Jakarta (Greeners) – Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia seluas 12,7 juta hektare kondisinya kritis. Kerusakan ini terus terjadi karena kontribusi limbah dan sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga mencemari kualitas air dan memicu banjir di banyak wilayah.

Tidak hanya limbah dan sampah, sedimentasi dan land subsidence juga yang terjadi di DAS turut memperburuk kejadian dan dampak banjir. Masalah ini memengaruhi kuantitas dan kontinuitas air, hingga kekeringan. Saat ini ada 4.200 DAS yang perlu dipulihkan agar bisa menunjang kehidupan manusia.

Subdirektorat Wilayah II Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gemala Suzanti mengatakan, pemerintah telah melakukan tiga upaya untuk mengendalikan banjir.

“Untuk mengendalikan banjir yang berkelanjutan pemerintah telah melakukan tiga upaya melalui pendekatan berbasis alam dan ilmiah,” kata Gemala dalam Diskusi Pojok Iklim “Mewujudkan Ketahanan Iklim Melalui DAS Rumah Kita Bersama” secara daring di Jakarta, Rabu (10/5).

Upaya tersebut salah satunya dengan quality infrastructure, pemerintah dapat melihat latar belakang dari infrastruktur di wilayah DAS. Kemudian dengan river engineering yang tepat untuk meredam natural power of river.

Gemala juga menambahkan, proses pembangunan harus kita sesuaikan dengan lingkungan setempat, supaya infrastruktur tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Urbanisasi Akibatkan Banjir

Sementara itu, sebelum adanya urbanisasi, banyak kawasan yang masih berhutan. Namun, setelah adanya urbanisasi, semua berganti menjadi perumahan dan gedung. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lahan hutan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,2 persen selama sembilan tahun.

“Hal ini menyebabkan laju dari runoff semakin tinggi dan infiltrasi semakin rendah. Hingga kita perlu memberikan ruang air dan bagaimana mempertahankan persentase siklus hidrologi,” kata Gemala.

Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya genangan air dan banjir. Oleh karena itu, mempertahankan presentase per siklus hidrologi ini masih menemui tantangan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan kebijakan zero delta Q atau keharusan agar bangunan tidak menambah debit air ke sistem aliran sungai. Masyarakat juga harus ikut serta melakukan pencegahan dengan konservasi dan merawat sungai.

Penampakan permukiman warga di sepanjang daerah aliran sungai. Foto: Shutterstock

Pengelolaan Landscape Berbasis DAS

Sementara itu, ketahanan iklim dapat dicapai melalui pengelolaan landscape berbasis DAS. Landscape adalah kawasan dengan konfigurasi topografi, penutupan vegetasi, dan tata guna lahan atau pola permukiman dengan proses kegiatan alamiah.

“Kalau kita ingin melaksanakan program pengelolaan harus melihat neraca airnya, konfigurasi landscape, transformasi hujan menjadi aliran, dan tata ruang atau utilization type,” ungkap Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS KLHK, M. Saparis Soedarjanto.

Pendekatan landscape juga memerlukan peran hutan untuk ketahanan air dan pangan. Sebab, hutan dapat mengatur air dengan menjaga kesuburan dan kelembapan tanah serta mendukung infiltrasi tanah. 

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Keputusan hadirnya Ibu Kota baru Nusantara di Penajam Paser, Kalimantan Timur harus menjadi momentum restorasi ekologi di kawasan tersebut. Dulu daerah itu adalah kawasan hujan tropis basah yang berangsur berubah menjadi lahan kritis dan penuh ilalang.

Pengamat Lingkungan Tarsoen Waryono mengatakan, hijrahnya pusat pemerintahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser, Kalimantan Timur bukan semata-mata antisipasi terhadap ancaman jangka panjang. Ancaman yang ia maksud seperti banjir, kekeringan, gempa dan longsor yang ada di Pulau Jawa. Namun, lebih kepada upaya pengembangan wilayah guna mendayagunakan potensi daerah pedalaman, khususnya dalam restorasi ekologinya.

“Pengalaman pribadi sejak tahun 1970, bentang alam sepanjang jalan dari Paser Penajam hingga ke Barabe-Kandangan dan Banjarmasin, dengan lebar rata-rata 10 km di sebelah kanan/kiri jalan dan lebih dari 400 km panjangnya, merupakan hamparan lahan kritis ilalang (alang-alang). Padahal sebelumnya merupakan hutan hujan tropis basah,” katanya kepada Greeners, di Jakarta, Kamis (20/1).

Pemberian nama “Nusantara” untuk ibu kota baru ini selain mengingatkan betapa tingginya nilai histori di balik namanya juga mengingatkan betapa pentingnya menjaga aspek krusial. Selain itu juga mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan lingkungan hidup melalui restorasi ekologi sebagai dasar dalam pembangunan ibu kota negara.

Pastikan Vegetasi Alam di Ibu Kota Baru

Tarsoen mengungkapkan, restorasi ekologi tersebut mencakup bentang alam, tata air, habitat satwa liar, restorasi penyebab kebakaran serta restorasi kelembagaan dan kebijakan. Penting, sambungnya untuk memastikan ekosistem hutan hujan tropis basah sebagai vegetasi alam asli di ibu kota baru.

Namun, penataan lingkungan (pola hijau) bangunan modern tahun 2000-an dengan cenderung membudidayakan tumbuhan atas dasar nilai arsitektur (padu serasi) justru menghilangkan kondisi vegetasi alam aslinya.

“Padahal jenis yang dibudidayakan itu berumur pendek. Berbeda halnya dengan jenis tumbuhan hutan hujan tropis yang umumnya memiliki umur lebih dari 200 tahun,” paparnya.

Hijrahnya fauna umumnya imbas dari ekosistemnya terganggu. Dengan memulihkan tutupan vegetasi semirip mungkin dengan aslinya (hutan hujan tropis) sebagai habitat hidupan liar, maka fauna akan hijrah kembali ke habitatnya. Misalnya dengan bahan tanaman dari biji dan kongkoa alam (persemaian).

Selain itu, beragam antisipasi terhadap beragam kebencanaan juga harus pemerintah upayakan di ibu kota baru. Misalnya, antisipasi luapan banjir. Melalui pembangunan saluran drainase yang desainnya harus lebih jauh ke depan (200 tahun). Caranya harus memerhatikan gradien saluran air dari hulu hingga hilir.

Masalah kekeringan dengan pemanfaatan air sungai juga harus mendapat perhatian. “Dua ancaman tersebut dapat diupayakan dengan menetapkan koefisien dasar bangunan (KDB) 30 % yang artinya 30 % boleh dipondasi dan 70 % untuk ruang terbuka hijau (mengacu pada penyempurnaan Undang-Undang No 26 Tahun 2007),” ungkapnya.

Dalam restorasi ekologi, pemulihan daerah aliran sungai penting terimplementasi di ibu kota baru. Foto: Shutterstock

Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Antisipasi Perubahan Iklim

Ia juga menyebut perlunya antisipasi terhadap kerusakan daerah aliran sungai (DAS) melalui penetapan bantaran sungai. Hal dapat pemerintah lakukan dengan memastikan satu setengah kali lebar badan sungai di sebelah kanan dan kiri sungai. Termasuk juga hamparan kebun sawit yang minimal setiap 1000 hektare idealnya membuat koridor hijau dan jajaran pohon hutan selebar 100 meter.

“Selain berfungsi sebagai buffer perkebunan , juga merupakan habitat dan sumber pakan kehidupan liar,” imbuhnya.

Tarsoen juga mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi terhadap perubahan iklim dan pencemaran udara dengan memastikan tidak adanya perladangan berpindah (kendali pencemaran udara), rehabilitasi kritis dan pemulihan lahan pasca tambang (batu bara).

Temuan Masalah di IKN Nusantara

Rapid kajian hasil lingkungan strategis (KLHS) menemukan empat masalah utama di ibu kota baru. Pertama, keterbatasan suplai air baku. Kedua, wilayah ibu kota baru merupakan habitat dan ruang jelajah beberapa spesies kunci. Ketiga, terdapat setidaknya 109 lubang tambang yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Terakhir, Kalimantan Timur memiliki ecological footprint tinggi di Kalimantan.

Rapid KLHS menghasilkan beberapa rekomendasi, yakni 10 prinsip smart and forest city dan 5 peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan. Satu dari 10 prinsip ini yakni memastikan bahwa ibu kota baru memiliki jaringan ruang hijau yang lebih terstruktur.

Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) menolak pengesahan RUU IKN karena menduga cacat prosedural dan bentuk ancaman keselamatan ruang hidup rakyat maupun satwa langka di Kaltim.

Melalui siaran persnya, koalisi yang terdiri dari sejumlah aktivis Walhi Kaltim, Pokja 30 Kaltim, LBH Samarinda, FNKSDA Kaltim, serta JATAM Kaltim ini menyebut RUU IKN minim partisipasi publik.

Koalisi ini menilai rencana pemindahan ibu kota tak negara tak meliputi dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek kemaslahatan dan keselamatan. “Kami mendesak pemerintah menyelesaikan permasalahan krisis yang terjadi di Kalimantan Timur, bukan pemindahan ibu kota baru,” ucap koalisi tersebut.

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Peringatan hari sejuta pohon internasional mengingatkan dunia pentingnya keberadaan pohon untuk menopang keberlangsungan ekosistem. Peringatan hari satu juta pohon sedunia setiap 10 Januari. Indonesia sendiri mempunyai peringatan khusus penanaman pohon setiap 28 November.

Pengamat biodiversitas dari Universitas Nasional Tatang Mitra Setiawan menilai, gerakan satu juta pohon di Indonesia belum ada evaluasinya. Terutama berapa persen pohon yang hidup dan bagaimana pemanfaatannya.

Ia mengatakan, gerakan penanaman pohon ke depannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ekosistem lokal. “Hal ini untuk meningkatkan biodiversitas lokal atau keperluan lokal. Misalnya kalau di lingkungan sekolah untuk fungsi edukasi terkait biodiversitas,” katanya kepada Greeners di Jakarta, Senin (10/1).

Tatang menjelaskan, di bumi ini, pohon berfungsi sebagai bagian dari penopang kehidupan dari setiap ekosistem. Pohon berperan sebagai penghasil oksigen dan penyerap Karbon dioksida (CO2), penyerap debu dan bebauan, sebagai habitat satwa.

Tak hanya itu, pohon juga berfungsi sebagai penyedian pakan. Jika manusia kaitkan dengan kehidupan tentunya juga bermanfaat sebagai penyedia sandang pangan dan papan, mengatur perubahan iklim, penyejuk kejiwaan, nilai estetika, nilai pendidikan dan lainnya.

“Sehingga jika kita melakukan program penanaman kembali sebaiknya mempertimbangkan fungsi-fungsi tadi dan ada keragaman jenis yang ditanam,” ungkapnya.

Terkait program penanaman pohon yang selama ini Indonesia lakukan, Tatang mengaku belum mengamatinya sehingga perlu data dan analisis lebih lanjut.

Menanam pohon juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Foto: Shutterstock

Tanam Pohon Juga Ikut Berkontribusi Dalam Pemulihan DAS

Direktur Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Zainal Arifin mengatakan, berbagai faktor menjadi penyebab kerusakan daerah aliran sungai (DAS). Salah satunya berkurangnya daya dukung dan tampung lingkungan karena populasi dan aktivitas buruk manusia.

Oleh sebab itu, KLHK memiliki program pemulihan ekosistem DAS melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Kegiatan penanaman rehabilitasi DAS tersebut sebagai pemenuhan kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Salah satunya penanaman di hutan lindung gambut Sei Londerang oleh pemegang PPKH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi).

Selain penananam langsung, KLHK juga melakukan pembibitan untuk kegiatan RHL yang produksinya pada tahun 2021 mencapai bibit persemaian 38,8 juta batang, bibit produktif 2,5 juta batang, kebun bibit rakyat 31,1 juta batang dan kebun bibit desa 4,4 juta batang.

“Menanam pohon tidak melulu berbicara jumlah pohon tetapi bagaimana mengelola masyarakat, sehingga perlu perhatikan gerakan economically feasible (layak ekonomi), socialy acceptable (diterima masyarakat) dan environmentally sustainable (lingkungan lestari),” kata Zainal kepada Greeners.

Untuk itu maka perlu kombinasi dan pemilihan jenis sehingga ada kesesuaian lahan dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Harapannya melalui kegiatan penanaman pohon untuk memulihkan DAS mendapatkan outcome. Di antaranya berupa menjaga menara air alami, tata air, konservasi tanah, meningkatkan produktivitas, pemberdayaan peran masyarakat, destinasi wisata, ketahanan pangan, peningkatan ekonomi nasional, mitigasi bencana dan penyerapan karbon.

Selain itu tambahnya, penentuan lokasi juga harus memerhatikan tutupan lahan, kekritisan lahan, tingkat kerawanan bencana dan gangguan kebakaran. Dengan begitu masyarakat bisa langsung menerima manfaat lingkungan dan peningkatan produktivitas.

“Guna mencapai keberhasilan maka kegiatan harus dilakukan oleh semua pihak. Sehingga perlu mendorong adanya gerakan massal agar setiap individu cinta pohon dan cinta menanam pohon sebagai upaya perbaikan DAS secara keseluruhan,” tandasnya.

Penulis : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mewajibkan para pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk merehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Selain memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemulihan kawasan hutan, perbaikan DAS dinilai dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Siti meminta agar pemegang izin yang merupakan pengusaha dan pebisnis mempercepat penanaman dalam jangka waktu hingga akhir tahun ini. Pemulihan DAS, kata dia, juga harus dilakukan di luar area perizinan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah sekitarnya tidak menurun.

Baca juga: Paus Menyerap Lebih Banyak Karbon Dibanding Pohon

“Perbaikan lingkungan tidak mungkin dibebankan hanya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semata.  Namun, harus dilakukan oleh semua unsur secara bersama-sama atau urun daya,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya pada Serial Webinar tentang Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, pada Senin (07/09/2020).

Menurutnya konsep perbaikan aliran sungai tak hanya untuk perbaikan lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memilih dan menanam tumbuhan jenis tertentu. “Selain tanaman hutan juga tanaman Multi Purpose Tree Spesies (MPTS) terutama jenis tanaman buah-buahan yang dikehendaki masyarakat,” ujarnya.

Daerah Aliran Sungai di sekitar permukiman warga di Jakarta. Foto: shutterstock

Para Pemegang Izin Juga Diminta Melapor

Para pengusaha industri minyak dan gas serta pertambangan khususnya batu bara selanjutnya diminta melaporkan hasil penanaman untuk rehabilitasi tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SKK Migas-EMP Malacca Straits SA, misalnya, menyebut telah menanam di lahan seluas 592 hektare. Sedangkan PT Adaro Indonesia melaporkan telah melakukan pemulihan di area seluas 298,36 hektare.

“Kami memiliki komitmen nyata tidak hanya dalam upaya memulihkan lingkungan, namun juga sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi kerja,” ujar Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini SKK Migas bersama 12 kontraktor sedang merehabilitasi DAS dengan total luas kurang lebih 6.034,18 hektare. Wilayah tersebut tersebar di 19 lokasi dan diklaim telah melibatkan partisipasi masyarakat setempat demi menghidupkan denyut ekonomi selama masa pandemi.

Baca juga: Akademisi: RUU Cipta Kerja Mengerdilkan Makna Pembangunan

Selanjutnya PT Adaro Energy, perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan, merupakan salah satu pemegang izin pinjam kawasan hutan. Presiden Direktur PT Adaro Energy, Garibaldi Thohir menyampaikan bahwa perusahannya telah melaksanakan kewajiban kegiatan rehabilitasi DAS di Desa Kiram dan Desa Abirau Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Daerah tersebut juga merupakan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Sultan Adam.

Ia menuturkan kegiatan tersebut telah dimulai sejak Juni 2016 dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian penanaman seluas lebih dari 2.000 hektare. Tahap pertama, kata dia, akan melakukan serah terima lahan seluas 298 hektare. Selanjutnya tahap pemeliharaan dan perawatan tanaman akan dibarengi dengan penyerahan daerah rehabilitasi DAS di akhir tahun.

Boy menyebut perusahaannya telah bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHK) Barito, Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Taman Hutan Raya Sultan Adam, dan masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut dimulai dari persiapan penanaman, pembuatan bibit tanaman, proses penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. “Secara total program ini telah memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada lebih dari 1.200 orang di tempat kami kerja,” kata dia.

Baca juga: Implementasi Standar Emisi Euro IV Masih Tertunda

Sampai saat ini total IPPKH yang masih aktif sebanyak 1.039 unit atau setara dengan 500.131 hektare. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu izin pinjam kawasan hutan untuk pertambangan sebanyak 669 unit dengan luas 445.953 hektare. Sedangkan IPPKH non-pertambangan sebanyak 370 unit seluas 54.178 hektare. Salah satu manfaat langsung yang diterima negara dengan diterbitkannya IPPKH ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total penerimaan terhitung sejak 2009 hingga Agustus 2020 sebesar Rp10,9 triliun.

Dari total kewajiban rehabilitasi seluas 560.719 hektare, lahan yang baru ditanami adalah seluas 105.202 hektare. Khusus untuk pada tahun ini sampai dengan Agustus 2020, penanaman untuk rehabilitasi DAS mencapai 10.393 hektare. Indonesia memiliki sebanyak 17.076 Daerah Aliran Sungai seluas 189 juta hektare lebih. Sebanyak 14,3 juta di antaranya merupakan lahan kritis yang harus ditangani dan ditanami kembali. Aktivitas manusia juga turut menjadi faktor penyebab perubahan alam dan kritisnya lahan jika tidak dilakukan upaya pemulihan reklamasi dan rehabilitasi.

Penulis: Dewi Purningsih dan Zury Muliandari

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan berfokus pada penanganan berbasis rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) untuk menghadapi potensi bencana di 2020. Pemerintah menyiapkan jutaan batang bibit pohon untuk penghijauan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Herizal mengatakan pada Januari sampai Maret, sebagian besar wilayah Indonesia mendapat curah hujan antara menengah sampai dengan sangat tinggi. Wilayah Jawa dan Papua menjadi daerah yang paling tinggi intensitasnya. BMKG memperkirakan bencana yang banyak terjadi ialah hidrometeorologi.

“Bencana banjir dan kekeringan yang akan meningkat di tahun 2020,” ujar Herizal pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Manggala Wanabhakti, Jakarta Pusat, Senin (13/01/2020).

Baca juga: Pemerintah Perbaiki DAS untuk Atasi Banjir

Dalam rapat tersebut Menteri LHK Siti Nurbaya membahas pencegahan dan penanganan bencana banjir berbasis DAS seperti, penataan ruang wilayah dan penggunaan secara proporsional, pembuatan bangunan pengendali banjir, revegetasi di lahan pascatambang, serta penegakan hukum. Siti menyampaikan bahwa presiden menginginkan agar RHL ditingkatkan berkali lipat sebagai upaya pemulihan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat memimpin Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jakarta, Senin (13/1)/2020. Foto: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

“Sejak 2019 kemarin dengan alokasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) sebanyak Rp 3 triliun, maka pasti akan menjadi benchmark untuk melangkah dan mengelola,” ucap Siti.

Siti mengatakan rehabilitasi DAS dilakukan melalui kegiatan penghijauan dengan penanaman bibit di sekitar lingkungan DAS. Ia menuturkan penanganan untuk wilayah reklamasi pacatambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010.

“Potensi lahan yang bisa direhabilitasi setidaknya ada 430 ribu ha yang bisa ditanami bibit baru setiap tahunnya. Berkaca pada tahun lalu, untuk bibit yang disiapkan dan distribusikan untuk rehabilitasi bisa mencapai 101 juta batang bibit untuk 200 ribuan ha,” ujar Siti.

Baca juga: Mengembalikan Fungsi Hutan

Ia juga memerintahkan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Balai Pengendalian DAS di seluruh Indonesia untuk mengawasi pembangunan di sekitar DAS. Menurut Siti pembangunan berkelanjutan perlu memerhatikan karakter daearah aliran sungai. Mulai dari geomorfologis, evaluasi lahan, kelerengan, dan aspek lain.

“Kalau kita lihat apabila ada pembangunan yang tidak pas di DAS langsung berinteraksi dengan Unit Pelaksana BPKH. Karena dalam kaitan dengan permukiman, jalan, industri dan sebagainya. Jadi, orang DAS jangan diam saja sebab juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan tata ruang,” ucap Siti.

Siti jua menyampaikan bahwa pembangunan di sekitar DAS harus menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena adkan memengaruhi Kebijakan Rencana Program (KRP) di setiap daerah.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan meningkatkan rehabilitasi hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung maupun Cisadane. Pemerintah juga membangun Konservasi Tanah dan Air (KTA) seperti dam penahan, pengendali, maupun selokan (gully plug).

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK Hudoyo, erosi di daerah aliran sungai menyebabkan pendangkalan dan penurunan kapasitas sungai yang mengalir ke Jakarta. Total erosi di 13 DAS sebesar 217.620 ton/hektar per tahun. Pengambilan air tanah secara berlebihan, kata dia, juga menyebabkan tanah ambles. Sistem drainase yang tidak berfungsi mengakibatkan penurunan tanah. Sampah juga menghambat sungai dalam menampung aliran air.

“Kami dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pemerintah daerah Depok dan Bogor berkoordinasi untuk memperbaiki ekosistem di Jakarta,” ucap Hudoyo, di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.

Baca juga: Dampak Krisis Iklim Memicu Banjir Jabodetabek

Ia menuturkan kawasan hutan di sekitar DAS lebih kecil dibanding lahan lain. Kondisi di Ciliwung, misalnya, hanya memiliki kawasan hutan sebesar 8 persen. Dari 5.335 hektar, sebanyak 92 persen merupakan lahan garapan. Sementara aliran Sungai Cisadane dengan luas 34.798 hektar hanya mempunyai 17 persen hutan dan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Luas hutan di DAS Kayu Bekasi sebesar 38 hektar dari 16.108 hektar, 62 persen dipakai untuk penggunaan lain. “Setelah kita cek di lapangan maupun citra satelit, sebagian besar tutupan lahan di bagian hulu merupakan pertanian lahan kering yaitu, sayuran,” ujar Hudoyo.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono Hadi, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani. Foto: www.greeners.co/Ridho Pambudi

Menurutnya, durasi hujan yang panjang dengan volume tinggi melampaui kemampuan lahan dalam menyimpan air. Hujan dalam kurun waktu yang lama menyebabkan penurunan intensitas sinar matahari sehingga akumulasi air di permukaan semakin besar karena penguapan sangat kecil.

Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai (PEPDAS) KLHK Saparis Soedarjanto menyebut terjadi penurunan resapan air di Jakarta. Menurut Saparis tahun 1621 di seluruh Jakarta terdapat 1.500 setu dan rawa, lalu jumlahnya menurun menjadi 170 di 2019. “Saluran air seperti rawa dan situ sudah berubah fungsi menjadi bangunan dan gedung sehingga tidak mampu menampung air berskala besar,” kata Saparis.

Baca juga: BIG: Banjir Akibat Implementasi Tata Ruang Tidak Sesuai

Adapun Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) KLHK melakukan identifikasi, verifikasi, pengawasan, dan penggugatan terhadap kegiatan ilegal yang berdampak pada penyempitan daerah aliran sungai (DAS). Gakkum menerapkan dua undang-undang dalam menuntut pelaku. Beberapa lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal dan kegiatan penambangan ilegal yang mengancam aliran sungai ditutup. Tercatat 37 pelaku pertambangan ilegal telah dibawa ke persidangan.

Penulis: Ridho Pambudi

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Tiga buah program yang dibuat untuk membantu proses revitalisasi itu di antaranya, pembentukan forum komunikasi bagi pelaku usaha di DAS Citarum, penghargaan bagi pelaku usaha yang berhasil menjalankan praktik usaha ramah lingkungan, dan penguatan komunitas.

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos, mengatakan agar target dapat tercapai, revitalisasi sungai memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk pelaku usaha dan komunitas di sekitar Citarum. “Dari 2.700 perusahaan yang berada di DAS Citarum, beberapa di antaranya sudah mengelola limbah industrinya. Oleh karena itu, HSBC, KEHATI, dan GIF berusaha mengadvokasi dan mengedukasi perusahaan dan komunitas lain di sekitar DAS Citarum untuk melakukan hal yang sama, termasuk pengelolaan limbah organik dan non organik,” ucap Riki.

Pembentukan forum komunikasi, kata Riki, bertujuan agar para pelaku usaha saling berbagi praktik terbaik pengelolaan limbah. Forum itu juga memungkinkan para pelaku usaha untuk berkonsultasi dengan para pakar membahas permasalahan teknis, keuangan, hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penghargaan dan pengakuan diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha agar menjalankan praktik usaha ramah lingkungan.

Menurut Riki, di masa depan usaha berbasis lingkungan tidak lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan oleh regulator dan diteriakkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Ia kelak menjadi nilai-nilai yang akan diadopsi pasar,” ucapnya.

Penguatan komunitas DAS Citarum akan dilakukan melalui latihan dan sosialisasi isu lingkungan, kesehatan, higien, maupun sanitasi. Karena limbah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga membahayakan kesehatan. Meski beberapa pihak mengklaim partisipasi warga membaik, upaya memperbaiki kualitas air Citarum tetap harus ditingkatkan.

“Proyek ini mendukung program pemerintah untuk memperbaiki kualitas air sungai Citarum dan mendorong keterlibatan seluruh pihak yang berada di DAS Citarum. Sudah menjadi tugas bersama untuk mengembalikan Citarum menjadi sumber kehidupan seperti dahulu kala,” ujar Riki.

Dalam kesempatan yang sama, Nuni Sutyoko, Head of Corporate Sustainability PT Bank HSBC Indonesia menyampaikan untuk merevitalisasi Citarum, mereka melakukan pendekatan melalui edukasi dan penyediaan informasi. Cara ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai.

“Kami meyakini nilai vital sungai bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Untuk merehabilitasi Sungai Citarum, kolaborasi dan peran aktif dari semua pihak adalah kunci,” kata Nuni.

Penulis: Dewi Purningsih

Editor: Devi Anggar Oktaviani

Jakarta (Greeners) – Masalah sampah dan banjir di Jakarta masih bersumber dari kurangnya kepedulian masyarakat Jakarta untuk menjaga kebersihan lingkungan sungai. Terutama sungai Ciliwung yang merupakan sungai terpenting di wilayah DKI Jakarta.

Oleh karenanya, dalam rangka memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional 2016, Komunitas Peduli Ciliwung Gerakan Masyarakat Bersih Sungai Ciliwung (KPC Gema Bersuci) meluncurkan pembentukan Sekolah Sungai Jakarta. Sekolah ini diharapkan akan mampu menjadi salah satu gerakan pengurangan risiko bencana.

Ketua KPC Gema Bersuci Peni Susanti menjelaskan bahwa Sekolah sungai ini pada dasarnya adalah sebagai sarana bagi masyarakat atau komunitas yang tengah fokus dalam penyelamatan sungai untuk memperkaya ilmu pengetahuan dari berbagai aspek yang berkaitan, seperti prosedur keselamatan, pengetahuan keragaman hayati, teknis rehabilitasi, dan pengetahuan lainnya.

Lebih jauh Peni menyampaikan harapannya melalui pembentukan sekolah sungai adalah agar para komunitas dan masyarakat yang tengah bekerja menyelamatkan sungai bisa melaksanakan pekerjaannya dengan benar serta meminimalisasi timbulnya resiko baik secara kesehatan ataupun lingkungan.

BACA JUGA: KLHK: Kondisi Kualitas Air Sungai di Indonesia Memprihatinkan

Direktur Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) KLHK, SPM Budi Susanti mengaku akan terus mendampingi masyarakat yang tengah menyusun kurikulum Sekolah Sungai Jakarta ini. Dalam kurikulum yang disusun oleh Komunitas Ciliwung tersebut, terangnya, terdapat berbagai materi yang akan diberikan dalam pembelajaran Sekolah Sungai Jakarta. Diantaranya; mengajari bagaimana agar tidak terjadi erosi dengan menanam tanaman hingga materi tentang ekosistem sungai.

“Dari komunitas ini sudah menyusun kurikulum dengan cukup lengkap. Kami dari KLHK hanya mendampingi saja. Tapi ini bukan hanya kewajiban KLHK saja karena ada juga materi tentang kebencanaan di sekolah itu. Karenanya nanti akan ada dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan beberapa pihak terkait juga,” jelasnya kepada Greeners saat meresmikan Sekolah Sungai Jakarta di Pejaten Timur, Sabtu (29/10).

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Permasalahan kompleks yang terjadi di Ciliwung sendiri, katanya lagi, adalah jenis utama pencemarannya berasal dari limbah domestik. Sedangkan, banyak rumah tangga yang tidak menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga apapun zat pencemar yang berasal dari kegiatan domestik rumah tangga tidak terolah dengan baik dan langsung mengalir ke sungai atau tanah.

Nantinya, lulusan dari Sekolah Sungai Jakarta ini harus mampu mengedukasi atau memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan efisiensi air sehingga tidak boros dan minim dalam menghasilkan limbah. Lalu juga, bisa mengarahkan masyarakat untuk bisa memnafaatkan pengelolaan air limbah untuk kebutuhan lainnya.

“Untuk teknologi itu sebenarnya sudah ada, hanya saja belum diedarkan di pasaran.  itu jadi pekerjaan rumah nantinya agar bagaimana teknologi pengolahan air limbah itu bisa terjangkau oleh komunitas. Agar gerakan masyarakat bisa bermanfaat untuk membantu perbaikan ekosistem ciliwung,” jelasnya lagi.

Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Lilik Kurniawan mengatakan bahwa gerakan sekolah sungai ini sebagai salah satu perwujudan dalam gerakan nasional pengurangan risiko bencana dengan tujuan melatih dan membekali calon fasilitator sehingga menumbuhkan komitmen dan meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air dan sungai di daerahnya dalam rangka gerakan pengurangan risiko bencana.

“Karena pada akhirnya, Sekolah Sungai ini bukan hanya bicara mengatasi masalah banjir. Tapi juga bicara kualitas hidup. Di tingkat nasional, seluruh dunia bicara tentang gerakan nasional pengurangan risiko bencana. Dan banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi,” tuturnya menambahkan.

Sebagai informasi, Sekolah Sungai Jakarta ini dibentuk berdasarkan hasil dari gerakan pengurangan risiko bencana yang diinisiasi oleh BNPB bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan Komunitas sungai yang ada di Jogja dan Klaten yang telah membentuk sekolah sungai sebagai wadah untuk memberi pembekalan dan pengetahuan fasilitator daerah sebagai bagian dari pengkaderasian dan volunterism dalam memperkuat dan mengembangkan gerakan pengurangan risiko bencana.

Penulis : Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Sebanyak 108 daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia berada dalam kondisi kritis dan perlu ditangani serius. Jika tidak dibenahi, kondisi kritis ini akan memicu bencana banjir bandang seperti yang terjadi di Sungai Cimanuk, Garut, Jawa Barat.

Dirjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hilman Nugroho mengatakan, 108 DAS ini adalah DAS prioritas yang akan ditangani dari 17 ribu DAS di Indonesia. Sedangkan dari 108 DAS prioritas tersebut, terdapat 15 DAS yang masuk dalam rencana aksi strategis (Renstra) KLHK periode 2015-2019.

“Sejak tahun 2015, yang sudah ditangani ada delapan DAS, yaitu DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Berantas, DAS Saddang dan DAS Limboto,” terang Hilman di Jakarta, Sabtu (24/09).

BACA JUGA: Banjir Bandang di Garut Akibat Rusaknya DAS Cimanuk

Hilman menyatakan, untuk tahun 2016, KLHK masih akan melanjutkan penanganan kedelapan DAS tersebut dengan penambahan satu DAS baru yaitu DAS Kapuas. Ke 15 DAS yang masuk dalam Renstra KLHK 2015-2019 adalah DAS Siak, DAS Musi, DAS Asahan Toba, DAS Jeneberang, DAS Moyo, DAS Way Sekampung, DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Berantas, DAS Saddang, DAS Limboto dan DAS Kapuas.

Hilman tak menampik jika banjir bandang yang terjadi di Garut bisa saja karena sedimentasi yang terjadi di Sungai Cimanuk yang sangat masif, di samping curah hujan yang cukup tinggi.

Menurut dia, langkah itu sebenarnya sudah dilakukan di Sungai Cimanuk dengan menanam jenis tanaman berakar serabut di pesisir sungai. “Tapi yang selama ini ditanam kebanyakan adalah jenis sayur-sayuran,” ujarnya.

Di sisi lain, peneliti utama hidrologi dan pengelolaan DAS di BPPT dan dosen Pascasarjana UI Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, bencana banjir bandang yang terjadi di Garut merupakan salah satu potret buruknya pengelolaan DAS Cimanuk.

Daftar 15 DAS Prioritas RENSTRA KLHK 2015-2019. Sumber: KLHK

Saat ini, kerusakan DAS di Indonesia sangat luar biasa. Dari 450 DAS di Indonesia, 118 DAS dalam kondisi kritis. Jika pada tahun 1984 hanya terdapat 22 DAS Kritis dan Super Kritis, maka tahun 2007 sekitar 80 DAS yang Super Kritis dan Kritis. DAS Cimanuk sudah tergolong kritis sejak 1984. Kondisinya makin rusak akibat intervensi manusia yang makin masif merusak DAS.

“Respon dari kerusakan DAS tersebut adalah semakin sensitifnya lingkungan terhadap komponen yang ada dalam sistem lingkungan. Ketika hujan mudah banjir dan longsor, sebaliknya ketika kemarau demikian mudahnya terjadi kekeringan,” tambahnya.

Sutopo menjelaskan, dampak banjir bandang hingga Jumat (23/09/2016) siang, terdapat 27 jiwa tewas, 22 jiwa hilang, 32 jiwa luka, dan 433 jiwa mengungsi. Sedangkan kerusakan rumah adalah rumah rusak berat 154 unit, rusak sedang 19 unit, rusak ringan 33 unit, terendam 398 unit, dan hanyut 347 unit.

BACA JUGA: Bencana Banjir dan Longsor, Pengelolaan DAS Belum Maksimal

Upaya pengelolaan DAS, menurut Sutopo, masih terus dilakukan. Namun ternyata hasilnya belum signifikan. Permasalahan dalam teknologi pengelolaan DAS pada umumnya adalah masalah pemeliharaan setelah proyek berakhir. Berbagai proyek konservasi tanah skala besar di Jawa seperti Proyek Citanduy II, Upland Agriculture and Conservation Project/UACP, dan Land Rehabilitation and Agroforestry Development mempunyai masalah yang sama yakni pemeliharaan teras merosot drastis setelah proyek selesai.

“Pemeliharaan terasering secara terus-menerus tanpa subsidi setelah proyek berakhir tidak dapat dilakukan oleh petani, khususnya petani lahan kering karena besarnya biaya yang diperlukan. Akibatnya, proyek tersebut tidak berkelanjutan dan akhirnya kurang efektif,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan rusaknya daerah aliran sungai Cimanuk sebagai penyebab banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan bahwa sejak tahun 1980-an, Sungai Cimanuk memang telah dinyatakan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis.

“Kondisi ini diperparah dengan curah hujan tinggi yang melanda 5 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan kondisi seperti ini, jika terjadi hujan lebat sering mengakibatkan banjir dan longsor,” katanya, Jakarta, Kamis (22/09).

BACA JUGA: Pembangunan Berbasis Jawa Sentris Picu Bencana Ekologis Pulau Jawa

Rusaknya DAS Cimanuk bisa dilihat dari parameter Koefisien Regim Sungai (KRS) atau perbandingan debit maksimum pada saat banjir dibanding dengan minimum pada saat tidak terjadi banjir. Suatu DAS dinyatakan buruk, jelas Sutopo, jika KRS lebih besar dari 80. Sedangkan KRS cimanuk berada pada angka 713 yang artinya sudah berada di atas batas normal.

“Jika dibandingkan dengan sungai yang ada di Pulau Jawa, DAS Cimanuk memiliki KRS paling buruk,” katanya.

BNPB melaporkan hingga Rabu (21/09) malam, korban meninggal berjumlah 23 orang dan 18 orang masih dalam pencarian akibat bencana banjir bandang yang melanda Garut. Foto: Sutopo/BNPB

Terkait perkembangan penanganan bencana banjir bandang di Garut, Sutopo mengatakan kalau Kepala BNPB, Willem Rampangilei, telah melaporkan langsung perkembangannya kepada Presiden RI pada Rabu malam (21/9/2016). Kepala BNPB sendiri telah berada di lokasi bencana sejak kemarin untuk mendampingi BPBD dalam penanganan darurat.

Upaya tanggap darurat di bawah pos komando (posko) bencana masih terus dilakukan hingga hari ini. Salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, seperti makanan, hunian, dan air bersih.

“Pengungsi ditempatkan di aula Korem dalam keadaan baik. Ketersediaan permakanan, air bersih cukup. Plus bantuan dari masyarakat,” ungkap Kepala BNPB Willem Rampangilei di Posko Bencana Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Garut pada Selasa malam (21/9).

BACA JUGA: Pasca Hujan Deras, BNPB Petakan 15 Titik Banjir dan Genangan di Jakarta

Willem menambahkan bahwa Bupati Garut Rudi Gunawan juga menyiapkan Rusun dengan kapasitas 100 orang. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut, saat ini pengungsi berjumlah 433 jiwa. Mereka ditempatkan di pos pengungsian Makorem 062 TN.

BNPB telah mengirim bantuan logistik senilai Rp 2 milyar untuk BPBD Garut dan BPBD Provinsi Jawa Barat. Bantuan berupa makanan siap saji, selimut, tikar, tenda, pakaian sekolah dan baju anak-anak dan lainnya. “Dana Siap Pakai dari Pemerintah untuk mendukung operasional tanggap darurat sebesar Rp 400 Juta telah disiapkan,” kata Willem.

Kepala BNPB dari lokasi kejadian juga melaporkan bahwa hingga malam tadi (21/09), korban meninggal berjumlah 23 orang dan 18 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban melibatkan tim gabungan dari BPBD, Badan SAR Nasional, TNI, Polri, PMI, Tagana, dinas-dinas terkait, relawan dan masyarakat.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah saat ini tidak lepas dari rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh sebab itu, ketaatan terhadap Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dirancang melalui multipihak seharusnya mampu menjadi solusi mengatasi permasalahan rusaknya DAS.

Direktur Jendral (Dirjen) Pengelolaaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hilman Nugroho mengungkapkan, saat ini sebanyak 2.087 dari 17.000 DAS seluruh Indonesia dalam kondisi rusak. Jika dilihat dari tutupan lahannya, terdapat sekitar 24,3 juta hektare lahan yang berada dalam status kritis.

Apalagi, katanya, berbicara wilayah DAS bukan hanya bicara tentang wilayah yang berada di kanan dan kiri sungai, melainkan keseluruhan wilayah yang menampung, menyimpan dan menyalurkan air hujan sebelum dikeluarkan melalui sungai, danau atau laut.

“Ini berarti seluruh wilayah daratan terbagi habis dalam beberapa DAS. Makanya persoalan ini tentu harus kita selesaikan bersama,” kata Hilman usai acara Apresiasi Yayasan Kehati Pelestarian Mangrove di Jakarta, Kamis (11/02).

Permasalahan yang terjadi pada DAS bukan hanya lintas pengelola, tetapi juga lintas sektor dan lintas wilayah administrasi. Pada suatu DAS juga terdapat banyak pemangku kepentingan dengan tujuan masing-masing. Menurut Hilman, diperlukan rencana pengelolaan yang terpadu agar masing-masing stakeholder bisa menyamakan tujuan dalam pemanfaatan dan pengelolan DAS.

Hilman menyatakan, semua pihak harus menjalankan perannya dengan baik demi pencegahan banjir. Bendungan yang rusak harus diperbaiki, sedimentasi sungai dikeruk, dan perilaku kehidupan masyarakat juga harus berubah agar jangan menyebabkan banjir.

Upaya pencegahan banjir sendiri akan lebih efektif dengan mengikuti Proyek Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Terpadu. Dokumen tersebut harus dirancang multipihak untuk mengakomodasi semua kepentingan. RPDAS Terpadu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Menurut Hilman, sebanyak 138 DAS prioritas telah memiliki dokumen RPDAS Terpadu.

Selain itu, sebagai sistem deteksi dini, Hilman mengatakan kalau KLHK juga telah memiliki peta daerah rawan banjir dan tanah longsor. Peta tersebut diperbarui setiap tahun menggunakan Aplikasi Sistem Standar Operasi Prosedur Banjir dan Tanah Longsor (SSOP BANTAL) berbasis satuan analisa DAS. Ini dikarenakan potensi banjir dan longsor bencana sebuah wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk kelerengan, jenis tanah, curah hujan, jenis tanaman, dan faktor lainnya.

“Aplikasi ini berguna untuk mengetahui lokasi rawan banjir dan tanah longsor, serta dapat memberikan solusi arahan fungsi berupa manajemen pengelolaan wilayah rawan bencana,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Musim kemarau tahun 2015 ini berlangsung cukup panjang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan memperkirakan bahwa berdasarkan data dari proyeksi neraca air per pulau di Indonesia tahun 2020, pulau Jawa dan Bali akan mengalami defisit air pada musim kemarau mencapai 44 miliar meter per kubik.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Abetnego Tarigan sangat menyayangkan kalau masalah ini tidak siap untuk diatasi oleh pemerintah. Menurutnya, hal ini terjadi karena yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hanyalah pendekatan “emergency” dan bukan menggunakan pendekatan yang sistematis dan struktural.

“Kan kita sudah bilang kawasan-kawasan yang rusak harus segera direhabilitasi. Ruang-ruang yang seharusnya digunakan sebagai fungsi ekologis harus segera dipulihkan. Alih fungsi hutan juga harus dihentikan,” jelasnya saat disambangi oleh Greeners di kantor Walhi, Jakarta, Kamis (30/07) lalu.

Memang, lanjutnya, Indonesia memiliki dua musim dan Indonesia sendiri tidak akan terlepas dari musim kemarau. Namun, yang terjadi saat ini adalah dampak perubahan iklim yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan dampak kerusakan lingkungan di lapangan sehingga menyebabkan banyak terjadi kekeringan.

Berdasarkan data Walhi, pada tahun 2013 lahan kritis memiliki luas 22 juta hektar, sedangkan pada tahun 2014 bertambah menjadi 27 juta hektar. “Naiknya jumlah lahan kritis ini membuat daerah resapan air juga berkurang, padahal itu menjadi cadangan ketika musim kemarau tiba,” tambahnya.

Disamping itu, sumber cadangan air Indonesia juga bisa didapatkan dari daerah aliran sungai (DAS). Namun dari 5.162 DAS yang berada di wilayah Indonesia, terdapat 62 DAS besar yang kondisinya sangatlah kritis. Hal tersebut disebabkan pembuangan limbah yang mencemari air.

“Pemerintah juga kurang bisa dalam memfasilitasi layanan air bersih. Sehingga, terutama diperkotaan, banyak perumahan, apartemen dan hotel menggunakan air tanah untuk konsumsi sehari-hari,” terangnya lagi.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho memastikan penyaluran air bersih telah dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pasokan air bersih masih dalam kondisi aman.

“Kekeringan tahun ini memang lebih buruk dari tahun lalu, namun belum sampai seperti kekeringan hebat pada tahun 1997. Ini juga tidak membahayakan dan tidak berdampak hingga kematian seperti yang terjadi di India beberapa waktu lalu,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan mendapatkan bantuan dari Komando Daerah Militer (Kodam Jaya) terkait penataan Sungai Ciliwung yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2016. Bahkan, Provinsi DKI Jakarta juga telah meminta izin ke Kodam Jaya agar bisa memanfaatkan lahan-lahan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di sepanjang bantaran sungai.

Basuki menjelaskan bahwa penggunaan lahan-lahan milik tentara seluas 7,2 Kilometer yang terdapat kantor atau asrama milik TNI tersebut nantinya akan dibangun semacam taman untuk wisata seperti jogging track, wisata agro dan sebagainya.

Untuk penataan sungai Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan dana hibah sebesar 100 miliar. “Targetnya 2016 baru bisa selesai karena masalah tindakan penghuni-penghuni di dalam sungai maupun di jalur inspeksi. Kita siapkan rumah susun,” ungkap pria yang akrab dipanggil Ahok ini, Jakarta, Selasa (02/12).

Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Putu Wirawan mengungkapkan terhambatnya normalisasi Ciliwung disebabkan oleh banyaknya permukiman padat penduduk di bantaran sungai tersebut, sehingga menghambat proses pembebasan lahan.

“Pembangunan sodetan sepanjang 1,72 kilometer dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur terhambat oleh pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Dari lahan yang dibutuhkan untuk sodetan seluas 2 hektare, sebanyak 1 hektare berada di wilayah Bidara Cina dan 1 hektare lainnya di Jalan Otista 3,” jelasnya.

Putu mengatakan normalisasi Ciliwung dilakukan untuk meningkatkan daya tampung sungai sekaligus menata bantarannya. Saat ini, kapasitas sungai tersebut hanya 200 meter kubik per detik. Diperkirakan, setelah dinormalisasi, daya tampung Sungai Ciliwung naik hingga150%.

Sungai Ciliwung   Foto : Dokumentasi Greeners

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Koordinator Ciliwung Institute, Sudirman Asun memiliki pendapat yang berbeda. Ia menerangkan jika normalisasi Sungai Ciliwung masih menggunakan pendekatan konstruksi pile site, pemerintah lebih baik mengkaji dan meninjau ulang kembali dampaknya untuk aspek ekologi dan kesinambungan jangka panjang (sustainable).

“Apalagi juga analisis dampak lingkungannya kan belum jadi,” tegas Asun kepada Greeners.

Ia juga mengungkapkan bahwa penolakan betonisasi Ciliwung  bukan hanya datang dari Komunitas ciliwung saja, namun juga warga kali pesanggrahan, kelompok tani Sangga Buana Bang Idin, Pusat Penelitian Limnologi LIPI serta internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Harusnya pemerintah memperhatikan sungai dengan bentuk alamiahnya yaitu yang mempunyai fungsi ekologi sebagai resapan air, menstabilkan kecepatan arus sungai, filtrasi pencemar dan sedimen, vegetasi riparian, serta sebagai habitat ekosistem keanekaragaman hayati seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai,” pungkasnya. (G09)

Batu (Greeners) – Hampir semua sumber mata air di Indonesia mengalami krisis, mulai pulau terkecil hingga terbesar. Air yang menjadi infrastruktur ekologis agar kehidupan tetap berlangsung saat ini menjadi barang jualan.

Demikian dikatakan Hendro Sangkoyo dari Sekolah Ekonomika Demokratik Jakarta, dalam Sarasehan Pelestarian Lingkungan yang digelar Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) di Pendopo Dusun Cangar, Desa Bulukerto, sebagai salah satu rangkaian acara Festival Mata Air 2014, Jumat (7/11/2014).

Parahnya lagi, kata Hendro, kompetisi perebutan sumber mata air kian sengit untuk saling memperebutkan siapa yang paling berhak atasnya. Hingga kini, katanya, belum ada proteksi secara makro atau mencakup antar pulau. Ia meminta pemerintah harus mampu menekan krisis air yang semakin parah di beberapa wilayah di Indonesia.

“Kalau pemerintah cerdas, tidak perlu ada konflik sumber mata air seperti di Batu,” kata Yoyok, sapaan akrab Hendro Sangkoyo.

Yoyok juga mengingatkan Pemerintah Kota Batu yang saat ini tengah gencar mempromosikan sebagai Kota Wisata. Menjadikan Kota Batu sebagai Kota Wisata tentu bisa menjadi ancaman bagi kelestarian sumber mata air yang berada di kota ini. Sebab, tumbuhnya perhotelan, tempat-tempat wisata, serta bangunan-bangunan villa tentu membutuhkan air yang tidak sedikit.

Menurut Yoyok, pemerintah harus cerdas dan mampu memberikan keadilan kepada masyarakat terhadap penggunaan sumber mata air. “Meningkatnya industri pariwisata pasti diiringi menurunnya sumber mata air,” kata Yoyok.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, Budi Santoso, dalam kesempatan tersebut menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) yang menurutnya akan dikoreksi sendiri nanti setelah draftnya selesai. Ia ingin ada konsep optimal dalam pengembangan pariwisata di Kota Batu. “Harus ada target berapa maksimal per tahun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu,” ujarnya.

Dari sini, bisa diketahui, kebutuhan hotel, villa, infrastruktur jalan dan fasilaitas lain untuk menunjang jumlah wisatawan yang berkunjung. Kalau sudah ketemu jumlahnya berapa, katanya, penambahan hotel, villa, dan bangunan lainnya terkait pariwisata harus di hentikan kalau sudah optimal.

Budi juga meminta warga mengusulkan peraturan daerah yang melindungi perubahan lahan pertanian terutama yang berada di dekat sumber mata air menjadi perumahan atau hotel dan villa. “Ini juga untuk melindungi sumber mata air yang tersisa saat ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Nurhidayati, menyampaikan, selama ini tidak ada pembicaraan secara serius antara pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan di wilayah DAS Brantas, misalnya.

Sebab, jika data 10 tahun terakhir jumlah sumber mata air menurun 50 persen, maka kalau tidak ada upaya penyelamatan maka 10 tahun kedepan akan habis.“Harus ada kerjasama dari semua pihak di lingkup aliran DAS Brantas mulai dari hulu hingga hilir,” katanya.

(G17)

Batu (Greeners) – Warga Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, menggelar Festival Mata Air pada tanggal 7 hingga 8 November 2014. Kegiatan ini merupakan inisiatif warga terhadap kondisi mata air di wilayahnya yang terus berkurang. Yang tersisa pun mengalami penyusutan debit air sehingga mengancam pertanian dan kebutuhan akan air bersih.

Ari Prayitno, Panitia Festival Mata Air 2014 mengatakan, festival ini terdiri dari berbagai kegiatan. Di antaranya, selamatan di Sumber Gemulo yang mata airnya digunakan warga di Bulukerto dan desa lainnya untuk berbagai kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Selain itu, ada juga Sarasehan Pelestarian Lingkungan yang mengangkat tema “Mari Kita Jaga Kelestarian Sumber Mata Air dari Ancaman Krisis”.

Menurut Ari, krisis mata air sudah sedemikian rumit. Sudah saling kait-mengait antara satu sebab dengan penyebab lainnya. Meski sudah ada yang berhasil melakukan penyelamatan mata air, namun sangat tidak sebanding dengan penurunan debit dan berkurangnya mata air.

Kegiatan semacam ini, menurutnya, adalah salah satu bentuk kampanye kepada masyarakat luas untuk saling mengingatkan, menjaga dan melestarikan mata air yang tersisa. “Salah satunya dengan mewujudkan dalam bentuk aksi-aksi budaya berupa Ruwat Mata Air atau bentuk-bentuk acara yang mendorong masyarakat memosisikan mata air dalam dimensi sakralitas,” katanya, Jumat (7/11/2014) malam usai acara sarasehan.

Dengan memosisikan mata air dalam dimensi sakralitas, kata Ari, keberadaan mata air bukan hanya perlu dirawat secara fisik, namun juga perlu di“ruwat” sebagai bentuk perawatan nonfisik.

“Kearifan budaya mengajarkan, bahwa alam semesta ini, termasuk mata air harus dihormati, tidak boleh diperlakukan semena-mena, karena alam semesta telah banyak memberikan jasa kepada umat manusia,” tutur Aris lebih lanjut.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, Ony Mahardika yang juga hadir dalam acara ini, mengapresiasi kegiatan warga semacam ini. “Kepedulian penyelamatan lingkungan seperti ini harus terus dikembangkan,” katanya.

Ony meminta pemerintah tegas terhadap keselamatan ekologis wilayah dan tidak membiarkan ketidaktaatan terhadap tata ruang, pengalihfungsian wilayah-wilayah serapan, serta penghancuran sumber mata air dan kerusakan keseluruhan ekosistem terus berlarut-larut.

Menurutnya, keberadaan mata air di Jawa timur semakin tahun terus berkurang. Ia menyontohkan, data Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur menyebutkan, tahun 2010, Jawa Timur mempunyai mata air sebanyak 4.389 yang tersebar di 30 kabupaten. Sedangkan data Perum Jasatirta I, menyebutkan jumlah mata air di wilayah DAS Brantas sebanyak 1.597 buah yang tersebar 10 kabupaten.

“Di Kabupaten/Kota Malang terdapat 358 sumber mata air dan di kota Batu sebanyak 109 sumber mata air,” ujarnya.

Namun saat ini, lanjut Ony, sumber mata air yang berada di Batu telah mengalami kekeringan di 52 mata air dan 30 % berada di Kecamatan Bumiaji. Sumber mata air yang mengalami kekeringan tersebut 20 titik berada di lahan milik Perhutani dan 32 sumber mata air di lahan rakyat.

Dari data di atas, ujar Ony, di Kota Batu saat ini hanya tersisa 6 mata air yang tergolong baik dengan debit air yang cukup besar, lima diantaranya berada di Kecamatan Bumiaji dan satu di Kecamatan Batu. Salah satunya, yaitu Sumber Umbul Gemulo yang berada di Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, yang memiliki debit 179 liter/detik.

Sumber Umbul Gemulo menjadi tumpuan hidup tidak hanya bagi enam ribu warga Desa Bulukerto, tapi juga bagi ribuan warga di enam desa lainnya dan PDAM Kota Batu yang menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga Kota Batu. Enam desa tersebut diantaranya, adalah Desa Sidomulyo, Bumiaji, Pandanrejo, Sisir, Mojorejo, dan Pendem.

(G17)

Aceh (Greeners) – Pengesahan qanun No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh masih mendapat pertentangan dari banyak pihak karena pengesahan qanun tersebut tidak hanya akan mengancam daerah resapan air, namun juga karena hutan Aceh merupakan benteng terakhir dari sumber biodiversity (keragaman hayati) termasuk juga dengan keberadaan habitat beberapa spesies hewan yang hampir punah di Sumatera.

Ditambah lagi, dalam rencana RTRW terbaru tersebut, beberapa kawasan lindung di kawasan Jantho seperti Taman Hutan Rakyat (Tahura), Hutan Suaka Margasatwa, dan Hutan Cagar alam akan dialihfungsikan sebagai kawasan wisata.

Pengesahan qanun RTRW tersebut juga membuat masyarakat pelindung hutan sebagai sumber air di kawasan Jantho menjadi risau. Karena apa yang sudah mereka lakukan selama ini akan menjadi sia-sia ketika hutan di Jantho dialihfungsikan.

Koordinator Forum Sayeung Krueng Kalok atau Forum Masyarakat Sayang Sungai Kalok (Forsaka), Eko. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Koordinator Forum Sayeung Krueng Kalok atau Forum Masyarakat Sayang Sungai Kalok (Forsaka), Eko mengatakan, sudah sejak tahun 2007 dirinya bersama dengan rekan-rekannya yang lain di Jhanto berusaha menyelamatkan daerah tangkapan air seluas 1700 hektar di krueng kalok. Ia juga mengaku kalau Forsaka sudah sejak lama menjadi benteng penjaga hutan khususnya di dekat daerah tangkapan air dari para perambah liar, termasuk masyarakat mereka sendiri.

“Saat masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sedang berlangsung, 2006-2010, kebutuhan kayu sangat tinggi sebagai material bangunan guna membangun kembali Aceh yang hancur karena bencana tsunami pada akhir tahun 2004, nah sejak saat itu kegiatan perambahan hutan secara ilegal merajalela,” tutur Eko saat menerima kunjungan wartawan di Desa Jalin, Kecamatan Jhanto, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Jumat (31/10).

Para loger (perambah hutan ilegal) tersebut, terang Eko, merambah hutan di dalam kawasan perlindungan, seperti cagar alam, hutan lindung dan hutan suaka margasatwa juga ikut dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab. Ditambah adanya hutan tanam industri yang masyarakat sendiri tidak tahu izinnya datang darimana serta oknum aparat yang membekingi para perambah, membuat perambah semakin leluasa memotong hutan, tanpa harus takut berhadapan dengan peraturan perlindungan kawasan.

Saat itu, ungkap Eko, kegiatan perambahan hutan sudah mencapai batasan daerah tangkapan sumber air masyarakat desa membuat masyarakat menjadi resah. Singkatnya, kemudian beberapa tokoh masyarakat mendirikan Forsaka, tepatnya 26 Juli 2007, sebagai forum perlindungan sumber air dengan tujuan untuk menyatukan persepsi guna melindungi kawasan cagar alam yang ada di Jantho yang luasnya sekitar 16.640 hektar.

Malang (Greeners) – Sekitar 260 siswa dari 12 sekolah di Kota Malang, dan Kota Batu, memantau kualitas air Sungai Brantas dengan makro invertebrata. Titik pemantauan di lakukan di Sungai Brantas yang berada di belakang Balaikota Malang, JawaTimur, sepanjang sekitar 500 meter. Pemantauan ini dilakukan oleh Jaring-jaring Komunikasi Pemantauan Kualitas Air (JKPKA) Malang yang merupakan binaan Perum Jasa Tirta I.

Menurut Kepala Bagian Lingkungan Perum Jasa Tirta I, Inni Dian Rohani, pemantauan oleh JKPKA pada Jumat (03/10) lalu, serentak dilaksanakan seluruh anggota JKPKA di DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo yang berada di tiga kota, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Jombang, dan Madiun.

“Kegiatan ini juga untuk mengenalkan kepada siswa secara langsung kondisi kualitas air di sekitar mereka dengan cara bioassesment,” kata Dian Rohani, di sela-sela kegiatan.

Ia menyebutkan, di Kota Malang banyak sekolah yang dibelakangnya merupakan sungai, sehingga dengan pengenalan ini bisa memberikan pengetahuan kepada mereka bagaimana kondisi air sungai di sekitar mereka. Dan, ketika diketahui bahwa kondisi air sungainya tercemar atau kotor, mereka bisa diajak peduli untuk turut melindungi dan menjaga agar kualitas air tetap bersih dan tidak tercemar.

“Secara umum kondisi hulu DAS Brantas kualitasnya baik, karena oksigen terlarutnya di atas baku mutu,” kata Dian.

Murid-murid SMA 7, Malang, turun langsung ke sungai untuk memantau pencemaran air melalui hewan-hewan yang hidup di sungai tersebut. Foto: greeners.co

Pihak Jasa Tirta sendiri secara rutin memantau kualitas air sungai di DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo. Pemantauan berkala dilakukan mulai hulu, tengah, dan hilir, baik air sungai, air limbah industri, maupun air limbah domestik. Pemantauan air sungai, kata Dian, ada yang dilakukan satu bulan sekali, tiga bulan sekali, dan dua minggu sekali. “Pemantauan dilakukan di tempat-tempat yang sering terjadi pencemaran,” katanya.

Sedangkan pemantauan air limbah industri dan air limbah domestik, seperti rumah sakit, sanitasi dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Pemantauan yang sering dilaksanakan dilakukan di bagian hilir dan tengah karena banyak sekali berdiri industri di kawasan tersebut, terutama di Kali Surabaya.

Salah satu Pembina dari SMA 7, Tipuk Ujianti, menyatakan murid-muridnya diterjunkan ke sungai untuk memantau jenis hewan apa saja yang ditemukan sehingga nanti bisa dikelompokkan lalu diberi skor, kira-kira hewan-hewan tersebut masuk kategori yang sangat sensitif dengan pencemaran atau tidak.

“Siswa juga diminta mewawancarai warga yang tinggal di pinggir sungai mengenai perilaku mereka terhadap air sungai,” katanya.

Salah satu guru MAN 3 Malang, Mimik Sudarwati, menambahkan, selain pemantauan menggunakan makro zoo bentos, pemantauan dengan mengamati daerah bantaran sungai juga bisa dilakukan.

“Jika terlalu dekat dengan sungai dan dibuang ke sungai, jelas pasti tercemar air sungainya,” ujarnya.

Untuk itu, pengenalan pemantauan kualitas air sungai ini memang untuk mengajak para siswa lebih peduli terhadap air karena merupakan sumber daya yang sangat penting bagi manusia. Sejauh ini, kondisi DAS Brantas memang sudah tercemar mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Untuk itu, perlu kepedulian semua pihak untuk ikut memperbaiki kualitas air sungai untuk tidak ikut mencemarinya.

(G17)

Jakarta (Greeners) – Masalah banjir di Ibukota merupakan hal yang klasik dan telah terjadi sejak Jakarta masih bernama Batavia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui beberapa badan terkait telah melakukan berbagai upaya seperti proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang menggunakan beton padat sebagai bahan bakunya.

Namun, Koordinator Ciliwung Institute, Sudirman Asun, menganggap bahwa proyek tersebut justru hanya akan menambah parah banjir di wilayah Jakarta Pusat dan Utara. Menurutnya dengan pembangunan beton-beton tersebut, air akan lebih deras mengalir ke hilir.

Sudirman mengungkapkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan dengan kebijakan temporal atas dasar kepanikan sesaat, kemudian melupakan persoalan yang ada beserta upaya penyelesaiannya setelah bencana banjir sudah lewat.

“Pemulihan sungai di luar negeri itu sudah mengarah ke restorasi (beton dibongkar dan mengembalikan sungai ke kondisi alamiah), itulah normalnya atau alaminya kondisi sungai. Bukan normalisasi versi teknokrat dengan turap beton, sebuah kondisi sungai yang sangat tidak normal,” jelas Sudirman saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (01/10).

Pekerja memasang pancang-pancang beton di pinggir Sungai Ciliwung, Rabu (01/10). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah harus dilakukan secara terencana dan untuk jangka panjang dalam sebuah master plan . Rencana inti tersebut dirancang secara komprehensif dan terpadu antar kementerian dan berintegrasi dengan pemerintah daerah di sepanjang daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung. Penerapan rencana ini nantinya akan lintas sektoral dan struktural, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan aturan hukum.

Pemerintah, lanjut Sudirman, harus memperhatikan juga keberlangsungan hutan di hulu Ciliwung dan catchment area (daerah tangkapan air), serta Daerah Aliran Sungai (DAS) karena sungai dengan bentuk alamiah mempunyai fungsi ekologi sebagai resapan air, menstabilkan kecepatan arus sungai, filtrasi pencemar dan sedimen, vegetasi riparian, serta sebagai habitat ekosistem keanekaragaman hayati seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.

Sungai, lanjutnya, hanyalah indikator. Badan sungai sebagai permukaan tanah terendah (Jakarta) hanyalah penerima akibat dampak diatasnya. Cakupan luas yang harus diperbaiki adalah DAS (Watershed). DAS harus diperbaiki menyeluruh dan komprehensif sehingga air hujan dari permukaan yang turun ke sungai dapat dikurangi secara signifikan dan terserap ke tanah dan pohon oleh ruang terbuka hijau maupun penampungan air situ/waduk.

Penguatan bantaran juga dapat dilakukan dengan pendekatan bio-engineering, misalnya dengan beronjong (perkuatan tebing dengan kawat berisi batu batu kali) dan penanaman pohon di sempadan sungai seperti yang direkomendasikan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.

“Itu DAS-nya dibanyakin, Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Birunya juga diperhatikan, di luar negeri betonisasi sudah dilarang,” katanya.

(G09)

Konawe (Greeners) – Laju degradasi lingkungan khususnya kerusakan sektor kehutanan berdampak buruk pada kondisi daerah aliran sungai di wilayah daratan Sulawesi Tenggara, yang ditandai penurunan debit air sejumlah sungai dari tahun ke tahun.

Di wilayah Kabupaten Konawe misalnya, laju kerusakan hutan mencapai 1000 hektar per tahun. Dari fakta itu, diprediksi tahun 2026 Kabupaten Konawe yang merupakan daerah perlintasan Sungai Konaweeha akan mengalami krisis air. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dari Fakultas Kehutanan Universitas Haluoleo yang mendapatkan adanya penurunan debit air di Sungai Konaweeha.

“Potensinya sangat besar dan diprediksi ini mendekati kenyataan mengingat laju penurunan luasan kawasan hutan dari tahun ke tahun sangat cepat dan besar,” kata Labaco S, guru besar Faktultas Kehutanan, Universitas Haluoleo, dalam sebuah diskusi dengan sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen, berapa waktu lalu.

Labaco yang juga Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Tenggara, melanjutkan, potensi tersebut belum dihitung dengan rencana pembangunan bendungan Pelosika yang kini tengah dirintis pembangunannya di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Dengan dibangunnya bendung Pelosika, maka akan lebih mempercepat lagi terjadinya krisis air.

Data Forum DAS terdapat sekitar 722 DAS di Sulawesi Tenggara yang seluruhnya dalam kondisinya memprihatinkan akibat ancaman alih fungsi hutan.

“Ancaman kerusakan harus diwaspadai, fenomena banjir dan musim kering yang terjadi saat ini merupakan dampak. Contoh lain adalah yang terjadi di DAS Wanggu, meski hujan hanya satu jam, warna air sungai langsung berubah sudah keruh, padahal jika melihat bentang panjang sungai dari kawasan hulu ke hilir, maka seharusnya air sungai akan keruh jika hujan turun antara 6-7 jam,” jelasnya.

Kerusakan DAS, kata Labaco akan berimplikasi pada ketersediaan air, khususnya ketersediaan Air tanah. Sementara aliran air permukaan itu tidak direkomendasi dipergunakan atau dikonsumsi. Indeks ketersedian air atau IKA rata-rata, kata Labaco yakni, 16 ribu meter kubik per kapita per tahun.

Dari kondisi tersebut, Labaco berharap adanya beberapa hal yang harus terus dilakukan, yakni, pentingnya rehabilitasi DAS rehabilitasi kondisi lahan, dan peningkatan ekonomi masyarakat serta perbaikan lingkungan. “Saya kira, keseimbangan antara hulu, tengah dan hilir harus diperbaiki. Dan intinya harus bersatu semua komponen memperbaiki kondisi hutan kita,”imbaunya.

(G34)

Banjir begini pasti terjadi apabila huijan besar di Jakarta, perlu kesadaran kita semua agar tidak terjadi bencana banjir, dan kemauan kita untuk menciptakan ruang hidup yang lebih baik, Mau Hidup Lebih Baik Harus Mau Berubah! Foto diambil disebelah Carefour Cawang ketika Banjir besar tahun lalu