Jakarta (Greeners) – Tak kenal maka tak sayang. Begitulah kiranya visi dari Hutan Itu Indonesia untuk mendekatkan hutan yang memiliki fungsi krusial bagi manusia. Bahkan fungsi hutan tak hanya masyarakat tapak rasakan manfaatnya tetapi juga hingga masyarakat kota.

Melalui kampanye dan aksi nyata, Hutan Itu Indonesia mendekatkan dan menyadarkan bahwa hutan merupakan kunci ekosistem yang tak dapat ditinggalkan. Generasi atau anak muda pun menjadi garda terdepan untuk menjaga keberlanjutan hutan Indonesia.

Berdasarkan survei yang Hutan Itu Indonesia lakukan tahun tahun 2015 terungkap bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum menganggap hutan berperan penting terhadap dunia. Berkaca dari sinilah, Hutan Itu Indonesia berdiri tepatnya sejak 22 April 2016.

Digital Fundraising Specialist Hutan Itu Indonesia Banon Pramesty Wulandari menyatakan, potensi hutan Indonesia sebagai hutan tropis terbesar ketiga di dunia sangat besar. Posisi Hutan Itu Indonesia bukan sekadar memastikan keberlanjutan fungsi hutan untuk generasi masa depan. Akan tetapi, juga menyadarkan pada masyarakat, khususnya generasi muda akan pentingnya hutan.

“Kenapa anak muda? Karena mereka merupakan garda terdepan keberlanjutan hutan di Indonesia ini. Apa yang terjadi detik ini akan berdampak pada mereka dan anak cucu kita ke depan,” kata perempuan yang akrab disapa Bona ini dalam Kupas Komunitas bersama Greeners, baru-baru ini.

Kampanye Perlindungan Hutan Merangkul Anak Muda

Merangkul anak muda untuk terlibat lebih aktif dalam aksi dan kampanye tentang perlindungan hutan memiliki tantangan tersendiri. Bona menyebut, anak-anak muda sekarang lebih kritis, aktif dan kreatif sehingga butuh pendekatan yang spesifik sesuai dengan minat dan hobi mereka. Bona menyebut, beberapa program Hutan Itu Indonesia menjawab kebutuhan mereka.

Misalnya, Hutan Itu Indonesia memiliki program khusus bagi anak muda yang memiliki hobi wisata kuliner bernama Jamuan Hutan. Dalam program ini, pesona dan hasil hutan termasuk makanan yang kaya dan beragam mereka hadirkan.

Sedangkan, bagi anak-anak muda yang hobi bermusik diwadahi dalam program bernama Musika Foresta. Bagi anak muda yang memiliki kegemaran berolahraga tak perlu khawatir karena terdapat program Kulari ke Hutan yang mengkombinasikan antara kegiatan fisik di dalam hutan.

Selain itu, Hutan Itu Indonesia juga banyak mengeksplorasi melalui kolaborasi dengan publik figur dalam pembuatan film pendek dengan mengusung tema hutan. “Tahun lalu kita meluncurkan film pendek bersama Dinda Kirana yang sempat mengunjungi hutan Katingan di Kalimantan. Kami selalu mencoba mengeksplorasi banyak hal,” ungkapnya.

Program-program lain yang tak kalah menarik di antaranya kampanye Jaga Hutan, Adopsi Hutan, serta Kelas Suka Hutan yang merupakan kelas sukarelawan yang tertarik dengan isu pelestarian hutan. Saat ini sudah ada sebanyak kurang lebih 500 sukarelawan yang tergabung dalam Hutan Itu Indonesia.

Adopsi Hutan Indonesia dan Gerakan Tanam Pohon

Adapun untuk program Adopsi Hutan merupakan upaya menjaga pohon, baik itu berusia puluhan hingga ratusan tahun serta penanaman pohon baru berbasis donasi. Nantinya, para donatur akan mendapatkan sertifikat, nama dan data pohon, serta titik koordinat pohon. Saat ini adopsi hutan bisa dilakukan di daerah misalnya, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat dan Kalimantan.

Dalam waktu dekat nantinya ada juga Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Aceh. Dengan memastikan keberlanjutan satu pohon, maka manfaat yang akan didapatkan bisa dirasakan secara lebih luas, seperti fauna di dalamnya.

“Adopsi hutan tak sekadar menjaga satu pohon tapi juga membantu melindungi ekosistem di dalamnya, termasuk masyarakat yang ada di sekitar. Itulah pentingnya program ini,” ujar dia.

Hutan merupakan ekosistem yang sangat berpengaruh terhadap flora dan satwa di dalamnya. Misalnya, hilangnya hutan berdampak pada hilangnya burung-burung di dalamnya. Imbasnya, akan turut mempengaruhi putusnya rantai makanan dan menyebabkan ketidakseimbangan populasi satwa.

Bona menyebut, hal ini juga dapat berimbas pada manusia. “Misalnya, kalau ekosistem hutan mereka terganggu maka mereka akan merambah ke pemukiman warga dan mencari makan di sana,” tuturnya.

Hadirnya Hutan Itu Indonesia termasuk mewadahi masyarakat kota yang jauh dan tak tahu caranya untuk berkontribusi dalam pelestarian hutan. Bona menegaskan, terdapat beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan.

Misalnya kampanye dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan fungsi hutan secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu program aksi melalui donasi adopsi hutan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah perlu mendorong penguatan kebijakan restorasi ekosistem. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus mendukung penguatan itu. Revisi UU tersebut sangat penting, untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia dari berbagai ancaman.

Menurut data dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species, lebih dari 8.400 spesies fauna dan flora liar terancam punah. Hampir 30.000 lainnya rentan punah.

Hilangnya spesies, habitat dan ekosistem yang terus berlanjut juga mengancam semua kehidupan di bumi termasuk manusia. Karena semua bergantung pada satwa liar dan sumber daya berbasis keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Saat ini, Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menyepakati revisi UU No 5 Tahun 1990 tersebut.

Pokja Kebijakan Konservasi M. Jeri Imansyah mengakui, ada aturan kebijakan rehabilitasi dan reboisasi tapi masih sangat terbatas. Sementara, sambung dia restorasi ekosistem cakupannya sangat luas. Termasuk di dalamnya terkait manajemen dan ketegasan implementasi penegakkan hukum agar menimbulkan efek jera.

“Ini akan menjadi cantolan kita untuk konservasi, termasuk menjadi pemersatu kebijakan-kebijakan terkait konservasi di bawahnya,” katanya dalam Webinar Memulihkan Spesies Kunci untuk Restorasi Ekosistem, Sabtu (5/3).

Restorasi Ekosistem Butuh Pemulihan dan Perlindungan Ekstra

Jeri menyebut, konservasi tak lepas dari proteksi dan pengelolaan habitat, termasuk di dalamnya kawasan lindung dan ekosistem esensial. Kawasan konservasi, seperti taman nasional, suaka margasatwa telah memiliki pengelolaan dan penguatan. Termasuk di dalamnya patroli, monitoring, penegakkan hukum dan edukasi yang telah terstruktur. Sementara, di kawasan ekosistem esensial masih memiliki tantangan tersendiri, karena tak ada standar juknis dan operasional.

“Keberadaan ekosistem esensial sangat penting karena mayoritas area ini bukan kawasan lindung, bukan kawasan hutan. Ada HGU, tanah pribadi rakyat. Kalau ada di wilayah perusahaan swasta lebih mudah koordinasinya, tapi kalau ada di tanah masyarakat ini perlu diatur lagi, tantangan kita,” paparnya.

Jeri menyebut, saat ini mindset masyarakat terhadap pengelolaan satwa liar masih belum menjadi prioritas. Masih banyak masyarakat yang menilai bahwa satwa liar merupakan “hama” yang harus mereka musnahkan, buru bahkan perdagangkan.

Hal ini menyusul banyaknya satwa liar, baik itu gajah, harimau hingga orang utan yang masuk ke pemukiman. Padahal, lanjut Jeri satwa liar masuk ke pemukiman karena habitat mereka yang hilang karena telah dirusak.

“Mindset masyarakat tentang satwa liar ini yang harus kita ubah. Termasuk perilaku kita menuju konservasi yang lebih baik lagi,” imbuhnya.

Tak Sekadar Memperbaiki Habitat Satwa

Anggota Forum Harimau Kita, Irene M.R Pinondang mengatakan, restorasi ekosistem tak sekadar memperbaiki habitat satwa, tapi perlu upaya pemulihan spesies dan hutan. Ancaman deforestasi merupakan hal yang tak terhindarkan mengingat “rumah” harimau berada di hutan. Dan, ketiganya harus berjalan beriringan.

“Kalau harimau ke luar yaitu ke pemukiman, mereka lantas dianggap sebagai “hama”,” ucapnya.
Indonesia memiliki tiga subspesies harimau, yaitu Harimau Jawa (sudah punah sejak tahun 1980an). Lalu Harimau Sumatera dan Harimau Bali (sudah punah sejak 1940-an).

Ia menyebut, angka populasi harimau telah berkurang pesat seiring banyaknya publik figure dan influencer yang memelihara harimau di rumahnya masing-masing. Lalu masyarakat pun mengikuti. Maraknya perdagangan ilegal dan perburuan juga menurunkan populasi harimau.

Satwa Punya Peran di Alam

Sementara itu Wakil Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia, Wisnu Sukmantoro menyatakan, dalam konteks restorasi ekosistem, gajah memiliki fungsi strategis. Fungsi tersebut yakni mempercepat fungsi secara luas karena mereka mampu memencar biji untuk stimulus regenerasi rumput dan semak.

Gajah juga dapat menjadi indikator kebersihan air, mengingat mereka tak akan mendiami kawasan yang tercemar. “Itulah kenapa pemulihan populasi gajah dapat dijadikan sarana untuk melakukan restorasi ekosistem,” ujarnya.

Perwakilan dari Forum Komunikasi Leuser, Afifi Rahmadetiassani mengungkapkan, saat ini jumlah badak di Leuser Barat lebih dari 15 individu. Sedangkan di Leuser Timur tak lebih dari 15 individu. Upaya monitoring dan patroli terus dilakukan untuk mengurangi jumlah perburuan menggunakan perangkap.

Afifi menyatakan, saat ini jumlah perangkap yang forum temukan menurun. Hal ini seiring dengan semakin sadarnya masyarakat terhadap pentingnya keberadaan satwa liar. “Tahun 2016 kita menemukan sebanyak kurang lebih 1.000 perangkap. Tapi di tahun 2019 kita menemukan kurang lebih 219 perangkap,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Hari Menanam Pohon yang diperingati setiap tanggal 28 November seharusnya tidak hanya seremonial belaka mengingat begitu besar dan pentingnya peran pohon dan keberadaannya dalam menunjang kehidupan manusia.

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, menyatakan, saat ini pemahaman akan keberadaan pohon masih belum disamakan dengan makhluk hidup lainnya. Banyak yang menganggap bahwa menebang satu pohon tidak sama dengan menghilangkan satu nyawa yang dimiliki oleh pohon tersebut, sehingga banyak orang menganggap biasa apabila menebang hingga ribuan pohon. Pemahaman ini, menurutnya harus diubah agar masyarakat lebih peduli pada keberadaan pohon.

Menurut Nirwono, program penanaman pohon yang banyak dilakukan oleh pemerintah maupun swasta hanya dilakukan sebatas seremonial. Program penanaman pohon tersebut seringkali tidak dibarengi oleh proses pemantauan dan perawatan yang teratur.

“Makanya saya tidak percaya kalau ada program penanaman pohon hingga 10 ribu pohon. Banyak kasus yang saya temukan setelah penanaman itu banyak pohon yang hilang atau mati karena tidak disertai dengan biaya pemeliharaan dan perawatan, hanya biaya penanaman saja,” jelasnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Rabu (25/11).

Hampir di seluruh kota besar termasuk Jakarta, terangnya, tidak mempunyai rencana induk penanaman pohon. Pohon-pohon yang ada tidak direncanakan dengan matang, sehingga saat musim transisi dan pancaroba banyak pohon-pohon yang tumbang.

“Hal ini juga membuat tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat yang seringkali menebang pohon padahal pohon tersebut hanya tinggal dirapihkan saja. Jadi semuanya tidak tumbuh kesadarannya untuk merawat pohon,” ujarnya.

Nirwono menyatakan Hari Menanam Pohon ini harusnya tidak hanya dilakukan secara seremonial saja. Ia menyarankan tiga hal untuk mewujudnyatakan kepedulian terhadap pohon.

“Pertama, pemerintah harus segera menyusun rencana induk penanaman pohon. Hal ini diperlukan untuk menentukan jenis pohon yang akan ditanam di jalur hijau, di taman atau di hutan kota. Kedua, pemerintah juga harus menyiapkan pohon yang berasal dari biji bukan stek atau cangkok dalam jumlah besar agar memiliki perakaran yang kuat. Terakhir, harus ada dukungan juga dari Peraturan daerah (Perda) tentang pohon,” lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Perubahan Iklim Universitas Indonesia DR. Jatna Supriatna,Phd mengatakan bahwa keberadaan pohon adalah satu hal yang vital untuk manusia. Selain mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan ekosistem seperti oksigen, pohon juga penyaring alami polusi udara khususnya di kota-kota besar.

“Jadi kalau satu pohon dikorbankan untuk infrastruktur, harus ada 10 pohon yang harus ditanam lagi. Lihat Singapura, jalan bagus-bagus tapi pohonnya banyak. Pohon ini tulang punggung kita,” katanya.

Sebagai informasi, peringatan Hari Menanam Pohon Nasional pada tanggal 28 November yang akan diadakan di Kalimantan Selatan merupakan rangkaian puncak dari acara Hari Cinta Puspa Satwa Nasional (HCPSN), Bulan Menanam Nasional (BMN) dan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI).

Menurut Laksmi Dewanti, Ketua Penyelenggara HCPSN 2015, Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Hari Menanam Pohon Nasional sebagai program rehabilitasi bekas kebakaran hutan.

Mengenai rangkaian acara, Laksmi menyatakan bahwa acara telah dimulai dengan penerimaan kembali badak sumatera dari Cincinnati, Amerika, beberapa waktu lalu. Badak jantan bernama Harapan ini diterima kembali di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Kemudian, peresmian rumah sakit gajah di Way Kambas dan repatriasi orangutan atau pengembalian orangutan yang diselundupkan ke Thailand. Orangutan ini telah dikembalikan oleh pemerintah Thailand.

“Ada juga rembuk nasional yang melibatkan para pelaku konservasi satwa dan puspa, konser musik, lomba foto di Taman Safari dan kegiatan kepramukaan Saka Kalpataru. Setelah selesai akan dilanjutkan dengan bulan menanam untuk peringatan Hari Menanam Nasional-nya,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Dalam kurun 25 tahun, sebanyak 70 persen dari hutan dataran rendah yang menjadi habitat gajah telah musnah. Bahkan, diperkirakan jumlah gajah liar Sumatera telah berkurang populasinya menjadi 2.500 ekor akibat meningkatnya konflik antara satwa dan komunitas pertanian. Kini, gajah Sumatra yang merupakan subspesies gajah Asia masuk dalam daftar spesies yang terancam punah.

Franck Viault, Kepala Bagian Kerjasama dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dalam keterangan resminya menyatakan, dengan adanya masalah perubahan iklim yang semakin memprihatinkan, upaya menjaga keutuhan Kawasan Ekosistem Leuser menjadi semakin penting dan menjadi tanggung jawab mendesak bagi siapapun demi kelestarian alam.

“Uni Eropa yakin bahwa kerusakan hutan akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab hanya akan mendatangkan keuntungan sementara. Pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan adalah sebuah investasi sosial ekonomi jangka panjang untuk generasi mendatang,” jelasnya, Jakarta, Kamis (18/06) lalu.

Kawasan Ekosistem Leuser mencakup areal seluas 2,6 juta hektar hutan hujan tropis yang wilayahnya berada diantara provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang teramat penting dan merupakan salah satu diantara 25 ekosistem dunia yang kian kritis. Kawasan Ekosistem Leuser juga merupakan satu-satunya tempat di bumi dengan areal yang cukup luas untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang populasi spesies-spesies langka, termasuk orangutan, harimau, gajah dan badak.

“Kawasan Ekosistem Leuser juga menyerap karbondioksida dalam jumlah besar sehingga membuatnya menjadi modulator yang kuat terkait iklim kawasan dan sebuah tempat penyerapan karbon yang penting dengan peranan mitigasi yang unik untuk menangani perubahan iklim global,” tambahnya.

Salah satu dari upaya Uni Eropa untuk menyelamatkan kawasan ini, lanjut Viault, adalah Program Pembangunan Leuser (LDP) yang berlangsung pada tahun 1997-2004 untuk mendukung pelestarian jangka panjang ekosistem ini dan pembangunan berkelanjutan dari kawasan sekitarnya. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan LDP dan untuk melanjutkan kegiatan pelestarian setelah dukungan Uni Eropa dan lembaga donor lainnya berakhir, didirikanlah Yayasan Leuser Internasional (YLI).

“Oleh karena itu, dalam rangka Climate Diplomacy Day 2015 (Hari Diplomasi Iklim), kami ingin mengumumkan pengadopsian Aras kecil (anak gajah) yang diambil dari Unit Patroli Gajah (UPG) Aras Napal sebagai utusan khusus permanen Uni Eropa di Kawasan Ekosistem Leuser dan maskot resmi dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Selain itu, adopsi ini juga untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim,” tutupnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Maraknya pembukaan lahan, baik untuk pertanian skala kecil maupun perkebunan besar, ternyata berdampak signifikan terhadap kehidupan orangutan. Konflik dengan manusia makin sering terjadi karena habitat mereka terus berkurang.

Advisor for Orangutan Conservation Project dari Yayasan International Animal Rescue Indonesia, Gail Campbell Smith, kepada Greeners mengungkapkan, sangat sulit untuk menentukan apa penyebab utama terjadinya konflik antara masyarakat dan orangutan. Namun, Gail tidak menampik bahwa konflik antara masyarakat dan orangutan di Kalimantan Barat juga disebabkan karena perambahan hutan dan pembukaan lahan.

“Sebenarnya susah ya untuk menentukan mana penyebab paling dominan. Tapi, memang bisa dikatakan penyebab yang pasti terjadi itu (konflik antara masyarakat dan orangutan, Red.) diakibatkan oleh perambahan hutan,” ungkapnya usai mengisi materi “Penyelamatan Orangutan” dalam acara Indo Green Forestry Expo, Jakarta, Jumat (18/04).

Orangutan yang hanya bisa hidup di atas pohon, kata Gail, menjadi resah akibat berubahnya fungsi hutan, perambahan baik kecil maupun skala industri, kebakaran hutan, penebangan liar dan penambangan liar. Menyempitnya habitat orangutan membuat mereka turun dari pohon untuk mencari makan ke lahan warga yang membuka hutan untuk menanam jengkol, durian, cempedak maupun tumbuhan lain.

“Tanaman warga itu akhirnya menjadi sasaran orangutan karena hutan tempat mereka tinggal sudah hancur. Begitu juga dengan lahan sawit. Kalau di hutan sudah tidak ada makanan lagi, orangutan juga akan masuk ke perkebunan kelapa sawit dan memakan kelapa sawit muda karena orangutan suka dengan sawit muda,” ungkapnya.

Advisor for Orangutan Conservation Project dari Yayasan International Animal Rescue Indonesia, Gail Campbell Smith. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Lebih lanjut Gail menjelaskan bahwa orangutan adalah hewan endemik yang hanya terdapat di dua pulau di Indonesia, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Keberadaan orangutan di dalam hutan, jelas Gail, menyebabkan ekosistem di dalam hutan menjadi seimbang. Karena orangutan hidup dengan memakan buah dan biji-bijian, kemanapun orangutan pergi selalu membuang biji-bijian yang mereka makan. Nantinya, biji-bijian itu akan tumbuh dengan sendirinya.

“Orangutan itu seperti Guardian of the Forest karena saat orangutan berada di hutan itu berarti ekosistem di hutan pasti seimbang. Indonesia sudah seharusnya bangga,” ujarnya.

Yayasan International Animal Rescue Indonesia yang memiliki pusat rehabilitasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan menjadi partner dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, lanjut Gail, telah melakukan penyelamatan orangutan sebanyak 123 kali sepanjang tahun 2009 hingga Maret 2015.

“Mayoritas dari orangutan tersebut diserang oleh warga karena masuk ke perkebunan. Masalahnya adalah karena kawasan perkebunan, baik itu milik rakyat maupun perusahaan besar, dahulunya adalah habitat asli orangutan. Sehingga sebenarnya, manusialah yang telah masuk ke habitat orangutan dan merusak habitat asli mereka,” tegas Gail.

Di pihak lain, Sekretaris Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novianto Bambang yang dihubungi Greeners melalui sambungan telepon pada Jumat (17/04), mengaku bahwa hingga saat ini revisi undang-undang tentang perlindungan satwa langka yang ada di dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih belum menjadi prioritas pembahasan.

Meski demikian, ia menyatakan bahwa pihaknya masih tetap melakukan pembahasan terkait revisi UU tersebut. Sedangkan untuk orangutan, terangnya, akan menjadi fokus karena orangutan merupakan hewan endemik yang harus dilindungi.

“Jelas, orangutan itu adalah satwa yang harus kita rawat dan lindungi karena mereka adalah hewan endemik asli Indonesia,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Jelang pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengharapkan tidak ada lagi praktik “gerilya” pembangunan rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Arie Rompas, mengatakan, pembangunan rel kereta api batubara tersebut adalah sebuah kebijakan pembangungan yang sangat tidak berkelanjutan dan berdampak serius bahkan cenderung negatif terhadap hutan, masyarakat adat, dan keragaman hayati di Kalimantan Tengah. Khususnya, terang Arie, untuk di wilayah paling tenggara, Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya.

“Pembangunan rel kereta api batubara ini akan mengancam kualitas ekosistem hutan di lokasi tersebut yang kondisinya sangat baik,” terang Arie kepada Greeners, Jakarta, Kamis (08/01).

Menurutnya, selama ini, hutan di Murung Raya (hulu sungai Barito) cukup terlindungi dari kegiatan penambangan batubara karena lokasinya sangat jauh ke pedalaman dan transportasi sungai untuk mengangkut batubara tidak mencukupi.

Kalimantan Tengah, tambahnya, selama ini telah mengalami persoalan ekologi yang parah. Asap tahun 2014 telah menyebabkan ribuan warga menderita sakit dan keadaan ini akan diperparah dengan eksploitasi batubara di kawasan utara dan tenggara lokasi beberapa program penyelamatan keragaman hayati.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Abetnego Tarigan, mengungkapkan, berdasarkan sebuah studi, pembangunan rel kereta api penumpang layak diadakan bila terdapat penumpang sebanyak 10 juta per tahun. Sementara itu, keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah hanya 2,2 juta orang (merujuk data tahun 2010), dengan kepadatan penduduk di Kota Palangkaraya 92,07 jiwa /km2 dan hanya 4,09 jiwa/km2 di Kabupaten Murung Raya. Dengan begitu, keberadaan rel kereta api nantinya bukan menguntungkan transportasi warga, namun lebih memfasilitasi pengangkutan batubara.

Abetnego sendiri menyatakan bahwa Walhi menyambut baik rancangan RPJMN tahun 2015-2019 yang telah diumumkan kepada publik melalui situs Bappenas. Di dalam draft tersebut tidak terdapat rencana pembanguran rel kereta api batubara di Kalimantan Tengah ataupun proyek sejenis dengan nama lain, misalnya kereta api barang dan penumpang.

“Walhi mengharapkan kekonsistenan Bappenas dengan draft yang telah diumumkan kepada publik ini dan tidak ada gerilya dalam kantor Bappenas yang menyebabkan perubahan yang akan mengakomodir kembali rel kereta api batubara yang menjadi ancaman pada sisa 11 hari kedepan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago mengatakan, perumusan RPJMN telah selesai dilakukan pada hari Senin (05/01) lalu dan hasil perumusan RPJMN itu diagendakan akan dipaparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (7/1) mendatang.

Secara garis besar, Andrinof menjelaskan, Bappenas telah menetapkan tiga konsep utama arah pembangunan Indonesia yang dituangkan di dalam RPJMN. Pertama, Bappenas ingin melakukan pembangunan yang berkualitas dan inklusif yang memiliki basis yang luas.

Kedua, Bappenas ingin melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan juga difokuskan terhadap pembangunan karakter bangsa. Dan, ketiga, pembangunan diprioritaskan kepada lima sektor utama yang pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Kelima sektor tersebut yaitu, pangan, energi, industri, pariwisata serta kemaritiman dan kelautan.

RPJMN ini akan disahkan oleh pemerintah pada 18 Januari 2015.

(G09)

Jakarta (Greeners) – Badan Pengelola Reduksi Emisi Deforestasi dan Degradasi hutan (BP REDD+) mendorong terbentuknya Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIK) Indonesia sebagai mitra dalam bekerjasama dengan Kementerian serta Lembaga terkait dalam upaya penanganan perubahan iklim dari sektor kehutanan.

Kepala BP REDD+, Heru Prasetyo, mengatakan, sebagai sebuah jejaring peneliti, akademisi, ahli dan aktivis, APIK dan mitra-mitranya memiliki peran yang sangat penting bagi penanganan perubahan iklim dari sektor kehutanan. Selain itu, lanjutnya, APIK juga diharapkan dapat menjadi think tank bagi penyediaan data ilmiah guna pengambilan keputusan, baik untuk dibawa ke forum negosiasi internasional maupun untuk perumusan kebijakan.

“APIK akan menjadi agent of change menuju pembangunan rendah emisi dan tingkat ketahanan terhadap perubahan iklim, sekaligus menjadi information hub bagi para ahli dan pelaku lainnya di bidang perubahan iklim dan kehutanan,” terang Heru saat menghadiri Seminar Nasional “Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Menuju Tata Kelola Hutan dan Lahan Lestari” di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (18/11).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Prof. San Afri Awang, mengungkapkan, begitu kayanya topik yang dibahas dalam seminar ini membuktikan begitu banyaknya data dan temuan yang telah berhasil diolah oleh para akademisi di universitas-universitas di seluruh Indonesia.

Tidak terbantahkan lagi bahwa perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga diklat merupakan pemangku kepentingan strategis dalam upaya adaptasi perubahan iklim dan pelestarian hutan.

“Terutama karena Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisinya melalui skema REDD+, kita harus memastikan seluruh pihak terlibat dengan kesadaran penuh dan berperan aktif dalam mencapainya,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, APIK Indonesia juga menyajikan Laporan Kegiatan Pertemuan Jejaring Kerja Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Lembaga Diklat se-Indonesia. Ketua APIK Indonesia, Dr. Satyawan Pudyatmoko, menjelaskan, laporan ini mempresentasikan betapa pentingnya penguatan jejaring kerja dalam mengantisipasi perubahan iklim dan mempertahankan kelestarian hutan.

“Kami mendokumentasikan berbagai capaian lokakarya yang telah diselenggarakan, mendeskripsikan peran serta program-program APIK Indonesia, strategi implementasinya, serta berbagai prioritas kegiatan di 7 regional di bawah APIK Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.” tegasnya.

Sebagai informasi, seminar pertama yang diselenggarakan secara bersama antara BP REDD+ dan APIK Indonesia hari ini mengetengahkan sejumlah narasumber dari berbagai universitas di Indonesia, yang mengulas topik-topik berbeda dari begitu luasnya spektrum isu perubahan iklim dan kehutanan, termasuk update mengenai kebijakan penanganan perubahan iklim internasional dan nasional.

Selain itu dibahas juga pendugaan cadangan karbon tersimpan pada ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, potensi serapan karbon pada berbagai jenis tegakan, studi potensi biomassa atas dan bawah permukaan tanah, keterkaitan modal sosial dengan pembangunan perkebunan karet rakyat, hingga kesiapan lokal dalam menjalankan REDD+.

(G09)

London (Greeners) – Penelitian terbaru menunjukan bahwa ekosistem hutan sangat rentan terutama terhadap perubahan yang cepat pada iklim. Ekosistem hutan juga telah mengalami gangguan intensif di Eropa selama puluhan tahun.

Sebuah tim peneliti internasional mengatakan dalam sebuah laporan dari Institut Hutan Eropa bahwa perubahan iklim mengubah lingkungan, dan ekosistem berumur panjang seperti hutan sangatlah rentan terhadap perubahan yang relatif cepat pada sistem iklim.

Laporan tersebut, dipublikasi dalam jurnal Nature Climate Change, menunjukan bahwa kerusakan akibat angin, kumbang kulit kayu, dan kebakaran hutan meningkat signifikan di hutan Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Windthrow – efek angin ketika merusak atau bahkan mencabut pohon – adalah masalah yang semakin sering terjadi.

“Gangguan seperti windthrow dan kebakaran hutan adalah bagian dari dinamika alam ekosistem hutan, dan tidak menjadi bencana bagi ekosistem,” ujar peneliti utama dalam penelitian ini, Rupert Seidl, yang juga ilmuwan senior di Universitas Sumber Daya Alam dan Ilmu Pengetahuan, Vienna.

“Bagaimanapun juga, gangguan ini telah meningkat drastis dalam beberapa dekade terakhir, yang meningkatkan juga tantangan pada pengelolaan yang berkelanjutan dari ekosistem hutan.”

Satwa liar mulai kehilangan habitatnya akibat perubahan iklim yang merubah kondisi hutan, selain karena ulah manusia. Foto: inhabitat.com

Hasil penelitian menunjukan bahwa kerusakan akibat gangguan pada hutan telah meningkat terus-menerus selama lebih dari 40 tahun di Eropa dan mencapai 56 juta meter kubik kayu per tahun selama rentang waktu tahun 2002 – 2010.

Analisa skenario untuk beberapa dekade kedepan menunjukan bahwa tren ini akan terus berlanjut, dengan penelitian yang memperkirakan bahwa gangguan pada hutan akan meningkatkan kerusakan sejuta meter kubik kayu setiap tahunnya dalam waktu lebih dari 20 tahun mendatang.

Penelitian tersebut mengatakan bahwa peningkatan ini kurang lebih setara dengan areal hutan seluas 7000 lapangan bola. Para peneliti mengatakan perubahan iklim adalah penyebab utama dibalik peningkatan ini. Gangguan pada hutan tidak banyak meningkatkan kerusakan, berdasarkan perbandingan level saat ini pada simulasi ketika kondisi iklim stabil.

Menurut penelitian, dampak iklim terhadap hutan bukanlah kejadian sebab-akibat searah. Berlaku juga sebaliknya, ada efek balik yang sangat kuat dari gangguan pada hutan terhadap sistem iklim.

Hutan Eropa saat ini membantu mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbondioksida dalam jumlah besar. Namun karbon yang lepas dari peningkatan jumlah pohon yang rusak atau mati dapat menurunkan efek ini dan membalikkan pengukuran dampak positif pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mengurangi laju perubahan iklim.

Para peneliti menyatakan pengelolaan hutan Eropa perlu beradaptasi untuk mengubah berbagai gangguan dalam rangka menjaga hutan tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

(G33)

Sumber: climatenewsnetwork.net