Jakarta (Greeners) – Krisis iklim tidak hanya mengancam warga pesisir, tapi juga Indonesia sebagai negara kepulauan.

Manajer Eksekutif Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin mengatakan, konsep kedaulatan Indonesia diukur dari pulau terdepan.

“Jika krisis iklim terus terjadi maka kenaikan muka air laut semakin naik dan pulau terdepan tenggelam. Ini berimbas pada kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan akan menyusut,” katanya dalam acara Menguak Elemen Keadilan Iklim dalam Aksi Iklim Global dan Penerapannya di Indonesia, Senin (3/10).

Lebih jauh, Parid mengungkap lebih dari 12.000 desa di Indonesia tenggelam karena krisis iklim. Sementara, dalam setiap tahun, satu hektare tanah hilang di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah akibat meningkatnya permukaan air laut.

Tak hanya itu, masyarakat pesisir merupakan kelompok paling rentan di seluruh dunia. Selain berhadapan dengan ancaman kenaikan air muka laut, mereka berhadapan dengan ancaman kebijakan pembangunan yang merugikan.

“Misalnya Teluk Jakarta tidak ada satupun pantai publik yang bisa diakses, kalaupun ada maka tercemar,” imbuhnya.

Masyarakat pesisir pun hanya dapat berlayar kurang lebih hanya selama enam bulan. Selebihnya, mereka harus mencari pekerjaan lain, mulai dari kuli bangunan, tukang ojek hingga bertani. Kondisi membuat kehidupan mereka semakin terancam.

Warga Pesisir Sulit Mencari Nafkah

Parid menyebut, data nelayan meninggal akibat krisis iklim terus mengalami kenaikan. Tahun 2015, yaitu sebanyak 186 jiwa, tahun 2017 naik menjadi 166 jiwa dan tahun 2020 melonjak sebanyak 251 jiwa. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, dalam waktu 10 tahun, jumlah nelayan di Indonesia berkurang sebanyak 330.000 orang.

Krisis iklim juga berdampak pada krisis pangan laut. Pasalnya, peningkatan suhu akan memaksa ikan berpindah dari wilayah tropis sehingga berdampak pada pendapatan nelayan. Alhasil, mereka harus melaut lebih jauh lagi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pikul Torry Kuswardono menyatakan, gerakan keadilan iklim harus menekankan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Terutama masyarakat rentan paling terdampak perubahan iklim.

“Harus berangkat dari tuntutan paling hakiki dari korban yang paling menderita. Poin inilah sebagai prinsip-prinsip untuk membuat kebijakan,” ucapnya.

Sebelumnya dalam SDGs, pembangunan berkelanjutan yang menekankan 17 target di dalamnya. Salah satu targetnya yakni berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan dan lingkungan global.

Demikian pula dalam Paris Agreement, yang menekankan bahwa keadilan iklim bukan sekadar harus diterapkan dalam perubahan iklim. Akan tetapi, aksi dan mitigasi dari berbagai pihak.

Masyarakat pesisir juga ikut merasakan dampak perubahan iklim. Foto: Shutterstock

Ciptakan Climate Justice untuk Hadapi Krisis Iklim

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti menyatakan tantangan implementasi keadilan iklim justru terletak pada hukum dan kebijakan yang melegitimasi aspek-aspek pendukung pembangunan.

“Contoh konkretnya yaitu di level undang-undang, misalnya UU Cipta Kerja dimana para hakim yang ingin memperbaiki isinya malah harus dihukum dan digantikan orang-orang yang pro pembangunan,” ujar dia.

Dalam hal ini, ia menekankan penguatan kesadaran dari partisipasi publik. Jangan sampai justru kelompok rentan ini tak sadar dan semakin sengsara.

“Kita harus beri penguatan. Dengan merombak kebijakan sistem politik yang mengunci sistem peradilan. Sehingga nantinya menghasilkan climate justice,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Indonesia berkesempatan mengoptimalkan potensi ekonomi laut Indonesia untuk pemulihan dan transformasi ekonomi bangsa.

“Utamanya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan nilai tambah bagi perekonomian,” kata Wakil Menteri Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti di Belitung, baru-baru ini.

Perkiraannya sebanyak 70 % penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Itu artinya, mata pencaharian jutaan penduduk Indonesia bergantung pada laut.

Bank Dunia mendefinisikan ekonomi biru sebagai pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi. Di samping itu juga peningkatan mata pencaharian, dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut.

Stok Karbon Biru dari Laut Indonesia

Dalam kesempatan itu, organisasi akar rumput CarbonEthics menerima kehormatan untuk memamerkan karya di sektor ekonomi biru. Co-founder sekaligus Chief Marketing Officer CarbonEthics Jessica Novia menyatakan, pentingnya tindakan aksi untuk merespon perubahan iklim.

“Perubahan iklim adalah krisis kemanusiaan terbesar dunia modern. Kita perlu mengambil tindakan segera sekarang,” ucapnya.

CarbonEthics bertujuan untuk memulihkan keseimbangan iklim melalui solusi berbasis alam, dengan pionir dalam ekosistem karbon biru. Ekosistem karbon biru adalah ekosistem di wilayah pesisir dan laut yang menyerap karbon seperti mangrove, rumput laut, lamun, dan terumbu karang.

“Indonesia memiliki stok karbon biru tertinggi secara global dari mangrove kita. Tetapi kita juga memiliki salah satu tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Jadi penting bagi kita untuk melindungi dan melestarikannya,” kata dia.

Lebih jauh ia menyebut, pentingnya kerja sama bersama dengan masyarakat lokal sebagai jantung konservasi. CarbonEthics menerapkan model konservasi berbasis masyarakat untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat pesisir.

“Sehingga mereka dapat menjadi yang terdepan dalam melindungi wilayah pesisir mereka. Memastikan ekonomi biru untuk generasi yang akan datang sekaligus memulihkan keseimbangan iklim bagi dunia,” tuturnya.

Laut Indonesia perlu dijaga dari dampak perubahan iklim. Foto: Shutterstock

Adopsi Gaya Hidup Rendah Karbon

Mereka pun mendorong individu dan institusi untuk mengadopsi gaya hidup rendah karbon dengan mengurangi dan menetralkan jejak karbon.

Ekosistem karbon biru memiliki kekuatan untuk memulihkan keseimbangan iklim dan memberdayakan masyarakat lokal. Hingga tahun 2022, CarbonEthics telah berhasil menanam lebih dari 70.000 bibit karbon biru, menyerap 5.316.785 kg CO2. Mereka pun dapat meningkatkan pendapatan petani lokal di Jakarta dan Kepulauan Riau sebesar 22 %.

Berdiri pada tahun 2019, CarbonEthics telah mencapai berbagai tonggak penting selama tiga tahun perjalanan mereka. Dapat kepercayaan sebagai kolaborator dalam KTT G20, pada tahun 2021. Saat itu Jessica membawa delegasi Uni Eropa di Indonesia dalam perjalanan konservasi mangrove sebagai bagian dari rangkaian kegiatan mereka untuk mengakhiri Pekan Diplomasi Iklim.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Wilayah pesisir berkontribusi besar terhadap industri perikanan dan penyimpan karbon. Namun, saat ini dampak perubahan iklim semakin nyata, wilayah pesisir menjadi sektor yang paling terdampak. Ancaman rob, gelombang pasang mengancam 18.000 kilometer (km) garis pantai Indonesia.

Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sektor laut dan pesisir mengalami kerugian 75 % dari dampak perubahan iklim dalam rentang waktu tahun 2020-2024. Bappenas menyebut, Indonesia bakal rugi hampir Rp 544 triliun. Dari jumlah itu, sektor laut mengalami kerugian paling besar mencapai Rp 408 triliun.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Medrilzam mengatakan, berdasarkan proyeksi perubahan iklim, peristiwa iklim ekstrem akan lebih sering terjadi. Iklim yang ekstrem, gelombang tinggi di terestrial dan wilayah lautan akan sering terjadi.

Parahnya lagi, 18.000 km garis pantai Indonesia akan rentan terdampak rob, gelombang pasang tinggi dan kenaikan muka air laut.

“Terlebih di bagian Pulau Jawa bagian utara, telah terjadi land subsidence. Ini akan memperparah fenomena banjir rob yang notabene juga menjadi pusat kegiatan ekonomi di Indonesia,” katanya kepada Greeners, Kamis (7/7).

Dari segi ekonomi karena gelombang tinggi lanjutnya, para nelayan dengan kapal kurang dari 10 GT akan sulit melaut untuk menangkap ikan. Hal ini akan merugikan para nelayan yang menggantungkan diri pada laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kenaikan Suhu, Tandai Dampak Perubahan Iklim

Sementara itu Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut, kenaikan suhu di Indonesia telah nyata dirasakan. Berdasarkan analisis hasil pengukuran suhu permukaan dari 92 Stasiun BMKG dalam 40 tahun terakhir, kenaikan suhu permukaan terjadi di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

“Di Pulau Sumatra bagian timur, Pulau Jawa bagian utara, Kalimantan dan Sulawesi bagian utara mengalami tren kenaikan > 0,3℃ per dekade,” kata dia.

Dalam keterangannya itu, ia mengungkap, laju peningkatan suhu permukaan tertinggi tercatat terjadi di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kota Samarinda. Laju kenaikan 0,5℃ per dekade. Sementara itu wilayah Jakarta dan sekitarnya suhu udara permukaan meningkat dengan laju 0,40 – 0,47℃ per dekade.

“Secara rata-rata nasional, untuk wilayah Indonesia, tahun terpanas adalah tahun 2016 yaitu sebesar 0,8 °C dibandingkan periode normal 1981-2010 mengikuti tahun terpanas global,” ucapnya.

Sementara tahun terpanas kedua dan ketiga adalah tahun 2020 dan tahun 2019 dengan anomali sebesar 0,7 °C dan 0,6 °C.

Analisis BMKG tersebut, serupa dengan laporan Status Iklim 2021 (State of the Climate 2021) yang Badan Meteorologi Dunia (WMO) rilis Mei 2022.

Suhu Udara Global Naik 1,11 Derajat Celcius

WMO menyatakan, hingga akhir 2021, suhu udara permukaan global telah memanas sebesar 1,11 °C dari baseline suhu global periode praindustri (1850-1900). Di mana tahun 2021 adalah tahun terpanas ketiga setelah tahun 2016 dan 2020.

WMO menyebutkan dekade terakhir 2011-2020, adalah rekor dekade terpanas suhu di permukaan bumi. Lonjakan suhu pada tahun 2016 karena variabilitas iklim yaitu fenomena El Nino kuat. Sementara itu terus meningkatnya suhu permukaan pada dekade-dekade terakhir yang berurutan merupakan perwujudan dari pemanasan global.

Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Ardhasena Sopaheluwakan menambahkan, kajian Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyebutkan, pemanasan global tersebut tidak akan terjadi tanpa pengaruh faktor kegiatan manusia atau antropogenik.

