Jakarta (Greeners) – Keriput terlihat jelas di sekitar ke dua matanya, rambutnya pun sudah mulai menipis. Demikian juga dengan badannya yang terlihat sudah tidak tegap lagi. Namun, dalam usianya yang telah mencapai 74 tahun, semangat ala anak muda masih tampak dalam diri Rachmat Witoelar.

Hari itu, Rachmat mengatakan bahwa dirinya baru beberapa hari berada di Jakarta setelah sebelumnya melakukan perjalanan tugas di Eropa, New York, dan Tokyo. Namun, tidak tampak tanda kelelahan pada wajah Rachmat. Ia pun terlihat santai dalam setelan kemeja berwarna krem dengan motif bergaris yang ditutupi rompi berwarna hitam.

“Selasa depan saya masih harus ke Brisbane,” ujar Rachmat membuka percakapan dengan Greeners pada Jumat (9/10) lalu di kantornya di bilangan Menteng, Jakarta Pusat.

Menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, mengharuskan Rachmat Witoelar kerap berkeliling ke mancanegara. Bidang perubahan iklim bukanlah hal baru bagi Rachmat. Ia sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) tahun 2010-2015 sebelum lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari lalu. Rachmat juga pernah menduduki posisi Menteri Negara Lingkungan Hidup era Kabinet Indonesia Bersatu I periode 2004-2009.

Bagi Rachmat, perubahan iklim sudah sepantasnya mendapat porsi tersendiri dalam dunia politik. Pasalnya, perubahan iklim merupakan isu yang menyangkut langsung terhadap keberadaan semua spesies di bumi ini, termasuk manusia. Terlebih, memasuki milenium ke tiga, perubahan iklim menjadi salah satu isu yang seakan tidak ada hentinya dibahas dalam dunia internasional. “Karena untuk mengambil keputusan-keputusan dalam perubahan iklim masuknya ke dalam bidang politik,” ujar Rachmat.

Ketika menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat juga mengemban tugas sebagai presiden dari beberapa lembaga internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Lembaga internasional tersebut adalah United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan United Nation Environmental Program (UNEP). Selain itu, Rachmat juga sempat menjabat sebagai Presiden Konferensi Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP) ke 13 yang diadakan di Bali pada Desember 2007.

Dalam bukunya, “Catatan Rachmat Witoelar”, Rachmat menyatakan bahwa ia tidak pernah menyangka akan memimpin sebuah lembaga internasional. Kepada Greeners, Rachmat mengatakan masa-masa tersebut adalah puncak dalam puluhan tahun karir yang telah dilaluinya. Ia pun mengenang penyelenggaraan COP 13 di Bali sebagai momen istimewa dalam hidupnya. “Karena posisi saya sejajar dengan Presiden Indonesia dan Sekjen PBB,” katanya sambil tersenyum.

Dalam konferensi tersebut, Rachmat yang menjadi Presiden COP 13 ditempatkan bersama dalam satu meja dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono dan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon.

Jakarta (Greeners) – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melantik 13 pejabat eselon satu yang akan melaksanakan mandatnya hingga lima tahun ke depan pada Jumat (29/05/2015) lalu. Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah kepada Greeners mengatakan bahwa dengan terpilihnya 13 pejabat eselon satu ini, maka KLHK secara kerja harus mulai membuktikan kepada masyarakat bahwa target-target prioritas kerja KLHK harus tercapai.

Terkait target dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sendiri, Karli menyatakan akan sangat fokus pada mengurangi laju pencemaran yang sedang masif dilakukan bukan hanya oleh limbah industri, melainkan juga limbah domestik rumah tangga yang ternyata sangat besar mencemari air sungai.

“Kalau jangka panjang itu kita sudah jelas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa indeks kualitas lingkungan hidup itu harus berada pada posisi 66 setengah sampai dengan 68 setengah. Nah itu ada di dalamnya indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan lainnya. Jadi, artinya 2019 nanti kami harus bisa membuktikan itu,” ujar Karli yang sebelumnya juga menjabat sebagai Deputi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, Jakarta, Senin (01/06).

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadi Daryanto (kiri-kanan). Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Selain Karli, mantan Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekjen KLHK), Hadi Daryanto yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK juga menyampaikan target yang akan dikerjakan hingga 2019 nanti.

Menurut Hadi, sudah satu minggu kebelakang saat dirinya masih menjadi Sekjen, pihaknya telah melakukan proses revisi terhadap PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Salah satu yang dilakukan, lanjutnya, adalah mengganti sub bab dari bab sebelas tentang pemberdayaan masyarakat.

“Selain itu target kita juga termasuk dalam pengaplikasian putusan MK 35, yaitu mengembalikan hutan adat ini kepada masyarakat adat. Kita kan sudah ada petanya, sudah ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi,” tukasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, dalam pelantikan yang langsung dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tersebut juga melantik direktorat jenderal baru yang menggantikan tugas BP REDD Plus serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam menangani isu perubahan iklim, yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Berikut ini adalah daftar pejabat eselon I KLHK periode 2015-2019:
1. Sekretaris Jenderal : Bambang Hendroyono
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan : San Afri Awang
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem : Tachrir Fathoni
4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung : Hilman Nugroho
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari : Ida Bagus Putera Parthama
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Karliansyah
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya : Tuti Hendrawati Mintarsih
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim : Nur Masripatin
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan : Hadi Daryanto
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Rasio Ridho Sani
11. Inspektur Jenderal : Imam Hendargo
12. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Bambang Soepijanto
13. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi : Henry Bastaman

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Jelang Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-21 Konferensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) pada November 2015 di Paris mendatang, Indonesia diminta harus segera melakukan penyusunan strategi dan program yang kuat di dalam rencana kontribusi setiap negara (INDC) sebagai bentuk komitmen Indonesia pada pengurangan emisi gas rumah kaca.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan bahwa INDC ini akan menjadi dasar Indonesia dalam perundingan dunia yang akan membentuk kesepakatan antar negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah kenaikan suhu bumi sebesar dua derajat Celsius.

Menurutnya, meski belum disepakati secara menyeluruh, INDC ini perlu memuat strategi mitigasi, adaptasi, serta dukungan dana untuk mengurangi emisi yang sesuai dengan isu “Common but Differentiated Responsibilities“, di mana setiap negara entah miskin entah kaya harus berkontribusi melawan perubahan iklim.

“Di sini Indonesia harus mempunyai kekuatan yang lebih untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa melakukan program pengurangan emisi ini,” jelasnya pada temu media yang membahas tentang posisi negara-negara ASEAN terhadap INDC dan isu perubahan iklim bersama Greenpeace, Rabu (04/02) kemarin.

Menurut Fabby, penyusunan INDC di Indonesia seharusnya dipimpin oleh Bappenas melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun sebelumnya, INDC melibatkan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Dengan dihapuskannya DNPI dan Badan Pengelola REDD+ serta digabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, maka penyusunan INDC akan menghadapi tantangan berat.

“Yang kita takutkan itu prosesnya akan lama. Belum lagi kita harus menunggu masalah struktural di KLHK yang paling tidak akan memakan waktu tiga bulan. Padahal penyusunan INDC ini mendesak dan harus segera dilakukan,” tambahnya.

Ia juga mengkhawatirkan posisi Indonesia akan melemah jika tidak menyiapkan INDC. “Kita akan kehilangan peran penting dalam dunia internasional untuk negosiasi (masalah perubahan iklim). Selain itu, INDC ini juga bisa dijadikan acuan pemerintah untuk membentuk investasi yang ramah lingkungan,” katanya.

Sebagai informasi, Pertemuan Para Pihak Ke-20 (COP20) UNFCCC di Kota Lima, Peru yang berakhir pada Minggu (14/12/2014) lalu menghasilkan keputusan “Lima for Climate Change“.

Keputusan tersebut menyatakan semua negara harus turut aktif dalam melakukan upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim di masa depan dengan membentuk satu keputusan sebagai instrumen legal dan mengikat yang baru sebagai pengganti Protokol Kyoto yang akan diputuskan pada COP21 di Paris, Perancis.

Sebagai bagian dari komitmen untuk turut aktif menangani perubahan iklim tersebut, disepakati juga agar semua negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara dunia ketiga anggota UNFCCC, agar memberikan komitmen dalam bentuk rencana kontribusi setiap negara (Intended Nationally Determined Contributions/INDC) sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing negara, dan harus disampaikan sebelum berlangsungnya COP21 di Paris pada akhir 2015.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik mengaku masih menantikan kepastian dari pemerintah Indonesia terkait dengan kelanjutan kerjasama antara pemerintah Norwegia dan Indonesia pada program pengurangan emisi yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI) setelah dibubarkannya Badan Pengelola Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut (BP REDD+).

Stig mengungkapkan bahwa Norwegia dan Indonesia telah memiliki perjanjian program jangka panjang yang harus dipatuhi terkait masalah emisi. Menurut Stig, karena Presiden Joko Widodo telah membubarkan badan independen yang mengurusi hal tersebut, maka pemerintah Indonesia harus segera membentuk badan baru agar program pengurangan emisi bisa terus berjalan.

“Pemerintah Indonesia harus segera me-reorganize siapa yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap program ini agar kami (Norwegia) bisa terus memberikan support atau dukungan terhadap program pengurangan emisi ini,” terang Stig saat ditemui oleh Greeners di Jakarta, Jumat (30/01).

Selain itu, terkait tugas dan fungsi BP REDD+ yang telah diintegrasikan ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Stig mengatakan hingga saat ini masih belum ada komunikasi lebih lanjut bersama dengan pemerintah Indonesia terkait Letter of Intent maupun tugas dan fungsi REDD+ nantinya.

“Memang sebelum Perpres Nomor 16 Tahun 2015 ditandatangani, saya telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Siti Nurbaya. Namun setelah BP REDD+ dibubarkan belum ada komunikasi resmi lagi terkait program pengurangan emisi ini,” tambahnya.

Di tempat terpisah, mantan Kepala BP REDD+, Heru Prasetyo menerangkan kalau Perpres Nomor 16 Tahun 2015 menyebutkan Kementerian LHK hanya bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan dalam Letter of Intent disebutkan bahwa lembaga khusus yang independen seperti BP REDD+ yang berwenang melakukan koordinasi terkait dengan perkembangan dan implementasi REDD+.

“Ini sama saja Kementerian LHK tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Letter of Intent,” pungkasnya.

Sebagai informasi Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Januari 2015 lalu telah menandatangani Perpres Nomor 16 Tahun 2015 yang isinya membubarkan dua lembaga Negara, yaitu Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

(G09)

Jakarta (Greeners) – Polemik peleburan Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya terjawab. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 21 Januari 2015 lalu, Presiden pun membubarkan dua Lembaga Negara, Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan bahwa selanjutnya tugas dan fungsi BP-REDD+ dan DNPI akan diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, ia juga menerangkan kalau Perpres tersebut juga berisi uraian kelembagaan KLHK.

