Jakarta (Greeners) – Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendukung pengelolaan lahan basah berbasis masyarakat yang menyelaraskan kebutuhan ekologi dan kesejahteraan warga di Kalimantan Timur (Kaltim).

Bersama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), YKAN melakukan koordinasi, fasilitasi, serta peningkatan kapasitas para mitra pembangunan yang terjun langsung dalam pengelolaan lahan basah. Mitra tersebut meliputi Yayasan Mangrove Lestari (YML), Yayasan Konservasi Khatulistiwa Indonesia (Yasiwa), Yayasan Biosfer Manusia (Bioma), dan Perisai Alam Borneo.

Keempat mitra pembangunan ini pun mendorong pendekatan pengelolaan lahan basah yang dipadukan dengan perlindungan partisipatif, dengan meningkatkan ekonomi alternatif masyarakat.

Misalnya budi daya sarang burung walet di Muara Siran, menjadikan masyarakat setempat lebih peduli ekosistem gambut. Mereka menyadari, jika lahan gambut rusak, hasil produksi sarang burung walet akan turun.

Sama halnya dengan masyarakat di Delta Mahakam. Kaum perempuan di wilayah ini didampingi untuk membuat olahan hasil perikanan, sembari tetap melindungi ekosistem mangrove. Hal ini juga berperan penting dalam menjaga hasil tangkapan ikan.

Manajer Senior Pembangunan Hijau YKAN, Alfan Subekti mengatakan, peningkatan ekonomi alternatif membuka kesadaran secara perlahan terhadap lingkungan yang warga jaga.

“Apa yang Kalimantan Timur lakukan saat ini memang bukanlah yang ideal. Tapi setidaknya dengan komitmen dan kolaborasi, lahan basah bisa tetap lestari,” kata Alfan dalam keterangannya baru-baru ini.

Selain itu, di Teluk Semanting, warga kampung di sana mengembangkan kampungnya sebagai destinasi wisata mangrove. Para pengunjung pun kini bisa berkemah dan melihat bekantan secara langsung.

Peran Penting Masyarakat di Lahan Basah

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menegaskan, pengelolaan lahan basah secara lestari di Kalimantan Timur ini perlu dikerjakan secara partisipatif dan kolaboratif. Sebab, dalam hal ini jika partisipasi warga tinggi hasilnya dapat warga rasakan langsung.

“Program kerja dari mitra pembangunan dalam mengelola lahan basah di Kalimantan Timur ini membantu mencapai target penurunan emisi provinsi. Kemudian yang menjadi highlight adalah memadukan program konservasi dengan pemberdayaan masyarakat,” ucap Sri.

Ada empat wilayah lahan basah yang kini masyarakat kelola. Wilayah tersebut meliputi, lahan gambut di Desa Muara Siran, mangrove di Kecamatan Anggana, mangrove di Kampung Semanting, serta rawa dan riparian di Mesangat-Suwi.

Program pengelolaan lahan basah untuk mendorong Kaltim Hijau. Foto: YKAN

Pembangunan Hijau Kaltim

Payung dari program pengelolaan lahan ini merupakan Kesepakatan Pembangunan Hijau atau Green Growth Compact (GGC). DDPI mendukung aksi kolaboratif ini yang menggandeng berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, hingga masyarakat adat, serta YKAN untuk mempercepat pencapaian tujuan Kalimantan Timur Hijau.

Sejak pendeklarasian GGC tahun 2016, sudah ada 13 inisiatif model pengelolaan sumber daya alam berbasis lanskap. Tiga inisiatif model khusus diperuntukkan pengelolaan lahan ini. Ketiganya adalah Kemitraan Pengelolaan Delta Mahakam, Kemitraan Perlindungan Lahan Basah Mesangat-Suwi, dan Pengelolaan Kolaboratif Ekosistem Gambut Muara Siran.

Inisiatif model yang secara tidak langsung juga terlibat dalam pengelolaan lahan basah adalah Program Karbon Hutan Berau. Keterlibatan ini ikut mengelola mangrove di Kampung Teluk Semanting, Kabupaten Berau. Pada setiap ekosistem di keempat inisiatif model tersebut pun memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.

Misalnya Yayasan Mangrove Lestari menjadi mitra yang mendampingi pengelolaan ekosistem mangrove di lanskap Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, mengalami kerusakan karena tekanan pembukaan lahan.

Penulis : Dini Jembar Wardani

Editor : Ari Rikin

Oleh: Ulfa Sevia Azni

Pada 2 Februari 2021 media sosial ramai dihiasi ucapan memperingati Hari Lahan Basah Sedunia. Peringatan tersebut merujuk pada pertemuan yang diadakan tepat pada setengah abad lalu di Kota Ramsar, Iran yang pada akhirnya di kenal luas sebagai Konvensi Ramsar.

Tema perayaan hari lahan basah sedunia tahun ini sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Saat ini, miliaran orang di bumi menggantungkan hidupnya pada keberadaan lahan basah, baik langsung maupun tidak.

Sektor perikanan, pertanian dan transportasi merupakan sektor yang sangat bergantung pada keutuhan fungsi lahan basah.

Sejatinya, lahan basah memang merupakan salah satu ekosistem yang produktif dalam mendukung kehidupan manusia. Salah satunya adalah lahan gambut.

Secara ekologi ia memiliki kandungan keragaman hayati yang kaya, sementara dari tinjauan ekonomi dan sosial, ia merupakan sumber makanan, perikanan, energi, pertanian, dan pendukung kehidupan masyarakat setempat.

Indonesia, Negara dengan Lahan Gambut Terluas di Asia Tenggara

Bicara soal gambut, Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas mencapai 22,5 juta hektar. Ia menyumbang 47% luas lahan gambut di wilayah tropis dan merupakan negara dengan lahan gambut terluas di Asia Tenggara. Oleh sebab itu keberadaan lahan gambut di Indonesia memiliki arti penting bagi kelestarian lingkungan secara global.

Namun, wacana seputar lahan gambut pada perayaan Hari Lahan Basah Dunia hari ini masih muncul terbatas pada situasi tertentu seperti saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wacana lahan gambut yang muncul pun pada umumnya hanya berkutat pada persoalan ekologi dan ekonomi, padahal keberadaan lahan gambut memiliki dimensi luas, baik dari segi sosial, budaya, politik, bahkan dalam dimensi keadilan gender yang hanya masih segelintir orang yang menyadari.

Dengan luasnya kawasan lahan gambut di Indonesia, maka jelas bahwa lahan gambut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya penduduk yang hidup di sekitar kawasan lahan gambut, termasuk di dalamnya kaum perempuan itu sendiri.

Wacana seputar lahan gambut pada perayaan Hari Lahan Basah Dunia tahun ini masih terbatas pada situasi tertentu seperti saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Foto: Shutterstock.

Kacamata Ekofeminisme terhadap Kerusakan Alam 

Dalam perspektif ekofeminisme secara umum dibahas adalah mengenai bagaimana melihat akar dari kerusakan terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan sebagai akibat dari dominasi patriarki.

Sebagaimana contoh, kerusakan kawasan lahan gambut di Indonesia telah terjadi sejak zaman Orde Baru seperti salah satunya adalah Rice Mega Project atau yang sekarang dikenal senada dengan Program Food Estate, dimana mengubah lahan gambut di berbagai daerah di Indonesia menjadi lahan persawahan.

Pembangunan yang agresif dan juga bencana seperti kebakaran lahan dan hutan yang telah berjalan selama puluhan tahun tersebut telah berakumulasi dan menjadi warisan persoalan kawasan lahan gambut di Indonesia yang kita hadapi hingga hari ini.

Berbagai program yang diwujudkan pemerintah untuk merestorasi dan mengembalikan fungsi ekosistem gambut pun sudah digalakkan, salah satunya adalah konsep restorasi gambut yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG).

Pada fungsi pemulihan tersebut, BRG menyebut bahwa masyarakat juga sebagai aktor yang turut andil berperan dalam penerima manfaat. Maka dari itu, sudah seharusnya kaum perempuan juga menjadi agen dalam proses berjalannya restorasi tersebut.

Kerusakan Lingkungan Ancam Keberlangsungan Budaya Mengayam Purun

Kaum perempuan yang hidup di kawasan lahan gambut menjadi bukti yang jelas bagaimana hubungan antara kerusakan lingkungan dan akibatnya pada perempuan.

Salah satu budaya dan ekonomi lokal di kawasan lahan gambut adalah anyaman purun. Purun merupakan tumbuhan yang hidup di lahan gambut dan sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan anyaman yang dilakukan oleh kaum perempuan perdesaan.

Menganyam purun merupakan kegiatan yang dilakukan di sela waktu luang perempuan dalam rumah tangga. Keberadaan kaum perempuan yang tersebut telah membuktikan bahwa kaum perempuan mampu membiayai dirinya sendiri dan bahkan mampu membantu pendapatan keluarga.

Namun permasalahan terjadi ketika rusaknya lahan gambut yang menyebabkan hilangnya lahan purun yang tumbuh bebas di lahan gambut.

Akibatnya, saat ini bahan baku purun agak sulit didapati karena kebanyakan lahan gambut sudah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit sehingga menyebabkan kebakaran purun.

Memang, program perkebunan kelapa sawit juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program inti plasma, namun kondisi ini menjadi mengkhawatirkan akan mematikan pendapatan masyarakat, khususnya kaum perempuan yang mengantungkan hidupnya dengan purun.

Menganyam purun merupakan kegiatan yang dilakukan di sela waktu luang perempuan dalam rumah tangga. Ilustrasi: Shutterstock.

Perempuan Berperan Besar terhadap Kelestarian Lingkungan

Seperti yang dikutip dari aktivis ekofeminisme, Vandana Shiva yang mengatakan bahwa perempuan memiliki kepentingan yang besar terhadap kelestarian lingkungan.

Ia menyebut bahwa adanya peran gender yang dibebankan kepada perempuan dalam pengasuhan dan pengelolaan kehidupan sehari-hari. Tak terkecuali dari bencana-bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan trauma terhadap masyarakat.

Perempuan menjadi kelompok pertama dalam merasakan dampak dari kondisi tersebut. Perempuan harus memikirkan kembali dampak lanjutan bencana terhadap keluarga dan dirinya sendiri.

Hal tersebut senada dengan argument ahli ekofeminis, Ynestra King yang berpendapat bahwa kerusakan dan/atau penindasan terjadi terhadap manusia yang dimulai dari relasi yang hierarkis dan timpang.

Sebagaimana relasi kuasa yang timpang antara laki-laki terhadap perempuan dewasa ini, akibat yang dirasakan dari rusaknya kawasan lahan gambut, seperti karhutla, bencana asap, dan lainnya, juga menggambarkan relasi kuasa dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut selama ini.

Namun, ekofeminisme tidak berhenti pada argumen akan keterkaitan antara eksploitasi terhadap alam dengan dominasi terhadap perempuan semata.

Ekofeminisme juga melihat agensi perempuan dalam memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan. Ekofeminisme menawarkan perubahan dalam cara pandang manusia yang superior terhadap alam melalui kacamata keadilan gender.

Maka dari itu, sudah sepantasnya perempuan mendapat ruang dalam urgensi kebijakan di Hari Lahan Basah Dunia hari ini. Diharapkan adanya upaya pendampingan yang konstruktif di lapisan masyarakat dengan menggandeng perempuan untuk kembali lagi mengupayakan dan merealisasikan fungsi hidrologis yang sudah rusak di ekosistem lahan basah Indonesia hari ini.

*Penulis merupakan mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan, Universitas Sriwijaya

Nipah (Nypa fruticans (Thunb.) Wurmb.) termasuk tanaman dari famili. Tanaman ini tumbuh di sepanjang sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan dikelompokkan kedalam tanaman hutan mangrove.

Habitat nipah yang berada dalam ekosistem mangrove merupakan salah satu bagian dari ekosistem lahan basah yang paling produktif. Tanaman ini memiliki nilai ekologi dan sosial ekonomi sebagai sumber bahan makanan, bahan bakar, bahan bangunan dan bahan baku obat (Indriani et al., 2009).

Sebaran jenis tanaman nipah utamanya di daerah equator, melebar dari Sri Langka ke Asia Tenggara hingga Australia Utara. Luas areal pertanaman nipah di Indonesia diperkirakan 700.000 ha, terluas dibandingkan dengan Papua Nugini (500.000 ha) dan Filipina (8.000 ha). Di Indonesia pohon nipah mempunyai berbagai nama lokal seperti daon, daonan, bhunjok, lipa, buyuk (Sunda, Jawa), buyuk (Bali), bhunyok (Madura), bobo (Menado, Ternate, Tidore), boboro (Halmahera), palean, palenei, pelene, pulene, puleanu, pulenu, puleno, pureno, parinan, parenga, (Maluku).

Tumbuhan nipah merupakan palem tidak berbatang. Tumbuhan ini berakar serabut panjang dan bisa mencapai belasan meter. Batangnya menjalar di tanah membentuk rimpang yang terendam oleh lumpur. Hanya daunnya yang muncul di atas tanah sehingga tanaman ini tampak seolah-olah tak berbatang. Dari rimpangnya tumbuh daun majemuk (seperti pada jenis palem lainnya) besar dan panjang dengan tangkai daun sekitar 1-1,5 m, anak daun berjumlah antara 25-100 dengan ujung lancip. Daun mudanya berwarna kuning menyerupai janur kelapa sedangkan yang tua berwarna hijau (Van steenis, 1975).

Bunga nipah majemuk muncul dari ketiak daun dengan bunga betina terkumpul di ujung membentuk bola dan bunga jantan tersusun dalam malai serupa untai merah, jingga atau kuning pada cabang di bawahnya. Panjang tangkai bunga mencapai 100-170 cm. Tandan bunga inilah yang dapat disadap untuk diambil niranya (Siregar, 2012).

Tanaman ini memiliki buah berbentuk bulat telur dan gepeng dengan 2-3 rusuk, berwarna coklat kemerahan. Panjang buahnya sekitar 13 cm dengan lebar 11 cm, ujung lancip dan dinding buah tengah berserabut. Buah berkelompok membentuk bola berdiameter sekitar 30 cm. Dalam satu tandan, dapat terdiri antara 30-50 butir buah.

Buah nipah. Foto: wikemedia commons

Nipah merupakan sumber pangan dan energi. Selain itu, tanaman ini mengandung polifenol, tannin dan alkaloid. Berdasarkan Maspari Journal (2013), tanaman nipah telah biasa dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional seperti obat sakit perut, diabetes dan obat penurun panas dalam oleh masyarakat pesisir. Ekstrak tanaman ini berkhasiat sebagai karminatif (dapat membantu pengeluaran angin dari tubuh), penawar racun serta obat penenang.

Dilaporkan juga bahwa pemanfaatan nipah secara tradisional oleh masyarakat yaitu untuk menghasilkan gula dan garam selain jajanan yang dibuat dari buah nipah (Santoso et al., 2005). Gula nipah diperoleh melalui pengolahan nira (cairan manis yang diperoleh dari tandan bunga sebelum mekar), sedangkan garam nipah diperoleh dari daging pelepah yang tua.

Adapun keunggulan nipah lainnya yaitu dapat menghasilkan 0,4 sampai 1,2 L nira nipah per pohon per hari. Nira nipah mengandung sukrosa sebanyak 13-17%, ini merupakan suatu bahan yang sangat potensial untuk diolah menjadi bioetanol.

Seiring berjalannya kemajuan dan pembangunan, ekosistem serta habitat nipah dan hutan mangrove semakin menyusut. Disinyalir konversi hutan nipah dan mangrove menjadi tambak mengakibatkan berkurangnya hutan nipah. Seperti studi kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Lawu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kajian ilmiah CIFOR yang berjudul “Desentralisasi: Ancaman dan Harapan Bagi Masyarakat Adat, Studi Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Lawu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan”, menjelaskan bahwa 20 tahun yang lalu adanya lonjakan penurunan tanaman nipah yang sangat drastis dirasakan oleh para perajin atap nipah yang tinggal di sekitar sungai Cerekang. Setelah desentralisasi, para perajin atap nipah merasakan bahan baku semakin berkurang akibat dikonversinya hutan nipah untuk tambak. Para nelayan juga merasakan semakin sulit mencari ikan di sungai dan perairan laut sejak adanya konversi hutan nipah dan mangrove secara ekstensif.

Penulis: Sarah R. Megumi

Jakarta (Greeners) – Setiap tahun tanggal 2 Februari diperingati sebagai Hari Lahan Basah Sedunia. Tanggal ini merupakan hari ditandatanganinya Konvensi Lahan Basah atau Konvensi Ramsar di kota Ramsar, Iran, tahun 1971. Indonesia sebagai penyedia lahan basah terbesar di dunia masuk menjadi anggota Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dan telah meratifikasi konvensi ini dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991.

Masalahnya, keberadaan lahan basah belum dianggap penting. Alih fungsi lahan basah untuk perkebunan, pertambangan, permukiman dan pembangunan infrastruktur berdampak pada berkurangnya luasan lahan basah. Padahal, lahan basah mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan penting untuk berbagai macam kebutuhan hidup manusia termasuk sumber air dan sumber plasma nutfah.

“Lahan basah merupakan salah satu ekosistem yang harus diselamatkan karena lahan tersebut menyimpan air dan merupakan habitat dari berbagai jenis keanekaragaman hayati yang penting dalam siklus ekosistem,” ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno, Jakarta, Kamis (01/02/2018).

BACA JUGA: Setiap Tahun Indonesia Kehilangan 52 Ribu Hektar Ekosistem Mangrove

Terkait hal ini, Wiratno menyatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan untuk mengembalikan fungsi lahan basah, seperti membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) dan membuat berbagai kebijakan.

“Penyelamatan lahan basah melalui prinsip-prinsip dasar pengelolaan hulu-hilir. Kalau hulunya rusak tapi hilirnya bagus tidak bisa juga. Masih kita upayakan sampai sekarang ini untuk memperbaiki fungsi lahan tersebut,” katanya.

Saat ini telah diterbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P. 40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dengan adanya peraturan ini, perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan gambut harus mengeluarkan lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dari lahan usahanya.

“Perusahaan itu harus ada pengawasan dari pemerintah di lapangan. Saat ini kelemahannya karena pemerintah tidak turun langsung di lapangan dan harus diperbaiki. Pemerintah harus bisa long investment dan konsistensi dalam pengawasan yang berkelanjutan di lapangan, bukan berdasarkan laporan saja. Tidak cukup duduk di balik meja,” tegas Wiratno.

BACA JUGA: KLHK Terbitkan Peraturan Menteri Terkait Mekanisme Penggantian Lahan Usaha

Direktur Program Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA Sumatera) Yayasan KEHATI, Samedi, mengingatkan bahwa berkurang atau hilangnya lahan basah akan berdampak pada hilangnya kesempatan yang tidak bisa didapatkan lagi ke depannya dalam hal ekonomi, kesehatan, dan sosial.

“Kita lihat saja, di sekitar Jakarta tadinya banyak mangrove dan sekarang Pantai Indah Kapuk menjadi pemukiman. Hanya sedikit yang masih tersisa, salah satunya di Muara Gembong Bekasi, itu juga tinggal sedikit. Padahal lahan basah itu sebenarnya mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menahan abrasi dan sumber keanekaragaman hayati yang sangat tinggi untuk generasi masa depan. Manusia pasti bergantung pada keanekaragaman hayati, tidak mungkin tidak,” kata Samedi.

Samedi memaparkan, luas lahan basah di daerah DKI Jakarta saat ini tidak lebih dari 200 hektar dari total ribuan hektar lahan basah. “Saat ini hanya ada suaka margasatwa seluas 25 hektar, hutan lindung 40-50 hektar, dan muara angke 100-an hektar. Masih ada juga di daerah Indramayu dan Brebes tapi itu juga sedikit dan sudah jauh berkurang,” katanya.

Penulis: Dewi Purningsih

Bali (Greeners) – The Nature Conservancy, Conservation International, dan World Wide Fund For Nature (WWF) meluncurkan sebuah gerakan tingkat dunia bertajuk ‘Global Mangrove Alliance’ untuk pemulihan 20 persen habitat mangrove pada 2030. Peluncuran yang dilakukan di acara World Ocean Summit 2017 di Bali ini dilakukan untuk membangun aliansi global dengan memanfaatkan keahlian, dana, pengetahuan, sumber daya, keterampilan yang beragam dan meningkatkan perhatian pada peran penting mangrove sebagai ekosistem pesisir.

Maria Damanaki, global managing director, oceans dari The Nature Conservancy, mengatakan, saat ini aliansi sedang mengembangkan rencana kerja berdasarkan konsultasi bersama dengan para ahli. Nantinya, gerakan ini akan diperluas secara lokal, regional dan global bersama dengan masyarakat, pemerintah dan pemimpin dari tiap sektor swasta yang bersedia memberikan komitmennya untuk menghentikan dan mengembalikan hutan mangrove yang telah hilang 50 persen dari habitat dunia selama setengah abad terakhir.

BACA JUGA: Setiap Tahun Indonesia Kehilangan 52 Ribu Hektar Ekosistem Mangrove

“Saat ini memang terlihat hanya orang-orang yang hidup di dalam dan sekitar hutan mangrove yang merasakan manfaatnya. Tetapi penting diketahui bahwa orang-orang di seluruh dunia pun sudah cukup sadar akan dampak positif dari habitat mangrove yang terjaga bagi planet ini,” katanya, Bali, Jumat (24/02).

Hutan mangrove, katanya, berfungsi sebagai transisi antara laut dan lingkungan darat, menyediakan perlindungan dari dampak perubahan iklim dengan menyerap energi dari gelombang laut dan gelombang badai, beradaptasi dengan naiknya permukaan laut dan menstabilkan garis pantai dari erosi.

BACA JUGA: 90 Persen Terumbu Karang Dunia Diprediksi Akan Punah pada 2050

Senior vice-president, oceans dari World Wide Fund for Nature (WWF) Brad Ack menambahkan, meskipun mangrove telah lama dianggap penting bagi masyarakat pesisir, namun kenyataan yang terjadi, hutan mangrove terus tergerus dan diperkirakan sebanyak satu persen hutan mangrove di dunia hancur setiap tahun. Jika tingkat kehilangan terus berlangsung dan tidak dihentikan, terusnya, maka seluruh habitat mangrove bisa hilang dalam 100 tahun ke depan.

“Ini pekerjaan yang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu fokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya peran mangrove sebagai investasi global dalam ketahanan pesisir dan pengelolaan pesisir terpadu sangat penting,” kata Brad Ack.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Gambut adalah salah satu lahan basah yang penting bagi dunia. Menurut laman Wetlands International-Program Indonesia, luas lahan gambut di seluruh Indonesia berjumlah 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan. Adapun catatan dari Rencana Aksi Lahan Basah tahun 2004, luas lahan basah di seluruh penjuru Indonesia sekitar 54 juta hektar.

Lahan basah, mengacu pada Konvensi Ramsar tahun 1971, diklasifikasikan menjadi rawa, gambut, danau, sungai, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang serta lingkungan laut dengan kedalaman maksimum enam meter pada surut terendah. Kawasan ini penting karena menjadi ekosistem yang paling produktif di dunia serta merupakan habitat bagi ribuan keanekaragaman hayati.

“Lahan basah menyediakan banyak penghidupan bagi manusia. Mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi, dan penyedia air,” ujar Direktur Program Tropical Forest Conservation Actio-Sumatera (TFCA-Sumatera) Samedi seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (01/02).

Rawa Tripa, kata Samedi, merupakan sebuah kawasan gambut di Aceh yang menjadi bukti bahwa konservasi gambut mampu memberi manfaat bagi warga sekitar. TFCA-Sumatera, sebuah program yang dikelola oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) untuk konservasi hutan Sumatera, telah berhasil meredakan kebakaran berulang di hutan yang sudah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dengan teknik cannal blocking (membendung saluran drainase untuk menaikkan muka air).

Sebagai contoh, lanjutnya, dalam waktu kurang dari satu tahun, permukaan air lahan gambut telah naik, dan pada saat kawasan lain terjadi kebakaran, kawasan Rawa Tripa yang biasanya mengalami kebakaran, pada tahun ini tidak terjadi.

Menurut Samedi, hingga saat ini, belum ada pembaruan data terkini tentang status lahan basah di Indonesia. Sedangkan berdasarkan Gaps Analysis (on ecological representativeness and management of protected areas) tahun 2010, terangnya, dari sekitar 750 ribu hektar mangrove di Sumatera, sekitar 28 persen ekosistem mangrove telah terbuka (rusak).

“Perlu diketahui bahwa Indonesia menduduki tempat pertama di dunia untuk luas ekosistem mangrove. Ekosistem lahan basah lainnya, yaitu gambut, dari luas total gambut di Sumatra yaitu 7,2 juta hektar, sebesar 23 persen telah mengalami kerusakan. Untuk hutan rawa, sekitar 52 persen telah mengalami kerusakan. Data tersebut baru di Sumatera, belum di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua,” tutur Samedi.

Samedi menyatakan bahwa dengan merestorasi lahan basah yang terabaikan bisa memberi peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Di Rawa Tripa dengan menggunakan teknik cannal blocking, kini beberapa areal gambut sudah bisa dikembangkan menjadi perikanan rawa gambut. Model koeksistensi antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi diharapkan bisa menjaga harmonisasi hubungan yang menguntungkan antara ekosistem lahan basah dan manusia yang tinggal di sekitarnya.

Inisiatif di tingkat masyarakat tersebut, menurut Samedi perlu diperkuat dari level yang lebih tinggi. Contohnya adalah dengan penetapan rencana tata ruang wilayah yang menempatkan mangrove dan gambut sebagai kawasan lindung. Pada Maret 2015 lalu, sebagian wilayah di Rawa Tripa, sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung gambut oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Gambut, dalam kondisi alami adalah penyimpan karbon. Tetapi jika diganggu seperti kebakaran, lahan gambut justru menjadi sumber emisi karbon yang beracun dan gas rumah kaca lainnya. Adapun mangrove sangat signifikan untuk menahan abrasi, intrusi air laut, dan sumber pendapatan masyarakat dari perikanan.

Sebagai informasi, setiap tanggal 2 Februari, dunia memperingati apa yang dinamakan Hari Lahan Basah Dunia sesuai dengan tanggal lahirnya Konvensi Ramsar di Iran. Tahun ini tema yang diambil adalah Wetlands for our Future: Sustainable livelihoods. Tema ini merujuk pada pentingnya peran lahan basah bagi manusia, khususnya dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Penulis: Danny Kosasih