Refuse Derived Fuel (RDF) menggunakan metode co-processing untuk mengolah limbah green-fuel melalui proses pengolahan sampah menjadi sumber energi alternatif terbarukan. Di Tanah Air, fasilitas yang sudah beroperasi yaitu Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) RDF Jeruklegi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pihak setempat menyadari kehadiran RDF mampu perbaiki ekosistem pengelolaan sampah di Cilacap.

Jakarta (Greeners) – Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, mengatakan saat ini TPST RDF Cilacap mampu mengolah sampah hingga 140 ton per hari. Dari jumlah tersebut menghasilkan 42 ton RDF sebagai bahan sumber energi.

Pihaknya bertekad meningkatkan kapasitas RDF menjadi 200 ton per hari. Terkait hal tersebut, sambung Tatto, perlu penambahan sarana penunjang seperti dumpper dan armol sebanyak sepuluh buah, serta penambahan bagian utama biodrying untuk mengeringkan sampah.

Pihaknya juga bakal menggandeng pihak ketiga –dalam hal ini swasta– untuk mencapai target 200 ton sampah terkelola dengan RDF.

“Untuk mencapai hal tersebut perlu dukungan semua pihak agar sampah di Kabupaten Cilacap sesuai target untuk menjadi sumber EBT (Energi Baru Terbarukan),” ujar Tatto dalam konferensi pers Sinergi Multi Sektor Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Sampah, Rabu, (3/3/2021).

TPST RDF Cilacap Kelola Sampah dari Berbagai Berbagai Wilayah

Pada acara yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Awaluddin Muuri, mengatakan peningkatan kapasitas TPST RDF menjadi 200 ton per hari merupakan salah satu bentuk inovasi di kabupaten Cilacap.

Hal tersebut sekaligus menjawab bertambahnya timbunan sampah akibat penambahan penduduk di Kabupaten Cilacap.

Awaluddin menyebut pada tahun 2024-2025 TPST RDF Cilacap sudah mampu mengelola 200 ton sampah. Adapun jumlah 200 ton sampah merupakan akumulasi dari wilayah lain di sekitar TPST RDF Cilacap.

“Akumulasinya pada tahun 2024-2025 RDF akan mengelola sampah dari Kota Cilacap 140 (ton), Eks Distrik Kroya 20 Eks Distrik Sidareja 20, Eks Distrik Majenang 20,” jelasnya.

Peningkatan kapasitas TPST RDF menjadi 200 ton per hari merupakan salah satu bentuk inovasi di kabupaten Cilacap. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Partisipasi Warga Kunci Kesuksesan Penanganan Bencana

Cilacap Berencana Sulap Bekas TPA  jadi Ruang Terbuka Hijau

Awaluddin menjelaskan TPST RDF Cilacap memungkinkan pengoptimalan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang sudah mati atau tidak beroperasi menjadi fasilitas bagi publik.

Sebagai contoh, pihaknya berencana menyulap TPA Tritih Lor menjadi Eco Edu Park atau semacam ruang terbuka hijau sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan ekonomi bagi masyarakat.

Dia mengatakan adanya RDF juga membuat ekosistem pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap menjadi lebih baik. Masyarakat, lanjut dia, memiliki kesadaran yang baik dalam mengelola sampah sehingga mempercepat proses pengelolaan sampah.

Hasil penjualan bahan RDF, sambungnya, juga menjadi pendapatan bagi Pemkab Cilacap untuk selanjutnya menjadi dana pembangunan bagi masyarakat. Di sisi lain, pihaknya juga tidak perlu membangun TPA lain yang membutuhkan biaya mahal, lahan luas, dan perizinan yang sulit.

“Jadi, saya mengajak teman-teman kabupaten/kota untuk semangat bahwa (RDF) ini bermanfaat. Kita jangan terlalu berhitung dengan keuntungan yang kelihatan. Ada keuntungan yang tidak terlihat sangat luar biasa dalam pengelolaan sampah di RDF,” pungkasnya.

Penulis: Muhamad Marup

Indonesia perlu metode baru dalam pengelolaan sampah. Fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) bisa menjadi salah satu solusi. RDF menggunakan metode co-processing untuk mengolah limbah green-fuel melalui proses pengolahan sampah menjadi sumber energi alternatif terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Cilacap menjadi kabupaten pertama yang mendapatkan fasilitas ini.