“Semua sudah ada dijelaskan melalui Perpres ini, nantinya ‘pasukan’ kita diharapkan bisa lebih kuat lagi,” terang Siti, Jakarta, Kamis (29/01).

Lebih lanjut, untuk urusan penyerahan tugas dan fungsi BP-REDD+ dan DNPI ada pada pasal 59. Lalu pada Bab VIII Ketentuan Penutup, pasal 63 ayat (c) dan (d), Presiden juga mencabut Perpes No. 62/2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut dan Perpres No. 46/2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Sebagai informasi, DNPI dan BP-REDD+ sendiri adalah lembaga yang didirikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. DNPI terbentuk pada tahun 2008 dengan tujuan mengkoordinasikan pengendalian perubahan iklim dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.

Tugas pokok badan yang dipimpin Rachmat Witoelar ini antara lain, merumuskan kebijakan nasional, strategi program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim, mengoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim meliputi adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan.

Sedangkan Badan Pengelola REDD+ pada awalnya dibentuk berdasarkan lanjutan dari pembentukan Satgas REDD+ pada tahun 2010. Setelah masa tugas Satgas REDD+ ketiga berakhir, lahirlah BP-REDD+ lewat Peraturan Presiden No. 62/2013.

Selain itu, mengutip dari Perpres Nomor 16 Tahun 2015, berikut struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru.

A. Sekretariat Jenderal;
1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
2. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
5. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
7. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
8. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
9. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Inspektorat Jenderal
11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

B. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah dibantu beberapa staf ahli:
1. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional
2. Staf Ahli Bidang Energi
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam
4. Staf Ahli Bidang Pangan

(G09)

[See image gallery at www.greeners.co]

Sukabumi (Greeners) – Isu perubahan iklim sudah seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk generasi muda. Generasi muda merupakan sumber daya yang memiliki tekad kuat dalam mengkritisi dampak perubahan iklim yang tengah terjadi dan mengajak komitmen pihak lain untuk menjadi bagian dari solusi.

Setidaknya begitulah yang dikatakan oleh Ketua Youth For Climate Change di bawah naungan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Pardi. Menurutnya, sudah seharusnya generasi muda mulai memperhatikan keadaan alam dan isu isu perubahan iklim sebagai bentuk investasi lingkungan bagi generasi-generasi mendatang.

Atas dasar inisiatif tersebut, jelas Pardi, maka Youth for Climate Camp pun diadakan sebagai bentuk tindak lanjut yang bertujuan untuk menciptakan komitmen pemuda dalam mengatasi dampak perubahan iklim dengan semangat Hari Pahlawan.

“Youth for Climate Camp ini diadakan sebagai sarana penyampaian betapa pentingnya isu-isu lingkungan yang dikemas secara ringan dengan melibatkan para peserta dengan alam melalui games out bond dan pemberian materi-materi terkait perubahan iklim,” jelas Pardi saat ditemui oleh Greeners di Villa Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (16/11).

Dihubungi secara terpisah, Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim, Rahmat Witoelar, menambahkan, bahwa Youth for Climate Camp adalah ajang dimana para generasi muda menggali dan membentuk pola pikir yang berkelanjutan terkait isu perubahan iklim yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan semangat-semangat menjaga lingkungan terhadap kehidupan lingkungan di sekitar mereka.

“Yah, paling tidak mereka bisa menyebarkan semangat ini ke orang tua atau lingkungan rumah mereka sendiri dulu ya. Terlebih, kegiatan ini memang sesuai dengan usia-usia mereka yang harus mulai memperhatikan alam,” ujarnya.

Sebagai informasi, Youth for Climate Camp dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 16 November 2014 di Sukabumi, Jawa Barat, dengan diikuti oleh 40 Universitas dari 23 Provinsi dengan jumlah 200 peserta dari seluruh Indonesia. Beberapa daerah yang telibat, diantaranya Jakarta, Bogor, Semarang, Solo, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan banyak lainnya.

Salah satu peserta Youth for Climate Camp dari Institute Agama Islam Negri (IAIN) Purwakarta, Marina Eka Prasetya, mengaku, dengan mengikuti kegiatan ini, para generasi muda seperti disadarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang.

“Dengan adanya pelatihan dan informasi-informasi baru yang kami dapatkan di sini membuat kami menjadi tahu apa saja langkah yang harus kami lakukan sebagai anak muda dalam menyikapi isu-isu perubahan iklim,” tutur mahasiswi angkatan 2011 tersebut.

Selain itu, Risza Firmansyah dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pun mengharapkan agar semakin banyak kegiatan seperti ini untuk dilaksanakan dan melibatkan universitas dari seluruh Indonesia.

“Semoga tahun depan ada lagi. Ini kan penting banget. Saya jadi tahu kalo plastik itu musuh alam. Selain itu, diharapkan pesertanya lebih banyak lagi jadi kita bisa bikin satu bentuk komunitas nasional tentang perubahan iklim nantinya,” pungkasnya

(G09)

[See image gallery at www.greeners.co]

Jakarta (Greeners) – Dewan Nasional Perubahan Iklim menyatakan bahwa Indonesia akan mendesak para pemimpin dunia untuk lebih memerhatikan resiko perubahan iklim yang sedang terjadi.

Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Rachmat Witoelar menyebutkan, bahwa dirinya akan berkata tegas untuk mengurangi resiko perubahan iklim dalam konferensi perubahan iklim di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 21 September 2014 mendatang.

“Kita akan menuntut semua yang terlibat dalam konferensi ini untuk menjalankan apa yang telah menjadi komitmen dalam konferensi-konferensi sebelumnya,” ujar Rachmat saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (17/09).

Menurutnya, sudah terlalu banyak pertemuan tingkat nasional maupun internasional yang dilakukan untuk mengatasi resiko perubahan iklim. Namun, menurutnya, masih sedikit realisasi yang dilakukan.

“Kita butuh aksi nyata, makanya kita akan mendesak seluruh pemimpin dunia di konferensi nanti,” katanya.

Sebagai informasi, pada bulan September ini, berbagai pemimpin negara-negara di dunia akan menghadiri sebuah konferensi mengenai perubahan iklim di New York. Beberapa pawai dan aksi dikoordinasikan secara massif oleh 350.org untuk mengawal konferensi ini.

Pawai dan aksi massal juga akan melibatkan dan memobilisasi komunitas lokal di negara-negara, seperti Filipina, China, Vietnam, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura untuk mengingatkan pada pemimpin dunia bahwa perubahan iklim bukan hanya kata-kata.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan, bahwa banyaknya kasus lingkungan hidup yang “jalan di tempat” atau tidak pernah selesai, lebih dikarenakan tidak adanya lembaga peradilan khusus yang mengatasi masalah perusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan, memberikan contoh kasus yang terjadi di Riau pada tahun 2013 lalu. Hingga saat ini, kasus kebakaran hutan tersebut belum selesai dan kembali muncul kasus serupa di tahun 2014 ini.

“Kalau situasinya terus seperti itu, semua perkara yang masuk ke pengadilan umum tidak akan pernah selesai. Makanya, kami mendorong adanya pengadilan khusus lingkungan,” ujar Abetnego, Jakarta, Rabu (10/09).

Selain itu, lanjut Abetnego, lemahnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hingga timbul isu untuk menghapus KLH pada masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla kedepan juga bisa disebabkan oleh sedikitnya alokasi anggaran yang masuk untuk mengelola KLH itu sendiri.

Abetnego juga menjelaskan bahwa pemerintah hanya menyediakan Rp 800 miliar dari Rp 10 triliun yang diberikan untuk kementerian di wilayah lingkungan. Menurut Abetnego, Rp 10 triliun tersebut sudah masuk ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Makanya, kita (Walhi) mendorong adanya Menteri Koordinator (Menko) Lingkungan Hidup karena Menko tersebut nantinya akan bicara juga bagaimana monitoring evaluasi kementerian di bawahnya dan bicara juga mengenai standar capaian kinerja,” katanya.

Abetnego juga menyatakan keheranannya terkait anggaran KLH yang dinilai kecil. “Ini yang kita bingung, apakah kementeriannya yang tidak berani, atau DPR nya yang tidak punya sense terhadap lingkungan hidup?” ujar Abetnego.

Sebagai informasi, pada bulan Juni lalu, KLH bersama dengan Komisi VII DPR RI telah melakukan rapat kerja di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (10/6), yang membahas tentang anggaran KLH tahun 2015 yang turun dibandingkan pagu awal tahun 2014.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri KLH, Balthasar Kambuaya dihadapan anggota Komisi VII memaparkan struktur anggaran KLH 2015 sekitar Rp 791 miliar, dimana di dalamnya terdapat rincian anggaran untuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sebesar Rp 20 miliar atau 2,6% dari pagu total anggaran KLH dan dana Dekonsentrasi Provinsi sebesar Rp 58 miliar atau 7,4%.

Sedangkan struktur anggaran menurut kegiatan prioritas sebesar Rp 617 miliar atau 78% dari pagu total anggaran KLH, dan sisanya berupa kegiatan non prioritas (pendukung) Rp 174 miliar atau 22%.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Setelah empat hari digelar, perhelatan 4th Indonesia Climate Change Education Forum & Expo (ICCEFE) akhirnya ditutup dengan meriah pada Minggu (04/05), kemarin. Acara yang dilangsungkan pada tanggal 1-4 Mei 2014 di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta ini diselenggarakan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) bekerja sama dengan Cendikia Mulia Communication.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi DNPI, Amanda Katili Niode, menyatakan bahwa pelaksanaan ICCEFE ke empat berlangsung sukses. “Jumlah pengunjung membludak. Sejak dimulai pada hari pertama pembukaan hingga menjelang penutupan, jumlah pengunjung mencapai 81 ribu orang,” ujarnya saat menutup acara.

Ia juga menyampaikan rasa terimakasihnya atas usaha para peserta pameran yang dinilainya cukup atraktif dalam memberikan edukasi mengenai perubahan iklim dan dampaknya kepada pengunjung yang datang.

Seperti diketahui, “Peran Perempuan dan Pemuda dalam Solusi Perubahan Iklim” menjadi tema penyelenggaraan ICCEFE keempat tahun ini. Dalam menerjemahkan tema tersebut, para peserta pameran menggunakan berbagai media berbasis teknologi maupun manual serta permainan yang menarik, untuk mengedukasi pengunjung selama acara berlangsung. Kegiatan seperti pemutaran film, work shop, bedah buku hingga lomba debat mengenai perubahan iklim menyemarakkan acara yang berlangsung selama empat hari tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya edukasi yang dilakukan, panitia pun menyampaikan penghargaan kepada mereka. Berikut kategori dan nama pemenang dari peserta pameran:
• Kategori Kementrian & Lembaga: juara 1. Kementrian Pekerjaan Umum, juara 2. Kementrian Lingkungan Hidup, juara 3. Kementrian Kesehatan;
• Kategori Swasta & BUMN: juara 1. PT PLN, juara 2. Pertamina, juara 3. SKK Migas;
• Kategori Badan Dunia & Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): juara 1. OXFAM, juara 2. JICA, juara 3. Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia;
• Kategori Pemerintah Daerah: juara 1. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, juara 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, juara 3. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
• Kategori Interaktif: Pusat Peragaan IPTEK
• Kategori Inspiratif: Djarum Foundation.

Sebelumnya, panitia juga mengadakan lomba debat tingkat perguruan tinggi yang diikuti oleh puluhan perguruan tinggi dan universitas di berbagai wilayah di Indonesia. Selama dua hari, para peserta debat dikarantina dan diseleksi di Jakarta, hingga akhirnya panitia memutuskan empat pemenang. Berikut para pemenang lomba debat antar perguruan tinggi:
• Peringkat 1: Universitas Bina Nusantara
• Peringkat 2: Universitas Padjajaran Bandung
• Peringkat 3: Universitas Indonesia
• Peringkat 4: Universitas Brawijaya Malang.

Penghargaan dan hadiah kepada seluruh pemenang lomba yang berpartisipasi dalam acara 4th ICCEFE diberikan oleh Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Perubahan Iklim dan Ketua Harian DNPI, Rachmat Witoelar.

(G08)

Jakarta (Greeners) – Indonesia Climate Change Education Forum & Expo (ICCEFE) kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) ini resmi dibuka pada Jumat (02/05), namun sudah berlangsung sejak tanggal 1 hingga 4 Mei 2014 di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta.

“Peran Perempuan dan Pemuda dalam Solusi Perubahan Iklim” menjadi tema acara yang berlangsung selama empat hari ini. Terkait dengan tema tersebut, perwakilan bidang Politik Sosial dan Hukum Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Heru Kasidi, menyerukan agar perempuan dan anak banyak dilibatkan dalam solusi perubahan iklim. “Artinya mereka dibuat lebih banyak berperan supaya mereka bisa ikut berkontribusi dalam perubahan iklim ini,” ujarnya saat meninjau beberapa stan peserta pameran.

Ia juga menambahkan, “Selama ini perempuan dan anak banyak dilibatkan tapi banyak dituntut juga. Sudah saatnya memberi mereka pengetahuan, supaya mereka mengubah cara hidupnya sehingga berdampak pada perubahan lingkungan,” katanya.

Deputi Menteri Lingkungan Hidup, Drs. Karliansyah MS, selaku Sekertaris Menteri Lingkungan Hidup menyatakan apresiasinya terhadap pameran sekaligus forum edukasi yang diselenggarakan DNPI ini. “Kami sangat mengapresiasi acara ini karena semua stan menggambarkan upaya mereka untuk mengadaptasi maupun memitigasi terhadap perubahan iklim kepada pengunjung,” ujarnya. “Cara mereka mengedukasi anak-anak tadi sangat baik. Mereka menggunakan gambar karena gambar lebih bicara,” imbuhnya.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan upaya nasional dan 41 persen dengan bantuan pendanaan internasional. Komitmen tersebut dituangkan dalam Perpres nomor 61 tahun 2011, tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Sehubungan dengan komitmen tersebut, “Acara ini merupakan bentuk nyata kemajuan program dan aksi perubahan iklim di Indonesia,” ungkap Koordinator Divisi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi DNPI, Amanda Katili Niode.

(G08)

Jakarta (Greeners) – Masalah perubahan iklim bukanlah masalah satu pihak semata, melainkan melibatkan semua elemen. Untuk itu sosialisasi dan forum pembelajaran menjadi penting mengingat dampak perubahan iklim tidak bisa dihindarkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) konsisten untuk kembali menyelenggarakan Indonesia Climate Change Education Forum & Expo (ICCEFE). Pameran perubahan iklim terbesar se-Indonesia ini diselenggarakan untuk yang keempat kalinya dan akan berlangsung pada tanggal 1-4 Mei 2014 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta.

Acara dengan tema “Peran Perempuan dan Pemuda dalam Solusi Perubahan Iklim” ini resmi di buka oleh Sekertaris Menteri Lingkungan Hidup, Drs. Karliansyah MS, perwakilan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bidang Politik Sosial dan Hukum, Heru Kasidi, serta Koordinator Divisi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi DNPI, Amanda Katili Niode.

“Forum edukasi dan pameran ini merupakan bentuk nyata kemajuan program dan aksi perubahan iklim di Indonesia, terutama bagi kaum muda khususnya perempuan,” ujar Amanda.

Sebanyak 175 peserta berpartisipasi dalam pameran ini, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan, hingga perguruan tinggi. Dan sejalan dengan acara ini, para peserta mengemas informasi mengenai dampak perubahan iklim dan ajakan peduli lingkungan dengan berbagai cara atraktif dan interaktif untuk mengedukasi pengunjung yang datang. Diperkirakan sekitar 50 ribu orang akan menghadiri acara yang berlangsung selama empat hari ini.

(G08)

Warsawa  (Greeners) – Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of the Parties (COP) ke-19 dari Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) saat ini tengah berlangsung di Warsawa, Polandia pada 11 – 22 November 2013.

Salah satu topik yang mendominasi sesi pembukaan adalah ketika pimpinan delegasi Philipina Yeb Sano menyampaikan sebuah pernyataan yang menyentuh persis setelah proses pemberian penghormatan atas bencana badai yang tengah melanda Philipina.
Sano mengumumkan bahwa ia akan melaksanakan puasa selama COP berlangsung hingga berakhir dua minggu kedepan dan sampai sebuah kesepakatan yang substansial tercapai untuk membantu Negara Negara yang tengah berjuang melawan dampak perubahan iklim.

“Sebagai sebuah bentuk solidaritas kepada saudaraku yang tengah berjuang dari kelaparan berhari-hari, saya saat ini menyatakan untuk secara sukarela berpuasa demi iklim. Ini artinya saya tidak akan makan makanan apapun selama COP berlangsung dan sebuah kesepakatan yang berarti lahir dari forum ini” tegasnya. Pernyataan ini langsung mendapatkan perhatian dan penghormatan berupa standing applause dari perwakilan 195 negara yang hadir.

Dalam sebuah pernyataan media, salah satu anggota delegasi Philipina Dr Alicia Ilaga menyampaikan bahwa dampak dari perubahan iklim telah menjadi sebuah kenyataan pahit di negaranya. Bahkan sejak sebelum pertemuan yang sama tahun 2012 di Doha, Philipina telah mengalami serangan badai kategori lima yang menewaskan 1000 orang .  Dan tahun ini sebelum konferensi di Warsaw berlangsung, kembali sebuah badai kategori lima menyerang Philipina yang diprediksi menewaskan hampir 10.000 orang.

“Kami telah mengalami 22 badai besar tahun ini. Kami tidak sanggup menghadapi ini sendiri. Kami juga bukan penyebab dari bencana ini. Seharusnya kami adalah Negara berkembang yang beradaptasi terhadap perubahan iklim, akan tetapi menghadapi peristiwa ini semua diluar kemampuan kami. Kami berharap kepada seluruh Negara yang hadir saat ini bisa turut merasakan kehilangan dan kehancuran hati kami.” pungkas Ilaga.

Indonesia turut berpartisipasi dalam perundigan ini dengan mengirimkan tim Delegasi Republik Indonesia (Delri) yang dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar.

“Indonesia mengharapkan kesepakatan 2015 akan mencerminkan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi yang kongkrit dan ambisius, dengan panduan aturan dari UNFCCC, dan berlandaskan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara berbeda-beda sesuai kontribusi emisi gas rumah kaca dan kemampuan masing-masing,” kata Rachmat Witoelar yang juga merupakan Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). (G03)

Via Paul Brown Climate News Network

Jakarta (Greeners) – Pemerintah provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 30 kilometer di Teluk Jakarta pada pertengahan tahun 2014. Pembangunan tanggul yang digagas oleh mantan gubernur Fauzi Bowo ini bertujuan untuk menanggulangi banjir di utara Jakarta, mencegah terjadinya banjir rob yang lebih besar dan sebagai sumber air bersih.

Dari penelitian Armi Susandi (2007) dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang berjudul “Pengaruh Perubahan iklim di Jakarta dengan Menghitung Laju Kenaikan Temperatur di Jakarta dan Kenaikan Muka Air Laut”, bahwa diprediksi kenaikan permukaan air laut Teluk Jakarta mencapai rata-rata 0.57 cm per tahun. Ini berpotensi merendam kawasan pantai antara 0,28 – 4,17 meter pada tahun 2050.

Berdasarkan penelitian itu, beberapa daerah disepanjang pesisir Jakarta seperti Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing dan Bandar Udara Soekarno Hatta, bakal terendam air. Dari aspek sosial dan ekonomi, salah urus pengelolaan pesisir akan menggusur setidaknya 14.316 jiwa masyarakat yang tersebar di enam kampung nelayan.

Sementara Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyatakan pembangunan bendungan laut raksasa itu dapat memperburuk kondisi lingkungan pesisir Jakarta, karena memperlambat arus debit air tiga belas sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan memacu pendangkalan sungai.

“Bila hal ini berlangsung, pemerintah harus mengeruk sungai secara teratur, supaya tidak mengakibatkan banjir. Tanggul raksasa juga akan melahirkan sejumlah masalah baru yang merugikan masyarakat dan pemerintah,” kata Mida Saragih, Koordinator Nasional CSF-CJI dalam siaran pers yang diterima Greeners.

“Pemerintah semestinya serius menyiapkan perluasan Ruang Terbuka Hijau sampai dengan 30 persen guna memberikan perlindungan terhadap kualitas udara dan iklim mikro,” tambah Mida.

Sedangkan Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA mengatakan pembangunan bendungan itu tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Menurut kajian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), pemburukan kualitas ekosistem pesisir Jakarta berlangsung dengan sangat cepat dan tidak memperhatikan implikasinya terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Di antaranya hutan mangrove seluas 1.134 hektare pada tahun 1960, kini tersisa tidak lebih dari 15 % saja.

Salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan dengan cara pengurugan tanah untuk perluasan lahan (reklamasi). Dengan izin pemerintah, sejumlah perusahaan properti dan pergudangan melaksanakan reklamasi tersebut.

Oleh karena itu KIARA dan CSF-CJI mendesak Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Pemerintah DKI Jakarta agar mulai meletakkan prediksi DNPI terkait Jakarta 2030 sebagai referensi strategis guna merevisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Jakarta.

Pemerintah agar lebih berkonsentrasi untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air yang mengintegrasikan hulu-hilir. Tujuan utamanya agar inisiatif-inisiatif penyelamatan lingkungan yang sudah berlangsung dapat memberikan hasil maksimal dan membebaskan Jakarta dari bencana.

Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan ada tiga kendala pembangunan tanggul raksasa yaitu belum selesainya rancangan besar tanggul, belum dimulainya pembebasan lahan, dan belum diaturnya pelaksana proyek.

“Penginnya semua cepat toh, tapi mau gimana. Kita kejar-kejaran loh, level air laut makin tinggi kan. Air tanah juga semakin turun,” ujarnya seusai bertemu Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Mineral Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan di Balaikota Jakarta, Jumat (6/9/2013). (G02)

Jakarta (29/08) – Pemerintah Indonesia melalui Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) meluncurkan Strategi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Strategi nasional ini didasari atas implementasi kebijakan pemerintah tentang perubahan iklim yaitu Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan  Perpres 71/2011 tentang Inventarisasi GRK Nasional.

Kepala Harian DNPI,  Prof (Hon) Rachmat Witoelar mengatakan strategi nasional ini merupakan bagian dari penjabaran pembangunan ekonomi yang rendah emisi karbon dan pertumbuhan ekonomi.

“Hari ini kita telah mendengar tiga rangkaian dialog yang mengkaitkan bagaimana pentingnya visi masa depan untuk membangun ekonomi yang rendah emisi karbon, sekaligus membangun pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini perlu didorong di dalam penciptaan green industry maupun penciptaan lapangan kerja baru,” kata Rachmat Witoelar dalam acara peluncuran strategi nasional ini di Hotel Kartika Candra, Jakarta pada Kamis (29/08).

Rachmat mengatakan berbagai upaya inovatif tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapijuga oleh para pelaku usaha maupun entitas individual lainnya. “Ini merupakan modalitas yang bias dikapitalisasi untuk mentranformasikan ekonomi Indonesia ke arah pembangunan ekonomihijau,” katanya.

Sedangkan Menko Kesra Agung Laksono, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Menko Kesra Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana, Asep Djembar Muhammad  mengajak para pihak untuk mendukung stranas ini dalam sebuah Peraturan Presiden, untuk melengkapiPerpres 61 dan 71 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Strategi nasional ini merupakan program dari UN CC: Learn, dimana Indonesia terpilih sebagai salah satu negara percontohan. Pada akhir tahun 2011/awal 2012, Indonesia, bersama-sama dengan Republik Dominika, Uganda, Benin dan Malawi telah terpilih sebagai lima Negaracontoh yang mendapat kesempatan menjadi pilot project pengembangan keterampilan dan latihan SDM untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Negara berkembang.

Kelima negara tersebut berhasil menyisihkan lebih kurang 20 negara berkembang lainnya untukmemperoleh bantuan teknis dari UN CC: Learn, yaitu sebuah kemitraan organisasi multilateral di bawah PBB yang melibatkan lebih dari 30 lembaga lembaga internasional, dan bertujuan untukmeningkatkan pembelajaran perubahan iklim yang efektif, berbasis hasil, dan berkelanjutan.

UN CC: Learn kemudian menunjuk UNITAR (United Nations Institute for Training and Education) sebagai Sekretariat yang mengelola dan menyalurkan bantuan tersebut, danmengembangkan model-model pelatihan dan pengembangan SDM untuk mengatasi mitigasi danadaptasi perubahan iklim di Negara berkembang. Inisiatif UN CC:Learn juga merupakan salah satuperwujudan dari implementasi Artikel 6 Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change  (UNFCCC).

Pada kesempatan yang sama Manager Climate Change Programme UNITAR Angus Mackay mengatakan Indonesia dipilih sebagai salah satu negara percontohan karena Indonesia dinilai menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan perubahan iklim.  “Indonesia diharapkan dapat mewujudkannya (stranas pengembanganan SDM),” kata Angus.

Untuk pelaksanaan strategi nasional ini, Pemerintah Swiss melalui UNCC:Learn kemudianmenyediakan hibah sebesar lebih kurang USD 180 ribu kepada Indonesia untuk memfasilitasi pengembangan National Climate Change Learning Strategy yang tujuannya untuk menyusunStrategi Nasional Pengembangan Kapasitas SDM untuk mendukung kegiatan aksi mitigasi danadaptasi perubahan iklim.

Kegiatan tersebut terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu Pengembangan Strategi Nasional, Implementasi Strateginya, dan Monitoring dan Evaluasi. Untuk kegiatan yang pertama, UNITAR telah menunjuk Surveyor Indonesia sebagai pelaksanakegiatan.Peluncuran buku ini merupakan bagian akhir dari pelaksanaan kegiatan pertamatersebut, dan telah menghabiskan separuh dari seluruh biaya yang telah dicadangkan.

Strategi Nasional ini disusun dalam waktu yang cukup panjang, yaitu mulai bulan Oktober 2011 (kick-off) sampai dengan Juli 2013 dengan melibatkan konsultan dari Surveyor Indonesia dan pakar dari Kementerian terkait, melalui proses diskusi multi-sektor, dengan wakil-wakil dariKementerian/Lembaga, lembaga UN yang ada di Indonesia, Akademisi, LSM dan para pelaku kuncimitigasi dan adaptasi perubahan iklim lainnya, termasuk kelompok pelaku usaha.

Penyusunannya dilatarbelakangi oleh Perpres 61/2011   tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan  Perpres 71/2011 tentang Inventarisasi GRK Nasional. Selain itu, jugadengan mencermati Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang sampai saat ini masih dalam bentuk draft. Juga dengan mempertimbangkan rencana-rencana lainnya yang terkait dengan perubahan iklim yang ada di setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Olehkarena itu, Strategi Nasional ini telah sejalan dan mendukung implementasi target penurunan emisi GRK Nasional yang dicanangkan Presiden RI sebesar 26% sampai 41% dibandingkan dengan BAU (Bussiness as usual) pada tahun 2020.

Output terpenting dari Strategi Nasional ini adalah Prioritas Kegiatan untuk mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi dalam dua tahun ke depan. Setelah melalui analisa dan serangkaian Focus Group Discussion dan Workshop, disepakati terdapat sekitar 17 prioritas kegiatan yang terkaitdengan pendidikan, latihan, dan peningkatan penyadaran masyarakat untuk perubahan iklim, yang terbagi dalam sektor kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, pertanian, industri, dan limbah.

Dari 17 kegiatan prioritas tersebut, dua usulan kegiatan telah disetujui untuk  didanaidan akan dilaksanakan melalui tahap kedua dari proyek UN CC: Lean ini. Sementara sisanya akanditawarkan kepada  berbagai pihak/mitra  yang tertarik untuk mendanainya, baik dari dalamnegeri maupun luar negeri.  (G02)

Jakarta (Greenersmagz) – Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) ke-18 dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) akan digelar di Doha, Qatar pada 26 November – 7 Desember 2012. Salah satu agenda penting dalam konferensi tahunan itu adalah negosiasi mengenai kelanjutan periode komitmen kedua dari komitmen Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto adalah kesepakatan global di bawah UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yang mengatur upaya penurunan emisi oleh negara-negara yang dikategorikan sebagai negara industri maju dan yang telah menghasilkan emisi gas rumah kaca ke atmosfir, penyebab terjadinya perubahan iklim. Berakhirnya periode komitmen pertama pada akhir 2012 diharapkan akan diikuti dengan kesepakatan mengenai periode komitmen kedua dimana negara maju akan menyatakan kesediaannya untuk menandatangani.

Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam media briefing di kantornya  mengatakan beberapa negara telah menyatakan tidak akan mengikatkan diri kepada periode komitmen kedua.  Indonesia sendiri berharap Protokol Kyoto tahap kedua ini akan segera efektif mulai 1 Januari 2013.

Menurut Rachmat yang juga Ketua Delegasi RI untuk COP18/CMP8 Doha itu agenda terkait kelanjutan Protokol Kyoto termasuk membahas lamanya periode komitmen kedua yang hingga kini belum dicapai kesepakatan. Sebagian negara menginginginkan hingga tahun 2020, mengingat rezim global baru yang akan mengatur upaya penanggulangan perubahan iklim direncanakan akan mulai efektif tahun 2020. Namun beberapa negara menginginkan periode komitmen yang lebih pendek agar penurunan emisi yang signifikan segera terjadi sehingga dampak negatif perubahan iklim dapat dihindari.

“Indonesia mengharapkan negara maju menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya penyelamatan bumi dari kerusakan akibat perubahan iklim yang kian meningkat. Meski negara berkembang, Indonesia telah mengambil inisiatif penting dalam upaya penurunan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim”, kata Rachmat yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Selain agenda terkait Protokol Kyoto, COP18/CMP8 UNFCCC di Doha diharapkan akan menuntaskan pembahasan Bali Action Plan yang terdiri dari agenda peningkatan aksi penanggulangan perubahan iklim seperti mitigasi di negara maju dan berkembang, adaptasi di negara berkembang dan rentan, serta penyediaan pendanaan dan investasi, teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.

Agenda Bali Action Plan yang dihasilkan oleh COP 13 tahun 2007 di Indonesia tersebut selama ini dibahas dalam Ad-hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) yang dimandatkan untuk berakhir di Doha.

Agenda penting lain yang akan mewarnai pertemuan di Doha adalah kelanjutan pembahasan mengenai rezim global baru yang ditargetkan menyelesaikan kesepakatan pada tahun 2015. Agenda tersebut merupakan hasil keputusan COP tahun lalu di Durban dan telah memulai kerjanya awal tahun ini. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Ad-Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Action (ADP). (G02)

Jakarta (Greeners) – Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Rachmat Witoelar mengatakan 2nd Indonesia Climate Change Education Forum and Expo (ICCEFE) sebagai bentuk peningkatan kesadaran terhadap lingkungan dan dampak perubahan iklim. “Acara ini sebagai bentuk peningkatan kesadaran terhadap lingkungan dan perubahan iklim terutama untuk generasi muda,” kata Rahmat Witoelar pada pembukaan ICCEFE di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis.

Rahmat menambahkan, pameran dan forum pendidikan yang digelar untuk kedua kalinya itu perlu didukung dan diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk penyebaran informasi dampak dan solusi perubahan iklim.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan, perubahan iklim  disebabkan oleh alam dan juga akibat perbuatan manusia melalui perilaku-perilaku yang tidak peduli terhadap lingkungan sehingga dampaknya mulai dirasakan mulai dari cuaca yang tidak menentu, banjir dan sebagainya. Menteri menyebutkan, berdasarkan survey kerentanan dari MDGs, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan akibat dampak perubahan iklim.

Menurut Balthasar, perlu dibangun perubahan pola pikir masyarakat untuk melakukan perbaikan perilaku dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Dengan upaya perubahan pola pikir masyarakat, tugas Kementerian Lingkungan Hidup bertambah selain menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tugas dan kewenangan.

Diharapkan dengan upaya mengubah pola pikir masyarakat yang lebih peduli lingkungan, dalam 20 tahun ke depan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang peduli sehingga bisa mengatasi dampak perubahan iklim.

ICCEFE yang digelar selama empat hari sejak Kamis 19-22 April 2012 manargetkan 50.000 pengunjung dan diikuti oleh lebih dari 175 peserta yang mewakili kementerian dan lembaga pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, organisasi nirlaba, institusi pendidikan, lembaga donor, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, komunitas perubahan iklim serta media cetak dan  elektronik.Berbagai kegiatan pendukung akan digelar selama pameran seperti seminar, dialog interaktif, bedah buku, dan demo gaya hidup hijau serta pemutaran beberapa film perubahan iklim. (G23)