Jakarta (Greeners) – Selebriti internet, Karin Novilda atau biasa dikenal Awkarin bersama dengan rekan-rekan selebriti internetnya, seperti Raden Rauf dan Gangga Kusuma menjalankan aksi sosial dengan bersih-bersih sampah demo yang terjadi dari tanggal 23 hingga 25 September lalu. Kegiatan aksi yang diinisiasi oleh Awkarin ini juga diikuti kurang lebih 50 warga internet (warganet) atau pengikut awkarin di sosial media.

“Guys diriku ingin mengajak kalian untuk berpartisipasi esok hari untuk membantu petugas kebersihan membersihkan sampah dan kotoran sisa demo kemarin dan hari ini. Yang ingin bergabung kabarin ya!”. Begitulah ajakan Awkarin mengajak warganet dan pengikutnya (followers) untuk aksi bersama-sama membersihkan sampah di wilayah-wilayah demo.

Awkarin juga mengatakan jika keperluan bersih-bersih, seperti kantong sampah dan sarung tangan akan disiapkan olehnya. Tepat pukul 11.00 siang Awkarin and Friends sudah berada di McDonald’s STC Senayan, Jakarta Pusat.

“Kita kumpul dulu di sini untuk mastiin di mana aja tempat yang masih ada sampahnya, karena kebanyakan tempat bekas demo-demo kemarin sudah bersih”, seru Awkarin kepada teman-teman yang ikut aksi di McD STC Senayan, Kamis (26/09/2019).

Usai menetapkan lokasi, Awkarin and Friends pun bertolak ke BNI Senayan dan berjalan kaki menuju Gedung MPR, dan mulai menjalankan aksinya untuk memungut sampah. Didapatkan berbagai jenis sampah, mulai dari plastik bungkusan makanan, puntung rokok, botol minum sekali pakai, hingga spanduk demo.

“Sampahnya nanti akan ada tim yang nanganin, pastinya gak ditinggal di sini, nanti sama aja dong”, ujar salah satu selebgram (selebritis instagram) yang juga ikut, Raden Rauf.

Awkarin bersama para relawan aksi pungut sampah. Foto : www.greeners.co/Dewi Purningsih

Raden pun sempat meminta izin kepada aparat polisi untuk memungut sampah di dalam sekitar Gedung MPR, namun tidak diperbolehkan. Keikutsertaannya ini merupakan inisiatif Raden sendiri.

“Kebetulan saya follow Awkarin juga, dan saya join, langsung ketemu di lokasi jam 11 jalan bareng-bareng. Kebanyakan yang ikut temen-temen dari media sosial, Twitter, Instagram. Lalu kumpul di sini, dengan tujuan bersih-bersih saja. Ikut acara ini ngerasa bahwa masih ada banyak orang yang peduli terhadap kebersihan,” ujar Raden kepada media.

Menyikapi demo yang terjadi, Raden mengatakan bahwa semua orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya yang dirasa kurang sesuai. Namun, jangan sampai demo ini rusuh dan merusak fasilitas umum, karena akan merugikan seluruh pihak.

Sementara itu, salah satu warganet yang ikut kegiatan aksi ini, yakni Tia (18) yang berasal dari Tangerang Selatan mengatakan ajakan Awkarin ini sudah viral di internet dan sebagai influencer Awkarin memanfaatkan pengaruhnya tersebut untuk berbuat baik dan positif.

“Menurutku dampaknya bagus, dia memanfaatkan influence besar yang dia punya itu ke arah positif, dia juga ngajak orang lain berbuat baik, bagus aja. Aku si gak follow dia di twitter, dan tahu info ini karena sudah viral di twitter yang retweet dan nge-like,” ujar Tia.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Aksi demonstrasi pada 22 Mei 2019 yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menolak hasil Pemilu berujung pada kerusuhan massa di Jakarta. Kerusuhan ini mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan sampah berserakan di sekitar Jalan MH Thamrin. Total sampah yang ditimbulkan dari aksi ini mencapai 110 ton.

Dihubungi Greeners melalui pesan singkat, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Marsigit mengatakan bahwa dari kegiatan bersih-bersih di sekitar Jalan MH Thamrin pada 21 Mei 2019, volume sampah yang dibersihkan petugas sekitar 100 meter kubik atau seberat 37 ton sampah. Sedangkan pada tanggal 22 hingga 23 Mei 2019, sampah yang berhasil dibersihkan mencapai 200 meter kubik sampah atau seberat 73 ton.

“Secara keseluruhan sampah yang ditimbulkan akibat Aksi 22 Mei kemarin mencapai 110 ton dengan jenis sampah seperti sampah plastik, styrofoam, kertas, kayu, batu, hingga sampah sisa kebakaran. Untuk itu kami mengerahkan 300 orang pasukan oranye, 10 truk organik, 12 street sweeper, 10 lintas kijang,” kata Sigit kepada Greeners melalui pesan singkat, Jumat (24/05/2019).

BACA JUGA: Kampanye Ramadan Bersih Sampah, KLHK Edukasi Masyarakat di Rest Area Cibubur 

Dalam kegiatan bersih-bersih ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut turun langsung membantu pasukan oranye membersihkan serbuk sisa-sisa gas air mata di ruas jalan Thamrin.

“Sejak setelah sahur semua tim Pemprov DKI sudah bekerja untuk memastikan kawasan Thamrin ini bersih kembali, karena masih banyak sampah. Jadi siang ini sampai sore kami bersihkan supaya seluruh kawasan Jalan Thamrin seperti kondisi semula. Selain itu fasilitas ada yang perlu perbaikan, seperti lampu dan rambu-rambu lalu lintas termasuk pos polisi kami perbaiki dan fasilitas lainnya sedang kami identifikasi,” ujar Anies saat ditemui awak media di kawasan MH Thamrin pada Kamis kemarin.

Anies mengatakan bahwa masyarakat yang bekerja di daerah Thamrin sudah dapat kembali beraktivitas seperti semula begitu pula dengan toko-toko dan pusat perbelanjaan telah dibuka kembali. “Seluruh masyarakat berkegiatan seperti biasa di wilayah Thamrin, Slipi, dan Petamburan. Semua berkegiatan seperti biasa sehingga ekonomi masyarakat juga berjalan dengan baik,” ujarnya.

Anies juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas kepada oknum yang membuat kerusuhan. Ia juga meminta agar warga Jakarta kritis dalam menerima informasi yang beredar. “Jangan menyebarkan informasi yang belum tentu terkonfirmasi karena akan membuat suasana tidak kondusif. Membuat kerusuhan maka anda akan berhadapan dengan kami semua, kami tidak akan mentolerir. Jakarta siap untuk mencegah dan bertindak tegas untuk semua kerusuhan di sini,” katanya.

BACA JUGA: Mudik 2019, Kemenkes Fokus Berikan Layanan Kesehatan kepada Pengemudi 

Dalam Aksi 22 Mei, puluhan tempat sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga dibakar massa. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Djoko Rianto mengatakan untuk mengganti fasilitas tersebut, pihaknya harus mengajukan pengadaan baru.

“Empat puluh tiga tong sampah milik kami yang berada di Pluit Komplek Polri, Tanah Abang, Sudirman, dan Thamrin habis terbakar. Massa menggunakannya sebagai tempat pembakaran. Untuk mengganti ini kami harus membuat pengadaan baru untuk fasilitas sampah di sekitar Jakarta,” kata Djoko.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Masyarakat Pulau Pari melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Jakarta pada Selasa (22/12/2015) lalu. Aksi demonstrasi ini terkait keresahan warga yang semakin menjadi-jadi dengan adanya pengembang dari PT Bumi Pari Asih yang mengintimidasi warga. Edy Mulyono, perwakilan aksi dari masyarakat kepada Greeners mengatakan, sebelumnya warga Pulau Pari telah melakukan mediasi bersama Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo, tertanggal 29 September 2015 dan Bupati telah berjanji tidak akan ada pembongkaran rumah warga.

Namun, kata Edy, yang terjadi di lapangan sangat berbeda. Menurutnya, pemerintah Kepulauan Seribu tidak peduli ketika beberapa warga dipaksa untuk melakukan pembongkaran rumah mereka dan salah satu warga juga telah menjadi tersangka karena membangun rumahnya sendiri.

“Bupati sebagai Kepala Daerah terkesan cuek pada kami. Bahkan pihak perusahaan sudah berusaha untuk melakukan pembongkaran secara paksa. Namun, upaya tersebut gagal karena warga setempat bersikeras untuk mempertahankan rumah milik mereka, sehingga tidak terjadi pembongkaran,” tuturnya, Jakarta, Selasa (22/12).

Sebagai informasi, sengketa tentang pengembangan lahan dan parisiwata di Pulau Pari sudah terjadi sejak tahun 1987. Hampir 90 persen tanah di Pulau Pari diklaim telah dikuasai oleh PT Bumi Pari Asih. Namun, menurut warga setempat, Pulau Pari sebenarnya sudah ditempati warga jauh sebelum perusaahan itu ada karena Pulau Pari pada awalnya menjadi ladang pertanian bagi penduduk yang ada di sekitaran pulau tersebut, seperti Tidung dan Lancang.

Lama-kelamaan, pulau itu dihuni secara permanen meskipun warga tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Dari 94 hektare, hanya disisakan kurang lebih 9.000 meter persegi, yang terletak di tengah pulau, untuk kepentingan non-PT yang berada di teritori RT 1. Dari timur ke barat, dari pantai pasir perawan-sebagian RT 1-RT 2-RT 3-RT 4, merupakan tanah perusahaan. Di ujung timur disisakan 10 persen dari luas pulau untuk kepentingan penelitian di bawah naungan LIPI.

Hingga kini, warga yang tinggal di tanah yang diklaim oleh perusahaan, sangat rentan dengan penggusuran karena tidak memiliki sertifikat tanah.

Secara administrasi sendiri, Pulau Pari termasuk dalam teritori Kelurahan Pari. Terdiri dari satu rukun warga dan 4 rukun tetangga. Sedangkan ketiga RW lainnya, terletak di Pulau Lancang. Dengan kata lain, Pulau Lancang dan Pulau Pari merupakan 2 pulau yang termasuk ke dalam satu wilayah administrasi, yakni Kelurahan Pari. Pulau Pari sendiri memiliki luas wilayah kurang lebih 94 hektare, dan ditinggali oleh nyaris 300 Kepala Keluarga (KK), atau sekitar 900 jiwa.

Seperti Pulau Tidung, Macan, Bidadari dan beberapa pulau lain yang ada di gugusan Kepulauan Seribu, Pari juga merupakan surga tersembunyi bagi penikmat alam. Hamparan pasir putih, air laut yang biru, dan penduduknya yang ramah menjadi nilai lebih dari Pulau Pari. Pulau ini juga menjadi lahan konservasi biota laut oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kantornya berada di ujung barat pulau ini.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Cuaca cukup sejuk di GG House Happy Valley, Ciawi, Puncak, Jawa Barat ketika Greeners menyambangi Eva bande yang tengah asik berdiskusi dengan teman-teman dari Sajogyo Institue. Di tengah diskusi tersebut, Eva pun menyambut tim Greeners dengan ramah.

Eva Bande, seorang Ibu dengan tiga anak. Perempuan yang lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, 37 tahun lalu ini adalah seorang aktivis Hak Asasi Manusia serta Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah. Ia juga salah satu pendiri organisasi perempuan pertama di Kabupaten Poso pasca konflik tahun 2002-2003 yang bertujuan untuk membela perjuangan hak-hak kaum perempuan khususnya perempuan korban kekerasan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah.

Perempuan bernama lengkap Eva Susanti Hanafi Bande ini sempat menarik perhatian masyarakat kala dirinya mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 2014 lalu. Eva bebas setelah ditahan hampir satu tahun.

Sebelumnya, dia ditahan 4 bulan 25 hari pada 2010, tatkala menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Luwuk, Banggai. Pada 12 November 2010 Pengadilan Negeri Luwuk memvonis Eva empat tahun penjara. Hukuman ini lebih berat daripada tuntutan jaksa, yakni 3 tahun 6 bulan penjara.

Hukuman itu dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Sempat dibebaskan, namun sejak Mei 2014 Eva kembali dibui setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya.

“Dan yang lebih aneh, dalam putusan itu tidak ada satupun pertimbangan yang meringankan untuk saya. Semuanya memberatkan. Padahal, bahkan seorang koruptor pun masih mendapat pertimbangan yang meringankan, lho,” tegasnya.

Eva divonis bersalah melanggar Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dianggap menghasut petani dalam unjuk rasa pada tanggal 26 Mei 2010. Waktu itu, Eva yang menjadi Koordinator FRAS datang ke lokasi demonstrasi di Kecamatan Toili Barat, Banggai, Sulawesi Tengah.

Ia mengaku sempat “galau”saat mendapat telepon dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Lembaga Pemasyarakatan Petobo, Palu, perihal grasi yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Saat itu saya menjelaskan bahwa saya di sini tidak sendiri. Saya masih bersama teman-teman saya. Lalu Yasonna menjawab, ‘Eva tenang saja. Setelah Eva, nanti teman-teman yang lain akan diurus’,” tuturnya.

Jakarta (Greeners) – Gabungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kembali mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, TNI, Polisi hutan dan Satuan Pengaman (Satpam) milik PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) terhadap aktivis lingkungan dan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta warga Desa Bumi Makmur, Sumatera Selatan yang digusur secara paksa untuk meninggalkan tanah dan tempat tinggal mereka.

Direktur Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan menyatakan dengan tegas bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh aparat tersebut merupakan bentuk ketidaktaatan PT. MHP atas upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh KLHK.

Petani yang bertahan diatas lahan pertaniannya selama bertahun-tahun, jelas Abet, tentu harus mendapat perlindungan dan diberikan rasa aman oleh Negara. Menurut Abetnego, tidak salah jika petani menolak untuk di gusur dari lahan mereka sendiri karena lahan pertanian adalah nyawa bagi petani dan sumber penghidupan bagi keluarga petani untuk membangun kemandirian.

“Yang sangat disayangkan adalah aparat Kepolisian, TNI dan Polhut justru berada dipihak perusahaan dan melakukan back-up keamanan agar upaya Kementerian LHK tidak jadi dilakukan dan upaya penggusuran paksa bisa terus dilanjutkan,” jelas Abet, Jakarta, Selasa (14/07).

Sementara itu, Direktur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma juga mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menangkap dan menindak pelaku kekerasan tersebut. Alvon juga meminta pelaku kekerasan tersebut diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku termasuk memberikan sanksi pidana serta sanksi disiplin bagi anggotanya yang terlibat.

Tindakan sewenang-wenang aparat tersebut, lanjutnya, memperlihatkan secara nyata bahwa aparat penegak hukum telah menghamba terhadap kekuasaan modal demi menghancurkan setiap upaya perlawanan masyarakat melalui berbagai cara, termasuk penggusuran atas tanah masyarakat. Aksi kekerasan oknum Polisi, TNI dan Polisi Kehutanan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Kepolisian seharusnya mengedepankan asas legalitas, asas nesesitas, dan asas proporsionalitas dalam melayani warga masyarakat. Upaya penggusuran paksa terhadap penduduk Desa Bumi Makmur merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Negara bersama korporasi,” tambahnya.

Haris Azhar sebagai Koordinator dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) juga menyatakan bahwa penggusuran ini akan menjadikan masyarakat Desa Bumi Makmur tidak berumah dan rentan mengalami pelanggaran HAM lainnya.

“Upaya-upaya penggusuran paksa terhadap masyarakat menunjukan bahwa korporasi PT. MHP tidak menjalankan kaidah budaya korporasi yang baik dan bertanggung jawab. Penggusuran paksa terhadap masyarakat merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, lingkungan dan hak asasi manusia,” katanya.

Sebagai informasi, pada Selasa 7 Juli 2015 sekitar jam 3 sore waktu setempat, pihak keamanan perusahaan milik perusahaan asal Jepang, PT. MHP melakukan kekerasan terhadap staff Pemerintah RI dan tim yang ditugaskan oleh menteri KLHK untuk melakukan pendataan terkait konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat Dusun Cawang Gumilir, Desa Bumi Makmur, Kabupaten Musi Rawa, Sumatera Selatan. Beberapa aparat militer dan polisi yang melakukan kekerasan terlihat memakai seragam tetapi menutupi mukanya dengan kain.

Penulis: Danny Kosasih

Judul film: Di Balik 98
Sutradara: Lukman Sardi
Pemain: Chelsea Islan, Boy William, Donny Alamsyah, Alya Rohali, Ririn Ekawati, Teuku Rifnu Wikana
Produksi: MNC Pictures
Durasi: 106 menit

Kerusuhan yang terjadi di tahun 1998 menjadi salah satu catatan sejarah kelam bangsa Indonesia. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa bersama dengan rakyat untuk menurunkan Presiden Soeharto berbuntut pada tragedi penembakan mahasiswa dan eksodus etnis Tionghoa dari Indonesia ke luar negeri.

Seorang mahasiswi idealis bernama Diana (Chelsea Islan) bergabung dengan gerakan mahasiswa kampusnya. Ia dan teman-temannya merencanakan untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut adanya reformasi di negara ini. Daniel (Boy William), pacar Diana, ikut terlibat dalam gerakan tersebut, namun Daniel menyatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak suka konfrontasi.

Pada Mei 1998, demonstrasi yang direncanakan akhirnya dijalankan. Namun, aksi yang semula berjalan damai berubah anarkis. Adanya provokator yang menyusup diantara para demonstran membuat militer mengambil tindakan melampaui batas, mereka menggunakan peluru tajam dan melakukan penyisiran hingga ke dalam kampus.

Diana yang sempat bertemu dengan kakak iparnya, Bagus (Donny Alamsyah), di lokasi demonstrasi, sempat bersitegang. Ia menuduh Bagus lebih mementingkan karirnya sebagai Letnan Dua di kemiliteran daripada kakak perempuan sekaligus istri Bagus, Salma (Ririn Ekawati), yang tengah hamil besar.

Sementara itu, Salma yang merupakan pegawai Istana Negara, mencemaskan keselamatan Diana. Ia menyusup keluar istana untuk mencari adiknya. Namun di tengah jalan, ia terjebak di tengah-tengah massa yang riuh menjarah pusat perbelanjaan dan membakar kendaraan. Tak kuat, Salma pun pingsan.

Selama beberapa hari setelah demonstrasi besar, suasana berubah mencekam, terlebih bagi Daniel. Ia yang keturunan Tionghoa, tidak kuasa menahan sedih ketika mendapati rumahnya hancur berantakan dan ayah serta adik perempuannya tidak ada di sana. Sembunyi-sembunyi, ia berusaha mencari keluarganya. Di salah satu lorong jalan, kumpulan preman yang tengah berjaga menyadari kehadiran Daniel dan lari mengejarnya.

Meski film “Di balik 98” berlatar belakang kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 dan memasukan beberapa penggalan gambar dokumentasi saat terjadinya kerusuhan tersebut, namun Lukman Sardi selaku sutradara menyatakan film ini bukanlah film sejarah.

“(Di Balik) 98 ini menguatkan karakter keluarga yang gue buat. Jadi, gue berusaha menampilkan sesuatu yang dimasyarakat juga sudah familiar dengan karakter utamanya yang fiksi. Disitu terjadi konflik antara mereka bertiga, dari sisi mahasiswa, sisi tentara, sisi pegawai istana. Semua punya sudut pandang yang berbeda-beda,” ujar Lukman saat dijumpai usai pemutaran film “Di balik 98” untuk media di Djakarta Theater XXI, Jakarta, Rabu (7/01) lalu. Film ini direncanakan akan tayang serentak di bioskop mulai tanggal 15 Januari 2015.

(G08)

[See image gallery at www.greeners.co]

Jakarta (Greeners) – Siapa yang tidak kenal dengan Muara Angke? Bagi warga Jakarta, salah satu pelabuhan yang ada di Ibukota ini terlihat cukup kumuh dan tak terurus. Kehidupan para nelayan di Muara Angke juga terganggu oleh limbah-limbah industri yang mencemari mata pencaharian mereka.

Lasma Sijabat (44) contohnya. Ibu beranak tiga ini sudah berulangkali meminta kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi permasalahan limbah. Dia pun mengaku kalau pihak pemda seringkali memberikan janji-janji manis untuk membenahi infrastruktur nelayan di Muara Angke. Namun, janji tinggallah janji, Lasma beserta ratusan nelayan yang hidup di sana masih saja tidak mendapat perhatian.

“Semua warga mengeluh. Tolonglah nelayan yang kecil-kecil ini dibantu. Pemerintah jangan hanya maunya gusur-gusur saja,” tutur Lasma dengan nada sendu dan meneteskan air mata saat berbincang dengan Greeners, Jakarta, Rabu (15/10).

Bersama dengan puluhan nelayan lainnya, Lasma Sijabat (kiri) tengah memperjuangkan kelangsungan mata pencahariannya. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Kini, selain masalah limbah, Lasma dan para nelayan lainnya kembali dikagetkan dengan rencana pembangunan mega proyek Giant Sea Wall di teluk Jakarta. Tanggul raksasa berbentuk kepala garuda ini akan membentang luas di sepanjang pesisir Jakarta dan merambah segala macam ekosistem dan mata pencaharian nelayan di sana.

Lasma memperkirakan, selain mata pencaharian dan tempat tinggalnya akan terancam, pembangunan tanggul raksasa ini akan membuat jumlah penghasilan para nelayan akan berkurang jauh. Terlebih belum adanya solusi atas masalah limbah industri yang membanjiri Muara Angke.

“Suami saya itu penghasilannya kecil, kalau lagi bagus sehari bisa seratus ribu. Kalau bulan sedang sembunyi (tertutup awan, Red.) satu hari paling dapat 15 ribu,” tambah Lasma.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, menegaskan, pembangunan mega proyek ini masih belum mendapatkan izin kajian Analisis Dampak Lingkungan atau Amdal dan tidak memiliki naskah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

“Ini kan jelas menyalahi aturan,” jelasnya.

Pembangunan tanggul yang digagas oleh mantan Gubernur Fauzi Bowo ini diklaim oleh pemerintah sebagai solusi untuk menanggulangi banjir di utara Jakarta dan mencegah terjadinya banjir rob yang lebih besar dan sebagai sumber air bersih.

Pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall di tepi Teluk Jakarta ini sudah dimulai dengan peletakan batu pertama pada Kamis (9/10) lalu. Tanggul ini digarap oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, dan swasta.

Untuk pembangunan tahap pertama fase A, akan dibangun tanggul sepanjang 32 kilometer. Pembangunan tanggul ini dijadwalkan rampung dalam tiga tahun, yaitu mulai 2015 hingga 2017.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI akan mengerjakan bersama 8 kilometer tanggul tersebut, sementara 24 kilometer selanjutnya dikerjakan oleh perusahaan pengembang.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Aksi demonstrasi massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di persimpangan Gedung Indosat atau lebih di kenal sebagai taman kota Patung Arjuna Wiwoho yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta mengalami kerusakan cukup parah akibat terinjak-injak massa.

Berbagai jenis tanaman hias, seperti palem-paleman dan beberapa jenis bunga yang ditanam melingkari air mancur kini hampir tak berbentuk lagi.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menanggapi aksi demonstrasi yang merusak fasilitas umum ini. Menurutnya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus meminta pertanggung jawaban dari koordinator unjuk rasa yang meminta izin keramaian kepada pihak kepolisian.

“Ini kan fasilitas umum dan lebih parahnya lagi Jakarta tidak punya banyak lahan hijau atau taman. Ini kok, ya, malah dirusak,” kata Joga saat dihubungi Greeners, Jakarta, Jumat (22/08).

Menurutnya, untuk membenahi kembali taman kota yang rusak akibat demonstrasi massa, pihak Pemprov harus menghitung kalkulasi kerusakan dari tiap meter per segi di setiap taman kota yang rusak, termasuk juga dengan penggantian tanaman bunga serta pot atau wadahnya.

“Kalau diasumsikan satu meter per segi itu 500 ribu, tinggal dikalikan saja ada berapa meter per segi yang rusak. Jangan sampai dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang jadi korban. Itu saya sangat tidak setuju” ujarnya.

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Dilain pihak, Kepala Bidang Keindahan Kota Dinas Pertamanan Kota DKI Jakarta, Aida Lievayati mengatakan pihaknya segera melakukan perbaikan taman-taman yang rusak akibat demonstrasi dari massa pendukung Prabowo-Hatta saat sidang pembacaan putusan hasil sengketa Pemilihan Umum Presiden oleh Mahkamah Konstitusi yang berlangsung kemarin.

Aida menjelaskan bahwa pihaknya akan mengambil dana dari APBD untuk memperbaiki taman-taman yang rusak dan tidak meminta pertanggung jawaban apapun dari pendukung Prabowo-Hatta atas kerusakan yang terjadi.

“Enggaklah, rusaknya enggak parah kok, ” katanya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia kembali turun ke jalan untuk menuntut agar pemerintah memperhatikan hak-hak masyarakat terhadap tanah adat. Aksi demonstrasi yang berjalan damai ini berlangsung kemarin (17/03), dengan rute Bundaran Hotel Indonesia, gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan berakhir di kantor Kementrian Kehutanan, Jakarta Pusat.

Tanah adat merupakan tanah warisan leluhur yang diwariskan untuk dimanfaatkan oleh warga adat dengan kearifan lokal. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya seringkali disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

“Masyarakat adat ini dipukul dan diintimidasi. Rumah mereka dibakar dan masyarakatnya ditangkap saat mengambil kayu untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap Mina Setra, Deputi I Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang turut bergabung dalam aksi tersebut.

Ada tiga tuntutan yang diusung dalam aksi ini, yaitu mempercepat proses pengesahan rancangan undang-undang tentang hak-hak masyarakat adat. Kedua, segera melaksanakan keputusan MK nomor 35 tentang masyarakat adat. Dan secara khusus menuntut pembubaran Kemenhut.

Peserta demonstrasi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini merupakan gabungan antara korban dan masyarakat yang peduli dengan keadaan dari masyarakat adat yang mengalami penindasan, baik langsung maupun secara regulasi.

Menurut Mina Setra, aksi untuk mendukung hak masyarakat adat terhadap tanah adat juga digalakan di berbagai daerah. Di Jakarta sendiri, aksi akan berlangsung kembali dengan menyambangi Pengadilan Tinggi Negara.

Penulis: Vaqor