Jakarta (Greeners) – Sebanyak 15 danau di Indonesia masuk prioritas nasional pemulihan. Sejauh ini target pencapaian terbilang baik namun terkendala anggaran di tengah pandemi Covid-19.

Upaya penyelamatan ekosistem danau dilakukan seiring penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres tersebut pada 22 Juni 2021. Perpres fokus pada pengembangan kebijakan secara paralel antarlembaga dalam penyelamatan danau.

Adapun 15 danau yang menjadi danau prioritas nasional yaitu Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Kerinci. Selanjutnya, Danau Rawa Danau, Danau Rawa Pening, Danau Batur. Selain itu, ada pula Danau Tondano, Danau Kaskade, Danau Sentarum. Terakhir, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano dan Danau Sentani.

Pakar Teknik lingkungan Universitas Indonesia Firdaus Ali menilai, komitmen pemerintah dalam upaya penyelamatan danau prioritas nasional sejauh ini sudah sesuai target yang diharapkan.

Namun ia menyatakan, tantangannya yaitu lebih kepada implementasi regulasi menyangkut alokasi anggaran di tengah pandemi Covid-19.

“Konsekuensinya memang kita harus refokusing anggaran. Jadi banyak program-program strategis pemerintah yang terpaksa ditunda sampai kemudian pandemi Covid-19 ini selesai. Karena anggarannnya kesedot ke penanganan pandemi,” katanya kepada Greeners di Jakarta, Sabtu (22/1).

Kemampuan fiskal kita sambungnya memang menjadi hambatan utama menyusul relokasi anggaran baik itu di pemerintah pusat maupun daerah.

“Itu dulu bagaimana kita bisa shifting dari pandemi. Sehingga semua kemampuan fiskal untuk program-program lain kita tunda dulu,” kata Pendiri dan Pimpinan Indonesia Water Institute ini.

Regulasi Penguat Pemulihan Danau Prioritas

Dalam keterangan tertulis Direktorat Perairan darat dan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ada tiga target yang menjadi fokus utama dalam perpres pemulihan danau tersebut. Antara lain pengembangan kebijakan, biofisik serta pengembangan kelembagaan masyarakat. 

Prioritas penyelamatan danau terdiri dari beberapa kriteria seperti mengalami tekanan dan degradasi kerusakan daerah tangkapan air danau, kerusakan sempadan danau dan kerusakan badan air danau. Selanjutnya, pengurangan volume tampungan danau, pengurangan luas danau, peningkatan sedimentasi.

Kriteria lain yaitu penurunan kualitas air, penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakat. Reservasi spesies endemik juga menjadi syarat dalam pemulihan danau.

Hingga saat ini, KLHK bersama 13 kementerian dan pemerintah daerah terus berupaya untuk memastikan penerbitan regulasi terkait penyelamatan danau prioritas nasional.

Dugaan Temuan Reklamasi Danau Singkarak

Sementara itu, dalam diskusi terpisah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Barat menduga terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Singkarak, Sumatra Barat.

Kepala Departemen Kajian Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Tommy Adam menyatakan, penimbunan danau di dermaga Jorong Kalukua Nagari Singkarak Kabupaten Solok terjadi sejak tahun 2016. Salah satu perusahaan swasta menjadi aktor di balik kejadian ini.

Menurutnya, pembangunan tersebut melanggar Perda Kabupaten Solok 1 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2021-2031. Pihaknya menaksir kerugian negara mencapai miliaran.

“Total potensi kerugian negara berdasarkan kajian yang kami lakukan melalui Permen Nomor 7 Tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan mencapai Rp 3,3 miliar,” katanya.

Berdasarkan citra satelit, Walhi menemukan luas danau yang perusahaan timbun sekitar 30 hingga 50 meter dengan panjang 70 hingga 100 meter. Ia meminta kepada pihak Kementerian ATR/BPN serta KLHK untuk melakukan sanksi tegas untuk aktivitas ilegal ini. Hal yang tak kalah penting, yakni pengembalian kelestarian ekosistem Danau Singkarak sebagaimana amanat Perpres 60 Tahun 2021.

“Kami berharap jangan ada lagi sanksi administrasi karena itu tak membuat efek jera dan membuat pengusaha latah. Kami meminta ada tindak tegas dalam hal ini,” tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penertiban yang pemanfaatan ruang di Danau Singkarak ini dengan melibatkan berbagai pihak.

Penulis : Ramadani Wahyu

Jakarta (Greeners) – Fenomena banjir yang selalu melanda DKI Jakarta mendapat perhatian khusus dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). Organisasi yang bergerak pada bidang pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ini menganggap ketidakseimbangan ekosistem tengah mengancam keberlangsungan Kota Jakarta. Hal ini pula yang dapat mengakibatkan banjir.

Menurut Direktur Program Yayasan KEHATI, Teguh Triono, sebelumnya banjir besar yang kerap mengunjungi ibukota datang setiap lima tahun sekali. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banjir selalu datang setiap tahun. Hal ini, katanya, terjadi karena adanya ketidakseimbangan keanekaragaman hayati khususnya pada tingkat ekosistem di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya.

Ia menuturkan, ekosistem memiliki peran penting dalam menunjang keberadaan sebuah kota. Ekosistem juga memiliki jasa untuk menjamin tersedianya pangan, regulasi air dan oksigen, perlindungan terhadap bencana alam, serta fungsi rekreasi dan budaya.

“Perkembangan kota yang tidak tertata akan merusak komponen ekosistem yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kota itu dan wilayah sekitarnya. Padahal, secara alami ekosistem berperan dalam proses regulasi air,” jelasnya pada keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Kamis (12/02).

Air hujan, lanjutnya, akan diserap oleh tumbuhan dan tanah di ruang terbuka hijau atau dialirkan ke tempat-tempat yang mampu menampung air seperti situ yang ada di kota. Namun kenyataannya, kota besar seperti Jakarta tidak memiliki ruang terbuka hijau (RTH) yang cukup.

Officer Eksosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Yayasan KEHATI, Basuki Rahmad dan Direktur Program Yayasan KEHATI, Teguh Triono. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa RTH harus 30 persen dari total luas daerah. Akan tetapi, saat ini luasan RTH di Jakarta hanya sekitar 10 persen saja. Keadaan ini membuat daya serap dan daya tampung air dari ekosistem di perkotaan seringkali tidak memadai.

Kondisi ini juga, terang Teguh, diperparah dengan aktifitas pembangunan tanpa perencanaan yang terpadu. RTH di sepanjang bantaran sungai, tempat pepohonan dan tanah terbuka dulunya ada dan berfungsi sebagai penyerap, penampung dan penahan laju air, sudah berubah menjadi bangunan. Perubahan ini, lanjutnya, mengganggu fungsi regulasi air dari ekosistem. Salah satu akibatnya adalah banjir yang kembali melanda Jakarta pada 9 Februari 2015 lalu. Setidaknya terdapat 53 titik banjir yang mengepung ibukota dan sebagian besar berada di pusat-pusat perekonomian.

Teguh juga memberi saran terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk mendorong penyelesaian terowongan dari Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur dan waduk di Ciawi yang harus dibarengi dengan perbaikan ekosistem di Jakarta maupun di daerah-daerah penunjang di sekitarnya. Menurutnya, perbaikan daerah aliran sungai, menambah ruang terbuka hijau, dan koordinasi dengan pemerintah Kota Depok dan Bogor untuk memperbaiki kawasan hulu sungai juga harus menjadi prioritas dan mendapatkan pendanaan yang cukup.

“Presiden juga harus mampu membaut kebijakan terpadu dari hulu sampai hilir yang melibatkan pemerintah DKI Jakarrta dan kota-kota satelitnya, seperti Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan,” tuturnya.

Sementara itu, Officer Eksosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Yayasan KEHATI, Basuki Rahmad menambahkan, konservasi bambu di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung juga bisa menjadi salah satu alternatif pencegahan banjir untuk jangka panjang. Menurut Basuki, jika pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan semua restoran dan penyedia makanan di kotanya dilarang menggunakan styrofoam, dan menggantinya dengan boks makanan dari bambu, maka penduduk di desa-desa sekitar Sungai Ciliwung akan bergairah menanam bambu.

“Kalau seperti itu kan masyarakat mendapat income tambahan dan daerah aliran sungai terlindungi,” pungkasnya.

(G09)