Jakarta (Greeners) – Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta masih berfungsi dan dalam kondisi yang baik.

Kepala BPLHD DKI Jakarta Junaedi menyatakan, dari enam unit SPKU yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, terdapat lima unit fixed stasiun yang berlokasi di lima wilayah kota administratif dan satu unit mobile station atau stasiun mobil yang digunakan untuk Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Menurut Junaedi, justru SPKU yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah tidak berfungsi dengan baik. SPKU yang rusak sejak tahun 2009 tersebut berada di daerah Kemayoran, Gelora Bung Karno, Kantor Batan, Kantor Walikota Jakarta Timur dan Gelanggang Olah Raga Kalideres di Jakarta Barat.

“Dan, satu unit stasiun mobil milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga rusak dan tidak berfungsi. Itu ada di BPLHD DKI Jakarta. Sampai saat ini masih belum diperbaiki. Mungkin Kementerian LHK-nya tidak melakukan pemeliharaan,” katanya kepada Greeners, Jakarta, Senin (14/12).

SPKU milik Pemda DKI Jakarta sendiri tersebar di beberapa tempat, yaitu di Bunderan Hotel Indonesia, Kelapa Gading, Lubang Buaya, Jagakarsa dan Kebon jeruk. Sedangkan untuk stasiun mobil milik Pemda DKI, bila tidak sedang dipakai untuk HBKB, bisa dilihat di kantor BPLHD DKI Jakarta.

“Lebih baik SPKU milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diserahkan saja ke Pemda DKI agar bisa dianggarkan pemeliharaannya,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah tidak membantah bahwa rusaknya SPKU milik KLHK yang tersebar di beberapa titik di Jakarta memang terjadi. Namun, ia mengaku masih belum akan melakukan pembahasan terkait rusaknya SPKU tersebut.

“Iya, belakangan kemarin kan kita masih fokus di kebakaran hutan dan SPKU di wilayah-wilayah kebakaran,” jelasnya.

Terkait kondisi SPKU ini, Kepala Departemen Riset dan Pembangunan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jakarta (Walhi Jakarta) Elnard Peter meminta BPLHD DKI Jakarta untuk memaksimalkan SPKU yang ada dengan membuka data kualitas udara secara real time (skala waktu yang terkini). Data ini nantinya dapat diakses melalui laman website atau micro site yang melakukan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti sungai, pantai, kualitas udara dan lainnya.

“Kita harapkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan di Jakarta dilakukan dengan standar praktik internasional. Menyajikan data valid dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengkaji data yang disediakan BPLHD,” katanya.

Elnard menyatakan, Walhi sendiri memiliki inventaris masalah yang kerap dilakukan BPLHD DKI Jakarta. Walhi pun mengaku membuka diri dan mempersilakan jika BPLHD DKI Jakarta ingin bekerjasama melakukan kajian berdasarkan pengolahan data empirik yang diperoleh melalui praktik dan tata cara yang akuntabel. Hal ini untuk menghasilkan gambaran yang sesungguhnya guna mengambil langkah atau upaya yang sesuai.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Jakarta sebagai Ibukota berpopulasi penduduk yang tinggi tengah berada dalam kondisi yang dikatakan sebagai “bunuh diri” ekologis. Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat dan Pakar Tata Kota Hijau dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Bunuh diri ekologis yang dimaksud oleh Joga adalah keadaan di mana begitu banyak permasalahan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk Jakarta yang terbilang tinggi.

Daya dukung lingkungan yang tidak sebanding dengan tingginya jumlah penduduk di Jakarta ini menurut Joga bisa dilihat dari beberapa faktor, seperti kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, kebutuhan akan air bersih, serta kebutuhan udara yang segar.

Tata kelola lahan yang tidak bagus dan banyaknya pembangunan yang masih menggunakan sistem tapak (horizontal), menurut Joga, mengakibatkan timbulnya pemborosan lahan yang memakan banyak ruang-ruang kosong di Jakarta.

Joga juga menyatakan belum melihat terobosan-terobosan dari Pemerintah Provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada. Menurutnya, waduk atau sungai bisa saja dijadikan tempat untuk memenuhi kebutuhan air baku di Jakarta.

“Apalagi kalau sudah masuk ke terobosan yang lebih modern seperti mengolah air laut menjadi air bersih, jelas hal tersebut lebih bermanfaat ketimbang membuat tanggul raksasa,” ujar Joga kepada Greeners, Jakarta, Rabu (14/10).

Ia juga tidak mempermasalahkan pernyataan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLH) Jakarta yang menyatakan bahwa bulan September 2015, kualitas udara di Jakarta masih tergolong sedang dan tidak berbahaya bagi manusia. Namun, Joga mengingatkan bahwa apa yang dirasakan oleh masyarakat perlu diperhatikan.

Secara kasat mata, masalah kemacetan di Jakarta masih menjadi penyumbang polusi udara terbesar. Ruang terbuka hijau pun semakin hari semakin menyusut keberadaannya. Ditambah Jakarta masih minim akan keberadaan pohon-pohon besar. Ini artinya, Jakarta tidak memiliki mekanisme penyaring udara alami yang dilakukan oleh pohon-pohon besar.

“Ini yang saya maksud dengan bunuh diri ekologis yang perlahan sedang terjadi di Jakarta. Dari daya dukung lingkungan terhadap tingginya populasi penduduk di Jakarta, tiga hal tadi itu bisa dilihat sebagai ancaman yang sedang terjadi di depan mata. Apalagi ini masih belum bicara tentang kebutuhan yang lain seperti kebutuhan akan energi dan transportasi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Kepala BPLHD DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro menyatakan bahwa berdasarkan hasil pantauan kualitas udara DKI Jakarta selama bulan September 2015 yang diambil dari lima titik lokasi pemantauan, secara umum bisa disimpulkan kualitas udara Jakarta masih cukup baik bagi manusia. Ke lima titik pemantauan tersebut dikatakan Andi terletak di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Perumahan Walikota Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya dan Perumahan Kebun Jeruk.

“Untuk laporan ini kita ambil total kualitas udara paling ekstrim pada bulan September dan itu yang kita munculkan sebagai wakil dari kualitas udara pada bulan itu. Tapi secara umum kualitas udaranya memang masih cukup baik bagi manusia,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greners) – Wilayah DKI Jakarta sesungguhnya memiliki potensi sumber daya air berupa sungai, waduk, danau atau situ dan air tanah yang luar biasa. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi badan air yang awalnya merupakan cadangan air baku di Jakarta menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta gencar melakukan revitalisasi waduk dan situ di Jakarta.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Gamal Sinurat mengatakan, keberadaan waduk, danau atau situ di Provinsi DKI Jakarta sangat penting artinya bagi kelangsungan kehidupan di perkotaan. Waduk, danau atau situ ini mempunyai fungsi sebagai tempat cadangan air tanah disaat musim kemarau dan berfungsi sebagai pengendali banjir dimusim penghujan maupun pemanfaatan lainnya bagi kesejahteraan warga di sekitar situ.

“Provinsi DKI Jakarta sendiri berdasarkan hasil inventarisasi lapangan memiliki 74 waduk, danau atau situ. Berdasarkan uji kualitas, kondisinya masih memprihatinkan,” jelas Gamal, Jakarta, Selasa (14/07).

Berkurangnya kualitas dan kuantitas air di dalam waduk, danau atau situ sendiri tersebut, lanjut Gamal, dikarenakan kondisinya yang sudah banyak tercemar maupun beralih fungsi dalam pemanfaatannya.

Oleh karena itu, pemantauan kualitas air untuk situ dan waduk merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk melihat kondisi kualitas situ dan waduk dari waktu ke waktu, serta menjadi dasar penentuan kebijakan Pemprov DKI Jakarta di dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan situ dan waduk yang ada di DKI Jakarta.

Berdasarkan analisis yang mengacu pada kriteria penilaian kualitas situ dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2007, yang meliputi morfologi (penyusutan luasan situ, kedalaman situ, kedalaman muka air situ dan sempadan situ), kualitas air dan gulma air, diperoleh data kualitas situ di DKI Jakarta dengan status kualitas situ terganggu terjadi pada 15 situ. Situ terganggu yaitu kondisi dimana fungsi situ sebagai daerah penampungan aliran permukaan, peresapan air kurang optimal dan kualitas air situ tercemar sehingga tidak sesuai pemanfaatannya.

Di Jakarta Barat, yang termasuk situ terganggu yaitu Situ Bahagia dan Situ Rawa Kepa; di Jakarta Selatan yaitu Situ Rawa Ulujami, Situ Kalibata, Situ MBAU Pancoran, Situ Babakan dan Situ Bon Bin; di Jakarta Timur yaitu Situ Aneka Elok, Situ Kelapa Dua Wetan, Situ Rawa Dongkel, Situ Ria Rio, Situ Cibubur Jambore dan Situ Situ TMII; dan di Jakarta Pusat yaitu Situ Lembang dan Situ Taman Ria Senayan.

“Sedangkan untuk kualitas situ yang rusak terjadi pada tiga situ, yaitu kondisi dimana fungsi situ sebagai daerah penampungan aliran permukaan, peresapan air sudah rusak dan kualitas air situ tercemar berat sehingga tidak sesuai pemanfaatannya,” tukasnya.

Berdasarkan grafik Indeks Pencemaran (IP) Waduk/Situ di DKI Jakarta tahun 2014 yang dikeluarkan oleh BPLHD DKI Jakarta, kondisi kualitas lingkungan air situ di DKI Jakarta secara umum telah tercemar, yaitu dalam kategori tercemar sedang sampai dengan tercemar berat. Indeks Pencemaran terendah berada di Situ Ragunan Pemancingan dengan nilai IP sebesar 5,84 sedangkan nilai IP tertinggi berada di Situ Wijaya Kusuma dengan nilai IP 14,41.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Hari raya Idul fitri selalu menjadi momen di mana warga DKI Jakarta bermigrasi meninggalkan Ibukota dan mudik atau pulang kampung ke daerahnya masing-masing. Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan Jakarta pada Lebaran 2014 lalu, lebih dari 4,2 juta pemudik asal Jakarta meninggalkan ibu kota untuk Lebaran di kampung halaman. Alhasil, kondisi jalan raya pada saat Lebaran selalu terlihat lenggang setiap tahunnya.

Lenggangnya suasana Jakarta ini, dikatakan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Gamal Sinurat, menyebabkan menurunnya tingkat polusi udara sekitar 20 persen dari hari biasanya. Hal ini karena menurunnya aktivitas kendaraan bermotor, khususnya di jalan-jalan protokol.

“Iya, perkiraan 20 persen lah penurunannya,” ujar Gamal saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Jumat (10/08).

Namun, berbeda dengan Gamal, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Edvin Aldrian mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan terkait tingkat kualitas udara khususnya di Jakarta pada saat hari raya Idul Fitri.

Hal tersebut dikarenakan, banyak masyarakat yang tidak mudik namun tetap berkendara di jalanan Ibukota, khususnya usai pelaksanaan shalat Idul Fitri. Belum lagi, lokasi-lokasi wisata yang akan ramai didatangi warga.

“Penelitian terakhir itu tahun 2009 tentang kualitas udara saat mudik, dan itu pun tidak signifikan. Mungkin terlihatnya saja tidak macet, tapi tingkat polusi udaranya akan sama saja kok. Kalaupun turun tidak akan signifikan,” tukasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Kementerian Perhubungan telah memperkirakan arus mudik akan dimulai pada akhir pekan ini (Jumat, 10/07), terutama bagi pengguna kendaraan pribadi dan transportasi umum, salah satunya moda transportasi pesawat. Untuk moda transportasi darat seperti bus antar kota antar provinsi (AKAP), kereta api dan pengendara motor diperkirakan mulai ramai pada H-7 hari raya Idul Fitri.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Pertumbuhan jumlah penduduk di DKI Jakarta ternyata berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan konsumsi air bersihnya. Sayangnya, tingkat kebutuhan konsumsi tersebut tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian badan sungai sebagai sumber air di Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) DKI Jakarta, Gamal Sinurat mengatakan bahwa wilayah DKI Jakarta memiliki potensi sumber daya air berupa sungai, waduk, danau atau situ, dan air tanah. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestariannya, maka kondisi badan air yang awalnya merupakan cadangan air baku di Jakarta menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi.

“Untuk saat ini saja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PDAM Jaya menyediakan air bersih melalui dua mitra kerjanya, yaitu PT Pam Lyonaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta. Air baku yang digunakan sebagian besar berasal dari Waduk Jati luhur, Purwakarta serta Kali Krukut bagian hulu yang bisa digunakan sebagai sumber air baku,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Jumat (10/07).

Menurut Gamal, air sungai merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia, termasuk untuk menunjang pembangunan ekonomi misalnya saja untuk pengairan lahan pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Namun, seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan berbagai industri, maka pencemaran air sungai telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh manusia.

“Kenapa sungai menjadi lingkungan yang paling terancam, karena pada akhirnya sebagian besar air yang telah digunakan oleh industri dan rumah tangga akan dilepaskan ke lingkungan sungai bersama-sama dengan berbagai jenis polutan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan, penyumbang pencemaran paling dominan saat ini ya sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai,” tambahnya.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Senada dengan Gamal, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang juga Menteri Lingkungan Hidup pertama di era kabinet Pembangunan III tahun 1978 hingga 1983, Profesor Emil Salim saat ditemui oleh Greeners di Jakarta, Kamis (09/07) lalu, mengutarakan bahwa tingkat konsumsi air di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi. Hal tersebut mengakibatkan banyak warga khususnya daerah-daerah kumuh yang tidak mendapatkan akses air bersih.

“Penduduk Jakarta ini sendiri tidak ada disiplinnya. Mereka seenaknya membuang sampah tanpa memikirkan dampaknya. Ini sudah kacau untuk air bersih di Jakarta. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama) itu berjuang mati-matian untuk meniadakan persampahan di air sungai,” kata Emil.

Terkait masalah pengelolaan air, Emil menyatakan, siapapun bisa berperan di sana termasuk juga dengan pihak swasta selama pihak swasta itu tidak menguasai sumber mata air, maka boleh saja mereka (swasta) melakukan pengelolaan air tersebut.

“Contohnya di Jakarta. Iya benar Jakarta harus segera mencari sumber air bersih alternatif sesuai dengan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tapi terkait infrastruktur pengelolaannya kan pihak swasta tidak dilarang,” jelasnya lagi.

Di lain pihak, Corporate Communication Director PT. Tirta Investama (Aqua Grup), Troy Pantouw kepada Greeners menjelaskan bahwa dalam kenyataannya saat ini, permasalahan air bersih di Jakarta masih berkutat di konsumsi sehari-hari seperti mandi dan mencuci, dan bukan pada air minum. Selain teknologi, bahan baku yang ada juga masih belum bisa diolah dengan baik. Ditambah, DKI Jakarta sendiri masih minim akan daerah resapan air untuk membantu timbulnya kantong-kantong air.

“Jakarta itu perlu banget yang namanya penghijauan atau daerah yang dikhususkan untuk pertamanan. Jadi, selain ngurusin teknologi atau bahan baku, pemerintah juga harus memperhatikan aspek ekologi. Oleh karena itu idealnya di sini pasti membutuhkan keterlibatan dari multipihak termasuk swasta itu masih perlu,” katanya.

Dari organisasi akar rumput, arsitek perkotaan sekaligus inisiator Indonesia Berkebun Sigit Kusumawijaya pun mengatakan kerja sama berbagai pihak sangatlah diperlukan dalam melestarikan air dan lingkungan.

“Salah satu masalah lingkungan adalah banjir yang penyebab utamanya adalah sampah yang diperkirakan mencapai 130.000 ton per hari. Sebesar apa pun usaha aparat menangani banjir, jika masyarakat tetap membuang sampah sembarangan maka masalah tidak akan bisa diatasi,” kata Sigit.

Penulis: Danny Kosasih

Tabel Konsumsi air di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014. Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan wacana untuk membatasi penggunaan kantong plastik di DKI Jakarta. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) DKI Jakarta, Gamal Sinurat pun kepada Greeners pernah mengatakan, meskipun keberadaan kantong plastik telah meresahkan namun untuk menerbitkan peraturan tersebut harus melalui beberapa kajian dan studi kasus yang membutuhkan proses.

“Iya, saat ini sedang kita bahas, kita kaji dan kita rembukkan bersama-sama. Nantinya, kebijakan tersebut akan diatur melalui instruksi gubernur,” ujar Gamal, Selasa, (17/02).

Menanggapi hal tersebut, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) sebenarnya sudah mendorong adanya aturan tersebut sejak tahun 2013. Rahyang Nusantara, Koordinator Harian GIDKP, mengatakan, pada pagelaran Festival Jakarta Great Sale 2013, DKI mengeluarkan surat seruan untuk gerakan Jakarta diet kantong plastik kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

“Saat itu hanya Carrefour yang merespons dengan membuat satu hari tanpa kantong plastik (kantong plastik berbayar),” katanya saat dibungi oleh Greeners pada Hari Peduli Sampah Nasional, Jakarta, Sabtu (21/02).

Rahyang juga menyatakan bahwa GIDKP juga mendorong Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2014 untuk mengeluarkan surat seruan serupa namun bersifat general. Surat seruan ini, terangnya, sebagai langkah awal sebelum adanya Peraturan Daerah.

Di tahun yang sama, GIDKP juga sudah berkoordinasi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk dengan BPLHD. “Namun, saat itu belum ada respons yang meyakinkan dari BPLHD,” akunya.

Menurut Rahyang, GIDKP sempat mencoba mengimplementasikan Perda Nomor 17 Tahun 2012 di Bandung. Namun, ada beberapa temuan, diantaranya sulitnya menembus ritel yang bersifat nasional dan berpusat di Jakarta sehingga penerapan Perda tersebut juga sulit dilakukan.

“Saat ini kami mendorong mereka lewat petisi di www.change.org/dietkantongplastik untuk dorongan ke pemerintah dan www.change.org/p/hero-hypermart-dan-supermarket-lainnya-kantong-plastik-jangan-gratis untuk mendorong ritel terkait pembatasan kantong plastik ini,” tuturnya.

Sebagai informasi, dalam petisi tersebut disebutkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di ibukota saja bisa mencapai 6,000 ton dan tumpukannya bisa sebesar 30,000 meter kubik – lebih dari setengah ukuran candi Borobudur.

Rata-rata pemakaian kantong plastik per orang di Indonesia adalah 700 lembar per tahun. Sampah kantong plastik saja di Indonesia mencapai 4000 ton per hari atau sama dengan 16 pesawat Boeing 747, sehingga sekitar 100 milyar kantong plastik terkonsumsi per tahunnya di Indonesia. Produksi kantong plastik tersebut menghabiskan 12 juta barel minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui, yang setara dengan 11 triliun rupiah.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengaku bahwa wacana penerbitan peraturan tentang larangan atau pembatasan penggunaan kantong plastik di Jakarta masih dalam proses pembahasan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala BPLHD DKI Jakarta, Gamal Sinurat kepada Greeners mengatakan, meskipun keberadaan kantong plastik telah meresahkan dan membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat geram. Namun, tetap saja untuk menerbitkan peraturan tersebut harus melalui beberapa kajian dan studi kasus yang membutuhkan proses.

“Iya saat ini sedang kita bahas, kita kaji dan kita rembukkan bersama-sama. Nantinya, kebijakan tersebut akan diatur melalui instruksi gubernur,” ujarnya, Jakarta, Selasa (17/02).

Gamal juga menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa serta-merta memberlakukan peraturan tersebut karena akan ditentang oleh beberapa pihak, khususnya pengusaha plastik. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah akan mengkaji dan melakukan upaya persuasif terhadap pihak yang berpotensi menentang terbitnya peraturan ini, dan mengarahkan mereka untuk membuat industri plastik daur ulang yang ramah lingkungan.

Senada dengan Gamal, Ketua umum Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting pun menyatakan mendukung dan mengapresiasi kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik tersebut apabila benar-benar diterapkan.

Kepada Greeners ia mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu takut jika memang ada tentangan dari industri plastik terkait kebijakan yang akan dibuat tersebut. Karena, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan terganggu hanya karena masyarakat tidak menggunakan kantong plastik.

“Indonesia itu penghasil sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah china, lho. Jadi, jika peraturan itu memang serius maka akan bagus sekali,” tandasnya.

Sebagai informasi, menurut data yang dicatat oleh BPLHD Jakarta, tumpukan sampah di wilayah DKI Jakarta saja mencapai lebih dari 6.000 ton per hari dan sekitar 13 persen di antaranya berupa sampah plastik. Dari seluruh sampah yang ada, 57 persen ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera. Bahkan, kedalaman sampah plastik di Samudera Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter.

Data statistik secara keseluruhan juga menunjukkan dari semua persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua terbanyak, yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14 persen dari total produksi sampah.

Saat ini rata-rata orang Indonesia menghasilkan sampah 0,5 kilogram per hari, dan 13 persen di antaranya adalah plastik. Sampah plastik juga menduduki peringkat ketiga dengan jumlah sebanyak 3,6 juta ton per tahun atau 9 persen dari jumlah total produksi sampah.

(G09)