Jakarta (Greeners) – Setelah diratifikasinya Persetujuan Paris (Paris Agreement) menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Rapat Paripurna DPR, Indonesia perlu memprioritaskan komitmennya dalam upaya menahan laju kenaikan suhu bumi dengan mengurangi emisi karbon melalui penggunaan energi dari fosil ke energi terbarukan, seperti panas bumi.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa Indonesia yang berada di kawasan cincin api dunia memiliki potensi panas bumi sebesar 30 Giga Watts yang tersebar di 330 titik potensi, namun baru sekitar 5 persen atau 1.500 megawatt saja yang berhasil dioptimalkan.

BACA JUGA: Nafas Baru Pengembangan Panas Bumi Indonesia

“Kami telah mengadakan senior officials meeting (SOM) untuk membahas potensi, tantangan, dan usulan solusi pengembangan panas bumi di Indonesia. Dari pertemuan ini, kami mengusulkan agar dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang menangani panas bumi,” katanya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Senin (24/10).

Dengan adanya BUMN yang menangani panas bumi ini, lanjutnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) nantinya tidak perlu lagi mengerjakan pengelolaan panas bumi. Pemerintah, katanya, juga dapat melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dari sarana pembiayaan dan investasi dengan menggunakan fasilitas pendanaan yang ada, seperti dana panas bumi di PT. SMI, dana hibah, serta dana pinjaman dari luar negeri di bawah koordinasi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

BACA JUGA: Pertamina Geothermal Energy Semakin Serius Kembangkan Energi Panas Bumi

Meski demikian, Agus menyatakan perlu adanya penguatan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan, verifikasi lapangan dan studi zonasi untuk wilyah kerja panas bumi pada zona inti.

“Jadi memang perlu ada peraturan dari Menteri ESDM mengenai pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh, juga pencabutan wilayah kerja yang tidak melakukan kegiatannya. Selain itu, Kementerian Ristek Dikti pun perlu membentuk Pusat Riset Panas Bumi dengan melibatkan universitas, badan penelitian dan asosiasi,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Rapat tim teknis terkait kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta cepat Jakarta-Bandung berlangsung dengan berbagai argumentasi dari para pakar tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Rapat tim teknis Amdal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini dipimpin oleh Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ary Sudijanto, pakar konstruksi jalan kereta Universitas Indonesia Sigit P Hardiwardoyo, pakar transportasi Ellen SW Tangkudirong, pakar udara dan kebisingan Kardono, dan perwakilan Direktorat Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Hanya saja, hampir keseluruhan dari tim pakar tersebut menganggap masih belum ada kesiapan dari dokumen Amdal yang dipresentasikan oleh pihak konsultan konsorsium. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Kemitraan Lingkungan Ditjen Perhutanan Sosial KLHK Dodo Sambodo sebagai salah satu pakar dalam Tim Teknis Kajian Amdal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, kecuali hanya untuk kepentingan administrasi, selebihnya hasil kajian dokumen Amdal ini seperti terburu-buru dan secara teknis masih belum memenuhi syarat.

“Saat ini izin pinjam pakai kawasan hutan sedang diurus karena itu dokumen perizinan tersebut tidak ada dalam dokumen Amdal yang dikaji. Data primer tidak tersedia sehingga dampaknya keputusan ilmiah yang akan diambil pakar ditakutkan nantinya akan salah. Ini dokumen Amdal paling cepat yang pernah disusun, hanya sekitar satu minggu. Saya takut ini tidak masuk kaidah keilmuan karena idealnya (Amdal) diuji dalam dua musim,” kata Dodo di Jakarta, Senin (18/01).

Direktur Utama PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Senada dengan Dodo, pakar kualitas air Linawati Harjito bahkan meminta agar pihak PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) menambah sampling kajian air tanah untuk Amdal dan menggunakan data baru. Ia juga meminta perusahaan konsorsium proyek ini memperbaiki metode perhitungan yang digunakan.

“Instalasi pengolahan air limbahnya enggak jelas di mana atau bagimana. Padahal, nantinya jalur kereta ini akan melewati sungai,” ujarnya.

Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan yang hadir dalam rapat tim teknis Amdal pembangunan jalan kereta cepat Jakarta-Bandung mengatakan bahwa saat ini proses Amdal masih berjalan dan sedang diusahakan selesai tepat waktu. Namun, ia mengakui bahwa proses Amdal untuk kereta cepat ini memang terbilang sangat cepat dan masih belum sempurna tapi akan terus disempurnakan melalui uji publik bersama masyarakat.

Menurut Hanggoro, sebelumnya beberapa tahapan sudah dilalui, termasuk studi oleh pihak Jepang, Perancis, dan Tiongkok tentang kebutuhan transportasi darat kereta api untuk mengurangi kepadatan jalur udara. Proyek yang pendanaannya menggunakan skema business to business dan tidak menggunakan dana APBN/APBD ini juga telah melalui studi awal, salah satunya dari ITB, yang hasilnya telah disampaikan kepada Kementerian BUMN dan Perhubungan.

Menurut rencana, ground breaking pembangunan jalan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 140.900 kilometer dan empat stasiun serta satu depo ini akan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2016.

Proyek ini dipegang oleh konsorsium BUMN Indonesia, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN, yang menguasai 60 persen saham dan konsorsium Cina yang memegang 40 persen saham. Konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, dan PT Perkebunan Nasional VIII. Sedangkan China dari Railway International Co. Ltd, perusahaan kereta api dengan mayoritas saham BUMN China yaitu China Railway Engineering Corporation.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Wacana pembubaran Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negri beberapa waktu lalu kembali mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). HKTI menyatakan bahwa seharusnya keberadaan Bulog lebih diperkuat dan bukan malah dibubarkan.

Sekretaris Jendral HKTI, Benny Pasaribu kepada Greeners mengungkapkan, keberadaan Bulog saat ini masih sangat dibutuhkan khususnya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan utama seperti beras, gula, terigu, kedelai, jagung maupun daging.

“Bulog harus diberdayakan dengan jaringan pemasaran bersama-sama dengan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang menjadi ujung tombak di tengah-tengah petani Indonesia,” ujarnya, Jakarta, Rabu (13/05).

Senada dengan Benny, Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko menyayangkan adanya wacana pembubaran perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Menurutnya, tugas dan fungsi Bulog dalam mengelola cadangan pangan dan stabilitas harga masih sangat dibutuhkan mengingat angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.

Tejo berpendapat bahwa seharusnya harga pembelian pemerintah yang menjadi patokan Bulog dalam menyerap beras dari pasar dalam negeri menjadi perhatian utama. Selain itu, pembenahan tata kelola dan penguatan payung hukum terhadap perusahaan BUMN tersebut juga sudah seharusnya diperkuat.

“Wacana ini kan logika yang salah, kalau polisi tidak bisa menyelesaikan kasus korupsi apa mau dibubarkan juga?” tandasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan pembubaran Bulog. Hal ini karena Bulog dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan beras.

Tjahjo sendiri mengaku banyak menerima laporan dan melihat pemberitaan di media mengenai kinerja Bulog yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat di sektor pangan. Menurut dia, wacana pembubaran lembaga milik pemerintah ini merupakan opsi terakhir karena sebelumnya ada hal yang masih bisa dilakukan, yaitu reformasi di jajaran Bulog.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menargetkan penghapusan pemukiman kumuh di Indonesia hingga nol persen pada tahun 2019. Namun, untuk mewujudkan rencana ini, setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 180 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kemen PU, Imam S Ernawi, mengakui kalau dana sebesar itu tidak akan cukup jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat. Dia menjelaskan bahwa untuk mewujudkan nol persen pemukiman kumuh di tahun 2019 juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, hingga masyarakat.

Imam menyebutkan kalau Kemen PU akan membangun infrastruktur penunjang pemukiman untuk membantu menghapus pemukiman kumuh. Lalu sisanya, bisa didukung oleh kementerian terkait termasuk bantuan dari BUMN dan sektor swasta.

“Anggaran dari pemerintah pusat hanya sepertiga dari 180 triliun itu, lalu duapertiga nanti dari APBD, BUMD dan BUMN,” jelas Imam, Jakarta, Selasa (07/10).

Selain itu, lanjut Imam, pola penanganan pemukiman kumuh akan dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah melakukan pemugaran rumah yang tanahnya dinyatakan legal, namun bangunannya masuk kategori kumuh ringan.

Selanjutnya, tahap kedua berupa peremajaan untuk rumah yang dalam kondisi kumuh berat namun memiliki sertifikat hak milik.

“Sedangkan untuk tahap ketiga, jika status tanah ilegal maka harus direlokasi. Sedangkan untuk merelokasi, sistem rumah susun adalah yang paling efektif,” terangnya.

Sebagai informasi, pemukiman dikatakan kumuh merujuk pada kondisi bangunan, aksebilitas kawasan, drainase, layanan air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, dan pengamanan kebakaran. Kriteria tersebut melekat pada rumah kumuh yang sebagian besar tersebar di kota-kota metropolitan.

(G09)