Jakarta (Greeners) – Sejumlah indikator oseanografi dan atmosfer menunjukkan peluang El Nino akan menguat pada akhir 2026. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kondisi ini perlu diantisipasi melalui pemantauan laut dan atmosfer secara berkelanjutan.

Profesor University of Maryland, R. Dwi Susanto mengatakan bahwa berbagai data observasi dan model iklim menunjukkan perubahan kondisi laut di Samudra Pasifik yang mengarah pada pembentukan El Nino. Salah satu indikator utamanya adalah meningkatnya cadangan panas di bawah permukaan laut pasifik. Hal ini berpotensi mendorong perpindahan massa air hangat ke arah timur.

Sejumlah indikator oseanografi dan atmosfer menunjukkan kecenderungan berkembangnya fenomena El Nino pada paruh kedua hingga akhir tahun 2026. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui pemantauan laut dan atmosfer secara berkelanjutan. Tujuannya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak iklim yang mungkin terjadi di Indonesia.

“Data observasi dan model menunjukkan adanya akumulasi panas di bawah permukaan Samudra Pasifik. Bersamaan dengan itu, gelombang Kelvin mulai mendorong massa air hangat dari Pasifik Barat menuju Pasifik Timur. Ini merupakan salah satu ciri perkembangan El Nino,” kata Dwi melansir Berita BRIN, Jumat (5/6).

Menurut Dwi, perubahan tersebut dapat diamati melalui suhu bawah permukaan laut, tinggi muka laut, hingga pola angin di kawasan tropis Pasifik. Berbagai model prediksi iklim internasional juga memperlihatkan kecenderungan yang sama.

“Indonesia memiliki posisi penting dalam sistem iklim global. Sebab, berada di kawasan western Pacific warm pool, wilayah dengan suhu permukaan laut tropis terhangat di dunia. Selain itu, Indonesia merupakan jalur Indonesian Throughflow (Arlindo) yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia,” tambahnya.

Dengan demikian, kata dia, perubahan kondisi laut di wilayah Indonesia dapat menjadi indikator penting untuk memahami perkembangan El Nino. Pemantauan suhu laut, dinamika Arlindo, maupun pergeseran pusat konveksi atmosfer di kawasan maritim Indonesia dinilai dapat membantu mendeteksi perubahan iklim sejak dini.

Dampak El Nino

Sementara itu, Dwi mengingatkan bahwa dampak El Nino terhadap Indonesia, tidak hanya ditentukan oleh kondisi di Samudra Pasifik. Interaksi dengan Indian Ocean Dipole (IOD) di Samudra Hindia juga berperan besar dalam menentukan tingkat keparahan dampaknya.

“Kita tidak bisa hanya melihat indeks El Nino. Kondisi Indian Ocean Dipole juga harus dipantau karena kombinasi keduanya dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan jika hanya salah satu fenomena yang terjadi,” ujarnya.

Dwi menambahkan bahwa sejumlah model prediksi saat ini menunjukkan peluang berkembangnya El Nino pada akhir 2026 dengan kecenderungan berada pada kategori kuat hingga sangat kuat. Oleh karena itu, berbagai langkah mitigasi perlu dipersiapkan sejak dini. Di antaranya melalui pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Persiapan harus dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan, yang penting adalah memastikan informasi iklim dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan mitigasi,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Pusat Riset Laut Dalam BRIN, A’an Johan Wahyudi mengatakan bahwa pemahaman terhadap perkembangan El Nino menjadi penting. Sebab fenomena tersebut berpotensi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sumber daya air hingga sektor kelautan.

“Forum ilmiah menjadi sarana penting untuk memperkuat kapasitas pengetahuan sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam menghadapi dinamika iklim yang terus berkembang,” kata A’an.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Berdasarkan kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), El Nino dapat memicu upwelling yang berpotensi meningkatkan produktivitas perikanan. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan bahwa kondisi tersebut juga berkaitan dengan krisis sosial dan ekologis di wilayah pesisir serta kepulauan.

Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi, Mida Saragih mengatakan bahwa dalam perspektif keadilan kelautan (blue justice), yang perlu diperhatikan bukan sekadar meningkatnya jumlah ikan, tetapi juga siapa yang dapat mengakses sumber daya tersebut, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang justru tersingkir.

“Kita tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa laut akan otomatis menjadi penyelamat krisis pangan akibat El Nino. Tanpa tata kelola yang adil, fenomena ini justru berpotensi mendorong perampasan ruang hidup,” kata Mida dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/5).

El Nino dapat memperkuat fenomena upwelling di wilayah selatan Jawa hingga barat Sumatra, yaitu penguatan upwelling berdampak pada meningkatnya suplai nutrien ke permukaan laut, dan mendorong pertumbuhan fitoplankton sebagai dasar rantai makanan laut. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas perairan dan potensi sumber daya ikan.

Namun, kata Mida, masyarakat pesisir tidak otomatis menikmati peningkatan ini. Dalam praktiknya, armada industri yang memiliki teknologi, modal, dan izin lebih mudah mengakses wilayah penangkapan ikan. Sementara itu, ruang hidup masyarakat pesisir semakin tertekan akibat ekspansi berbagai industri berbasis sumber daya alam.

Mida meminta pemerintah untuk menerbitkan rencana tapak untuk penyelamatan wilayah kepulauan. Sebab, secara pesisir dan pulau kecil memiliki kerentanan ditandai dengan pasokan air dan bahan pangan terbatas.

“Kerentanan ini sering diperparah oleh solusi semu, seperti proyek geotermal di kawasan konservasi atau revitalisasi perikanan yang justru merusak mangrove,” kata Mida.

Cuaca Lebih Panas

Sementara itu, berdasarkan pantauan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan BRIN, El Nino juga bisa menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan kering. Namun, menurut Mida akar utama bencana ekologis ini juga tidak terlepas dari eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung atas nama pembangunan. Dampaknya dapat memperburuk kondisi yang sudah rentan tersebut.

Prakiraan terbaru menunjukkan bahwa El Nino berpotensi memperparah kekeringan, sehingga meningkatkan risiko gagal panen dan krisis air. Hal ini memicu kekhawatiran akan kenaikan suhu global hingga mencapai rekor baru, dengan dampak kemanusiaan yang signifikan.

Saat ini, suhu permukaan laut di Pasifik sudah naik sekitar 0,5°C di atas normal, ini menjadi tanda awal El Nino. Dalam beberapa bulan ke depan, fenomena ini akan menguat dan berpotensi menjadi “super El Nino”.

NOAA memperkirakan peluang kemunculannya mencapai 82% pada Mei–Juli 2026 dan 96% untuk berlanjut hingga awal 2027. Sejumlah model iklim global (NOAA, BoM, ECMWF) menunjukkan tren yang sama, dengan potensi kenaikan suhu lebih dari 1,5°C (kategori kuat), bahkan bisa melampaui 2–3°C. Jika ini terjadi, El Nino dapat mendorong tahun 2027 menjadi tahun terpanas dalam sejarah.

Dampak dari El Nino kuat yakni potensi pemanasan tambahan di Pasifik Timur akan meningkatkan suhu rata-rata global. Kemungkinan besar dunia akan mengalami suhu global tertinggi tahun depan. Di Indonesia, telah diidentifikasi peluang kekeringan yang dapat menurunkan produksi pertanian dan cadangan pangan.

“Kini, konsensus dari lembaga-lembaga iklim mengarah pada urgensi kesiapan menghadapi Super El Niño. Penghentian laju kerusakan, termasuk di kawasan rentan bencana, adalah syarat kesiapsiagaan.

Ia menegaskan bahwa strategi tingkat tapak seperti penyelamatan ekosistem mencakup mangrove, lamun, dan terumbu karang perlu digarap serius. Hal ini jga harus diintegrasikan dan dijamin implementasinya lewat aturan daerah.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) –  Fenomena El Nino yang tengah terjadi di Indonesia pada 2026 berpotensi menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Jika kondisi ini semakin ekstrem, dampaknya dapat memperparah krisis pangan di Indonesia.

Hingga Maret 2026, BMKG mencatat sekitar 7 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April, Mei, dan Juni 2026.

Berdasarkan analisis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sejumlah wilayah mengalami kekeringan dengan tingkat sedang, berat, hingga ekstrem. Daerah yang paling rentan terhadap kekeringan akibat El Nino berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan.

Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Walhi, Musdalifah, menyampaikan bahwa El Nino dapat memicu kondisi kekeringan yang semakin ekstrem. Situasi ini berdampak pada krisis air bersih, gagal panen, hingga ancaman krisis pangan.

Di sisi lain, sistem pangan Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Maret 2025 mencatat Indonesia mengimpor hingga 13.629 ton komoditas pangan.

“Paradigma pembangunan hari ini yang ekstraktif dan eksploitatif telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian produktif ke lahan perkebunan monokultur, pembangunan infrastruktur dan mega proyek investasi lainnya, termasuk di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, yang notabenenya merupakan wilayah kelola rakyat dan sumber pangan utama untuk menopang ketercukupan pangan,” kata Musdalifah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4). 

Jamin Pemerataan Pangan

Berdasarkan historis, El Nino pada tahun 1997/1998 menyebabkan penurunan produksi padi sebesar 3,6 persen dibandingkan tahun 1997, dan hingga 6 persen dibandingkan tahun 1996. Krisis saat itu tidak hanya menekan produksi, tetapi juga memicu lonjakan harga pangan yang memperburuk krisis ekonomi nasional. 

Sementara, El Nino tahun 2024 menyebabkan penurunan produksi beras sebesar 2,28 juta ton pada periode Januari hingga April. Artinya, turun 17,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional, menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi IV DPR RI, bahwa Indonesia dalam menghadapi fenomena El-Nino telah menyediakan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4,6 juta ton per hari. 

Musdalifah menambahkan dalam konteks pemenuhan hak atas pangan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya bicara soal ketersediaan, tetapi juga perlu memastikan sejauh mana masyarakat, khususnya kelas ekonomi  ke bawah dan masyarakat miskin dapat menjangkaunya. Kemudian, memastikan kelayakan pangan untuk masyarakat konsumsi. 

Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB menyatakan bahwa hak atas pangan yang layak terwujud jika setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak, baik sendiri atau dalam bersama dengan orang lain dalam masyarakat, memiliki akses fisik dan ekonomi sepanjang waktu terhadap panganyang layak atau cara untuk pengadaannya. 

Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kelaparan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, bahkan saat terjadi bencana alamat ataupun bencana lainnya.

Menyerupai 2023

Sementara itu, BMKG memperkirakan kekuatan El Nino tahun 2026 tidak akan sekuat tahun 2015, namun cenderung menyerupai kondisi tahun 2023.

BMKG menyatakan bahwa berbagai model iklim global menunjukkan potensi El Nino dengan peluang kejadian sekitar 50–80 persen. Intensitasnya berada pada level lemah hingga moderat pada pertengahan 2026, lalu berpotensi menguat menjelang akhir tahun.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan hingga awal April 2026, peluang intensitas El Nino super kuat masih di bawah 20%.

“Prediksi curah hujan bulanan menunjukkan tingkat kekeringan tahun 2026 dapat mencapai tingkat kekeringan seperti pada El Nino 2023,” kata Ardhasena. 

Ia menjelaskan bahwa El Nino dipicu oleh pelemahan angin pasat (angin yang bergerak ke barat) di wilayah ekuator Pasifik. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergeser ke wilayah tengah hingga timur Pasifik. Sementara, perairan di timur Indonesia menjadi lebih dingin. Pendinginan suhu muka laut tersebut mengurangi pasokan uap air ke atmosfer Indonesia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – El Nino diprediksi akan mencapai puncaknya September 2023. Dari 966 zona musim di Indonesia, 63 % zona musim sudah memasuki musim kemarau. Curah hujan pun rendah hingga Oktober 2023. Kondisi ini memicu kekeringan dan penurunan ketersediaan air tanah.

Wilayah itu meliputi Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fachri Radjab mengatakan, El Nino dapat menyebabkan penurunan ketersediaan air tanah. Hal ini harus diantisipasi terutama daerah yang bergantung pada air tanah sebagai sumber utama.

Masyarakat perkotaan yang terkena dampak fenomena ini juga perlu waspada. Jaga kesehatan dan lakukan penghematan air.

“Masyarakat perkotaan perlu waspadai suhu panas ini. Pertama dehidrasi, perlu banyak konsumsi air minum, tentu dampaknya ke penyakit kulit, kemudian perlu hemat air juga penting dan menabung air,” kata Fachri dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9, Senin (31/7).

El Nino adalah peristiwa peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan pengurangan udara basah menuju Indonesia. Hal ini mengakibatkan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya risiko kekeringan.

Selain itu, berkurangnya curah hujan juga sulit untuk “mencuci” udara sehingga polusi udara berpotensi meningkat.

Beberapa tahun terakhir intensitas El Nino bervariasi. Fachri mencatat, fenomena El Nino terakhir kali intensitasnya cukup lemah pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2015, intensitasnya kuat.

El Nino bisa memicu kekeringan di lahan pertanian. Foto: Freepik

Mitigasi Kekeringan dan Karhutla saat El Nino

Mengatasi kekeringan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau daerah untuk memastikan ketersediaan air dan mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Enam wilayah rawan karhutla meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Wilayah tersebut mayoritas gambut.

Kepala BNPB, Suharyanto menyebut, BNPB bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga membuat bor baru untuk mengantisipasi kekeringan di areal gambut dan mangrove yang lebih dahsyat.

BNPB pun berkolaborasi bersama sejumlah lembaga pemerintah menggelar operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), untuk meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan. Operasi ini akan mengisi danau, embung, dan sumur untuk persediaan air.

Pemadaman darat dan udara juga BNPB siapkan untuk penanganan karhutla. Tidak hanya siap siaga padamkan api saat kebakaran. Sebelum ada titik api di daerah tertentu, BNPB juga lakukan penyiraman air melalui udara untuk pembasahan gambut.

Sementara itu, kekeringan sudah terjadi di wilayah Papua Tengah. Fenomena ini memicu gagal panen sehingga membuat warga kesulitan mendapatkan bahan makanan. Dampaknya, enam orang meninggal dunia karena kelaparan dan dehidrasi.

Peristiwa ini bukan kali pertama yang terjadi di Papua Tengah, sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2015 dan 2019 yang bersamaan dengan adanya El Nino.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai potensi menguatnya El Nino pada Juni 2023. Antisipasi ini untuk meminimalisir dampak kekeringan, gagal panen dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau.

El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. 

Adanya pemanasan SML ini mengakibatkan bergesernya potensi pertumbuhan awan dari wilayah Indonesia ke wilayah Samudra Pasifik sehingga mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, untuk mengantisipasi El Nino ini perlu langkah strategis dari pemerintah. Terutama dalam sektor pertanian yang mengandalkan siklus air agar tidak gagal panen hingga berujung krisis pangan.

“Utamanya sektor-sektor yang sangat terdampak seperti sektor pertanian, terutama tanaman pangan semusim yang sangat mengandalkan air,” kata Dwikorita dalam keterangannya.

Berdasarkan pengamatan BMKG pada SML di Samudra Pasifik, La Nina telah berakhir pada Februari 2023. Sepanjang periode Maret-April 2023, ENSO berada pada fase netral. Hal ini mengindikasikan tidak adanya gangguan iklim dari Samudra Pasifik pada periode tersebut.

Dwikorita menambahkan, dengan peluang lebih dari 80 %, ENSO Netral BMKG prediksi mulai beralih menuju fase El Nino pada periode Juni 2023 dan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga moderat.

Sementara itu, gangguan iklim dari Samudra Hindia, yaitu IOD (Indian Ocean Dipole), selama Maret – April juga berada pada fase netral dan diprediksi berpeluang menuju fase IOD positif mulai Juni 2023. Kombinasi keduanya akan berdampak pada berkurangnya curah hujan selama musim kemarau 2023.

Langkah Strategis Hadapi El Nino

Melihat kejadian ini, BMKG mendorong sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut di antaranya optimalisasi penggunaan infrastruktur pengelolaan sumber daya seperti waduk, bendungan, dan embung untuk mengantisipasi risiko kekurangan air.

BMKG saat ini pun lebih menggalakkan upaya pencegahan dan siaga dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Terutama wilayah atau provinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

BMKG juga terus memantau dan mendeteksi titik panas atau hot spot menggunakan satelit. Jika mendeteksi potensi karhutla, BMKG akan mengeluarkan peringatan dini.

Antisipasi gagal panen saat musim kemarau ekstrem. Foto: Shutterstock

28% Wilayah Memasuki Musim Kemarau

Kepala Pusat Perubahan Iklim BMKG, Fachri Rajab menambahkan, BMKG sudah memantau 699 zona musim (ZOM) hingga akhir Mei 2023.

Hasilnya 28 % (194 ZOM) di wilayah Indonesia sudah masuk periode musim kemarau. Sebanyak 56 % wilayah lainnya (392 ZOM) masih mengalami musim hujan.

Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi wilayah Aceh bagian timur, Sumatera Utara bagian timur, Riau bagian timur, Bengkulu bagian barat, dan Lampung bagian selatan. Selanjutnya Banten bagian utara, DKI Jakarta, Jawa Barat bagian utara, sebagian Jawa Tengah, DIY bagian selatan, sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

Sebagian Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Maluku Utara juga sudah memasuki musim kemarau. Sementara itu, sejumlah 16 % (113 ZOM) lainnya merupakan wilayah yang mengalami kondisi basah atau kondisi kering sepanjang tahun.

Fachri juga menyampaikan, prediksi hujan bulanan periode Juni-Oktober 2023 akan lebih kering dari biasanya. Wilayah yang diprediksi mengalami hujan dengan kategori bawah normal pada bulan Juni 2023 meliputi sebagian wilayah Aceh, Jambi, Bengkulu, Jawa, Bali, NTT, NTB, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat dan sebagian Papua.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Met Office Inggris memprediksi tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas. Suhu rata-rata global bakal naik sekitar 1,2 derajat Celcius. Jika benar, suhu panas di tahun 2023 mengalahkan rekor suhu serupa di tahun 2016.

Kenaikan suhu tersebut akan menambah deretan rekam jejak suhu rata-rata global yang naik 1 derajat Celcius di atas suhu praindustri tahun 1850-1900.

Sebelumnya, rekor tahun panas saat ini terjadi pada tahun 2016. Di tahun itu, pola iklim El Nino di Pasifik telah mendorong suhu global di atas tren pemanasan global.

“Tanpa El Nino sebelumnya untuk meningkatkan suhu global, 2023 mungkin bukan tahun yang memecahkan rekor. Tetapi dengan latar belakang peningkatan emisi gas rumah kaca global yang terus berlanjut, kemungkinan tahun depan akan menjadi tahun penting lainnya dalam seri ini,” kata Kepala Prediksi Jarak Jauh di Met Office Adam Scaife, seperti dilansir The Guardian, Rabu (21/12).

La Nina Meluruh

Dr Nick Dunstone yang telah memimpin perkiraan suhu global 2023 mengatakan, suhu global dalam tiga tahun terakhir dapat pengaruh dari La Nina yang berkepanjangan. Suhu permukaan laut menjadi lebih dingin dari rata-rata yang terjadi di Pasifik tropis. La Nina memiliki efek pendinginan sementara pada suhu rata-rata global.

Namun untuk tahun depan, model iklim menunjukkan berakhirnya La Nina yang terjadi tiga tahun berturut-turut. Kondisi akan kembali relatif lebih hangat di beberapa bagian Pasifik tropis.

Tahun lalu, Met Office memperkirakan kenaikan suhu global tahun 2022 akan berada antara 0,97 derajat Celcius dan 1,21 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Sementara itu data hingga Oktober menunjukkan suhu sekitar 1,16 derajat Celcius di atas era praindustri.

Kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius dalam kurun waktu 20 tahun menandai perubahan iklim. Foto: Shutterstock

Kenaikan Suhu Panas Terus Terjadi

Koordinator Bidang Analisis Perubahan Iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kadarsah memperkirakan kenaikan suhu bumi tahun 2023 bisa saja mengalahkan rekor terpanas tahun 2016.

Mengacu data BMKG, tahun terpanas di Indonesia pada tahun 2016, mengalami kenaikan 0,8 derajat Celcius. Lalu pada tahun 2019 naik 0,6 derajat Celcius, dan tahun 2020 naik 0,7 derajat Celcius.

Untuk suhu normal udara tahun 1981-2010 di Indonesia rata-rata 26,6 derajat Celcius. Sementara angka rata-rata pada tahun 2020 meningkat menjadi 27,3 derajat Celcius.

“Peningkatan suhu pada tahun 2023 bisa saja terjadi mengalahkan rekor tahun 2016. Penyebabnya yaitu peningkatan gas rumah kaca khususnya CO2 dari aktivitas manusia yang semakin meningkat memicu perubahan iklim,” kata dia kepada Greeners, Kamis (22/12).

Selain itu, Kadarsah menyebut semakin maraknya penggundulan hutan, penggunaan energi fosil (batu bara) serta jumlah kendaraan bermotor berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon.

Kadarsah menyebut, perubahan iklim secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi intensitas maupun kekuatan bencana alam, seperti bencana hidrometeorologi di Indonesia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Fenomena La Nina yang terjadi di Indonesia menjawab alasan hujan masih turun meski telah memasuki musim kemarau. Dari kondisi itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau tahun 2022 akan mundur.

Fenomena La Nina bisa menjadi salah satu sebab peningkatan curah hujan di Indonesia akhir-akhir ini. BMKG memprakirakan kondisi ENSO dari La Nina lemah berangsur meluruh menuju netral pada Juli hingga September 2022.

Meski La Nina tak menyebabkan kejadian single extreme event secara langsung, tapi BMKG mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Urip Haryoko mengatakan, La Nina sebagai fenomena iklim akan menyediakan background atmosfer yang lebih banyak mengandung uap air karena meningkatnya sirkulasi angin pasat.

“Bila kejadian-kejadian ekstrem tunggal seperti hujan lebat harian ditambah La Nina maka dapat menyebabkan hujan ekstrem. Kondisi ini bisa memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor,” katanya kepada Greeners, Senin (13/6).

Ia juga mengingatkan potensi Madden Julian Oscillation (MJO) dan gelombang atmosfer ekuator (equatorial atmospheric waves). Jika terjadi bersamaan menjadi pemicu hujan-hujan ekstrem terutama pada periode transisi peralihan musim.

Berdasarkan monitoring BMKG hingga awal Juni ini, Indeks ENSO bulan Juni 2022 sebesar -0.85 yang menunjukkan kondisi fenomena La Nina Lemah. “Sesuai prakiraan BMKG, adanya La Nina akan mengakibatkan awal musim kemarau tahun 2022 terlambat atau mundur dari biasanya,” imbuhnya.

28,9 % Wilayah Indonesia Memasuki Musim Kemarau

Lebih jauh Urip menyebut, hingga awal dasarian I Juni ini (sepuluh hari pertama bulan Juni) baru 28,9 % wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau. Beberapa wilayah itu yaitu Aceh bagian dan timur, Sumatera bagian utara, sebagian Riau. Lalu pesisir utara Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dan Bali.

Selanjutnya sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah bagian barat dan Sulawesi Utara bagian selatan, Papua Barat bagian utara, serta sebagian Papua.

“Sementara untuk prakiraan curah hujan bulanan dari Juli hingga September 2022 umumnya berada pada kategori rendah – menengah (< 300 mm/bulan). Meski ada beberapa wilayah mengalami hujan dengan intensitas tinggi,” ungkapnya.

Beberapa wilayah dengan intensitas sangat tinggi (> 500 mm/bulan) di antaranya sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah dan sebagian Kalimantan Selatan, serta sebagian Papua bagian barat dan tengah.

Sejatinya pada bulan yang sama sifat hujan atas normal (lebih tinggi dari biasanya) akan terjadi pada hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kecuali di sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Kalimantan Utara, sebagian Papua Barat dan sebagian Papua.

Usai La Nina Tak Selalu Diikuti El Nino

Urip juga menegaskan, dengan adanya fenomena La Nina tahun ini tak selalu diikuti El Nino pada tahun berikutnya. Begitu juga sebaliknya, El Nino tidak selalu berlanjut dengan adanya La Nina.

Secara statistik, sambung dia perulangan terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981-2018 mempunyai kecenderungan berulang semakin cepat daripada periode 1950-1980.

“Persentase kejadian La Nina yang diikuti El Nino sebesar 16,7 %. Khusus kejadian El Nino – La Nina -El Nino hanya sebesar 1,5% (pernah terjadi tahun 1963-64-65),” tuturnya.

BMKG terus berupaya melakukan pemutakhiran secara berkala informasi iklim, setiap dasarian. Tujuannya untuk memperbarui perkembangan cuaca terkini maupun peringatan dini cuaca ekstrem.

“Dengan mengetahui perkembangan kondisi dinamika atmosfer-laut terkini, harapannya paling tidak kita memiliki kesiapsiagaan lebih baik. Mengantisipasi kondisi iklim lebih kering dari biasanya yang berasosiasi dengan El Nino. Maupun kondisi lebih banyak hujan daripada biasanya yang berasosiasi dengan kejadian La Nina,” paparnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Tahun 2022 ahli meteorologi memperkirakan El Nino yang ditandai minimnya curah hujan akan terjadi. Meskipun El Nino berlevel moderat, perlu antisipasi maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan waduk dan bendungan (dam).

Sementara itu, tahun 2021, La Nina justru yang terjadi. Hal ini menyebabkan meningkatkan curah hujan selama musim hujan terjadi. Kondisi ini mengancam peningkatan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan banjir bandang.

Profesor Riset Bidang Meteorologi dan Klimatologi pada Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian mengatakan, iklim di Indonesia mendapat pengaruh dari global warming, El Nino, La Nina serta keberadaan siklus matahari.

“Karena sudah mengalami dua kali kemarau basah berturut-turut pada 2020 dan 2021, maka kemungkinan besar tahun 2022 Indonesia akan mengalami periode kemarau kering tetapi tidak ekstrem kering,” katanya dalam Webinar Profesor Talk Tentang Kebencanaan di Jakarta, Senin (27/12).

Antisipasi Bencana Karhutla dan Kekeringan

Dari data sejarah panjang El Nino Oscillation Southern Oscilation (ENSO), ahli tidak temukan data 3 tahun berturut-turut La Nina atau tahun basah. Selain itu kita telah melewati periode sunpot minimum yang berasosiasi dengan tahun basah 2019 -2020. Sangat mungkin pendulum iklim akan kembali ke tahun El Nino meski relatif moderat pada tahun 2022.

“Setelah melewati spring 2022 bulan April akan mulai pola kering dan harap persiapkan kesediaan air di tempat tempat penampungan seperti waduk dan dam,” ucapnya.

Edvin menambahkan, bencana tahunan seperti kebakaran lahan dan hutan (karhutla) perkiraannya akan kembali marak di tahun 2022. Oleh sebab itu, butuh persiapan kebasahan lahan dengan teknologi modifikasi cuaca sebelum karhutla terjadi. Petani pun harus mempersiapkan pertanian pola kering. Sebab konsekuensinya akan terjadi panen melimpah di sektor kelautan.

Dalam pidato orasi profesor risetnya tahun 2014 lanjut Edvin, apabila tidak ada ENSO yang kuat atau berarti, Indonesia akan mengalami dampak global warming yang kuat. Artinya akan mengalami tahun basah karena kenaikan suhu atau hujan atau iklim yang lebih basah.

“Saat ini indeks ENSO ke arah La Nina, maka pengaruh global warming akan lebih dominan,” imbuhnya.

Pengaruh global warning akan terasa sebelum puncak kemarau tahun 2021. Tetapi saat memasuki puncak kemarau kondisi akan kembali normal. Dengan kemungkinan di atas normal atau awal musim hujan akan maju. Kondisi basah tahun 2020 karena sunspot minimum matahari. Tetapi kondisi basah tahun 2021 karena fase ENSO netral sehingga global warming dominan.

Selain karhutla, perlu antisipasi kekeringan saat musim kemarau ekstrem. Foto: Shutterstock

Citra Satelit Pantau Dampak Bencana

Sementara itu, Profesor Riset bidang Teknologi dan Penginderaan Jauh Geomatika pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Muhammad Rokhis Khomarudin menjelaskan, pola kejadian kebakaran lahan sudah ahli ketahui terjadi pada musim kemarau di Indonesia. Bahkan kondisinya akan semakin meningkat saat El Nino terjadi.

“Citra satelit penginderaan jauh dapat memberikan gambaran kondisi bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk bencana geologi baik gempa dan letusan gunung berapi satelit dapat menggambarkan dampak kerusakan yang terjadi,” paparnya.

Menurutnya, penggunaan data satelit penginderaan jauh dapat menghitung secara cepat tingkat kerusakan akibat bencana untuk tindakan evaluasi dan rehabilitasi wilayah.

Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanthi mengungkapkan, mengenai pengendalian karhutla, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan yang tegas.

Februari 2021 Presiden Jokowi menyampaikan arahan untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan membangun infrastruktur monitoring. Selain itu juga upaya pengawasan harus sampai ke bawah, mencari solusi permanen, penataan ekosistem gambut, serta penegakan hukum.

“Berkat upaya bersama, luas areal terbakar 2021 jika dibandingkan pada tahun 2014 terjadi penurunan signifikan sebesar 87,06 % atau turun seluas 1.547.598 ha. Serta tidak terjadi asap lintas batas negara pada tahun 2020 dan 2021,” tandas Laksmi dalam keterangannya.

Penulis : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan dalam 10 tahun ke depan suhu udara semakin meningkat. BMKG melihat adanya tren kenaikan suhu udara di Indonesia. Peningkatan suhu ini akan memicu seringnya kejadian badai tropis dan bencana.

“Karena ada tren dari monitoring BMKG sejak tahun 1960 hingga 2021 kenaikan suhu udara di wilayah Indonesia rata-rata mencapai 0,9 derajat Celcius dan tertinggi mencapai 1,4 derajat Celcius. Jadi ada tren kenaikan yang signifikan,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Jakarta, baru-baru ini.

Dwikorita menyebut, terjadinya kenaikan suhu udara di wilayah Indonesia tersebut merupakan penyebab sering terjadinya badai tropis, cuaca ekstrem hingga El Nino.

“Dengan adanya tren kenaikan suhu sebagai tanda adanya perubahan iklim baik global maupun di wilayah Indonesia tampaknya semakin korelatif dengan semakin seringnya terjadi badai tropis, cuaca ekstrem, La Nina, El Nino. Di tahun 1950 sampai 1970 berkisar periode kejadian ulangnya 5-7 tahun,” jelasnya.

Lalu periode tahun 1980-2021, kejadian-kejadian tersebut semakin sering terjadi seperti La Nina yang terjadi dalam waktu dua tahun berturut-turut.

“Tetapi setelah 1980 sampai saat ini kejadian periode ulangnya 2 sampai 3 tahun. Bahkan untuk kali ini setiap tahun itu terjadi seperti pada tahun lalu dan tahun ini terjadi La Nina,” ungkapnya.

Kenaikan Muka Air Laut dan Bencana Rob

Tanda lain yang menjadi dampak perubahan iklim adalah kenaikan muka air laut. Hal ini akan berdampak buruk ketika pasang laut saat purnama terjadi. Akibatnya banjir rob semakin meluas.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2020 telah terjadi 35 banjir rob. Sebanyak 32.413 rumah terendam dan sebanyak 181.454 warga terdampak. Banjir rob ini terjadi di sebanyak 27 wilayah di Indonesia.

Sementara pada tahun 2021 terjadi peningkatan banjir rob. BNPB mencatat ada 51 kejadian dan mengakibatkan sebanyak 136.998 rumah terendam. Sebanyak 582.294 warga terdampak. Banjir rob pada tahun ini juga semakin meluas hingga ke 43 wilayah di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, banjir rob yang terjadi di beberapa wilayah khususnya yang terjadi belakangan ini karena terjadi kondisi perigee yaitu ketika posisi bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Hal ini mengakibatkan tinggi muka air saat pasang lebih tinggi dari kondisi biasa.

Hal ini kemudian terakumulasi oleh faktor cuaca ekstrem dengan adanya 3 pusaran badai yang sedang berkembang di sekitar wilayah perairan Indonesia. Akumulasi curah hujan dan angin kencang berpengaruh pada pembentukan gelombang laut ekstrem dan berdampak pada wilayah pesisir.

“Perubahan iklim lebih ke arah dampak dalam mempertinggi frekuensi dari climate related disaster seperti banjir, banjir bandang, longsor karena perubahan pola hujan ekstrem terkait fenomena regional seperti La Nina dan El Nino,” kata Abdul kepada Greeners di Jakarta, Jumat (10/12).

Kenaikan muka air laut mengancam kawasan pesisir. Foto: Shutterstock

Tren Kenaikan Muka Air Laut Hingga 2030

Di samping itu, BMKG juga telah mengeluarkan peringatan kewaspadaan atas terdeteksinya anomali iklim global yaitu suhu muka air laut di Samudra Pasifik di bagian ekuator tengah sampai timur semakin mendingin. Sementara suhu muka air laut di Indonesia semakin menghangat.

Menanggapi hal tersebut, Pakar oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Zainal Arifin mengatakan, tren kenaikan muka air tersebut masih akan terus terjadi hingga tahun 2030.

“Memang demikian, tren kenaikan muka air laut akan terus terjadi. Perkiraannya sampai dengan tahun 2030 akibat perubahan iklim. Intensitasnya juga akan meluas terutama saat purnama dan bulan baru,” kata Zainal kepada Greeners.

Sementara itu, Bank Indonesia dalam sebuah kesempatan menyebut kerugian akibat cuaca ekstrem yang Indonesia alami bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Bahkan kerugian akibat cuaca ekstrem ini pada tahun 2050 diprediksi dapat mencapai 40 % dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Penulis : Fitri Annisa

LONDON, 24 Maret 2017 – Berdasarkan studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal sains terkemuka, Great Barrier Reef, salah satu keajaiban Lautan Pasifik, mungkin tidak akan sepenuhnya pulih dari dampak perubahan iklim disertai oleh El Nino.

Studi yang lain memperingatkan bahwa peningkatan suhu muka air laut dapat menyebabkan kematian karang dan memperlambat pertumbuhan karang di Maladewa yang terletak di Lautan Hindia.

Terumbu karang sangat sensitif terhadap suhu lautan dan pada tahun-tahun panas dapat melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, namun ini berlangsung secara natural sebelum manusia mulai membakar batubara, minyak dan gas, dan mempercepat proses tersebut. Terumbu karang akan bereaksi terhadap perubahan tersebut melalui pemutihan. Artinya, mereka menolak proses fotosintesis dari algae yang sebenarnya menguntungkan keduanya.

Lautan yang Memanas

Namun, lautan telah menghangat akibat pemanasan global yang terjadi akibat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Lautan menjadi lebih asam karena reaksi karbon dioksida dengan air.

Kehadiran fenomena udara di bagian Pasifik yang lebih dikenal dengan El Nino, atau ‘The Child’, karena menguat menjelang Natal, mengancam keberlangsungan terumbu karang dunia.

Pada tahun 2015-16, El Nino telah memutihkan terumbu karang secara masif yang hingga kini masih berlangsung, jelas para peneliti asal Australia di dalam jurnal Nature.

“Kami berharap udara akan sedikit mendingin pada dua atau tiga minggu lebih cepat sehingga pemutihan tidak akan separah tahun sebelumnya. Pemutihan yang terjadi 2016 sangatlah parah,” jelas Tery Hughes dari Pusat Penelitian Terumbu Karang di James Cook University, Queensland.

“Ini merupakan pemutihan ketiga yang berdampak pada Great Barrier Reef, sebelumnya terjadi pada tahun 1998 dan 2002. Kini, kami sedang bersiap untuk meneliti potensi keempat.”

“Kami sudah meneliti apakah pemutihan yang terjadi pada tahun 1998 dan 2002 membuat karang-karang itu lebih toleran di tahun 2016. Sayangnya, kami tidak menemukan bukti apapun bahwa pemutihan yang terjadi membuat karang-karang lebih tangguh.”

Para peneliti sudah memperingatkan bahwa apabila tidak ada aksi untuk menahan pemanasan global dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, maka pemutihan akan mampu menghancurkan 99 persen terumbu karang dunia.

Terumbu karang merupakan ekosistem terkaya di planet dan mereka menyediakan perlindungan vital bagi manusia yang tinggal di pesisir pantai sekaligus menjadi sumber protein.

“Sangat menyakitkan hati saya untuk melihat begitu banyaknya terumbu karang yang mati di Great Barrier Reef di bagian utara pada tahun 2016,” kata Profesor Hughes. “Dengan naiknya suhu akibat pemanasan global, hanya perkara waktu sebelum kita akan sering mengalami hal tersebut. Kejadian keempat yang terjadi hanya setahun sebelumnya merupakan pukulan terberat bagi terumbu karang.”

Para peneliti asal Inggris melihat kerusakan yang sama diakibatkan oleh El Nino di perairan Maladewa di Lautan Hindia. Hasil ini mereka tuliskan dalam jurnal Scientific Reports. Pertanyaan besar selanjutnya adalah seberapa cepat terumbu karang Lautan Hindia bisa memulihkan diri?

Laju Pertumbuhan Terumbu Karang

“Pemulihan dari gangguan di masa lalu yang terjadi di Maladewa berlangsung selama 10-15 tahun, namun pemutihan yang akan terjadi berikutnya diprediksi akan lebih sering terjadi. Jika ini kasusnya maka akan dapat berdampak kepada pertumbuhan terumbu karang pada jangka waktu panjang dan membatasi perlindungan pantai dan jasa habitat yang disediakan oleh karang-karang ini,” kata Chris Perry, profesor geografi fisik dari Universitas Exeter, Inggris.

“Aspek yang membahayakan kematian terumbu karang ini adalah penurunan pertumbuhan terumbu karang dengan cepat.”

“Penurunan ini berdampak tidak hanya bagi kapasitas terumbu karang untuk bisa mengimbangi kenaikan muka air laut namun juga dapat berakibat kepada hilangnya struktur terumbu karang yang penting untuk mendukung keragaman dan jumlah spesies ikan.” – Climate News Network

Jakarta (Greeners) – Terpaan El Nino yang terjadi cukup panjang di tahun 2015 diakui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Gardjita Budi memberikan dampak yang sangat berat bagi dunia pertanian. Meski demikian, ia menyatakan target produksi gabah kering geling (GKG) pada tahun 2016 diharapkan meningkat sebanyak satu juta ton dibanding GKG tahun 2015 dimana GKG yang dihasilkan sebanyak 75 juta ton.

“Insya Allah 2016 lebih baik iklimnya. Meski kemungkinan musim kemarau akan maju,” ujarnya kepada Greeners, Jakarta, pada Senin (28/12) lalu.

Iklim kemarau panjang yang diprediksi kembali terjadi tahun 2016 dikhawatirkan akan membuat proses pertanian dan perkebunan menurun drastis. Hal ini nantinya akan berdampak pada ketersediaan bahan pangan.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya menyatakan bahwa fenomena El Nino baru akan melunak pada April 2016 dan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2016.

Andi juga menyatakan bahwa di wilayah Aceh dan Riau, curah hujan akan berkurang pada Januari dan Februari dan puncak musim kemarau di wilayah tersebut akan terjadi sebanyak dua kali. Untuk wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dua wilayah ini akan memasuki musim hujan pada Desember 2015.

“Menurut analisis BMKG sendiri, EL Nino akan dimulai pada Februari 2016 dan akan terjadi kemarau yang mencakup wilayah pesisir Timur Aceh, pesisir Timur Sumatera Utara, dan pesisir Timur Riau. Namun pengaruhnya ke Indonesia sudah selesai dan yang akan terjadi pada Februari 2016 adalah normal kemarau biasa saja,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Beberapa pihak menuding fenomena El Nino dan masyarakat adat sebagai faktor penyebab pembakaran hutan dan lahan selama ini. Sementara, sistem pemanfaatan sumber daya hutan selama 45 tahun terakhir belum menunjukkan adanya perbaikan.

Soelthon G. Nanggara, Wakil Direktur Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan, dari data sebaran titik api membuktikan bahwa ada yang salah dalam sistem pemanfaatan hutan di Indonesia. Pemerintah, kata Soelthon, tidak bisa serta-merta hanya menyalahkan El nino sebagai penyebab tunggal kebakaran hutan dan lahan. Menurut Soelthon, momentum ini harusnya membuat pemerintah melakukan review terhadap izin pemanfaatan hutan dan lahan (gambut), serta segera mencabut izin-izin konsesi yang terbukti membakar hutan.

“Pembakaran hutan dan lahan pada rentang bulan Januari hingga Oktober 2015 sebagian besar atau 72% terjadi di dalam kawasan hutan dengan 34.960 titik api. Pada rentang waktu tersebut, 50% titik api berada di dalam konsesi perusahaan dan selebihnya tersebar pada area moratorium izin (23%), area yang tidak termasuk di dalam wilayah moratorium (23%), dan sebagian kecil di wilayah adat (4%),” terangnya, Jakarta, Jumat (04/12).

Soelthon melanjutkan, pembagian kawasan hutan juga menunjukkan bahwa konsentrasi sebaran titik api terbesar berada di hutan produksi (HP/HPK/HPT) sebesar 52%, dan hutan lindung sebesar 11%. Temuan ini diperkuat oleh berbagai kajian yang menunjukkan bahwa indeks tata kelola yang rendah akan berkontribusi terhadap kerusakan sumber daya hutan dan lahan.

Mendorong keterbukaan terkait proses pemberian izin untuk pemanfaatan hutan dan lahan, termasuk memastikan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran, bisa digunakan sebagai menjadi langkah awal. “Pembakaran hutan dan lahan itu merupakan imbas dari buruknya tata kelola yang tak kunjung diperbaiki,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan juga menyatakan kalau pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 telah menyebabkan emisi karbon sebesar 15-20 juta ton per hari. Sedangkan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada COP 21 di Paris, Perancis menyebutkan bahwa masyarakat adat merupakan aktor penting yang harus dilibatkan dalam upaya penurunan emisi di Indonesia.

Selama ini masyarakat adat telah menunjukkan perannya dalam menjaga hutan yang terbukti efektif dalam mencegah emisi karbon. Informasi yang diperoleh AMAN dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menunjukkan, dari 6,8 juta hektare wilayah adat yang sudah dipetakan, 65 % masih berupa hutan alam.

AMAN juga telah mengidentifikasi bahwa ada 57 juta hektare atau 80% kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat adat. Tidak kurang dari 40 juta hektare diantaranya masih berupa hutan alam dalam kondisi yang sangat baik.

Agar hutan alam ini terus terjaga, Abdon menyarankan agar pemerintah Indonesia mendukung percepatan pemetaan wilayah-wilayah adat untuk diintegrasikan kedalam kebijakan nasional satu peta (one map policy). Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat melalui pengesahan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.

“AMAN mengapresiasi dan memastikan akan mengawal komitmen Presiden Joko Widodo ini,” tegas Abdon.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015 terasa sulit dalam pelaksanaannya. Kesalahan memprediksi dampak El Nino yang begitu besar dianggap menjadi salah satu sebabnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu (28/10) lalu, menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak terlambat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Hanya saja, katanya, pemerintah tidak mengetahui bahwa dampak El Nino ternyata jauh lebih parah dari yang telah diprediksikan.

“Dampak El Nino ini tidak terbayangkan oleh kami bisa sebegitu parahnya. Lebih parah dari El Nino tahun 1997,” kata Luhut, Jakarta, Kamis (29/10).

Mengenai jumlah titik api, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyatakan, hingga saat ini, berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua sebanyak 17 titik api tersebar di wilayah Sumatera dengan rincian di Sumatera Selatan 7 titik, Bengkulu 5 titik dan Lampung 5 titik. Lalu di Kalimantan 205 titik api dengan rincian di Kalimantan Tengah sebanyak 22 titik, Kalimantan Timur 178 titik, Kalimantan Selatan 4 titik dan Kalimantan Barat 1 titik.

“Untuk jarak pandang dan cuaca di Sumatera seperti Padang 800 meter dan hujan, Pekanbaru 1.500 meter dengan udara berkabut, Jambi 900 meter berasap, Palembang 1.500 meter berasap. Lalu Kalimantan, di Pontianak 3.000 meter berasap, Ketapang 400 meter berasap, Palangkaraya 500 meter berasap, Banjarmasin 5.000 meter berasap,” ujarnya.

Selanjutnya, lanjut Willem, indeks kualitas udara (PM10) rinciannya adalah di Sumatera antara lain Pekanbaru 95.20 sedang, Jambi 304.49 sangat tidak sehat, Palembang 276.90 sangat tidak sehat. Selanjutnya di Kalimantan seperti di Pontianak 106.39 sedang, Banjarbaru 85.85 sedang, 64.72 sedang dan Palangkaraya 348.82 berbahaya.

Willem juga menyatakan berdasarkan hasil pemantauan jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas atau ISPA mencapai 533.605 orang dengan rincian di Riau 90.465 orang (ISPA 75.749 orang, pnemonia 1.245 orang, asma 3499 orang, infeksi kulit 5.525 orang, infeksi mata 4.447 orang). Sementara itu, Jambi 129.229 orang, Sumatera Selatan 115.484 orang, Kalimantan Barat 43.477 orang, Kalimantan Tengah 56.921 orang dan Kalimantan Selatan 98,029 orang.

Penulis: Danny Kosasih