Jakarta (Greeners) – Timbulan sampah di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 143.000 ton sampah setiap hari. Namun, hanya 15 persen yang berhasil pemerintah daerah kelola. Salah satu solusi potensial untuk mengurangi volume sampah tersebut adalah penerapan teknologi waste to energy.

Menurut Hanif, ketimpangan tersebut menimbulkan risiko serius terhadap kualitas lingkungan dan meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Kendati demikian, pemerintah mendorong pengembangan teknologi waste to energy. Pengembangan ini akan berlangsung khususnya di kota-kota besar dengan volume sampah di atas 1000 ton per hari.

Inisiatif tersebut berpadu dengan penerapan ekonomi sirkular agar sampah tidak hanya jadi limbah, melainkan dapat diolah kembali menjadi sumber daya yang bernilai bagi masyarakat.

“Waste to energy bukan segalanya. Maka kita wajib membangun circular economy, ekonomi hijau yang mampu mengolah kembali sampah dan mereduksi timbulan agar tidak menjadi beban jangka panjang,” ujar Hanif dalam Kumparan Green Initiative Conference di Jakarta, Kamis (18/9).

Limbah sebagai Peluang

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang turut menekankan pentingnya transformasi industri nasional menuju arah yang lebih ramah lingkungan. Agar industri memiliki daya saing, kata dia, limbah tidak seharusnya dipandang sebagai beban, melainkan peluang untuk menciptakan nilai tambah baru. Dengan inovasi yang tepat, limbah produksi dapat diolah kembali menjadi bahan baku alternatif. Selain itu, juga bisa menjadi sumber energi bersih, maupun produk turunan bernilai komersial.

Pendekatan tersebut, menurut Agus, tidak hanya membantu mengurangi tekanan terhadap lingkungan, tetapi juga memperkuat rantai pasok nasional. Bahkan, menciptakan lapangan kerja hijau, serta memastikan industri Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

“Industri hijau merupakan salah satu langkah nyata dalam mendukung circular economy. Sebab, pengelolaan limbah dapat kita ubah menjadi sumber daya baru yang bermanfaat,” ucap Agus.

Ia menilai bahwa limbah industri harus dilihat sebagai peluang, bukan sebagai beban. Sebab, dapat menjadi bahan baku alternatif, energi baru, atau produk turunan yang bernilai komersial.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – The Body Shop Indonesia memperkuat komitmennya terhadap isu lingkungan di Indonesia. Mereka mengajak masyarakat untuk #KerenTanpaNyampah sebagai bagian dari gaya hidup normal baru. Implementasinya, yaitu tidak membuang sampah kemasan kosmetik ke tempat sampah. Kampanye ini, tercermin dalam peluncuran penyempurnaan program Bring Back Our Bottles (BBOB) 2.0 secara virtual, pada Selasa, 14 September 2021.

Gerakan ini hadir dengan  konsep Full Circular Economy dengan dukungan Refill Station The Body Shop dengan inovasi yang modern. Dengan harapan, Kedua program di bawah ajakan #KerenTanpaNyampah ini dapat menyelamatkan 2 Juta sampah botol kemasan. Sehingga, dapat mengurangi beban di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA).

Suzy Hutomo, selaku Executive Chairperson & Owner The Body Shop Indonesia mengatakan, #KerenTanpaNyampah menjadi tema utama kampanye. Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis yang beretika, dan selalu memasukkan faktor lingkungan serta sosial ke dalam setiap kampanye yang dijalankan. The Body Shop Indonesia ingin terus berperan aktif dalam menjadi solusi atas isu polusi plastik.

“Untuk itu, The Body Shop Indonesia ingin terus mengedukasi dan juga melakukan kolaborasi. Serta langkah-langkah inovatif untuk mengatasi isu ini dengan menghadirkan Refill Station dan juga penyempurnaan program Bring Back Our Bottles 2.0,” jelas Suzy Hutomo pada Virtual Press Conference #KerenTanpaNyampah, Selasa (14/09/2021).

Bring Back Our Bottles Sebagai Dukungan Circular Economy

Program Bring Back Our Bottles pertama kali The Body Shop luncurkan pada tahun 2008 dan menjadi pionir untuk program pengembalian kemasan kosong kosmetik di Indonesia. Kemasan yang sudah kosong dapat konsumen kembalikan ke gerai The Body Shop terdekat. Lalu, kemasan tersebut akan melewati proses daur ulang dan hasil pengolahannya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Mengusung konsep Full Circular Economy, The Body Shop menghadirkan kembali hasil daur ulang plastik kepada konsumen. Hasilnya, berupa barang yang dapat konsumen gunakan, seperti soap dish dan pocket mirror. Serta, kedepannya akan menjadi produk untuk kepentingan dan misi sosial.

Pocket mirror, salah satu produk daur ulang kemasan The Body Shop. Foto: The Body Shop Indonesia.

Musisi dan Aktivis, Gede Robi juga mengikuti konferensi pers virtual The Body Shop Indonesia. Menurutnya, praktek Full Circular Economy merupakan salah satu inisiatif yang penting dalam menjawab tantangan polusi plastik.

“Peran aktif produsen dan industri harus terus berinovasi untuk mencapai 100% produk plastik yang bisa didaur ulang, ataupun secara perlahan-lahan dapat menghapusnya sama sekali,” ujar Gede Robi.

Sejak lahirnya program BBOB hingga saat ini, tercatat lebih dari 9 juta kemasan yang telah kembali. Tentunya, angka tersebut akan terus bertambah sesuai dengan maraknya edukasi dan informasi yang  The Body Shop berikan.

Selain Gede Robi, Iqbaal Ramadhan juga mengambil bagian dalam kampanye yang The Body Shop Indonesia gaungkan. Aktor sekaligus Musisi ini, menyadari bahwa peran masyarakat, khususnya generasi muda sangat besar dalam menciptakan gaya hidup #KerenTanpaSampah.

Refill Station Hadirkan Inovasi yang Lebih Modern

Bicara mengenai Gen-Z, Iqbaal menyebut banyak yang sudah mulai sadar akan pentingnya mengurangi konsumsi kemasan plastik sekali pakai. Bergantung pada kepraktisan dan kemajuan teknologi, menurutnya Gen-Z sangat menyukai berbagai inovasi yang akan memudahkan mereka dalam menjalankan aksi peduli lingkungan.

“Saya sangat senang dan setuju dengan hadirnya Refill Station dan program Bring Back Our Bottles 2.0 yang diusung oleh The Body Shop Indonesia. Ini mungkin yang sedang ditunggu-tunggu oleh generasi muda yang menginginkan cara-cara praktis dan ekonomis. Sehingga mereka juga dapat mulai menjalankan gaya hidup yang lebih sustainable dan ramah lingkungan,” papar Iqbaal.

Refill Station pertama pada gerai The Body Shop di Mall Kota Kasablanka. Foto: The Body Shop Indonesia.

Selain BBOB, The Body Shop juga menghadirkan Refill Station sebagai inovasi dan solusi untuk pengurangan polusi plastik. Konsumen dapat membeli kemasan botol alumunium, lalu dapat mengisi ulang produk-produk The Body Shop dengan harga yang lebih ekonomis. Refill Station dengan inovasi yang lebih modern ini hadir di toko The Body Shop Kota Kasablanka dan beberapa toko di kota lainnya pada tahun 2022.

“Kami mengundang masyarakat agar mulai melakukan isi ulang produk kecantikan di Refill Station The Body Shop serta mengembalikan kemasan kosong produk The Body Shop sebagai gaya hidup baru yang lebih ramah lingkungan,” tutur Suzy Hutomo.

Penulis: Zahra Shafira

BACA JUGA : Revolution Beauty Hadirkan Koleksi Palet Eyeshadow Biodegradable

The circular economy is an option to strengthen the economy without burdening the environment. In this perspective, waste has economic value through a series of management processes. Indonesia may have been implementing the same concept for a long time. It’s just that the process and shape are different from developed countries, especially in Europe.