Ia menambahkan, WMO menyebut ada peluang 20 persen kenaikan suhu udara permukaan global dalam waktu 5 tahun mendatang. Kondisi ini akan melebihi nilai ambang batas komitmen Kesepakatan Paris 1,5 ℃.

“Sangat urgent negara-negara untuk meningkatkan aksi mitigasi gas rumah kaca untuk menekan laju kenaikan pemanasan global,” tandasnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kejadian banjir rob Semarang harus meningkatkan kewaspadaan akan potensi banjir serupa di masa mendatang. Pakar memperkirakan adanya potensi banjir rob lebih parah di tahun 2034. Hal ini terjadi karena faktor kenaikan air laut, pemanasan global dan siklus nodal pada tahun 2034 nanti.

Peneliti Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaludin mengatakan, banjir rob tak hanya terjadi di Indonesia. Tapi telah menjadi bencana global. Utamanya, pada wilayah-wilayah landai.

Berdasarkan penelitian dari Badan Antariksa dan Penerbangan Amerika Serikat, NASA, prediksi banjir rob akan lebih parah menyusul siklus nodal bulan pada tahun 2034 nanti.

“Siklus ini (nodal bulan) akan meningkatkan banjir pasang. Oleh karenanya perlu diwaspadai untuk pantai-pantai di Pantura yang lebih landai permukaannya,” katanya dalam Webinar Lesson Learned: Banjir Rob di Musim Kemarau di Jakarta, Kamis (3/6).

Siklus nodal bulan terjadi 18,6 tahunan dan berdampak pada miringnya posisi bulan yakni lima derajat dari posisi biasanya. Kondisi ini pula yang menyebabkan posisi bulan dekat dengan ekuator. Kondisi inilah yang menyebabkan pasang maksimum dan bahkan lebih parah dibanding pasang pada biasanya.

Selain prediksi tersebut, banjir rob akan semakin parah jika ditambah oleh tingginya permukaan air laut imbas pemanasan global dengan mencairnya es di kutub.

Thomas mendorong masyarakat dan pemerintah untuk melakukan mitigasi, merespons potensi tersebut.

“Mitigasi jangka panjang perlu untuk mengantisipasi pemanasan global dan penurunan tanah wilayah pantai. Kondisi ini berpotensi makin sering banjir rob dan makin tinggi genangannya,” tuturnya.

Belajar dari Pengalaman Banjir Rob Semarang

Banjir rob melanda pesisir Kota Semarang, Jawa Tengah Senin (23/5). Banjir mencapai ketinggian dua meter dan meluas ke beberapa daerah di sekitarnya seperti Demak. Thomas memastikan banjir tersebut tak hanya dapat pangaruh faktor astronomis, seperti fase bulan purnama, bulan baru hingga perigee.

Senada dengan itu, Peneliti Madya PRIM BRIN Erma Yulihastin menyatakan, banjir rob di Semarang dapat pengaruh dari badai di Laut Jawa (strom surge). Hujan deras serta angin kencang terjadi dengan intensitas tinggi di Laut Jawa bagian utara sejak 19-22 Mei 2022.

“Itu artinya ada indikasi badai yang terkonsentrasi hanya di tengah. Itulah kenapa di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat tak terkena (banjir rob),” ungkapnya.

Menurutnya fenomena atmospheric river (AR) biasa terjadi di wilayah ekstratropis dimana menghubungkan antara atmosfer di atas laut dan darat. Aliran ini berangkat dari laut menuju darat dan dapat memicu kejadian ekstrem berupa hujan deras.

“Itulah kenapa badai akibat hujan deras ini tak dapat kita rasakan karena ada di laut,” imbuhnya.

Dua AR tersebut juga dihubungkan gelombang atmosfer Boreal Summer Intra-Seasonal Oscillation (BSISO) yang sedang aktif di India dan Teluk Benggala. Kemudian, terpecah menjadi dua yaitu untuk AR Utara menuju Teluk Benggala dan Laut Tiongkok Selatan. Sementara untuk AR Laut Tiongkok Selatan menuju ke AR Australia melintasi Laut Jawa.

Sementara itu Peneliti Ahli Utama Bidang Oseanografi Terapan BRIN Widodo S Pranowo menyatakan, anomali penumpukan massa air akibat seretan angin terhadap muka laut dari arah timur turut memperparah banjir ini.

“Kekuatan angin ini lebih ekstrem dibanding angin monsun timur biasa. Sehingga menyebabkan massa air lebih banyak dan lebih kuat ke arah Pelabuhan Tanjung Mas,” ungkapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kampung Yensawai, Raja Ampat, Papua Barat kini perlahan berubah. Rehabilitasi pesisir dan laut membuat tidak ada lagi penangkapan ikan dengan bom. Wilayah tersebut pun kini jadi ekowisata.

Perubahan ini mulai nyata setelah wilayah ini menjadi salah satu wilayah Coral Reef Rehabilitation and Management Programme – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI). Program Climate Change Trust Fund (ICCTF) ini berada di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bersama tim Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, program ini berfokus pada penyelamatan ekosistem pesisir.

Koordinator Kelompok Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Kampung Yensawai, Konstantinus Saleo menyatakan, jauh sebelum adanya program ini kondisi ekosistem pesisir, seperti hutan mangrove, terumbu karang dan lamun mengalami kerusakan parah. Tak hanya itu, masyarakat masih banyak yang menangkap ikan secara ilegal.

“Dulu memang mereka banyak yang melakukan penangkapan ikan, dengan bom hingga jaring. Tapi sekarang mereka sadar dan meninggalkan perilaku itu,” katanya kepada Greeners, Rabu (11/5).

Selain karena aktivitas masyarakat, Konstantinus menyebut wilayah Yensawai juga terimbas perubahan iklim. Misalnya, di kawasan tersebut dulu terdapat pulau-pulau kecil, tapi sekarang telah hilang.

Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) fokus pada rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan lamun. Tak hanya itu, Konstan menyebut juga aktif pada edukasi. Ia mengungkap bahwa edukasi fokus pada anak-anak usia dini.

“Kenapa anak usia dini? Ini sebagai langkah kita untuk melakukan regenerasi. Kita biasa mengajari mereka bagaimana cara mencintai alam, seperti melalui konservasi dan memastikan alam tak rusak,” paparnya.

Peluang Ekowisata Dorong Pelestarian Lingkungan Pesisir

Menariknya lagi, dorongan untuk pelestarian lingkungan pesisir dan terjaga justru muncul dari seiring meningkatnya peluang ekowisata. Konstan mengakui bahwa program ini juga memicu semangat mereka untuk mengambil peran dalam meningkatkan perekonomian melalui ekowisata.

“Misalnya kita ada home stay di sekitar tempat wisata. Kita cari uang dari situ. Untuk menarik wisatawan otomatis kita harus memastikan lingkungan sekitar bersih dan terjaga. Kalau rusak kan tentu tak ada yang mau berkunjung,” ungkapnya.

Ia juga berharap, apa yang telah mereka tanam saat ini akan bisa berdampak pada peningkatan ekonomi melalui sektor ekowisata. “Wisatawan bisa mendapatkan dua hal, yaitu edukasi bisa tanam mangrove, lamun dan menikmati apa yang telah ditanam. Ke depan akan jadi aset kami,” imbuhnya.

Program COREMAP-CTI melalui pendanaan World Bank berakhir kemarin Rabu (11/5). Konstan berharap agar pemerintah tetap merangkul peran masyarakat adat untuk memastikan keberlanjutan program ini.

“Meski belum ada kejelasan terkait skema ke depan akan seperti apa, kami berharap pemerintah terus mendukung kami meski program ini selesai. Seperti soal skema anggaran dan pengawasannya,” ucapnya.

Ia juga berharap program ini bisa jadi model dan terimplementasi ke kampung-kampung lain di Papua. “Sebab kita tak pernah tahu ke depan kampung lain akan seperti apa, apakah alamnya semakin rusak atau tidak,” katanya.

Beruntung tambahnya, masyarakat adat sangat mendukung penuh keberlanjutan program ini. Masyarakat berperan penting, utamanya dalam pencatatan dan pembersihan ekosistem pesisir.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Peristiwa tsunami Tonga (15/1) negara di barat daya Samudra Pasifik, menjadi pengingat bagi Indonesia yang memiliki banyak gunung api bawah laut. Apalagi tsunami akibat erupsi letusan gunung berapi bukan kali pertama terjadi di Indonesia.

Setidaknya, terdapat 10 kali tsunami akibat erupsi gunung api yang meluluhlantakan wilayah-wilayah di Indonesia. Kesigapan dan kecanggihan alat teknologi peringatan tsunami akibat aktivitas gunung api sangat penting Indonesia miliki.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), beberapa bencana tsunami akibat erupsi letusan gunung api, di antaranya tsunami di gunung Awu pada 2 Maret 1856 yang menewaskan 2.806 orang. Selanjutnya, Gunung Krakatau pada 26-27 Agustus 1883, yang menewaskan 36.417 orang. Lalu tsunami di Gunung Anak Krakatau 22 Desember 2018 yang menewaskan 426 orang dan 25 orang hilang.

Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, Indonesia memiliki enam gunung api bawah laut. Gunung api tersebut antara lain Sangir dan Banua Wuhu di Perairan Sangir. Selanjutnya, Gunung Emperor of China, Nieuwekerk di Perairan Maluku. Terakhir, Gunung Yersey dan Gobal di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala PVMBG Andiani mengatakan, berkaca dari riwayat sejarahnya, dua di antara gunung api di bawah laut tersebut erupsinya pernah diikuti tsunami. Adapun daftar gunung api tersebut, Gunung Illi Werung – Hobal di Kabupaten Lembata, NTT dan Gunung Banua Wuhu di barat pulau Mahengtang, Kepulauan Sangihe.

“Itu terjadi karena letak kawah gunung api pada kedalaman kurang dari 500 meter dari permukaan laut,” ujarnya kepada Greeners, Rabu (19/1).

Sebaliknya, gunung berapi di bawah laut lainnya terletak pada kedalaman lebih dari 500 meter. Ini memungkinkan erupsi yang terjadi tak pernah diikuti tsunami.

PVMBG Upayakan Pantau Gunung Api Bawah Laut

Sejauh ini, pihak PVMBG terus menerus memantau aktivitas gunung berapi menggunakan alat seismik. Andiani menyatakan, untuk Gunung Api Ili Werung PVMBG telah memasang alat seismik, sedangkan Banua Wuhu rencananya pada tahun ini.

Kendati demikian, Andiani tetap mendorong agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan menyusul aktivitas gunung api penyebab tsunami yang tak hanya disebabkan erupsi gunung api bawah laut. Tapi juga berasal dari daratan. Misalnya, Gunung Krakatau. “Ancaman ke depan masih ada mengingat gunung api juga masih ada, baik di darat maupun laut,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan, hingga saat ini belum ada alat di dunia sains dan teknologi dunia sebagai peringatan terhadap tsunami non tektonik.

Namun, ia memastikan pihak BMKG bersama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan prototipe untuk memberikan peringatan kejadian tsunami non tektonik.

Alat yang bernama InaTNT (Indonesia Tsunami Non-Tektonik) ini mampu memberikan peringatan terhadap wilayah-wilayah sekitar bila terjadi tsunami akibat erupsi di gunung api. Pemerintah, kata dia tidak diam, meski sistem peringatan dini tsunami non tektonik belum operasional di dunia tetapi BMKG mencoba berinovasi membangun InaTNT.

Masyarakat pesisir perlu meningkatkan kesiapsiagaan potensi tsunami akibat aktivitas gunung api bawah laut Indonesia. Foto: Shutterstock

BMKG Bangun Prototipe InaTNT

Ia menjelaskan InaTNT ini memanfaatkan sensor monitoring muka laut yang dipasang di dekat gunung api. “Secara konsep InaTNT bekerja jika terjadi tsunami di gunung api, baik itu karena erupsi gunung api, longsoran atau reruntuhan. Maka tsunami yang sedang terdeteksi di dekat gunung itu menjadi warning untuk tempat-tempat yang lebih jauh dari gunung api itu,” papar Daryono.

Misalnya, di samping Gunung Anak Krakatau terdapat berbagai wilayah seperti Lampung, Anyer dan Tanjung Lesung. Wilayah-wilayah tersebut akan mendapatkan status peringatan dari tsunami yang terjadi akibat erupsi di Gunung Anak Krakatau.

Daryono menegaskan, alat InaTNT ini masih membutuhkan penelitian lebih jauh sebelum akhirnya siap digunakan. Ia menyebut perkembangan alat ini masih membutuhkan stasiun monitoring muka laut.

Selain itu, Daryono juga menyebut pentingnya membuat pemetaan daerah bahaya tsunami dengan menandai sejarah tsunami karena erupsi dan longsornya. “BMKG sudah membuat lebih dari 50 peta bahaya tsunami untuk berbagai daerah dengan indeks risiko tsunami tinggi,” imbuhnya.

Adapun sumber tsunami di Indonesia sebagian besar sangat dekat, yakni kisaran 100 kilometer dari lepas pantai. Alhasil, perjalanannya untuk sampai ke daratan bisa sangat cepat. Kesigapan dan mitigasi perlu masyarakat sekitar pantai lakukan lewat pemberian edukasi dari pemerintah.

Sebelumnya, BMKG juga telah membangun sistem peringatan dini tsunami di Indonesia berbasis kegempaan bernama InaTews (Indonesia Tsunami Early Warning System). InaTEWS meliputi buoy yang terpasang di lepas pantai. InaTEWS dapat membantu masyarakat memperoleh peringatan dini tsunami melalui BMKG.

Edukasi bagi masyarakat pantai juga perlu agar mereka bisa selamat dari tsunami. Perencanaan tata ruang pantai berbasis risiko tsunami juga perlu pemerintah buat. 

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Banjir rob di kawasan Pesisir Utara Jawa karena naiknya permukaan air laut terus berulang. Prediksi tenggelamnya daerah di Pesisir Utara Jawa tidak luput dari ancaman perubahan iklim.

Ancaman tenggelamnya Pesisir Utara Jawa ini lebih mengkhawatirkan daripada Pesisir Selatan. Hal itu teridentifikasi dari terjadinya banjir rob pada pesisir utara Jawa di berbagai kota seperti Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Semarang dan Surabaya.

Tak hanya itu, pengambilan air tanah secara terus menerus di kota-kota besar padat penduduk turut memperparah keadaan tersebut.

Prediksi tenggelamnya daerah tersebut juga tidak luput dari ancaman perubahan iklim. Mulai dari peningkatan terjadinya badai tropis, maupun peningkatan gelombang pasang. Gempuran tersebut meningkatkan potensi ancaman tenggelamnya Pesisir Utara Jawa.

Pakar Iklim dan Meteorologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian menyebut, dampak perubahan iklim yang mengkhawatirkan lainnya adalah, melelehnya semua lapisan es yang ada pada permukaan tanah. Lapisan es tersebut mengarah ke tiga titik pusat di dunia, yaitu Kutub Selatan, Greenland dan lapisan es pada Gunung Himalaya.

“Yang kita khawatirkan terjadi pelelehan yang akan menambah muka air laut, jadi muka air laut itu dapat meluap atau bertambah tinggi karena volumenya bertambah dari pelelehan tersebut,” kata Edvin dalam Webinar Perubahan Iklim  dan Ancaman Tenggelamnya Pesisir Jawa, di Jakarta, Kamis (14/10).

Edvin menambahkan, Indonesia telah mengalami dampak kenaikan air laut, pada daerah utara Jawa 3,6 mm per tahun. Berdasarkan hasil riset mengenai skenario iklim jangka panjang dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dengan menggunakan Representative Concentration Pathways (RCP) 8.5 mengungkapkan, akan terjadi kenaikan muka air laut sebanyak 1,57 -1,60 m dalam 100 tahun ke depan.

Pesisir Utara Jawa terancam tenggelam karena perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Foto: Shutterstock

Tanam Mangrove di Pesisir Utara Jawa

Profesor Riset Bidang Sistem Informasi Spasial, Badan Informasi Geospasial, Dewayany Sutrisno memaparkan tindakan pencegahan terhadap dampak dari perubahan iklim tersebut. Salah satunya dengan konversi lahan melalui penanaman mangrove.

“Kalau mitigasi dari laut dan mitigasi dari darat tidak baik, itu bisa berdampak tenggelamnya kota-kota tadi. Yang penting adalah konversi lahan ini juga harus diperhatikan jadi jangan sampai hutan mangrovenya ditebang terus,” papar Dewayany.

Ia juga mengatakan, pentingnya melibatkan masyarakat dalam hal pencegahan, terlebih dalam hal penataan ruang. Menurutnya prediksi tenggelamnya Kota Jakarta dan Pantai Utara Jawa (Pantura) dapat dicegah dengan perencanaan yang matang.

“Tenggelamnya kota-kota di Pantura dapat kita mitigasi dengan perencanaan wilayah yang partisipatif, berwawasan lingkungan dan dengan mempertimbangkan dampak-dampak perubahan iklim dan ekosistem lingkungan untuk kepentingan masyarakat bersama,” ungkapnya.

Cegah Penyedotan Air Tanah 

Selain perubahan iklim, penurunan permukaan tanah akibat penyedotan air tanah secara berlebihan menjadi penyebab yang besar sebagai ancaman tenggelamnya Pulau Jawa. Terungkap bahwa hal tersebut mempercepat laju tenggelamnya Pulau Jawa daripada meningkatnya volume air di lautan.

Beberapa skenario pencegahan penurunan permukaan tanah di berbagai daerah mulai bermunculan, salah satunya adalah fokus terhadap penyediaan air bersih pada air permukaan tanah.

Utusan Gubernur DKI Jakarta untuk Mitigasi dan Perubahan Iklim Irvan Pulungan mengatakan, sebagai solusi Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No 52 dan 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Air Minum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian subsidi air oleh Pemerintah DKI Jakarta bagi warganya yang ingin menggunakan air pipa.

“Jadi ini salah satu kebijakan untuk mendorong gaya hidup yang tidak lagi menggunakan sumur bor, tapi menggunakan sistem perpipaan,” jelas Irvan.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Perwakilan Gubernur Jawa Tengah Peni Rahayu juga menyampaikan berbagai upayanya. Ia mengatakan, di Kota Semarang terdapat peraturan untuk melarang pengambilan air tanah sejak dua tahun yang lalu. Untuk pemenuhan ketersediaan air bersih, Jawa Tengah mempunyai Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) dan menyediakannya melalui Perusahaan Air Minum (PAM) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Kami memfasilitasi pemerintah provinsi untuk penyediaan air sehingga di daerah Pantura ini tidak lagi mengambil air tanah,” kata Peni.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan gerakan penyelamatan daerah aliran sungai (DAS) di hulu dan penanaman mangrove di hilir. Serta, pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut dan kolam retensi dengan sistem pompa dari Semarang hingga Demak.

Penulis : Zahra Shafira

Jakarta (Greeners) – Jakarta dan wilayah Pantura seperti Semarang dan Pekalongan punya potensi tenggelam karena meningkatnya permukaan air laut akibat pemanasan global. Laju penurunan permukaan tanah turut memperburuk potensi tenggelamnya sejumlah daerah itu di 10 tahun mendatang. 

Isu pemanasan global sangat berhubungan dengan perubahan iklim. Kondisi ini berdampak serius terhadap wilayah DKI Jakarta dan daerah pesisir pantai utara lainnya seperti Semarang, Pekalongan, Cirebon dan Surabaya. Ahli memprediksi daerah-daerah pesisir Pantai Utara (Pantura) akan tenggelam dalam kurun waktu 10 tahun ke depan tanpa upaya pengendalian.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, riset dapat menjadi potensi solusi untuk menyelamatkan Pantura dan Jakarta dari laju penurunan permukaan tanah. Sebab laju penurunan ini menjadi salah satu faktor penyebab daerah pesisir Pantura berpotensi tenggelam.

“Periset yang ahli di bidangnya dapat terus berkontribusi aktif memberikan solusi dan pencerahan terhadap masalah ini,” kata Handoko di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam webinar bertajuk “Benarkah Jakarta dan Pantura akan Tenggelam?” ini Handoko berharap, para ahli tidak sekadar mengungkapkan masalah, tapi harus bisa menjadi problem solver. Webinar juga menghadirkan para ahli geoteknologi dan atmosfer.

Profesor riset Pusat Riset Sains dan Teknologi Atmosfer, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Eddy Hermawan mengatakan, ada tiga faktor utama yang menyebabkan Jakarta dan daerah Pantura lainnya bisa tenggelam.

Ketiga faktor itu yakni, meningkatnya tinggi muka air laut atau sea level rise (SLR), meningkatnya penurunan tanah atau land subsidence (LS) dan faktor lokal yang merupakan daerah rawa atau dataran rendah.

Pekalongan Paling Terancam

Setidaknya ada tiga daerah di Jakarta dan wilayah Pantura yang Eddy sebut terancam tenggelam karena aktivitas penurunan permukaan tanah. Ketiga daerah itu yakni Jakarta, Semarang dan Lamongan. Dari ketiga daerah itu, Pekalongan menjadi daerah yang paling rawan tenggelam karena aktivitas penurunan permukaan tanah paling tinggi.

Hal ini, terungkap berdasarkan hasil penelitian dan penginderaan jauh Lembaga Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2015-2020 pada daerah DKI Jakarta, Cirebon, Surabaya, Semarang dan Pekalongan. Hasil perhitungan laju rata-rata penurunan permukaan tanah secara vertikal di Pekalongan dan sekitarnya selama periode 2015-2020 adalah bervariasi antara 2,1- 11 cm per tahun.

“Untuk DKI Jakarta ini, laju penurunannya (penurunan permukaan tanah,red) tidak terlalu besar, antara 0,1 hingga 8 cm per tahun. Yang sangat besar adalah justru Pekalongan antara 2,1 cm hingga 11 cm per tahun dan diikuti Kota Semarang (bervariasi antara 0,9- 6,0 cm per tahun),” paparnya.

Eddy menambahkan, faktor yang paling memengaruhi potensi tenggelamnya Jakarta dan daerah pesisir kawasan Pantura yakni penurunan permukaan tanah. Sehingga, perlu upaya serius agar level penurunan permukaan tanah ini tidak terus terjadi.

Di samping itu, dampak naiknya permukaan air laut akan semakin besar jika penurunan permukaan tanah terus terjadi dan tidak terkendali. Salah satu dampaknya, wilayah yang akan terendam banjir rob meluas.

Oleh sebab itu lanjut Eddy, dalam 10 tahun ke depan, wilayah yang paling terancam tenggelam akibat penurunan permukaan tanah adalah Pekalongan dan Semarang.

“Kenaikan muka air laut kemungkinan tidak bisa dibendung karena perubahan iklim, tetapi penurunan permukaan tanah bisa dicegah,” ucap Eddy.

Kawasan pesisir Jakarta dan Pantura rentan tenggelam. Foto: Shutterstock

Penyelamatan Jakarta dan Pantura

Perlu sejumlah langkah bijak menyikapi prediksi tenggelamnya Jakarta. Eddy menyebut, perlu penyiapan skenario berbasis penggabungan antara SLR dan LS dengan berbagai kombinasi data SLR dan LS menggunakan teknik spatial temporal analysis.

Sementara itu, masalah dan potensi tenggalamnya daerah Pantura beragam. Di antaranya, perkembangan dan eksploitasi pemanfaatan lahan yang relatif cepat di kota-kota besar Pantura Jawa. Sejumlah daerah itu antara lain Tangerang, DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang dan Surabaya.

Perubahan pemukiman, mangrove dan perubahan garis pantai menjadi masalah lain yang menambah potensi tenggelamnya kawasan pesisir Pantura. Selain itu, endapan aluvial dan batuan lempung mendominasi susunan tanah lunak di sana.

Cegah Penurunan Tanah

Sementara itu, Profesor riset bidang Geoteknologi, Hidrologi Air Tanah BRIN Robert Delinom menambahkan, ada empat faktor penyebab amblasnya tanah di Jakarta. Empat faktor tersebut yakni kompaksi batuan, pengambilan air tanah secara berlebihan, pembebanan bangunan dan aktivitas tektonik.

Robert menyebut, sosialisasi kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta menjadi hal penting dalam mencegah Jakarta tenggelam. Masyarakat perlu memahami penyebab dan solusi mencegah terjadinya penurunan tanah secara masif. Hal ini menjadi salah satu solusi dalam periode jangka pendek.

“Sedangkan jangka panjang dengan melakukan integrasi secara tuntas terkait penyelesaian masalah yaitu dengan kombinasi konsep mitigasi dan adaptasi yang tidak tumpang tindih, zero run off dan no land subsidence city, serta mengubah pola pikir masyarakat,” papar Delinom.

Upaya mitigasi lainnya, kata Delinom, dapat dibangun “pertahanan” di garis pantai, pinggiran sungai dan bantarannya serta pembangunan “tempat parkir” air dan antisipasi penyebab penurunan tanah.

Penulis : Sol

Pesisir Indonesia merupakan salah satu wilayah paling terdampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut jadi faktor penyebab bencana pesisir seperti erosi atau abrasi dan banjir pesisir. Bencana tersebut juga berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir di Tanah Air perlu opsi lain khususnya menangani masalah abrasi, rehabilitasi mangrove, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu pilihan pembangunan daerah pesisir adalah Building with Nature (BwN).

Jakarta (Greeners) – Project Coordinator Building with Nature Indonesia, Apri Susanto, menjelaskan program Membangun dari Alam atau Building with Nature (BwN) bisa jadi salah satu metode pembangunan wilayah pesisir. Menurutnya, ekosistem lahan basah di wilayah pesisir memiliki manfaat untuk perubahan iklim. Untuk itu, pembangunan wilayah pesisir harus mempertimbangkan lahan basah yang ada.

“Kawasan ekosistem mangrove ataupun gambut, dapat menyimpan karbon dalam jumlah besar, sehingga bisa menekan pemanasan global. Dan ketika ada gangguan atau alih fungsi ekosistem lahan basah tersebut, maka karbon akan terlepas ke atmosfer,” ujar Apri kepada Greeners.co, Selasa (1/12).

Rehabilitasi Mangrove Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pada kesempatan yang sama, Apri membabarkan tentang program BwN di wilayah pesisir utara Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Demak. Program tersebut telah berjalan dalam kurun waktu lima tahun. Pihaknya membangun sekitar 9 kilometer struktur semi-permeabel (semi-tembus) menyerupai bendungan di pantai yang terkena abrasi. Ini bertujuan untuk memerangkap sedimen serta mengembalikan lahan yang sesuai agar mangrove tumbuh dan berkembang secara alami.

Apri menjelaskan BwN juga bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Pihaknya menggandeng kelompok masyarakat untuk menerapkan budidaya mangrove ramah lingkungan tanpa menggunakan bahan kimia. Penggunaan bahan mencakup kompos dan Mikro Organisme Lokal (MoL). Selain itu, pihaknya juga mendorong kelompok masyarakat mengembangkan kawasan eko-wisata mangrove.

Banyak tantangan dalam program BwN selama lima tahun berjalan. Tantangan terbesar menurut Apri adalah penurunan muka tanah di Kabupaten Demak. Mengingat, metode rehabilitas bertujuan untuk mengembalikan lahan melalui pemerangkapan sedimen. Mengatasi hal tersebut, pihaknya mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih serius dalam upaya pengurangan penurunan muka tanah, khususnya di wilayah Kabupaten Demak.

“Setelah lima tahun, beberapa lokasi rehabilitasi mangrove sudah menunjukkan sedimentasi serta pertumbuhan mangrove secara alami. Sementara kegiatan budidaya perikanan di tambak dan usaha ekonomi kelompok mulai menunjukkan peningkatan hasil panen. Secara tidak langsung juga meningkatkan pendapatan anggota kelompok,” jelasnya.

Penerapan Building with Nature sekaligus menggandeng kelompok masyarakat untuk menerapkan budidaya mangrove ramah lingkungan tanpa menggunakan bahan kimia. Foto: Kuswantoro.

Negara Kawasan Asia Berencana Replikasi Praktik Baik Building with Nature

Lebih jauh, Apri mengatakan pihaknya akan mereplikasi dan membagi pengalaman BwN Indonesia ke wilayah tingkat Asia. Meski begitu, seluruh konsepnya tidak serta merta bisa diterapkan di lokasi lain. Bahkan dalam penerapannya, BwN tidak hanya berlaku untuk kawasan pesisir, tapi bisa juga untuk sistem yang lain seperti daerah aliran sungai, pantai berpasir, perkotaan, atau pelabuhan.

“Saat ini kami sedang menginisiasi BwN Asia. Kami sedang merencanakan penerapan BwN untuk sistem yang berbeda di 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, India dan China,” ucapnya.

Perlu diketahui, program BwN dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta konsorsium Wetlands International dan Ecoshape bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Demak. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Hendra Yusran Siry, berharap BwN dan model lainnya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ambisi Indonesia terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, program tersebut juga dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat pesisir.

Hendra menjelaskan pihaknya telah mereplikasi pendekatan Membangun bersama Alam di 13 kabupaten dengan total panjang 23,5 kilometer. Sementara Kementerian PUPR telah membuat panduan terkait rekayasa sipil. Program ini juga telah melakukan pelatihan terhadap delapan universitas dan institusi pengetahuan di Indonesia, untuk membangun kapasitas generasi baru para insinyur, ahli ekologi, pemerintah dan institusi investasi.

“Kami mengundang komunitas global, khususnya investor global dan regional serta institusi finansial. Ini memberikan dukungan hijau dalam mengembangkan dan melaksanakan pendekatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan multi-manfaat. Sehingga dapat melakukan percepatan adaptasi secara global,” pungkasnya.

Penulis Muhamad Ma’rup

Editor: Ixora Devi

Jakarta (Greeners) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyampaikan bahwa sudah selayaknya desa pesisir menjadi pusat ekonomi kerakyatan yang alat ukur pencapaiannya adalah keberdayaan desa pesisir tersebut dalam mengoptimalkan diri sebagai sentra hilirisasi dan inovasi produk-produk perikanan dan kelautan.

Menurut Ketua Umum KNTI, M Riza Damanik mengatakan bahwa, untuk meningkatkan hilirisasi produk perikanan sebagai upaya menciptakan nilai tambah bagi desa pesisir, maka tentu saja pemerintah harus bisa memberdayakan desa-desa pesisir yang t ersebar di berbagai pelosok di Tanah Air.

“Jadi desa pesisir sudah tidak lagi hanya sekedar menjadi pusat pengambilan bahan mentah dan pengonsumsi produk olahan dari kota, ujarnya, Jakarta, Sabtu (25/07).

Selain itu, ia juga menepis tudingan terhadap anggapan yang menyatakan bahwa nelayan Indonesia tidak kompetitif dibandingkan dengan nelayan di sejumlah negara lain. Menurut Riza, tudingan seperti itu tidak saja usang, tetapi sekaligus terkesan lempar tanggung jawab.

Persoalannya jelas menjadi lebih kompleks karena telah terjadi penyimpangan arah dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Penyimpangan prioritas itu, ujar dia, selama ini telah menjadi faktor penghambat utama tumbuh kembangnya manusia Indonesia dalam memakmurkan laut.

Riza juga mengingatkan bahwa dari lebih 13 juta tenaga kerja di sektor perikanan, dimana sebanyak 51% beraktivitas di produksi (perikanan tangkap dan budidaya), 38% di pemasaran, dan hanya 11% di sektor pengolahan.

“KNTI menginginkan pemerintah dapat mengoreksi prioritas dan arah pembangunan sektor kelautan ke depan antara lain dengan mengatasi ketimpangan antardaerah di Tanah Air. Pemerintah harus melakukan koreksi ketimpangan pembangunan antara timur dan barat maupun perbatasan dan nonperbatasan,” kata Riza lagi.

Langkah koreksi itu pun, lanjutnya lagi, harus tercermin dalam politik anggaran 2016–2019 dengan prioritas kawasan timur Indonesia dan perbatasan. Karena, dari total 60.163 unit pengolahan ikan (UPI) pada tahun 2014 sebanyak 40.407 UPI atau 67,2% berada di Pulau Jawa dan Sumatra.

Selain itu juga, dari total 9.536.050 ton produk olahan hasil perikanan pada tahun 2014 hampir 3,9 juta ton atau sekitar 41% berasal dari Pulau Jawa dan Sumatra. Dari total 1.375 pelabuhan perikanan di Indonesia juga, lanjut dia, sebanyak 68% berada di kawasan Indonesia barat, 25% di tengah, dan hanya 7% di kawasan Indonesia timur.

“Belum lagi sejumlah proyek eksploitatif seperti reklamasi pantai, pertambangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selalu tidak dilihat sebagai sesuatu yang jelas-jelas telah merugikan nelayan,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih