Jakarta (Greeners) – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyatakan bakal mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) ilegal di Indonesia. Pernyataan tersebut dinilai keliru karena tambang ilegal justru tidak memiliki IUP. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum yang bisa menjadi jalan keluar untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2021 terdapat sekitar 2.700 lokasi tambang ilegal di Indonesia. Sekitar 2.600 di antaranya merupakan pertambangan mineral dan 96 sisanya pertambangan batu bara.

BACA JUGA: Debat Cawapres Belum Sentuh Akar Masalah Krisis Iklim

“Dari pasangan Prabowo-Gibran simpel saja solusinya, IUP-nya dicabut izinnya, simpel. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga pancasila, sila empat, dan lima,” ujar Gibran dalam sesi debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu (21/1). 

Namun, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan bahwa pernyataan yang Gibran sampaikan terdapat kekeliruan. Sebab, operasi bisnis pertambangan ilegal tidak memiliki izin secara sah dan tidak terdaftar dalam IUP. 

“Persoalan pertambangan ilegal ini kompleks. Pada dasarnya memang perlu penegakan hukum. Jadi, banyak pertambangan ini kawasan hutan jadi. Kemudian, di kawasan hutan itulah sebenarnya penegak hukum yang perlu kerja lebih konsisten, untuk menjaga kawasan hutan. Cuma realitasnya penegak hukumnya sendiri terlibat mengambil keuntungan di tambang ilegal tersebut,” kata Leonard kepada Greeners di Jakarta, Kamis (25/1). 

Ilustrasi tambang ilegal. Foto: Shutterstock

Pentingnya Penegakan Hukum

Senada dengan Leonard, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga menilai bahwa penting untuk melakukan penegakan hukum. Menurut Walhi, hal yang saat ini masyarakat butuhkan yaitu soal kemauan pemerintah untuk menegakkan hukum.

Walhi menyatakan, meskipun ada tambang yang bisa berjalan tanpa izin, tapi hampir tidak mungkin operasional tambang terlaksana diam-diam. Bahkan, operasional berjalan dalam waktu lama dan berulang.

“Nah, hilirisasi juga tadi disebutkan dan pencabutan IUP gitu, saya ingat di tahun 2022 lalu, Januari itu memang ada pencabutan izin oleh pemerintah. Namun, kami mengkritisi alasan pencabutan izin-izin itu bukan karena dia berdampak pada lingkungan, bukan dalam konteks menyelesaikan konflik. Melainkan, karena perusahaanya tidak beroperasi,” kata Juru Kampanye Hutan dan Kebun Eknas Walhi, Uli Arta Siagian. 

Menurut keterangan Walhi, operasi tambang bagaimanapun akan membutuhkan mobilisasi sumber daya. Hal itu baik manusia atau pekerja, alat berat, alat transportasi, bahan kimia, dan permodalan. Namun, mobilisasi kebutuhan dengan jumlah yang besar ini nyaris mustahil bisa berjalan lama tanpa terdeteksi.

Cabut IUP Tidak Mudah, Banyak Mafianya

Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD tengah menanggapi pernyataan Gibran soal kasus pertambangan. Mahfud menyebut, tidak mudah dalam mencabut IUP karena banyak mafia yang berperan dalam bisnis tambang.

“Saya sudah mengirim tim ke lapangan tetapi ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung, tapi begitu. Bahkan, KPK seminggu yang lalu mengatakan, untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu dibeking oleh aparat dan pejabat,” ujar Mahfud. 

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2022, sudah ada pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik perusahaan pertambangan mineral maupun perusahaan pertambangan batubara.

Namun, sayangnya, lanjut Leonard, mafia yang berkontribusi pada pertambangan justru melibatkan banyak penegak hukum. Padahal, seperti halnya aparat kepolisian meupun pejabat seharusnya bisa menegakkan hukum secara tegas di bidang pertambangan.

Bisnis Tambang Ugal-Ugalan Bisa Rusak Lingkungan

Selanjutnya, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar juga menyampaikan keprihatinannya soal banyaknya tambang ilegal yang beroperasi. Menurutnya, tambang legal saja tidak bisa membawa kesejahteraan dan bisnis tambang yang hilirisasinya ugal-ugalan telah merusak lingkungan, apalagi dengan tambahan tambang ilegal.

“Kecelakaan tenaga asing pun mendominasi, di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Muhaimin.

Muhaimin menambahkan, Sulawesi Tengah saat ini pertumbuhannya bisa mencapai 13% dan itu sangat tinggi. Namun, rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati hasil bisnis tersebut.

“Hilirisasi apa yang kita mau lakukan? Sementara ilegal juga terus berlangsung,” ujar Muhaimin.

Tinggalkan Industri Ekstraktif

Sementara itu, Leonard menegaskan bahwa saat ini semestinya masyarakat memiliki paradigma baru soal industri ekstraktif yang perlu ditinggalkan. Sebab, industri ekstraktif yang memanfaatkan sumber daya alam ini harus segera lepas, baik yang legal maupun ilegal. Kemudian, masyarakat harus memiliki paradigma pembangunan yang lebih hijau dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Kita sudah harus melepaskan diri dari industri ekstraktif yang semakin merusak lingkungan. Apalagi melihat situasi daya dukung lingkungan Indonesia yang menurun terus. Kerusakan lingkungan yang kian terjadi juga memperparah krisis iklim. Kita enggak bisa terus-terusan mengandalkan industri ekstraktif dari pertambangan ini walaupun legal, apalagi ilegal,” kata Leonard.

BACA JUGA: Pulau Kecil dan Pesisir Makin Krisis, Namun Luput dalam Debat

Namun, melepaskan industri ekstraktif ini membutuhkan sebuah proses yang panjang. Leonard menambahkan, capres cawapres juga perlu memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyelesaikan masalah industri ekstraktif.

Khususnya di pertambangan, capres cawapres yang nantinya akan terpilih harus secara tegas membentuk tim dalam menindaklanjuti pelanggaran di dalam operasi bisnis tambang. Hal itu baik pertambangan yang legal maupun ilegal.

“Misalnya, membuat tim khusus anti mafia ini anti ilegal, seperti tim khusus anti mafia bola, itu bisa saja. Tetapi, tentunya harus memilih orang yang bebas dari keterlibatan usaha tambang ilegal, itu harus dipilih benar-benar. Jadi penegakan hukumnya kalau memang pakai tim khusus harus bisa mengidentifikasi pelanggaran, kemudian masuk ke proses hukum, sehingga ada efek jeranya,” kata Leonard. 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kawasan pertama yang terdampak krisis iklim. Sayangnya, isu tersebut luput dalam debat calon wakil presiden (cawapres) putaran keempat. Tidak ada satu pun kandidat yang membahas strategi perlindungan dan pengelolaan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Debat cawapres pada Minggu (21/1) kemarin tengah fokus membahas lingkungan hidup. Tema pada debat kali ini soal pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Pengampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Muhammad Aminullah menilai debat kemarin tidak substantif. Ada banyak pembahasan penting yang luput di dalam debat. Salah satunya soal perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

BACA JUGA: Debat Cawapres Belum Sentuh Akar Masalah Krisis Iklim

“Debat kemarin lebih ke saling sindir dan pamer pengetahuan. Akhirnya, beberapa isu yang krusial dan dekat dengan masyarakat tidak tersentuh. Padahal, cawapres penting untuk menonjolkan programnya untuk melindungi kawasan pesisir dan pulau-pulai kecil,” ujar Aminullah kepada Greeners, Rabu (24/1).

Aminullah menilai masyarakat pesisir harus menjadi sorotan utama untuk segera diberikan perlindungan. Sebab, mereka adalah kelompok paling rentan terkena dampak krisis iklim.

“Pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kawasan pertama yang akan hancur akibat dampak krisis iklim. Kawasan ini sejatinya menjadi benteng yang harusnya dijaga kesehatannya, supaya fungsinya sebagai benteng dapat maksimal,” tambah Aminullah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun mencatat, sebanyak 199 kabupaten atau kota di Indonesia yang terletak di wilayah pesisir terancam dampak perubahan iklim. Dari jumlah tersebut, 40 kabupaten atau kota mempunyai indeks kerentanan pesisir yang sangat tinggi.

Pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kawasan pertama yang terdampak krisis iklim. Foto: Walhi

Pulau Kecil Terancam Pembangunan Proyek

Sementara itu, pulau-pulau kecil kini juga terancam bangunan proyek-proyek pemerintah. Menurut Anca, sejumlah proyek tersebut tidak memperhatikan kerentanan pulau kecil.

“Di Jakarta sendiri, Teluk Jakarta sampai saat ini masih terus dipaksa untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembangunannya tidak memperhatikan terlampauinya daya dukung daya tampung lingkungan. Sehingga, menyebabkan penurunan muka tanah dan pencemaran. Dalam dokumen RDTR DKI Jakarta 2022, pemerintah bahkan merencanakan pembangunan pulau reklamasi kembali,” tambah Aminullah.

BACA JUGA: Capres Cawapres Perlu Hati-hati saat Implementasi Transisi Energi

Salah satunya di Kepulauan Seribu, wilayah tersebut harus menghadapi ancaman degradasi lingkungan akibat privatisasi pulau. Walhi DKI Jakarta mencatat, dari 110 pulau yang terdata, 74 di antaranya dikuasai korporasi dan perorangan.

“Itulah yang menyebabkan pembangunan secara sporadis, termasuk reklamasi dan pengerukan dasar laut tanpa izin. Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Seribu juga ditambah dengan rencana proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),” imbuh Aminullah.

Ia menilai, hal itu justru akan melegitimasi pengembangan pulau dengan merusak lingkungan, seperti reklamasi dan pengerukan dasar laut. Sebab, KSPN untuk memajukan pariwisata kelas atas dan berbasis kepentingan pemodal, bukan masyarakat lokal dengan pengembangan wisata berkelanjutan.

Perlu Skema Perlindungan Pesisir

Dengan kerentanan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap krisis iklim, para pasangan calon (paslon) harus tegas. Terutama untuk menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut Aminullah, para paslon harus membentuk skema perlindungan secara terencana. Kemudian, menghentikan proyek-proyek yang berimbas pada penurunan kualitas lingkungan hidup di pesisir maupun pulau-pulau kecil.

“Sampai saat ini, belum ada skema perlindungan masyarakat pesisir dan pulau kecil. Justru, pesisir dan kepulauan terus dipaksa melayani kepentingan pengembang,” tegas Aminullah.

Contohnya di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Saat ini, lanjut Aminullah, pemerintah belum memiliki skema perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil dari krisis iklim. Sehingga, mereka harus bergerak sendiri untuk menyelamatkan pulaunya yang sudah mengalami abrasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020,  sekitar 42 juta orang tinggal pada daerah kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Padahal, kajian proyeksi United States Agency for International Development (USAID) 2016 menyebutkan, kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil pada tahun 2050. Artinya, terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Debat putaran keempat calon wakil presiden (cawapres) dinilai belum menyentuh akar permasalahan krisis iklim. Greenpeace Indonesia menyesalkan tidak adanya komitmen yang komprehensif, jelas, dan terukur untuk mengatasi krisis iklim.

Menurut Greenpeace, para cawapres gagal mengidentifikasi penyebab utama krisis iklim. Terutama soal alih fungsi lahan dan sektor energi dengan masifnya penggunaan batu bara.

“Dari debat semalam, kita menyaksikan bahwa ekonomi ekstraktif masih menjadi watak dalam visi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menggaungkan ekonomi ekstraktif lewat isu nikel dan hilirisasi. Sementara, cawapres 01 Muhaimin Iskandar dan cawapres 03 Mahfud MD juga tak tegas menyatakan komitmen mereka untuk keluar dari pola-pola yang sama,” ucap Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak melalui keterangan tertulisnya, Selasa (22/1).

BACA JUGA: Walhi: Corak Ekonomi Ekstraktif Masih Jadi Pilihan Cawapres

Leonard menambahkan, watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini telah memicu banyak masalah. Mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang melahirkan pelbagai konflik agraria.

“Seperti merampas hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat pesisir, merusak hutan, dan lahan gambut. Ekonomi ekstraktif juga mencemari lingkungan dan membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter besar karena ketergantungan pada industri batu bara, sekaligus memperparah krisis iklim,” tambah Leonard.

Debat cawapres belum menyentuh akar permasalahan krisis iklim. Foto: Greenpeace Indonesia

Cawapres Tidak Bahas Penyelesaian Konflik Agraria

Sementara itu, dalam isu reforma agraria, para cawapres tidak membahas penyelesaian konflik-konflik agraria akibat proyek- proyek strategis nasional (PSN). Misalnya, cawapres 02 dan 03, mereka hanya terbatas membahas rencana sertifikasi dan redistribusi lahan tanpa menyentuh akar masalah.

“Data Konsorsium Pembaruan Agraria mengungkap ada 42 konflik agraria akibat PSN pada 2023, melonjak eskalasinya daripada tahun sebelumnya. Konflik ini meliputi 516.409 hektare lahan dan berdampak terhadap lebih dari 85 ribu keluarga.

Selain itu, ketiga cawapres juga berjanji melindungi masyarakat adat dan wilayah adat. Termasuk dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Namun, hal itu masih menjadi wacana belaka.

“Janji semacam ini selalu tersampaikan dari pemilu ke pemilu, tetapi keengganan politik dari presiden terpilih dan partai politik pendukungnya selama ini menggambarkan bahwa mengakui dan melindungi masyarakat adat tak lebih dari sekadar retorika. Tanpa mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan menghentikan PSN yang merampas wilayah masyarakat adat, janji itu cuma akan jadi omong kosong saja,” kata Leonard.

Debat cawapres belum menyentuh akar permasalahan krisis iklim. Foto: Greenpeace Indonesia

Tak Ada Pembahasan soal Mengakhiri Penggunaan Batu Bara

Pada isu energi, Greenpeace menyatakan tiga cawapres juga tidak menyinggung secara detail rencana percepatan transisi ke energi terbarukan dan mengakhiri penggunaan energi batu bara. Padahal, transisi energi sangat krusial untuk memangkas emisi karbon dan menekan kenaikan suhu bumi. Menurut mereka, demokratisasi energi yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan, dari proses transisi energi juga luput dari pembahasan.

Hal itu senada dengan Direktur Koaksi Indonesia, Verena Puspawardani. Ia menganggap bahwa hal ini menjadi krusial untuk para pasangan calon (paslon). Mereka perlu menyatakan soal program kerjanya secara jelas. Hal itu agar para pemilih bisa mengatahui lebih jeli rencana para paslon yang akan mewakili masa depan masyarakat Indonesia.

BACA JUGA: Aliansi Sulawesi Tolak Rencana Cawapres tentang Hilirisasi Nikel

“Kata kunci yang paslon sampaikan itu sama seperti yang waktu sesi awal. Namun, gimana caranya itu diterjemahkan menjadi kebutuhan Indonesia? Kemudian, yang paslon sampaikan angkanya diulang dua kali potensi energi terbarukan Indonesia yaitu 3.686 giga watt itu kan potensi. Nah, kebutuhan indonesia itu berapa? Diterjemahkannya bagaimana?” kata Verena. 

Di sisi lain, Greenpeace pun menilai, solusi palsu transisi energi banyak diumbar dalam debat cawapres. Misalnya, rencana melanjutkan bioenergi, seperti biodiesel, yang cawapres 02 sampaikan. Menurut Greenpeace, pemenuhan biodiesel berpotensi memicu ekspansi industri sawit melalui deforestasi yang mengancam hutan dan lanskap gambut alami yang tersisa.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti debat perdana calon wakil presiden (cawapres) terkait ekonomi ekstraktif yang masih menjadi pilihan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenyataannya, ekonomi ekstraktif telah mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan memperburuk kualitas lingkungan hidup.

Fakta pun menunjukkan bahwa model ekonomi ekstraktif telah menyebabkan krisis iklim akibat tingginya lepasan emisi ke atmosfer, konflik sosial, dan perampasan ruang hidup rakyat. Bahkan, melipatgandakan bencana ekologis yang mengancam ekonomi dan keselamatan rakyat.

BACA JUGA: Aliansi Sulawesi Tolak Rencana Cawapres tentang Hilirisasi Nikel

Corak ekonomi ekstraktif ini juga berdampak pada menyempitnya ruang demokrasi dengan tingginya kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Selama 20 tahun terakhir, emisi sektor energi di Indonesia pun telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan permintaan energi.

Pertumbuhan Ekonomi Ekstraktif Hanya Dinikmati Segelintir Orang

Dengan 600 juta ton karbon dioksida (CO2) dari sektor energi pada tahun 2021, Indonesia adalah penghasil emisi terbesar kesembilan di dunia. Hilirisasi pertambangan mineral kritis seperti nikel juga menyebabkan deforestasi hingga 25.000 Hektare (Ha) dalam 20 tahun terakhir. Hal itu akan terus meningkat mengingat pemberian luas konsesi pertambangan nikel di dalam kawasan hutan mencapai 765.237 Ha yang dapat menambah 83 juta ton emisi CO2.

“Tapi bagi kami perdebatan soal pertumbuhan ekonomi oleh kandidiat cawapres ini, terus bicara soal bagaimana mengelola pertumbuhan ekonomi melalui pajak, misalnya nikel dan sebagainya. Selama ini, corak ekonomi kita kan adalah ekonomi ekstraktif pertambangan, perkebunan, dan sebagainya,” ungkap Pengkampanye Polusi dan Urban Walhi, Abdul Ghofar kepada Greeners, Rabu (27/12).

Ghofar menambahkan, pertumbuhan ekonomi secara ekstraktif ini justru hanya dinikmati oleh segelintir orang. Misalnya, 10 orang di Indonesia terkaya sekarang yang mayoritas konglomerat banyak berbisnis di bidang pertambangan dan perkebunan.

“Ekonomi ekstraktif ini menyejahterakan orang kaya semakin kaya. Sementara itu, dampak lingkungan yang terjadi justru memiskinkan orang-orang di wilayah tambang. Contohnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara yang masuk di dalam lingkar tambang nikel,” tambah Ghofar.

Cawapres Perlu Perhatikan Pelayanan Dasar Masyarakat

Sementara itu, Ghofar menilai  para kandidat cenderung menyebut bahwa pemerataan ekonomi hanya bisa muncul melalui proyek skala besar. Kemudian, muncullah Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol pemerataan ekonomi. Padahal, yang perlu mendapat perhatian adalah pelayanan dasar untuk masyarakat.

“Kami melihat semua orang butuh kesejahteraan untuk pemerataan ekonomi. Namun, caranya memang semestinya tidak melalui proyek-proyek yang skalanya besar. Coba dorong hal dasar apa yang masyarakat butuhkan. Sebab, sekarang sudah muncul kan keresahan-keresahan soal jalan raya, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan,” ungkap Ghofar.

Misalnya, soal layanan kesehatan, penting untuk memperhatikan akses kesehatan sanitasi dan sebagainya. Menurut Ghofar, semestinya cawapres memperhatikan hal tersebut. Namun, sayangnya, hal itu masih minor. Ghofar pun berharap perdebatan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu paling mendasar yaitu soal kesehatan, stunting, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

“Itu yang mungkin harus cawapres perhatikan alih-alih skala besar seperti pelabuhan raksasa. Jadi, pelayanan dasar itu penting, seperti air, sanitasi, kebersihan. Termasuk pelayanan pengelolaan sampah itu mungkin titik keseimbangan soal ekonomi,” imbuh Ghofar.

Ilustrasi tambang nikel. Foto: Shutterstock

Proyek IKN Dinilai Bermasalah

Pada pembahasan mengenai IKN, dua kandidat cawapres yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD menunjukkan dukungan pada proyek tersebut. Gibran menyebut IKN sebagai simbol pemerataan ekonomi nasional dan dibangun dengan hanya menggunakan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sementara, Mahfud MD menyatakan dukungan pada IKN sebagai warisan dari periode pemerintahan Jokowi. Dia mengkritisi pada setidaknya dua hal, penggunaan APBN pada proyek IKN dan penguasaan lahan skala besar oleh segelintir orang di wilayah IKN.

BACA JUGA: Isu Hak Atas Lingkungan Hidup Hilang saat Debat Capres

Menurut Walhi, proyek IKN adalah proyek bermasalah, baik secara sosial, ekologis, maupun secara yuridis. Pemindahan ibu kota tidak menjawab masalah sosial dan lingkungan hidup di Jakarta. Selain itu, proyek itu juga tidak menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi.

Sebaliknya, Walhi menilai proyek ini justru memberi karpet merah pada segelintir korporasi yang menguasai tanah skala besar pada lahan IKN. Sementara, penggunaan APBN dalam pembangunan IKN yang mendapat legitimasi oleh UU IKN kontradiktif dengan janji Jokowi yang tak akan membebani APBN pada proyek IKN.

Pembangunan 40 Kota Baru Juga Problematis

Sementara itu, salah satu Cawapres, Muhaimin Iskandar, menyampaikan kritik terhadap pembangunan IKN yang akan menggunakan APBN hingga sekitar 500 triliun rupiah. Menurut Muhaimin, besarnya anggaran tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain seperti jalan dan sekolah di Kalimantan.

Dia menyebut akan membangun 40 kota baru setara Jakarta. Pernyataan mengenai 40 kota baru tersebut menurut Walhi sangat problematis dan menunjukkan kegagalan dalam memahami masalah-masalah perkotaan. Ketimbang berambisi membangun kota-kota metropolitan baru, seharusnya kandidat terpilih berusaha menciptakan perkotaan yang humanis dan inklusif.

Misalnya, membangun sistem transportasi publik, hunian layak dan terjangkau, penyediaan sanitasi, air, pengelolaan sampah yang baik, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Perkotaan juga tidak boleh dilihat hanya sekadar gedung pencakar langit, namun juga menyoal hak atas kota bagi warganya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aliansi Sulawesi (koalisi Walhi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara) menolak ide calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tentang rencana hilirisasi nikel. Mereka menilai, hal itu akan merusak wilayah hutan dan pesisir di Sulawesi.

Koordinator Aliansi Sulawesi, Muhammad Al Amin mengatakan, proyek akan akan dilanjutkan Gibran dapat merusak kehidupan masyarakat di Sulawesi.

BACA JUGA: Walhi: Angka Deforestasi Turun karena Hutan telah Dibabat Habis

“Ide Gibran 100 persen mirip dengan ide bapaknya, yakni Presiden Jokowi. Keduanya ingin mengeksploitasi nikel di Indonesia yang lebih masif di masa depan tanpa mempertimbangkan kerusakan dan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan dan masyarakat lokal,” ungkap Al Amin melalui keterangan tertulis, Minggu (24/12).

Hilirisasi nikel akan merusak wilayah hutan dan pesisir di Sulawesi. Foto: Walhi Sulsel

Masifnya Hilirisasi Nikel Berdampak Buruk pada Masyarakat

Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi menerangkan, hilirisasi nikel yang tengah masif di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara telah menimbulkan dampak negatif. Hal itu berdampak  sangat buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Korbannya saat ini lebih besar dari manfaat yang diterima negara.

“Mulai dari deforestasi yang semakin meluas, pencemaran lingkungan mulai dari hutan, sungai hingga pesisir, pencemaran udara, hingga penggusuran lahan-lahan perkebunan produktif masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang dulunya hidup sejahtera menjadi semakin miskin,” jelasnya.

Selain itu, kehidupan para pekerja yang bekerja di industri-industri pengolahan nikel, tidak mengalami perubahan taraf hidup yang signifikan. Bahkan, tidak sedikit pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, karena bekerja tanpa perlindungan. Kemudian, hal yang lebih parah para pekerja di industri pengolahan nikel menerima upah yang tidak sebanding dengan beban kerja mereka.

“Dari fakta-fakta tersebut, ide Gibran terkait peningkatan hilirisasi nikel adalah ide yang sangat buruk. Kami dan masyarakat terdampak hilirisasi nikel tentu saja menolak keras ide Gibran tersebut,” imbuhnya.

Perusahaan Luar Negeri Raup Keuntungan Besar dari Nikel

Direktur Walhi Sulawesi Tenggara, Andi Rahman menjelaskan, perusahaan Brazil, Jepang, Australia, memperoleh keuntungan besar, terutama perusahaan China.

“Artinya, ide Gibran yang sangat mirip dengan ide bapaknya tersebut hanya menguntungkan perusahaan China dan perusahaan-perusahaan lainnya. Sementara, kami dan masyarakat Sulawesi, khususnya yang hidup di lingkar tambang dan industri nikel hanya mendapat beban kerusakan lingkungan dan polusi. Tentu saja ini harus kami tolak,” kata Andi.

BACA JUGA: Isu Hak Atas Lingkungan Hidup Hilang saat Debat Capres

Oleh karena itu, Aliansi Sulawesi menantang Gibran untuk berdebat agar dapat menunjukan data-data dan bukti-bukti kerusakan lingkungan. Selain itu, soal pemiskinan masyarakat akibat proyek hilirisasi nikel gagasan Presiden Jokowi.

”Kami juga ingin agar Gibran menunjukan fakta-fakta keuntungan hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi dan Maluku Utara,” tantang Al Amin.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia