yang belum tuntas terselesaikan. Bicara Udara muncul untuk membawa harapan baru membantu memenuhi hak masyarakat atas udara bersih.

Bicara Udara merupakan sebuah komunitas yang sekelompok orang prakarsai karena merasakan pentingnya menyuarakan kepedulian terhadap kualitas udara di tempat mereka beraktivitas. Kehadirannya di tengah polusi udara membuka jalan untuk mencapai hidup bebas dari polusi.

Terbentuknya Bicara Udara, berawal dari kecemasan tiga orang ibu terhadap masalah lingkungan salah satunya polusi udara yang membahayakan anaknya. Novita Natalia sekaligus Co Founder Bicara Udara menjadi salah satu yang merasakan kecemasan tersebut.

“Pertama kali Bicara Udara ada yaitu karena kita masuk ke isu yang paling dekat dahulu yaitu orang yang membakar sampah, hal ini relate di kehidupan sehari-hari,” kata Novita kepada Greeners baru-baru ini.

Berasal dari kegelisahan tersebut, akhirnya Novita bersama komunitasnya mengadakan petisi yang berhasil mengumpulkan 78.000 tanda tangan tentang pentingnya udara bersih. Novita berpendapat, masalah pencemaran udara tidak hanya berasal dari pembakaran sampah, melainkan ada penyebab yang jauh lebih besar sehingga masyarakat harus teredukasi.

Bicara Udara berharap dengan adanya petisi seperti ini bisa membentuk tekanan publik yang bisa mereka ajukan kepada pemerintah. Sebab, pemerintah memiliki andil dalam mengatasi polusi udara melalui kebijakan demi mencapai hak hidup atas udara bersih di Indonesia.

Bicara Udara Gandeng Pemerintah

Setelah tiga tahun giat memerangi polusi udara, Bicara Udara telah mengantongi keberhasilan dari serangkaian upayanya. Mereka berhasil mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengambil langkah lebih serius dalam mengatasi persoalan polusi udara.

“Kalau dari sisi kebijakan itu yang goal yaitu ke Kementerian Kesehatan, kita berhasil meeting tiga kali bersama menteri kesehatan. Awalnya kita launching film dokumenter Sengal. Kemudian menteri kesehatan melihat ada masalah kesehatan masyarakat dari hal ini,” ungkap Novita.

Tidak lama berselang, Bicara Udara diajak bekerja sama oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan untuk membentuk komite penyakit respirasi dan dampak polusi udara. Sejauh ini, gagasan tersebut masih dalam tahap proses.

Novita berharap, melalui kerja sama ini, pemerintah dapat mendorong sensor kualitas udara yang berperan sebagai peringatan dini, sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi ketika polusi udara meningkat. Bicara Udara juga berupaya menjadikan polusi udara sebagai isu perbincangan pada pemilu tahun 2024.

Foto: Bicara Udara

Wadah Aspirasi dan Edukasi

Dalam menjalankan komitmennya, edukasi polusi udara menjadi satu hal yang mereka pegang teguh. Komunitas ini ingin terus menjadi wadah aspirasi dan edukasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemecahan solusi.

Dilema polusi udara bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga berperan penting dalam melakukan upaya menjaga kualitas udara. Oleh karena itu, Bicara Udara ingin memengaruhi kesadaran publik tentang masalah ini melalui campaign atau kampanye offline maupun online secara rutin.

Melalui campaign mereka kerap mengangkat isu-isu terkini seputar polusi udara dari berbagai sudut pandang. Misalnya, dari segi kesehatan dan ekonomi. Saat ini mereka pun sedang fokus membahas transisi energi. Hal ini terus mereka lakukan untuk membantu masyarakat memahami kondisi polusi udara terkini.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Aktivitas pembakaran sampah dinilai sebagai cara paling solutif untuk melenyapkan sampah di lingkungan. Padahal, aktivitas ini berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. 

Hasil riset PT Wasteforchange Alam Indonesia (Waste4Change) bersama Yayasan Bicara Udara Anak Bangsa (Bicara Udara) menyebut, emisi pembakaran sampah di Jabodetabek hampir setara dengan emisi pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sepanjang tahun 2021. 

Pembakaran sampah di Jabodetabek mencapai 240,25 Gigagram (GG) per tahun dan menghasilkan emisi karbon 12.627,34 Gg per tahun. Sementara pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan sepanjang tahun 2021 menghasilkan emisi karbon 14.280 Gg per tahun.  

Pembakaran sampah juga berkontribusi terhadap emisi CO2, yakni sebesar 9,42 % terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) nasional dari sektor pengelolaan sampah. Ini setara dengan membakar hutan seluas 108.825 ha. 

Merespon hal ini, pengamat persampahan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Enri Damanhuri menilai, selama ini belum semua sampah terangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup di Jabodetabek. “Cara yang paling mudah bagi masyarakat adalah bakar atau buang ke sungai,” katanya kepada Greeners, Selasa (28/2). 

Ia mengapresiasi salah satu terobosan dari Pemprov DKI Jakarta yang memanfaatkan teknologi drone untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku pembakaran sampah.

“Tapi saya kira yang terpasang masih sangat terbatas lalu penegakkan hukumnya masih belum berjalan dengan baik atau sifatnya “anget-anget tahi ayam”,” jelasnya. 

Pelaku Pembakaran Sampah Denda Rp 500.000

Melalui Perda No 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemprov DKI Jakarta menetapkan sanksi administratif berupa uang paksa sebesar Rp 500.000 bagi siapapun yang mengelola sampah dengan tidak tepat, termasuk membakar sampah. 

Enri berpandangan, sanksi tersebut sejatinya sudah cukup memberatkan dan membuat pelaku jera. “Namun, karena masyarakat memang terbiasa. Mereka ingin melihat lingkungan sekitarnya bersih dari sampah dengan cepat dan instan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Enri menyatakan pentingnya untuk meningkatkan pengumpulan sampah. “Kalau bisa 100 % sampah terangkut. Khususnya di daerah padat penduduk, sebab di samping dampak emisi, asap pembakaran jelas membahayakan kesehatan, termasuk potensi dioksin,” ungkapnya.

Membakar sampah bisa hilangkan sampah secara instan, namun memperburuk pencemaran udara dan perubahan iklim. Foto : Shutterstock

1432 Responden Terdampak

Sebelumnya, riset tersebut juga mengungkap dampak pembakaran sampah terhadap 1.432 responden non-pelaku pembakaran sampah. Mulai dari gangguan kesehatan pernapasan, kulit, dan mata, serta berkurangnya visibilitas atau jarak pandang. 

Aktivitas bakar sampah ilegal juga berpotensi menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah, serta kebakaran lahan dan perubahan iklim.

Recycling Supply Chain Specialist Waste4Change Lathifah A. Mashudi meminta agar masyarakat turut membantu mencegah terjadinya aktivitas pembakaran sampah. Misalnya, mulai dari menegur terlebih dahulu baru kemudian melapor ke pihak layanan pengaduan. “Agar dapat langsung dilakukan tindakan yang tepat,” kata dia.

Hasilkan Senyawa Bersifat Karsinogenik

Plt. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Aris Nurzamzami mengungkapkan, dalam beberapa kajian, membakar sampah menghasilkan senyawa berbahaya yang bersifat karsinogenik. 

“Satu ton sampah organik menghasilkan 9 kilo partikel padat yang mengandung senyawa hidrokarbon berbahaya. Polutan udara seperti CO, SO2, O3, HC, CH4, N2O serta PM10 dan PM2,5 adalah contoh emisi yang timbul dari aktivitas pembakaran sampah,” kata dia. 

Bahkan, senyawa berbahaya ini menimbulkan penyakit berupa kanker hingga gangguan pertumbuhan fisik dan sistem saraf. 

Di wilayah administratif DKI Jakarta pada tahun 2022, hanya Kepulauan Seribu yang dilaporkan tidak ada pembakaran sampah.

Penulis: Ramadani Wahyu 

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Permasalahan pencemaran udara di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dituntaskan. Dari data yang ada, sektor transportasi menjadi sumber polusi terbesar di Jakarta.

Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia menyebut, Jakarta menjadi provinsi dengan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) terendah selama tiga tahun terakhir.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta Yusiono A Supalai mengatakan, saat ini Jakarta telah memiliki strategi pengendalian pencemaran udara (SPPU) yang mengacu pada sumber-sumber polusi udara.

Berdasarkan hasil inventarisasi emisi tahun 2020, sektor transportasi menjadi kontributor terbesar terutama untuk polutan NOx sebesar 72,4 %, CO sebesar 96,36 %, PM10 57,99 %, dan PM2,5 67,04 %. Sementara untuk SO2 terbesar dari sektor industri dengan prosentase 61,96 %.

“Artinya dari sumber pencemar terbesar inilah harus segera kita kendalikan dalam bentuk strategi pengendalian pencemaran udara,” kata dia dalam diskusi “Mengawal Kebijakan Udara Bersih Jakarta, Sudah Sampai Mana?”, Rabu (25/1).

Khusus untuk SPPU ini akan berlaku sejak tahun 2023 hingga 2030. Yusiono menyatakan, terdapat tiga strategi, 16 program dan 70 rencana aksi dalam pengendalian polusi udara.

“Tiga strategi ini yaitu meningkatkan tata kelola pengendalian pencemaran udara, mengurangi emisi pencemar udara dari sumber-sumber bergerak seperti transportasi serta mengurangi emisi pencemar udara dari sumber tak bergerak seperti industri,” kata dia.

Ia juga menyebut, hingga saat ini SPPU masih dalam proses verbal dan nantinya akan ditandatangani oleh penjabat gubernur dalam bentuk Keputusan Gubernur (Kepgub).  Yusiono memastikan tidak akan banyak perubahan substansi dalam SPPU ini.

Pantauan udara kondisi polusi di Jakarta. Foto: Shutterstock

60 % Pencemaran Udara Berdampak pada Kesehatan

Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia menilai, 60 % polusi udara berdampak pada kesehatan. Sedangkan, 28 % polusi udara berdampak pada perubahan iklim, dan 12 % berdampak pada sektor lain-lain. Polusi udara tak hanya berdampak pada paru-paru. Akan tetapi juga penyakit kardiovaskular.

Organisasi Kesehatan WHO menyatakan, timbal merupakan kandungan berbahaya polusi udara. Sebab, dapat meningkatkan tekanan darah hingga memicu hipertensi yang menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.

Ia menyatakan, pentingnya mendorong kembali isu SPPU di Jakarta. “Sebab isu polusi udara tidak hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah kesehatan publik dan ekonomi,” imbuhnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Gilbert Simanjuntak menyatakan pentingnya eksistensi transportasi publik sebagai salah satu solusi permasalahan kualitas udara.

“Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan kebijakan ini untuk segera memperbanyak transportasi publik untuk mencegah masyarakat mengendarai kendaraan pribadi,” tandasnya.

Penulis: Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin