Jakarta (Greeners) – Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dinilai berisiko menghambat transisi energi di Indonesia. Alih-alih mempercepat pemanfaatan energi terbarukan, RUPTL ini justru menurunkan target kapasitas pembangkit dibandingkan rencana sebelumnya, dan menunda peningkatan signifikan baru mulai masif hingga setelah 2030.

Hal ini terungkap dalam laporan terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) berjudul “Indonesia’s RUPTL: Fossil First, Renewables Later”. Laporan tersebut menyoroti sejumlah catatan kritis terhadap arah kebijakan kelistrikan nasional yang masih cenderung berpihak pada energi fosil.

Salah satu temuan utama dalam laporan tersebut adalah kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan yang ditargetkan pada 2030 turun dari 20,9 gigawatt (GW) pada RUPTL 2021-2030, menjadi 18,6 GW dalam RUPTL 2025-2034. Sebesar 17 GW yang akan ditambahkan hingga 2030 dan 1,6 GW yang terealisasikan hingga April 2025. Di sisi lain, pada 2020-2024, kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan hanya bertambah 0,7 GW dibanding energi fosil yang mencapai 11,4 GW.

Menurut analis CREA, Katherine Hasan, data ini menunjukkan adanya preferensi kuat terhadap sistem kelistrikan yang masih didominasi energi fosil. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan.

Ia menambahkan bahwa dalam memasuki paruh kedua 2025, Indonesia baru mencapai 8 persen target RUPTL lama. Target energi terbarukan dalam RUPTL 2025-2034 sebesar 42,6 GW. Artinya, pemerintah harus melakukan perubahan secara drastis.

“Reset besar ini membuat capaian tahun ini menjadi indikator penting komitmen nyata Indonesia,” kata Katherine dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/9).

Target Energi Terbarukan Menurun

Selain itu, ada satu hal yang juga menjadi sorotan adalah target energi terbarukan pada 2025 yang jauh menurun. Dalam RUPTL sebelumnya, target kapasitas energi terbarukan pada 2025 mencapai 5,3 GW. Namun, dalam RUPTL 2025–2034 hanya ditetapkan 1,5 GW—kurang dari seperempatnya.

“Lebih dari dua pertiga tambahan kapasitas energi terbarukan sesuai RUPTL 2025-2034 baru akan dicapai setelah 2030. Dalam hal ini seharusnya menjadi puncak emisi sesuai komitmen Kerjasama Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP),” tambahnya.

Bagi Katherine, hal ini menunjukkan keraguan Indonesia untuk mengikuti seruan global melipatgandakan energi terbarukan menjadi 11 ribu GW pada 2030.

Listrik dari Batu Bara Naik Hampir 40%

Tak hanya itu, produksi listrik dari batu bara, gas, dan diesel diperkirakan dalam RUPTL terbaru naik hampir 40%, dari 295 terawatt-hour (TWh) pada 2024 menjadi 407 TWh pada 2034. Sementara itu, energi bersih meningkat dari 44 TWh menjadi 172 TWh.

Proyeksi tersebut jauh di bawah jalur Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) JETP. Rencana JETP ini menargetkan penurunan produksi listrik berbasis energi fosil hingga 16%. Selain itu, juga menargetkan kenaikan energi terbarukan lebih dari sembilan kali lipat pada 2034.

Laporan ini juga menyoroti proyek energi terbarukan milik PLN. Terutama proyek panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang stagnan dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan energi terbarukan justru didorong oleh produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Tren ini diperkirakan berlanjut dengan 90% dari tambahan energi terbarukan sebesar 42,6 GW dalam RUPTL 2025-2034 akan berasal dari IPP.

Menurut Katherine, strategi ini jelas melempar risiko pembangunan langsung ke IPP, dan menegaskan peran vital swasta dalam transisi energi bersih Indonesia. “Untuk itu, pemerintah harus menciptakan persaingan yang setara antara energi terbarukan dengan energi fosil. Mulai dari regulasi stabil, harga menarik, hingga proses yang efisien,” ucapnya.

PLN juga dinilai perlu bertransformasi menjadi pembeli dan operator jaringan yang andal. Bagi CREA ini penting untuk memastikan integrasi energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia. CREA juga merekomendasikan agar RUPTL diselaraskan dengan potensi energi terbarukan daerah dan target iklim, termasuk target CIPP JETP dan jalur 1,5°C.

Rencana peningkatan kapasitas energi terbarukan jangka pendek juga perlu dikaji ulang. Langkah ini perlu dilakukan dengan mempercepat pengembangan tenaga surya, angin, dan air di seluruh wilayah, bukan hanya Jawa-Bali.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dinilai akan membuat batu bara dan gas masih mendominasi pasokan listrik Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Bahkan, RUPTL terbaru ini justru mendorong penambahan pembangkit listrik energi fosil secara signifikan pada 2025-2029. Kondisi tersebut berisiko membuat Indonesia kehilangan momentum untuk merealisasikan transisi energi.

Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Center for Research on Energy and Air (CREA) “Indonesia’s RUPTL outlines faster growth in fossil fuel use, downgrades ambition for clean energy”.

Laporan tersebut menemukan, mengacu RUPTL 2025-2034, pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara dan gas nasional akan meningkat hingga 40% dari 285 terawatt hour (TWh) pada 2024 menjadi 406 TWh pada 2034. Bahkan, dengan perbandingan RUPTL 2021-2030, pembangkitan listrik berbasis energi fosil juga akan lebih tinggi 10% menjadi 367 TWh pada 2030, mengacu RUPTL baru.

BACA JUGA: Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia Menunggu Realisasi

Analis utama CREA, Lauri Myllyvirta, menyatakan bahwa ketergantungan yang terus berlanjut pada batu bara menjadi hambatan bagi transisi energi. Selain itu, ekspansi besar-besaran pada gas dalam RUPTL baru juga merupakan kemunduran signifikan bagi upaya Indonesia. Dalam rencana ini, Indonesia akan sulit mencapai batas emisi karbon sebesar 290 juta ton CO2 untuk sektor listrik pada 2030 seperti yang telah JETP tetapkan.

“Selain mengabaikan target iklim, keengganan Indonesia untuk berkomitmen penuh untuk pengembangan energi terbarukan dapat mengakibatkan hilangnya momentum penting yang negara butuhkan dalam dekade yang menentukan ini,” ujar Myllyvirta.

Padahal, hal tersebut dibutuhkan untuk mengamankan investasi untuk energi bersih dan infrastruktur jaringan listrik. Selain itu, juga untuk menjaga keunggulan kompetitif Indonesia sebagai pemimpin energi bersih di Asia Tenggara.

Transisi Energi Lambat

Sementara itu, meski rencana penambahan energi terbarukan lebih besar dalam RUPTL 2025-2034, pengembangannya justru lebih lambat. Sebab, perkiraan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan justru lebih rendah jika mengacu RUPTL baru. Kapasitanya hanya 17 GW hingga 2030, dibandingkan 20,9 GW pada rentang waktu yang  sama menurut RUPTL lama.

Target penambahan energi surya dan angin dalam RUPTL baru hingga 2030 hanya sebesar 10,6 GW. Angka ini baru mencapai sekitar 40% dari target dalam dokumen investasi JETP sebesar 24,3 GW.

Analis CREA, Katherine Hasan mengatakan bahwa dokumen RUPTL yang baru juga menunjukkan keraguan untuk mendorong energi terbarukan. Terlebih lagi, target yang ditetapkan secara nyata melemahkan komitmen Indonesia yang telah dicapai dengan susah payah.

“Terutama, komitmen yang tertuang dalam JETP, di mana target energi terbarukan lebih rendah dari aspirasi 56 GW pada 2030. Peningkatan produksi pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas juga jauh menyimpang dari komitmen JETP, yang mengasumsikan pengurangan bertahap,” kata Katherine.

Dorong Target Energi Terbarukan

CREA mendorong target energi terbarukan RUPTL lebih agresif, selaras dengan target iklim JETP dan jalur 1,5°C. Pasalnya, dengan merealisasikan proyek energi terbarukan prospektif yang sebesar 45 GW, Indonesia akan melampaui target kapasitas energi terbarukan dalam rencana kelistrikan nasional 2030.

Selain itu, CREA juga menekankan urgensi pemantauan yang ketat proyek energi terbarukan. Hal tersebut mengingat perlunya meminta pertanggungjawaban PT PLN (Persero) atas komitmen dalam RUPTL.

BACA JUGA: Aspek Kesehatan Paling Rentan Terdampak Perubahan Iklim

CREA juga mendesak penetapan jalur pensiun batu bara nasional yang menentukan tahun spesifik penghentian operasi PLTU. Hal ini baik yang terhubung jaringan PT PLN (Persero) maupun tidak (PLTU captive). Keduanya tidak disebutkan sama sekali dalam RUPTL terbaru.

Analisis CREA juga menunjukkan dampak kesehatan kumulatif terkait polusi udara oleh PLTU. Dampak polusi udara tersebut akan mengakibatkan 303 ribu kematian dan biaya kesehatan US$ 210 miliar.

Katherine menegaskan, perlu perubahan nyata untuk mencapai visi masa depan bebas fosil dan mandiri energi pada 2040. Perubahan tersebut mulai dari menetapkan jalur pensiun pembangkit batu bara yang jelas. Kemudian, mempercepat penyebaran energi terbarukan serta akuntabilitas PLN dalam implementasi proyek.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Moda transportasi darat selama ini diyakini sebagai sumber utama emisi yang memicu pencemaran udara di Ibu Kota. Namun, studi terbaru menyebut sumber emisi tidak bergerak seperti pembangkit listrik batu bara, pabrik, dan fasilitas industri lain menyumbang polusi yang cukup signifikan di Jakarta.

Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh lembaga penelitian Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), pencemaran udara terjadi secara lintas batas di ruang udara Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ruang udara yang dimaksud yakni area ketika emisi memengaruhi kualitas udara dan luasnya melampaui batas administratifnya. Daerah Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, dan Cianjur merupakan wilayah yang berbagi ruang udara dengan Jakarta. Bahkan cakupannya meluas hingga Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah.

Hasil studi menyebut emisi pencemar udara di Jakarta dan provinsi di sekitarnya meningkat dan memperburuk kualitas udara hingga menghambat upaya perbaikan. Hal itu terlihat dari data sepanjang 2018 yang memantau kadar PM_2.5 bahwa di Jakarta terdapat 101 hari dengan kualitas udara tidak sehat. Sementara tahun lalu diketahui 172 hari.

Baca juga: Uji Klinis Vaksin Covid-19 Dilakukan ke 1.620 Sukarelawan

Sebanyak 136 fasilitas industri terdaftar termasuk pembangkit listrik diketahui merupakan sektor dengan emisi tinggi di Jakarta. Radiusnya mencapai 100 km dari batas administratif Ibu Kota. Emisi yang dikeluarkan di antaranya PM_2.5, SO₂ dan NO_x. “Fasilitas industri sebanyak 16 unit berlokasi di DKI Jakarta, 62 di Jawa Barat, 56 di Banten, satu di Jawa Tengah, dan terakhir di Sumatera Selatan. Melalui pantauan satelit, peneliti melihat wilayah padat industri tersebut berada pada lokasi yang sama dengan titik konsentrasi NO_x dan SO₂ di Jawa,” ujar Isabella, Analis CREA, pada konferensi pers secara daring, Selasa (11/08/2020).

Ia mengatakan angin menjadi salah satu faktor yang membawa pencemaran Pembangkit Listrik Suralaya ke Jakarta. Hal itu menyebabkan konsentrasi PM_2.5 di Jakarta tetap tinggi, kendati terjadi pengurangan besar-besaran di lalu lintas lokal dan aktivitas perkotaan.

Grafik Konsentrasi polutan di Jakarta. Sumber: Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)

Dalam laporannya, CREA menjelaskan bahwa faktor meteorologi seperti lintasan angin memengaruhi penyebaran pencemar seperti NO, SO_2, dan PM_2.5. Pada bulan-bulan kering seperti Mei hingga Oktober, ketika tingkat pencemaran keseluruhan di kota ini paling tinggi, sumber dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara dinilai akan memberikan dampak yang lebih besar pada kualitas udara. Pabrik industri di sebelah timur Jakarta dari Bekasi, Karawang, Purwakarta hingga Bandung juga tak luput di dalamnya. Sedangkan pada bulan-bulan basah antara Desember hingga Maret, sumber di wilayah bagian barat khususnya pembangkit listrik Suralaya di Banten menjadi penyumbang pencemaran yang lebih besar.

Persebaran Polutan Dipengaruhi Angin Laut

Hasil penelitian ini juga dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala Sub Bidang Informasi Pencemaran Udara BMKG Suradi menuturkan, dari hasil perhitungan lembaganya terdapat perlambatan angin laut sampai ke daratan Jakarta yang memengaruhi pencemaran.

“Karena anginnya lambat dan telat, maka konsentrasi polutan tidak tersebar secara merata. Jadi terkadang mandek hanya sampai di Jakarta Selatan. Hal ini juga terkonfirmasi dari data PM_2.5 US Embassy bahwa di Jakarta Selatan ternyata konsentrasi polusinya lebih tinggi dibandingkan Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Jadi, pengaruh angin lokal di Jakarta perlu diperhatikan,” ujar Suradi.

Dari data inventarisasi emisi untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, didapati bahwa Banten dan Jawa Barat memiliki emisi PM_2.5, SO_2, dan NO_x yang jauh lebih tinggi dua kali lipat atau bahkan empat kali lipat dibanding Jakarta. Emisi berbahaya itu sebagian besar disebabkan oleh industri dan pembangkit listrik.

Baca juga: Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Fajri Fadhillah mengatakan bahwa permasalahan pencemaran udara ini sudah diketahui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu cukup lama. Hal itu diketahui dari studi Bank Dunia pada 1997 yang menunjukkan permasalahan pencemaran udara di Jakarta.

Langkah-langkah yang bisa diperbaiki, kata Fajri, yakni menambah stasiun pemantau, memperbaiki metode kualitas udara, dan menambah parameter PM_2,5 sebagai acuan indeks kualitas udara. Ia menyarankan agar dibuat Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara karena belum dirancang oleh Pemeritah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, maupun Banten.

“Jakarta sulit dipulihkan tanpa ada upaya maksimal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pengurangan dan pengendalian pencemaran udara ini kita bias fokus ke satu sumber utama pencemar udara tidak bergerak, seperti industri dan pembangkit listrik,”ujar Fajri.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani