Jakarta (Greeners) – Pemanasan global terus melaju dalam 10 tahun terakhir ini dengan kecepatan hampir dua kali lipat dibandingkan era tahun 1970. Saat ini suhu bumi telah meningkat 0,35 derajat celcius. Dampak dari peristiwa ini bisa meningkatkan intensitas cuaca ekstrem seperti kekeringan dan angin kencang.

World Meteorological Organization (WMO) telah mengonfirmasi bahwa tahun 2025 adalah salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah tercatat. Tiga tahun terakhir, 2023-2025 menjadi tahun terpanas di antara delapan data yang terkumpul. Rata-rata suhu gabungan tiga tahun 2023-2025 adalah 1,48 °C (dengan margin ketidakpastian ± 0,13 °C) di atas era pra-industri. 

Pakar klimatologi dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Emilya Nurjani mengatakan bahwa peningkatan suhu Bumi akan berdampak pada mencairnya es di Kutub Utara. Hal ini menyebabkan kenaikan volume air laut dan mendorong dataran rendah akan berkurang tingginya.

Selain itu, peningkatan suhu tersebut turut meningkatkan terjadinya bencana. Sebab, suhu yang tinggi menyebabkan penguapan tinggi, sehingga potensi terjadinya hujan juga akan semakin besar.

“Jika suhu udara makin tinggi menyebabkan suhu muka laut semakin tinggi, maka bentuk lainnya adalah siklon yang akan sering terjadi. Kalau siklon sering terjadi maka dampak berikutnya adalah banjir, kemudian misalnya angin kencang. Kemudian juga perubahan tinggi lainnya,” kata Emilya melansir Berita UGM, Senin (30/3).

Emilya menambahkan bahwa peningkatan suhu menyebabkan terjadinya kekeringan yang membawa dampak besar terhadap sektor pangan, bahkan peningkatan suhu yang lebih cepat juga turut menyebabkan banyak angin kencang. Emilya menerangkan bahwa terjadinya angin kencang tersebut membawa beragam kerusakan, seperti pohon tumbang atau kerusakan pada atap rumah.

Mitigasi Bencana Kekeringan

Peningkatan suhu ini juga menyebabkan terjadinya bencana kekeringan salah satunya kemarau yang lebih panjang. Emilya mengimbau untuk melakukan regulatory harvesting, yaitu menangkap hujan dari atap. Ia juga menekankan agar masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan air sesuai dengan kebutuhan.

“Jadi gunakan air sesuai fungsinya. Misal untuk kebutuhan air domestik kita bisa menggunakan air tanah, tetapi kalau misalnya untuk kebutuhan yang lain, maka kita bisa menggunakan air permukaan atau jenis air lainnya. Karena memang air tanah sendiri pun juga semuanya kan inputnya dari air hujan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo mengungkapkan bahwa meskipun tahun 2025 tengah dimulai dan berakhir dengan La Niña yang mendingin, namun tetap menjadi salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat secara global. Sebab, akumulasi gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer.

“Suhu daratan dan lautan yang tinggi turut memicu cuaca ekstrem–gelombang panas, curah hujan lebat, dan siklon tropis yang intens, yang menggarisbawahi pentingnya sistem peringatan dini,” kata Celeste dalam siaran pers.

Sebuah studi terpisah yang diterbitkan dalam Advances in Atmospheric Sciences juga menyatakan bahwa suhu laut juga termasuk yang tertinggi dalam catatan pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan akumulasi panas jangka panjang dalam sistem iklim.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Cuaca ekstrem kembali menjadi ujian berat bagi ketahanan pangan Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, banjir merendam sawah di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, hingga Sumatra. Di laut, gelombang tinggi membuat nelayan kecil urung melaut. Akibatnya, pendapatan hilang, biaya hidup tetap berjalan.

Bagi petani dan nelayan skala kecil, situasi ini bukan sekadar gangguan musiman. Ini adalah krisis berlapis yang memperlihatkan betapa rapuhnya sistem produksi pangan kita di tengah perubahan iklim.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kondisi ini membutuhkan respons cepat sekaligus strategi jangka panjang yang berorientasi pada pemberdayaan. “Mayoritas petani dan nelayan masih bekerja secara konvensional, dengan keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan pendampingan praktik budidaya,” ungkap Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS, Maria Dominika dalam keterangan tertulis yang Greeners terima, Kamis (19/02).

Tanpa dukungan peningkatan kapasitas dan inovasi, kemampuan mereka untuk mengantisipasi risiko maupun memitigasi kerugian menjadi sangat terbatas.

Nelayan dan Petani dalam Lingkar Kerentanan

Data dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menunjukkan 95 persen nelayan kecil di lebih dari 350 desa kesulitan melaut akibat gelombang tinggi. Riset CIPS pada 2025 juga mencatat sekitar 90 persen nelayan Indonesia beroperasi dalam skala kecil dengan kapasitas produksi dan daya saing yang rendah.

Kerentanan tak berhenti di sana. Studi lain CIPS menunjukkan dua pertiga petani merupakan “konsumen bersih”. Artinya, mereka membeli lebih banyak pangan untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan hasil panen yang dijual.

“Kondisi ini membuat petani dan nelayan menjadi lebih rentan ketika cuaca ekstrem melanda. Di satu sisi mereka kehilangan pendapatan akibat gagal panen atau kesulitan menangkap hasil pangan akuatik, dan di sisi lain daya beli mereka tergerus saat harga pangan melonjak,” kata Maria.

Menurut Maria, fenomena ini memperlihatkan bahwa produsen pangan juga menjadi kelompok rentan. Mereka bukan hanya penjaga pasokan, tetapi juga bagian dari masyarakat yang paling terdampak ketika krisis terjadi.

Modernisasi Berkelanjutan Jadi Kunci

CIPS mendorong pemerintah untuk menggeser pendekatan dari sekadar subsidi input menuju strategi jangka panjang yang lebih transformatif. Investasi dalam modernisasi dan intensifikasi pertanian berkelanjutan dinilai krusial.

Modernisasi ini mencakup adopsi pertanian presisi, pemanfaatan Internet of Things (IoT), hingga sistem pertanian pintar (smart farming) yang adaptif terhadap iklim. Teknologi digital dapat membantu petani membaca pola cuaca, mengelola air, hingga meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan benih.

Di sektor perikanan, pendekatan serupa diperlukan. Penguatan praktik budidaya untuk meningkatkan nilai tambah, pembangunan infrastruktur logistik rantai pasok, serta inovasi teknologi ramah iklim menjadi bagian penting dalam membangun daya saing nelayan kecil.

Namun teknologi saja tidak cukup. Program bantuan perlu dirancang sebagai stimulan kemandirian, bukan ketergantungan. Artinya, bantuan langsung harus tepat sasaran, dibarengi pendampingan intensif dan akses pasar yang jelas.

Krisis iklim bukan ancaman sementara, melainkan realitas yang perlu terintegrasi dalam kebijakan pangan nasional dan daerah. Pemerintah perlu memprioritaskan pemetaan data petani dan nelayan kecil yang terdampak bencana agar proses pemulihan bisa berlangsung cepat dan akurat.

Selain itu, perlu untuk memperluas akses terhadap asuransi pertanian dan perikanan. Dengan demikian, produsen pangan memiliki perlindungan risiko tanpa kehilangan kemandirian usaha mereka.

Penulis: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan kondisi cuaca terkini dan potensi risiko hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi Natal dan Tahun Baru (Nataru). BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus waspada terhadap kondisi cuaca dalam beberapa pekan mendatang.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menjelaskan ada beberapa jenis bencana yang mendominasi, seperti hujan ekstrem dan angin kencang. Selain itu, ada fenomena lain seperti petir merusak, puting beliung, hujan es, dan jarak pandang terbatas yang kerap mengganggu penerbangan maupun pelayaran.

“Trennya terus naik. Jawa Barat memimpin frekuensi kejadian hujan ekstrem dan angin kencang, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Faisal di Jakarta, Senin (1/12).

Pada periode minggu kedua Desember hingga awal Januari, BMKG memperkirakan Monsoon Asia mulai aktif, meningkatkan curah hujan di Indonesia. Selain itu, muncul anomali atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin, dan Rossby Equator yang berpotensi memicu hujan ekstrem.

Hadirnya seruak dingin dari Siberia juga turut memperkuat intensitas hujan, sementara bibit siklon tropis berpotensi terbentuk di wilayah selatan Indonesia. Daerah yang perlu mewaspadai pembentukan bibit siklon antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, serta Papua Selatan dan Tengah.

BMKG mengingatkan bahwa meskipun Indonesia umumnya tidak berada di jalur siklon, anomali cuaca dapat mengubah pola tersebut. Contohnya adalah siklon Senyar yang beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan luas dan hujan ekstrem lebih dari 380 mm/hari di Aceh.

Pada 28 Desember–10 Januari, hampir seluruh wilayah Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, hingga sebagian Sulawesi Selatan dan Papua Selatan berpotensi mengalami hujan tinggi hingga sangat tinggi (300-500 mm per bulan).

Di sisi lain, potensi banjir rob juga perlu diwaspadai di pesisir Jakarta, Banten, dan Pantura Jawa Barat. Terutama akibat fase perigee dan bulan purnama pada pertengahan Desember.

Gelar OMC di Tiga Bandara

Selain itu, untuk mendukung percepatan penanganan darurat dan distribusi logistik, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di tiga bandara. Di antaranya Sultan Iskandar Muda (Aceh), Kualanamu (Sumatra Utara), dan bandara di Padang.

Tujuan operasi tersebut adalah untuk menurunkan hujan di wilayah tidak terdampak atau mencegah hujan di zona rawan bencana. Pelaksaan operasi ini menggunakan penyemaian NACL atau Calcium Oxide.

“OMC hanya bisa dilakukan bila gubernur menetapkan status siaga darurat. Tanpa itu, operasi tidak bisa berjalan karena biaya dan risikonya sangat besar,” jelasnya

BMKG menegaskan bahwa siklon tropis dapat diprediksi hingga delapan hari sebelumnya. Peringatan dini juga telah dikirimkan berulang saat adanya siklon Senyar. Untuk itu, pemerintah daerah dapat aktif berkonsultasi dengan Balai Besar BMKG dan segera menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Selain itu, mereka juga diminta memperkuat sistem respons dini menjelang libur Nataru.

BMKG juga membuka posko nasional di berbagai pelabuhan dan bandara. Selain itu, mereka menyiapkan aplikasi pendukung seperti radar cuaca, DWT untuk jalan raya, dan Inawis untuk pemantauan laut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian juga menyinggung kejadian besar banjir bandang dan longsor. Bencana tersebut terjadi di Cilacap, Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana luas di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurut Tito, hal itu menjadi peringatan nyata bahwa ancaman dapat muncul setiap saat dan di lokasi mana pun.

“Kita belum tahu apa yang menghadang ke depan. Sama seperti yang terjadi di Sumatra Utara, kejadiannya sangat cepat dan kita mungkin kurang siap,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa Siklon Tropis Senyar telah terbentuk. Masyarakat di Aceh dan Sumatra Utara diminta untuk mewaspadai cuaca ekstrem.

BMKG telah memantau  Bibit Siklon 95B di kawasan Selat Malaka, bagian timur Aceh telah berevolusi menjadi Siklon Tropis Senyar per 26 November 2025 pukul 07.00 WIB. Berdasarkan pemantauan terakhir, siklon ini bergerak ke arah barat menuju wilayah daratan Aceh dengan kecepatan sekitar 10 km per jam.

Fenomena tersebut akan berdampak signifikan terhadap potensi terjadinya hujan sangat lebat hingga ekstrem. Bahkan, dapat disertai angin kencang di wilayah sekitarnya.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa kondisi ini meningkatkan suplai air di perairan hangat Selat Malaka. Dampaknya bisa memicu pertumbuhan awan konvektif di bagian utara Sumatra.

Saat ini Siklon Tropis Senyar berpusat di sekitar 5.0° LU dan 98.0° BT. Tekanan udara minimum di pusat mencapai sekitar 998 hPa. Kemudian, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 43 knot (80 km/jam).

“Dalam 24 jam ke depan, Siklon Tropis Senyar bergerak ke arah barat hingga barat daya dan masih di daratan Aceh dengan kecepatan pergerakan 4 knot (7 km/jam), sedangkan dalam 48 jam ke depan Siklon Tropis Senyar akan menurun intensitasnya menjadi Depresi Tropis,” kata Faisal dalam konferensi pers di Jakarta (26/11).

Kendati demikian, cuaca ekstrem tetap berpotensi terjadi sebagai dampak lanjutan. Masyarakat harus mewaspadai potensi dampak bencana hidrometeorologi masih di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Barat, dan sekitarnya pada 2–3 hari ke depan.

Angin Kencang di Sejumlah Wilayah

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa Siklon Tropis Senyar memicu hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem di wilayah Aceh dan Sumut. Siklon ini juga menyebabkan hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Sumbar dan Riau.

Selain itu, angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Riau. Gelombang kategori sedang (1,25–2,5 meter) juga berpotensi muncul di Selat Malaka bagian tengah, Perairan Sumatra Utara, dan Perairan Rokan Hilir. Gelombang kategori tinggi 2,5–4 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka utara, Perairan Aceh, serta Samudra Hindia barat Aceh hingga Nias.

BMKG terus memantau dinamika atmosfer imbas sistem siklon tropis melalui TCWC (Tropical Cyclone Warning Center) Jakarta. Sejak berupa Bibit Siklon Tropis 95B, Siklon Tropis Senyar telah menunjukkan dampak bagi kondisi cuaca di kawasan Selat Malaka dan sekitarnya.

Indonesia posisinya juga berada dekat garis ekuator. Secara teori, posisi ini kurang mendukung terbentuknya atau dilintasi siklon tropis. Meski begitu, Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir cukup banyak siklon tropis bergerak mendekati wilayah Indonesia. Fenomena tersebut juga memberikan dampak yang signifikan.

“Fenomena seperti Siklon Tropis Senyar tergolong tidak umum di wilayah perairan Selat Malaka, apalagi jika sampai melintasi daratan,” kata Andri.

Untuk itu, BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi dampak cuaca yang dapat muncul selama sistem ini bergerak di sekitar wilayah tersebut.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk waspada cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan. Cuaca ekstrem ini dapat memicu bencana hidrometeorologi seiring dengan peningkatan potensi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, memprakirakan potensi cuaca ekstrem signifikan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada periode 10–16 November 2025. Berdasarkan analisis BMKG, hujan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di berbagai daerah selama rentang waktu tersebut berlangsung. Wilayah terdampak mencakup sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berstatus siaga dan berpotensi melanda berbagai wilayah Indonesia. Wilayah yang diperkirakan terdampak meliputi Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Daerah lainnya yang juga berpotensi mengalami hujan lebat adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur.

“Untuk potensi angin kencang diprediksi terjadi di wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat,” ujar Andri dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11).

Potensi Hujan di Wilayah Indonesia

Pada periode 13–16 November 2025, BMKG memprakirakan potensi hujan dengan kategori siaga masih akan berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Bengkulu, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

BMKG melaporkan bahwa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat berlangsung di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Banten.

Daerah lain yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat mencakup DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, serta Nusa Tenggara Barat. Selain itu, potensi hujan serupa juga akan terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Adapun daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua juga bakal terdampak.

Faktor Dinamika Atmosfer

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, menjelaskan bahwa penyebab peningkatan intensitas hujan adalah aktifnya berbagai faktor dinamika atmosfer. Faktor-faktor tersebut meliputi pengaruh dinamika atmosfer berskala global, regional, hingga lokal yang saling berinteraksi memperkuat potensi hujan lebat.

Gabungan dinamika atmosfer tersebut dapat meningkatkan potensi cuaca ekstrem. Bahkan, dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, serta angin kencang.

“Beberapa faktor utama yang berperan pada dinamika cuaca periode ini antara lain Siklon Tropis FUNG-WONG, aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang diprediksi masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November 2025,” kata Guswanto.

Siklon Tropis FUNG-WONG saat ini terpantau berada di Laut Filipina bagian timur dan bergerak ke arah barat laut menuju Luzon. Keberadaan siklon tersebut memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot. Dampak ini terutama terasa di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, serta Papua bagian utara yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem.

Kombinasi aktivitas MJO fase 5 di wilayah Maritime Continent dengan gelombang Rossby Ekuator dan Kelvin turut memengaruhi kondisi atmosfer Indonesia. Gabungan fenomena ini akan meningkatkan pembentukan awan konvektif di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Selain itu, peningkatan awan konvektif juga berpotensi terjadi di wilayah tersebut selama sepekan ke depan.

Berdasarkan analisis ini, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mewaspadai perubahan cuaca mendadak seperti hujan lebat. Masyarakat juga dapat menghindari aktivitas di ruang terbuka saat hujan petir, serta menjauhi pohon besar dan bangunan rapuh.

Selain itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan saluran drainase berfungsi baik untuk mengurangi risiko genangan dan banjir. Peningkatan curah hujan dapat berdampak bagi nelayan dan pengguna transportasi laut. Dengan demikian, perlu kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di Samudra Hindia barat Sumatra–selatan Jawa, Laut Banda, Laut Flores, dan Laut Arafura.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa puncak musim hujan akan berlangsung mulai November 2025 hingga Februari 2026. BMKG mengimbau semua pihak untuk siaga dalam menghadapi periode puncak musim hujan tersebut.

Berdasarkan catatan BMKG, hingga akhir Oktober 2025, sebanyak 43,8 persen wilayah Indonesia atau setara 306 Zona Musim (ZOM) telah resmi memasuki musim hujan. Peralihan musim ini membawa konsekuensi meningkatnya potensi cuaca ekstrem di berbagai daerah, mulai dari hujan lebat, angin kencang, hingga ancaman siklon tropis dari arah selatan Indonesia.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa hujan kini mulai meluas dari wilayah barat menuju timur Indonesia. Bahkan, akan terus meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan mendatang.

“Kita sedang memasuki periode transisi menuju puncak musim hujan. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Terutama di wilayah selatan Indonesia yang mulai terpengaruh sistem siklon tropis dari Samudra Hindia,” ujar Dwikorita dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

BACA JUGA: Jangan Anggap Biasa Cuaca Ekstrem, Ini Alarm Krisis Iklim

Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi dengan kisaran di atas 150 milimeter per dasarian berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.

Dalam sepekan terakhir, hujan dengan intensitas sangat lebat tercatat di beberapa daerah. Daerah tersebut meliputi Tampa Padang, Sulawesi Barat dengan 152 milimeter per hari, Torea, Papua Barat 135,7 milimeter, serta Naha, Sulawesi Utara 105,8 milimeter.

Selama periode 26 Oktober hingga 1 November 2025, BMKG juga mencatat 45 kejadian bencana cuaca ekstrem. Bencana tersebut didominasi oleh hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan banjir, tanah longsor, serta kerusakan bangunan di berbagai daerah.

Musim Hujan Meningkat, Suhu Maksimum Masih Tinggi

Dwikorita menambahkan, meski hujan mulai meningkat, suhu maksimum harian masih cukup tinggi di sejumlah wilayah Indonesia. Suhu tertinggi ini mencapai 37 derajat Celsius di Riau. Bahkan, ada yang lebih dari 36 derajat Celsius di beberapa wilayah Sumatra dan Nusa Tenggara. Kondisi atmosfer yang belum stabil ini membuat potensi cuaca ekstrem dapat muncul sewaktu-waktu.

Dwikorita menjelaskan, dinamika atmosfer saat ini cukup aktif dengan pengaruh MJO, gelombang Rossby dan Kelvin, serta anomali suhu muka laut positif di perairan Indonesia yang memperkuat pembentukan awan hujan.

“Kombinasi faktor ini menyebabkan potensi hujan lebat dan badai meningkat di banyak wilayah. Oleh karena itu, masyarakat perlu terus memantau informasi peringatan dini dari BMKG,” tegasnya.

BACA JUGA: Musisi Indonesia Kembali Suarakan Krisis Iklim Lewat Album Sonic/Panic

Ia juga mengingatkan dengan meningkatnya potensi siklon tropis selatan yang dapat membawa hujan ekstrem dan angin kencang. Terutama di wilayah pesisir selatan Jawa hingga Nusa Tenggara.

Pada November ini, periode siklon tropis di wilayah selatan Indonesia juga mulai aktif. Sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi terbentuknya sistem tekanan rendah di sekitar Samudra Hindia. Fenomena tersebut dapat berkembang menjadi siklon tropis.

“Siklon tropis yang berkembang di Samudra Hindia dapat memicu peningkatan curah hujan secara drastis dan menyebabkan banjir besar di wilayah pesisir. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsiagaan infrastruktur dan masyarakat terhadap kemungkinan dampak bencana,” tambah Dwikorita.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Hujan deras masih melanda sejumlah wilayah Indonesia pada bulan Juli ini. Padahal, periode tersebut seharusnya merupakan puncak musim kemarau. Perubahan pola cuaca ini bukan hal yang wajar, melainkan alarm krisis iklim semakin nyata.

Banjir melanda beberapa daerah di Indonesia, seperti Jabodetabek, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi karena musim kemarau belum sepenuhnya mendominasi.

Menurut BMKG, kondisi cuaca yang tidak stabil merupakan imbas dari dinamika atmosfer yang tidak biasa. Di antaranya, lemahnya monsun Australia dan suhu muka laut yang tetap hangat. Kemudian, dipicu aktifnya gangguan atmosfer tropis seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, dan Rossby. Faktor-faktor ini memicu curah hujan tinggi di waktu yang seharusnya kering.

Greenpeace Indonesia menegaskan bahwa cuaca ekstrem ini bukan sekadar anomali musiman, melainkan dampak nyata krisis iklim yang selama ini diabaikan oleh pemegang kebijakan. Krisis iklim dipicu oleh emisi gas rumah kaca dari energi fosil, deforestasi, dan industri ekstraktif. Hal tersebut telah mengacaukan sistem iklim dan meningkatkan risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu mengatakan bahwa cuaca esktrem dan musim yang tidak teratur ini tidak bisa lagi dinormalisasi. Fenomena hujan deras di periode Juli adalah peringatan serius bahwa krisis iklim sudah mengubah wajah musim di Indonesia.

“Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk mengurangi emisi dan melindungi rakyat dari dampak krisis iklim yang makin parah,” tegas Bondan dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: Musisi Indonesia Kembali Suarakan Krisis Iklim Lewat Album Sonic/Panic

Greenpeace menyerukan kepada pemerintah untuk segera memperkuat kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim yang konkret dan berkeadilan. Krisis iklim harus diintegrasikan dalam seluruh proses perencanaan pembangunan, termasuk dalam sektor energi, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam.

Cuaca Ekstrem Mengintai

BMKG juga melaporkan hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen zona musim di Indonesia yang benar-benar memasuki musim kemarau. Sebaliknya, sebagian besar wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua masih berisiko tinggi mengalami hujan sedang hingga lebat serta petir dan angin kencang dalam sepekan ke depan.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa dinamika atmosfer yang kompleks masih memicu terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan deras. Fenomena seperti gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin, zona konvergensi dan pertemuan angin, serta potensi sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik, terus mendorong pembentukan awan hujan dalam skala luas.

“Meskipun kita sudah memasuki pertengahan musim kemarau, berbagai faktor atmosfer global dan regional masih mendukung terjadinya hujan lebat dan cuaca ekstrem di banyak wilayah,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/7).

BMKG juga memprakirakan bahwa potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam periode 12–18 Juli 2025. Hujan lebat berisiko terjadi di berbagai wilayah. Di antaranya Aceh, Sumatra Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dengan status siaga yang telah dikeluarkan.

Atasi Krisis Iklim, Hentikan Energi Fosil

Dalam mengatasi krisis iklim ini juga perlu upaya serius. Menurut Greenpeace Indonesia, pemerintah perlu menghentikan ekspansi energi fosil dan segera beralih ke energi bersih terbarukan. Sayangnya, dalam kondisi krisis iklim yang semakin parah, Indonesia masih besar untuk produksi batu bara.

Hingga 2024, Indonesia mencatat rekor produksi batu bara tertinggi dalam sejarah, yakni 836 juta ton. Jumlah ini melampaui target awal 710 juta ton dan peningkatan 7 % dari tahun sebelumnya (775 juta ton).

“Tanpa komitmen nyata untuk menurunkan emisi, masyarakat akan terus menghadapi musim yang tidak menentu, gagal panen, banjir bandang, hingga krisis air bersih,” kata Bondan.

BACA JUGA: Jazz Gunung 2014; Sedekah Bumi Lewat Berbunyi

Sementara itu, kebijakan energi yang pemerintah keluarkan melalui RPP KEN dan penyediaan tenaga listrik melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) semakin jauh dari komitmen transisi energi. Bahkan, masih akan bergantung pada energi fosil hingga 2060.

Dalam sosialisasi RUPTL, masih terdapat rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU Batu Bara) sebesar 6.3 Gigawatt. Kemudian, pembangkit listrik tenaga gas fosil (PLTG) sebesar 10.3 Gigawatt.

Bondan menegaskan bahwa pemerintah harus keluar dari zona nyaman dan berhenti melanjutkan ketergantungan pada energi fosil. Menurutnya, warga yang akan terus menjadi korban terdampak dari krisis ini.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi di sejumlah daerah tujuan wisata selama libur panjang sekolah. Meskipun Indonesia telah memasuki periode musim kemarau, kondisi atmosfer yang masih labil menyebabkan sejumlah wilayah tetap berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, serta angin kencang dan petir.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa musim kemarau tahun ini belum merata karena angin Monsun Australia, yang menjadi pendorong utama kemarau, masih relatif lemah.

Selain itu, suhu muka laut yang lebih hangat dari normal di selatan Indonesia turut memperkuat potensi pertumbuhan awan konvektif. Hal ini bisa menghasilkan hujan deras meskipun secara klimatologis sudah memasuki musim kemarau.

“Seharusnya, pada periode Maret hingga Mei angin Monsun Australia sudah dominan membawa massa udara kering dari selatan. Namun, tahun ini, kekuatannya tertahan. Sehingga sistem atmosfer skala mingguan seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby, dan gelombang Kelvin masih aktif dan turut mendorong pembentukan awan-awan hujan,” ujar Dwikorita di Jakarta, Sabtu (28/6).

Dwikorita menambahkan, BMKG memperkirakan dalam sepekan ke depan, wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk beberapa destinasi wisata utama, mengalami peningkatan tutupan awan dan curah hujan.

Aktivitas MJO yang saat ini berada di wilayah Indonesia, terutama meliputi Jawa bagian tengah dan timur, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Kalimantan, menjadi pemicu utama kondisi ini.

Selain itu, kelembapan atmosfer yang masih tinggi serta angin timuran yang belum stabil menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya hujan. Bahkan, di kawasan yang biasanya sudah kering di musim kemarau.

Di wilayah pegunungan, hujan berpotensi memicu longsor atau tumbangnya pohon. Sementara di wilayah laut, angin kencang dan gelombang tinggi dapat mengancam keselamatan aktivitas wisata air.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati BMKG imbau masyarakat waspadai cuaca ekstrem saat libur sekolah. Foto: BMKG

Waspada Cuaca Ekstrem saat Berlibur

Dwikorita menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam merencanakan perjalanan liburan. Terutama menuju destinasi seperti kawasan Puncak, Bandung Utara, Yogyakarta, Malang, dan Batu, yang berpotensi mengalami hujan pada siang hingga malam hari.

Sementara itu, kawasan wisata pesisir seperti Bali dan Lombok juga perlu masyarakat waspadai. Sebab, ada potensi gelombang tinggi dan angin kencang dari arah timur yang dapat membahayakan aktivitas di laut.

BMKG juga memperkirakan hujan lebat dan angin kencang akan terjadi di wilayah Labuan Bajo dan Nusa Tenggara Timur, terutama pada sore hingga malam hari.

“Masyarakat yang hendak bepergian ke tempat wisata agar selalu memperhatikan informasi cuaca terkini dari BMKG. Jangan hanya mengandalkan prediksi berdasarkan musim, karena dinamika atmosfer saat ini sangat aktif dan cepat berubah. Kami terus memutakhirkan prakiraan cuaca harian dan peringatan dini untuk memastikan masyarakat dapat berwisata dengan aman dan nyaman,” ujar Dwikorita.

Dwikorita juga mengingatkan, dengan kondisi cuaca yang masih dinamis, masyarakat diminta untuk menyesuaikan aktivitas wisata dengan perkembangan cuaca terkini. Hal ini termasuk membawa perlengkapan seperti jas hujan dan pakaian hangat. Hindari juga untuk aktivitas luar ruang jika terdapat peringatan cuaca buruk.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi dalam periode 4–11 Maret 2025, hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Khususnya di bagian barat Indonesia dan Kepulauan Papua.

Deputi Bidang Meteorologi BMK, Guswanto mengatakan bahwa gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuatorial, Low Frequency, dan Kelvin akan tetap aktif. Hal itu terjadi di sebagian besar Sumatra, Jawa bagian barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, serta Kepulauan Papua. Fenomena ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas bervariasi di wilayah-wilayah tersebut.

“Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dan perlu kita waspadai, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terdampak cuaca ekstrem,” ungkap Guswanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/3).

BACA JUGA: Ratusan Rumah Terendam, Warga Sebut Banjir Bekasi Terparah

Ia menerangkan, analisis terbaru juga menunjukkan terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia, tepatnya di barat Aceh, serta di selatan Papua. Keberadaan sirkulasi siklonik ini menyebabkan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di berbagai perairan, termasuk Laut Natuna, Laut Banda, perairan selatan Sulawesi, Laut Arafuru, dan Maluku. Selain itu, daerah pertemuan angin (konfluensi) juga terdeteksi membentang di Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, hingga Papua bagian selatan.

Daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya juga terpantau memanjang dari Pesisir Timur Riau hingga Kepulauan Riau, dari Sumatra Barat hingga Sumatra Selatan. Kemudian, juga terpantau dari Samudra Hindia, selatan Jawa Timur hingga selatan Jawa Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, dari Laut Sulawesi hingga Kalimantan Timur.

Guswanto mengatakan bahwa kondisi ini berpotensi memicu peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut. Bahkan, dapat berdampak pada aktivitas maritim serta masyarakat pesisir.

Ilustrasi hujan intensitas tinggi. Foto: Freepik

Fenomena MJO

Di sisi lain, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) juga masih aktif di Kepulauan Papua. Hal ini turut memperkuat dinamika atmosfer di kawasan timur Indonesia. MJO berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konveksi yang dapat memperbesar potensi hujan deras di sejumlah wilayah.

Sementara itu, analisis labilitas lokal mengindikasikan potensi signifikan untuk perkembangan awan konvektif di berbagai daerah. Di antaranya Aceh, Sumatra Utara, Sumtra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, serta hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Labilitas atmosfer ini berperan dalam mendukung proses pembentukan awan hujan, terutama pada siang hingga sore atau malam hari.

“Dengan meningkatnya aktivitas atmosfer ini, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan. Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang,” pungkasnya

Peran Pemerintah Daerah

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati juga menegaskan bahwa peran peran serta pemerintah daerah dalam mitigasi bencana sangat krusial. Terutama dalam memastikan bahwa setiap peringatan dini ditindaklanjuti dengan langkah antisipatif di lapangan.

Dwikorita mengatakan bahwa peringatan dini bukan sekadar informasi, tetapi juga seruan untuk tindakan nyata. Kecepatan dan kesiapan dalam merespons peringatan dini cuaca ekstrem sangat menentukan upaya mitigasi risiko. Hal ini baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil.

“Kami terus menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrem melalui berbagai kanal komunikasi resmi, termasuk website, aplikasi mobile, SMS blasting dan media sosial BMKG. Namun, efektivitas peringatan dini ini sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam meresponsnya dengan langkah konkret,” ujar Dwikorita.

BACA JUGA: Studi: Regulasi Pengelolaan Lahan Gambut Masih Lemah

Menurutnya, saat ini memerlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi secara lebih cepat dan efektif.

BMKG juga memahami banyak daerah saat ini dipimpin oleh kepala daerah baru yang mungkin masih dalam proses adaptasi dengan perangkat di bawahnya. Oleh karena itu, Dwikorita menegaskan bahwa BMKG siap memberikan pendampingan lebih lanjut. Tujuannya agar pemahaman terhadap sistem peringatan dini semakin optimal dan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan mitigasi yang efektif.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 1-6 Februari 2025. Operasi ini berhasil menekan intensitas hujan di Jakarta dan sekitarnya hingga 50%-60%.

Tujuan utama OMC adalah untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi ekstrem yang sering terjadi pada puncak musim hujan. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menjelaskan bahwa selama enam hari pelaksanaan, OMC juga memperkirakan curah hujan akan tetap rendah dalam beberapa hari ke depan.

BACA JUGA: Operasi Modifikasi Cuaca Kurangi Intensitas Hujan hingga 67%

“OMC kali ini melakukan delapan sorti penerbangan dengan total durasi penerbangan 19 jam 31 menit. Adapun bahan baku NaCl untuk disemai adalah 6,4 ton,” kata Seto, Minggu (9/2).

Rute penerbangan selama OMC lebih banyak menyasar wilayah barat, barat daya, dan barat laut. Mereka fokus melakukan penyemaian pada titik-titik wilayah yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan analisis tim BMKG.

Operasi modifikasi cuaca kurangi intensitas hujan di Jakarta. Foto: Freepik

OMC Berhasil dan Berjalan Baik

Pelaksanaan OMC di Jakarta terpantau berjalan dengan baik dan lancar. Plt. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo mengatakan bahwa yang terpenting operasi ini berhasil menekan ekstremitas curah hujan di wilayah Jakarta. Bahkan, menyebabkan penurunan presipitasi curah hujan.

Budi menjelaskan bahwa keberhasilan OMC ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara BMKG, BPBD DKI Jakarta, TNI AU, dan PT RAI. Dengan regulasi dan ekosistem yang ada, OMC dapat BMKG laksanakan. Selain itu, operator swasta juga dapat melakukan OMC dengan pendampingan BMKG.

“Dengan hasil yang cukup efektif, harapannya OMC menjadi salah satu cara dalam memitigasi potensi bencana hidrometeorologi di Jakarta dan mampu mengurangi risiko yang dapat membahayakan masyarakat,” pungkasnya.

Bibit Siklon Tropis Aktif Mengepung Indonesia

Sementara itu, BMKG melaporkan bahwa Indonesia saat ini terkepung dua bibit siklon tropis aktif. Hal ini berdampak signifikan terhadap cuaca di berbagai wilayah.

Berdasarkan analisis BMKG per 2 Februari 2025, dua bibit siklon tropis aktif teridentifikasi di sekitar wilayah selatan Indonesia. Bibit Siklon 99S tumbuh di Samudra Hindia selatan Banten, dan Bibit Siklon 90S tumbuh di selatan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sedangkan bibit Siklon 96P yang sebelumnya terbentuk di sekitar Teluk Carpentaria telah meluruh menjadi sirkulasi tekanan rendah dan masuk daratan benua Australia. Meskipun demikian, siklon ini masih berkontribusi dalam membentuk pola cuaca di Indonesia.

BACA JUGA: Antisipasi Cuaca Ekstrem, BNPB Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca

Meskipun kedua bibit siklon aktif, yaitu 99S dan 90S, diprediksi bergerak ke arah barat daya, mereka akan menjauhi wilayah Indonesia. Namun, dampak tidak langsungnya tetap terasa. Hal ini dapat memicu peningkatan curah hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan bahwa kehadiran dua bibit siklon tropis yang masih aktif, serta satu bibit yang telah meluruh, meningkatkan dinamika atmosfer pada periode puncak musim hujan ini.

“Kombinasi antara bibit siklon, fenomena La Niña lemah, Monsun Asia, Seruak Udara Dingin dari Dataran Tinggi Siberia, dan aktivitas gelombang atmosfer, serta Madden Julian Oscillation (MJO) akan meningkatkan risiko cuaca ekstrem di banyak wilayah Indonesia,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem di Jawa Tengah. Sebab, puncak musim hujan diperkirakan berlangsung hingga Februari 2025.

“Sebagian besar wilayah Jawa Tengah akan mengalami puncak musim hujan hingga Februari. Namun, puncak musim hujan ini tidak serempak, terjadi bertahap mulai November, Desember, Januari, hingga Februari. Hal ini membuat potensi bencana, seperti yang terjadi di Pekalongan, masih bisa terjadi. Oleh karena itu, langkah antisipasi terus kami tingkatkan,” ujar Dwikorita di Semarang, Rabu (29/1).

Dwikorita menjelaskan bahwa intensitas curah hujan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kombinasi aktif beberapa fenomena atmosfer global, seperti La Nina lemah, Monsun Asia, Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang ekuatorial Kelvin dan Rossby.

BACA JUGA: Operasi Modifikasi Cuaca Kurangi Intensitas Hujan hingga 67%

Kondisi ini diperkuat oleh fenomena astronomis, seperti fase bulan baru yang menciptakan potensi peningkatan curah hujan, angin kencang, hingga gelombang tinggi di wilayah pesisir. Selain itu, kelembapan udara yang sangat basah serta aktivitas konvektif lokal turut memicu pembentukan awan hujan yang menjulang tinggi.

Semua faktor ini menjadi pemicu utama peningkatan risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, banjir rob, dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

Ilustrasi cuaca ekstrem di Jawa Tengah. Foto: Freepik

Hujan hingga Februari

Menurut data BMKG, seluruh wilayah Jawa Tengah telah memasuki musim hujan sejak Desember 2024, dengan puncak musim hujan terjadi pada Januari hingga Februari 2025. Dwikorita menekankan bahwa curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat akan terjadi di berbagai wilayah, terutama di kawasan rawan bencana seperti Pekalongan, Batang, dan Boyolali.

Di wilayah ini, ancaman tanah longsor dan banjir bandang menjadi perhatian utama. Kabupaten Boyolali, misalnya, berada dalam kondisi kritis karena keberadaan jalur sungai di lereng Gunung Merbabu yang sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

Sebelumnya, Dwikorita bersama tim BMKG telah mengunjungi wilayah ini untuk meninjau langsung kondisi di lapangan dan memberikan arahan mengenai langkah mitigasi bencana.

Selain ancaman hujan ekstrem, BMKG juga mengidentifikasi potensi banjir rob yang dapat melanda kawasan pesisir utara dan selatan Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi tersebut, Dwikorita menekankan bahwa upaya mitigasi bencana harus menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat.

Penjabat Gubernur Nana Sudjana menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil langkah-langkah antisipasi. Hal ini termasuk memetakan jalur evakuasi dan memastikan kesiapan drainase di kawasan rawan longsor. Pemerintah setempat juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat desa.

Kembali Terapkan TMC

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan bahwa teknologi modifikasi cuaca (TMC) kemungkinan akan kembali BMKG terapkan. Tujuannya untuk mengurangi dampak curah hujan ekstrem di wilayah-wilayah tertentu. Sebelumnya, BMKG berhasil melaksanakan TMC di beberapa daerah untuk mengendalikan intensitas hujan dan meminimalkan risiko banjir.

Selain itu, BMKG telah menyampaikan informasi detail mengenai wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Ini termasuk daftar kabupaten, kecamatan, dan desa yang berisiko. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempermudah langkah antisipasi.

BACA JUGA: Jelang Lebaran, BMKG Imbau Pemudik Waspada Cuaca Ekstrem

Dwikorita juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tanda-tanda awal bencana. Seperti retakan tanah, rembesan air dari lereng, atau pohon yang tiba-tiba miring. Jika tanda-tanda ini terdeteksi, masyarakat sebaiknya segera meninggalkan lokasi rawan dan melapor kepada pihak berwenang.

Di sisi lain, ia juga mengimbau masyarakat yang berada di pesisir untuk menghindari aktivitas di dekat pantai saat terjadi pasang tinggi atau gelombang besar. Dwikorita yakin kolaborasi dan koordinasi antara BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat meminimalkan dampak bencana yang mungkin terjadi.

“Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan keselamatan masyarakat. Informasi yang kami sampaikan bukan hanya untuk meningkatkan kewaspadaan, melainkan juga untuk membantu masyarakat mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi bencana,” ungkap Dwikorita.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengimbau pemudik meningkatkan kewaspadaan selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Pasalnya, BMKG memprakirakan cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah sepanjang masa mudik Lebaran 2024.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemudik, penyedia jasa transportasi, dan operator transportasi untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem selama arus mudik. Dinamika atmosfer di Indonesia sangat dinamis, sehingga bisa tiba-tiba berubah,” ungkap Dwikorita di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Saat ini, Indonesia juga tengah memasuki masa pancaroba, peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Sebelumnya, BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrem selama periode pancaroba. Potensi itu akan berlangsung pada bulan Maret–April 2024.

BACA JUGA: Waspadai Ancaman Polusi Udara saat Mudik

Maka dari itu, lanjut Dwikorita, BMKG berharap pemudik untuk secara aktif melihat informasi dan kondisi cuaca terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik. Jika memang kondisi cuaca sedang buruk, kata dia, sebaiknya tunda dan jangan memaksakan diri, terutama bagi pemudik yang menggunakan moda transportasi laut.

“Lebih baik menunggu sampai kondisi cuaca kembali normal karena sangat membahayakan perjalanan. Pantau terus perkembangan info cuaca dan peringatan dini cuaca, gelombang tinggi, pasang air laut dan tsunami, serta info dini gempa bumi melalui aplikasi InfoBMKG dan Indonesia Weather Information for Shipping (InaWIS),” tambah Dwikorita.

BMKG memprakirakan cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah sepanjang masa mudik Lebaran 2024. Foto: BMKG

Sepekan Sebelum Lebaran Indonesia Berpotensi Hujan

Dwikorita menerangkan, secara umum kondisi cuaca selama pekan mudik terbagi dalam tiga fase periodik. Masing-masing, periode sepekan sebelum Lebaran yakni pada 3-9 April 2024. Pada periode tersebut, BMKG memprediksi wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dalam kategori ringan–sedang.

Periode kedua, sepekan saat Lebaran 2024 yaitu pada 10-16 April 2024 yang diprediksi kondisi cuaca di Indonesia secara umum cerah–cerah berawan. Periode ketiga atau sepekan setelah Lebaran pada  17-23 April 2024, BMKG memprediksi Indonesia bagian utara dan tengah berpotensi hujan dengan kategori ringan–sedang.

BACA JUGA: YLKI Soroti Jejak Emisi Karbon saat Mudik

Dwikorita mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi tumbuhnya bibit siklon tropis ataupun siklon tropis yang terjadi di Samudra Hindia, di perairan selatan Indonesia.

“BMKG bersama BRIN, BNPB, dan TNI AU menyiapkan opsi untuk melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi cuaca ekstrem. Semua dalam posisi stand by. BMKG juga membuka posko pelayanan selama pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah memprediksi potensi pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran 2024 sebesar 71,7 persen atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan mudik Lebaran 2023, yakni sebesar 123,8 juta orang.

Prediksi puncak arus mudik mulai 5 hingga 8 April 2024. Sementara, puncak arus balik akan terjadi pada 13 hingga 16 April 2024.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) –  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrem selama periode pancaroba (peralihan musim). Potensi itu diprakirakan berlangsung pada bulan Maret–April 2024.

“Selama periode pancaroba, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem. Seperti hujan lebat dalam durasi singkat beserta kilat atau petir dan angin kencang, angin puting beliung, dan fenomena hujan es,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Jakarta, Minggu (25/2).

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer BMKG, saat ini puncak musim hujan telah terlewati di berbagai wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan. Hal ini, kata dia, mengindikasikan bahwa wilayah tersebut akan mulai memasuki peralihan musim di bulan Maret hingga April.