Jakarta (Greeners) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Awaluddin Muuri, mengatakan fasilitas RDF sangat membantu pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap. Fasilitas RDF bisa mengelola sebanyak 136 ton sampah per hari. Adapun pengolahan sampah menjadi RDF yaitu pencacahan, pengeringan, dan pengayakan.

Dia menjelaskan 136 ton sampah perhari bisa menghasilkan 51 ton RDF. Untuk satu ton RDF, pemerintah kabupaten Cilacap mendapat keuntungan Rp 22.031. Adapun dari 1 kilogram RDF dapat menghasilkan energi RDF sebesar 3.217 kilokalori sehingga dalam sehari RDF Cilacap menghasilkan potensi energi RDF sebanyak 164.067.000 kilokalori.

“Fasilitas RDF bisa mengelola sampah hingga 200 ton per hari. RDF ini masih tahun pertama, harapan kami tahun kedua pendapatan dari RDF bisa naik menjadi Rp40.000 per ton,” ujar Awaluddin dalam webinar Potensi Pemanfaatan Sampah sebagai Bahan Bakar Alternatif RDF pada PLTU dan Industri Semen, Rabu (17/2/2021).

KLHK Ajak Pemda Kembangkan RDF

Direktur Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar, mengatakan RDF merupakan salah satu cara untuk mencapai kemampuan pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2025.

Pihaknya mengajak pemerintah daerah khususnya yang dekat dengan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau Indusri Semen mulai menerapkan teknologi RDF.

Dia juga berharap pemerintah daerah di wilayah tidak teridentifikasi PLTU atau Industri semen untuk membaca kondisi di daerahnya. Menurutnya, bukan tidak mungkin ada industri swasta yang berpotensi untuk menjadi mitra pengembangan RDF.

“Pemerintah secara masif mendorong teknologi RDF ini untuk menyelesaikan sampah di Indonesia. Ini lompatan teknologi yang harus kita lakukan,” jelasnya.

Direktur Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar, mengatakan RDF merupakan salah satu cara untuk mencapai kemampuan pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2025. Foto: Shutterstock.

Beberapa Daerah Siap Bangun RDF

Direktur Manufaktur PT Solusi Bangun Indonesia, Lilik Unggul Raharjo, mengatakan pihaknya juga turut mengelola fasilitas RDF Cilacap. Menurutnya, beberapa daerah dan provinsi juga berharap pada fasilitas tersebut sebagai solusi menangani sampah berkelanjutan.

Dia menyebut SBI berkomitmen mereplikasi RDF ke kota-kota lain yang berlokasi dekat dengan pabrik semen. Beberapa RDF yang tengah dalam tahap pengembangan yaitu RDF Aceh, RDF Tuban, RDF Rembang, RDF Padang, RDF Tonasa.

Sejumlah kota seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bogor juga tengah dalam perencanaan pembangunan RDF.

“RDF menimbulkan harapan yang tinggi dari pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah dan provinsi yang mencari solusi penanganan sampah yang berkelanjutan,” katanya.

Lilik menjelaskan pengelolaan sampah RDF sangat sesuai dengan negara berkembang. Di Indonesia khususnya, RDF sangat sesuai dengan kondisi tropis dan kondisi sampah yang mengandung kadar organik yang relati tinggi. Komposisi sampah organik di Indonesia sekitar 65 persen dengan kadar kelembababan 55 – 60 persen.

Dia menyebut budaya memilah sampah juga bisa mengoptimalkan peran fasilitas RDF. Pasalnya, sampah yang belum terpilah memerlukan teknologi yang terintegrasi dan kompleks untuk pengelolaannya.

“Apabila sampah sudah terpilah teknologi untuk mengelola sampah akan lebih simpel dan mudah, terutama untuk sampah non organik yang mempunyai kadar kalori yang cukup tinggi,” terangnya.

Direktur Manufaktur PT Solusi Bangun Indonesia, Lilik Unggul Raharjo, mengatakan RDF sangat sesuai dengan kondisi tropis dan kondisi sampah yang mengandung kadar organik yang relati tinggi. Foto: Shutterstock.

Serapan Hasil RDF Butuh Keterlibatan Industri Lain

Lebih jauh, Lilik menyampaikan optimaliasasi peran RDF membutuhkan keterlibatan offtaker atau industri lain. Menurutnya, pabrik semen mengalami keterbatasan dalam menyerap hasil dari RDF. Pihaknya hanya mampu menyerap sekitar 532.269 ton RDF/tahun atau setara dengan 1.157.987 ton sampah/tahun.

Dia menambahkan kebijakan fiskal insentif untuk offtaker sangat penting. Insentif tersebut mampu menutup biaya investasi di fasilitas offtaker atau mengurangi dampak terhadap penurunan produksi penggunaan RDF.

Lilik menyebut produk RDF sudah terbukti sesuai untuk menggantikan batu bara di pabrik semen. Adapun untuk pemakaian di industri perlu ada kajian lebih lanjut terkait dengan spesifikasi dan dampak terhadap proses.

“Kemampuuan off taker atau pihak yang memanfaatkan hasil RDF adalah kunci untuk solusi pengelolaan sampah menjadi RDF. Dengan keterbatasan kemampuan dari pabrik semen, diperlukan industri lain –seperti PLTU– untuk mengonsumsi produk RDF yang dihasilkan,” pungkasnya.

Penulis: Muhamad Ma’rup

(Greeners) – Hari Senin, 12 Maret 2018, sekitar pukul 12 siang, Ijat mengangkat karung plastik berisi botol-botol beling mendekat ke kaitan timbangan logam atau dacin logam yang digantung pada kusen bangunan untuk pengomposan sampah. Ijat menggeser logam pengukur yang karatan itu, ia melihat angka yang menunjukkan berat botol-botol beling itu dan menulis berat itu di buku tulis.

Satu-per-satu karung-karung berisi barang-barang rongsok logam besi dan aluminium, plastik kemasan atau plastik kresek, botol plastik dan gelas plastik bekas kemasan air minum ditimbang Ijat dan dicatat hasil timbangannya. Itulah salah satu pekerjaan Ijat di Tempat Pembuangan Akhir Jeruklegi, Cilacap.

Masih puluhan karung plastik berisi rongsok terserak di lahan terbuka seluas kurang lebih 20 m x 20 m di belakang bangunan semi permanen untuk pengomposan dan di sebelah garasi back-hoe. Masih ada lagi tumpukan di belakang garasi. Semua itu hasil kerja para pemulung di TPA Jeruklegi.

Di TPA Jeruklegi ada 130 pemulung, kata Tumiran, salah satu pemulung. Tumiran bekerja memulung bersama istrinya. Hasil kerja pemulung itu kemudian disetor ke pengepul. Ada empat pengepul di TPA Jeruklegi, salah satunya adalah orangtua Tumiran. Ijat bekerja membantu orangtua Tumiran.

Tumiran sudah menjadi pemulung saat masih sekolah kelas 4 SD. Setiap hari para pemulung bekerja mulai pukul 05.00 atau 06.00 hingga pukul 15.00 atau 16.00. Bulan Maret saat-saat panen, banyak pemulung pulang kampung untuk membantu memanen di sawah, saat itu tidak banyak yang bekerja di TPA Jeruklegi.

Pemulung itu orang bebas, kata Tumiran. “Kalau ingin kerja ya bekerja, kalau ingin istirahat ya istirahat. Tidak mau diatur-atur waktu kerjanya,” Tumiran mengakui. Kalau rajin bisa menghasilkan cukup untuk hidup berkeluarga.

“Rata-rata sehari bisa dapat seratus ribu,” kata Tumiran. Sebulan seorang pemulung bisa membawa uang Rp 3 juta. “Paling rendah bisa bawa pulang satu juta,” ungkap Tumiran.

Sehari Tumiran bisa mengumpulkan 5 kg botol plastik kemasan; 50-60 kg kantong kresek, 20 kg botol shampo, 30-40 kg kertas, 5 kg alumunium, 20 kg besi, 10 botol beling besar dan 20 kg botol beling kecil.

Plastik-plastik kemasan yang warnanya putih biasanya dikirim oleh pengepul ke Rembang dan plastik yang berwarna ke Rembang. Rongsok lainnya dikirim ke berbagai tempat lainnya.

“Gelas Aqua paling mahal, 4 ribu per kilogram. Kalau gelas minuman berwarna hanya 2.200,” kata Satena, pengepul di luar kawasan TPA Jeruklegi yang bertugas menjaga lapak Tukam, suaminya. Satena membayar Rp 3.000 untuk sekilogram botol minum plastik yang transparan. Kaleng alumunium dibeli Satena antara Rp 10.000 – Rp 12.000 per kilogram.

Biasanya ada kurang lebih 50 pemulung yang membawa rongsok ke lapaknya Satena. “Yang rutin 20 pemulung. Pas mau lebaran bisa 100 pemulung nyetor ke sini,” kata Satena.

Proyek percontohan pembangunan fasilitas produksi bahan bakar dari sampah atau refuse-derived fuel (RDF) di TPA Jeruklegi, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap yang harus selesai akhir 2018 ini akan mengajak pemulung di dalam proses. Pemulung akan diberikan kesempatan untuk mengambil rongsok seperti biasa, demikian janji Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang juga Kepala UPT Proyek RDF ini, kepada peserta diskusi di Hotel Fave, Cilacap, Kamis, 22 Maret 2018.

Sayangnya pemulung belum pernah diajak diskusi mengenai proyek ini. “Pernah dikumpulkan sekali,” kata Tumiran, “tapi saya tidak ikut.” Sekali lagi saat bertemu dengan tim peneliti dari Universitas Gajah Mada. Sampai awal 2018 tidak ada upaya dari Pemda Cilacap – yang akan mengelola fasilitas produksi RDF ini – mengajak pemulung atau bertanya apa keinginan pemulung.

Padahal studi awal mengenai pemulung di Jeruklegi oleh konsultan Danida, agar rencana proyek ini menjadi lebih matang, merekomendasikan pelaksana proyek “…mengundang pemulung untuk berpartisipasi dalam perumusan proyek, dan menjadi lebih komprehensif, dengan memperluas perlakuan terhadap pendauran ulang sampah melalui keikutsertaan pendaur ulang formal, semi-formal, dan formal lainnya…”

Survei UGM pada 107 pemulung di TPA Jeruklegi, sebanyak 91% memulung adalah pekerjaan utama dan 88,8% bekerja penuh sebagai pemulung. Sebagian besar pemulung – 93 orang – memiliki lebih dari dua anggota keluarga yang juga memulung dan memulung adalah penghasilan utama mereka.

“Memulung adalah hidup kami,” komentar pemulung yang dicatat di hasil survei UGM. Pernyataan lebih kuat, “TPA adalah hidup kami,” menggambarkan para pemulung sangat tergantung pada TPA Jeruklegi untuk menopang hidup mereka.

Kegiatan pemulung di TPA Jeruklegi termasuk ilegal karena Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap dan TPA Jeruklegi tidak memiliki prosedur yang jelas dalam mengelola TPA, tidak ada petunjuk operasional, tidak ada pejabat publik yang jelas sebagai penghubung antara pemerintah dan pemulung. Memang – seperti diungkapkan Tumiran – ada satu pemulung Pak Turmin yang biasa mewakili mereka ketika harus bertemu dengan Pemda Cilacap.

Tetapi ketika diwawancara oleh Tim UGM, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyangkal punya otoritas atas pemulung dan menyatakan pendaur ulang informal bukan urusan mereka. Memang Dinas mencatat jumlah pemulung yang beraktivitas di Jeruklegi meskipun tidak diperbarui dan tidak akurat.

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap mengatakan pemulung belum menjadi salah satu target program. Program Dinsos baru menjangkau pengemis, gelandangan, orang tidak dikenal, dan orang miskin.

Selama ini sejauh tidak terjadi konflik, pemulung dibiarkan beraktivitas mengambil rongsok yang masih ada nilai ekonomi. Karena ilegal, tidak tersedia tempat bagi pemulung menaruh hasil pulungan mereka. Rongsok digeletakkan di lahan kosong, di bawah pohon di dalam areal TPA Jeruklegi. Sewaktu-waktu para pemulung bisa saja dilarang bekerja dan keluar dari kawasan TPA Jeruklegi.

Apa keinginan pemulung, terutama 130 pemulung yang beraktivitas di TPA Jeruklegi?

Pemulung butuh tempat penampungan sementara rongsok hasil mereka di kawasan TPA Jeruklegi, ungkap Tumiran. Survei UGM juga menunjukkan pemulung membutuhkan tempat menyimpan hasil pungutan yang aman. Yang ada saat ini adalah tempat terbuka, jika hujan kebasahan dan sewaktu-waktu bisa digusur.

Sarana air untuk cuci tangan menjadi kebutuhan para pemulung. Saat ini tidak ada sarana air dan toilet. Selain dua kebutuhan utama, pemulung berharap ada sarana alat kerja yang lebih baik. Ketika ditanya Tumiran meminta ada penyemprotan lalat yang rutin.

Pemulung mengharapkan hubungan yang egaliter antara pemulung dan petugas TPA atau pengelola TPA. “Pemulung adalah pekerja bebas,” kata Tumiran. Makna “pekerja bebas” bagi pemulung adalah “tidak ingin diatur,” termasuk membentuk organisasi formal, seperti koperasi atau asosiasi pemulung.

Kun Nasython menjanjikan pemulung yang beraktivitas di Jeruklegi akan didata. Hanya mereka yang terdata dan sudah lama beraktivitas di Jeruklegi yang akan diberikan kesempatan terlibat di kegiaan produksi RDF. “Tidak boleh ada tambahan lagi pemulung dari luar,” kata Kun.

Nanti, kata Kun menjelaskan lebih rinci, pemulung akan dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan kesempatan memulung selama 15 menit di tempat penumpahan sampah dari dump-truck. Setelah 15 menit, bergantian kelompok kedua dan seterusnya.

Menurut Kun nanti pemulung akan diuntungkan karena tempat mereka kerja terlindung dari hujan dan terik matahari, karena ada atapnya. Risiko terluka akan sangat minim. Mereka juga akan mendapatkan akses untuk sarana cuci tangan dan kesehatan. “Kesempatan mereka tidak akan berkurang,” ujar Kun.

Sayangnya niat baik itu belum pernah disampaikan langsung kepada para pemulung. Masih ada waktu setengah tahun sebelum proyek percontohan produksi RDF ini berjalan untuk secepatnya merangkul para pemulung.

Pemda Cilacap perlu membentuk tim untuk rekayasa sosial agar pemulung tidak merasa diasingkan, tersingkir, dan akibatnya mereka tidak mendukung proyek percontohan ini. Satu yang pasti, Tumiran dan teman-temannya, tidak ingin menjadi “pegawai” di fasilitas produksi RDF ini.

Penulis: Harry Surjadi

Oleh: Harry Surjadi

Riset Universitas Gajahmada (UGM) tahun 2013 menunjukkan setiap hari warga Kabupaten Cilacap menghasilkan 3.960 meter kubik sampah. Kalau sampah-sampah itu harus diangkut truk colt diesel (volume bak kurang lebih 15 meter kubik), dibutuhkan 264 truk. Sayangnya hanya 11,36% sampah (kurang lebih 450 meter kubik) yang terangkut dan dibuang di empat tempat pembuangan akhir (TPA). Berbeda jauh dengan data Pemda Cilacap tahun 2014. Sebanyak 30-46% dari total sampah bisa diangkut dan dibuang di TPA.

Ke mana perginya sampah yang tidak terangkut? Masih menurut riset UGM, sampah yang tidak terangkut dibakar oleh penghasil sampah atau dikumpulkan pemulung. Apakah tidak ada sampah-sampah berceceran di tepian jalan di sudut-sudut Cilacap?

Kabupaten Cilacap menerima penghargaan Adipura tahun 2017, artinya Kabupaten Cilacap masuk kategori bersih di sudut-sudut kota dan juga pengelolaan TPA masuk kategori baik. Sayangnya persoalan tidak selesai meskipun Cilacap menerima Adipura.

Berarti Kabupaten Cilacap tidak menghadapi persoalan sampah? Tidak juga. Jika sampah Cilacap tidak ditangani dengan baik, akan ada masalah dalam jangka waktu satu atau dua tahun ke depan. Mengapa?

Peraturan Presiden No 97/2017 menargetkan pengurangan sampah sebanyak 30% pada tahun 2025. Artinya warga harus mengurangi sampah mereka atau produksi sampah harus bekurang hingga 30%. Atau Cilacap harus mengurangi timbulan sampah 1.188 meter kubik di tahun 2025.

Selain target pengurangan timbulan sampah, Perpres No 97 menargetkan 70% sampah yang diproduksi Cilacap harus terangkut untuk dibuang ke TPA pada tahun 2025. Data BPS tahun 2013, Cilacap baru berhasil mengumpulkan sampah 10,42% dari timbulan sampah total.

Bagaimana Cilacap berupaya mencapai target itu?

Perpres No 97/2017 mengharuskan pemerintah daerah membuat Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (disingkat Jakstrada) yang akan menjadi arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Pemda Kabupaten Cilacap belum memiliki Jakstrada.

Untuk meningkatkan penanganan sampah atau meningkatkan jumlah sampah yang bisa diangkut ke TPA – tidak serumit mengurangi timbulan sampah – secara sederhana bisa dicapai dengan memperbanyak jumlah truk sampah dan frekuensi pengangkutan. Tetapi meningkatnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA memperpendek umur TPA, selain berbiaya tinggi.

Cilacap menyediakan empat TPA mengadopsi sistem controlled landfill (meskipun praktiknya controlled dump atau buang-timbun) yaitu TPA Sidareja, TPA Kroya, TPA Majenang, dan yang paling luas TPA Tritih Lor atau dikenal sebagai TPA Jeruklegi. TPA Jeruklegi dengan luas 6,3 ha setiap hari menampung 722,55 meter kubik dari Kota Cilacap dan sekitarnya (data tahun 2014).

Dari luasan lahan 6,3 ha yang mulai dimanfaatkan tahun 1995 itu sudah terpakai penuh 4,9 ha. Sisanya 1,4 ha, berdasarkan perkiraan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap akan penuh tahun 2016 dan jika dimaksimalkan masih bisa menampung sampah hingga 2018. Data riset UGM menunjukkan rata-rata per hari ada 19 truk yang membawa 72,420 ton sampah.

Pemda Cilacap harus memperluas TPA Jeruklegi atau lahan TPA baru seluas 5 ha (dibutuhkan biaya Rp 40 miliar) atau mencari cara lain agar TPA Jeruklegi umur pemanfaatannya bisa lebih lama.

“Yang penting sampah tidak penuh di TPA,” kata Kun Nasython, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang juga Kepala UPT Fasilitas Produksi RDF menyampaikan tujuan pengelolaan sampah di Cilacap. Agar TPA Jeruklegi tidak penuh, sampahnya harus “dimusnahkan.”

Kabupaten Cilacap beruntung Kementerian Luar Negeri Pemerintah Denmark melalui Environmental Support Program (ESP3) Danida (Danish International Development Agency) menawarkan dana hibah untuk membangun fasilitas dan transfer teknologi refuse-derived fuel (RDF) – memproses sampah rumah tangga menjadi bahan bakar. Proyek percontohan ini diharapkan paling tidak bisa memperpanjang umur TPA Jeruklegi hingga 2025.

Jika pertumbuhan penduduk 1% per tahun dan produksi timbulan sampah 2,225 meter kubik per hari per penduduk, volume sampah Cilacap pada tahun 2020 akan mencapai 1,51 juta meter kubik per tahun. Kalau saja 20% sampah itu bisa dikumpulkan oleh Dinas, maka jumlah sampah yang dibuang ke 4 TPA sebesar 300 ribu meter kubik pada 2020.

(Selanjutnya…)

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa saat ini masih ada kebingungan dari pihak PT Pertamina Refinery Unit IV Cilacap terkait kebocoran pipa Single Point Mooring (SPM). Hal ini dikarenakan kebocoran minyak tidak hanya ditemukan di daerah selatan namun juga di timur Kota Cilacap.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah kepada Greeners mengatakan ada indikasi kalau terjadinya kebocoran minyak tersebut tidak hanya berasal dari pipa SPM. Ada kecurigaan juga kalau tumpahan minyak yang sampai ke daerah timur berasal dari kapal Matra Petroleum yang kandas terkena karang di daerah Timur Cilacap.

“Mereka (Pertamina) juga bingung. Kata mereka, posisi SPM kami kan ada di sisi lain, lalu kenapa ada minyak juga di timur. Nah, ada dugaan kalau itu berasal dari kapal tangker yang kandas di dekat Nusakambangan,” jelasnya, Jakarta, Senin (01/06).

Lebih lanjut, Karli menerangkan bahwa dengan tercemarnya laut di Cilacap tersebut, saat ini dampak yang terlihat secara kasat mata adalah rusaknya ekosistem laut zona permukaan seperti terumbu karang dan ekosistem mangrove.

“Begitu juga dengan ekosistem di bawah laut. Potensinya bisa lebih banyak. Apalagi Udang adalah salah satu potensi terbesar yang ada di pantai selatan Cilacap,” jelasnya.

Ekosistem bawah laut yang rusak ini, katanya lagi, disebabkan oleh teknis penanganan Pertamina untuk melenyapkan sisa-sisa minyak dengan menyemprotkan oil spill boom dan oil dispersant yang keduanya merupakan cairan kimia dengan menurunkan minyak ke dasar laut.

Sebagai informasi, tumpahnya minyak PT Pertamina Refinery Unit IV Cilacap yang mencapai 14.000 liter tersebut juga tercecer di permukaan laut, bahkan hingga bibir pantai. Hal ini menyebabkan lumpuhnya kegiatan ekonomi para nelayan dan juga sektor pariwisata di Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Ratusan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah terpaksa tidak melaut lantaran minyak mentah (crued oil) tumpah ruah mencemari laut hingga kawasan pantai Teluk Penyu. Hal ini akibat kebocoran yang terjadi dari fasilitas Single Point Mooring (SPM) atau sarana bongkar muat kapal tanker milik Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap.

Public Relations Section Head Pertamina RU IV Cilacap, Musriyadi menduga kalau minyak mentah yang mengotori pantai Teluk Penyu merupakan sisa rembesan yang keluar dari sambungan pipa karet (rubber hose) SPM yang mengalami kerusakan pada Rabu (20/5) pukul 22.54 WIB. Minyak tersebut mencemari laut dan mengakibatkan aktifitas nelayan menjadi terganggu.

Minyak mentah di Pantai Teluk Penyu, lanjut Musriyadi, ada kemungkinan berasal dari minyak-minyak yang sebenarnya sudah terlokalisasi, namun terlepas akibat gelombang laut dan hujan besar. Minyak tersebut akhirnya justru menepi ke kawasan pantai Teluk Penyu di Cilacap.

“Menurut dugaan, area yang terkena tumpahan diperkirakan mencapai radius tiga kilometer dengan ketebalan minyak sekitar 10 hingga 15 sentimeter. Kami menduga meluasnya areal itu karena arus deras dan turunnya hujan di kawasan tersebut,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Rabu (27/05).

Di lain pihak, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah sangat menyayangkan lambannya pihak Pertamina dalam menangani kebocoran yang terjadi sejak Rabu tersebut. Direktur Eksekutif Walhi Jateng, Indriyaningrum Fitri menyatakan bahwa seharusnya saat diketahui ada kebocoran, Pertamina sudah langsung melakukan lokalisir terhadap wilayah tumpahan agar tidak menyebar melalui gelombang air laut maupun hujan.

Lebih lanjut, wanita yang akrab di sapa Ning ini pun mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan yang dimiliki Pertamina mengingat kebocoran atau tumpahnya minyak ke lautan seperti ini bukan yang pertama kalinya terjadi.

“Kami jadi mempertanyakan kenapa Pertamina bisa lalai dalam melakukan penanganan ini, padahal kita sama-sama tahu dampak yang ditimbulkan akibat kebocoran ini kan sangat serius terhadap biota laut, terumbu karang dan pantai yang butuh proses panjang untuk pemulihannya. Belum lagi dampak yang ditimbulkan bagi nelayan-nelayan di sini (Cilacap),” katanya.

Sebagai informasi, fasilitas SPM Pertamina RU IV Cilacap yang berlokasi sekitar 16 mil laut sebelah selatan Cilacap atau sekitar perairan selatan Pulau Nusa Kambangan mengalami kerusakan saat sedang ada aktivitas bongkar muat minyak mentah dari sebuah kapal tanker. Akibatnya, sekitar 14.000 minyak mentah yang disalurkan melalui pipa karet bawah laut itu merembes keluar dari sambungan sehingga tercecer di perairan selatan Nusakambangan.

Pertamina RU IV Cilacap pun segera menerjunkan tim penyelam untuk memperbaiki sambungan pipa karet (rubber hose). Sementara, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap merumuskan permintaan ganti rugi untuk diajukan kepada Pertamina Refinery Unit IV Cilacap akibat tumpahan minyak mentah di perairan Nusakambangan dan sekitarnya.

Penulis: Danny Kosasih