Bogor (Greeners) – Para petani di Indonesia telah lama menerapkan sistem agroforestri untuk mengelola lahan dengan mengombinasikan pepohonan dan tanaman semusim untuk meningkatkan fungsi ekologi lahan tanpa mengesampingkan kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam keterangan resmi yang diterima Greeners, Selasa (27/03), Team Leader Program Darwin Burung Indonesia, Mangarah Silalahi, menyatakan bahwa selain dapat merehabilitasi lahan terdegradasi, agroforestri dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar hutan. Di samping menjadi salah satu solusi untuk perbaikan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, agroforestri juga dapat diterapkan untuk manajemen lahan berkelanjutan yaitu sebagai metode rehabilitasi lahan bekas tambang, lahan terdegradasi dan lahan kritis lainnya.

BACA JUGA: KLHK Terbitkan Peraturan Menteri Terkait Mekanisme Penggantian Lahan Usaha

Sistem ini juga yang kemudian diterapkan di area konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekositem (IUPHHK-RE). Lahan terdegradasi terutama akibat keberadaan dan hadirnya masyarakat di wilayah konsesi IUPHHK-RE yang tidak dapat kembali seperti ekosistem semula dapat dikelola dengan sistem agroforestri.

“Agroforestri dapat ditawarkan sebagai solusi penyelesaian konflik lahan antara pemegang IUPHHK-RE dengan masyarakat sekitar hutan, misalnya dengan melakukan perjanjian kesepakatan pengelolaan lahan dimana salah satunya kerja sama agroforestri dengan sistem bagi hasil,” ujar Mangarah.

Salah satu pemegang konsesi yang telah menerapkan agroforestri adalah PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) selaku pengelola hutan restorasi ekosistem pertama di Indonesia yakni Hutan Harapan. Hutan Harapan merupakan area restorasi hutan alam produksi seluas kurang lebih 101.355 hektare di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang digagas oleh Burung Indonesia, BirdLife International, dan The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) pada 2007.

BACA JUGA: Alih Fungsi Lahan Ancam Ketahanan Pangan Sektor Perikanan dan Pertanian

Menurut Mangarah, pengembangan agroforestri di Hutan Harapan saat ini dalam tahap implementasi awal dan telah mengembangkan lima model kerja sama dengan masyarakat. “Mengingat banyaknya manfaat dari pengelolaan lahan dengan sistem agroforestri maka agroforestri di area konsesi IUPHHK-RE diharapkan dapat terus dikembangkan. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan lokal sangat penting. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan kebijakan yang fokus mengenai agroforestri di area konsesi IUPHHK-RE,” tambahnya.

Seminar yang difasilitasi oleh Burung Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kelompok Kerja Restorasi Ekosistem (Pokja RE) dengan dukungan Darwin Initiative ini diharapkan dapat menjadi ajang berbagi pengalaman antara para pelaku agroforestri di area RE, serta menjaring dukungan pemerintah dan pihak lainnya dalam pengembangan agroforestri di area konsesi IUPHHK-RE.

Penulis: Dewi Purningsih

Jakarta (Greeners) – Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di tahun 2015 sempat menjadi isu utama yang menarik perhatian semua pihak, mulai dari daerah, nasional dan dunia internasional. Ditambah dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menolak seluruh gugatan terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) atas kasus kebakaran yang terjadi tahun 2014 pada penutup tahun 2015 lalu.

Situasi tersebut dikatakan oleh Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), seperti rangkaian peristiwa yang menarik pada satu kesimpulan bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut belum dianggap sebagai sebuah kejahatan korporasi, meski kerugian dan korban sudah tidak terhitung lagi nilainya.

Demikian juga dengan kasus lingkungan hidup yang lain seperti kasus Gemulo yang dimenangkan oleh perusahaan di tingkat Mahkamah Agung. Kejahatan korporasi yang bertemu dengan mafia peradilan dan sistem politik yang korup, membuat bencana ekologis akan semakin masif terjadi.

BACA JUGA: Restorasi Gambut, Penyelesaian Sengketa Tanah Jadi Prioritas

Walhi menilai, ini juga merupakan tantangan bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan perbaikan struktural untuk pembenahan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa menunda-nunda lagi pembenahan struktural bagi perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam, khususnya pada kawasan ekosistem penting, seperti gambut, karst, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Jika tidak segera dilakukan, maka tahun 2016 ini, kita hanya akan mengulang krisis yang sama pada tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya, Jakarta, Kamis (21/01).

Tahun 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Perpres No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai bagian dari penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut dan pemulihan, khususnya pada kawasan gambut. Belajar dari pengalaman sebelumnya, masyarakat tentu berharap agar badan ini bisa lebih progresif melakukan langkah-langkah yang bersifat struktural dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

BACA JUGA: Mantan Direktur Konservasi WWF Indonesia Kepalai Badan Restorasi Gambut

Menurut Abetnego, restorasi kawasan gambut tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya upaya penegakan hukum dan perbaikan tata kelola. Penegakan hukum harus juga menjadi perhatian badan restorasi gambut ini, khususnya bagi perusahaan yang di wilayah konsesinya ditemukan titik api.

“Pembenahan struktural yang kami maksudkan bukan hanya pada tatanan pengelolaan, tapi juga masuk pada pembenahan aspek hukum yang selama ini tidak mampu menjangkau kejahatan korporasi. Jika ini dilakukan, Walhi meyakini kita akan keluar dari krisis lingkungan dan kemiskinan akibat ketimpangan penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Perayaan Natal di Gereja Katedral Jakarta tahun ini mengangkat tema “Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah”. Tema Natal yang disusun bersama Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini mengingatkan bahwa semua manusia adalah keluarga. Dengan tanggung jawab yang sama menjaga hidup bersama agar semakin baik bagi manusianya maupun bagi ciptaan lain.

Juru bicara panitia perayaan Natal di Katedral, Erik Muliawan, dalam keterangan persnya menyatakan bahwa Paus telah berpesan kepada umat untuk melakukan pertobatan ekologi. Pertobatan yang dimaksud yaitu manusia harus lebih peduli terhadap lingkungan.

Menurut Erik, alam yang ada saat ini sudah rusak dan manusia harus menjaganya. Pertobatan ekologi ini, terusnya, adalah bagaimana umat Kristiani memberikan perhatian terhadap lingkungan dengan tidak merusaknya.

“Sesuai dengan tema tersebut, dekorasi di Gereja Katedral menghindari penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Bahkan pohon natal juga dibuat dari susunan pot tanaman hidup,” ujarnya, Jakarta, Jumat (25/12).

Erik juga mengatakan kalau tahun lalu, Gereja Katedral juga membuat pohon natal bertema unik. Pohon natal tersebut bukan dibuat dari tanaman, melainkan dari barang-barang daur ulang.

Berkaitan dengan upaya menjaga keutuhan alam ciptaan, dalam situs resmi Katedral Jakarta, para uskup bersama anggota PGI juga diimbau untuk bergerak bersama umatnya memerangi segala upaya merusak alam. “Kita harus mengupayakan Bumi yang satu ini sebagai ‘rumah kita bersama'”.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Selain melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang Jalan KH Noer Ali atau Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur sebagai syarat pembangunan proyek Jalan Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu), pembangunan tersebut juga mengorbankan ratusan pohon.

Penebangan ratusan pohon berusia puluhan tahun tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak. Pengamat Tata Kota Hijau, Nirwono Joga kepada Greeners mengatakan bahwa penebangan ratusan pohon tersebut seperti memperlihatkan ketidak berpihakan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan.

Menurutnya, keberadaan pepohonan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk juga jalur hijau saat ini masih dianggap sebelah mata. Padahal, setiap satu pohon membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh.

“Dengan menebangi pohon-pohon itu, pemerintah juga seperti tidak mau menghitung nilai ekologis yang dihasilkan oleh pohon tersebut baik sebelum dan sesudah proses pembangunan dilakukan. Hal-hal ini terjadi karena pemerintah tidak punya komitmen serius terhadap keberlangsungan ruang terbuka hijau dan pohon-pohon di sekitar Jakarta,” jelas Nirwono kepada Greeners, Jakarta, Jumat (03/07).

Terkait rencana penggantian pohon dengan perbandingan satu pohon diganti dengan 10 pohon yang nantinya akan ditanam di sejumlah titik di Jakarta Timur, Nirwono justru menganggap hal tersebut tidak akan berarti banyak selama belum ada kejelasan jenis dan lokasi penempatan penanaman pohon pengganti.

“Saat ini kan peraturan penggantian satu pohon dengan 10 pohon itu tidak masuk akal karena belum pernah ada penggantian pohon yang dirinci apa jenisnya dan di mana tempatnya. Seharusnya, kalau menebang satu pohon berani enggak mengganti satu pohon dengan pohon yang sama di lokasi yang tidak terlalu jauh dari pohon yang ditebang. Saya tahu itu sangat sulit, tapi pembelajarannya kan kita jadi bisa menghargai pohon itu,” katanya.

Terlebih, saat ini pemerintah provinsi sendiri tidak memiliki peta penyebaran pohon (master plan pohon) yang menginventarisir jenis dan jumlah pohon dan di Jakarta. Padahal, dengan adanya master plan tersebut, pemerintah bisa memetakan arah pembangunan Jakarta.

” Yang ditebang di sini, penggantiannya malah di tempat lain, kan sama saja bohong. Polusinya ada di sini, kenapa yang ditanam di sana? Apalagi jumlah pohon yang ada di Jakarta saat ini hanya 6 juta dan kita masih butuh 4 juta lagi, karena idealnya sebuah kota itu ada 10 juta-an pohon,” imbuhnya.

Pengamat dan aktivis Ciliwung bersih dari Ciliwung Institute, Sudirman Asun juga menyesalkan penebangan pohon yang dilakukan oleh kontraktor pembangunan tol Becakayu. Ia beranggapan bahwa paradigma kebijakan yang ada saat ini di Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang ekologi sungai sangat bertolak belakang.

“Perakaran pohon dan tumbuhan di pinggir sungai bermanfaat sebagai filter pencemar dan penetralisir, pengurai alamiah pencemaran. Tapi, sayangnya fungsi ini sudah hilang karena di sepanjang Kalimalang atau sungai tarum barat kondisinya sudah dibeton rapat karena berada di pinggir jalan raya untuk memperkuat infrastruktur pondasi jalan dan gedung,” jelasnya.

Sebagai informasi, sedikitnya ada 917 pohon di sepanjang Jalan Raya inspeksi Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, ditebang guna pembangunan Jalan Layang Tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu (Becakayu). 717 pohon berukuran sedang dan 200 pohon berukuran kecil dibabat guna pelebaran jalan tersebut.

Kepala Sub dinas (Kasudin) Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur Mimi Rachmawati kepada Greeners mengatakan bahwa perbandingan penggantian pohon tersebut adalah satu pohon diganti 10 pohon, sehingga kalau ada 717 pohon maka gantinya bisa 7.170 pohon. Menurutnya, pohon pengganti ini akan ditanam di sejumlah titik di Jakarta Timur, terutama di daerah yang masih kurang penghijauannya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Melestarikan budaya yang sudah langka dapat diaplikasikan ke dalam desain pakaian. Kain tenun menjadi salah satu produk budaya yang ingin dilestarikan oleh pengrajin-pengrajin tradisional di Indonesia karena keunikan motif dan kealamian bahan pembuatnya.

Sebuah unit usaha dari Craft Kalimantan, Borneo Chic, meluncurkan desain busana dengan memanfaatkan kain tenun dari Kalimantan. Label ini mengundang beberapa desainer untuk turut serta mengaplikasikan kain tenun dalam setiap rancangan busana mereka, seperti Hana dari Esmod dan Narima dari Yayasan Diantama.

Maria Christina Guerrero selaku salah satu Founder Borneo Chic mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan bahan-bahan dari masyarakat adat dan kerajinan tradisional supaya dapat dikenal oleh masyarakat luas.

“Kita ingin agar masyarakat lebih bangga dengan budaya dan produk sendiri daripada produk luar. Kita di sini bisa promosi Ulap Doyo (bahan serat daun Doyo) dan Tenun Sintang yang memang bernilai tradisional,” ujar wanita yang akrab dipanggil Crissy ini seusai fashion show pertama busana Borneo Chic di Jakarta, Minggu (07/06/2015).

Koleksi busana dari Teras Mitra (kiri) dan Borneo Chic (kanan). Foto: greeners.co/Gloria Safira

Selain menggunakan kain tenun, lanjut Crissy, pewarnaan pun menggunakan pewarna alami seperti tradisi yang ada di Dayak Desa di Sintang. Bahan pewarnanya sendiri ada yang berasal dari kunyit untuk warna kuning, morinda (Morinda citrifolia atau akar mengkudu) untuk warna merah dan indigo untuk ungu. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam Kalimantan.

“Program kita bukan hanya budaya tapi berhubungan dengan ekologi dan hutan juga. Jadi kita juga mendorong supaya mereka tetap membuat tenun dari pewarna alam,” ujarnya.

Koleksi busana dari Teras Mitra (kiri) dan Borneo Chic (kanan). Foto: greeners.co/Gloria Safira

Pewarna alam tersebut diaplikasikan ke kain tenun untuk busana dan bahan rotan untuk tas. Hasilnya, setiap pewarna maupun rancangan memiliki cerita, filosofi dan memiliki hubungan dengan alam, budaya, tananam, petani dan berbagai hal lainnya di wilayah Kalimantan.

Borneo Chic bertujuan melestarikan alam dan budaya di masyarakat termasuk masyarakat adat sendiri agar nilai-nilai tradisional tidak tergerus oleh budaya modern yang semakin marak di Indonesia.

Penulis: Gloria Safira

Jakarta (Greeners) – Jelang pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengharapkan tidak ada lagi praktik “gerilya” pembangunan rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Arie Rompas, mengatakan, pembangunan rel kereta api batubara tersebut adalah sebuah kebijakan pembangungan yang sangat tidak berkelanjutan dan berdampak serius bahkan cenderung negatif terhadap hutan, masyarakat adat, dan keragaman hayati di Kalimantan Tengah. Khususnya, terang Arie, untuk di wilayah paling tenggara, Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya.

“Pembangunan rel kereta api batubara ini akan mengancam kualitas ekosistem hutan di lokasi tersebut yang kondisinya sangat baik,” terang Arie kepada Greeners, Jakarta, Kamis (08/01).

Menurutnya, selama ini, hutan di Murung Raya (hulu sungai Barito) cukup terlindungi dari kegiatan penambangan batubara karena lokasinya sangat jauh ke pedalaman dan transportasi sungai untuk mengangkut batubara tidak mencukupi.

Kalimantan Tengah, tambahnya, selama ini telah mengalami persoalan ekologi yang parah. Asap tahun 2014 telah menyebabkan ribuan warga menderita sakit dan keadaan ini akan diperparah dengan eksploitasi batubara di kawasan utara dan tenggara lokasi beberapa program penyelamatan keragaman hayati.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Abetnego Tarigan, mengungkapkan, berdasarkan sebuah studi, pembangunan rel kereta api penumpang layak diadakan bila terdapat penumpang sebanyak 10 juta per tahun. Sementara itu, keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah hanya 2,2 juta orang (merujuk data tahun 2010), dengan kepadatan penduduk di Kota Palangkaraya 92,07 jiwa /km2 dan hanya 4,09 jiwa/km2 di Kabupaten Murung Raya. Dengan begitu, keberadaan rel kereta api nantinya bukan menguntungkan transportasi warga, namun lebih memfasilitasi pengangkutan batubara.

Abetnego sendiri menyatakan bahwa Walhi menyambut baik rancangan RPJMN tahun 2015-2019 yang telah diumumkan kepada publik melalui situs Bappenas. Di dalam draft tersebut tidak terdapat rencana pembanguran rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah ataupun proyek sejenis dengan nama lain, misalnya kereta api barang dan penumpang.

“Walhi mengharapkan kekonsistenan Bappenas dengan draft yang telah diumumkan kepada publik ini dan tidak ada gerilya dalam kantor Bappenas yang menyebabkan perubahan yang akan mengakomodir kembali rel kereta api batubara yang menjadi ancaman pada sisa 11 hari kedepan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago mengatakan, perumusan RPJMN telah selesai dilakukan pada hari Senin (05/01) lalu dan hasil perumusan RPJMN itu diagendakan akan dipaparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (7/1) mendatang.

Secara garis besar, Andrinof menjelaskan, Bappenas telah menetapkan tiga konsep utama arah pembangunan Indonesia yang dituangkan di dalam RPJMN. Pertama, Bappenas ingin melakukan pembangunan yang berkualitas dan inklusif yang memiliki basis yang luas.

Kedua, Bappenas ingin melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan juga difokuskan terhadap pembangunan karakter bangsa. Dan, ketiga, pembangunan diprioritaskan kepada lima sektor utama yang pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Kelima sektor tersebut yaitu, pangan, energi, industri, pariwisata serta kemaritiman dan kelautan.

RPJMN ini akan disahkan oleh pemerintah pada 18 Januari 2015.

(G09)

(Greeners) – Tidak banyak orang yang menaruh perhatian terhadap rupa hewan mikroskopik, kecuali mungkin ilmuwan biologi. Namun seniman Robert Steven Connett berhasil memadukan rupa mikroba dan imajinasinya dalam kanvas. Hasilnya, berpuluh karya lukis yang mengagumkan.

Robert yang berdomisili di Los Angeles, California, Amerika Serikat, telah membuat puluhan karya lukis yang menyertakan rupa mikroba. Dalam laman situs Ecology, Robert mengaku sudah mengagumi bentuk kehidupan yang sangat kecil sejak ia sadar bahwa dirinya adalah bagian dari banyak kehidupan.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa ia pun terjerat dalam jaring konsumerisme yang menuai malapetaka bagi ekologi bumi. Namun, ia berusaha untuk memberikan pengaruh positif sebisa mungkin dengan mencoba menjaga “jejak ekologi” yang ia timbulkan sekecil mungkin. Kekagumannya terhadap makhluk hidup inilah yang menjadi inspirasi bagi Robert untuk melukis.

“I hope my work inspires people. I hope my paintings spark the imagination.” (Saya berharap karya saya dapat menginspirasi orang lain. Saya berharap lukisan saya memicu imajinasi)

Robert mengatakan bahwa banyak tempat yang ia sukai dulu, kini telah hilang. Itu sebabnya ia menciptakan dunianya sendiri dimana ia dapat menemukan harmoni yang pernah ia rasakan kala kanak-kanak. “Karya seni saya adalah cara saya untuk mengenang cinta yang bersih dan dunia yang murni yang pernah saya bayangkan,” ujarnya.

Selain hewan mikroskopik, berbagai bentuk makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, turut dilukis Robert dalam detail yang rumit. Karya pria yang pernah bercita-cita menjadi ahli serangga (entomologist) ini dapat dilihat di grotesque.com

(G08)

*Pemuatan gambar sudah mendapat izin tertulis dari Robert Steven Connett

[See image gallery at www.greeners.co]

Jakarta (Greeners) – Dalam dunia usaha, konsep pembangunan yang berkelanjutan menjadi suatu hal yang penting untuk selalu dijaga. Namun dalam implementasinya masih terdapat dikotomi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi dalam dunia usaha.

Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan, Sudharto P. Hadi. Ia menjelaskan, bahwa sebenarnya dunia usaha sudah difasilitasi untuk memecah pertentangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi melalui Proper dari pemerintah.

“Proper memperlihatkan kalau sebenarnya hal tersebut tidaklah benar dan bisa memecah dikotomi tersebut,” jelas Hadi saat menyampaikan pemaparannya pada media briefing di Jakarta, Kamis (27/11).

Lebih lanjut, terang Hadi, sesungguhnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan sebuah bentuk etika bisnis yang dimana Corporate Social Responsibility atau CSRnya mampu mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial dalam nilai budaya pengambilan keputusan, strategi dan operasi perusahaan.

“CSR ini mampu menjadi konsep dimana organisasi mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam mengambil keputusan organisasi atau perusahaan,” ucap Hadi.

Deputi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MR. Karliansyah menekankan bahwa dengan diadakannya Proper, maka dikotomi yang terjadi pada dunia usaha seharusnya bisa berubah menjadi sebuah sinergi yang saling menguntungkan bagi industri, sosial dan ekologi masyarakat sekitar.

Ia menjelaskan untuk perusahaan yang berproper baik, salah satu indikatornya adalah kemampuannya dalam membina hubungan baik dengan masyarakat. Tentunya, lanjut Karli, hal ini akan berdampak pada citra baik perusahaan tersebut hingga nantinya dapat mewujudkan sikap penerimaan dari masyarakat.

“Proper ini sesungguhnya membantu perusahaan dalam mencapai produktivitas yang tinggi yang justru akan meningkatkan perusahaan,” ujar Karli pada kesempatan yang sama.

Ibrahim Arsyad dari Medco Energy pun mengakui dengan adanya program Proper dari pemerintah ini, industri bisa belajar segala hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, industri menjadi lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Menurut Ibrahim, hal tersebut merupakan suatu yang positif bagi dunia usaha.

Namun, ia menambahkan, ada juga beberapa industri yang menganggap mengikuti program Proper ini akan menambah beban perusahaan khususnya pada beban biaya. Ia memaklumi hal tersebut, terlebih bagi beberapa industri yang level pembiayaannya rendah.

Sebagai informasi, Proper merupakan salah satu program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Penghargaan Proper ini sendiri bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency).

Sekretaris Menteri (Sesmen) KLHK, Rasio Rido Sani, mengungkapkan, Proper dapat dinilai dari diterapkannya integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R (reduce-reuse-recyle), efisiensi energi, konservasi sumber daya, dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Hujan deras berintensitas tinggi yang turun sejak Sabtu, 1 November 2014 lalu, menyebabkan 8.000 rumah terendam banjir di Aceh Barat Daya. Sebanyak 10.000 rumah di Aceh Besar dan 1.863 rumah di Aceh Jaya juga terendam banjir dengan ketinggian air hingga 2,5 meter.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyatakan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh membuktikan bahwa peringatan Walhi Aceh tentang ancaman bencana ekologi terbukti. Stuktur tanah yang labil, pengawasan pembangunan yang lemah, perusakan hutan yang masif dalam kawasan hutan, serta penerbitan kebijakan yang mengubah hutan Aceh jelas semakin memperparah kondisi lingkungan di Aceh.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, mengungkapkan, bahwa kebijakan pemerintah soal pembangunan sudah diatur melalui UU nomor 22 tahun 2009, PP nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Namun, berbagai regulasi tersebut banyak yang diabaikan karena selama ini pembangunan tidak memenuhi aspek keselamatan publik dan pelestarian lingkungan hidup.

“Walhi Aceh akan terus menentang pembangunan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat atau publik,” tutur Nur saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Selasa (04/11). Nur juga menambahkan bahwa kejadian longsor merupakan bencana ekologi di Aceh yang paling tinggi. Hal ini mengindentifikasi bahwa Aceh sebagai daerah rawan bencana.

Secara geografis, Aceh diimpit oleh kawasan pegunungan tinggi dan perbukitan sehingga menjadi layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Aceh dalam menciptakan pembangunan yang berbasis berkelanjutan, nyaman bagi publik, dan mengacu pada aspek standar lingkungan.

“Saat ini ada 14 ruas jalan di Aceh yang berpotensi mengalami bencana ekologi yang sama pada beberapa bulan bahkan tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya.

Menurut Nur, pemerintah Aceh tidak fokus pada pelestarian hutan sehingga memengaruhi kondisi dan status lingkungan di Aceh. Terbitnya SK Menhut nomor 941 tahun 2013 yang mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar adalah salah satu contoh. Ditambah lagi illegal logging dan kebakaran hutan yang turut memperparah deforestasi hutan sehingga menyebabkan hilangnya hutan seluas 1.751 hektar di tahun 2014.

Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit juga terjadi di 13 kabupaten dengan total luas 286.872,88 hektar dan 9 perusahaan yang berada di kawasan hutan lindung seluas 921.389 hektar, artinya hutan Aceh mengalami deforestasi dan degradasi yang tinggi setiap tahun.

Dilain pihak, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, kepada Greeners menyatakan, tercatat banjir dan longsor besar terjadi di Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Jaya.

“Untuk beberapa titik yang terkena longsor masih dalam proses penanganan pembersihan,” terangnya.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Mau beli cabe, tapi harganya mahal. Mau bikin sup, tapi tukang sayur tidak kunjung lewat. Terus harus bagaimana? Tenang, kenapa tidak mencoba untuk berkebun sendiri di pekarangan rumah? Atau, kalau tidak tahu bagaimana cara berkebun yang baik hingga menghasilkan panen yang sesuai dengan keinginan, kita juga bisa bergabung di beberapa komunitas peduli lingkungan yang memang fokusnya pada bercocok tanam.

Berkebun bisa jadi kegiatan yang sangat menyenangkan, terlebih saat mendapati hasil kebun yang kita tanam tumbuh segar dan berbuah. Rasa puas pun akan datang menyelimuti. Namun sayangnya, begitu minim jumlah ruang terbuka hijau selalu menjadi kendala.

Komunitas Bekasi Berkebun, salah satu dari jejaring komunitas Indonesia Berkebun, adalah komunitas yang juga merasakan minimnya ruang terbuka hijau ini, khususnya untuk wilayah kota Bekasi.

Padahal, dengan suasana kebun yang asri, pemandangan kota akan menjadi nyaman dan mengurangi tingkat stres orang-orang yang telah lelah dengan padatnya aktivitas kota. Dengan berkebun, badan pun akan menjadi lebih sehat karena lingkungan menjadi bersih dan udara pun semakin segar.

Bekasi Berkebun sendiri memiliki konsep 3E yang diusung sebagai dasar untuk mengampanyekan Bekasi hijau. Humas Bekasi Berkebun, Winartania Massie, menjelaskan, 3E yang dimaksud itu adalah Edukasi, Ekologi dan Ekonomi, yang mana ketiga hal tersebut dirangkum menjadi satu kegiatan untuk menghijaukan lingkungan.

Jakarta (Greeners) – Hiruk pikuk ramainya pesta demokrasi empat tahunan yang akan digelar pada 9 Juli 2014 mendatang membuat sejumlah lembaga pelestari lingkungan hidup menggelar diskusi bertemakan ‘Pasca Pilpres 2014 : Masa Depan Lingkungan Hidup Indonesia’.

Diskusi yang dihadiri oleh Greenpeace Indonesia, Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ), dan perwakilan tim sukses dari kedua pasang calon presiden dan wakil presiden ini, membahas tentang posisi kelestarian lingkungan hidup Indonesia dari pandangan kedua capres sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan.

“Saya senang bisa hadir di sini karena kami dari kubu pak Jokowi-JK sangat peduli terhadap isu lingkungan dan telah lama melakukan penelitian bersama para praktisi lingkungan hidup,” ujar Wahyu Widodo, perwakilan tim sukses Joko Widodo -Jusuf Kalla saat membuka acara diskusi yang diselenggarakan di Gallery Cafe Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (03/07).

Wahyu mengatakan bahwa kelestarian lingkungan hidup di Indonesia banyak juga dipengaruhi oleh tindakan-tindakan tidak terpuji oleh penghuninya. Seperti korupsi yang dilakukan oleh lapisan pemerintahnya dan mental buruk yang harus direvolusi demi kelestarian lingkungan hidup Indonesia.

Di lain sisi, Syamsul Bahri selaku tim sukses dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengatakan permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia lebih dikarenakan terjadinya degradasi lahan, punahnya plasma nutfah serta kepedulian masyarakat yang semakin menurun terhadap lingkungan.

Syamsul juga menyatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhaan ekonomi saja cenderung bersifat eksploitatif dan konsekuensi yang dihasilkan pada alam akan berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya alam itu sendiri.

“Solusi dari kami, yaitu akan melakukan perbaikan pada 77 hektar hutan Indonesia dan melakukan negosiasi di dalam dan luar negri untuk kepentingan hutan Indonesia,” jelas Syamsul.

Menanggapi pemaparan dari kedua tim sukses tersebut, Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting malah mengaku khawatir karena perlindungan lingkungan nampaknya masih belum menjadi prioritas penting dalam kebijakan pemerintah yang akan datang.

“Kita bisa melihat dengan jelas program dari visi-misi kedua pasangan capres masih akan mengandalkan pengembangan industri ekstraktif dan sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita. Namun, sayang sekali keduanya tidak menyebut-nyebut masalah krisis ekologi yang kita hadapi saat ini,” terang Longgena.

Longgena menjelaskan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan yang vital dalam strategi pemanfaatan sumber daya alam juga tidak tergambar dengan jelas, baik dari pemaparan kedua tim sukses tersebut maupun dari visi misi kedua capres dan cawapres.

“Dengan kondisi dan kecepatan kerusakan lingkungan hidup kita saat ini, melanjutkan praktek eksploitasi sumberdaya seperti biasa akan membawa kita pada krisis lingkungan yang lebih berat lagi pada masa-masa yang akan datang, dan kita perlu khawatir soal ini,” tutupnya.

(Danny Kosasih)

Armadillo, spesies yang dijadikan sebagai maskot resmi Piala Dunia 2014, merupakan hewan yang terancam punah di alam liar karena perburuan liar, hilangnya habitat asli mereka, dan bahkan karena turnamen Piala Dunia itu sendiri. Hal ini dikatakan para ilmuwan seperti dikutip dari laman Hufingtonpost.com.

Armadillo Tiga Ruas Brasil (Tolypeutes tricinctus) mempertahankan diri dengan cara menggulung dirinya seperti sebuah bola. Bentuk ini terlihat menarik sebagai simbol dari Piala Dunia.

Namun, dijadikannya armadillo sebagai maskot tidak mampu melawan para pemburu yang dapat mengambil hewan ini tanpa susah payah. Dan, ada ketakutan bahwa publikasi Piala Dunia akan menggiring orang untuk mengadopsi hewan lucu ini sebagai peliharaan. Hal ini membuat jumlah armadillo yang sudah sedikit semakin menyusut.

Saat merasa terancam, armadillo tiga ruas Brasil (Tolypeutes tricinctus) akan ‘melipat’ tubuhnya serupa bola.

Menurut situs untuk spesies yang terancam punah, Red List, spesies ini diyakini semakin menurun lebih dari sepertiganya selama 10 hingga 15 tahun terakhir karena hilangnya 50 persen habitat lahan semak kering “Caatinga“.

Berdasarkan data 2014 menurut versi International Union for Conservation of Nature (IUCN), armadillo merupakan hewan asli asal daerah timur Brasil yang “rentan” (vulnerable) menuju kepunahan, kondisi ini sama dengan penilaian yang dilakukan tahun 2009.

Namun seorang pakar terkemuka mengatakan bukti baru dari Brasil menunjukan bahwa ancaman terhadap hewan yang dapat tumbuh hingga 50 sentimeter ini, semakin meningkat dan ini akan menempatkan hewan tersebut ke kategori ancaman yang lebih tinggi, yaitu “terancam punah” (endangered) pada bulan-bulan mendatang.

“Situasinya bahkan lebih buruk dari yang kita pikirkan,” ujar Mariella Superina, Ketua kelompok spesialis anteater, sloth dan armadillo IUCN, kepada Reuters. “Armadillo tiga ruas sangat mudah untuk ditangkap.”

Fuleco, maskot resmi Piala Dunia 2014.

‘Fuleco’, nama maskot FIFA, adalah kombinasi dari kata “Futebol” (football yang berarti sepak bola) dan “Ecologia” (ecology). Mariella mendesak FIFA untuk mendanai usaha untuk melindungi hewan tersebut, termasuk yang mungkin akan mengacaukan publikasi Piala Dunia.

“Orang-orang mungkin melihatnya sebagai makhluk yang lucu karena spesies ini bisa menggulung tubuhnya menjadi seperti bola. Kami khawatir orang-orang akan menginginkan hewan ini sebagai peliharaan. Hewan ini sama sekali bukan hewan peliharaan,” katanya tegas.

Dari 20 jenis armadillo, hanya satu yang habitatnya di luar Amerika Latin. Armadillo bangkit kembali dari jurang kepunahan setelah sebelumnya diyakini punah sampai ditemukan kembali pada awal tahun 1990-an.

Caroline Pollock, Program Officer dari Red List, mengatakan bahwa pembukaan lahan untuk tebu dan kedelai telah memangkas habitat armadillo dalam beberapa waktu belakangan.

(G08)

Jakarta (Greeners) – Presiden terpilih nantinya harus mampu melakukan rekonfigurasi hutan Jawa untuk melestarikan hutan guna memperbaiki keseimbangan ekologi pulau Jawa dan perluasan ruang kelola rakyat untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa hutan.

Koordinator Program dari Perkumpulan HuMa Indonesia, Nurul Firmansyah, menyatakan bahwa Rekonfigurasi hutan Jawa harus dimulai dari perubahan paradigma dengan memaknai hutan sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak hanya dilihat sebagai sumber produksi hasil hutan kayu ataupun non kayu.

Proses perubahan paradigma pengelolaan hutan Jawa seharusnya dimulai dengan merevisi Undang-undang Kehutanan sebagai dasar kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia.

“Tata ulang terhadap persoalan tata kuasa atas lahan hutan Jawa mendesak untuk dilakukan, mengingat salam satu dekade terakhir ini banyak terdapat konflik lahan yang menimbulkan korban jiwa,” kata Nurul Firmansyah, Koordinator Program, Perkumpulan HuMa Indonesia.

Nurul menyampaikan hal tersebut dalam acara Diskusi dan Launching Roadmap: “Rekonfigurasi Hutan Jawa (Sebuah Peta Jalan Usulan CSO)” yang dilangsungkan di Jakarta pada Rabu (25/06). Acara ini merupakan kegiatan Perkumpulan HuMa Indonesia bersama Koalisi Pemulihan Hutan Jawa (KPH Jawa).

Perkumpulan HuMa Indonesia (2013) mencatat, dari 72 konflik terbuka kehutanan yang terjadi di Indonesia, 41 konflik terjadi di Jawa dan hutannya diurus oleh Perum Perhutani. Sementara itu, dalam catatan ARuPa dan LBH Semarang, dalam satu dasawarsa terakhir ini Perum Perhutani telah menganiaya, mencederai, dan menembak setidaknya 108 warga desa di sekitar hutan yang diduga atau dituduh mencuri kayu atau merusak hutan.

Dari jumlah tersebut, 34 diantaranya tewas tertembak atau dianiaya petugas keamanan hutan dan 74 orang lainnya luka-luka. Dari 64 kasus penganiayaan dan penembakan tersebut, sebagian besar diselesaikan tanpa proses hukum.

“Negara seolah-olah absen dan tidak pro aktfi membantu warga Negara yang mengalami ketidakadilan dan kemiskinan kronis,” ujar Ronald Ferdaus dari Arupa mewakili KPH Jawa dalam kesempatan yang sama.

Dalam diskusi tersebut, disampaikan bahwa langkah penting yang harus dilakukan menuju realisasi rekonfigurasi hutan Jawa adalah dengan merekonstruksi kebijakan mulai dari UU sampai Peraturan Pelaksana. Di ranah UU, perlu untuk mengganti UU No. 41/tahun 1999 tentang Kehutanan dengan UU yang baru.

Penggantian ini setidaknya merevisi Pasal 6 ayat (1) terkait dengan pengklasifikasian hutan menurut fungsi konservasi, lindung dan produksi. Dan di ranah Peraturan Pemerintah, perlu untuk mencabut PP No. 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani yang menjadi sumber masalah hutan Jawa.

Dengan dicabutnya PP tersebut, kepengurusan hutan Jawa selanjutnya diperlakukan secara sama sebagaimana status hutan di luar Jawa selama ini. Tidak perlu ada lagi institusi tunggal yang mempunyai wewenang penuh atas tata kepengurusan hutan di Jawa , sehingga tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai.

(G08)

Jakarta (Greeners) –  Jangan memelihara hewan Kukang, karena bisa ditangkap oleh aparat pemerintah.  Itulah yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah III Jawa Barat bekerjasama dengan Kepolisian Resort Tasikmalaya.

Mereka berhasil menggagalkan dan mengungkapkan transaksi perdagangan 21 ekor Kukang Jawa (Nycticebus sp.) dari pedagang di Resik, Tasikmalaya pada akhir bulan Juli 2013 lalu. Semua kukang yang menjadi barang bukti pada saat ini dititipkan di Pusat Rehabilitasi Satwa Yayasan IAR Indonesia (YIARI).

Saat ini, proses hukum kasus tersebut sudah pada proses pemberkasan yang akan dilimpahkan kepengadilan untuk segera disidangkan dan diputuskan hukumannya. Tersangka pelaku penjual kukang akan dijerat dalam perkara tindak pidana UU No. 5 Tahun 1990 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, atau denda subsider sebesar Rp 100.000.000,-.

Upaya nyata penegakan hukum terhadap perdagangan kukang merupakan langkah penting dalam memberikan efek jera bagi para kriminal di bidang kehutanan serta menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi.

“Kami berkomitmen melakukan upaya penegakan hukum perdagangan dan pemeliharaan satwa liar dilindungi di wilayah kami,” kata Kepala Balai Besar KSDA Bidang Wilayah III Ciamis Jawa Barat, Rajendra dalam rilis YIARI yang diterima Greeners.

Operasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan satwa liar dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya pasal 21 ayat II disebutkan bahwa perdagangan dan pemeliharaan satwa dilindungi termasuk Kukang adalah dilarang. Juga satwa liar yang dilindungi ini dilarang untuk dieksploitasi (diburu, dipelihara, diperjual belikan mau pun dimanfaatkan bagian tubuhnya).

Berdasarkan aturan IUCN (International Union for Conservation of Nature), kukang termasuk dalam kategori Vulnerable (rentan) hingga Endangered (terancam punah), yang artinya populasinya di alam semakin menurun dan menuju kepunahan. Sedangkan menurut CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Kukang tercatat dalam Apendiks I.

Pelestarian pada hakekatnya adalah pada saat satwa liar tersebut dapat hidup layak dan menjalankan fungsi ekologinya di alam secara bebas, bukan hidup di dalam kurungan/kandang. Prinsip dasar yang penting diingat dan dihayati serta diaktualisasikan adalah “Tidak Membeli atau Memelihara Kukang”.

Berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan, diketahui kukang-kukang tersebut mengalami beberapa masalah kesehatan, antara lain kerusakan gigi, dehidrasi, malnutrisi, hingga stress. Di YIARI, kukang-kukang tersebut akan menjalani proses rehabilitasi sehingga bisa dilepasliarkan kembali ke alam. (G02)

Malang (Greeners) – Komunitas Sahabat Sungai Indonesia (SSI) yang dikoordinir Walhi Jawa Timur, mengobservasi ekologi kritis DAS Brantas mulai Sabtu 13 April hingga Kamis 18 April 2013.  SSI bakal menyusuri Sungai Brantas sepanjang 320 kilometer yang melintasi 12 kota/kabupaten di Jawa Timur. Mereka hendak memotret perubahan pengelolaan kawasan yang sedang berlangsung di sepanjang aliran sungai Brantas yang menghidupi sekitar 14 juta penduduk di Jawa Timur dan digunakan untuk keperluan domestik, irigasi, industri, rekreasi, pembangkit listrik, dan perikanan.

Menurut juru bicara Susur Sungai Brantas I, Bambang Catur Nusantara, observasi ini dibagi menjadi dua tim, tim pertama akan menyusuri Sungai Brantas mulai dari Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Sedangkan tim kedua melalui jalur darat yang akan menuju titik-titik tertentu untuk mendokumentasikan keterkaitan situs-situs peninggalan masa lalu serta pengelolaan kawasan sekitar DAS Brantas.

Tim yang menyusuri sungai, kata Catur, akan melewati lima etape dengan tugas yang telah ditentukan. Etape pertama mulai dari Kota Malang hingga Bendungan Karangkates. Di sepanjang aliran ini, tim mengamati pengelolaan kawasan sekitar sungai dan kualitas fisik.

Menurut data awal yang dimiliki SSI, karakteristik pencemaran yang ada dimulai dari Kali Bango dan Kali Amprong serta di kawasan padat penduduk di kawasan Muharto hingga masuk aliran kali Brantas di Mergosono.

“Hampir 98 persen limbah didominasi limbah domestik yang berasal dari hunian rumah tangga maupun industri rumahan,” kata Bambang catur Nusantara, Sabtu (13/4/2013) di sela-sela melepas tim Susur Sungai Brantas.

Sementara itu, kata catur melanjutkan, selepas aliran kali Brantas ke arah selatan ditemui adanya limbah industri pabrik kulit, rumah potong hewan, limbah penggergajian kayu, limbah penggilingan padi, limbah ampas tahu, maupun limbah dari aliran buangan rumah sakit. Menurutnya, perburukan atas Brantas terjadi di kawasan hulu, tengah, hingga hilir.

“Hulu bagian barat di Kota Batu kehilangan lebih dari separuh jumlah mata air, wilayah tengah hingga hilir dihajar cemaran pabrik meski di hampir seluruhnya menjadi bahan baku minum bagi PDAM,” kata Catur menambahkan.

Melintasi etape kedua antara Blitar hingga Kediri, tim akan mengamati pemanfaatan sungai untuk kebutuhan energi dan pangan. Etape ketiga di Jombang–Mojokerto, obyek amatan meliputi pengelolaan sungai sebagai sumber produksi warga dan juga korelasi dengan industri-industri di sepanjang sungai. Demikian juga dengan etape ke empat, Mojokerto–Gresik/Krian & Mojokerto–Porong, dan Etape V, Krian–Surabaya & Porong–Surabaya.

Sementara itu, Dewan Daerah Walhi Jawa Timur, Purnawan D. Negara, menambahkan, tim darat akan menuju ke sepuluh titik yang telah ditentukan. Titik pertama yang akan dituju adalah kawasan Bumiaji, Kota Batu, tim akan mendokumentasikan kawasan mata air yang terancam aktivitas industri wisata.

Kemudian di Singosari, Malang, mereka akan mendokumentasikan kesinambungan Sungai Brantas yang memiliki nilai strategtis dalam menopang peradaban masa lalu di Jawa Timur. Di Singosari ada situs Sumberawan dan Situs Watugede yang menunjukkan kelekatan kawasan dengan sistem keairan, sementara di hulu di Kota Batu ada candi di pemandian Songgoriti. Lebih ke arah timur, lanjut Purnawan, ada Candi Jago dan Candi Kidal.

“jika dicermati, terdapat pusat-pusat peradaban di masa silam dari peninggalan candi yang mengikuti alur Sungai Brantas,” ujar Purnawan.

Selain itu, tim juga akan menuju ke Ngadas, yang akan mendokumentasikan model kelola pertanian dan potensi sumber hayati kawasan pegunungan Tengger. Sebab, wilayah ini dilintasi Sungai Bango yang bermuara ke Sungai Brantas dengan titik temu di Kota Malang. Selepas dari Ngadas, tim menuju Blitar dan Tulungagung, pendokumentasian arca penanda hubungan dengan air di Karangkates, Penataran di Blitar, dan dam pemisah di Ngrowo, Tulungagung.

Sedangkan di Pare, Kediri, mengobservasi kawasan lahan pertanian dan problematika industri pangan, dan situs kanal peninggalan masa feodal (Surowono) dan kolonial (pabrik gula Mrican). Sedangkan di Jombang, bakal mendokumentasikan potensi pangan, situs keairan masa silam, dan rencana pertambangan. Di Mojokerto, mendokumentasikan situs keairan masa feodal di kompleks Trowulan dan industri-industri sepanjang Brantas (Gempolkrep).

Sementara di Krian, melihat inisiatif komunitas di kampung dan potret industri sepanjang Brantas, sedangkan di Porong, akan didokumentasikan pembuangan lumpur ke Sungai Porong dan kerusakan ekosistem, serta kehancuran sumber ekonomi lokal, dan di Surabaya akan memotret konsumen air dan industri kelola air.
Susur Sungai Brantas ini akan berakhir pada 18 April 2013, dan salah satu keguiatan menymabut Hari Bumi 22 April 2013. Di akhir Susur Sungai Brantas I ini, akan dpresentasikan semua hasil temuan sepanjang observasi di area Monumen Kapal Selam serta Taman Bungkul Surabaya, serta pameran foto. (G17)

Kecintaannya terhadap alam dan mata pelajaran Biologi, membawa sosok Ishak Tan meminati dunia pertanian. Baginya, sektor pertanian adalah sektor ”tahan banting”. Setidaknya itu bisa dilihat pada awal krisis multi dimensi Indonesia tahun 1997-1998, di mana pada saat itu sektor-sektor lain mengalami konstraksi pertumbuhan sampai  minus 7%, namun sektor pertanian masih bisa tumbuh sampai 0,25%. Ia yakin sektor pertanian selalu menjanjikan dan prospektif, apabila dikelola dengan baik dan profesional.

Oleh Sandi Jaya Saputra | Artikel ini diterbitkan pada edisi 04 Vol. 3 Tahun 2008

Ishak mengisi kesehariannya dengan mengembangkan pertanian organik di Cimahi sejak tahun 2004, di bawah naungan Yayasan Bitari yang didirikannya tahun 2000. Sampai kini, organisasinya telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, di antaranya paguyuban petani kompos Cimahi, dan umumnya masyarakat Cimahi, untuk urusan pengumpulan dan pengolahan sampah.

Dengan mengenakan polo shirt putih, celana kain bersih, dipadukan sepatu sport, pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta dan konsultan untuk konservasi lingkungan ini jauh dari sosok petani yang biasa dikenal ”kotor” dan tidak menarik. Menurutnya, menjadi petani adalah ladang amal untuk memberikan sesuatu yang lebih baik untuk khalayak.

Secara spesifik pertanian organik itu seperti apa?

Pertanian organik adalah pertanian yang menyelaraskan kegiatannya dengan kondisi alam. Misalnya, untuk penggunaan pupuk, kita mengolah limbah dari hasil pertanian itu sendiri, seperti sisa panen sayuran, buah-buahan, dan hasil pemangkasan semak-semak, kemudian kita komposkan. Itulah yang menjadi pupuk organik. Secara sederhana, pertanian organik itu memanfaatkan siklus ekologi yang ada secara optimal.

Apa keunggulan pertanian organik?

Ada tiga keunggulan dari pertanian organik. Pertama, dari segi ekonomi pertanian organik adalah pertanian yang memiliki prospek yang baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan permintaan sebanyak 20%. Kedua, adanya marjinalisasi peningkatan profit yang besar mencapai 300%. Ketiga, untuk sekarang belum banyak petani bermain di tanaman organik sehingga kompetitornya relatif sedikit.

Manfaat untuk lingkungan?

Dari segi ekologi, secara tidak langsung kita sudah memberikan kontribusi positif untuk penyelamatan lingkungan, karena kita menggunakan pupuk kompos yang difermentasi dari sampah, karena sampah itu apabila tidak difermentasi maka menghasilkan yang namanya metan Ch4, Sh4, 21 kali lebih tinggi efeknya merusak ozon daripada karbon. Artinya, apabila kita mengelola sampah untuk dijadikan pupuk organik, maka secara tidak langsung berkontribusi untuk penurunan pencemaran ozon. Pupuk organik mempunyai kemampuan mengikat air 10 kali lipat dari volume air biasa. Cotohnya sewaktu memasukkan pupuk kompos pada lahan seluas 1 hektar, maka air yang akan diikat adalah 10×10, jadi 100 meter kubik yang diikat dari lahan tersebut. Sehingga, betapa besarnya kontribusi kita untuk perbaikan lingkungan. Dari segi ekonomis, menghasilkan profit yang besar tapi di sisi lain kita berkontibusi untuk penyelamatan lingkungan.