BACA JUGA: BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem saat Pancaroba

Salah satu ciri masa peralihan musim adalah pola hujan yang biasa terjadi pada sore hingga menjelang malam hari. Peristiwa itu didahului oleh adanya udara hangat dan terik pada pagi hingga siang hari. Hal ini terjadi karena radiasi matahari pada pagi hingga siang hari cukup besar. Hal itu memicu proses konveksi (pengangkatan massa udara) dari permukaan bumi ke atmosfer sehingga memicu terbentuknya awan.

Karakteristik hujan pada periode ini cenderung tidak merata dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi singkat. Apabila kondisi atmosfer menjadi labil atau tidak stabil, potensi pembentukan awan konvektif seperti awan Cumulonimbus (CB) akan meningkat.

“Awan CB inilah yang erat kaitannya dengan potensi kilat atau petir, angin kencang, puting beliung, bahkan hujan es. Bentuknya seperti bunga kol, warnanya keabu-abuan dengan tepian yang jelas,” papar Dwikorita.

Menurutnya, hujan yang lebat menjadi salah satu pemicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan yang rawan longsor untuk waspada dan berhati-hati.

Fenomena Atmosfer Terpantau Cukup Signifikan

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan bahwa berdasarkan monitoring BMKG, terdapat beberapa fenomena atmosfer yang terpantau masih cukup signifikan. Hal itu dapat memicu peningkatan curah hujan yang beserta kilat atau angin kencang di wilayah Indonesia. Misalnya, aktivitas monsun asia yang masih dominan.

BACA JUGA: Segar Bugar saat Musim Pancaroba

Selain itu, aktivitas Madden Jullian Oscillation (MJO) pada kuadran 3 (Samudra Hindia bagian timur) yang diprediksi akan memasuki wilayah Pesisir Barat Indonesia pada beberapa pekan ke depan. Selanjutnya, adanya aktivitas gelombang atmosfer di sekitar Indonesia bagian selatan, tengah, dan timur. Bahkan, terbentuknya pola belokan dan pertemuan angin yang memanjang di Indonesia bagian tengah dan selatan.

“Seluruh fenomena atmosfer tersebut berkontribusi terhadap terjadinya fenomena cuaca ekstrem di berbagai wilayah di Indonesia,” imbuhnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada sebanyak 277 kejadian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Kejadian itu didominasi oleh bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem pada Januari hingga pertengahan Februari 2024.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan data tersebut tercatat per 12 Februari 2024. Namun, kalkulasi data masih belum mencakup semua kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia.

“Jadi, biasanya setiap tiga bulan kami verifikasi lagi setidaknya 30 persen dari total yang sudah tercatat menjadi tambahan pada kondisi yang aktualnya,” ungkap Abdul pada Disaster Briefing, Selasa (13/2).

BACA JUGA: 2.564 Kejadian Bencana Alam Terjadi di Indonesia Sepanjang Tahun 2018

BNPB juga melaporkan ada 11. 295 rumah yang rusak imbas bencana alam. Dominasi kejadian bencana alam adalah bencana hidrometeorologi sebesar 98,92% dan bencana geologi 1,08%. Bencana tersebut mencakup banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gempa bumi.

“Cukup banyak rumah yang rusak. Namun, kami harapkan tahun ini kami bisa mereduksi lebih banyak lagi dampak kejadian bencana seperti yang sudah kami lakukan secara konsisten pada tiga tahun terakhir,” tambah Abdul. 

Sementara, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah dengan bencana alam terbanyak. Oleh karena itu, BNPB fokus melakukan sejumlah antisipasi di wilayah tersebut.

Data kejadian bencana alam. Foto: BNPB

7 Wilayah Berpotensi Terdampak Bencana saat Pemilu

BNPB mengungkapkan ada tujuh provinsi yang berpotensi terdampak bencana alam saat Pemilu 2024. Di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Banten, dan DKI Jakarta.

“Wilayah yang paling dominan adalah Pulau Jawa. Sebab, bencana hidrometeorologi itu berkaitan dengan jumlah penduduk urbanisasi perkotaan dan alih fungsi lahan. Jadi, tekanan dari penambahan populasi terhadap lingkungan tetap menjadi faktor utama tingginya kejadian hidrometeorologi basah di Indonesia,” imbuh Abdul. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencatat bahwa pemilih pada Pemilu 2024 ini sekitar 204 juta orang dengan total Tempat Pemungutan Suara (TPS) 823.220 titik. Sebaran TPS terbanyak ada di Jawa Barat dan paling sedikit di Papua Selatan.

Abdul menambahkan, ada beberapa bencana banjir yang merendam TPS. Misalnya, ada 123 TPS yang terendam banjir di Demak. Kemudian, ratusan TPS di Bandung juga terendam banjir.

Bencana Alam Dominasi Wilayah Jawa Barat

Berdasarkan catatan BNPB pada tahun 2021-2023, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah paling banyak terjadi bencana alam. Bahkan, dalam 12 tahun terakhir frekuensi bencana alam di sana sangat tinggi.

“TPS paling banyak di Indonesia yaitu di Provinsi Jawa Barat. TPS paling tinggi ada di Kabupaten Bogor yang juga sebagai penyumbang bencana paling tinggi di Indonesia. Ini harus jadi perhatian bersama. Jadi, di sana banyak bencana banjir tanah longsor dan cuaca ekstrem dalam 10 tahun terakhir,” ujar Abdul. 

BACA JUGA: Bencana Hidrometeorologi Masih Mengintai Indonesia

Kota dan kabupaten lain yang masih tergolong aman antara lain Kota Depok dan Kota Bandung. Kini, BNPB memfokuskan perhatiannya kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi wilayah di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Garut, Cirebon, dan Kabupaten Bekasi.

Selain itu, daerah lain seperti Jawa Timur menduduki peringkat kedua dalam jumlah TPS dan ketiga dalam jumlah terjadinya bencana alam. Kemudian, Jawa Tengah merupakan wilayah kedua yang paling banyak mengalami bencana alam. Disusul Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan DKI Jakarta.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem saat perhelatan Pemilu 2024. Sebab, Jawa Barat termasuk salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi dan terpadat penduduknya di Indonesia.

Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim hujan akan terjadi pada akhir Januari hingga Maret mendatang. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan, Pemprov Jabar perlu mewaspadai kemungkinan cuaca ekstrem dengan melakukan serangkaian langkah mitigasi. Dengan demikian, Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang bisa terselenggara dengan lancar di Jawa Barat.

BACA JUGA: Hadapi Perubahan Iklim, BMKG Tekankan Pentingnya Data Kelautan

“Kunjungan BMKG hari ini adalah untuk menyampaikan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi puncak musim hujan yang di akhir Januari hingga Maret mendatang. Apalagi kita akan punya hajat besar, pemungutan suara Pemilu 2024,” ujar Dwikorita di Bandung, Kamis (1/2).

Dwikorita menyebut, tidak ada anomali cuaca dalam musim hujan tahun ini. Musim hujan, lanjut dia, berlangsung normal. Bahkan, sesuai dengan rata-rata klimatologisnya selama 30 tahun terakhir, dapat mencapai 400 milimeter dalam satu bulan.

“Hanya saja, terkadang akan muncul hujan ekstrem pada skala harian. Di mana curah hujan dapat mencapai 150 milimeter per hari,” tambah Dwikorita.

BMKG menyatakan cuaca ekstrem berpotensi melanda Jabar saat pemilu. Foto: BMKG

Tingginya Curah Hujan Memicu Potensi Banjir

Curah hujan yang tinggi di Jawa Barat bisa memicu banjir bandang dan tanah longsor jika tidak ada antisipasi sejak awal. Tindakan mitigasi seperti pembersihan saluran air atau drainase lingkungan diperlukan. Selain itu, masyarakat juga harus membersihkan sungai dari material penghambat seperti batu, kayu, dan ranting pohon di sungai.

“Contohnya seperti banjir bandang yang terjadi di kawasan Braga beberapa waktu lalu yang diduga karena terjadi penyumbatan di sungai di daerah hulunya,” tuturnya.

BACA JUGA: BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Berlanjut hingga Februari

Hal tersebut kerap terjadi, terutama pada daerah dataran rendah. Khususnya, yang berada di sekitar perbukitan, pada saat pascakejadian gempa bumi di musim hujan. Akibat gempa ini, banyak titik longsor di lereng lembah-lembah hulu sungai di perbukitan.

Material longsor beserta pohon-pohon dan tanah ataupun batuan yang terseret longsor, akan terendapkan di lembah-lembah sungai tersebut. Hal itu mengakibatkan terbentuknya sumbatan yang membendung aliran air sungai di daerah hulu.

“Karenanya, untuk mengantisipasi kejadian tersebut berulang, perlu inspeksi sungai apakah ada sumbatan agar tidak menyebabkan banjir bandang,” ungkap Dwikorita.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem di sebagian besar wilayah Indonesia masih berlanjut hingga Februari mendatang. BMKG meminta masyarakat waspada dan siap siaga akan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi.

