Kekayaan keanekaragaman hayati merupakan anugerah yang sangat berharga bagi Indonesia. Keberadaannya memberikan manfaat tak ternilai bagi kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan. Namun, saat ini, kekayaan tersebut kian terancam oleh berbagai faktor perusak. Ini adalah tanggung jawab besar bagi kita semua untuk menghentikan aktivitas yang merusak dan terus menjaga keanekaragaman hayati agar tetap lestari.

Jakarta (Greeners) – Masyarakat Indonesia penting untuk mengetahui bahwa negara mereka bagaikan primadona karena dikelilingi oleh kekayaan keanekaragaman hayati. Bahkan, kekayaannya telah menjadi sorotan dunia. Kaya, indah, dan mempesona—itulah Indonesia dalam pandangan dunia. Keanekaragaman ini mencakup berbagai spesies flora dan fauna serta mendukung ekosistem vital bagi keseimbangan lingkungan global.

Menurut National Geographic Indonesia (2019), peringkat keanekaragaman hayati daratan Indonesia nomor dua setelah Brasil. Namun, jika keanekaragaman hayati lautan juga dihitung, Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Berdasarkan data LIPI (2015), Indonesia memiliki sekitar 74 tipe ekosistem alami, mulai dari ekosistem laut dalam, laut dangkal, pantai, hingga padang lamun, dan mangrove. Ada pula ekosistem dataran rendah, hutan dipterokarpa, hutan kerangas, gambut, karst, danau, serta hutan pegunungan bawah, atas, subalpin, dan alpin.

Selain ekosistem alami, Indonesia juga memiliki ekosistem buatan seperti sawah, tegalan, pekarangan, kebun, tambak, dan empang. Berbagai spesies flora, fauna, dan mikroorganisme menghuni setiap ekosistem, sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi.

Sayangnya, Indonesia juga terkenal sebagai negara dengan penurunan keanekaragaman hayati yang tinggi. Menurut National Geographic Indonesia (2019), Indonesia berada di urutan keenam sebagai negara dengan kepunahan biodiversitas terbanyak.

Kondisi kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia kini semakin terancam oleh berbagai kerusakan. Keindahan ini mulai ternodai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan semena-mena merusak kekayaan alam ini. Pepohonan langka yang indah dan satwa langka semakin sulit ditemukan. Kabar kematian satwa dan ancaman kepunahan tumbuhan semakin sering terdengar. Berbagai ancaman kini menggoyahkan kekayaan itu.

Besarnya Peran Keanekaragaman Hayati bagi Bumi 

Pakar keanekaragaman hayati, Dolly Priatna, mengungkapkan bahwa keanekaragaman hayati berperan sangat penting bagi bumi. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam penyediaan pangan, mitigasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Apabila keanekaragaman hayati ini semakin rusak dan hilang, tentunya dapat mengancam keberlanjutan sistem pendukung kehidupan di bumi.

Indonesia yang kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna merupakan sumber daya alam yang penting. Tanaman dan hewan lokal dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri, serta memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Keanekaragaman hayati seperti hutan tropis berfungsi sebagai penyangga yang penting dalam mencegah bencana alam. Hutan yang sehat dapat mengurangi risiko banjir, tanah longsor, dan erosi tanah, serta mengatur siklus air.

Namun, berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia juga bukanlah isu spekulatif. Ancaman itu terus bergulir menghancurkan kekayaan ini akibat aktivitas manusia yang tidak mempertimbangkan kelangsungan hidup makhluk lainnya. 

Tayangan video di media sosial—seperti orang utan yang kelaparan, harimau yang terpaksa meninggalkan habitatnya, gajah dan badak yang mati ditembak pemburu, serta hutan yang dibabat habis untuk alih fungsi—menunjukkan gambaran nyata dari ancaman ini.

“Keanekaragaman hayati menghadapi ancaman serius, termasuk deforestasi, perubahan iklim, eksploitasi pertambangan, perburuan liar, dan pencemaran. Kondisi ini sangat kompleks dan menyedihkan.”

Bayangkan jika spesies endemik yang langka akan punah tanpa habitat yang layak, hutan semakin gundul, dan pepohonan hijau yang indah menghilang. Lalu, tempat tinggal mereka berganti menjadi gedung-gedung tinggi atau bahkan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis kotor seperti pertambangan. Ini menunjukkan bahwa kondisi keanekaragaman hayati akan semakin hancur, akibat tindakan manusia yang telah mengorbankan makhluk lain di alam demi kepentingannya sendiri. 

Pemandangan di Danau Sentarum, Kalimantan Barat, menjadi tempat tinggal bagi banyak flora dan fauna. Foto: BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum 

Habitat Flora dan Fauna Berkurang 

Kepada Greeners, Dolly sebagai Direktur Eksekutif Belantara Foundation berbagi perbandingan kondisi keanekaragaman hayati saat ia memulai karier konservasinya sekitar 35 tahun lalu, pada akhir 1980-an. Menurut Dolly, luas hutan dan ekosistem yang menjadi habitat flora dan fauna  menurun signifikan, terutama di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali.

“Dengan berkurangnya luas hutan dan ekosistem, banyak jenis tumbuhan dan hewan liar juga menghilang. Dulu, pada akhir 1980-an atau awal 1990-an, sangat mudah menemukan berbagai jenis burung. Seperti murai batu dan cucak rawa di hutan yang kini sulit kita temukan,” ungkap Dolly.

Ia menambahkan bahwa jenis satwa liar lainnya juga semakin sulit ditemukan. Konflik antara satwa liar dan manusia pun semakin meningkat.

Data global telah menunjukkan penurunan keanekaragaman hayati. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa seperempat spesies hewan di dunia terancam punah, dengan sekitar 1% sudah dinyatakan punah (Finn et al., 2023). Studi avifauna Eropa memperkirakan penurunan 17-19% dalam kelimpahan burung sejak 1980, yang berarti kehilangan antara 560-620 juta individu burung (Burns et al., 2021).

Di Indonesia, deforestasi yang terus berlanjut, degradasi habitat, perubahan iklim, dan aktivitas manusia menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati semakin meningkat. Deforestasi menjadi ancaman serius, dengan pembabatan dan pembakaran hutan oleh pihak tidak bertanggung jawab merugikan ekosistem secara signifikan. Bahkan, telah merusak habitat bagi flora dan fauna. 

Spesies yang hanya ditemukan di wilayah tertentu (spesies endemik) sangat rentan terhadap perubahan iklim, karena mereka tidak dapat berpindah ke habitat baru. Kepunahan spesies tersebut dapat mengurangi keanekaragaman hayati di daerah tersebut.

Perubahan suhu dan curah hujan juga memengaruhi pola pertumbuhan tumbuhan dan ketersediaan makanan bagi spesies herbivora dan karnivora. Ketidaksesuaian dalam rantai makanan ini dapat menyebabkan penurunan populasi spesies dan gangguan dalam ekosistem.

Hilangnya Keanekaragaman Hayati Imbas Deforestasi

Penelitian Auriga Nusantara mencatat deforestasi di Indonesia mencapai 257.384 hektare pada 2023, dengan Kalimantan menjadi pulau yang paling luas terkena dampak. Kalimantan Barat mencatat deforestasi terbesar, yaitu 35.162 hektare. Selanjutnya, Kalimantan Tengah dengan 30.433 hektare, dan Kalimantan Timur dengan 28.633 hektare. Angka deforestasi pada 2023 lebih tinggi daripada tahun 2022 yang mencapai 230.760 hektare.

Sebanyak 142 unit hutan seluas 12.612 hektare di kawasan konservasi telah terdeforestasi pada tahun 2023. Total deforestasi mencakup 31 taman nasional, 45 cagar alam, dan 26 suaka margasatwa. 

Selain itu, Indonesia juga telah kehilangan hutan alam dari 2015-2019 mencapai total 2,81 juta hektare. Provinsi yang kaya hutan menyumbang 1,85 juta hektare deforestasi, atau 65% dari total hilangnya hutan alam di Indonesia.

Tingginya angka deforestasi jelas mempengaruhi kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia karena hutan adalah habitat kunci yang perlu kita lindungi. Sayangnya, dengan kondisi hutan alam yang semakin hilang, kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia akan semakin kritis, akan ada banyak spesies yang dilindungi semakin terancam kehidupannya dan ekosistem penting mengalami kerusakan permanen.

Keanekaragaman Hayati di Indonesia Miliki Keunikan 

Ancaman terhadap keanekaragaman hayati akan terus bergulir apabila pemerintah dan masyarakat tidak segera menghentikan faktor perusak. Penting bagi kita untuk selalu menyadari adanya ancaman besar ini di Indonesia, apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan satwa. 

Seharusnya masyarakat Indonesia merasa bangga dan termotivasi untuk menjaga satwa yang tersisa di negara ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki berbagai spesies unik dan endemik. 

Berdasarkan laporan ProFauna (2019), Indonesia adalah rumah bagi sekitar 17% satwa dunia, atau sekitar 300.000 spesies. Negara ini juga merupakan habitat bagi 515 jenis mamalia, 1.539 jenis burung, 173 jenis amfibi, dan 45% spesies ikan di dunia.

“Garis Wallace dan Webber memisahkan bentang alam Indonesia, sehingga spesies satwa di barat memiliki karakteristik Asia, sedangkan spesies di timur memiliki karakteristik Australia. Ini membuat Indonesia seolah memiliki satwa dari beberapa benua dalam satu negara. Kita patut bangga dengan keanekaragaman hayati negara kita.”

Peneliti dan aktivis lingkungan, Rheza Maulana, mengungkapkan keunikan ini tidak ditemui di negara lain. Sebagai contoh, keanekaragaman hayati flora dan fauna di Pulau Kalimantan setara dengan keanekaragaman hayati di benua Eropa atau Australia.

Pelaku penjual bagian tubuh satwa. Sumber: KLHK 

Ancaman Satwa Liar 

Sayangnya, satwa di Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman. Rheza mengungkapkan bahwa satwa liar di Indonesia saat ini sedang menghadapi dua ancaman utama yaitu ancaman langsung dari perburuan dan ancaman tidak langsung dari pengabaian. Keduanya seringkali saling berhubungan.

Contohnya, perburuan satwa makaka (monyet ekor panjang) masih sering terjadi. Karena makaka tidak dianggap sebagai spesies yang dilindungi, perlindungannya sering kali diabaikan, sehingga makaka sering diburu, diperdagangkan, dan dieksploitasi.

“International Union for Conservation of Nature (IUCN) kini menyatakan bahwa makaka mulai masuk dalam kategori terancam punah,” tambah Rheza.

Pemahaman masyarakat tentang perlindungan satwa liar juga masih banyak yang keliru. Salah satunya adalah anggapan bahwa satwa liar yang terancam punah lebih baik dipelihara di kebun binatang ketimbang di alam. Padahal, anggapan ini justru memperparah kondisi mereka.

Selain itu, banyak juga yang beranggpan bahwa satwa yang dilindungi lebih baik dipelihara di rumah supaya bisa memiliki ruang yang aman. Namun, anggapan ini jelas salah dan keliru. Menyayangi satwa liar itu justru terus menjaga keberadaan satwa hidup dan membebaskannya di habitatnya. 

“Spesies yang terancam punah, mereka perlu dirawat di penangkaran. Namun, hal ini tidak boleh dilakukan selamanya. Harus ada upaya untuk mengembalikan mereka ke alam, memperbanyak populasi di habitat alami, dan melindungi lingkungan mereka. Jika tidak, spesies-spesies ini bisa punah di alam liar.”

Rheza juga menegaskan pentingnya untuk menghindari kejadian seperti yang dialami Thylacine di Australia, yang hanya tersisa satwa di kebun binatang dan akhirnya punah dari dunia.

Dampak Kerusakan Habitat terhadap Satwa Liar

Selanjutnya, kerusakan habitat juga dapat mengurangi populasi satwa liar karena mereka kehilangan tempat tinggal yang menunjang kehidupan mereka. Dengan habitat yang rusak, satwa liar tidak dapat bertahan hidup dan akan mati. Satwa liar yang selamat mungkin akan terusir ke pemukiman manusia, yang meningkatkan risiko kematian akibat perburuan.

“Perubahan habitat alami menjadi habitat buatan manusia mengurangi area hidup satwa liar. Mereka akan terusir dari rumah mereka sendiri, mengalami kesulitan mencari makanan, dan bertahan hidup. Maka, tidak mengherankan jika sering terlihat berita tentang satwa liar yang masuk pemukiman warga dan menyebabkan konflik dengan manusia.”

Tentunya kerusakan ini bukan disebabkan oleh perilaku satwa liar yang jahat, melainkan karena mereka benar-benar terpaksa keluar dari habitat mereka dan tidak tahu ke mana harus pergi. Manusia seharusnya mempertimbangkan hak hidup satwa liar saat melakukan pembangunan. Keseimbangan sangatlah penting. Manusia sudah semestinya berbagi ruang dengan satwa liar.

Kasus Kematian Satwa Liar Sering Terjadi 

Kasus kematian satwa liar di Indonesia sampai saat ini juga masih sering terjadi. Pada Maret 2024, seekor gajah liar ditemukan mati tanpa gading. Rheza menyebutkan bahwa tingginya tingkat eksploitasi satwa liar oleh segelintir orang menjadi salah satu faktor penyebab kejadian tersebut.

Gajah sumatra tersebut ditemukan mati di area perkebunan di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan dugaan, gajah itu sengaja dibunuh dan gadingnya diambil.

Kejadian serupa juga terjadi pada gajah Rahman, yang mati pada Januari 2024 di Taman Nasional Tesso Nilo di Riau dengan kondisi gading yang hilang. Gajah tersebut diduga mati akibat diracun.

Sungguh ironis betapa teganya manusia terus-menerus membunuh gajah hanya untuk mengambil bagian tubuhnya, seperti gading yang bernilai tinggi di pasar gelap. Tindakan ini tidak hanya merusak populasi gajah, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem tempat mereka hidup dan merusak upaya konservasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Sudah waktunya bagi semua pihak untuk mengubah pola pikir dan tidak lagi melihat satwa liar serta bagian tubuhnya sebagai komoditas mewah dan simbol status. Penting untuk diingat bahwa ‘Satwa liar harus dipandang sebagai komponen alam yang harus dilindungi di habitatnya, bukan sebagai benda yang dimiliki’. 

Badak Jawa Berada di Ujung Tanduk  

Kematian satwa tidak hanya terjadi pada gajah, banyak satwa liar lainnya juga mengalami hal serupa, salah satunya badak. Keberadaan badak, yang sangat terancam punah, menghadapi ancaman serupa akibat perburuan liar.

Tahun 2023 Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) mengonfirmasi total badak jawa mencapai 81 ekor. Namun, pada April 2023, Auriga Nusantara mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib badak Jawa di Ujung Kulon, yang berada di ambang kepunahan. Dalam investigasinya, Auriga menemukan bahwa 18 individu badak jawa tidak terdeteksi lagi oleh kamera pemantau pada tahun 2021. Berdasarkan investigasi tersebut, tiga individu telah mati.

Auriga Nusantara menduga bahwa terjadi penurunan populasi badak jawa dari informasi yang dikumpulkan antara September 2022 hingga Maret 2023. Investigasi ini Auriga lakukan karena dalam setahun terakhir lebih dari dua kali menerima kabar buruk mengenai badak Jawa di TNUK. Setahun sebelum investigasi, 16 individu badak juga tidak ditemukan, dan terjadi satu kematian badak jawa.

Pada April 2023, ada 15 badak jawa yang diduga hilang, dan tujuh di antaranya adalah betina. Kehilangan betina dalam jumlah besar pada populasi yang kecil adalah kabar buruk bagi regenerasi badak.

Setelah melakukan investigasi di Ujung Kulon, Auriga menemukan beberapa indikasi, antara lain peningkatan perburuan. Temuan ini meliputi jerat yang diduga mengarah ke badak atau mamalia besar, serta lubang di tengkorak kepala badak jantan Samson dan lubang di bagian punggung belakang badak jawa yang diduga merupakan bekas peluru.

Potret badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Foto: Toby Nowlan

Usut Tuntas Kematian Badak Jawa

Peneliti Auriga Nusantara, Riszki Is Hardianto, mengatakan bahwa saat mewawancarai sejumlah sumber, mayoritas menyebutkan bahwa luka pada tubuh badak akibat tembakan peluru dan tertusuk bambu.

Auriga juga menemukan rentetan kematian badak jawa yang tidak pernah diusut tuntas. Dari informasi yang mereka kumpulkan, terdapat setidaknya 11 kematian badak jawa, empat betina dan tujuh jantan, di TN Ujung Kulon sejak tahun 2011. Ternyata, tidak ada satu pun dari kematian ini yang diusut secara tuntas hingga diketahui penyebabnya.

Auriga juga mempertanyakan anggaran TN Ujung Kulon untuk konservasi badak dan penambahan habitat yang mereka nilai kurang serius.

Selanjutnya, pada April 2024, pemburu liar menembak enam badak jawa di TNUK. Pelaku yang terlibat dalam pembunuhan badak jawa yang dilindungi di Ujung Kulon dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan. Pengadilan menjeratnya dengan tiga pasal sekaligus, yaitu kepemilikan senjata api, pembunuhan atas enam badak, dan pencurian empat kamera trap di TNUK, Banten.

Kesalahpahaman terhadap Satwa Liar 

Pemburu sering kali melakukan perburuan satwa dengan cepat tanpa berpikir panjang. Mereka hanya menganggap satwa sebagai komoditas bisnis yang bisa dijual untuk menghasilkan keuntungan besar. Sikap ini mencerminkan perilaku kejam yang terjadi secara nyata.

Mungkin mereka juga sering berpikir bahwa memulihkan kerusakan dan kepunahan satwa itu mudah. Faktanya, memulihkan habitat satwa liar dan mengembalikan ruang hidup yang aman bagi mereka tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Rheza menjelaskan bahwa ada banyak tantangan dalam upaya konservasi. Upaya ini harus bersaing dengan laju eksploitasi, seperti perburuan, yang terus-menerus meningkat.

“Ibaratnya, begitu kita menyelamatkan satu satwa, sudah ada satwa lain yang harus kita selamatkan. Kita harus menekan laju eksploitasi. Salah satunya adalah dengan mengedukasi masyarakat. Jika masyarakat tidak lagi meminta satwa liar untuk dijual, dibeli, atau dipelihara, baik yang hidup maupun yang diawetkan, maka perburuan pun akan berkurang,” tegas Rheza.

Pernyataan itu menyimpulkan bahwa lingkaran kekejaman terhadap satwa tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pemburu. Lingkaran ini juga ada campur tangan oknum utama yang masih membeli dan memelihara satwa liar. Maka dari itu, manusia harus segera menghentikan keinginannya untuk memiliki bagian tubuh satwa liar dan memelihara satwa liar agar perburuan ini juga dapat dihentikan.

Tokoh publik atau sosok yang menjadi panutan masyarakat juga harus menunjukkan teladan dalam menggaungkan pentingnya melindungi spesies endemik, bukan malah mendorong masyarakat untuk memiliki spesies tersebut.

Rheza menegaskan, semua satwa liar pada dasarnya harus berada di alam, terlepas dari apakah mereka dilindungi atau tidak. Satwa liar yang tidak dilindungi, jika terus-menerus dieksploitasi, populasinya dapat terancam dan akhirnya juga memerlukan perlindungan. Semua satwa sama-sama penting dan harus kembali ke habitatnya.

Rheza Maulana melepasliarkan kukang jawa di kawasan kaki Gunung Papandayan. Sumber: Rheza Maulana

Kisah Inspiratif dan Upaya Pelestarian Satwa

Di balik tindakan kejam para pemburu dan segelintir orang yang memelihara satwa liar, kita juga perlu mengenal kisah-kisah inspiratif yang patut kita contoh dalam upaya menyayangi satwa liar.

Secara historis, masyarakat lokal sering memiliki hubungan erat dengan satwa liar. Misalnya, sebagian masyarakat Sumatra menganggap harimau lebih dari sekadar hewan, bahkan memberi gelar ‘datok’ sebagai bentuk penghormatan.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat semakin mengurangi konsumsi penyu karena penyu memiliki peran penting dalam cerita rakyat yang berkaitan dengan pembentukan NTT zaman dahulu. Kearifan lokal seperti ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mendukung konservasi satwa.

Masyarakat lokal juga memiliki pemahaman mendalam tentang bentang alam di sekitar mereka. Bayangkan, masyarakat lokal yang sudah terbiasa berada di hutan tahu di mana letak satwa liar berada. Jika mereka diberdayakan sebagai penjaga hutan, ini akan memberikan manfaat ganda. Pepatah mengatakan, ‘sekali berenang, dua-tiga pulau terlewati’. Artinya, dengan memberdayakan mereka, kita tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian setempat, tetapi juga melestarikan satwa liar.

Selain beredarnya isu negatif tentang satwa liar, banyak juga kisah sukses pelestarian oleh pemerintah dan lembaga konservasi. Misalnya, ada rutinitas merehabilitasi makaka bekas topeng monyet dan kemudian melepasliarkannya, serta melepasliarkan kukang, orang utan, harimau, macan jawa, dan lumba-lumba.

Terlebih lagi, kelahiran badak sumatra dan gajah sumatra semakin sering terjadi. Keberhasilan konservasi ini perlu ada yang mempublikasikannya secara lebih luas dan masif, agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui kisah sukses ini. Publik pun tidak hanya terpapar berita mengenai pemburuan satwa, yang dapat menimbulkan rasa pesimis.

“Jika upaya konservasi menjadi mainstream, akan banyak yang mendukung dan terlibat. Terlebih lagi, pegiat aktivitas outdoor seperti hiking di Indonesia cukup banyak. Bayangkan jika pegiat outdoor terlibat membantu pemerintah dengan menjadi relawan pusat penyelamatan atau pelepasliaran satwa. Itu akan sangat baik, bukan?” imbuh Rheza.

Indonesia Kaya akan Tumbuhan

Setelah menggali tuntas terkait kekayaan fauna dan ancaman satwa liar di Indonesia, kita juga perlu mengetahui bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kekayaan tumbuhan yang luar biasa. 

Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan hutan hujan tropis karena terletak di khatulistiwa, yang memiliki sinar matahari melimpah dan curah hujan tinggi. Sekitar 59% daratan di Indonesia merupakan hutan tropis, yang menyumbang 10% dari total luas hutan di dunia, yaitu sekitar 126 juta hektare.

Menurut buku “Status Keanekaragaman Hayati Indonesia: Kekayaan Jenis Tumbuhan dan Jamur Indonesia” oleh Atik Retnowati dkk, Indonesia merupakan habitat bagi sekitar 25.000 jenis tumbuhan berbiji, atau sekitar 10% dari jumlah jenis global.

LIPI (2021) menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 15.000 tumbuhan yang berpotensi berkhasiat obat. Namun, baru sekitar 7.000 spesies yang digunakan sebagai bahan baku obat.

Penemuan Baru Perkuat Keanekaragaman Flora Indonesia

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Iyan Robiansyah, mengatakan bahwa penemuan jenis baru tumbuhan di Indonesia semakin memperkuat klaim bahwa Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman flora. Iyan mencatat setidaknya ada 71 jenis tumbuhan baru pada tahun 2021, 60 jenis pada tahun 2022, dan 41 jenis pada tahun 2023.

“Kita perlu terus melakukan upaya ini di tengah ancaman yang terus berlangsung terhadap hutan Indonesia. Hal ini tentunya agar keanekaragaman jenis tumbuhan Indonesia dapat terungkap sebelum mereka hilang tanpa diketahui keberadaannya,” kata Iyan. 

Di dalam hutan hujan tropis yang rimbun dan megah, keberadaan tumbuhan memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup.

Hutan hujan tropis, yang terkenal karena keragaman hayatinya yang melimpah dan iklimnya yang lembap, adalah rumah bagi sejumlah besar spesies tumbuhan dengan fungsi penting dalam sistem ekosistem ini. 

Misalnya, tumbuhan di hutan hujan tropis Indonesia, termasuk spesies seperti meranti, ramin, dan berbagai jenis pohon tropis lainnya, berperan krusial dalam fotosintesis. Proses ini mengubah karbon dioksida dari atmosfer menjadi oksigen, yang vital bagi kehidupan di seluruh planet. 

Potret spesies Zingiberaceae di Indonesia yang berpotensi sebagai tanaman obat terancam punah. Sumber: BRIN

Tumbuhan di Indonesia Hadapi Ancaman

Hutan hujan tropis Indonesia adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan yang menyediakan makanan bagi banyak hewan. Selain itu, tumbuhan juga menyediakan habitat dan tempat berlindung yang esensial, menciptakan lingkungan yang mendukung keanekaragaman spesies.

Banyak tumbuhan di hutan hujan tropis Indonesia memiliki nilai obat dan telah banyak masyarakat adat gunakan dalam pengobatan tradisional. Namun, kekayaan tumbuhan di Indonesia kini menghadapi berbagai ancaman. Iyan mengungkapkan bahwa ancaman utama terhadap jenis tumbuhan di Indonesia adalah degradasi dan alih fungsi hutan.

Lebih dari 70% jenis tumbuhan berdasarkan kriteria IUCN Red List status konservasinya terancam oleh degradasi dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian, pemukiman, dan penggunaan lahan lainnya.

Ancaman terbesar kedua adalah pemanfaatan sumber daya tumbuhan secara tidak berkelanjutan. Selain kedua ancaman ini, keanekaragaman tumbuhan Indonesia juga terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan spesies invasif.

Suhu ekstrem, kekeringan, dan kelembapan yang tidak stabil menyebabkan stres pada tumbuhan. Stres ini dapat mengurangi pertumbuhan, produktivitas, dan kekuatan pertahanan tumbuhan terhadap penyakit dan hama. Tumbuhan yang mengalami stres berkepanjangan mungkin mengalami penurunan kesehatan atau kematian.

Rendahnya Kesadaran terhadap Pentingnya Konservasi Tumbuhan

Iyan menambahkan bahwa melestarikan spesies tumbuhan langka atau terancam punah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pertama, sulitnya menghentikan ancaman terhadap populasi mereka di habitat alaminya. Jika ancaman terhadap suatu jenis tumbuhan dapat diatasi, maka jenis tumbuhan tersebut akan lebih mudah untuk keluar dari status “terancam punah” atau threatened.

Menurutnya, saat ini perlu usaha bersama untuk meminimalisasi atau bahkan menghentikan berbagai ancaman terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan Indonesia. Tantangan kedua adalah rendahnya kesadaran terhadap pentingnya konservasi tumbuhan.

“Tidak seperti konservasi hewan, terutama spesies flagship seperti orang utan, badak, harimau, dan gajah, yang dapat menarik perhatian pemerintah, publik, dan pemberi dana. Konservasi tumbuhan masih belum dianggap penting.”

Contohnya, punahnya Etlingera heyneana, jenis jahe-jahean yang hanya ditemukan di daerah Sentiong, Jakarta, mungkin tidak banyak diketahui masyarakat dan tidak menimbulkan kehebohan publik secara umum.

“Tidak terbayangkan jika yang dinyatakan punah adalah salah satu jenis hewan yang saya sebutkan di atas,” kata Iyan.

Dalam mengatasi permasalahan ini, BRIN telah melakukan berbagai upaya, di antaranya menyusun database tumbuhan Indonesia, melakukan prioritisasi dengan penilaian risiko kepunahan (redlisting), survei populasi untuk mengetahui kondisi terkini di habitat alaminya, pengoleksian secara ex-situ di kebun raya Indonesia, perbanyakan atau propagasi, dan penanaman untuk pemulihan spesies dan ekosistem.

Masyarakat lokal juga harus terlibat secara aktif dalam upaya konservasi flora di Indonesia. Mereka adalah aktor utama yang sehari-hari bersentuhan dengan hutan, habitat bagi berbagai flora di Indonesia. Peningkatan kesadaran dan kesejahteraan mereka harus menjadi fokus utama, selain upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif.

Penelitian untuk menggali keanekaragaman hayati Indonesia tak kalah penting untuk terus peneliti lakukan. Sebab, hal ini dapat memperkaya spesies tumbuhan yang ada di Indonesia. 

Pembukaan lahan hutan untuk proyek food estate di Sepang, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Foto: Greenpeace Indonesia

Hutan Tutupi 31 Persen Permukaan Bumi 

Menurut data United Nations, hutan menutupi hampir 31 persen permukaan bumi dan menjadi rumah bagi lebih dari 80 persen spesies hewan, tumbuhan, dan serangga darat. 

Pada Convention of Biological Diversity (CBD) pada tahun 2022 di Montreal juga telah disepakati Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF). Kesepakatan ini bertujuan untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, memulihkan ekosistem, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Rencana tersebut mencakup langkah-langkah konkret untuk menghentikan dan membalikkan kerusakan alam, termasuk menempatkan 30 persen dari planet ini dan 30 persen ekosistem yang terdegradasi di bawah perlindungan pada tahun 2030. Rencana ini juga mencakup proposal untuk meningkatkan pendanaan bagi negara-negara berkembang, yang menjadi titik kritis. 

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menekankan bahwa kesepakatan ini sangat terkait dengan hubungan antara keanekaragaman hayati dan hutan, termasuk di Indonesia. 

“Jika kita ingin melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia, kita harus melindungi hutannya. Hutan alam, baik yang berada di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, merupakan langkah kunci untuk menghentikan deforestasi. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan hidup, tetapi juga tentang menyelamatkan keanekaragaman hayati di Indonesia.”

Kebijakan Berpotensi Perpanjang Deforestasi

Sementara itu, pemerintah Indonesia  saat ini menerapkan kebijakan Forest and Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dalam kebijakan ini, pemerintah menargetkan agar hutan Indonesia tidak lagi berkontribusi terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca. Kontribusi sektor hutan, menurut pemerintah, pada akhir dekade mendatang harus lebih banyak menyerap karbon (carbon sink) daripada melepaskannya. Sehingga dapat berperan aktif dalam meredam krisis iklim

Namun menurut analisis risiko kehilangan hutan Indonesia akibat kebijakan FOLU Net Sink 2030 yang tercantum dalam buku ‘Main Api dengan Deforestasi’ yang diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia, kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang bagi kelangsungan hutan di tanah air. Alih-alih menyerap emisi, strategi FOLU Net Sink 2030 justru berisiko melanggengkan deforestasi dan kerusakan hutan alam.

Berdasarkan perkiraan pemerintah dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, akan ada potensi deforestasi terencana maupun tidak terencana selama 2013-2030 sebesar 4,22 juta hektare. Padahal, deforestasi selama 2013-2019, yang tercatat dalam dokumen yang sama, sudah mencapai 4,80 juta hektare—lebih luas dari negara Belanda.

Aturan ini seperti terkesan tumpang tindih terhadap komitmen Indonesia yang ingin mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Greenpeace mencatat bahwa dalam FOLU Net Sink 2030, Indonesia tidak menargetkan deforestasi turun ke titik nol. Indonesia juga belum menerbitkan regulasi yang melarang pembabatan hutan besar-besaran.

Pemerintah masih mengizinkan deforestasi atas nama ‘pembangunan besar-besaran’ melalui skema deforestasi terencana dan deforestasi tidak terencana. Klaim kunci dalam kebijakan FOLU Net Sink 2030 bahwa pelepasan karbon dari deforestasi hutan alam dapat diganti (offset) dengan penyerapan karbon dari pembangunan hutan tanaman dianggap menyesatkan.

Iqbal menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki langkah konkret dari FOLU Net Sink 2030 untuk membuat kebijakan yang melindungi hutan-hutan yang menjadi tempat tinggal keanekaragaman hayati kunci.

Rawat dan Jaga Keanekaragaman Hayati Indonesia 

Kini, kita telah menyaksikan penderitaan satwa yang kelaparan, berjalan di atas tanah yang tidak subur, dan kehilangan pepohonan hijau di sekelilingnya. Tempat tinggal dan sumber makanan mereka semakin hilang. 

Sampai kapan manusia yang tidak bertanggung jawab akan terus menggusur kehidupan satwa-satwa itu? Mereka sering menganggap satwa sebagai ancaman bagi manusia, padahal satwa telah memberikan kehidupan bagi alam dan manusia. Begitu juga, kekayaan flora Indonesia semakin terancam oleh sejumlah faktor perusak salah satunya adalah alih fungsi lahan dan deforestasi.

“Bayangkan jika hutan yang rusak tidak lagi memiliki pepohonan yang indah dan hijau, tidak ada lagi kesejukan, dan yang tersisa hanyalah kegersangan dan kerusakan akibat tindakan manusia yang semena-mena terhadap kekayaan alam ini.”

Penebangan hutan-hutan alam yang indah masih terus berlangsung untuk memenuhi kebutuhan pembangunan proyek-proyek nasional. Alih-alih mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tindakan ini justru memberikan dampak besar bagi lingkungan dan kesejahteraan manusia, terutama bagi masyarakat adat.

Tanpa kita sadari, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab telah mengubah lanskap Indonesia tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap makhluk hidup lainnya.

Kini, saatnya kita bersama-sama untuk memulihkan kondisi keanekaragaman hayati ini. Khususnya bagi pemerintah, sebagai pemegang kebijakan negara, juga harus lebih cermat dalam menerapkan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di Indonesia dan melindungi keanekaragaman hayati di negeri ini.

Bumi adalah satu-satunya tempat tinggal yang kita miliki. Tuhan juga telah memberikan anugerah yang indah dan megah kepada Indonesia. Tanggung jawab untuk menjaga kekayaan ini ada di tangan rakyatnya. Sudah saatnya masyarakat Indonesia menjaga dan merawat kekayaan flora dan fauna agar tetap lestari di habitatnya.

Manusia sudah seeharusnya menjadi sosok yang merangkul dan memberi ruang hidup untuk setiap makhluk yang ada di alam ini, bukan justru menyingkirkannya.

“Kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, dan keterkaitan kita dengan alam semesta harus dihormati dan dipelihara.”

– Anaximandros- 

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Sepanjang tahun 2022, para peneliti dari California Academy of Sciences serta berbagai kolaborator international telah menemukan sebanyak 146 spesies baru, mulai dari hewan, tumbuhan dan jamur. Penemuan ini sekaligus memperkaya keanekaragaman hayati global di tengah punahnya spesies imbas pemanasan global.

Melansir PHYS, spesies baru tersebut yaitu 44 kadal, 30 semut, 14 siput laut, 14 tumbuhan berbunga, dan 13 bintang laut. Selanjutnya, tujuh ikan, empat kumbang, empat hiu, tiga ngengat, tiga cacing. Kemudian, dua kalajengking, dua laba-laba, dua lumut, satu kodok, satu kerang, satu aphid, dan satu biskuit laut.

“Penelitian spesies baru sangat penting untuk memahami keanekaragaman kehidupan di Bumi dan mengidentifikasi ekosistem yang paling membutuhkan perlindungan,” kata Ahli virologi dan Kepala Ilmu Pengetahuan Akademi Shannon Bennett.

Ia menegaskan, dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP15), ilmu pengetahuan keanekaragaman hayati berada di garis depan aksi konservasi global. Selain itu, sebagai kunci membalikkan tingkat kepunahan spesies pada tahun 2030.

“Dengan mengungkap dan mendokumentasikan spesies baru, kita dapat berkontribusi pada tujuan penting ini. Lalu memastikan dunia alami kita tetap kaya dan beragam untuk generasi yang akan datang,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa menyatakan berdasarkan catatan ilmuwan, kurang lebih terdapat dua juta spesies dari total spesies yang sudah ada di dunia. Sementara, untuk total spesies yang ada di Bumi kurang lebih antara 7-10 juta spesies tumbuhan dan hewan.

Tahun Kepunahan Spesies

Ia memberi catatan bahwa penambahan 146 spesies baru tersebut menambah spesies yang selama ini manusia kenal.

Menurutnya setelah tahun 1970, penemuan ilmuwan terkait biodiversitas telah mengalami peningkatan kecepatan kepunahan atau biodiversity loss. “Dari yang sebelumnya diperkirakan satu per satu juta spesies per tahun atau kecepatan normalnya seperti itu. Tapi belakangan meningkat tajam, para ilmuwan menyebut minimal seratus kali lebih cepat,” kata Mahawan.

Mahawan memberikan catatan, secara alamiah kecepatan kepunahan secara normal bisa terjadi satu per satu juta spesies per tahun. Ini terjadi pada kepunahan ke-5 pada 60 juta tahun lalu. Peningkatan kepunahan semakin tajam karena dipicu oleh faktor antropogenik atau berasal dari aktivitas pembangunan global manusia.

“Kini para ilmuwan memperingatkan kita berpotensi menuju kepunahan massal ke-6,” imbuhnya.

Selain itu, Mahawan menambahkan faktor lain yaitu perubahan iklim yang juga memicu pergeseran distribusi spesies. Misalnya banyak spesies yang bisa tinggal di lembah, tapi karena pemanasan global maka mereka akan bergeser naik ke lereng gunung. “Karena temperaturnya yang lebih sesuai dan nyaman dengan habitat awalnya,” ucapnya.

“Perubahan iklim tentu dapat berdampak pada pergeseran tempat spesies. Hal ini tentunya berdampak pada migrasi karena kapan kemarau, kapan hujan atau perubahan iklim dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Belenggu aktivitas buruk manusia mendominasi kepunahan satwa dan puspa. Hal ini tidak hanya terjadi di dunia tetapi juga di Indonesia. Para ahli menyakini, satwa dan puspa mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Namun jika ancaman datang dari manusia, puspa dan satwa tanpa daya hingga akhirnya punah.

Padahal setiap flora, fauna maupun mikroba di alam menjadi penentu keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Sayangnya, terkadang manfaatnya belum tergali sempurna, flora dan fauna itu telah musnah.

Setiap tahun pada 5 November, Indonesia memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN). Tahun ini HCPSN bertema “Keanekaragaman Puspa dan Satwa: Aset Dasar Pemulihan Ekonomi Nasional”. Tema ini mencerminkan keinginan menjadikan perlindungan dan pelestarian puspa dan satwa sebagai salah satu jalan memulihkan ekonomi nasional di masa-masa pandemi Covid-19.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Iman Hidayat mengatakan, Indonesia menjadi negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati besar (megabiodiversity).

“Tapi kita harus jujur, kita belum bisa mengoptimalkan potensi sumber daya genetik yang kaya tersebut untuk menjadi penopang utama perekonomian nasional,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Jumat (5/11).

Menurutnya, topangan perekonomian masih berbasis mineral. Padahal peluang bioprospeksi atau kemanfaatan masa depan keanekaragaman hayati sangat potensial di Indonesia. Misalnya saja daun kelor, di luar negeri sudah menghasilkan ekstraksinya untuk obat hipertensi dan diabetes. Indonesia hanya mengekspor daun kelor kering tanpa tahu manfaat masa depannya.

“Secara sumber daya manusia kita mampu sudah banyak ahli. Namun ketika masuk ke ranah kebutuhan industri, masih belum sesuai karena terkendala infrastruktur risetnya,” ucapnya.

HCPSN 2021 mengajak masyarakat peduli satwa dan puspa sebagai aset ekonomi bangkit dari pandemi Covid-19. Foto: Shutterstock

Gali Sumber Daya Genetik Indonesia

Terkait peluang bioprospeksi Iman berharap, informasi sumber daya genetik Indonesia bisa optimal menjadi sesuatu yang bisa mendorong perekonomian. Di luar negeri, industri sudah memanfaatkan informasi genetik untuk menghasilkan suatu produk unggulan.

Sementara itu, terkait perlindungan keanekaragaman hayati, berbagai regulasi telah hadir. Hanya saja implementasi di lapangan perlu monitoring. Jangan sampai lanjutnya, kebijakan yang baik di atas bertolak belakang dengan implementasi di lapangan.

Misalnya saja, komitmen menekan deforestasi di pusat, tidak linier dengan kenyataan di lapangan. Banyak LSM penggiat lingkungan memaparkan fakta, praktik pembukaan dan pembalakan hutan masih kerap terjadi.

“Sesungguhnya, ancaman terbesar puspa dan satwa di alam adalah manusia bukan di perubahan iklim. Puspa dan satwa bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun jika diburu manusia, mereka bisa lari kemana?,” tutur Iman.

Tingkatkan Kepedulian, Perlindungan dan Pelestarian

Wildlife Crime Specialist World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia di Program Sumatera Bagian Tengah Osmantri Abeng juga mengingatkan masyarakat untuk peduli satwa dan puspa di Indonesia lewat momentum HCPSN.

Menurutnya, kepedulian masyarakat terhadap satwa dan puspa saat ini sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai komunitas yang peduli dengan satwa liar.

“Perhatian saat ini terhadap satwa liar dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sudah banyak komunitas-komunitas kaum muda yang peduli kepada satwa liar. Artinya ini sesuatu yang baik dan perlu meningkat khususnya pada kaum muda,” kata Osmantri.

Ia menjelaskan keberadaan setiap satwa di alam sangat penting. Karena setiap satwa yang hidup di habitatnya memiliki peran masing-masing. Salah satunya satwa berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

“Seperti burung sebagai penyebar biji-bijian untuk bagaimana bisa tumbuh atau satwa predator yang menjaga keseimbangan supaya tidak terjadi ledakan populasi satwa tertentu. Jadi setiap satwa pasti memiliki peranan yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan kita,” paparnya.

Sejumlah satwa yang hidup di Indonesia terancam punah. Penyebabnya adanya eksploitasi yang berlebihan dan keseimbangan ekosistem yang terganggu sehingga membuat populasi satwa semakin berkurang.

Osman membenarkan bahwa banyak hal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup satwa seperti perubahan iklim. Namun ia menekankan, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana meminimalisir sejumlah hal yang dapat mengancam keberadaan satwa tersebut.

Sumber daya genetik di Indonesia berpeluang menjadi bioprospeksi. Foto: Shutterstock

Edukasi Publik Untuk Puspa dan Satwa

Sementara itu, memperingati HCPSN tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Taman Nasional Halimun Salak, menyelenggarakan Podcast Edukasi Cinta Puspa dan Satwa sekaligus Pameran Fotografi Satwa Liar di area Mall Boxies 123, Bogor, 3-5 November 2021.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno menyambut positif penyelenggaraan podcast edukasi dan pameran fotografi ini. Kegiatan seperti ini disebutnya bisa merefresh kembali ingatan masyarakat terkait flora dan fauna.

“Saya kira acara seperti ini sangat bagus, apalagi diselenggarakan di mall untuk semakin mendekati ke generasi milenial perkotaan akan isu-isu pelestarian alam khususnya satwa dan puspa,” tutur Wiratno.

Balai Taman Nasional Halimun Salak sebagai penyelenggara kegiatan, merupakan salah satu kawasan konservasi alam yang letaknya paling dekat dengan Ibu kota Jakarta. Keberadaannya melindungi hutan yang berada di sekitar Gunung Halimun dan Gunung Salak turut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan alam hingga ke Ibukota Jakarta.

Kondisi hutan di wilayah pengelolaan Balai Taman Nasional Halimun Salak terus dijaga melalui kerja-kerja kolaborasi bersama para mitra dan masyarakat. Kawasan hutan di sana juga menjadi sumber kehidupan banyak masyarakat adat kasepuhan Sunda, Banten juga Masyarakat Baduy.

“Kita menyelamatkan hutan di Halimun Salak ini berarti kita juga menyelamatkan masyarakat,” imbuh Wiratno.

Salah satu contohnya adalah hutan yang terjaga di Halimun Salak akan menyelamatkan macan tutul yang merupakan top predator di situ, terkait rantai makanan yang terjaga sehingga sampai mikroba pun akan terjaga.

Mikroba di Halimun Salak ternyata punya manfaat membantu pertanian masyarakat seperti untuk mempercepat pertumbuhan akar tanaman pertanian, jadi keberadaan hutan yang lestari ini banyak sekali manfaatnya. Kawasan konservasi juga bisa berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim.

Kondisi hutan konservasi yang terjaga dengan baik, akan mendorong penyerapan dan penyimpanan karbon. Panas bumi yang terdapat di dalam kawasan konservasi menjadi energi bersih yang penting dalam pengendalian perubahan iklim.

Penulis : Ari Rikin dan Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat mempublikasikan hasil penelitian terbaru yang menyebut Pulau Papua sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Kolaborasi global yang melibatkan 99 ahli dan 56 institusi di 19 negara tersebut mengidentifikasi 13.634 spesies tumbuhan yang ada di daratan Bumi Cenderawasih itu. Wilayah Papua juga dinilai memiliki biodiversitas lebih banyak dibanding Pulau Madagaskar, di Afrika Timur.

Penemuan yang diterbitkan dalam Jurnal New Guinea Has The World’s Richest Island Flora pada Rabu, (5/8) lalu mencatat adanya 1.747 genus dan 264 famili tumbuhan. Sebanyak 68 persen di antaranya merupakan flora endemis di Papua dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Hal tersebut membuat Pulau Papua menjadi satu-satunya kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki tumbuhan endemis terbanyak.

Kepala Sub Bidang Diseminasi dan Publikasi Balitbangda Provinsi Papua Barat, Ezrom Batorinding, mengatakan bahwa penelitian ini ditujukan untuk mengekspos flora di tanah Papua dan sebagai rangkuman data. Informasi tersebut, kata dia, dijadikan sebagai acuan literatur maupun informasi dasar bagi penentuan kebijakan maupun perencanaan konservasi.

Baca juga: Rapid Test Dinilai Tak Bisa Dijadikan Diagnosis Corona

“Selama ini literatur yang ada menerka bahwa flora di Papua berkisar antara 15 hingga 25 ribu. Namun, secara resmi yang teridentifikasi ada 13.634 jenis. Jumlah tersebut ada yang endemis Papua serta jenis tumbuhan yang ada di Malaysia dan Filipina karena memang masih satu bentang,” ujar Ezrom ketika dihubungi Greeners melalui telepon, Jumat, (07/08/2020).

Ia menuturkan data jurnal ilmiah juga berpotensi membuka peluang pencurian flora di Pulau Papua. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Provinsi Papua Barat telah membuat Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat. Ezrom mengatakan poin utama dari perdasi yakni konservasi yang menjadi landasan dari seluruh rencana kegiatan pemerintah daerah.

“Peraturan tersebut menjadi satu upaya menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Papua. Di dalam pemanfaatannya mengacu kepada aspek-aspek kelestarian. Karena manfaat dari penemuan ini lebih utamanya untuk ilmu pengetahuan dan juga perencanaan daerah Papua,” ujarnya.

Foto Satelit Wilayah Penelitian di Papua Barat. Foto: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) ProvinsI Papua Barat

Para ilmuwan berharap bahwa hasil identifikasi flora dapat membantu perencanaan konservasi di masa depan. International Union for Conservation of Nature juga mengharuskan spesies dengan kategori daftar merah atau yang terancam punah memiliki nama tumbuhan yang valid. Sedangkan data penyebaran secara geografis berguna untuk menentukan penilaian konservasi yang meliputi pemodelan dampak perubahan iklim dan penggunaan lahan tumbuhan.

“Data ini yang dapat digunakan oleh IUCN akan membantu memastikan kelestarian flora di Pulau Papua,” tulis Charlie D. Heatubun, Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, dalam rilis resminya.

Ia menambahkan bahwa Pulau Papua telah menarik perhatian para peneliti selama berabad-abad. Menurutnya penelitian terhadap flora telah berlangsung mulai dari abad ke-17, tetapi karena kompilasi data yang tak optimal banyak yang belum tercatat sehingga tidak terpublikasikan. “Pihak Balitbangda menyadari bahwa keragaman hayati di Pulau Papua tidak begitu diketahui secara sains,” tulisnya.

Baca juga: Rapid Test Dinilai Tak Bisa Dijadikan Diagnosis Corona

Para ahli botani selanjutnya melakukan verifikasi dan menemukan sekitar 23.000 spesies tumbuhan dengan lebih dari 704.000 spesimen. Observasi tersebut juga menyebut bahwa Pulau Papua memiliki hampir tiga kali lebih banyak atau 4.598 spesies tumbuhan berpembuluh di Pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan Filipina, jumlahnya 1,4 kali lebih banyak atau mencapai 9.432 spesies. Kedua daerah tersebut merupakan wilayah di Asia Tenggara yang telah merilis data floranya.

Tanaman anggrek merupakan flora yang menyumbang 20 persen keanekaragaman hayati di Papua Nugini dan 17 persen dari wilayah Indonesia. Angka tersebut dinilai sebanding dengan negara-negara yang memiliki biodiversitas tinggi seperti Ekuador dan Kolombia. Sementara spesies pohon berkontribusi 29 persen dari semua flora.

Sejak 1970, sebanyak 2.812 spesies baru dipublikasikan dari Pulau Papua. Para penulis memperkirakan
bahwa dalam 50 tahun jumlahnya akan mencapai 4.000 spesies dan akan ditambahkan ke dalam daftar tersebut.

Penulis: Dewi Purningsih dan Maria Soterini

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Hari Lingkungan Hidup Sedunia telah memasuki dasawarsa kelima di tahun ini. Sementara kerusakan lingkungan dan ketakseimbangan ekosistem di darat maupun laut masih terus terjadi. Keanekaragaman hayati yang semakin hilang menciptakan konsekuensi bagi semua makhluk hidup di Bumi salah satunya pandemi Covid-19.

Ekosistem darat dan laut Indonesia merupakan rumah bagi sebagian besar spesies flora dan fauna yang kaya akan sumber daya genetik. Negara kepulauan ini tercatat memiliki 720 spesies mamalia, 1.605 spesies burung, 409 spesies amfibi, 723 spesies reptil, 1.900 spesies kupu-kupu, 197.964 spesies invertebrata, 3.982 spesies vertebrata, 151.847 spesies serangga, dan 30.000 spesies hymnoptera.

Keanekaragaman hayati merupakan pondasi pendukung semua kehidupan di darat, laut, dan udara. Semuanya memengaruhi aspek kehidupan manusia mulai dari kesehatan, udara dan air bersih, makanan, obat-obatan, hingga perubahan iklim.

Baca juga: Memasuki PSBB Transisi: Kasus Positif Covid-19 di Ibu Kota Kembali Tinggi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan bahwa mengubah atau menghilangkan salah satu komponen dari jaringan biodiversitas akan menyebabkan seluruh sistem berubah dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia.

“Timbulnya bencana pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa kita merusak sistem pendukung kehidupan manusia. Pandemi juga memberikan pelajaran berharga untuk menjaga keseimbangan alam,” ujarnya pada rilis resmi pidato peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2020, Jumat, (05/06/2020).

Dalam webinar yang diselenggarakan Food and Agriculture of the United Nations (FAO) di Roma (5/6) untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia 2020, Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu menyampaikan bahwa pandemi ini telah menunjukkan ketergantungan yang sangat erat antara manusia, satwa, dan lingkungan.

Sagu merupakan sumber keanekaragaman hayati pangan Indonesia. Di Pulau Seram, Maluku, tepung sagu basah dibungkus daun pandan dan diekstrak dari pohon untuk dikonsumsi. Foto: shutterstock.com

“Kehilangan keanekaragaman hayati tidak hanya meningkatkan kerentanan manusia terhadap penyebaran penyakit. Namun juga menjadi ancaman bagi sistem pangan, produksi pertanian, dan mata pencaharian masyarakat,” ujarnya.

Tidak dipungkiri hilangnya keanekaragaman hayati Indonesia sangat dipengaruhi oleh tangan-tangan manusia. Menurut Profesor Endang Sukara, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, permasalahan kehati saat ini karena faktor unconscious incompetent. Artinya banyak orang yang tidak sadar dan tidak memiliki kompetensi tinggi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati. Padahal di dalamnya mencakup konservasi, pemanfaatan secara berkelanjutan, serta manfaat kehati yang dapat diraih untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Baca juga: Menuju Kenormalan Baru, Pemerintah Kebut Pembukaan Sektor Pariwisata

“Harus kerja keras seluruh anak bangsa agar posisi kita bergeser dari unconscious incompetent ke conscious competent. Pada akhirnya kesadaran tentang pentingnya biodiversity dan lingkungan hidup secara otomatis menjaga, memahami, dan memanfaatkan kehati secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengatakan seharusnya biodiversitas dijadikan pilar pembangunan di bidang pangan, kesehatan, energi, dan perbaikan lingkungan hidup. Sektor yang hendaknya dilibatkan, kata dia, yakni pertanian, perkebunan, industri obat sampai ke industri pariwisata darat maupun bahari. “Sehingga kehati bisa mengalamatkan seluruh target Sustainable Developement Goals (SDGs),” ucapnya.

Berhenti Memberikan Toleransi pada Perusak Lingkungan

Tujuan pembangunan berkelanjutan dinilai hanya sebatas wacana yang tak kunjung diimplementasikan. Hal tersebut tercermin ketika lingkungan kian rusak akibat industri ekstraktif.

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) mengatakan ancaman terhadap lingkungan di Indonesia saat ini bukan hanya pandemi, tetapi juga investasi. Risiko lingkungan hidup yang masif juga dicatat oleh WALHI, bahwa sekitar 61,46 persen daratan dikuasai oleh korporasi sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, minyak, dan gas.

Wanita yang disapa Yaya ini menyampaikan bahwa Hari Lingkungan Hidup 2020, semestinya menjadi momentum negara untuk berhenti memberikan toleransi pada korporasi perusak lingkungan. Menurutnya ruang negosiasi bagi oligarki dan rezim investasi yang mencelakakan rakyat maupun lingkungan hidup harus ditiadakan.

“Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, alih-alih memenuhi hak rakyat, negara justru mengeluarkan kebijakan yang justru memperkuat penguasaan korporasi melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan,” ujarnya.

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, tercatat sejumlah regulasi yang disahkan sehingga berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang tersebut di antaranya UU KPK, UU Sumber Daya Air, UU Sistem Budidaya Pertanian, dan UU Minerba, bahkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera jika mampu memanfaatkan keanekaragaman hayati. Namun, menurut Profesor Endang Sukara, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, data base keanekaragaman hayati Indonesia masih belum jelas. Akibanya penurunan biodiversity sulit dihitung bahkan kian mengalami kepunahan. Saat ditemui di Jakarta Pusat pekan lalu, ia menjelaskan banyak aspek yang perlu dipahami dan diterapkan untuk mengelola keanekaragam hayati di Indonesia.

Belajar dari Pengetahuan Lokal

Bangsa Indonesia memiliki suku-suku yang berbeda dari satu pulau ke pulau. Keanekaragaman budaya tersebut juga dicirikan melalui bahasa. Terdapat lebih dari 600 bahasa dari berbagai suku. Hal itu pun tercermin dalam keanekaragaman hayati, khususnya tumbuhan, yang beragam di setiap daerah.

Kekayaan hayati tersebut memunculkan teknik pengobatan dari tanaman berupa jamu dan herbal atau dikenal sebagai pengetahuan lokal (local knowledge). Pengujian dilakukan selama ribuan tahun dan terus berkembang hingga kini. Sayangnya, di Indonesia ilmu tersebut belum tercatat dan terdokumentasikan seperti yang dilakukan Cina.

Di sana, penghargaan terhadap pengetahuan tradisonal dikukuhkan. Sedangkan di Indonesia informasi diceritakan dari generasi ke generasi, tanpa adanya catatan atau dokumentasi.

Belajar dari Binatang

Setiap jenis makanan yang  dimakan oleh  orang utan, semestinya dapat dimakan oleh manusia. Baik sebagai obat-obatan, sumber vitamin, karbohidrat, maupun sumber mineral.

Sementara orang di seluruh dunia hanya memakan 21 spesies tanaman seperti padi, jagung, dan kedelai. Keanekaragaman tanaman di Indonesia sudah menyediakan beragam sumber makanan sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi masalah pangan.

Menurut Endang, masyarakat kita belum belajar menghormati hal-hal tradisional. Ia juga mencontohkan dari keanekaragam satwa kita belum banyak belajar. “Misalnya, harimau punya ketajaman mata yang luar biasa. Mungkin struktur mata dapat diteliti lebih dalam, kenapa bisa begitu?”

Situbondo (Greeners) – Lawmakers ensure that revision on biodiversity law will also include tasks and roles for each ministries, such as ministry of environment and forestry, ministry of marine and fisheries and ministry of agriculture, said a lawmaker, in Situbondo, on Thursday (10/8).

Herman Khaeron, Vice Chair of Commission IV, House of Representatives, which oversees forestry, said that 1990 Law had already included conservation responsibilities mainly to ministry of environment and forestry, however the 2014 law on coastal and small islands management also included conservation role which caused both laws to be overlapping.

“This regulation overlapping should not be allowed,” said Khaeron.

READ ALSO: Conservation Law Revision To Be Finalized This Month

Currently, the revision on 1990 law is being discussed by Commission IV and would be proposed to plenary session.

On the other hand, Director general of Marine Space Management, Brahmantya Satymurti Poerwadi, said that marine conservation was under ministry of environment and forestry before marine and fisheries ministry was established. However, with the establishment of marine ministry, its authority should be in accordance to each ministries.

Based on the fisheries law, marine conservation was part of an integrated fish management, of which technically under Ministry of Marine and Fisheries.

In addition, small islands and coastal areas, based on 2007 Law on Small Islands and Coastal Areas, also under Ministry of Marine and Fisheries as Management Authority of Fisheries Resources Conservation.

READ ALSO: Indonesian Elephant Conservation Action Plan Needs Better Assessment

Poerwadi said eight areas have been transferred from Ministry of Marine and Fisheries, Banda Marine Reserves in Southeast Aru Islands, Raja Ampat Marine Wildlife Reserve, Gili Air, Meno and Terawangan Marine Tourism Park, Kapoposang Islands Nature Tourism Park, Padaido Islands Nature Tourism Park, Panjang Islands Wildlife Reserve and Pieh Nature Tourism Park.

“So, there’s actually an agreement that the management will be handled by ministry of marine and fisheries, but in the reality in the field, there are lots of overlapping regulation and it would need to be assessed on conservation management to be able to harmonize between ministry of marine and fisheries and ministry of environment and forestry,” he said.

Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya refused to give comment. “On marine conservation, I don’t want to comment,” she added.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Botanical garden development in Indonesia is aiming to provide services in education, conservation, conservation, recreation, and refreshing space from urban routines. Indonesian Botanical Garden Foundation (YKRI) has been encouraging to extend the roles of botanical gardens in Indonesia, for not just limited to research purposes.

Deputy head of YKRI, Sonny Keraf, said that current condition of Indonesia’s botanical gardens have yet to be compared to foreign botanical gardens. He cited botanical garden in England which also serves as educational tool. Keraf said that the roles would be main focus of YKRI.

“I am not sure if Indonesia’s botanical gardens are similar. But, in the future, we are planning to cooperate with schools as educational spot. If possible, the schools would visit [botanical gardens] once a week to increase environmental awareness. This is concrete [steps] and not text book,” said Keraf to Greeners, in Jakarta, on Thursday (16/2).

READ ALSO: Biodiversity Requires All Stakeholders’ Support

Apart from educational aim, recreation becomes another focus developed by YKRI.

Keraf said that global economy will be based on spare-time economy, which means work driven people would look out for balance or recreational spots. It serves as refreshing tool, to manage their inner waste which damage mentally and psychologically,” he said. “That’s where botanical garden can play the role as one of the alternative for recreational.”

Strengthening is Necessary

Though stealing of genetic resources for medicine or cosmetics by other nations by foreign researchers was concerning, Keraf said that strengthening botanical garden’s role as germplasm conservation center was necessary. The researches would support conservation programs in ex-situ such as botanical garden.

“The 1990 Law revision will be the key of that protection,” he added.

Unfortunately, he said that attention and funding for botanical garden was minimum which affected to the development and management of botanical garden.

“The budget for botanical gardens is low. Consequently, we are depending on ministries, such as Public Works Ministry, Indonesian Institute for Sciences (LIPI) and civil society,” he said. “Civil society has established Jaga Bhumi to remind people on the importance of conservation.”

READ ALSO: Indonesia is Lacking Genetic Resources Protection and Researches

Meanwhile, Ministry of Public Works and People’s Housing said it had developed supporting infrastructure for 12 botanical gardens, — Bogor Botanical Garden, Cibinong Botanical Garden, Cibodas Botanical Garden, Purwodadi Botanical Garden, Eka Karya Bali Botanical Garden, Liwa Botanical Garden, Kuningan Botanical Garden, Baturraden Botanical Garden, Banua Botanical Garden, Balikpapan Botanical Garden, Jompie Parepare Botanical Garden, and Kendari Botanical Garden –, in 2016.

On his press statement, Minister of Public Works and People’s Housing, Basuki Hadimuljono, said that the development was part of Green City Development Program related to urban green open spaces stipulated by the 2007 Law on Spatial Planning’s clause on 30 percent allocation for green space in cities.

“Infrastructure development in these botanical gardens was based on Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Public Works and LIPI on Green Open Space Procurement in the form of botanical garden, signed in 2014. It was followed by the Botanical Garden Development 2015-2019 RoadMap,” he said.

Indonesia’s Botanical Gardens:

Urban Botanical Gardens and Non-Urban Botanical Gardens 2015 -2019

Urban Botanical Gardens, — Baturaden Botanical Garden, Banua Botanical Garden, Jompie Parepare Botanical Garden, Batam Botanical Garden, Liwa Botanical Garden, and Kendari Botanical Garden –.

Non-Urban Botanical Gardens, — Kuningan Botanical Garden, Kuningan Botanical Garden, Samosir Botanical Garden, Wamena Botanical Garden, Lombok Botanical Garden, Sriwijaya Botanical Garden, Pucak Botanical Garden, and Sambas Botanical Garden.

Developments on 12 botanical gardens :
1. Bogor Botanical Garden, microbiology old building, garden shop and signage constructions.

2. Cibinong Botanical Garden, management office building and compost house constructions. In addition, medicine theme park and water theme park as part of green open space.

3. Cibodas Botanical Garden, at the foot of Mount Gede, West Java, souvenir gallery, research hall, green house, and paranet house constructions, Meanwhile, sakura park parking space, educational park parking space, and Liana park as part of green open space.

4. Purwodadi Botanical Garden, Pasuruan district of East Java, green house and garden shop constructions. For green open space, park constructions in multipurpose building, conservation area, and aquatic theme park, and planting ferns.

5. Eka Karya Botanical Garden in Bedugul, Bali, footpaths, pedestrian, and double building constructions.

6. Liwa Botanical Garden in West Lampung district, fence, gate and monument constructions.

7. Balikpapan Botanical Garden, road and public facilities, restaurant, public hall, plaza, garden shop, shelter, and border fence constructions.

8. Kuningan Botanical Garden in Kuningan district, guest house, landscape, green house display and landscape, seedling house and gazebo constructions. For green open space, children’s playground, stone hall plaza, park tracks, amphitheater, main parking area, and security post constructions.

9. Baturraden Botanical Garden in Banyumas district, green house, office building and landscape constructions.

10. Banua Botanical Garden, Banjarbaru city of South Kalimantan, visitor area construction and green open space including entrance gate, parks, pool, mushola, gazebo, and plant tunnel constructions.

11. Jompie Parepare Botanical Garden, management office building, conservation building, gazebo, gate and landscape constructions.

12. Kendari Botanical Garden, visitor building, management office constructions. Meanwhile, green open space, camping ground, road, main gate and fence constructions.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Indonesia’s Defense Ministry and Indonesia Biodiversity Foundation (KEHATI) are planning to establish a laboratory specific for bamboos located in Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Bogor district.

National Strategic Installation Agency Chief, Defense Ministry, Major General Heros Paduppai, said that the cooperation will be in form of bamboo planting aimed to social and economic use.

The efforts, said Paduppai, were targeting not only to conserve biodiversity but also to support national commitment to reduce greenhouse gas emission.

“Bamboo planting at IPSC will not only benefiting science, in the form of the lab, but also provide ecological advantage,” he said at an official release, in Jakarta, on Friday (10/2).

READ ALSO: Erna Witoelar: Environment Issues Cannot Be Tackled Alone

Bamboo, of which Indonesia has more than 150 species, has the ability to absorb eight times more than tropical forests. If the ability of tropical forest to absorb carbon less than 7 tonnes per hectares per year, then bamboo can absorb around 62 tonnes per hectare per year.

Meanwhile, M.S. Sembiring, executive director of KEHATI, said that bamboo planting can help reduce emission significantly. In addition, Sentul area would serve its function as water catchment areas, water reservoir, and reduce flood risk, if managed well.

“The cooperation will not only about planting but also reforestation and presenting social and economical benefits,” said Sembiring.

READ ALSO: Biopiracy Threatens Biodiversity in Indonesia

Bamboo is known as a plant species that would provide massive ecological advantage, including water catchment areas and to prevent erosion.

From social point of view, bamboo has close connection with Indonesia’s culture as there are home appliances based on the materials. In result, this has brought on economic benefits especially demands to produce high quality furniture. In addition, bamboo sprout also provide added value.

“From these multiple benefits, bamboo conservation at IPSC can bring not only impacts to environment but also people,” he said.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Ministry of Environment and Forestry along with Police, District Attorney, and Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) encourage for Money Laundering Law to impose harsher punishment for illegal wildlife traffickers.

Kemal Amas, Secretary General of Law Enforcement, Ministry of Environment and Forestry, said that illegal wildlife traffickers got a maximum of two years or less than that stipulated by the 1990 Law on Conservation.

Consequently, he said it was lacking on deterrent effects as mostly they were the same actors.

“That is why the government is revising the 1990 law on Biodiversity and Ecosystem to increase the punishment to more than five years and more than Rp100 million of fine,” he said in Jakarta, on Friday (3/2).

READ ALSO: Biodiversity Requires All Stakeholders’ Support

Furthermore, the ministry saw a bigger opportunity to use Money Laundering Law to increase the punishment resulted to the collaboration between the police, district attorney and PPTAK to increase law enforcement using on the clause for money laundering.

Beren Rukur Ginting of PPTAK, said that the agency fully supported the effort of applying money laundering clause for illegal wildlife cases considering its state as extraordinary crime and not longer can be called as ordinary crime. It has become an organized crime and transnational crime.

Based on Environment Education Network research, state loss has reached Rp9 trillion per year in 2014.

“At a global level, wildlife crime ranked three after drug and human trafficking business. This crime usually related to fraud, counterfeit, violence, corruption and money laundering,” he said.

READ ALSO: ProFauna Urges Strict Penalties for Illegal Wildlife Traders

Director of WWF-Indonesia, Sumatra chapter, Anwar Purwoto said that illegal hunting and trading practices have drove extinction to animals in Sumatra.

High values from illegal wildlife trading, especially of body parts, have promoted more crimes on animals and involving more actors, including villagers, bookies, smugglers, taxidermists, and foreigners.

“WWF Indonesia recorded high demand on endangered animals, for their body parts, either domestic and international for domestication, medicine, souvenir, traditional medicine which trigger the hunting and trading,” said Purwoto.

Based on WWF Indonesia data, eight tons of smuggled elephant ivories in Sumatra recorded for the past ten years, more than 100 orangutans trafficked overseas every year, more than 2,000 slow lorises illegally traded in Java and smuggled overseas, 2,000 pangolins sold every month internationally and one million turtle eggs traded in Indonesia alone.

“Illegal wildlife trafficking in social media in Indonesia is becoming popular for the last few years with 74 orangutans and 15 tigers were caught being offered through facebook,” he said.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Every year, Indonesia faces biodiversity loss due to forest fragmentation, intensive agriculture, invasive plants, mining, pollution, climate change, and forest fires prompted Ministry of Environment and Forestry to prepare regulation to accommodate conservation, benefit sharing, and law enforcement, said the ministry’s secretary general, Bambang Hendroyono.

Citing on Indonesian Institute of Science (LIPI), Hendroyono said that Indonesia has 1,500 algae, 80,000 spores, 595 lichens, 2,197 ferns, 30,000-40,000 plants with seeds (15.5 percent out of plants in the world), 8,157 vertebrates, and 1,900 butterflies (10 percent out of world’s collection), in 2014.

“There should be an integration between ministries and agencies to protect and make benefits of our biodiversity,” he said, in Jakarta, on Wednesday (1/2).

READ ALSO: Weak Protection, Illegal Wildlife Trade Increases in Indonesia

Hendroyono said that the ministry acted as National Focal Point of Conference of Biodiversity, held a key role to synergize all programs related to biodiversity, in national and local levels.

Synergy can be attained with the support of suitable institution, proper mechanism, human resources, funding, and efficient and effective monitoring and evaluation system.

Furthermore, in agriculture and fisheries management, policy needs to take place to be in lime with National Biodiversity and Action Plan (NBSAP) to achieve Aichi Biodiversity target and Sustainable Development Goals (SDG).

The cooperation between government, producers, private sector, food industry, transportation, commerce and consumers are important to achieve.

“Year of 2017 is Year of International Sustainable Tourism Development which can be a momentum to increase awareness and public participation on biodiversity conservation,” he said.

READ ALSO: Illegal Logging and Wildlife Trafficking Are Doorways To Zoonoses in Indonesia

Director of Environment, Ministry of National Development Planning (Bappenas), Medrilzam, said that based on the Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan, issued in 2003, to become the road map to manage biodiversity by 2020, was lack of political support on Indonesia’s biodiversity.

Apart from political support, Bappenas also discovered the lack of socialization and human resources to understand about the issue. In addition, outside support was also minimum.

“For example, the funding, Based on our evaluation, we have a gap of 13.5 dollar per hectare in conservation areas,” said Medrilzam.

Report by Danny Kosasih

Malang (Greeners) – East Java Natural Resources Conservation Agency announced Javan banteng (Bos Javanicus) had been declining for the past four years, between 2013-2016, after monitoring in three areas, — Londo Lampesan-Jember protected forest, Lebakharjo-Malang protected forest and Trebasala-Banyuwangi plantation.

In 2013, there were 50 individuals and 47 individuals spotted in 2014. The number keep on declining to 39 and 22 in 2015 and 2016, respectively.

Ayu Dewi Utari, head of the agency, said the decline was most probably caused by plantation. “We also found case banteng eaten by wild dog,” she said, on Tuesday (17/01).

READ ALSO: Protecting Ecosystem Lies in Protecting Outside the Area, Minister Says

Besides Banteng, East Java Natural Resources Agency also monitored lesser crested cockatoo (Cacatua sulphurea abbotti), Bawean deer (Axis kuhlii), and Javan hawk-eagle (Nisaetus bartelsi). For lesser crested cockatoo, there were only 23 birds spotted in 2016.

“There are species increasing such as Javan hawk eagle and bawean deer,” she said adding that they covered Banyulinu Forest Block, Ijen Merapi Ungup-Ungup of Banyuwangi, Pancur Forest Block, Kalisat Plantation of Bondowoso and Picis Mountain Nature Reserve of Ponorogo.

“On December 15, 2016, we have released Javan hawk-eagle in Picis Mountain Nature Reserve,” she said.

READ ALSO: Ministry of Environment and Forestry Announces 25 Priority Species

Javan hawk-eagle had been increasing from eight in 2013 to 11 in 2014-15. A total of 14 birds spotted in 2016. Meanwhile, Bawean deer has more steady population monitored in Besar Mountain, Mas Mountain and Cina island. In 2016, the population reached 303 deer from 325 deer in 2015.

“[However] the population only 275 in 2014,” she said adding that other conservation agencies monitored other priority species, including tapir, wreathed hornbill, babirusa, Sambar deer, peafowl, Silvery gibbon among others, but, no updates.

Reports by HI/G17

Jakarta (Greeners) – Indonesia will participate in the 13th Biodiversity Convention (COP CBD) in Cancun, Mexico, in conjunction with the 8th Cartagena Protocol and Second Meeting of Nagoya Protocol, said a senior official, in Jakarta, on Tuesday (15/11).

Ratna Kusuma Sari, head of International Convention, Directorate of Biodiversity, Ministry of Environment and Forestry, said that the meeting will start from Dec 4 to 7 after High Level Segment on Dec. 2 to 3.

The big theme in the meeting is mainstreaming biodiversity issues for human welfare.

READ ALSO: Finless Porpoise Adds To West Kalimantan Biodiversity List

Sari said that Indonesia will be focusing on issues such as natural resources mobilization, synthetic biology, Aichi Biodiversity target, marine and coastal biodiversity, access and benefit sharing, biosecurity.

“We are now still holding meetings between ministries to prepare Indonesian delegation,” she said.

At High Level Segment, Indonesia will bring CBD implementation in four sectors, such as forestry, agriculture, fisheries and tourism. The result is expected to be Cancun Declaration.

Indonesia has become a part of the Convention after ratifying it since 1994.

“As a nation with high biodiversity value, Indonesia’s position is strategic so we hope that the results coming out from the meetings can support us in protecting our biodiversity, ” she said.

READ ALSO: President Jokowi Launched Biodiversity Conservation National Movement

COP CBD is the highest international convention on biodiversity attended by parties and key players since December 1993. A total of 12 meetings and 367 decisions resulted from the Convention.

For this year’s meeting, at least 10,000 participants are expected to meet and negotiate on conservation biodiversity issues, set up the Biodiversity Strategic Plan 2011-2020, and Aichi Target implementation.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – The finding of a finless porpoise in Kubu Raya waters, of Padang Tikar subdistrict, West Kalimantan province, had added the marine biodiversity importance to the area following the finding of Irrawaddy dolphin, or locally known as pesut by WWF-Indonesia since 2011.

Head of West Kalimantan Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), Sustyo Iriyono, said that these findings worth to be proud of as it would make Kubu Raya as high conservation areas, marine and terrestrial.

From 88 cetaceans, 34 species is found in Indonesia of which three of them are found in Kubu Raya district with complete composition.

READ ALSO: No Accurate Information on Indonesia’s Marine Ecosystem, Scientist Says

Action plans to raise awareness and socialization on the marine mammals, said Iriyono, needs to done as they are protected under the 1990 Law on Conservation and the 1999 Presidential Regulation on Plants and Animals Preservation.

“People needs to protect and conserve the habitat so it can be named as Essential Ecosystem Area,” he added in a press release to Greeners, on Thursday (10/11).

Finless porpoise. Photos: West Kalimantan Natural Resources Conservation Agency (BKSDA)

Meanwhile Albertus Tiju, Program Manager of West Kalimantan Chapter, WWF-Indonesia, said that Kubu Raya biodversity required comprehensive conservation efforts and WWF-Indonesia had declared it as high conservation areas, dubbed as Kubu Landscape, in 2015.

“Landscape based management is part of WWF-Indonesia strategy to create effective management,” Tiju said.

Furthermore, he said that the finding of finless porpoise had been confirmed through DNA test by West Kalimantan BKSDA, WWF-Indonesia, and Indonesian Biodiversity Research Center of Udayana University for the past seven months.

“DNA test on the finless porpoise found in Kubu Raya waters is very crucial considering lack of data on this species in the world,” he added.

READ ALSO: In Indonesia, Protected Whale Shark Available for Tourists Under These Terms

Finless porpoise is the smallest Cetacean with less than two meters long. Other Cetaceans are whale, dolphin, and Irrawaddy dolphin.

Porpoise, said Tiju, different from other Cetacean was shy and less acrobatic species, so rarely can be found in the surface, except for breathing, compare to its cousin, dolphin who was more interactive and loves to jump high so easy to spot.

Consequently, it’s researching porpoise is very hard to do with minimum interaction with humans. No other countries, including Indonesia, have documented the species thoroughly.

“For us, finding this species in Kubu Raya add more important information on finless porpoise’s existence in Indonesia,” he said adding that the finding will be reported to the 2nd Southeast Asian Marine Mammal Stranding Network Symposium – Workshop – Training.

Report by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Lack of protection for biodiversity in Indonesia has led to theft or local genetic resources for foreign interest dubbed as biopiracy, said a senior official.

Enny Sudarmonowati, Deputy of Sciences, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said that there was no exact data on Indonesia’s biodiversity stolen by foreign researchers and being patented overseas. However, from several cases, it is suffice to say that state protection for biodiversity has been lacking.

“The government must immediately finish the revision of the 1990 Law on Conservation as the Genetic Resource Bill will be incorporated in it. To secure legal basis, the revision must immediately be finished,” she said in Jakarta, on Thursday (19/5).

Furthermore, she said that free visa for foreign tourists from certain countries would be harmful for biodiversity as foreign tourists often steal microorganisms at national parks under the guise of tourism.

She added that those tourists could collect samples of tree barks, logs, dried leaves, even soil which contained living microorganisms. Those samples being brought to their countries, isolated, studied and produced as medicines or other products.

“Biopiracy practices mostly coming from foreigners claiming to be tourists, using tourist visa to enter national park. They can collect samples from leaves, tree barks, logs and soil, which we would not be aware, hard to track down, let alone try to collect the data,” added Sudarmonowati.

In addition, research on biodiversity in Indonesia has not be maximized. It is because of research funds being cut every year. Nevertheless, researchers of LIPI have been working as hard as they could. One of the easiest is by collaborating with foreign researcher through material transfer agreement (MTA).

Bambang Dahono Aji, Director of Conservation and Biodiversity, Ministry of Environment and Forestry, said that biopiracy was in concerning level in Indonesia. If it’s not being handled, Aji said, genetic resources of Indonesia would be owned by other countries.

Genetic resources has been agreed to be incorporated into the revision of Conservation Bill which had been listed at the National Legislation Program 2016. The revision is expected to strengthen the Conservation Law, especially on law enforcement.

“The working team had agreed to include genetic resources into the revision. If we don’t handle it, if we don’t control it, if we don’t have legal basis, then it could happen that genetic resources could be gone to other countries. That is why the regulation must be pushed the revision has been stalled for years meanwhile the government has already done much to push for this revision,” he added.

Biopiracy is natural resources and traditional knowledge exploitation practices without consent and benefit sharing. It is a term for genetic resources theft for commercial purposes and only brings benefit to certain parties.

Biopiracy cases started to emerge in Indonesia when one of LIPI scientist got snubbed from scientific journal in May 2012. The researcher involved in the finding of new bee, Megalara Garuda, in a joint research with University of California, Davis. However, his name was not included in the publication.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Lemahnya perlindungan yang menaungi potensi kenakeragaman hayati Indonesia menjadi penyebab terjadinya pencurian atau pembajakan sumber daya genetik lokal untuk kepentingan asing atau yang sering disebut dengan praktik biopiracy.

Enny Sudarmonowati, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyatakan, hingga saat ini belum ada angka pasti jumlah potensi hayati di Indonesia yang berhasil dicuri oleh peneliti-peneliti asing, lalu dipatenkan di luar negeri. Namun, dari beberapa kasus yang telah terjadi cukup membuktikan bahwa perlindungan negara terhadap keanekaragaman hayati Indonesia belum diperhatikan.

“Pemerintah harus segera menyelesaikan revisi undang-undang nomor 5 tahun 1990 ini. Masalahnya, dalam revisi tersebut, UU tentang sumberdaya genetik juga akan digabungkan di dalamnya. Oleh karena itu, agar memiliki kekuatan hukum tegas, revisi UU nomor 5 tahun 1990 ini harus cepat diselesaikan,” tuturnya, Jakarta, Kamis (19/05).

Selain lemahnya perlindungan hukum, Enny juga mengkhawatirkan kebijakan bebas visa yang diberlakukan untuk wisatawan asing dari beberapa negara tertentu yang akan berkunjung ke Indonesia. Menurutnya, para wisatawan asing seringkali mencuri mikroorganisme dengan memasuki kawasan taman nasional melalui modus berwisata.

Dari dalam taman nasional, katanya, wisatawan tersebut bisa saja mengambil sampel kulit kayu, batang, daun kering, bahkan tanah yang masih mengandung mikroorganisme hidup. Sampel tersebut akhirnya dibawa pulang ke negaranya lalu diisolasi dan diteliti hingga menciptakan sesuatu yang baru seperti obat atau produk lainnya.

“Modus praktek biopiracy kebanyakan orang dari asing datang ke Indonesia sebagai turis, visanya visa turis, tapi dia masuk ke dalam taman nasional. Dia bisa mengambil sampel dari daun, kulit kayu, batang bahkan tanah, itu kan kita enggak tahu, susah melacaknya apalagi mendatanya,” kata Enny.

Selain itu, praktik penelitian keanekaragaman hayati oleh peneliti di Indonesia diakui masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena dana penelitian yang terus dipangkas setiap tahunnya. Meski demikian, para peniliti di LIPI, diakuinya terus bekerja semaksimal mungkin. Cara termudah adalah dengan bekerjasama dengan mitra asing dengan tetap memegang rambu-rambu yang ada pada MTA (material transfer agrrement).

Bambang Dahono Aji, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan kondisi saat ini, praktik biopiracy yang terjadi di Indonesia memang sudah cukup mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, katanya, maka sumberdaya genetik Indonesia akan segera berpindah ke negara lain.

Sumber daya genetik juga telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Revisi UU ini diharapkan mampu menguatkan UU nomor 5 tahun 1990 khususnya dalam hal penegakan hukum.

“Tim pokja sudah setuju UU sumberdaya genetik dimasukkan dalam revisi. Ini kalau tidak segera diatasi, tidak dikendalikan, tidak diberikan kekuatan hukum, ya, bisa terjadi. Biodiversitas sumberdaya genetik kita pindah ke negara lain. Makanya ini aturannya harus terus didorong. Revisi UU nomor 5 tahun 1990 ini sudah bertahun-tahun enggak selesai-selesai, padahal pemerintah sudah maksimal mendorong revisi ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, biopiracy adalah praktik eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang alamnya tanpa izin dan pembagian manfaat. Biopiracy adalah istilah yang menjelaskan masalah pencurian materi genetik yang keberadaannya untuk dikomersialisasikan dan sifatnya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Kasus biopiracy mulai populer di Indonesia setelah salah seorang peneliti dari LIPI kecolongan publikasi pada Mei 2012. Peneliti tersebut terlibat dalam penemuan spesies baru tawon Megalara Garuda dalam proyek kerja sama dengan University of California, Davis. Namun, namanya tidak dicantumkan dalam publikasi.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – President Joko ‘Jokowi’ Widodo launched National Movement on Plants and Animals Conservation as the country’s commitment to conserve biodiversity.

President Jokowi said that the national movement was concrete step to develop knowledge and environment protection for the whole ecosystem and not merely planting trees.

“Two important things this movement need to pass on are knowledge and environment protection. Indonesia is known for its richness on biodiversity, world’s lung, and the future of the nature relies on the country’s protection for the environment,” said Jokowi in Karya island of Thousand Islands in Jakarta, on Thursday (14/4).

Meanwhile, Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya said that the national movement was part of National Forest Day and Forester Day. Forest, she added, was part of people’s daily lives.

“Forest sustainability with its biodiversity and control climate change then becomes important to conserve,” she said adding Karya Island was chosen as the host for the launch due to its location, tourism potential and its biodiversity.

Karya Island, which covers six hectares, is part of Thousand Islands which has potentials to be developed.

“Karya Island is an unique tourism destination of Thousand Islands. We are developing national parks which could also serve to increase people’s welfare,” she said.

The launch was also attended by Deputy Governor DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, eight ambassadors, 17 international partners, and other invitations.

The event also saw the release of four adult turtles and 200 young turtles, four bald eagles which are Jakarta’s city icon, and 250 birds in the island.

The release was also held by the ministry’s natural and ecosystem technical units in other regions. The national movement would not only be focusing on birds but other endangered species.

Up to date, the national movement had released 1,478 animals, — 159 turtles, 500 young turtles, two lizzards, six honey bears, 9 civets, and five orangutans which all have passed health inspection in accordance to the procedure.

Reports by Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Genetic resources is becoming a major issue at Natural Resources and Ecosystem Conservation bill which is included in the 2016 National Legislation Program (Prolegnas). The bill will replace the 1990 Law on Natural Resources Conservation and Its Ecosystem.

Ministry of Environment and Forestry stated that the revised bill will need to include protection for genetic resources and traditional knowledge as part of the country’s biodiversity richness.

Head of Environment and Forestry Engineering Center at the ministry, Indra Exploitasia Semiawan said that biodiversity in Indonesia must be seen from the levels of genetic, species, and ecosystem.

Indonesia’s genetic resources potential can be found in plants, animals, microbes, and traditional knowledge located either in and out conservation areas.

Indra also said that protection and researches for genetic resources were still weak.

“For example, virus found in wild birds, H5N1 virus,” she said. “If there’s a proper research, we can find vaccine for avian flu and we should be able to develop the vaccine,” she said to Greeners in Jakarta, on Sunday (13/03).

Furthermore, Indra said that H5N1 virus was brought by foreign scientists to Indonesia which then managed to develop the virus for free and now receive the benefits from the vaccine as Indonesia imported the virus back to be used back home. This is can be categorized as biopiracy or genetic resources theft.

Similar with Papua’s red fruit case. Papuan traditional knowledge recognizes the red fruit as anti oxidant and has high value overseas market. She added the importance of regulation capacity to protect traditional knowledge on red fruit.

“We have to protect this knowledge. If the knowledge is discovered by foreign [people], took it outside and patented it then it is ‘stealing’. In the revision, we will regulate it,” she added.

Furthermore, she cited Global Health Security Agenda which revealed less data on virus or disease coming from wild animals. Indonesia is also still lacking from research which makes the country could not identify which virus or sickness coming from wild animals.

“There are wild animals that genuinely like that, but when they come out of the real habitat, the virus can be mutated. We don’t have these kind of data. What we have is after it spread out, for example Zika virus. That is called emerging infectious disease and it is very dangerous,” she said.

In addition, damaged habitat also increase the virus from spreading out, such as avian flu virus. The virus will not affect its carrier, or the bird, but it moves to poultry and causes death which makes it lethal as it can spread to humans.

“It has become a serious concern at Global Health Security Agenda. South America experienced massive cases of avian flu as a result of high tropical forest damages,” she added.

Rahmat Fauzi of Coordinating Ministry for Human Development and Culture, said that only conservation law that could tackle this issue. Meanwhile, genetic resources such as virus can only be depending on Memorandum of Understanding or Ministerial Regulation.

“It also includes researches on virus potentially coming from wild animals,” he added.

He said that many scientists were not familiar with Material Transfer Agreement mechanism when researching on microbes, including its genetic resources richness. If they discover, the findings would not be automatically be patented or could not be patented due to the agreement.

Indonesia is the head of 2016 Global Health Security Agenda replacing Finland. The international forum discusses agreement to tackle infectious diseases. In addition, the meeting also talks about research on virus eradication and bioterrorism among 40 nations.

Indonesia, as head of the forum and representative of developing nations in Asia, will announce its stand at the meeting.

Reports by Danny Kosasih

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah kawasan yang didominasi oleh tumbuhan yang memiliki fungsi untuk sarana konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, untuk keindahan kota itu sendiri serta untuk menunjang kelestarian air, udara dan tanah.

Menurut penelitian, RTH yang ideal di kota adalah 30% dari luas total area. Namun, di Jakarta total luas RTH hanya mencakup sekitar 10%. Hal ini membuat perlu diadakan perluasan area untuk RTH yang terdapat di Jakarta agar dapat menunjang kehidupan habitat satwa dan tumbuhan yang hidup disekitarnya.

Keberadaan pohon buah dan pohon-pohon besar juga menarik kehadiran satwa liar untuk mencari makan dan juga sebagai habitat satwa, seperti bajing kelapa, bunglon dan beberapa jenis burung. Salah satu pohon buah yang dapat menarik kehadiran satwa adalah pohon kersen.

Pohon kersen (Muntingia calabura) adalah salah satu pohon yang mudah kita jumpai di pinggir jalan. Pohon ini termasuk tanaman liar yang tumbuh dengan ketinggian 3 sampai 6 meter, bahkan ada yang mencapai 12 meter. Selain di Indonesia, tumbuhan ini juga tumbuh di berbagai negara seperti India, Meksiko, Kosta Rika, Inggris, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan lain-lain.

Kersen merupakan salah satu jenis buah yang berukuran kecil. Saat muda, buah karsen memiliki warna hijau dan saat matang berwarna merah cerah serta memiliki rasa yang manis. Buah ini juga memiliki banyak nama diberbagai daerah di Indonesia, seperti di Jakarta, buah ini dinamai buah ceri dan di Madura dinamai baleci. Di daerah lain ada yang menamainya keres, keresen, karsem, seri, dan lain sebagainya.

Pohon yang berbuah mungil ini memiliki bentuk tajuk seperti payung sehingga memberikan efek peneduh. Batang pohonnya sangat kuat dan lentur. Daun kersen bertekstur halus dengan bentuk lonjong kecil dan bergerigi di bagian tepinya. Pertambahan ranting cenderung menyebar ke samping dan tidak meninggi, sehingga tanaman ini relatif sangat mudah untuk dijadikan media panjat-memanjat. Jika musim buah tiba, pohon ini mengeluarkan aroma khas.

Burung-burung pemakan buah seperti burung cucak kutilang (Pycnonotus aurigaster), sering mengunjungi pohon ini di waktu siang untuk memakan buah atau sari buahnya yang manis. Di waktu hari gelap, berganti aneka jenis kelelawar pemakan buah yang datang dengan tujuan yang sama. Biji kersen tidak tercerna oleh burung dan kelelawar, karena itu kedua kelompok satwa ini sekaligus berfungsi sebagai pemencar bijinya.

Selain itu, pohon kersen juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia, antara lain buahnya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh, untuk kesehatan mata dan kulit tubuh, dapat mencegah asam urat dan dapat mengurangi rasa nyeri akibat asam urat. Bunganya dapat menurunkan kadar kolesterol pada tubuh dan daunnya dapat mengobati radang serta sakit kepala.

Penulis: Ahmad Baihaqi/Indonesia Wildlife Photography

Jakarta (Greeners) – Not many Jakartans are aware that the city is home to at least 13 endangered birds as stipulated by the 1990 Law on Conservation and 1999 Government Regulation.

Capture Nature Jakarta, Cap(na)ture, recorded 58 types of bird of which 13 types are protected by the law, 28 types of dragonfly, 29 types of butterfly, 17 herpetofauna species, 8 mammals, and seven fungus.

“Based on its extinction status, one type of bird is listed as critically endangered which is the yellow-crested cockatoo. One type is listed as endangered such as milky stork, and three vulnerable types, which are red-breasted parakeet, javan plover, and oriental darter,” said Ahmad Baihaqi, coordinator of Cap(na)ture) in Jakarta on Saturday (14/11).

In addition, Ahmad or Abay, said they also found rare fungus in Jakarta, such as bamboo fungus (Phallus indusiatus) and the city’s nearly extinct mascot flora, due to Ciliwung river normalization, salak condet.

“Salak condet is now can only be found in Balai Kembang of South Jakarta and Batu Ampar or East Jakarta as they are close to riverside,” he said.

The findings have been documented in a book dubbed ‘Raid Jakarta, Uncover The Capital’s Biodiversity Potentials’. The book was filled with pictures and explanations to identify the species. The event was initiated by Biodiversity Warriors KEHATI Foundation in collaboration with Biology Faculty, National University and Green Map Jakarta Community, along with Biological Science Clud (BScC), Indonesia Wildlife Photography, and Jakarta Birdwatcher Society (JBS). The book, said Abay, has yet to include all biodiversity of Jakarta because observations did not cover all green spaces in the city.

Reports by Danny Kosasih