Jakarta (Greeners) – Kementerian Pertanian mengaku bahwa Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mencapai swasembada kedelai dalam tiga tahun ke depan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring, mengatakan, kesulitan tersebut dikarenakan Indonesia memiliki iklim yang kurang sesuai untuk menanam kedelai. Sedangkan untuk produksi kedelai saat ini, menurutnya, masih sangat minim yaitu sekitar 900.000 ton dari 2,5 juta ton yang dibutuhkan.

Hasil menyatakan bahwa untuk mendorong para petani tetap menanam kedelai, Kementerian Pertanian telah meminta pada Kementerian Perdagangan agar menaikkan Harga Beli Petani (HBP) kedelai yang merupakan jaminan harga untuk petani. Sebab, katanya, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), rasio antara ongkos produksi dibanding output tanaman kedelai adalah sebesar 101,11% atau dengan kata lain petani pasti akan mengalami kerugian.

“Menurut perhitungan, idealnya HBP kedelai yang sekarang itu Rp 7.500/kg naik sampai Rp 11.000/kg. Makanya, Pak Menteri (Amran Sulaiman) sudah minta HBP-nya dinaikan karena memang usaha taninya kurang menguntungkan,” ujarnya, Jakarta, Jumat (29/05).

Sedangkan untuk tujuan penanaman kedelai ini sendiri, lanjut Hasil, adalah agar padi dan jagung yang ditanam oleh petani tidak rentan terhadap serangan hama. “Menanam kedelai ini adalah bagian dari pola tanam yang baik yang perlu kita terapkan,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa kepada Greeners menyampaikan bahwa asumsi yang dikatakan oleh Kementerian Pertanian terkait iklim Indonesia yang sulit untuk menanam kedelai merupakan pernyataan yang keliru. Menurutnya, tidak ada masalah dengan dengan iklim di Indonesia, bahkan potensi produksi kedelai milik petani bisa mencapai tiga ton per hektarare yang artinya itu sama dengan negara beriklim sedang.

“Sebenarnya persoalan terbesar itu karena pemerintah tidak pernah memberikan perlindungan kepada petani kedelai,” jelasnya saat dihubungi melalui pesan singkat oleh Greeners.

Terkait target tiga tahun swasembada kedelai, Dwi yang juga Guru Besar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pun mengamini bahwa akan sangat sulit mencapai target tersebut jika melihat kondisi nyata di lapangan saat ini. Namun, jika targetnya diperpanjang hingga lima tahun ke depan, masih akan ada kemungkinan swasembada kedelai yang direncanakan oleh pemerintah tercapai.

“Ya, itu pun kalau ada upaya keras ke arah swasembada itu dan tentunya ada upaya perlindungan terhadap petani kedelai,” tukasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian sendiri telah mencanangkan target swasembada 3 bahan pangan, yaitu padi, jagung dan kedelai dalam 3 tahun ke depan atau hingga 2017 mendatang. Untuk tahun 2015 ini, Kementerian Pertanian telah menargetkan produksi padi sebesar 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sebanyak 20,33 juta ton, dan kedelai 1,27 juta ton.

Kesemua target tersebut naik dibandingkan produksi pada tahun 2014. Sedangkan, berdasarkan Angka Ramalan II yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2014 lalu, produksi padi Indonesia adalah 70,6 juta ton GKG, jagung 19,13 juta ton, dan kedelai 920 ribu ton.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Gagalnya swasembada kedelai yang dikatakan pemerintah akibat dari produktivitas petani kedelai yang semakin menurun mendapat bantahan dari berbagai pihak.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa mengatakan penyebab gagalnya swasembada kedelai lebih karena pembukaan kran impor kedelai yang terlalu masif akibat tekanan IMF pada tahun 2000 lalu.

Tahun 2000 lalu, lanjut Dwi, harga kedelai internasional sebesar Rp 1.950/kg, sedangkan biaya produksi kedelai Rp 2.500/kg. Lalu, untuk harga kedelai impornya mencapai Rp 5.654/kg, sementara biaya produksi lokal mencapai Rp 7.500/kg pada tahun 2013.

“Pemerintah memang membantu dengan penetapan harga beli pemerintah (HBP) sebesar Rp 7.600/kg, tapikan harga itu masih tidak adil karena ongkos petani saja sudah Rp7.500/kg,” jelas Andreas, Jakarta (21/08).

Senada dengan Andreas, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Benny Pasaribu mengungkapkan bahwa diperlukan gebrakan terbaru yang lebih inovatif dari tampuk pemerintahan yang baru agar mampu membuat kedelai dalam negeri berjaya dan mulai menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kedelai.

“Potensi kedelai kita itu besar, lho, karena kedelai kita non-Genetically Modified (non -GMO),” tambah Benny.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung selama hampir 10 tahun, ternyata masih dianggap gagal dalam memberikan kontribusi yang berarti terhadap kesejahteraan petani. Peran penting petani sebagai penyedia pangan nasional masih belum diimbangi dengan kesejahteraan hidup rumah tangga mereka.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa menyatakan bahwa peningkatan impor pangan empat kali lipat dari tahun 2003, yaitu sebanyak US$ 3,34 miliar menjadi US$ 14,9 miliar hingga tahun 2013, menjadi bukti bahwa pemerintah telah salah dalam menerapkan kebijakan.

Andreas juga menjelaskan bahwa penyusutan luas lahan pertanian sebanyak lima juta hektar lebih, atau menurun 16,32 % dari 2003 selama 10 tahun terakhir, juga menyebabkan hilangnya 500.000 lebih rumah tangga keluarga tani. Ini menjadi bukti kalau semakin banyak masyarakat pedesaan yang tidak tertarik lagi untuk bertani karena tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarganya.

“Data Sensus Pertanian 2013 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah keluarga tani sebanyak 5,04 juta rumah tangga, dari yang tadinya pada tahun 2003 ada 31,17 juta sekarang pada tahun 2013 menjadi 26.13 juta. Ini kan bahaya,” ungkap Andreas saat ditemui dalam diskusi pakar “Pengelolaan Benih Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan” yang diselenggarakan oleh Yayasan KEHATI di Jakarta, Selasa (19/08).

Padahal, lanjut Andreas, jika pemerintah memang serius dengan kesejahteraan petani, maka bisa saja kesalahan program dan kebijakan tersebut segera dibenahi. Dia memberikan contoh tentang apa yang telah dilakukan oleh AB2TI yang memiliki program untuk membentuk 10.000 pemuliaan tanaman melalui persilangan di beberapa wilayah di Indonesia.

“Program IF8 (Indonesian Farmer) karya petani kita sudah berhasil panen dengan produktivitas 10,4 hingga 13,8 ton Gabah Kering Panen per hektare periode April dan Juni 2014. Kita saja bisa dengan jumlah petani yang tergolong sedikit,” tambahnya.

Selanjutnya Andreas mengungkapkan bahwa benih karya IF8 tersebut sudah dikembangkan di 14 kabupaten seperti Lamongan, Pasuruan, Mojokerto, Sukoharjo, Wonogiri, Gunung Kidul, Kulonprogo, Sragen, Semarang, Pemalang, Brebes, Banyumas dan Cilacap.

“Rata-rata hasil varietasnya dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan varietas milik pemerintah maupun swasta, dan yang lebih baik lagi pendapatan para petani yang terlibat di IF8 meningkat dari 50 hingga 100 persen. Sangat cukup untuk menyejahterakan keluarganya,” ungkap Andreas.

Berdasarkan hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 yang dirilis Badan Pusat Statistik dengan sampel 418.000 rumah tangga, diperoleh rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian sebesar Rp 2,2 juta per bulan atau Rp 550.000 per kapita per bulan (asumsi rata-rata jumlah anggota rumah tangga empat orang).

Hanya Rp 1 juta per bulan atau Rp 250.000 per kapita per bulan saja yang berasal dari usaha pertanian. Artinya, petani Indonesia memang miskin jika hanya mengandalkan pendapatan dari usaha pertanian. Ironisnya, 63 persen petani mengandalkan hidupnya dari usaha pertanian.

(G09)