Jakarta (Greeners) – Professor of the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Dr. Enri Damanhuri, explains that the circular economy in Europe started in the 1980s. In Indonesia, he continues, the circular economy had begun in the 1960s. According to him, there are differences in views regarding waste in Indonesia and European countries. In developed countries, all used goods are count as garbage. Meanwhile, in developing countries like Indonesia, these goods are not waste. Locals can see economic value in these goods.

“In developing countries (used goods) is not rubbish. They have economic value that can be useful. From this point of view, Indonesia has started a circular economy, but European countries do not want the principle,” says Prof. Damanhuri, to Greeners, Monday (12/7/2020).

The Role of the Informal Sector

Prof. Damanhuri adds that the spirit of a circular economy is also contained in Law number 18 of 2008 concerning Waste Management. Of the nine principles in the Law, three of them are related to this principle. The three principles are sustainability, benefits, and economic value.

He continues that the informal sector, such as scavengers and collectors, plays a role in applying the circular economy. However, according to him, the informal sector is profit-oriented. It may even be that the informal sector is not interested in the environment, even the circular economy.

“Their activity is to get profit for their life. Many of our friends in the informal sector do their job without paying attention to safety and health. They managed to process waste with makeshift technology. They buy valuables in the garbage that we throw into the environment,” he explains.

Rantai pengelolaan sampah masih menjadi persoalan. Foto: Pexels.

Waste Management Chain: Challenges of Indonesia’s Circular Economy

Furthermore, Prof. Damanhuri says the waste management chain was essential in the circular economy. Three components play a role so that waste does not interfere with health and the environment. The three parts are the waste bank, the informal sector, and the formal sector.

In Indonesia, especially regarding plastic waste, the waste management chain is still a problem. The reason being, the three components are still not synergic. On the other hand, the three components’ quantity is always centered on Java and Bali’s islands. This condition makes the waste management chain in Indonesia long, thus hampering the circular economy.

“So plastic outside Java and Bali for the process must go to Java. From an economic point of view, this is not profitable. The circular economy concept shortens the logistics chain for goods and the economy at the locations,” he adds.

Government Simultaneously Encourages The Circular Economy

Meanwhile, the Director of Waste Management at the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), Novrizal Taher, mentions the circular economy as one of the approaches in solving the waste problem in Indonesia. Currently, the government continues to encourage the simultaneous application of this method. In terms of government service facilities, behavior in society, and increased demand and recycling technology capacity.

Also, Taher adds, his party did two important things to implement a circular economy:

The first is to ensure the capacity of a circular economic ecosystem. Taher emphasizes that all parties from upstream to downstream must support this concept.

The second is from the environmental sector. According to Taher, his party supports the circular economy by encouraging fiscal and standardization of recycled products. Thus, he continues, it can maintain the availability of raw materials.

“Our recycling industry, especially plastics and paper, we fully strive for the raw materials to be met from within the country,” he concludes.

Reporter: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Dalam mewujudkan World Without Waste dan mengedepankan penerapan circular economy, Coca Cola Indonesia menyerukan gerakan Plastic Reborn #BeraniMengubah. Sebuah inisiatif peduli lingkungan untuk berkontribusi dalam mengatasi sampah plastik di dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan kesempatan kedua kepada kemasan botol plastik untuk didaur ulang.

Jika dilihat dari sudut pandang industri, plastik merupakan bahan baku yang bernilai ekonomi di dalamnya, sehingga memiliki nilai manfaat ekonomi tidak hanya untuk industri tetapi juga untuk masyarakat.

Claudia Lorenzo, President ASEAN Business Unit The Coca-Cola Company mengungkapkan The Coca-cola Company memiliki komitmen yang kuat mewujudkan visi World Without Waste melalui tiga pilar yaitu Design, Collect & Partner.

“Ini adalah strategi untuk membangun ekosistem circular economy, salah satunya di Indonesia. Contohnya di Mexico, kerjasama dengan berbagai stakeholder, salah satunya The Coca-Cola Company, berhasil mendorong daur ulang kemasan hingga 74%. Kami meyakini bahwa target World Without Waste di tahun 2030 dapat tercapai dengan baik,” ujar Claudia pada rilis resmi Coca Cola.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, saat ini kapasitas terpasang industri kemasan plastik mencapai 2,35 juta ton per tahun. Namun, utilisasinya sebesar 70 persen, sehingga rata-rata produksi mencapai 1,65 juta ton, sedangkan penyerapan tenaga kerjanya sekitar 350.000 orang.

Public Affairs and Communications Director Coca-Cola Indonesia Triyono Prijosoesilo mengatakan pandangan umum terhadap kemasan plastik bekas pakai adalah bagian dari sampah, namun bagi sebagian pihak “sampah” ini adalah bagian dari pendapatan untuk kehidupan sehari-hari.

Plastic Reborn, Berikan Kehidupan Kedua Bagi Sampah Kemasan Botol Plastik. Foto : Coca Cola Indonesia

Langkah-langkah pengelolaan terpadu circular economy dalam pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan prinsip 3R (reduce-reuse-recycle) dapat menjadikan plastik kemasan bekas pakai memiliki hidup kedua serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi banyak orang.

“Potensi circular economy menjadikan mazhab (sebuah cara atau jalan) baru untuk suatu negara atau daerah menjawab permasalahan pengelolaan sampah plastik. Selain itu, bisa menumbuhkan ekonomi dan menyeimbangkan konteks lingkungan hidup,” ujar Triyono pada diskusi media Plastic Reborn di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (03/09/2019).

Triyono mengatakan, Plastic Reborn melihat pengelolaan sampah kemasan botol plastik dari sudut pandang circular economy, yaitu integrasi elemen-elemen pengelolaan sampah kemasan plastik mulai dari collection-recyling-upcyling sehingga dapat menciptakan sebuah model bisnis baru, yang pada akhirnya akan memberikan nilai pakai kembali (second life) dari kemasan plastik bekas pakai ini.

“Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Plastic Reborn bersama partner mengungkap data bahwa untuk di kota Jakarta sendiri, collection rate untuk plastik botol PET bekas pakai mencapai 69%,” ujarnya.

Namun disisi lain, keuntungan dari penggunaan kemasan plastik juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Sampah menjadi persoalan yang mendapat perhatian masyarakat global dalam beberapa waktu terakhir. Jumlah komposisi sampah plastik khususnya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2016 – 2017 menempati posisi kedua setelah sampah sisa makanan dengan jumlah sebesar 12.40%.

Triyono menjelaskan visi perusahaan untuk mewujudkan World Without Waste dimulai dengan membangun pemahaman bahwa kemasan makanan dan minuman adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat modern, namun juga tidak melupakan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengurangi sampah kemasan secara global.

“Program Plastic Reborn dengan menyerukan gerakan #BeraniMengubah yang mengedukasi dan mendorong para peserta untuk menjadi agen-agen perubahan dengan mulai berkontribusi dalam menangani sampah plastik di Indonesia. Karena sekecil apapun upaya yang dilakukan, bisa memberikan kontribusi dan diharapkan akan menjadi suatu gerakan besar yang dapat mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih baik,” tutup Triyono.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Sebagai perusahaan swasta yang memiliki niat bertanggung jawab atas produk kemasan yang dihasilkan, Tetra Pak Indonesia, perusahaan pemrosesan dan pengemasan makanan dan minuman, mengumumkan komitmennya untuk menerapkan prinsip circular economy melalui peta jalan untuk meningkatkan daur ulang kemasan karton bekas minuman hingga 24% pada tahun 2020.

Komitmen tersebut pun diapresiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di mana sebagai produsen minuman, Tetra Pak Indonesia sebagai perusahaan pemrosesan dan pengemasan makanan dan minuman telah melakukan daur ulang produknya di tahun 2018 mencapai 10.338 ton.

Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK, melalui Novrizal Tahar Direktur Pengelolaan Sampah mengatakan apa yang dilakukan oleh Tetra Pak Indonesia ini patut untuk diapresiasi di mana sebuah perusahaan kemasan air minum sudah bisa mendaur ulang sampahnya sendiri kurang lebih sebesar 10 ribu ton, apalagi mempunyai peta jalan yang cukup jelas.

BACA JUGA : Presiden Jokowi Tegaskan Pengawasan Ketat Terhadap Impor Sampah Ke Indonesia

“Sesuai dengan perencanaan regulasi EPR (Extended Producer Responsibility) yang sebentar lagi akan selesai, di mana kemasan dari para perusahaan swasta ini mudah untuk di daur ulang atau terurai di TPA dengan sempurna. Apa yang dilakukan Tetra Pak ini kita apresiasi. Diharapkan perusahaan lainnya juga bisa menerapkan daur ulang kemasannya dengan baik” ujar Novrizal Tahar kepada Greeners, Senin (02/09/2019).

Sementara itu, Reza Adreanto, Environment Manager of Tetra Pak Indonesia mengatakan dari hampir 50 ribu ton kemasan karton bekas minuman yang ada di masyarakat setiap tahunnya, Tetra Pak berhasil mendaur ulang sebanyak 10.338 itu di tahun 2018, dan tentunya jumlah ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan target peta jalan.

Kiri ke Kanan : Reza Andreanto (Tetra Pak Indonesia), Yanto (Leo Graha), Mignonne M. Akiyama (Daur Esia). Foto : Tetra Pak Indonesia

“Misalnya, pada 2019 ini saja kami berharap peningkatan daur ulang mencapai 22,5% dan pada tahun 2020 kita mencanangkan target tingkat daur ulang sebesar 24% dan lebih dari 13.000 ton kemasan karton bekas yang akan terdaur ulang.” ujar Reza saat diskusi media di Greenhouse Cowork.

Reza mengatakan kesuksesan Tetra Pak dalam meningkatkan kapasitas daur ulang tidak terlepas dari kolaborasi jangka panjang dengan para mitra seperti pengumpul sampah, pendaur ulang, pelanggan, masyarakat, pemerintah, komunitas, bank sampah, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi, tidak hanya mengurangi dampak terhadap lingkungan, komitmen ini juga memberikan nilai ekonomis bagi para mitra usaha daur ulang.

“Untuk produk hasil daur ulang dari karton kemasan bekas minuman ini bisa dijadikan kertas diproduksi oleh Daur Esia dan atap gelombang yang diproduksi oleh Leo Graha. Untuk inovasi lainnya, kemasan karton bekas minuman ini bisa masuk ke industri plastik yang bahan dasarnya yakni polimer aluminium. Bisa dijadikan ember, gayung, dan pot. Artinya sifatnya yang dihancurkan,dicairkan, dibekukan, dan dicetak,” jelasnya.

BACA JUGA : Tanggapi Aksi Ecoton, Kedubes Amerika Sesali Pengiriman Sampah Ilegal

Reza mengatakan jika melihat jumlah tingkatan daur ulang yang dicapai oleh Tetra Pak ini masih kecil, jika dibandingkan negara-negara Eropa yang memiliki tingkat daur ulang mencapai di atas 45%, Amerika 25-30%.

Mendukung target peningkatan proses daur ulang ini, Mignonne N.B. Maramis selaku mitra produksi Daur Esia menyampaikan jika Daur Esia juga menerapkan gaya hidup hijau melalui kreativitas, serta menyampaikan kepedulian lingkungan kepada masyarakat.

“Kolaborasi dengan Tetra Pak sejalan dengan misi kami di Daur Esia dalam menanamkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Serat kertas berkualitas baik dari hasil daur ulang kemasan Tetra Pak, kami olah menjadi berbagai karya kreatif berwawasan lingkungan yang memberikan nilai tambah bagi kami selaku pelaku bisnis,” pungkas Mignonne.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Coordinating Ministry for Maritime Issues, Ministry of Industry and Ministry of Environment and Forestry launch a collaboration dubbed Global Plastic Action Partnerships, comprises of business people, civil society and local stakeholders, in the effort to reduce plastic waste pollution.

Luhut Binsar Pandjaitan, coordinating minister for maritime issues, said the cooperation is the latest effort included in the country’s national action plan to reduce marine plastic waste up to 70 percent, reducing waste to 30 percent and managing waste to 70 percent by 2025.

“The government’s target is to reduce plastic 70 percent in 2025 is really what we’re aiming for. This ambitious target, of course, requires hard work from related elements. With this program and other ongoing programs, along with action plan in the field, reducing plastic waste can be achieved,” said Minister Luhut in Jakarta on Monday (11/03/2019).

READ ALSO: Indonesia to Focus on Plastic for Its National Waste Management Movement 

Furthermore, he said that the partnerships will involve companies, civil society and government organizations, such as Chandra Asri Petrochemical, Coca-Cola Amatil, Blue Bird, Dow Chemicals, Yayasan Ellen MacArthur, Evoware, Giti Grup, Greenhope, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indorama Synthetics, Indofood CBP Sukses Makmur, Nestle, PepsiCo, World Bank, and WWF Indonesia.

“Under the collaboration and team works with World Economic Forum, we can mobilize public support, private sector and citizens to be able to protect the rich marine biodiversity for the sake of our children and grandchildren,” he said.

He added that with different stakeholders, the government can evaluate suitable solution to plastic waste pollution, develop investment plan and action to reduce plastic waste and prioritize investment opportunity, and set up road map for implementation.

READ ALSO: Minister Luhut Encourages World Collaboration to Protect Oceans 

Meanwhile, Rosa Vivien Ratnawati, director general of waste, toxic and hazardous management at Ministry of Environment and Forestry, said that to support the collaboration, the ministry’s action will be based on the 2017 presidential regulation on waste management, which focuses on to reduce waste up to 30 percent and manage waste to 70 percent.

On reducing waste, particularly plastic waste, Ministry of Environment and Forestry encourages for circular economy through waste banks to recycle plastic waste.

“Waste management is no longer collect-transfer-throw but there’s money and business from waste, which is called as circular economy,” said Ratnawati. “In Indonesia, there are more than 7,000 waste banks supporting this circular economy with would worth billions of rupiah per year. It is also used by people to create jobs. So, circular economy is important to achieve plastic waste targets announced by the government.”

Dominic Waughray, Managing Director, Head of Center for Global Public Goods, World Economic Forum, said that the uniqueness of Global Plastic Action Partnerships is to show the world that effective science based cooperation among stakeholders can tackle the complicated issue and preserve natural resources for next generation.

Reports by Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Lingkungan Hutan Kehutanan bekerja sama untuk menghadapi masalah sampah plastik. Kolaborasi ini membentuk Kemitraan Aksi Plastik Global atau Global Plastic Action Partnership (GPAP) yang terdiri dari kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal untuk menanggulangi pencemaran sampah plastik.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kerja sama ini merupakan upaya terbaru dalam rencana aksi nasional Indonesia untuk mencapai target pengurangan sampah plastik di laut sampai dengan 70%, pengurangan sampah hingga 30% dan pengelolaan sampah hingga 70% pada tahun 2025 mendatang.

“Target pemerintah untuk mengurangi plastik 70% di tahun 2025 betul-betul kita kejar. Target ambisius ini tentunya membutuhkan kerja keras dari seluruh elemen terkait. Melihat program ini dan program lainnya yang sedang berjalan serta action plan di lapangan, keberhasilan pengurangan plastik akan tercapai,” ujar Luhut di Shangri-La, Jakarta, Senin (11/03/2019).

BACA JUGA: HPSN 2019, Pemerintah Fokus pada Pencemaran Sampah Plastik 

Luhut mengatakan GPAP melibatkan berbagai perusahaan, masyarakat dan organisasi pemerintah, antara lain Chandra Asri Petrochemical, Coca-Cola Amatil, Blue Bird, Dow Chemicals, Yayasan Ellen MacArthur, Evoware, Giti Grup, Greenhope, Perkumpulan Dewan Bisnis Indonesia Untuk Pembangunan Berkelanjutan (IBCSD), Indorama Synthetics, Indofood CBP Sukses Makmur, Nestle, PepsiCo, Bank Dunia, dan WWF Indonesia.

“Dengan kolaborasi dan kerja sama tim yang kuat bersama Forum Ekonomi Dunia, kita dapat memobilisasi dukungan publik, sektor swasta dan masyarakat sehingga kita bisa melindungi kekayaan keanekaragaman hayati laut demi kepentingan anak dan cucu kita,” kata Luhut.

Bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi solusi yang sesuai untuk penanggulangan pencemaran plastik, mengembangkan rencana investasi dan aksi untuk mengurangi pencemaran plastik dan memprioritaskan peluang investasi serta membuat peta jalan untuk implementasi.

BACA JUGA: Penutupan OOC 2018, Menko Luhut Ajak Penduduk Dunia Bekerjasama Merawat Laut 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan untuk mendukung GPAP, KLHK sudah memiliki Perpres No. 97/2017 di mana pemerintah fokus pada target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Dalam hal pengurangan khususnya sampah plastik, KLHK mendorong circular economy yang menggandeng bank sampah untuk mendaur ulang sampah plastik.

“Pengelolaan sampah bukan lagi kumpul-angkut-buang tapi ada uang dan bisnis di masalah persampahan ini, yakni circular economy. Di Indonesia sudah ada lebih 7.000 bank sampah yang mendukung circular economy ini dengan uang yang bergulir mencapai miliaran rupiah per tahunnya. Hal ini juga digunakan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru. Jadi circular economy ini juga menjadi penting dalam mencapai target sampah plastik yang sedang dicanangkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Centre for Global Public Goods Anggota Managing Board, Forum Ekonomi Dunia (WEF) Dominic Waughray menyatakan bahwa keunikan Kemitraan Aksi Plastik Global adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dengan aksi antar pemangku kepentingan yang cepat, bersama-sama dan berbasis ilmu pengetahuan dapat memperbaiki masalah pelik ini dan melestarikan warisan alam untuk generasi mendatang.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – After adopting waste bank into the government’s program in 2010, it starts to show success. The program, aiming to reduce waste volume at landfills, are transforming into main source of income worth of billions of rupiah.

Ministry of Environment and Forestry encourages waste bank as a program to sort and manage waste from the source. To support the program, the government held Waste Bank National Coordination as a platform of communication and lesson learning among waste bank practitioners in Indonesia, each year.

Wilda Yanti, one of waste bank practitioner, said the bank needs to harmonize economical and environmental sides of waste management.

The main goal of waste bank is to save environment by educating people to sort waste from the source, in addition to have economical value for public. The sorted waste will be collected and be exchanged with money by waste bank.

“Waste bank is an effective method in Indonesia to educate people to sort waste. The economical values is just an added value for helping families to pay electric or water bills, for instance. So, people are willing to participate. It means the economical values motivate people,” said Yanti in Jakarta on Tuesday (26/02/2019).

READ ALSO: Minister of Environment and Forestry Calls for Reducing Household Waste 

Furthermore, she said that the concept of waste bank to educate people about waste management will eventually reduce waste. As people’s knowledge increases, she added, the economical value of waste then can also be put aside in waste management.

“[We] need to extend the knowledge so waste can be economically managed. Nevertheless, there are misperception among other friends, there’s this concern that if [they] manage waste, it will produce more waste. [However] the initial goal is to keep reduce waste and for people to sort waste,” she said.

Based on Ministry of Environment and Forestry data, waste bank has increased significantly in the past four years, from 1,172 units to 7,488 units. The increase contributes to reducing 1.7 percent or 1,389,522 tons per year of national waste and generates an average of Rp 1,484 billion (US$105,465) per year.

She said that waste banks are very likely to gain billions of rupiah profit provided they have good management, as there are also waste banks go bankrupt because of poor management.

READ ALSO: National Waste Care Day 2019: Indonesia’s Landfills in Critical Condition, Expert Says 

One of the success story of waste bank with billions rupiah profit is Satu Hati Waste Bank in West Jakarta, which established in April 2017. The Satu Hati Waste Bank had gained at least Rp7.2 billion (US$511,736) profit.

“The profit is not our revenue but basically money that has been circling among the residents of West Jakarta. The Satu Hati Waste Bank can receive between Rp12-15 millions per week, in average. The success comes because in August 2017, we signed an MoU with Bank BNI and Danone, which is still going on,” said Edy Mulyanto, head of West Jakarta Environmental Agency.

Mulyanto said that Bank BNI manages the finance of 662 waste bank units in West Jakarta. The money will go directly to customer’s bank account, he added.

“Our management system is a collaboration between people and government. The Satu Hati Waste Bank can be an example for other waste banks. We also manage to reduce non-organic waste at the Bantar Gebang Landfill by 3,780 tons,” he said.

The 2019 National Waste Care Day took on the theme of Manage Waste for Clean, Healthy and Valuable Life. Waste bank is expected to be the effort of saving the environment and transform waste into economically valuable for people.

Reports by Dewi Purningsih

Festival dan acara yang sifatnya outdoor sangat populer di seluruh belahan dunia. Festival outdoor menyuguhkan pertunjukan musik, seni dan hiburan sambil dikelilingi oleh suasana pemandangan alam, contohnya pada festival musik Woodstock. Namun acara seperti ini sering dihadapkan dengan permasalahan kebiasaan pengunjung yang tidak ramah terhadap lingkungan, seperti aktivitas boros energi, kebiasaan membuang sampah sembarangan dan pemakaian tenda sekali pakai yang biasanya menjadi sampah.

Untuk mengurangi sampah dari penggunaan tenda sekali pakai, perusahaan Above All C6 (n) menciptakan tenda yang dinamakan Pod (o). Seperti diberitakan situs Inhabitat, Pod (o) adalah tenda berbentuk kapsul (pod) yang terbuat dari material plastik sekali pakai yang didaur ulang dan materialnya bisa digunakan kembali (reusable). Pendiri dan direktur pengelola Above All C6 (n), Charlie Hall mengatakan inovasi ini menarik perhatian banyak orang karena produknya memakai material daur ulang dari plastik sekali pakai.

“Disamping teknologi dan desainnya yang canggih, semua komponen bangunannya memakai material plastik sekali pakai. Seperti yang kita ketahui jika plastik sekali pakai itu benar-benar menjadi permasalahan global. Limbah plastik telah merusak bumi dari waktu ke waktu,” kata Charlie.

Pod (o) dapat menampung dua orang. Foto: Above All via inhabitat.com

Above All C6 (n) merancang tenda kapsul ini menjadi produk yang multiguna dan tahan lama sehingga dapat digunakan berulang kali selama bertahun-tahun. 

Tenda kapsul ini didesain modular sehingga dapat ditumpuk dan dipisahkan. Bahannya cukup ringan untuk diangkut dan dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Kapsul ini mudah dirakit oleh tim kecil sehingga tidak menghabiskan banyak tenaga. Disamping itu, kelebihan tenda kapsul ini dapat dihubungkan dengan tenaga surya, pasokan air dan bio toilet (toilet kompos).

Pod (o) dapat menampung dua orang, namun perusahaan berupaya membuatnya ke ukuran yang lebih besar sehingga dapat menampung lebih banyak. Above All C6 (n) juga merancang tenda kapsul portabel lainnya yang ditujukan untuk penggunaan komunitas. Perusahaan yang berbasis di Christchurch, Dorset, Inggris ini berencana untuk mempromosikan Pod (o) sebagai solusi perumahan sementara yang ramah lingkungan.

“Produk kami mengarah ke zero waste dan seratus persen dapat digunakan kembali sehingga sifatnya berkelanjutan dan tahan tanpa batas waktu. Kami juga mendukung konsep ekonomi sirkular. Mulai dari mengurangi (reduce), memikirkan kembali (rethink), menolak (refuse), mendaur ulang (recycle), menggunakan kembali (reuse), dan memperbaiki (repair),” ungkap Bex Ricketts manajer pengembangan bisnis Above All C6 (n) seperti dikutip dalam Inhabitat.

Selain sebagai akomodasi festival, Above All C6 (n) merancang Pod (o) untuk tujuan kemanusiaan. Target yang dituju antara lain akomodasi sementara untuk tunawisma, para pengungsi yang terkena dampak bencana alam, para tentara atau petugas pemadam kebakaran yang ditugaskan di wilayah terpencil, pekerja konstruksi, dan tempat singgah sementara untuk atlet.

Penulis: Sarah R. Megumi

Jakarta (Greeners) – Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) encourages circular economy dubbed as blue economy in the industry to support the government’s commitment to tackle waste issues and increase added values.

“In 2017, the government had promised investment of one billion dollar per year to tackle plastic waste and aim to reduce to 70 percent in 2025. This is not a small number. Our government is showing domestic and international commitments. Are we ready to take up this challenge?” said Maman Hermawan in Jakarta on Wednesday (06/02/2019).

READ ALSO: Circular Economy, An Effort to Get People to Waste Sorting 

Hermawan said the fisheries processing products are still producing wastes. With circular economy and blue economy, he added, processing products will be maximized and wastes can have economic values.

“Circular economy in fisheries sector is similar to blue economy. We capture fish or process one tons of fishes in the market has less value because we just sell fish meat. With blue economy and circular economy, fish will be processed by making use all part. Normally, the bones or scales will be thrown off but with circular economy, all parts of fish have values,” he said.

Furthermore, he said that those parts of fish can be turned into other products such as collagen and fish oils for margarine. These processing have been implemented in Japan, China and Vietnam.

“In Vietnam, fish meat can be used as fillet and its oil can be raw material for margarine. It indicates that the products made from wastes have higher values than fish meat. This is circular economy. If everything is linear, then we will push (circular economy),” he said.

READ ALSO: Minister of Maritime Affairs and Fisheries to Redefine Ocean Management at 2018 OOC 

Meanwhile, executive director for Center foe Southeast Asian Studies, Arisman, said that circular economy in fisheries requires commitments, willingness and collaboration from all parties. Arisman said circular economy has only being discussed at the waste management level and not all are willing to implement the method.

“The circular economy in fisheries industry can come from the products, however, it will feel hard if only industry is talking. If aiming to plastic waste, the ministry needs to be concerned about wastes stuck in fishermen nets which can be turned into other products. This requires skills. Or, packaging from the products no longer using plastics,” he said.

Furthermore, he said the ministry wants to push circular economy in fisheries so there’s a huge commitment especially from the industry.

In addition, he said the ministry no longer aiming on small producers for circular economy.

Blue economy is initially launched under President Susilo Bambang Yudhoyono during his speech in Leaders Valuing Nature, in Brazil, June 2012.

Reports by Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong ekonomi melingkar (circular economy) di sektor perikanan untuk mendukung komitmen pemerintah dalam menanggulangi sampah sekaligus menaikkan nilai produk perikanan. Penerapan ekonomi melingkar ini juga dilakukan dengan pendekatan blue economy.

“Di tahun 2017 pemerintah telah menjanjikan investasi dana sebesar satu miliar dollar per tahun untuk memerangi sampah plastik dan menargetkan penurunan sampah plastik hingga 70 persen di tahun 2025. Jumlah ini bukanlah angka yang kecil. Pemerintah kita telah menujukkan komitmen dalam negeri dan internasionalnya. Apakah kita siap untuk menjawab tantangan ini?” ujar Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Maman Hermawan pada Workshop on Plastic Marine Litter and the Circular Economy di Ancol, Jakarta, Rabu (06/02/2019).

BACA JUGA: Circular Economy, Upaya Mendorong Masyarakat untuk Memilah Sampah 

Maman mengatakan bahwa saat ini produk pengolahan perikanan masih menghasilkan sampah. Dengan menggunakan circular economy dan blue economy, pengolahan produk perikanan menjadi maksimal dan sampah yang ditimbulkan akan kembali diproses dan memiliki nilai ekonomi.

“Circular economy di sektor perikanan ini penerapan prosesnya akan mirip dengan blue economy. Kita menangkap ikan atau mengolah ikan satu ton dijual ke pasar nilainya kecil karena kita hanya menjual dagingnya saja. Dengan perangkat blue economy dan circular economy, ikan diproses sedemikian rupa dengan memanfaatkan semua bagian dari ikannya. Biasanya tulang atau sisik ikan itu dibuang, tapi kalau circular ini sudah berjalan seluruh bagian ikan akan punya nilai,” ujar Maman.

Maman menjelaskan, bagian dari ikan yang biasanya terbuang akan dijadikan produk seperti kolagen yang bahan dasarnya dari sisik ikan, dan minyak ikan yang dijadikan margarin. Pengolahan seperti ini sudah diterapkan di negara Jepang, Cina dan Vietnam.

“Di Vietnam, daging ikan digunakan sebagai fillet dan minyak ikannya dikeluarkan untuk bahan baku margarin. Ini mengindikasikan, jangan-jangan produk yang dihasilkan dari sampah ini lebih tinggi nilainya daripada daging ikan itu sendiri. Itulah yang disebut circular economy. Kalau saat ini semuanya masih linear jadi akan kita dorong itu,” kata Maman.

BACA JUGA: KKP dan USAID Inisiasi Program Sustainable Ecosystem Advanced 

Sementara itu, Executive Director for Center for Southeast Asian Studies Arisman mengatakan circular economy di sektor perikanan membutuhkan komitmen, kemauan, dan kerjasama dari semua pihak. Menurut Arisman saat ini circular economy baru didiskusikan pada manajemen pengelolaan sampah saja. Ini juga masih dalam tahap dasar dan belum semua orang mau melakukan circular economy pada manajemen pengelolaan sampah.

“Kalau di sektor perikanan circular economy ini bisa saja dari produknya, hanya saja akan terasa berat karena industri yang berbicara. Kalau mengarah pada sampah yang ingin disangkutkan ke plastik, KKP harus memerhatikan sampah jaring dari nelayan yang bisa dijadikan sesuatu, ini juga perlu keterampilan. Atau packaging dari produk perikanan tersebut, jangan lagi memakai plastik,” ujar Arisman.

Arisman mengatakan jika KKP ingin benar-benar mendorong circular economy di sektor perikanan maka harus ada komitmen yang besar terutama dari industri. Terlebih KKP menginginkan pembicaraan circular economy ini mengarah pada industri, tidak lagi pada produsen kecil.

Seperti diketahui, blue economy atau ekonomi biru pertama kali disampaikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya di acara Leaders Valuing Nature, Brazil, Juni 2012 lalu. Ekonomi Biru ini merupakan pemanfaatan sumber daya alam bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Developing circular economy is the focus of Ministry of Environment and Forestry to tackle waste issue. The concept is expected to reduce waste volume in landfill and creating new economic opportunities.

“We gave high economic potential for this waste issue. This huge potential will not be a productive energy or circular economy but will be wasted energy at landfills or idle energy without one system in public. So, the key is behavioral change in society,” said Director of Waste Management, Novrizal Tahar, in Jakarta on Thursday (02/08/2018).

People are expected to sort the waste to reuse the resources or productive energy, including materials that can be used as raw goods.

“For instance, our paper industry still import recycle papers for six to seven tons per year to meet demands because we can only supply 5,000 tons. So, you can imagine that this is a huge energy but neglected and thrown away in trash bins,” he said.

READ ALSO: Minister of Environment and Forestry Appreciates Waste Pickers and Waste Banks 

Tahar also said multiplying waste collecting system through waste banks, supports from informal sector, and local government role can encourage behavioral changes in waste management.

Executive director of Indonesian Pulp and Paper Association, Liana Bratasida, said that paper factories will be pleased to get good quality paper trash for recycling and no longer importing them. Paper wast is defined as paperboard obtained from industries or households which have already been collected and sorted for recycling.

“They should be sorted between paper, cardboard, and paper, starting from households, offices, hospitals, and collected to neighborhood unit or working with waste collectors and stalls. Currently, there are 70 paper factories operating in Indonesia, of which 50 of them using recycling papers however supply for recycled paper is high and we cannot fulfill the demands. So, like or not, we need to import,” said Bratasida.

READ ALSO: Lack of Attention on Circular Economy for Waste Management 

Based on APKI data, demand for recycle paper reached 5,321,544 tons in 2017, however, used papers available in the country only 3,129,355 tons meanwhile 2,192,199 tons are imported (trade map 2017).

Bratasida said paper factories are willing to accept high quality waste papers, however, there are lots people mixed the wastes with water to get more money as the waste will get heavier. These types of paper, she said, will not be accepted by paper companies, hence, reducing supply.

“Domestic waste paper supply can be increased from the source, is there’s a regulation,” she said.

Types of recycled papers in Indonesia are Old Corrugated Container (OCC), Sorted Office Paper (SOP), Sorted White Ledger (SWL), Mixed Paper, Old Newspaper (ONP), Old Magazine Paper (OMP) which can be obtained at waste banks (0.08 percent), Paper Industry Cluster (0.49 percent), Recycle Paper Baling Station as supplier (99,43 percent).

Reports by Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Menumbuhkan konsep ekonomi melingkar (circular economy) kini menjadi fokus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani masalah persampahan. Konsep ini diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi baru.

“Kita memiliki potensi ekonomi yang besar dalam persoalan sampah ini. Potensi besar ini tidak akan menjadi sebuah energi yang produktif atau tidak akan menjadi circular economy tapi menjadi energi yang dibuang ke TPA atau energi diam tanpa ada satu sistem yang ada di masyarakat. Jadi kuncinya adanya perubahan perilaku di masyarakat,” ujar Direktur Pengelolaan Sampah Novrizal Tahar pada acara Konsultasi Publik Sinkronisasi Standar Operasional Pemanfaatan Material Menuju Circular Economy di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Kamis (02/08/2018).

Dari pemilaham sampah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut diharapkan ada sumber daya atau energi produktif yang bisa dipakai lagi. Termasuk material-material sampah yang bisa dipergunakan kembali untuk bahan baku barang.

“Contohnya, industri kertas kita masih impor kertas daur ulang 6-7 juta ton per tahun untuk memenuhi bahan baku karena kita hanya mampu memberikan sampah kertas kepada industri itu 5 ribu ton. Bayangkan ini energi besar tapi disepelekan dan dibuang ke tong sampah yang tidak bisa dipakai lagi,” katanya.

BACA JUGA: Siti Nurbaya Apresiasi Pemulung dan Bank Sampah 

Novrizal juga menyatakan bahwa memperbanyak sistem pengumpulan sampah dengan menggunakan bank sampah, dukungan sektor informal, dan peran pemerintah daerah dapat mendorong perubahan perilaku pada masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Executive director Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan bahwa pabrik kertas akan senang jika mendapatkan sampah kertas yang memiliki kualitas baik untuk bahan baku pembuatan kertas (daur ulang) dan tidak lagi mengimpor. Sampah kertas didefinisikan sebagai kertas karton yang didapatkan dari industri atau rumah tangga yang telah dikumpulkan dan disortir untuk proses daur ulang.

“Harus ada pemilahan antara kertas, karton, dan koran mulai dari rumah tangga, kantor, rumah sakit, lalu dikumpulkan di RT atau bisa bekerjasama dengan pemulung dan lapak. Saat ini dari 70 pabrik kertas yang beroperasi di Indonesia, 50 diantaranya memakai kertas daur ulang namun penyediaan untuk kertas daur ulangnya tinggi dan kita tidak bisa memberikan jumlah permintaan pabrik tersebut. Mau tidak mau harus impor,” ujar Liana.

BACA JUGA: Penerapan Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah Belum Maksimal 

Berdasarkan data APKI, kebutuhan daur ulang sampah kertas tahun 2017 mencapai 5.321.554 ton, namun kertas bekas yang tersedia di dalam negeri hanya 3.129.355 ton sehingga harus mengimpor kertas bekas sebesar 2.192.199 ton (trade map 2017).

Menurut Liana, banyak pabrik kertas akan senang menerima sampah kertas yang memiliki kualitas baik dalam arti tidak boncos. Masalahnya, banyak oknum yang mencampur sampah kertasnya dengan air dengan tujuan mendapatkan pembayaran lebih karena bobot sampah lebih berat. Kertas-kertas boncos seperti ini yang tidak bisa diterima oleh pabrik kertas. Terkait kondisi ini, jumlah penyediaan kertas otomatis akan berkurang.

“Penyediaan kertas bekas dalam negeri dapat ditingkatkan mulai dari sumber jika ada regulasinya,” kata Liana menambahkan.

Adapun jenis-jenis kertas daur ulang di Indonesia antara lain Old Corrugated Container (OCC), Sorted Office Paper (SOP), Sorted White Ledger (SWL), Mixed Paper, Old Newspaper (ONP), Old Magazine Paper (OMP) tersebut bisa di dapatkan di bank sampah 0,08%, Klaster Industri Kertas (KITAS) 0,49%, dan Baling Station (supplier) Kertas Daur Ulang 99,43%.

Penulis: Dewi Purningsih

Bandung (Greeners) – Three cities of West Java, — Bandung city, Cimahi, and Bandung district, are targeted to be pilot projects of zero waste cities concept, said head of International Zero Waste Cities Conference (IZWCC) 2018, Ria Ismaria, on Wednesday (7/3), in Bandung.

“We are developing pilot projects, that is why we selected big cities such as Cimahi, Bandung district, a city but with more close to as a district, and a metropolitan city, Bandung, These cities were selected because they represented different characters of cities,” said Ismaria adding that readiness, support and policies of the cities determine the selection.

Furthermore, she said that Cimahi was ready among other cities to apply zero waste cities.

“Cimahi city is ready as nearly all sub-districts have been familiarized with the concept while only two sub-districts of Bandung city, — Coblong and Cibeunying Kaler and one village, Babakan Sari. Meanwhile, Bandung district only has five villages. Basically, Bandung district and Bandung city are ready but compare to Cimahi, I think Cimahi is set,” she said.

READ ALSO: Green Watchdog: Bottled Water Companies Ranked Low on Plastic Waste Management

Deputy Mayor of Cimahi, Ngatiyana, said that waste management in the city has only been collecting, transferring and throwing, if the concept can be applied, he had hoped that domestic wastes can be separated so that people can do composting from organic waste and economic value can be generated from non-organic wastes.

“Zero waste cities is a program that needs to be implemented and our target to Zero Waste Cities in 2025 are because this waste issues have been reaching to international world. The first step, at minimum, that we must do is to reduce plastic waste in Cimahi because it contributes to 40 percent out of 200,000 tons waste per day. One way to do it is through campaigns to supermarkets and traditional markets by not using plastic wastes,” said Ngatiyana.

The administration had established Central Waste Bank (BSI), dubbed as Cimahi Central Waste (SAMICI), one of the method implemented by Cimahi city under circular economy.

SAMIC receives waste management from 160 waste banks from neighborhood units. “We are branching out SAMICI on local neighborhood units. It has been supported by separating wastes in every household and it’s coming from their own consideration to recycle their wastes,” he added.

READ ALSO: Lack of Attention on Circular Economy for Waste Management

Meanwhile, Mohamad Salman Fauzi, head of Bandung City environmental agency said that the concept needed to be implemented in Bandung city despite of it was being difficult.

“Overall, we establish spots in neighborhood units for training, there’s also Free Waste Area (KBS) so it will change culture, character and mindset, but it requires time and preparation,” he said.

Asep Kusumah of Bandung Environmental District Agency, said that important point of zero waste cities was to develop people’s awareness.

“Zero waste is a momentum to learn from other nations, don’t just observe. It is why Bandung district make the programs such as sabilulungan hiji dua (sajiwa), sabilulungan tanam pohon kesayangan (satapok), and biopori holes of which organic wastes will be given themes to develop people’s mindset and Zero Waste Cities,” said Kusumah.

Reports by Dewi Purningsih

Bandung (Greeners) – Green watchdog slammed large bottled water companies for doing less than expected to manage its plastic wastes, on Monday, in Bandung, West Java.

The Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) report ranked ten bottled water companies based on their residual wastes, the first place went to PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (8.36 percent), PT Santos Jaya Abadi (7.17 percent), PT Unilever Indonesia Tbk (6.99 percent), PT mayora Indah Tbk (4.95 percent), Wings Corporation (4.91 percent), PT Djarum (2.28 percent), Group Danone (2.16 percent), PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (2.00 percent), Orang Tua (1.81 percent), PT Garuda Food Putra Putri Jaya (1.79 percent).

“So, these companies have been doing something, but not much. For example, Nestle tried to collect packaging wastes and turned them into brick. However, I don’t think that’s a good solution and not for long term,” said Froilan Grate, representative of GAIA Asia Pacific.

Meanwhile, Danone-AQUA, one of largest bottled water company in Indonesia, ranked 7th, or 2.16 percent for producing residual waste in the country.

The data was launched at Zero Waste Cities Conference (IZWCC 2018), held March 5 – 7, on a session “The Role Corporations Play”, in Monday (5/3), in Bandung. The Conference was attended by representatives by cities and foreign countries, such as India, Philippines, Unite States, and Europe, which have been developing the concept of zero waste cities. The countries showed their ways to reduce wastes before going to landfills.

READ ALSO: Lack of Attention on Circular Economy for Waste Management

Grate said that companies need to consider of using environmentally friendly products. In addition, the product must be re-designed not to use disposable plastic materials.

Karyanto Wibowo, Director of Sustainable Development Danone-AQUA, claimed the company had implemented the commitment to preserve environment.

“Everyone has the rights to make research or analyzing however we already have [our] commitment and will implement initiatives based on that commitment. Their feedback (GAIA) will be used for our reference,” said Wibowo.

Furthermore, he said that Danone-AQUA had initiated six Recycling Business Unit (RBU) development in South Tangerang, Bali and Bandung, collaborating with Namasindo to recover more plastic wastes produced by the company on 2030.

“From 15 percent products of Aqua per day, we have already recycled 12,000 tons per year under six RBU. We have ambition to get to 2030, that is why we have the milestone to collect and recycle based on defined targets,” he said. “As 2020, we’re targeting 25 percent to recover of which the target will continue to increase every year.”

READ ALSO: Recycling Industries Can Promote Circular Economy System

He said that Danone-AQUA received recycle products only from areas already connected and assessed by the company so that it will have direct impacts to informal sector, including scavengers.

“Currently, we are developing a pilot model which would be replicated. We have to admit that not all waste banks are sustainable, lots of them not operational because they’re supposed to be given access to supply the products. Hence, waste banks located in West Java was established alongside with Central Waste Bank (BSI), comprises of units waste banks so that they could have their own outlets for the products. From the bank, the wastes go to recycling unit then being processed to Danone-AQUA,” he said.

Reports by Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Amid current waste management still using old method, a senior official of Ministry of Environment and Forestry claimed to launch a new economic model called circular economy where wastes can be re-used and have high values resulting to reduce waste volume.

“This waste management with circular economy has already running under regulations, especially a presidential decree issued in 2017. The aim of circular economy is to reduce waste volume,” said Director General of Waste Management, Toxic and Hazardous Substance, Rosa Vivien Ratnawati in Jakarta on Wednesday (28/2).

READ ALSO: Packaging Companies Eyeing on Circular Economy Approach

Furthermore, Ratnawati said that developing waste banks was part of the districts to implement circular economy as wastes have already been sorted from houses and people manage their own banks to increase economic values.

“Man produces 0.7 kilograms of waste per person per day. Without waste banks, those household wastes will be collected straight to landfills and no added values. However, with waste banks, people will sort the wastes to add more economic values, such as plastic packaging or bottles and reducing waste [volume],” she added.

READ ALSO: Economic Approach for a Comprehensive Waste Management

Chairman of PRAISE (Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment), Sinta Kaniawati, said that as an alliance established in 2010, PRAISE had supported circular economy system to achieve more holistic, integrated and sustainable packaging waste management in Indonesia.

“If linear economy means after consume then throw them away then there’s aspect of sustainability in circular economy as its concept is to consider further values after being used or whether it can be recycled. If that’s what happens then environmental balance is achieved in ecosystem because nothing goes to waste and better consumption. If there’s left over from the product, it can be re-used over and over again,” said Kaniawati.

Nevertheless, she said that the system still faces obstacles such as land availability, mindset, perception and attitude towards waste. In addition, there’s the need for regulation to control for circular economy to be in place.

Reports by Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Sampai saat ini pengelolaan sampah masih menggunakan sistem kumpul, angkut, buang (linear economy). Padahal, pemerintah tengah mencanangkan sistem ekonomi melingkar (circular economy), dimana sampah dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi sehingga timbulan sampah dapat berkurang.

“Sebenarnya pengelolaan sampah dengan sistem circular economy sudah berjalan. Pengelolaan sampah ini memiliki regulasi diantaranya Perpres 97 tahun 2017. Pada akhirnya keinginan kami circular economy ini bisa mengurangi timbulan sampah,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh PRAISE dengan tema Kerja Bersama Untuk Indonesia Bersih, Jakarta, Rabu (28/02).

BACA JUGA: Perusahaan Penghasil Produk dengan Kemasan Mulai Lirik Konsep Circular Economy

Vivien mengatakan membangun bank sampah merupakan bentuk komitmen suatu daerah untuk menjalankan model circular economy, dimana di rumah tangga sampah sudah dipilah dan masyarakat yang mengelola bank sampah juga mendapatkan nilai ekonomi.

“Manusia menghasilkan 0.7 kg sampah per orang per hari. Kalau tidak ada bank sampah, sampah rumah tangga diangkut ke TPA dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau dibuat bank sampah, masyarakat yang memilah tersebut juga mendapatkan nilai ekonomi, seperti kemasan plastik atau botol plastik dan sampah pun berkurang,” kata Vivien.

BACA JUGA: Penanganan Sampah Perlu Dilihat Secara Menyeluruh

Ketua Umum PRAISE (Packaging and Recyclling Association For Indonesia Sustainable Environment), Sinta Kaniawati, mengatakan bahwa sebagai sebuah aliansi yang didirikan pada tahun 2010, PRAISE menyatakan mendukung sistem circular economy demi terciptanya pengelolaan sampah kemasan yang holistik, terintegrasi, dan berkesinambungan di Indonesia.

“Kalau linear economy berarti setelah barang dikonsumsi kemudian dibuang. Ada suatu konsep dalam pembangunan yang berkelanjutan yaitu circular economy yang konsepnya saat barang dibuat sudah memikirkan nanti jika sudah tidak dipakai mau diapakan atau bisa di daur ulang. Kalau sudah seperti itu keseimbangan lingkungan akan terjadi di dalam ekosistem karena tidak akan pernah ada yang terbuang, terkonsumsi dengan baik. Ada yang tersisa dari produk bisa dimanfaatkan. Terjadi pemanfaatan terus-menerus,” kata Sinta.

Meski demikian, menurut Sinta penerapan sistem circular economy masih menghadapi beberapa hambatan diantaranya disebabkan keterbatasan lahan, pola pikir, persepsi, dan perilaku terhadap sampah. Dibutuhkan pula regulasi untuk mengatur dan mengontrol jika circular economy tersebut sudah berjalan.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Permasalahan sampah di kawasan wisata, khususnya di wilayah pesisir semakin mengkhawatirkan. Kepulauan Seribu, sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas, tidak luput dari berbagai jenis sampah, baik yang ditimbulkan oleh wisatawan maupun yang datang dari daratan Jakarta.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Aqua, BNI 46 dan Yayasan Rumah Pelangi secara bersama-sama berkolaborasi meluncurkan aksi bersama pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu.

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, R. Sudirman mengatakan bahwa sampah di Kepulauan Seribu terbagi dari tiga sumber, yaitu sampah domestik penduduk pulau, sampah yang dibawa wisatawan dan sampah yang dibawa ombak dari lautan. Kepulauan Seribu juga menerima kiriman sampah dari sungai-sungai di Jakarta, Tangerang, Bogor dan Bekasi yang menyebabkan tingginya jumlah sampah di perairan laut wilayah ini.

BACA JUGA: Sampah Plastik dan Illegal Fishing Masalah Paling Besar di Laut Indonesia

Aksi Bersama Pengelolaan Sampah di Kepulauan Seribu ini, katanya, diharapkan mampu memberikan kontribusi guna menerapkan model yang tepat dalam mengelola sampah di kepulauan. Sebagai kolabolator nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan untuk terus mendorong edukasi, memberikan alternatif teknologi untuk infrastruktur dan menerapkan kebijakan terkait pengelolaan sampah.

“Penyelesaian masalah pengelolaan sampah ini menjadi mendesak dan prioritas karena Kepulauan Seribu juga sebagai salah satu dari 1O (sepuluh) destinasi wisata prioritas pemerintah. Perlu dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkannya,” ujarnya, Jakarta, Rabu (25/10).

lrmansyah, Bupati Kepulauan Seribu mengatakan penyelesaian masalah sampah di Kepulauan Seribu memiliki tantangan yang tidak mudah. Kurangnya kesadaran penduduk Kepulauan Seribu untuk memiIah sampah dan mengelola sampah organik membuat pengelolaan sampah di sana menjadi sulit. Sekarang ini, terangnya, penduduk kepulauan lebih mengandalkan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) untuk mengeloIa sampah.

“Biaya yang sangat mahal untuk pengangkutan sampah dari Kepulauan Seribu ke wilayah daratan dan perilaku wisatawan yang kurang ramah terhadap lingkungan juga menjadi alasan sulitnya membendung sampah yang datang melalui sungai menuju laut. Selain itu, belum terintegrasinya sistem pengelolaan sampah antara kepulauan dan daratan juga menjadi kendala,” tambahnya.

BACA JUGA: Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah di Kepulauan Seribu Masih Harus Dibenahi

Bupati yang baru tiga bulan menjabat ini mengakui bahwa saat ini Kabupaten Kepulauan Seribu telah bergerak melalui slogan DAYA BERSEHATY yaitu Gerakan Cerdas Budaya Bersih Sehat dan Senyum guna terus mensosialisasikan rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah secara mandiri.

Sarana dan prasarana juga akan disesuaikan standarnya dengan keadaan kondisi pesisir. Ia mengatakan bahwa infrastruktur di Kepulauan ini tidak bisa disamakan dengan sarana dan prasarana di darat atau kota. Ia menjanjikan akan dibangun dan disediakan tempat-tempat sampah yang terbuat dari kayu agar sesuai dengan keadaan pesisir. “Jangan dari besi, justru nanti malah karatan,” tuturnya.

Hingga saat ini, ia mengakui bahwa masih banyak infrastruktur di Kepulauan Seribu yang harus ditingkatkan. Namun, ia tetap berharap dengan infrastruktur yang ada sudah mampu untuk mengurangi timbulan sampah dengan mengelola sampah pada sumbernya. Selain itu, sosialisasi terkait regulasi lingkungan akan terus dilakukan sebagai bentuk preventif penanggulangan sampah.

Aksi Bersama Pengelolaan Sampah di Kepulauan Seribu meliputi edukasi dan kampanye, membangun titik lokasi pengumpulan sampah, membangun sistem circular economy, mengembangkan sistem transportasi pengangkutan sampah serta menerapkan regulasi terkait sampah bagi penduduk dan wisatawan.

Karyanto Wibowo, Direktur Pembangunan Berkelanjutan Danone Indonesia mengakui bahwa melalui model pengelolaan sampah yang diterapkan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke TPA Bantar Gebang. Seiringan dengan hal ini model circular economy dari sampah yang ada di kepulauan juga tercipta sehingga terbangun sistem yang baik dan sesuai dengan konteks lokal Kepulauan Seribu.

“Ini adalah bentuk kolaborasi multi stakeholder yang pasti akan berkontribusi terhadap potensi pariwisata Kepulauan Seribu sebagai destinasi yang bersih dan ramah lingkungan,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat sisi ekologis dan pencemarannya semata, namun ada sisi ekonomi yang juga harus dijadikan model pendekatan. Saat ini di Eropa, sistem ekonomi melingkar (Circular Economy) telah menjadi solusi penanganan sampah yang melibatkan banyak pihak.

Direktur Zero Waste Europe Joan Marc Simon mengatakan bahwa industri daur ulang mampu menjadi tonggak dalam penangan permasalahan sampah. Melalui model ekonomi melingkar, industri daur ulang telah menerapkan pemanfaatan ulang barang-barang bekas pakai dan mampu membantu pemerintah dalam mencegah pencemaran akibat limbah khususnya plastik yang sulit terurai dalam tanah.

“Penanganan sampah ini mudah saja mengukurnya. Jika recycling (daur ulang) menjadi perhatian utama, maka hukumnya jelas, daur ulang meningkat, maka land fill (area tempat pembuangan akhir) akan berkurang,” terangnya saat menyampaikan diskusi bertajuk Break Free From Plastic di Jakarta, Kamis (27/07).

BACA JUGA: Pendakian Massal 17 Agustus Jangan Sampai Tinggalkan Masalah Sampah

Namun, rencana penggunaan insenerator dan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di tujuh kota di Indonesia tidak bisa dibilang mampu menjadi pendekatan dalam penanganan masalah sampah. Menurut Pengampanye Laut Greenpeace Indonesia, Arifsyah Nasution, 70 persen jenis sampah di Indonesia, khususnya di kota besar seperti Jakarta, adalah sampah basah atau organik yang justru akan membutuhkan banyak bahan bakar.

“Jenis sampah ini harusnya dijadikan kompos. Ini sudah jadi model yang bagus apabila sampah organik kita yang sangat banyak dijadikan kompos daripada dibakar,” kata Arifsyah.

BACA JUGA: Pengelolaan Sampah, KLHK: Kota Besar Masih Butuh Insenerator

Selain itu, kewajiban perusahaan dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari produknya seperti tertuang dalam konsep penanganan sampah melalui program perluasan tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility/EPR) harus benar-benar dilakukan. Konsep ini mengharuskan produsen untuk melakukan pengelolaan sampah dengan penggunaan bahan yang bisa didaur ulang hingga penarikan kembali sampah kemasan produk.

“Semua produsen, baik elektronik, produsen kemasan, atau apapun yang produknya menghasilkan sampah yang berbahaya dan merusak lingkungan sudah sewajibnya menjalankan konsep EPR ini,” tutup Von Hernandez Von Hernandez, koordinator dari Break Free From Plastic.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – An alliance of major companies considers circular economy model would tackle waste issues, especially on product packaging, and ready to cooperate with the government, said one of its representative, in Jakarta, on Wednesday (12/7).

PRAISE, Packaging and Recycling Alliance for Indonesia Sustainable Environment, comprise of major companies, including PT Coca Cola Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Nestle Indonesia, PT Tetra Pak Indonesia, PT Titra Investama and PT Unilever Indonesia, has committed to map out waste management under extended stakeholder responsibility (EPR) framework.

READ ALSO: Minister Luhut : Reduce Waste With Circular Economic Model

Sinat Kaniawati, PRAISE’s representative, said that circular economy approach will ensure plastic packaging can continue to have values and can be increased its use through recycling, reuse, and re-manufactured.

“Circular economy approach is trying to connect materials turned to waste to become materials for packaging companies,” said Kaniawati. “This is the approach that we will try to discuss with the government. For us, the commitment is clear, all things we use for packaging should be able to be used again.”

Furthermore, she said that companies joined in PRAISE have already started the sustainable packaging practice for the past five years.

READ ALSO: Recycling Industries Can Promote Circular Economy System

Kaniawati also underlined that circular economy would only worked if depending on product innovation with good management to ensure value of use as optimized materials within maximum range of time.

“The system, if implemented, will be a sustainable solution as it will not only talk about saving the environment, but also added value for new economy, and add social value by empowering people,” she said.

Coordinator Minister for Maritime Issues, Luhut Binsar Panjaitan, said that solving Indonesia’s waste issue required integrated solution and not separated, it would need involvement from all stakeholders, including people, government, industries, and private sectors.

Minister Luhut appreciates circular economy for enable to connect all stakeholders to be integrated and create added value for waste or used items, economically.

“This is good. Innovations are needed. I have promised with PRAISE and next week, we will meet to talk more on integrated waste management,” he said.

Reports by Danny Kosasih