“Cuaca ekstrem ini dapat terjadi selama periode puncak musim hujan, yaitu di bulan Januari dan Februari. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih berpeluang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/1).

Dwikorita menerangkan, sedikitnya terdapat tiga penyebab cuaca ekstrem ini. Pertama, Monsun Asia yang menunjukkan aktivitas cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini berpotensi disertai fenomena seruakan dingin. Hal itu dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.

BACA JUGA: Hadapi Perubahan Iklim, BMKG Tekankan Pentingnya Data Kelautan

Penyebab kedua, lanjut Dwikorita, ada daerah tekanan rendah yang terpantau di sekitar Laut Timor, Teluk Carpentaria, dan di Samudra Hindia barat Sumatra. Fenomena itu dapat memicu terbentuknya pola pumpunan serta perlambatan kecepatan angin di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator.

Tekanan tersebut juga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan angin kencang di Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian selatan. Bahkan, hal itu berdampak pada peningkatan gelombang tinggi di perairan sekitarnya.

Selain itu, ada aktivitas gelombang atmosfer yang masih menunjukkan kondisi yang signifikan. Terutama, dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan dan potensi cuaca ekstrem dalam sepekan ke depan, yakni fenomena Madden Julian Oscillation (MJO). Fenomena ini terbentuk bersamaan dengan aktifnya gelombang Rossby Ekuatorial. Kondisi tersebut dapat meningkatkan aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah Indonesia.

Ilustrasi kebanjiran. Foto: BPBD Jabar

Masyarakat Perlu Waspada terhadap Potensi Cuaca Ekstrem

Melihat banyak fenomena yang terjadi, BMKG mewanti-wanti masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat beserta kilat atau petir dan angin kencang hingga sepekan ke depan.

Selain itu, Dwikorita juga meminta masyarakat di daerah dataran tinggi atau rawan longsor dan banjir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak dari cuaca ekstrem. Misalnya, banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang.

“Sebaiknya, secara berkala atau sebelum beraktivitas, masyarakat memantau informasi cuaca yang dikeluarkan resmi oleh BMKG. Dengan begitu, dapat lebih antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrem,” imbuhnya.

Jawa Barat Waspada Cuaca Ekstrem

Sementara itu, bencana hidrometeorologi juga melanda wilayah Jawa Barat. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani mengatakan BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah tersebut. Peringatan akan terus mereka perbaharui secara berkala menyesuaikan kondisi dinamika atmosfer.

“Sejumlah wilayah di Jabar mengalami bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada 11 Januari 2024. Di antaranya banjir beserta lumpur dari luapan aliran Sungai Cikapundung di Kota Bandung,” ujar Andri.

Hujan dan angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di Pegaden Barat Kabupaten Subang. Kemudian, bencana tanah longsor telah terjadi di Kecamatan Coblong Kota Bandung, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, dan Bungbulang Kabupaten Garut.

Dinamika Atmosfer Pengaruhi Curah Hujan

Andri menyebut, kondisi dinamika atmosfer di sekitar Indonesia masih berpotensi signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Indonesia.

“Kepada masyarakat di daerah tersebut, kami imbau untuk senantiasa waspada terhadap terjadinya cuaca ekstrem berupa hujan intensitas sedang hingga lebat beserta kilat atau petir dan angin kencang,” imbuh Andri.

Andri menjelaskan, situasi ini dicirikan dengan kondisi panas terik antara pukul 10.00 hingga 14.00 WIB yang selanjutnya ditandai dengan munculnya awan cumulonimbus (CB). Awan tersebut berwarna gelap, tebal, dan berbentuk seperti kembang kol.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dam Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia mengalami cuaca ekstrem saat pergantian malam Tahun Baru dan awal tahun 2024. Selama periode 31 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024, hujan sedang hingga lebat akan melanda sejumlah wilayah Indonesia.

Wilayah tersebut mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian,  prediksi di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua juga turun hujan.

BACA JUGA: Libur Nataru, Masyarakat Perlu Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem seperti angin puting beliung, hujan lebat beserta kilat atau petir, hujan es, dan sebagainya. Dampak yang dapat timbul seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin selama periode tersebut,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (30/12).

Sementara itu, pada periode 3–6 Januari 2024, ada sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Di antaranya Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatra Selatan. Wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua juga berpotensi hujan.

Cuaca Ekstrem Dipicu Moncun Asia Musim Dingin

Dwikorita menerangkan, cuaca ekstrem di sebagian wilayah Indonesia pada periode 31 Desember 2023–6 Januari 2024 tersebut dipicu fenomena dinamika atmosfer. Salah satunya aktivitas Monsun Asia Musim Dingin. Fenomena itu diasosiasikan dengan musim angin baratan. Selain itu, fenomena tersebut juga turut diperkuat dengan adanya aktivitas Madden Jullian Oscillation (MJO).

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Khususnya, di sebagian besar wilayah Indonesia,” imbuh Dwikorita.

Dwikorita mengingatkan masyarakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan cuaca, mengingat kondisi cuaca sangat dinamis dan dapat berubah dengan cepat. Khususnya, kepada pemudik maupun wisatawan yang tengah berlibur. Ia berpesan untuk masyarakat di wilayah yang rentan terhadap dampak cuaca ekstrem untuk selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan.

“Periksa ramalan cuaca sebelum melakukan perjalanan dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Selalu berhati-hati saat berkendara, terutama saat hujan lebat dan angin kencang,” ujarnya.

Ilustrasi hujan. Foto: Freepik

52% Wilayah Indonesia Memasuki Musim Hujan

Sementara itu, Deputi Meteorologi BMKG Guswanto menyampaikan, per Dasarian II Desember 2023, sebanyak 52% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Hal itu berdasarkan jumlah ZOM (Zona Musim).

Adapun wilayah yang sedang mengalami musim hujan per Desember mencakup Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung bagian barat. Kemudian, sebagian Banten, sebagian besar Jawa Barat, DKI Jakarta, sebagian besar Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan juga sudah memasuki musim hujan.

Sama halnya dengan wilayah Sulawesi Utara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Maluku Utara, Papua Barat, dan sebagian Papua.

Di samping itu, puncak musim hujan sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara antara November 2023–Januari 2024. Sementara, untuk wilayah Sumatra Selatan bagian Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Pulau Jawa antara Januari–Maret 2024. Prakiraan Curah Hujan Dasarian III Desember 2023–Dasarian II Januari 2024 untuk wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan didominasi kriteria rendah-tinggi.

BACA JUGA: Cuaca Ekstrem, Korsel Banjir dan Gelombang Panas Hantam Eropa

“Mengingat Bulan Januari dan Februari di sebagian besar wilayah Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur memasuki puncak musim hujan. Sehingga, indikasi pertumbuhan awan hujan menjadi sangat tinggi peluangnya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Dwikorita mengimbau masyarakat untuk menghindari zona rawan bencana hidrometeorologi. Misalnya, banjir, longsor, dan banjir bandang pada saat dan beberapa saat setelah hujan. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat terus menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana hidrometeorologi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di DKI Jakarta akan terjadi pada awal tahun 2024 (Bulan Januari-Februari). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pun telah siap siaga menyiapkan sejumlah antisipasi bencana banjir.

BMKG memperingatkan kewaspadaan akan peningkatan potensi cuaca ekstrem sepekan ke depan. Khususnya pada periode 25 November 2023 hingga 1 Desember 2023. DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat.

Kepala Satuan Pelaksana Tugas (Kasatpel) Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan, Michael Sitanggang mengatakan dalam menghadapi musim hujan tersebut, BPBD DKI Jakarta menyiapkan serangkaian upaya kesiapsiagaan.

“Antisipasi yang kami siapkan yaitu berkoordinasi dengan BNPB, BMKG, para walikota, dinas SDA dan seluruh pemangku kepentingan. Terutama terkait kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Kemudian, menyiagakan 267 personel Petugas Penanggulangan Bencana atau TRC pada setiap kelurahan di Jakarta. Hal itu sebagai upaya percepatan koordinasi dan penanganan bencana,” ungkap Michael kepada Greeners, Selasa (28/11).

BACA JUGA: 5 Tips Menjaga Kesehatan di Musim Hujan

Selain itu, pihak BPBD DKI Jakarta juga mengecek sarana prasarana meliputi tenda, perahu, ring buoys, jaket, dan pelampung. Mereka juga melakukan apel siaga bencana dan simulasi pendirian tenda di 25 kelurahan rawan banjir. Kegiatan tersebut sudah berjalan sejak akhir September 2023 dan hingga tanggal 2 November 2023 telah mereka lakukan di 65 Kelurahan.

“Antisipasi lainnya yang BPBD lakukan ialah membuka ruang partisipasi masyarakat, dalam upaya pencegahan bencana banjir melalui Forum Pengurangan Risiko bencana (PRB). Forum tersebut terdiri dari lembaga dan institusi penanggulangan bencana lintas sektor,” lanjutnya.

BMKG memprediksi puncak musim hujan di DKI Jakarta akan terjadi pada awal tahun 2024. Foto: Freepik

Banjir Menggenangi Sejumlah Wilayah DKI Jakarta

Pada November 2023, bencana banjir tengah menggenangi sejumlah wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya terjadi di wilayah Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Cawang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Sukabumi Selatan, dan Kelurahan Kuningan Barat.

Sementara itu, Michael menambahkan, puncak banjir di DKI Jakarta tidak dapat diprediksi. Namun demikian, BPBD sudah memetakan wilayah rawan banjir.

BACA JUGA: Memasuki Musim Hujan, Titik Hotspot Karhutla Berkurang

“Daftar wilayah rawan banjir di Provinsi DKI Jakarta akan dilihat berdasarkan Rencana Kotinjensi tahun 2021. Di antaranya yaitu wilayah Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Kembangan Utara, Cipete Utara, Petogogan, dan sebagainya,” tambah Michael.

BPBD Imbau Masyarakat Siap Siaga Banjir

Di samping itu, BPBD DKI Jakarta juga telah mengimbau masyarakat untuk siap siaga menghadapi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Khususnya seperti bencana banjir, longsor, dan angin kencang.

“Masyarakat dapat turut berperan serta melakukan upaya mitigasi secara mandiri di lingkungannya masing-masing. Misalnya, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menyiapkan tas siaga bencana, dan memperbarui informasi mengenai cuaca terkini. Informasi tersebut dapat diakses melalui kanal-kanal media sosial BPBD dan website BPBD,” imbuh Michael.

Selain itu, Michael juga menyarankan agar masyarakat selalu mengecek kondisi saluran air. Terutama, memperhatikan kondisi tanah dan pohon di sekitar lingkungannya masing-masing.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Bencana banjir telah merendam delapan desa Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebanyak 3.964 unit rumah pun ikut terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ketapang sejak Rabu (23/11) menyebabkan meluapnya Sungai Pawan ke pemukiman warga.

Hingga Senin (27/11) pagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang melaporkan air masih menggenangi wilayah Desa Sandai hingga ketinggian 60 cm. Adapun titik lokasi banjir berada di Desa Alam Pakuan, Demit, Istana, Muara Jekak, Penjawaan, Petai Patah, Randau Jungkal, dan Sandai.

BACA JUGA: Banjir di Samosir, Satu Warga Dilaporkan Hilang

Genangan air menyebabkan akses mobilitas warga terganggu. Jalan utama desa tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan empat. Sebanyak 17.407 jiwa pun telah terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang Yunifar Purwantoro menjelaskan tidak ada warga yang mengungsi dalam kejadian banjir kali ini. Warga lebih memilih bertahan di rumah masing-masing.

“Banjir seperti ini sudah berulang kali terjadi sehingga warga sudah bisa mengkondisikan diri sendiri. Namun, warga tetap butuh pasokan makanan, sementara akses jalan putus,” terang Yunifar.

Sebanyak 3.964 unit rumah terendam banjir di Kabupaten Ketapang. Foto: BPBD Ketapang

Akibat Banjir, Prasarana Umum Terendam

Akibat banjir, sejumlah prasarana umum terendam. Di antaranya 3 unit pasar, 12 unit sarana pendidikan, 6 unit sarana kesehatan, dan 15 unit sarana ibadah. Selain itu, 2 unit kantor desa, 1 unit kantor bumdes, dan 2 unit gedung lainnya pun ikut terendam. Aktivitas sekolah anak-anak untuk sementara waktu pun diliburkan.

BPBD Kabupaten Ketapang berharap ada bantuan tambahan sarana perahu untuk mobilitas dan evakuasi warga yang membutuhkan serta bantuan logistik seperti makanan.

“Kami membutuhkan tambahan perahu, tapi bukan perahu lipat karena mudah patah di medan seperti di sini,” ungkap Yunifar.

Cuaca Ektrem Berpotensi Meningkat

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam keterangan rilisnya memperingatkan kewaspadaan akan peningkatan potensi cuaca ekstrem sepekan ke depan. Khususnya pada periode 25 November 2023 hingga 1 Desember 2023.

BACA JUGA: Bencana Hidrometeorologi Masih Mengintai Indonesia

BMKG juga telah memonitor perkembangan kondisi cuaca dan iklim di seluruh wilayah Indonesia yang saat ini menunjukkan signifikansi dinamika atmosfer. Hal itu dapat berdampak pada potensi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Misalnya, fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) yang saat ini mulai memasuki wilayah Indonesia bagian barat. Fenomena tersebut diprediksikan dapat terus aktif di sekitar wilayah Indonesia hingga periode Dasarian I Desember 2023. Itu bisa berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Setelah melewati musim kemarau panjang, sebagian besar wilayah Indonesia kini memasuki musim hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan titik hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun kian berkurang berkat guyuran hujan.

Berdasarkan data BNPB pada minggu pertama bulan November tercatat sebanyak 20.541 titik hotspot. Kemudian, pada minggu kedua menurun, tercatat sebanyak 5.762 titik hotspot. Melihat data berikut, secara umum terjadi penurunan jumlah hotspot dibandingkan minggu sebelumnya.

Pada minggu pertama (29 Oktober – 4 November 2023) di Sumatera Selatan terdapat 9.937 titik hotspot, kemudian pada minggu kedua (5 November – 11 November 2023) hanya 3.276 titik hotspot. Selanjutnya, di wilayah Kalimantan Tengah, minggu pertama terdapat 7.579 titik hotspot dan pada minggu kedua menjadi 1.278 titik hotspot.

BACA JUGA: BNPB Cegah Dampak El Nino melalui Operasi Darat dan Udara

“Bisa kita lihat perbandingan minggu kedua dan minggu pertama. Itu minggu pertama di bulan November terjadi di enam provinsi. Paling tinggi itu Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Begitu masuk musim hujan, hotspot (karhutla) sudah mulai menurun,” ucap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing.

Abdul menambahkan, menurunnya titik hotspot karhutla merupakan hasil dari konsistensi penanganan karhutla yang tim BNPB lakukan.

“Ada sisi kebaikan dari kordinasi. Sehingga, kebakaran hutan pada tahun 2023 ini tertangani lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” tambah Abdul.

Secara spasial, lanjutnya, biasanya dalam empat bulan terakhir bencana alam yang kerap terjadi ialah karhutla. Terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Namun, kini wilayah tersebut sudah dominan terkena hujan dan karhutla pun telah menurun.

“Sekarang kita melihat daerah provinsi Sumatra, Riau, dan Jambi yang kawasan prioritas karhutla secara umum tidak ada kejadian karhutla yang terlaporkan ke BNPB. Kalimantan masih ada karhutla. Sumatra sudah terjadi banjir. Bahkan, pemerintah Kota Medan sedang melakukan giat pembersihan sungai untuk mengurangi potensi banjir,” ujar Abdul.

Ilustrasi karhutla. Foto: Freepik

Perlu Waspada Pascagunung Terbakar

Menurut Abdul, biasanya pascakebakaran hutan banyak pohon tumbang yang masuk ke badan sungai di bagian hulu. Misalnya, peristiwa kebakaran hutan pada tahun 2018 di Gunung Arjuno.

“Itu bagian pohon terbakar, lalu menyumbat bagian hulu sungai yang sebenarnya debit airnya tidak terlalu besar yang masuk ke Kota Batu. Karena ada bendung alam ini yang tidak pernah dibersihkan ketika musim hujan, masuklah debit air. Kemudian, bendung alam tidak mampu menahan debit air. Akhirnya jebol dan banjir bandang ini melanda Kota Batu pada tahun 2022,” imbuh Abdul.

Oleh sebab itu, Abdul mengimbau pemerintah daerah dan semua elemen masyarakat untuk mewaspadai pascagunung banyak yang terbakar. Sebab, itu akan menyebabkan banjir semakin parah saat musim hujan.

Cuaca Ekstrem Mulai Dominan

Abdul menambahkan, BNPB biasanya selalu menerima laporan krisis air dan kebakaran lahan di wilayah Jawa. Namun, saat ini cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, suhu dingin dan lainnya mulai dominan kendati masih ada kebakaran lahan di dua kabupaten dan kota.

BACA JUGA: BNPB: 95 Bangunan Rusak akibat Gempa di NTT

“Kalimantan saat ini unik sebenarnya. Kalau kita berada pada musim kemarau, pasti tiga wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan berjibaku dengan karhutla. Sementara, kalau musim hujan yang perlu kita waspadai adalah banjir besar dengan durasi lama yang ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” kata Abdul. 

Durasi banjir di Kalimantan Barat dalam dua tahun ini tercatat terjadi selama tiga minggu. Kejadian itu telah merendam aliran Kabupaten Kapuas. BNPB berharap agar solusi permanen dari pemerintah daerah soal banjir sudah bisa terasa hasilnya. Dengan demikian, dampak dari banjir tak semakin parah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia