Jakarta (Greeners) – Sepanjang 2025, organisasi masyarakat sipil menilai kebijakan dan tindakan pemerintah di sektor energi dan ketenagalistrikan masih mengabaikan agenda transisi energi yang sesungguhnya. Alih-alih mendorong peralihan menuju energi bersih, pemerintah justru terus mempromosikan berbagai solusi palsu yang tidak menyelesaikan akar krisis iklim.

Salah satu contohnya adalah kebijakan co-firing biomassa yang direncanakan bersamaan dengan perpanjangan umur pakai pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Kebijakan ini berisiko meningkatkan kerentanan lingkungan, terutama akibat deforestasi.

Data Trend Asia mencatat, sepanjang 2014–2024, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami kehilangan jutaan hektare hutan alam. Kehilangan ini terjadi akibat ekspansi industri ekstraktif yang masif. Di tiga provinsi tersebut, terdapat 31 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi di area seluas lebih dari satu juta hektare.

Dalam konteks tersebut, memasukkan co-firing biomassa sebagai sumber listrik berpotensi memperluas deforestasi. Bahkan, memicu bencana yang lebih masif, seiring alih fungsi hutan menjadi hutan tanaman energi (HTE).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa RUKN dan RUPLT masih menjadikan batu bara sebagai tumpuan kelistrikan dan belum terlihat upaya phaseout batu bara dari sistem kelistrikan.

Menurut Pengampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi, Dwi Sawung, perencanaan transisi energi masih mengandalkan energi fosil lain sebagai pengganti energi fosil yang akan di-phase down. Peralihan dari satu energi fosil ke energi fosil lain ini tidak menyelesaikan krisis iklim secara substantif.

“Tidak jelas target kapan PLTU batu bara satu per satu akan pensiun,” kata Dwi dalam keterangan tertulisnya.

Sejumlah organisasi lingkungan dan analis independen juga berulang kali mengingatkan bahaya solusi palsu yang mahal dan melanggengkan industri ekstraktif. Dalam situasi ini, pemerintah perlu memilih strategi transisi energi yang benar-benar memutus rantai ekstraksi sumber daya alam.

Ajukan Gugatan terhadap RUKN

Pada September 2025, tim advokasi Bersihkan Indonesia mengajukan gugatan terhadap RUKN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini diajukan karena RUKN dinilai masih melanggengkan ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Selain itu, RUKN juga dinilai gagal mencerminkan komitmen transisi energi yang adil.

Menurut para penggugat, RUKN memaksakan perpanjangan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga 2060 melalui skema co-firing biomassa. Selain itu, dokumen tersebut juga meningkatkan ketergantungan pada gas fosil dan menggantungkan target penurunan emisi pada teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS). Bahkan, memasukkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Gugatan tersebut juga menyoroti besarnya kebutuhan investasi energi yang tercantum dalam RUKN. Angkanya mencapai USD 1.092 miliar atau rata-rata USD 30,33 miliar per tahun untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060. Angka ini tidak efisien dan berpotensi berdampak pada kenaikan tarif listrik maupun peningkatan beban subsidi energi.

Gugatan terhadap RUPTL

Setelah dua bulan gugatan RUKN, Walhi bersama Trend Asia, Greenpeace Indonesia, serta empat warga terdampak mengambil langkah hukum. Mereka mengajukan gugatan terhadap RUPTL 2025–2034 ke PTUN Jakarta. RUPTL dinilai tidak sah secara hukum, melemahkan komitmen transisi energi, serta berpotensi memperparah krisis iklim dan ketidakadilan lingkungan.

Para penggugat juga menilai RUPTL tidak menjalankan mandat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 karena tidak memuat peta jalan pemensiunan PLTU.

Menurut penggugat, dokumen tersebut justru memasukkan pembangunan PLTU baru sebesar 2.600 megawatt (MW). Bahkan, memperpanjang usia PLTU hingga 10–20 tahun dan meningkatkan ketergantungan pada pembangkit gas fosil.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, menyebut RUPTL baru yang memberikan ruang besar bagi peningkatan kapasitas pembangkit gas dan batu bara sebagai langkah mundur yang berbahaya.

“Alih-alih mempercepat transisi energi, dokumen ini justru mengunci Indonesia dalam ketergantungan pada energi fosil yang mahal, polutif, dan berisiko secara finansial,” ujar Bondan.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM memasang panel surya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di lingkungan fakultas, khususnya pada siang hari. Panel surya yang terpasang ini menggunakan sistem on-grid.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UGM, Bayu Sutikno mengatakan pemasangan panel surya ini sekaligus untuk memperkuat komitmen FEB UGM terhadap keberlanjutan. Bahkan, fakultas tersebut merencanakan penambahan panel surya sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik di siang hari. Hal tersebut dapat mengoptimalkan energi matahari menjadi listrik.

“Pemanfaatan energi ramah lingkungan ini merupakan agenda strategis fakultas yang sejalan dengan visi dan misi keberlanjutan FEB UGM. Dengan memanfaatkan energi dari matahari tentunya sesuai dengan misi FEB UGM untuk fostering sustainability, energi ramah lingkungan yang menjadi agenda utama kami,” ujar Bayu melansir Berita UGM, Jumat (19/12).

Bayu berharap langkah ini tidak hanya berdampak pada efisiensi energi. Namun, juga bisa mampu menghemat biaya operasional pembelian energi dalam jangka panjang. Pemanfaatan panel surya tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi FEB UGM dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu, inisiatif ini juga berperan dalam upaya pengurangan emisi karbon di lingkungan kampus.

“Melalui penambahan panel surya secara bertahap, FEB UGM berharap dapat menjadi contoh praktik baik pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan pendidikan tinggi. Selain itu juga, langkah ini dapat mendorong kesadaran sivitas akademika akan pentingnya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Target Panel Surya

Di Indonesia, pengembangan energi panel surya ditargetkan sebagai salah satu pilar utama energi terbarukan. Pemerintah menetapkan sasaran pencapaian Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Salah satu fokus utamanya adalah pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan kapasitas 3,6 GWp. Khususnya untuk sektor rumah tangga dan komersial, serta pembangunan skala besar melalui proyek PLTS terapung.

Selain memberikan penghematan biaya listrik, pemanfaatan panel surya juga membawa manfaat besar bagi lingkungan. Peralihan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara, menuju energi matahari dapat secara signifikan menurunkan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Laporan terbaru Yale Program on Climate Change Communication berjudul “Climate Change and Energy in the Indonesia Mind” menunjukkan tingginya kekhawatiran publik terhadap krisis iklim. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 80% warga Indonesia merasa cemas terhadap dampak perubahan iklim.

Survei nasional tatap muka tersebut melibatkan 2.000 responden Indonesia berusia 18 tahun ke atas pada 15 Juni–17 Juli 2025. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa dukungan publik terhadap transisi menuju energi bersih di Indonesia sangat kuat. Berdasarkan hasil survei, 89% masyarakat mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan listrik nasional pada tahun 2040.

Selain itu, 79% mendukung pelarangan pembangunan PLTU batu bara baru oleh pemerintah, penutupan PLTU yang ada, serta penggantiannya dengan energi surya dan angin. Sebanyak 83% juga mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon Indonesia hingga mendekati nol pada tahun 2060.

Anthony Leiserowitz, salah satu penulis laporan tersebut, mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan dukungan yang kuat terhadap upaya penurunan emisi karbon. Selain itu, publik juga mendukung percepatan pemanfaatan energi terbarukan secara nasional.

“Meskipun banyak yang masih memiliki pengetahuan terbatas tentang perubahan iklim, mayoritas masyarakat yakin bahwa perubahan iklim sedang terjadi dan merasa cemas terhadap dampaknya,” kata Anthony dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/12).

Studi ini juga menemukan bahwa 73% warga Indonesia mengatakan mereka hanya mengetahui “sedikit” tentang perubahan iklim (53%). Kemudian, terdapat 21% yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Sementara itu, hanya 2% yang merasa mengetahui “banyak.”

Namun, setelah mendapatkan penjelasan singkat tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap pola cuaca, mayoritas masyarakat (86%) mengatakan bahwa mereka yakin perubahan iklim sedang terjadi. Kemudian, 83% merasa cemas terhadap dampaknya (termasuk 33% yang “sangat cemas”).

Dukung Kebijakan Energi

Laporan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mendukung berbagai kebijakan energi lainnya. Sebanyak 94 persen responden, mendukung program nasional untuk pelatihan kerja di industri baru energi terbarukan seperti angin dan surya.

Kemudian, sebanyak 94 persen mendukung pembangunan jaringan transmisi listrik baru untuk menjangkau seluruh Indonesia. Sebanyak 78 persen responden mendukung kewajiban penggunaan bahan bakar kendaraan dengan campuran biodiesel 60 persen. Penggunaan biodiesel ini untuk mobil, truk, dan kendaraan lainnya. Sementara itu, 74 persen responden menyatakan dukungan terhadap pemberian subsidi pajak bagi kendaraan listrik.

Selanjutnya, sebanyak 56% masyarakat menilai bahwa langkah terbaik untuk mewujudkan masa depan yang sehat, aman, dan sejahtera bagi Indonesia adalah dengan membiarkan sebagian besar batu bara Indonesia tetap berada di dalam tanah.

Studi ini juga menemukan bahwa mayoritas umat Muslim di Indonesia (79%) mendukung pemanfaatan dana zakat dan sedekah untuk mendukung transisi nasional menuju energi terbarukan.

Direktur Negara Indonesia di Purpose, Longgena Ginting mengungkapkan bahwa temuan ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia siap bergerak menuju energi bersih. Baginya, dukungan publik yang sangat kuat dapat memberikan dasar yang kokoh bagi percepatan transisi energi nasional.

“Yang juga penting, survei ini menyoroti besarnya potensi filantropi Islam sebagai kekuatan untuk mendorong perubahan. Ini sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan keberlanjutan yang diyakini oleh masyarakat,” ungkap Longgena.

Menurutnya, temuan dari survei ini menjadi momentum bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama memperluas solusi energi bersih yang adil dan dapat diakses semua orang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Selama lebih dari satu dekade, warga Dusun Kedungrong di Kulon Progo telah menikmati manfaat energi bersih dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh). Aliran sungai kecil yang melewati dusun itu diubah menjadi sumber listrik ramah lingkungan sehingga membantu mengurangi ketergantungan warga pada listrik berbahan bakar batu bara.

Sejak dimanfaatkan pada 2009 dan beroperasi optimal pada 2012, mikrohidro menjadi penopang kebutuhan listrik harian sekaligus membantu usaha rumahan tetap berjalan. Warga kini mengelola energi tersebut secara mandiri. Salah satunya adalah Kistiyah (51), seorang ibu rumah tangga yang mengisi sebagian waktunya dengan menjahit. Sejak 2020, ia beralih ke mesin jahit listrik yang dayanya berasal dari mikrohidro.

Perubahan itu sangat berarti baginya. Sebelum ada listrik mikrohidro, ia menggunakan mesin jahit manual yang memakan banyak waktu dan tenaga. Kehadiran mikrohidro membuatnya yakin untuk membeli mesin jahit listrik karena tidak lagi khawatir dengan beban biaya listrik.

“Kalau pakai mesin jahit listrik jadi cepat dan nggak capek. Kalau manual itu lama sekali. Apalagi pas ada mikrohidro, jelas ngebantu banget, ya,” ujar Kistiyah di Kedungrong, Minggu (26/10).

Kini, Kistiyah tidak hanya memanfaatkan mikrohidro untuk mesin jahit. Kompresor, parut kelapa untuk pesanan kafe lokal, hingga sebagian lampu di rumahnya juga mendapatkan pasokan dari pembangkit ini.

Namun, di balik manfaat itu, ada tantangan yang masih harus ia hadapi. Kistiyah mengatakan bahwa listrik mikrohidro terkadang tidak stabil, dan mesin jahitnya bisa berhenti mendadak ketika tegangan turun. “Walau masih ada kendala, mikrohidro tetap punya banyak manfaat, karena bisa meringankan biaya listrik apalagi untuk mesin jahit,” tambahnya.

Warga Gotong Royong Rawat PLTMh

Mikrohidro tidak hanya membantu Kistiyah, tetapi juga banyak warga lain di Kedungrong. Lewat generator, aliran air menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik sekitar 18 kilowatt yang pengoperasiannya secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan warga.

Pengelola PLTMh Kedungrong, Rejo Andoyo (55), menjelaskan bahwa saat ini terdapat 46 rumah yang aktif menggunakan PLTMh, dengan sekitar 80 persen kebutuhan listrik mereka dipasok dari pembangkit tersebut. Berkat inisiatif ini, warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada listrik PLN.

Baginya, kehadiran mikrohidro juga telah memberikan kenyamanan bagi kehidupan warga. Sebab, dusun ini menjadi salah satu wilayah yang sering padam listrik.

“Listrik dari PLTMh sangat membantu karena PLN sering mati, siang pun kadang mati lampu, apalagi di pegunungan. Jadi, mikrohidro sangat membantu. Kalau pakai ini, tagihan biaya listrik dari PLN juga sangat bisa berkurang,” kata Rejo.

Kini, Rejo bersama warga lainnya merawat PLTMh tersebut secara bergotong-royong. Mereka rutin membersihkan mesin dari sampah yang menyangkut, mengganti oli, hingga melakukan perawatan teknis lainnya. Untuk mendukung kebutuhan perawatan itu, setiap rumah hanya dikenakan iuran sebesar Rp12.000 setiap 35 hari.

Kistiyah (51) dan Supriyadi (45) memanfaatkan PLTMh sebagai sumber listrik untuk menjalankan usaha rumahan mereka. Foto: Dini Jembar Wardani

Mikrohidro Menopang Usaha Mebel

Tak jauh dari rumah Kistiyah, Supriyadi (45) sibuk menghaluskan papan di teras rumahnya. Sejak pandemi, tempat itulah yang berubah menjadi bengkel mebel kecil. Bau serbuk kayu dan suara mesin seolah menjadi bagian dari keseharian Supriyadi.

Saat pertama kali Supriyadi membangun usaha ini, ia hanya mengerjakan bentuk dasar mebel, pelanggan membawa bahannya, lalu ia membantu membuat rangkanya. Namun, setelah pandemi, usaha Supriyadi meningkat, kini ia menerima pesanan mebel yang siap pakai seperti lemari, kursi, meja, dan pintu.

Serupa dengan Kistiyah, kehadiran sumber listrik dari mikrohidro, Supriyadi tidak lagi khawatir biaya listriknya membengkak ketika menggunakan mesin pemotong kayu. Mesin tersebut juga membantu Supriyadi mengerjakan pekerjaannya lebih cepat dibandingkan dengan manual.

“Kalau pakai gergaji manual, biasanya bikin furnitur seperti kursi kurang lebih dua minggu. Kalau pakai mesin, seminggu juga selesai,” katanya.

Meskipun saat ini Supriyadi masih menggunakan PLN sebagai sumber listriknya, namun sebagian besar pekerjaan mebelnya bergantung pada PLTMh. Bahkan, ia termasuk warga pertama yang mendapatkan sambungan listrik dari PLTMh pada 2012. Meski sempat ragu pada awalnya, ia akhirnya percaya sepenuhnya pada energi dari sungai kecil itu dan hingga kini ia merasakan banyak manfaat untuk usaha mabelnya.

Ringankan Biaya Listrik

Manfaat energi bersih ini juga terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari warga. Di rumah Sri Hastuti Yuni Wahyuningsih (47) dan Toto Hardiyanta (55), PLTMh menjadi penopang yang membantu mereka mengatur pengeluaran dan menjalani pekerjaan rumah.

Mereka tidak mengandalkan PLTMh untuk seluruh peralatan. Beberapa alat seperti lampu, penanak nasi, pencacah daun, hingga alat ngelas sudah memanfaatkan listrik dari mikrohidro.

Toto merasakan perubahan besar sejak memakai PLTMh, terutama ketika harus menggunakan alat yang membutuhkan daya besar. “Untuk mengelas juga bisa. Saya sering bikin meja atau kaki meja, alatnya pakai listrik mikrohidro karena murah. Saya juga bikin penghangat anak ayam. Penghangatnya dulu pakai PLN, sekarang pakai mikrohidro,” katanya.

Sementara itu, bagi Yuni, beralihnya beberapa peralatan dapur ke mikrohidro ikut membantu menghemat pengeluaran. Uang yang biasanya ia alokasikan ke listrik kini bisa ia pakai untuk kebutuhan lainnya.

“Tentu jadi lebih irit, ya. Sebagian uang yang biasanya buat bayar listrik jadi bisa buat beli kebutuhan dapur,” ujar Yuni.

Namun, saat PLTMh berhenti sementara untuk pembersihan, mereka harus kembali membayar listrik yang lebih besar ke PLN, yaitu berkisar Rp300.000. “ Waktu itu ada program pembersihan selokan, pernah kena pembangunan juga beberapa bulan sehingga kami pakai listriknya full dari PLN,” ucapnya.

Dari berbagai cerita warga Kedungrong, baik pada skala rumah tangga maupun usaha rumahan, penggunaan PLTMh masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kestabilan listrik. Meski demikian, mereka berharap ada perbaikan ke depannya agar pasokan listrik semakin stabil. Meski begitu, bagi warga, PLTMh tetap menjadi sebuah keberkahan bagi kehidupan mereka.

PLTMh Kedungrong. Foto: Dini Jembar Wardani

PLTMh Kedungrong Cermin Energi Bersih Berkeadilan

Melihat lebih dari satu dekade PLTMh Kedungrong beroperasi, Manajer Program Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian menilai bahwa PLTMh seperti di Kedungrong adalah bentuk energi bersih yang paling berkeadilan. Sebab, air yang digunakan hanya sebagian kecil sehingga ekosistem sungai tetap terjaga.

“Dari sudut pandang keadilan, mengambil badan sungai secara penuh itu nggak adil, karena pasti merusak ekosistem di hulu dan hilir. Di Amerika dan Kanada belakangan ini ada beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) besar yang dihancurkan. Setelah bendungannya dibuka, beberapa spesies yang dianggap punah ternyata muncul kembali,” katanya.

Beyrra menyebut contoh ekstrem seperti peristiwa PLTA Jatigede yang menenggelamkan dusun, menghilangkan jejak masyarakat adat, dan memiskinkan banyak petani. Padahal, menurutnya banyak teknologi kecil seperti mikrohidro dan pikohidro yang jauh lebih ramah lingkungan, terutama bagi daerah terpencil. Namun, tantangan penggunaan teknologi ini perlu biaya awal yang tinggi, sehingga banyak pihak lebih memilih membangun PLTA besar.

Keberhasilan penggunaan mikrohidro di Kedungrong telah menyadarkan kita semua bahwa transisi energi bisa diciptakan secara berkeadilan. Energi bersih tidak harus dimulai dari proyek besar yang rumit.

Ia bisa tumbuh dari inisiatif warga, dikelola secara mandiri, dan dirawat bersama tanpa menimbulkan konflik. Hal ini membuktikan bahwa beralih dari listrik berbahan bakar batu bara ke energi terbarukan, bisa dimulai dari potensi kecil yang ada di setiap daerah dan mampu dikelola oleh komunitas kecil.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Di sela KTT Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, Korea Selatan resmi bergabung dengan Powering Past Coal Alliance (PPCA), aliansi global yang mendorong peralihan dari PLTU batu bara ke energi bersih. Langkah Korea Selatan untuk meninggalkan energi kotor batu bara menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.

Komitmen Korea Selatan dalam aksi iklim ini akan menempatkan negara tersebut pada jalur untuk menghentikan operasional 41,2 gigawatt (GW) kapasitas PLTU batu bara, yang selama ini menyumbang sekitar 60% emisi sektor ketenagalistrikannya atau setara dengan 156 MtCO2e. Negara tersebut menargetkan kenaikan porsi energi surya dan angin sebesar 21,6% pada tahun 2030.

Korea Selatan menjanjikan untuk menghentikan operasional 40 dari 62 unit PLTU paling lambat pada 2040. Sementara 22 unit sisanya ditentukan ekonomi dan diskusi publik, dengan rencana yang baru akan dijadwalkan tahun 2026.

Direktur Pelaksana Energy Shift Institute (ESI), Putra Adhiguna mengatakan bahwa pemasok batu bara seperti Indonesia dan Australia, yang menghadapi penurunan impor batu bara China harus mempertimbangkan dengan matang ketergantungan mereka pada komoditas tersebut seiring dengan percepatan transisi energi.

BACA JUGA: Presiden Baru, Apakah Amerika Segera Tinggalkan Energi Kotor?

“Sebagai kekuatan industri utama di Asia, meningkatnya komitmen Korea Selatan memberikan sinyal yang jelas bagi kawasan ini,” kata Putra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/11).

Sementara itu, Korea Selatan saat ini juga tercatat sebagai negara dengan kapasitas PLTU batu bara terbesar ke-7 di dunia. Sebagian besar kebutuhan batu bara untuk pembangkit Korea Selatan dipenuhi dari impor. Bagi Indonesia, Korea Selatan masuk dalam lima besar negara tujuan ekspor batu bara. Bahkan, Indonesia menjadi pemasok utama batu bara thermal ke Negeri Gingseng.

Keanggotaan Korea Selatan di PPCA berpotensi menurunkan permintaan terhadap batu bara thermal sebesar 25 juta ton. Mengutip data Kpler, Korea Selatan akan mengimpor batu bara mencapai lebih dari 22 juta ton. Nilainya sebesar USD 1,7 miliar per tahun.

Peluang Akselerasi Transisi Energi

Penurunan permintaan batu bara dari Korea Selatan tidak hanya menggerus pendapatan eksportir. Namun, juga menekan daerah-daerah penghasil batu bara yang selama ini menjadikan komoditas tersebut sebagai sumber pendapatan utama.

Selain itu, keputusan Korea Selatan juga akan menciptakan tekanan tambahan bagi industri batu bara di tanah air yang selama ini bergantung pada pasar ekspor. Penurunan permintaan jangka panjang dari negara maju, termasuk Korea Selatan ini telah mengubah peta risiko bisnis perusahaan batu bara domestik.

Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani menilai dengan bergabungnya Korea Selatan dengan PPCA menjadi sinyal kuat bahwa era batu bara global mulai memasuki fase akhir. Hal ini akan menjadi titik balik bagi arah bisnis batu bara Indonesia.

“Ketika negara seperti Korea Selatan mulai menargetkan penghentian PLTU batu bara, perusahaan batu bara nasional harus bersiap menghadapi penurunan permintaan struktural dari pasar internasional,” ujar Dwi.

BACA JUGA: Ribuan Pelobi Industri Fosil di COP30: Khawatir Kebijakan Iklim Melemah

Tidak hanya Indonesia, langkah Korea Selatan juga berpotensi mengancam tatanan regional di negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Filipina. Negara-negara ini masih bergantung kepada batu bara serta impor teknologi, peralatan, dan pembiayaan dari Korea Selatan untuk PLTU.

Tekanan finansial dan diplomatik juga akan terjadi. Investor Korea diperkirakan akan menarik diri dari proyek-proyek batu bara baru dan mengalihkan investasinya ke energi terbarukan.

Dwi menambahkan, penurunan konsumsi batu bara negara maju bisa menjadi peluang untuk mengakselerasi transisi energi dan pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia. Hal itu bisa terwujud melalui mekanisme pembiayaan transisi seperti Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Sekaligus menarik investasi energi bersih seperti PLTS skala besar dan infrastruktur transmisi hijau. Tekanan pasar dari negara mitra dagang juga memperkuat urgensi diversifikasi ekonomi daerah tambang dan penguatan kebijakan energi bersih,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Mobilisasi pembiayaan iklim US$ 1,3 triliun per tahun menjadi salah satu target Presiden Brasil dalam Konferensi Tingkat Tinggi untuk Perubahan Iklim ke-30 (COP30). Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperoleh pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

Laporan World Energy Outlook 2025 International Energy Agency (IEA) mengungkapkan, mengacu Stated Policies Scenario (STEPS), negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat mencapai kapasitas energi terbarukan hingga 600 GW per tahun pada 2035.

Apabila kapasitas energi terbarukan tersebut bisa tercapai, maka penggunaan energi kotor batu bara bisa berkurang signifikan. Merujuk data IEA, sekitar 55% dari permintaan batu bara global yang mencapai 6.090 juta ton pada 2024 untuk pembangkitan listrik di negara-negara berkembang. Proyeksi kebutuhan batu bara di blok ekonomi ini ke depannya akan sangat bergantung pada keberlanjutan momentum pertumbuhan energi terbarukan.

Namun, negara berkembang masih kesulitan memperoleh pembiayaan guna memenuhi peningkatan kebutuhan energi hijau yang terus tumbuh setiap tahun di kawasan. Biaya modal proyek energi bersih di negara berkembang termasuk Indonesia tetap sekitar dua kali lebih tinggi dibanding negara maju.

Biaya modal yang tinggi mendorong kenaikan beban pembiayaan sehingga sulit menghasilkan imbal hasil yang menarik. Terutama untuk proyek-proyek energi bersih yang membutuhkan investasi besar di awal.

Direktur Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, mengungkapkan bahwa mobilisasi pendanaan US$1,3 triliun per tahun tidak akan tercapai tanpa penurunan biaya modal di negara berkembang. Hal ini termasuk Indonesia, di mana biaya modal kini bisa mencapai 8–12%, atau dua kali lipat dibanding negara maju.

“Jika kita tidak menurunkan biaya modal untuk proyek energi bersih, maka target Presiden Prabowo untuk 100 GW PLTS dalam satu dekade akan sulit tercapai,” kata Tiza dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/11).

Tiza menegaskan bahwa dalam forum COP30 di Belem, Brasil, pemerintah Indonesia harus meyakinkan investor global. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan bahwa energi terbarukan mempunyai kepastian jangka panjang.

Pembangunan PLTS Mendesak

Reformasi energi terbarukan juga dinilai tidak hanya perlu dilakukan pada sisi pendanaan, namun juga dari sisi arsitektur kebijakan. Mulai dari instrumen penjaminan, insentif fiskal, hingga konsistensi regulasi di seluruh level.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira mengatakan bahwa Indonesia perlu merestrukturisasi aliran pendanaan untuk mencapai visi surya 100 GW.

Dengan biaya modal proyek energi bersih di Indonesia yang dua kali lebih mahal dibanding negara maju, pemerintah harus mengalihkan insentif fiskal. Pemerintah juga perlu memutus arus kredit ke PLTU batu bara. Selain itu, pemerintah perlu menurunkan risiko investasi energi terbarukan.

“Integrasi program di pedesaan dan wilayah perbatasan dengan pembangunan PLTS juga mendesak. Tanpa langkah ini, target 100 GW PLTS hanya akan menjadi slogan, bukan game changer pertumbuhan ekonomi,” kata Bhima.

Menurut Bhima, transisi menuju energi hijau harus menjadi fokus utama yang segera pemerintah jalankan demi keberlanjutan masa depan nasional. Studi CELIOS tentang dampak ekonomi ekspansi pembangkit gas menunjukkan bahwa mempertahankan energi fosil justru menimbulkan berbagai konsekuensi merugikan bagi masyarakat.

Kerugian ekonomi, kesehatan, dan lingkungan akibat ketergantungan energi fosil dapat mencapai ratusan triliun rupiah serta membebani pembangunan jangka panjang nasional.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Desainer asal Belanda, Pauline van Dongen, menghadirkan inovasi yang memukau melalui karyanya berupa kanopi biru langit yang mampu menghasilkan energi listrik. Karya ini memperlihatkan bagaimana arsitektur bisa menjadi bagian dari solusi keberlanjutan.

Instalasi ini menampilkan kanopi menyerupai layang-layang berwarna biru langit, terbuat dari material inovatif dari Heliotex. Material tersebut menggabungkan benang poliester daur ulang dengan 150 sel surya fotovoltaik organik yang ditenun langsung ke dalam kain. Paviliun ini memiliki luas sekitar 40 meter persegi, tinggi hampir 10 meter, dan dilengkapi 147 modul surya dengan kapasitas penyimpanan energi mencapai 3.000 watt.

Menariknya, van Dongen tidak hanya fokus pada fungsi teknologi, tetapi juga pada tampilannya. Ia ingin panel surya terlihat indah dan menarik. Oleh karena itu, sel surya organik di Heliotex ditenun sedemikian rupa sehingga menghasilkan kain yang fleksibel dalam bentuk, warna, pola, maupun kepadatan.

Sebenarnya, teknologi tekstil surya ini bukan hal baru bagi van Dongen. Ia telah mengembangkannya sejak beberapa tahun lalu, dimulai dari busana berteknologi tenaga surya, seperti “Solar Shirt” yang dapat mengisi daya ponsel. Kini, ide tersebut dikembangkan lebih jauh ke dalam dunia arsitektur. Bersama perusahaan teknik Tentech, van Dongen telah bekerja selama empat tahun untuk menyempurnakan Heliotex hingga akhirnya siap digunakan dalam proyek nyata berskala besar.

Peluang Baru dalam Desain Bangunan

Dari sisi penerapan, inovasi ini membuka peluang baru dalam desain bangunan. Van Dongen membayangkan, bangunan yang belum ramah lingkungan bisa memiliki lapisan tekstil tembus cahaya yang menutupi atapnya. Dengan cara ini, bangunan lama bisa diciptakan secara berkelanjutan tanpa perlu dibongkar atau direnovasi total.

Yanko Design melansir, panel surya anyaman dari Heliotex saat ini menghasilkan sekitar 53 watt per meter persegi, atau sekitar seperlima dari daya panel surya silikon tradisional. Namun, penelitian terbaru di Denmark menunjukkan bahwa daya tersebut sudah berhasil dilipatgandakan dalam uji coba. Artinya, teknologi ini terus berkembang dan berpotensi semakin efisien di masa depan.

Selain efisien, Heliotex juga tahan lama. Material ini dirancang tahan terhadap cuaca, radiasi UV, serta api. Van Dongen juga dengan sadar menghindari penggunaan PVC beracun dalam proses produksinya.

Teknologi ini telah dipamerkan di Paviliun Umbra pada Dutch Design Week di Eindhoven. Di siang hari, paviliun ini menjadi tempat berteduh yang menyejukkan.

Hal paling menarik dari proyek ini adalah caranya menghadirkan energi terbarukan secara terbuka dan mudah diakses. Energi surya tidak lagi tersembunyi di atap-atap rumah yang jarang kita lihat, melainkan hadir sebagai bagian dari keseharian.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia bisa mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2035, lima tahun lebih cepat dari target awal, tahun 2040. Organisasi masyarakat sipil mewanti-wanti agar ambisi ini tidak hanya sekadar mengganti sumber energi saja. Prinsip berbasis partisipasi aktif masyarakat, lokal, terdampak, dan rentan harus menjadi bagian transformasi energi.

Juru Kampanye Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian mengatakan bahwa penting untuk memastikan ambisi 100 persen energi terbarukan tidak menciptakan ekstraktivisme hijau. Sebab, daya rusaknya sama seperti ekstraktivisme energi fosil, yaitu menyebabkan jutaan orang tereksploitasi. Selain itu, dapat merusak lingkungan maupun keanekaragaman hayati.

BACA JUGA: Energi Terbarukan, Kunci Indonesia Mencapai Target Net-Zero Emission

“Pengelolaan sumber daya energi, termasuk cara energi diproduksi, diolah, dan didistribusikan harus diubah secara menyeluruh dengan meninggalkan model eksploitatif dan terpusat menuju model energi yang regeneratif, demokratis, dan berlandaskan pada keadilan,” kata Beyrra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/8).

Organisasi masyarakat sipil Trend Asia bersama Recourse mempublikasikan laporan terbaru bertajuk “Mengandalkan Energi Terbarukan”. Laporan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, marjinal dan rentan, perempuan, serta kaum muda sebagai pengambil keputusan dalam proyek energi terbarukan.

Keterlibatan itu begitu penting untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, juga meningkatkan manfaat sosial maupun ekonomi bagi komunitas lokal.

Keadilan Harus Tercermin dalam NDC

Menurut Beyrra, prinsip transisi yang adil tersebut juga seharusnya tercermin secara nyata dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Kedua. Saat ini, dokumen tersebut tengah pemerintah susun untuk COP30 di Brasil, November mendatang.

“Pelibatan masyarakat tidak cukup hanya menjadi jargon dalam dokumen internasional. Komitmen ini harus terwujud secara nyata di lapangan. Pastikan masyarakat terlibat sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas dan hak untuk terlibat di setiap tahap proses,” ujarnya.

Bebaskan Proyek Energi Palsu

Selaras dengan prinsip keadilan, peta jalan penurunan emisi harus bebas dari proyek-proyek energi yang memiliki daya rusak setara dengan energi fosil. Ini termasuk teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCUS), co-firing biomassa di PLTU yang mendorong deforestasi, serta mekanisme pasar karbon.

Sebab, Indonesia perlu menekan 459 juta ton CO2e dari sektor energi, kehutanan, limbah, pertanian, dan kelautan. Sektor energi menyumbang porsi terbesar, yaitu 55 persen dari total emisi nasional.

“Memperpanjang umur energi fosil meningkatkan risiko finansial. Bahkan, menambah utang negara, dan mengunci komunitas rentan dalam lingkar kemiskinan dan paparan polusi yang berkepanjangan. Padahal, biaya pengembangan energi terbarukan saat ini sudah lebih kompetitif dibanding energi fosil,” tegas Beyrra.

Kebutuhan Transisi Energi Terbarukan Capai USD4 Triliun

Dalam pertemuan iklim COP30 mendatang, peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada 2030 dan penghentian bertahap penggunaan energi fosil menjadi strategi prioritas global. Menurut Beyrra, hal itu agar sistem pendanaan transisi energi nasional mengalami transformasi mendasar. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai target dekarbonisasi dan komitmen 100 persen energi terbarukan pada 2035.

Secara global, kebutuhan untuk transisi energi butuh dana sekitar USD4 triliun. Akan tetapi, negara berpenghasilan rendah dan menengah, kecuali Tiongkok, hanya menyumbang sekitar 15 persen dari total belanja energi bersih global.

“Ini menunjukkan adanya ketimpangan besar dalam distribusi pendanaan, yang berpotensi menghambat transisi energi yang adil secara global,” tambah Beyrra.

Presiden COP 30 André Aranha Corrêa do Lago juga menyerukan transformasi menyeluruh dalam arus pendanaan iklim dalam surat terbukanya. Seuan itu ia serukan kepada negara-negara ekonomi besar, lembaga keuangan, dan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs).

BACA JUGA: Energi Terbarukan Indonesia Masih Jauh dari Target

Ia mendorong pengembangan mekanisme pengaliran dana yang lebih cepat dan efisien. Hal ini penting untuk menyalurkan dana sebesar USD 1,3 triliun ke negara-negara paling rentan atas dampak krisis iklim.

Seruan ini juga sejalan dengan agenda utama COP30. Terutama, untuk menyelaraskan pendanaan global dengan target Perjanjian Paris dan melipatgandakan kapasitas energi terbarukan pada 2030.

Beyrra menegaskan bahwa negara-negara berkembang harus memiliki posisi sebagai pengambil keputusan yang setara dalam forum iklim global.

“Untuk menunjukkan upaya serius dalam dekarbonisasi dan mencapai 100 persen energi terbarukan menuju COP30, pemerintah Indonesia juga perlu merevisi kebijakan-kebijakan dan peta jalan yang melanggengkan penggunaan energi fosil,” tutup Beyrra.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Muslim for Shared Action on Climate Impact (MOSAIC) Indonesia bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah meresmikan pemasangan panel surya di Masjid Buya Syafii Maarif, Nagari Sumpur Kudus Selatan, Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, Sabtu (2/8). Inisiatif ini merupakan bagian dari program Sedekah Energi, yang kali ini mengusung tema “Mencerahkan dengan Surya, Meneruskan Cita Buya.”

Program tersebut bertujuan mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan energi terbarukan di rumah ibadah, khususnya masjid. Inisiatif ini sebagai bentuk nyata kontribusi terhadap solusi perubahan iklim.

Project Lead Sedekah Energi MOSAIC, Elok Faiqotul Mutia mengatakan bahwa program Sedekah Energi merupakan bentuk baru dari sedekah yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memberi manfaat bagi bumi.

BACA JUGA: Masjid Al Muharram Buktikan Panel Surya Bisa Hidup dari Rasa Memiliki

“Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga bumi. Melalui program ini, umat Muslim bisa terlibat langsung dalam menjaga kelestariannya,” ujar Elok dalam keterangan tertulisnya.

Dengan adanya program ini, ia berharap program sedekah energi bisa diduplikasi oleh banyak pihak, khususnya masjid-masjid di Sumbar. Mutia menambahkan, Sedekah Energi tidak hanya fokus pada solarisasi, tapi juga proses pelatihan yang bisa diakses untuk umum.

“Pelatihannya berupa cara audit menghitung kebutuhan energi dari panel surya sampai dengan pemasangannya,” ucapnya.

Sejalan dengan Upaya Pemerintah

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, Helmi Heryanto mengapresiasi inisiatif ini. Ia menilai program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan fasilitas energi bersih di Sumatera Barat.

“Kami sangat menyambut baik dan mendukung agar program ini bisa meluas ke daerah lain, terutama wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau listrik secara merata seperti di Kepulauan Mentawai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini bauran energi di Sumbar meningkat. Secara mix energi primer Energi Baru Terbarukan (EBT)Sumbar sudah mencapai 30,59 persen. Jauh di atas EBT nasional yang masih 14 persen. Sementara itu, secara pembangkit listrik, Helmi mengklaim EBT Sumbar sudah mencapai 52 persen.

“Hanya 48 persen saat ini pembangkit listrik kita dari energi fosil,” ucapnya.

Ia menambahkan, keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seperti ini turut menginspirasi pemerintah untuk mempercepat transisi energi bersih.

BACA JUGA: Empat Tahun Energi Surya Menerangi Sudut-Sudut Masjid KH Ahmad Dahlan

Wali Nagari Sumpur Kudus Selatan, Khairul Basri turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan panel surya tersebut. “Alhamdulillah, masjid kami kini tidak lagi mengalami pemadaman listrik. Sebelumnya, kami mengeluarkan biaya sekitar Rp350 ribu per bulan untuk tagihan listrik,” kata Khairul yang juga Takmir Masjid Buya Syafii Maarif Sijunjung.

Sebagai informasi, panel surya telah terpasang sejak 2 Mei 2025 lalu. Program Sedekah Energi telah berjalan sejak 2022. Sebelumnya, pemasangan berlangsung di beberapa lokasi seperti Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Tahun ini, Sumatra Barat menjadi lokasi baru yang menerima manfaat program. Masjid Buya Syafii Maarif merupakan lokasi pemasangan panel surya keenam.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Gerakan dan organisasi lintas Islam kini mulai banyak membuka ruang kolaborasi, menyatukan umat untuk bergandengan tangan mewujudkan titik-titik cahaya dari panel surya. MOSAIC, sebagai gerakan berbagai organisasi Islam, menjadi bukti bahwa mereka mampu menggerakkan umat mengikuti jejak energi bersih hingga mewujudkan solusi energi bersih yang berawal dari masjid ke masjid. 

Jakarta (Greeners) – Organisasi Islam kini menyadari betapa pentingnya melawan krisis iklim. Salah satunya Muslims for Shared Actions on Climate Impact (MOSAIC), gerakan yang lahir sebagai tindak lanjut dari Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari. Dari kesadaran itu mereka menghadirkan beragam program untuk saling membantu umat dalam menciptakan bumi lebih berkelanjutan. 

Sedekah Energi salah satunya. Program ini menjadi salah satu solusi permasalahan iklim. Hal itu melalui upaya penggalangan partisipasi masyarakat untuk mendukung masjid sebagai praktik nyata dalam menggunakan energi terbarukan. 

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkenalkan bentuk baru dari sedekah, di mana umat Muslim dapat berkontribusi untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya sebagai bagian dari ibadah, sedekah juga bermanfaat bagi bumi, yang mana Allah telah memerintahkan umat manusia untuk menjaganya.

Sejak diluncurkan pada 2022, Sedekah Energi membuktikan bahwa kontribusi umat Islam terhadap bauran energi terbarukan bukan hanya sekadar impian. Mereka hadir untuk masjid-masjid di Indonesia dengan memasangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atapnya. 

Inisiatif itu adalah dana yang terkumpul dari sedekah umat. Sebuah langkah yang lebih dari sekadar memberi sumbangan, tetapi juga menggandeng seluruh komunitas dalam menciptakan solusi bagi ketahanan energi.

Titik Balik

Project Leader Sedekah Energi, Elok Faiqotul Mutia mengatakan bahwa inisiatif ini juga hadir kala itu, di tengah kondisi pemerintah terhadap bauran energi terbarukan sangat besar. Namun, langkahnya itu masih kecil. Bahkan, kebijakan di tahun 2022 itu masih ada isu pembatasan kapasitas PLTS atap dari PLN. 

Menurutnya, meskipun di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali listrik sudah tersedia, keandalannya sering kali sangat rendah. Ini jelas terasa di Masjid Al Muharram, tak jauh dari Yogyakarta, yang sering kali mengalami pemadaman listrik, meski posisinya tidak jauh dari pusat kota.

“Gimana kita mau mandiri? Secara kan kita fokusnya ketahanan, ya, kalau kata presiden sekarang. Kita mau bilang ketahanan pangan, ketahanan energi, tapi tingkat keandalan listiriknya serendah itu,” kata Mutia.

Bagi Mutia, itulah yang menjadi titik balik. Melihat kenyataan ini, mereka memilih untuk memberikan solusi. Bukan hanya dengan memberi bantuan, melainkan dengan memberdayakan umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam transisi energi melalui sedekah dan wakaf. 

Menerangi Umat, Menggerakkan Transisi

MOSAIC memilih masjid sebagai poros dalam program ini bukan tanpa alasan. Mereka melihat masjid memiliki peranan besar untuk perubahan. Sejak dahulu, masjid adalah pusat peradaban. Ada aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan di sana. 

Di banyak daerah, masjid bahkan berperan sebagai jantung komunitas. Di sanalah rapat RT, arisan ibu-ibu berlangsung, hingga tempat anak-anak belajar mengaji dan menulis. Masjid adalah ruang bersama yang hidup, yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam ritme keseharian mereka. Maka tak heran, jika masjid kemudian menjadi titik awal yang strategis untuk menggerakkan transisi energi berbasis komunitas. 

Pemilihan ini terbukti tepat. Program Sedekah Energi menunjukkan keberhasilan bukan hanya dari sisi teknis pemasangan panel surya, tapi juga dari sisi partisipasi masyarakat. Di balik tiap panel yang terpasang, ada semangat gotong royong, urunan, dan kebersamaan.

Bagi Mutia, inilah potensi besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih jauh oleh pemerintah dengan mendorong transisi energi terbarukan berbasis komunitas. Sebuah pendekatan yang lebih membumi, inklusif, dan berakar kuat, ketimbang hanya mengandalkan proyek-proyek berskala besar. 

ZISWAF untuk Proyek Lingkungan

Lebih dari itu, Sedekah Energi juga menjadi bukti bahwa dana dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) bisa bermanfaat untuk mendukung proyek lingkungan. 

Mutia mengatakan, selama ini transisi energi sering kali dianggap sebagai proyek besar yang mahal dan hanya bisa dilakukan oleh negara atau perusahaan besar. Namun, Sedekah Energi membuktikan bahwa umat Islam yang telah diakui sebagai komunitas paling dermawan di dunia, memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi terbarukan ini. 

“Sebenarnya umat Islam ini kalau diajak berkontribusi bareng-bareng itu bisa kok. Inisiatif-inisiatif yang berbasis komunitas itu bisa dilakukan dan bisa digerakkan secara masif, kalau misalkan dinarasikan dengan tepat, diajak dengan tepat,” imbuhnya.

Hingga saat ini, sudah ada tiga masjid yang menjadi penerima manfaat panel surya dari pengumpulan sedekah dari umat. Di antaranya Masjid Al-Muharram, Masjid Al-Ummah Al-Islamiyah di Sembalun, Lombok, serta Masjid Al-Khoiriyah di Desa Karyasari, Garut—yang baru rampung awal tahun ini. 

Dalam mengimplementasikan panel surya dari masjid ke masjid, MOSAIC juga memilih lokasi berdasarkan kondisi energi di masing-masing daerah. Mereka melihat keandalan listrik, keberadaan PLTU, serta proyek energi besar yang tengah berlangsung di provinsi tersebut. Pilihan ini bukan sembarangan, tapi berdasarkan pemetaan kebutuhan riil energi, sekaligus potensi komunitas di sekitar masjid. 

Project Leader Sedekah Energi, Elok Faiqotul Mutia. Foto: Istimewa

Masyarakat Antusias

Dari sisi pendanaan, program ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Mereka memilih kitabisa.com sebagai platform utama untuk menggalang dana, sebuah kanal yang sudah akrab bagi masyarakat. 

Di sana, setiap orang bisa membaca cerita di balik proyek, melihat progres, dan ikut menjadi bagian dari perubahan. Tak hanya itu, mereka juga menggandeng berbagai organisasi dan influencer untuk mendukung kampanye ini. Bagi Mutia dan timnya, kolaborasi adalah kunci utama.  

Sebagai contoh, dalam proyek fundraising untuk Masjid Al Muharram, target dana adalah Rp75 juta. Namun, dalam waktu tiga bulan, dana yang terkumpul berhasil melebihi target, mencapai lebih dari Rp80 juta. Menurut Mutia, pencapaian ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang luar biasa terhadap proyek energi terbarukan berbasis komunitas.

Dengan lebih dari 800.000 masjid di Indonesia, MOSAIC memiliki visi untuk menciptakan sebuah gerakan transisi energi berbasis komunitas yang dapat menjangkau seluruh masjid di Indonesia, lewat Sedekah Energi ini. 

Hal ini juga menunjukkan potensi untuk mengembangkan sistem energi terbarukan seperti panel surya di masjid sangat besar. Baginya, tidak hanya memberikan solusi energi yang berkelanjutan untuk masjid-masjid, tetapi juga berpotensi menjadi model yang dapat pemerintah tiru, sebagai pionir energi terbarukan berbasis komunitas.

Iman yang Membumi 

Gerakan Sedekah Energi ini mulai menapaki jalannya sendiri sebagai bentuk nyata dari ikhtiar menuju solusi energi bersih. Di tengah urgensi krisis iklim, inisiatif ini bukan sekadar proyek teknis. Ini adalah panggilan moral dan spiritual. Gerakan Islam kini tidak lagi hanya merenungi, tetapi bergerak. Dan dari masjid, energi perubahan itu mulai terpancar.

Hasil Climate Audience Polling oleh Purpose Climate Lab pada 2021 menguatkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah siap. Mereka memiliki keinginan besar untuk terlibat dalam pelestarian alam, dengan kekhawatiran yang tinggi terhadap krisis iklim. Survei yang sama mengungkap hubungan antara nilai Islam dengan pelestarian lingkungan, termasuk tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemangku agama Islam terkait isu iklim.

Sebanyak 84 persen responden juga percaya bahwa aktivitas manusialah yang bertanggung jawab terhadap perubahan iklim. Namun, dalam waktu yang sama, mereka juga percaya bahwa bencana adalah bagian dari kehendak Tuhan. 

Pandangan ini telah membuka ruang untuk pendekatan spiritual dalam isu lingkungan, yaitu bahwa menjaga bumi bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga amanah ilahi. Dalam konteks ini, peran para pemimpin agama menjadi begitu penting. Mereka dipercaya, didengarkan, dan menjadi rujukan moral. Maka, gerakan seperti Sedekah Energi bukan hanya memberi cahaya, tetapi juga menjadi simbol terang harapan, bahwa umat beragama bisa menjadi motor transisi energi, bukan hanya berdiam diri untuk sebuah perubahan.

Contoh bagi Lintas Iman

Koordinator Greenfaith Indonesia, Hening Purwati Parlan menilai proyek-proyek energi bersih yang menghidupkan masjid ini juga dapat menjadi contoh bagi lintas iman. 

Pada akhirnya, harapan dari gerakan ini jauh lebih besar dari sekadar panel surya di atap masjid. Ini tentang bagaimana agama kembali membumi. Serta, iman yang menjadi sebuah cinta yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama, dan dengan bumi yang dipijaknya.

Sebab, hidup yang bermartabat bukanlah hidup yang mengeksploitasi tanpa batas, melainkan hidup yang damai, penuh kasih, dan selaras dengan alam. Barangkali lewat gerakan seperti ini, kita sedang menanam benih-benih masa depan yang lebih terang bagi bumi, bagi umat manusia, dan bagi keimanan itu sendiri.

Penulis: Dini Jembar Wardani 

Editor: Indiana Malia

Tulisan ini merupakan edisi keempat dari serial liputan “Merekam Jejak Energi Bersih dari Masjid ke Masjid”. 

Hari Bumi 2025 yang mengusung tema “Kekuatan Kita, Planet Kita” menjadi pengingat bahwa setiap orang, termasuk komunitas keagamaan, berperan besar dalam mendorong penggunaan energi bersih. Salah satu contohnya, kini semakin banyak masjid di Indonesia yang mulai memanfaatkan panel surya sebagai sumber listrik ramah lingkungan.

Saat ini, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi ruang gerakan sosial dan lingkungan. Di Indonesia, makin banyak masjid yang mulai menyuarakan isu-isu lingkungan serta mengambil langkah nyata, dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Energi dari sinar matahari ini dapat memenuhi kebutuhan listrik harian masjid.

Sobat Greeners, bukan hanya satu atau dua masjid di Indonesia yang sudah memakai PLTS atap, lho. Jumlahnya sudah cukup banyak dan terus bertambah. Inisiatif ini menjadi contoh nyata bahwa masjid bisa menjadi motor penggerak dalam transisi menuju energi terbarukan.

Menariknya, penggunaan PLTS atap ini tidak hanya terbatas di masjid-masjid besar di kota-kota besar saja. Banyak juga masjid di kota kecil, bahkan di daerah pedesaan yang sudah mengadopsi teknologi ini. Hal ini membuktikan bahwa semangat menjaga Bumi bisa bisa kita mulai dari mana saja, mulai dari kota hingga pelosok negeri.

Berikut ini lima masjid di Indonesia yang telah menggunakan PLTS atap untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya.

1. Panel Surya di Masjid Istiqlal

Siapa yang tak kenal dengan Masjid Istiqlal? Masjid besar yang terletak di Kota Jakarta Pusat ini ternyata menggunakan panel surya sejak tahun 2016. Kini, sudah ada 504 unit modul surya yang terpasang di atap Masjid Istiqlal dengan kapasitas masing-masing 325 watt peak (wp).

Pasokan energi dari panel surya ini telah memenuhi 16 persen dari kebutuhan masjid. Bukan sekadar memasang panel surya, masjid yang berkapasitas 200 ribu jemaah ini juga sudah melakukan gerakan lingkungan lainnya seperti pengelolaan sampah, renovasi beberapa bangunan dengan konsep ramah lingkungan, hingga membuat sistem daur ulang air.

2. Masjid Jogokariyan

Masjid Jogokariyan di Kota Yogyakarta terkenal sebagai salah satu masjid dengan komunitas yang sangat kompak. Bahkan, saat Ramadan masjid ini begitu populer dengan acara Kampung Ramadan yang selalu ramai setiap tahunnya, lengkap dengan deretan penjual takjil dan ribuan takjil gratis setiap hari selama bulan suci.

Namun, tahukah Sobat Greeners? Selain aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, Masjid Jogokariyan juga telah berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan menggunakan energi bersih. Sejak tahun 2021, masjid ini mulai menggunakan panel surya sebagai sumber sebagian energi listriknya.

Panel surya tersebut memiliki kapasitas total 4,19 kilowatt peak (kWp) dan merupakan hasil donasi dari sejumlah donatur asal Jakarta. Saat ini, terdapat sembilan unit panel surya yang terpasang di masjid tersebut, masing-masing berkapasitas 450 hingga 470 wp.

3. Panel Surya di Masjid Al Muharram

Geliat masjid-masjid yang beralih ke energi bersih semakin terlihat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satunya adalah Masjid Al Muharram yang terletak di Kampung Brajan, Kabupaten Bantul. Masjid ini aktif dalam gerakan lingkungan, terutama melalui program Sedekah Sampah yang telah berjalan cukup lama.

Sejak tahun 2023, Masjid Al Muharram mulai melangkah lebih jauh dengan mengadopsi panel surya sebagai sumber energi listriknya. Langkah ini terwujud melalui program Sedekah Energi yang digagas oleh Mosaic, dan berhasil menghimpun donasi dari lebih dari 5.000 orang. Berkat dukungan tersebut, kini terpasang delapan unit panel surya berukuran 2 x 1 meter, dengan total kapasitas sekitar 4.300 wp.

4. Masjid KH Ahmad Dahlan

Bukan hanya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah saja, di Jawa Timur masjid yang menggunakan panel surya juga mulai tumbuh. Salah satunya adalah Masjid KH Ahmad Dahlan yang sudah menggunakan panel surya sejak tahun 2021.

Masjid ini telah memasang empat panel surya berukuran 8 x 10 meter, masing-masing menghasilkan daya sekitar 600 wp. Selain itu, terdapat empat panel tambahan yang dipasang pada tahun 2023 dengan kapasitas 2.200 wp, sehingga total kapasitas PLTS yang terpasang saat ini mencapai 2.800 wp atau 2,8 kWh. 

Saat ini, kebutuhan energi masjid berkisar 6 kWh dari PLN, dengan rata-rata konsumsi harian mencapai 15 kWh. Untuk mengoperasikan seluruh peralatan masjid, total kebutuhan energi dalam sehari mencapai sekitar 30 kWh. Dengan menggunakan panel surya ini, tagihan listrik PLN di Masjid KH Ahmad Dahlan pun berkurang 30 persen setiap bulannya.

5. Masjid Supangat

Di Jawa Timur ada masjid yang juga ikut bersinar dengan panel surya. Masjid tersebut adalah Masjid Supangat di Tuban yang menjadi masjid pertama menggunakan tenaga listrik surya lewat instalasi solar panel.

Instalasi ini merupakan pemberian Askara Nusantara pada tahun 2024 sebagai bentuk dukungan untuk menyuarakan energi terbarukan di rumah-rumah ibadah dan supaya masjid bisa lebih hemat listrik. Sehingga, para pengurus masjid mengalihkan kelebihan dari biaya itu untuk membantu warga, salah satunya membuka bimbel gratis khusus anak-anak di desa setempat.

Itu dia lima masjid di Indonesia yang telah menggunakan panel surya untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi listriknya. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga bisa menjadi pelopor dalam gerakan transisi energi, dari energi fosil menuju energi terbarukan.

Semoga di momen Hari Bumi ini, semakin banyak masjid dan bangunan lainnya yang terinspirasi untuk mengikuti jejak serupa. Karena masa depan Bumi yang lebih cerah dan berkelanjutan berawal dari langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Hari Bumi merupakan perhelatan global tahunan setiap 22 April guna meningkatkan kesadaran dan menginspirasi tindakan untuk melindungi lingkungan. Tema tahun 2025, “Kekuatan Kita, Planet Kita,” menekankan peran penting energi bersih dan tindakan kolektif masyarakat dalam melindungi planet ini.

Saat dunia mendekati tenggat waktu iklim utama, sangat penting untuk menyatukan upaya menuju pembangunan masa depan yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Selama dekade terakhir, 86 persen rata-rata konsumsi energi global berasal dari bahan bakar fosil. Hal itu menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan seperti peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.

Skenario bisnis-as-usual (BAU) memperkirakan bahwa penggunaan bahan bakar fosil akan masih sekitar 65-70% pada tahun 2050, dengan penggunaan batu bara menurun perlahan, terutama di negara-negara maju. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) tetap tinggi karena transportasi dan petrokimia. Namun, penggunaan gas alam meningkat sebagai bahan bakar transisi.

Sektor energi terbarukan tumbuh, namun tidak cukup cepat untuk menggantikan bahan bakar fosil. Akibatnya, terjadi peningkatan emisi CO₂ global. Hal itu berpotensi menyebabkan pemanasan global melebihi 2,5-3°C pada tahun 2100. Selain itu, juga memperparah peristiwa cuaca ekstrem dan peningkatan permukaan laut, serta memperdalam ketimpangan di negara-negara yang rentan.

Untuk mengurangi emisi CO₂ global secara efektif, transisi energi bersih harus melibatkan kolaborasi dari pemerintah, bisnis, masyarakat, dan individu. Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang kuat, berinvestasi dalam energi terbarukan, serta mengakhiri subsidi bahan bakar fosil.

Sektor bisnis juga harus beralih ke energi bersih, mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, dan mendukung teknologi hijau. Sebagai individu, kita dapat berkontribusi dengan mengurangi penggunaan energi pribadi, menggunakan transportasi umum, memilih opsi energi terbarukan, dan mengadvokasi aksi iklim.

Direktur Belantara Foundation, Dolly Priatna. Foto: Istimewa

Memahami Tema Hari Bumi 2025: “Kekuatan Kita, Planet Kita”

Tema Hari Bumi 2025, “Kekuatan Kita, Planet Kita,” mendorong individu dan masyarakat luas untuk menggunakan kekuatan kolektif mereka guna mengatasi krisis iklim global. Hal ini termasuk kekuatan teknologi, yang melibatkan pengembangan solusi energi berkelanjutan. Misalnya, panel surya, turbin angin, kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi, serta kekuatan politik, yang melibatkan kemampuan pemerintah, lembaga, dan segenap warga negara untuk membentuk kebijakan yang melindungi lingkungan.

Energi bersih sangat penting untuk mengatasi degradasi lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Transisi ke sumber energi bersih sangat penting untuk mengurangi perubahan iklim dan melindungi kesehatan masyarakat.

Sumber energi bersih menghasilkan emisi minimal, mengurangi polusi udara dan air secara signifikan, serta dapat membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, energi bersih bermanfaat bagi kesehatan dengan mencegah kematian ribuan manusia setiap tahun akibat polusi udara, serta mengurangi persaingan untuk mendapatkan sumber daya air.

Gerakan global untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi bersih tidak hanya didorong oleh pemerintah dan industri. Setiap individu masyarakat dapat berkontribusi dengan membuat pilihan yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, menggunakan peralatan hemat energi, mengurangi perjalanan dengan mobil, memasang panel surya di atap rumah, serta mendukung penyedia energi hijau. Masyarakat juga dapat memperkuat upaya ini dengan memulai proyek energi bersih lokal, meningkatkan kesadaran, dan mengadvokasi kebijakan energi bersih.

Baik individu maupun masyarakat dapat memengaruhi sistem yang lebih luas. Hal ini melalui keterlibatan masyarakat, memilih pemimpin yang berfokus pada iklim, dan berpartisipasi dalam kampanye lingkungan. Kemudian, dapat menekan perusahaan dan pembuat kebijakan untuk bertindak secara bertanggung jawab.

Mereka adalah fondasi revolusi energi bersih yang digerakkan oleh masyarakat, menciptakan permintaan, membangun ketahanan, dan menginspirasi perubahan sistemik, yang dimuai secara lokal. Namun, bergema secara global.

Tantangan Lingkungan Hidup Saat Ini dan Ajakan untuk Bertindak

Konsumsi bahan bakar fosil berdampak signifikan terhadap perubahan iklim. Terutama karena pelepasan gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida dan metana. Emisi ini mengubah komposisi atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global dan gangguan ekologi.

Pembakaran bahan bakar fosil menyumbang sekitar 84% dari total emisi CO₂ global, yang berkontribusi terhadap peningkatan kadar CO₂ atmosfer dari 280 ppm pada tahun 1750 menjadi lebih dari 390 ppm pada tahun 2011.

Peningkatan kadar GRK dikaitkan dengan peningkatan suhu global rata-rata sebesar 0,6 ± 0,2°C sejak akhir abad ke-19, dengan proyeksi yang menunjukkan peningkatan lebih lanjut sebesar 1,4 hingga 5,8°C pada tahun 2100.

Dampak berikutnya adalah gangguan iklim, termasuk peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem, pengasaman laut, dan naiknya permukaan laut, yang dapat menyebabkan banjir di wilayah pesisir. Mekanisme umpan balik, seperti mencairnya lapisan tanah beku dan meningkatnya uap air, memperburuk pemanasan sehingga menciptakan siklus perubahan iklim yang saling memperkuat.

Emisi bahan bakar fosil berkontribusi terhadap polusi udara yang menyebabkan hujan asam dan merusak ekosistem. Hal itu berdampak pada keanekaragaman hayati dan kualitas air. Dampak kesehatan dari polutan udara, termasuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida, semakin mengancam kesehatan manusia dan integritas ekologi.

Energi bersih, termasuk sumber-sumber seperti tenaga surya, angin, hidroelektrik, panas bumi, dan bioenergi modern, merupakan solusi ampuh untuk mengurangi polusi akibat perubahan iklim. Energi bersih sangat terkait dengan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, kemandirian energi, dan pemerataan, khususnya bagi masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

Investasi dalam Infrastruktur Terbarukan

Untuk melakukan transisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih, pemerintah harus memberlakukan kebijakan yang kuat. Kemudian, berinvestasi dalam infrastruktur terbarukan, mengakhiri subsidi bahan bakar fosil, berinovasi, berinvestasi dalam teknologi bersih, dan membuat pilihan yang sadar. Selain itu, perlu tindakan terkoordinasi lintas sektor. Hal ini untuk memastikan peralihan yang inklusif dan efektif ke sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan tenaga air.

Biaya teknologi energi bersih yang dianggap tinggi tetap menjadi hambatan yang signifikan, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan lembaga internasional harus mengalihkan subsidi dari bahan bakar fosil, lalu berfokus pada inisiatif energi bersih.

Peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Sehingga energi bersih menjadi lebih terjangkau dari waktu ke waktu. Akses terhadap energi bersih harus diperluas. Terutama di masyarakat terpencil dan kurang terlayani, dengan menggunakan solusi energi terdesentralisasi seperti sistem tenaga surya off-grid, jaringan mikro berbasis masyarakat, dan model pembiayaan inklusif. Investasi dalam sumber daya manusia dan pelatihan pekerja lokal juga penting untuk keberlanjutan jangka panjang.

Kurangnya kemauan politik menghambat kemajuan di tingkat nasional dan global. Komitmen politik sangat penting untuk menerapkan kebijakan iklim yang kuat, menegakkan peraturan emisi, dan mendukung pengembangan energi bersih.

Kesadaran publik dan keterlibatan masyarakat dapat menekan para pemimpin untuk memprioritaskan keberlanjutan dalam agenda mereka. Kerja sama internasional yang kuat, seperti Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dapat membantu menetapkan target bersama dan memobilisasi sumber daya untuk transformasi energi global.

Inisiatif energi bersih yang berhasil, seperti program desa surya di Indonesia dan kota hijau di Eropa, menunjukkan potensi teknologi energi terbarukan untuk mengubah masyarakat dan lingkungan perkotaan. Namun, tantangan seperti biaya tinggi, keahlian teknis, dan keterbatasan infrastruktur tetap ada. Ini membutuhkan upaya berkelanjutan dan solusi inovatif untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya.

Masa Depan yang Kita Pilih

Dunia membayangkan masa depan dengan dukungan sistem energi yang bersih, terbarukan, dan inklusif pada tahun 2030 dan seterusnya. Visi ini bertujuan untuk mengurangi polusi dan kesenjangan, mendorong stabilitas iklim, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber energi bersih seperti tenaga surya, angin, hidro, dan panas bumi akan menjadi tulang punggung pasokan energi global. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, biaya yang menurun, dan dukungan kebijakan yang kuat membuat energi terbarukan lebih mudah diakses dan efisien.

Bahan bakar fosil akan dihapuskan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara. Transisi energi bersih akan memprioritaskan kesetaraan dan inklusi, memberdayakan masyarakat pedesaan, kelompok terpinggirkan, dan negara-negara berkembang untuk memiliki akses yang adil ke layanan energi modern.

Sistem energi terdesentralisasi, seperti tenaga surya off-grid, ladang angin masyarakat, dan penyimpanan baterai lokal, akan memberdayakan setiap anggota masyarakat untuk memproduksi dan mengendalikan energi mereka sendiri. Pekerjaan dalam ekonomi hijau akan didistribusikan secara adil, dengan kesempatan untuk semua jenis kelamin, usia, dan latar belakang sosial.

Setiap individu akan memainkan peran penting dalam mencapai visi ini. Mulai dari melakukan perubahan gaya hidup, mengadvokasi kebijakan energi bersih, dan berbagi pengetahuan tentang energi bersih, isu iklim, dan keadilan energi. Sistem energi yang bersih dan adil harus memastikan setiap orang memiliki akses ke energi yang aman dan berkelanjutan. Hal ini terlepas dari lokasi, pendapatan, atau status sosial mereka.

Tulisan ini merupakan opini dari pengamat lingkungan sekaligus Direktur Belantara Foundation, Dolly Priatna, dalam rangka memperingati Hari Bumi 2025.

Jakarta (Greeners) – Target energi baru dan terbarukan (EBT) dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 adalah 75,6 gigawatt (GW) pada 2035. Untuk mencapainya, Indonesia perlu mempercepat pengembangan energi surya dan angin. Hal ini melalui perencanaan strategis dan pemantauan ketat agar target pengembangan energi bersih dapat terwujud.

Menurut laporan singkat terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), tenaga surya menjadi opsi terbaik untuk memastikan pencapaian target 75 GW lebih cepat dari jadwal.

Percepatan ini juga sangat penting agar proyek-proyek prospektif dengan kapasitas total 45 GW, yang tercatat oleh Global Energy Monitor (GEM), dapat terealisasi. Sehingga, Indonesia dapat mencapai target pengembangan energi bersih sesuai waktu yang ditetapkan.

Dari total 45 GW, setidaknya terdapat 16,5 GW proyek tenaga surya prospektif di Indonesia. Angka ini lebih dari lima kali lipat dari yang tercantum dalam JETP CIPP, yang sebesar 3,1 GW. Selain itu, angka ini juga 30% lebih tinggi dari target RUKN untuk tahun 2030, yang sebesar 12,8 GW.

BACA JUGA: BRIN Kembangkan PLTS Terapung Mobile Pertama di Indonesia

Analis CREA dan rekan penulis analisis ini, Katherine Hasan menyatakan bahwa dengan meluncurkan, memantau, dan mungkin mempercepat pengembangan proyek-proyek prospektif tersebut, kapasitas energi terbarukan Indonesia bisa meningkat hingga empat kali lipat dalam dekade mendatang.

“Hal ini bahkan melampaui target RUKN pada 2030. Lalu, memastikan Indonesia untuk mencapai target di tahun-tahun selanjutnya, di mana capaian pengembangan EBT terus meningkat,” kata Katherine lewat keterangan tertulisnya, Selasa (4/2).

Tingkatkan Tenaga Angin

Sementara itu, pengembangan energi angin di Indonesia menghadapi tantangan, karena proyek prospektif yang tercatat oleh GEM hanya mencapai 2,5 GW. Angka itu jauh lebih rendah dari target kapasitas 4,8 GW dalam RUKN pada 2030.

Kesenjangan antara potensi tenaga angin dan penerapan optimal dari segi biaya bahkan lebih besar dan mendesak untuk segera diatasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan upaya dalam pengembangan energi angin. Selain itu, penting untuk menciptakan iklim investasi yang dapat menarik pembiayaan.

Menurut Katherine, dengan memetakan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang secara realistis dapat terlaksana sebelum 2030, Indonesia berpotensi melampaui target yang tercantum dalam RUKN.

Proyek prospektif 45 GW yang telah teridentifikasi saat ini sedang berada pada berbagai tahap, termasuk konstruksi, pra-konstruksi, dan pengumuman. Namun, baru sekitar 30,6 GW yang memiliki jadwal mulai yang telah ditetapkan. Adapun sisa 13,6 GW, yang mencakup 10,7 GW energi surya, 1,8 GW tenaga angin, dan 1,1 GW panas bumi, masih memerlukan penetapan tahun mulai pelaksanaannya.

Jika proyek-proyek ini terealisasi, kapasitas pembangkit listrik Indonesia akan meningkat menjadi 58,5 GW. Jumlah tersebut sekitar 77% dari target RUKN sebesar 75,6 GW pada 2035. Namun, untuk mencapai target tersebut, Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 18 GW dari kapasitas saat ini yang sebesar 13,5 GW. Oleh karena itu, tambahan kapasitas ini harus jadi prioritas dan segera masuk dalam perencanaan nasional.

Energi Fosil Signifikan

CREA juga mencatat bahwa porsi energi fosil dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) masih sangat signifikan. Meskipun Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bebas fosil pada 2040, RUKN 2024-2060 justru menggariskan bahwa 41% dari produksi listrik akan berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara. Kemudian, sebesar 17% dari gas.

Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi permintaan energi sebesar 1.140 TWh pada tahun 2040. Sementara, energi terbarukan hanya diperkirakan menyumbang 36%.

Pada 2060, target porsi energi terbarukan mencapai 50%. Sisanya berasal dari nuklir, PLTU co-firing biomassa, dan pembangkit listrik tenaga gas. Kedua jenis pembangkit tersebut dilengkapi dengan teknologi penangkapan karbon (CCS).

Namun, hal ini bertentangan dengan pemodelan skenario bebas energi fosil yang hemat biaya dalam Laporan Penilaian Keenam (AR6) Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Laporan tersebut mengecualikan seluruh pembangkit listrik berbasis fosil, serta energi dari amonia, hidrogen, dan laut.

BACA JUGA: Terminal Eksekutif Merak dan Bakauheni Gunakan Solar Panel

Menurut Analis Utama CREA, Lauri Myllyvirta, RUKN sangat kurang berinvestasi dalam energi terbarukan yang fluktuatif, seperti tenaga surya dan angin. Hal ini berbeda dengan jalur hemat biaya dalam laporan IPCC AR6 untuk sistem listrik Indonesia yang bebas fosil pada 2060. Sebaliknya, RUKN justru lebih banyak berinvestasi pada solusi yang lebih mahal dan penerapannya lebih lambat.

Lauri menegaskan bahwa hal ini dapat menghambat tercapainya visi bebas fosil Presiden Prabowo. Bahkan, membatasi peluang investasi energi bersih dalam dekade-dekade yang akan datang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Penggunaan energi terbarukan, seperti panel surya, bermanfaat untuk mendukung penggunaan energi bersih dan mengurangi jejak emisi karbon. Para peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) telah memanfaatkan teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan listrik warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Untuk implementasi energi bersih, mereka menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan sistem fotovoltaik. Sistem ini mendukung kebutuhan masyarakat seperti pasokan air, bidang pertanian, dan perikanan.

Tim peneliti juga menggunakan sistem online energy monitoring untuk pemantauan energi. Sistem ini membantu memantau penggunaan energi dan pengurangan emisi karbon secara real-time.

BACA JUGA: Dari Desa hingga Pesantren: Inisiatif Climate Rangers Gunakan Energi Terbarukan

Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik UGM, Rachmawan Budiarto berharap pengembangan energi ini bisa memberikan kesejahteraan dari sisi ekonomi hingga kemandirian penggunaan energi untuk warga.

“Kolaborasi ini dapat menjadi salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat dalam memasang, mengoperasikan, dan memelihara sistem ini. Sementara, pemerintah juga mulai menerapkan pemantauan online untuk pengurangan energi dan emisi karbon yang telah dikembangkan,” ucap Rachmawan lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/10).

Ia menambahkan, teknologi ini juga dapat membuat warga menghemat biaya listrik. Misalnya, saat ada gangguan listrik, panel surya yang telah terpasang ini dapat menjadi tambahan keamanan untuk pasokan listrik.

UGM memanfaatkan panel surya sebagai sumber listrik warga Makassar. Foto: UGM

Pasang Panel Surya di Tiga Lokasi

Dalam implementasi panel surya ini, tim CSDR telah memilih puluhan lokasi di Kota Makassar untuk pengembangan teknologi berkelanjutan. Selama tiga tahun pertama, mereka melakukan analisis pada berbagai lorong hijau (green alley). Pada tahun terakhir, fokus mereka bergeser ke tiga lokasi usaha berbasis komunitas perikanan serta sumber pasokan air.

Dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, Donny Koerniawan, mengatakan tim kolaborasi internasional ingin berfokus pada pengurangan pemakaian karbon. Contohnya, perubahan perilaku dimulai dari lorong-lorong kota yang menjadi ruang kecil dari sel kota.

“Kami sudah mengimplementasikan instalasi panel surya di tiga titik, itu bisa sangat mengurangi pemakaian energi setiap komunitas,” jelasnya.

BACA JUGA: Peneliti Sebut Alga Bisa Menjadi Sumber Energi Terbarukan

Instalasi panel surya ini mulai dipasang sekitar dua bulan lalu. Seiring berjalannya waktu, dampak positifnya sudah mulai terlihat di komunitas. Menurut data dari sistem online energy monitoring, data real-time menunjukkan informasi mengenai listrik dari PLTS serta prediksi emisi karbon yang dapat dicegah. Data dan analisis ini menjadi dasar untuk pengembangan teknologi lebih lanjut.

“Data ini juga dapat menjadi evaluasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik demi menuju komunitas yang berkelanjutan,” paparnya.

Melalui kolaborasi ini, para pengembang teknologi berusaha menerapkan energi terbarukan dan teknologi pemantauan energi untuk membangun komunitas net-zero carbon di Makassar. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pengembangan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seiring. Bahkan, bisa menjadi inspirasi bagi tim pengembang lainnya untuk melakukan hal serupa di daerah lain.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Ikatan Audit Teknologi Indonesia (IATI) mendukung transisi energi dari ketergantungan fosil menuju pemanfaatan energi bersih berkelanjutan.

Komitmen ini IATI bangun bersama Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) dan Institut Evaluasi Energi Indonesia (IEEI).

Untuk itu, IATI berupaya mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu melakukan evaluasi energi serta audit teknologi. Harapannya SDM ini dapat memenuhi standar pencapaian pengurangan emisi karbon maupun carbon foot print khususnya di sektor industri.

Dengan adanya kesepakatan global dalam Paris Agreement 2015 Pemerintah Indonesia menyiapkan target net zero emission (NZE) selambatnya tahun 2060 atau lebih cepat.

Salah satu langkah menuju pencapaian sasaran tersebut Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 % dengan kemampuan sendiri. Kemudian 41 % dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Dukungan IATI untuk Audit Teknologi

Ketua Umum IATI Hammam Riza mengatakan, ada tantangan penarikan investasi ke Indonesia. Ia menyebut, pada saatnya nanti persaingan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia akan terkendala dengan ketersediaan pembangkit listrik bersih yang ada di Indonesia.

“Banyak industri yang mempersyaratkan ketersediaan pembangkit yang ramah lingkungan ini dalam proses produksinya,” katanya dalam Diskusi Nasional tentang peran Audit Teknologi dan Evaluasi Energi di Jakarta, baru-baru ini.

Hal ini karena komitmen mereka terhadap dunia untuk memenuhi pengurangan emisi karbon di udara. Bahkan, hal ini sudah menjadi syarat mutlak bagi produksi yang akan masuk ke Eropa. Pasalnya, negara-negara maju mulai mewajibkan setiap produksi memiliki sertifikat bebas karbon atau carbon footprint dalam setiap produksi yang dipasarkan di negara mereka.

Energi terbarukan ini salah satunya pembangkit listrik tenaga surya. Foto: Shutterstock

Butuh SDM Unggul

Oleh karena itu, IATI bersama- sama dengan MASKEEI dan IEEI, melihat pentingnya melakukan pengembangan kapasitas SDM. Nantinya SDM ini harus yang mampu melakukan evaluasi energi serta audit teknologi.

“Kami berharap bahwa kami dapat bekerja sama dengan kementerian terkait untuk dapat mewujudkan target pemerintah ini. Khususnya dalam melakukan transisi energi menuju net zero emission tahun 2060,” kata Hammam.

IATI merupakan sebuah organisasi profesi auditor teknologi yang independen. Organisasi ini memiliki peran strategis membina dan mengawasi auditor teknologi dengan berpedoman pada standar kualifikasi profesi dan kode etik auditor teknologi.

Perkumpulan IATI adalah organisasi profesi nonprofit yang beranggotakan para auditor teknologi, pemerhati audit teknologi. Selain itu juga pencinta teknologi serta anggota masyarakat yang berminat dan turut mengembangkan kegiatan audit teknologi di Indonesia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Peneliti dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura berhasil menciptakan solusi futuristik yang mampu mengatasi polusi yang disebabkan oleh sampah plastik. Pada April lalu, mereka telah menemukan teknologi baru yang dapat mengubah sampah plastik menjadi hidrogen dan karbon. Kedua elemen tersebut dapat menghasilkan listrik bersih yang berguna untuk berbagai keperluan industri.

“Metode baru yang kami ciptakan dapat mengubah sampah plastik dari jenis apapun menjadi listrik bersih, termasuk plastik yang terkontaminasi sekalipun,” ujar pemimpin penelitian, Associate Professor Grzegorz Lisak, dalam Mothership. “Beberapa jenis sampah plastik biasanya sulit untuk didaur ulang karena terdiri dari campuran berbagai bahan.”

Untuk menghasilkan listrik bersih dari sampah plastik, para peneliti harus mengumpulkan sampah plastik terlebih dahulu. Setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup, sampah plastik akan melewati proses penguraian dan pemanasan hingga berwujud menjadi gas. Gas tersebut kemudian akan memasuki reaktor berkatalis untuk kemudian diolah kembali menjadi dua hasil akhir, yaitu hidrogen dan karbon nanotube. Adapun nama dari proses tersebut yakni pirolisis.

Melansir dari situs resmi NTU, hidrogen dari sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi sumber listrik bersih yang bisa menenagai kendaraan listrik. Selain itu, karbon nanotube juga dapat kita gunakan dalam aplikasi biomedis, otomotif dan industri.

“Mengembangkan teknologi hidrogen semacam itu merupakan bagian dari rencana Singapura untuk mengeksplorasi sumber energi bersih. Upaya ini dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil dan dapat menurunkan jejak karbon negara,” tulis NTU.

Listrik Bersih dari Sampah Plastik Laut

Untuk menghasilkan listrik bersih dari plastik, para peneliti NTU menggunakan sampah plastik yang berasal dari laut. Perlu Sobat Greeners ketahui, hingga saat ini terdapat 269 juta kilogram sampah laut mengambang di lautan sekitar Singapura. Untuk mengumpulkan sampah plastik laut secara maksimal, para peneliti bekerja sama dengan organisasi nirlaba Ocean Purpose Project.

“Sampah plastik dengan jumlah sebanyak itu dapat menghasilkan listrik bersih yang mampu menggerakkan kendaraan listrik hingga sejauh 40 juta kilometer. Selain itu, jika seluruh sampah plastik di Singapura kita olah menjadi sumber energi, energi tersebut dapat memberi daya pada ribuan partemen selama setahun penuh,” papar NTU.

Penulis: Anggi R. Firdhani

Sumber:

Mothership

Situs Resmi NTU

Jakarta (Greeners) – Perguruan tinggi vokasi mulai mendorong pengembangan inovasi di bidang energi baru terbarukan (EBT). Sebagai bentuk konkretnya Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka program studi (prodi) energi terbarukan.

Kolaborasi lewat project Renewable Energy Skills Development (RESD) terimplementasi oleh The Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) melalui GFA Consulting Group.

Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto menyatakan, kolaborasi tersebut membuka ruang lebih besar untuk berkarya dan berdaya saing.

“Tanpa adanya kerja sama, ide-ide inovasi akan memiliki sekat dan terbatas. Kerja sama melalui sinergi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Harapannya dapat mendukung kekuatan ekonomi nasional,” katanya dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini.

Wikan menyebut, dukungannya terhadap pertumbuhan inovasi saat ini pada energi terbarukan melalui skema kolaborasi di dalam negeri. Hal ini menyusul arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (green economy). Selain itu juga pembangunan yang mengembangkan sumber daya laut (blue economy).

“Pembukaan program studi baru dan dukungan dalam join research tentang energi terbarukan terus dilakukan untuk meningkatkan inovasi di bidang energi baru,” ucapnya.

Ia berharap, pengembangan melalui pembukaan program studi khusus energi terbarukan akan mendapat animo yang tinggi dari calon peserta didik. Targetnya jumlah lulusan bidang ini akan terus bertambah.

Perguruan Tinggi Berperan Mendorong Energi Terbarukan

Peranan perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan dan penelitian di bidang energi terus mendapat penguatan melalui kolaborasi ini.

Ditjen Pendidikan Vokasi, sambungnya siap untuk bersama-sama mendorong terpenuhinya lulusan yang siap kerja di bidang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Tak hanya itu, ada juga di bidang pembangkit listrik hybrid surya diesel dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

“Jalur penerimaan mahasiswa untuk program D4 Konsentrasi Energi Terbarukan nantinya dapat dilakukan melalui jalur alih jenjang. Untuk jalur mandiri di masing-masing Politeknik terpilih mulai bulan Maret tahun ini,” ungkap Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek, Beny Bandanadjaja.

Pihak SECO mengalokasikan bantuan dana sebesar Rp 5 miliar untuk pelaksanaan program ini. Rencananya program mulai berjalan tahun ini hingga tahun 2025. Rencana pengembangan pendidikan tinggi vokasi di bidang energi terbarukan ini meliputi solar, hidro dan energi gabungan/hibrida (hybrid) di Indonesia.

Beberapa politeknik penerima manfaat di lingkup Kemendikbudristek, yaitu Politeknik Negeri Bali (PNB), Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Ada pula Politeknik Negeri Manado (Polimdo), termasuk untuk Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas di bawah lingkup Kementerian ESDM.

Program ini menargetkan 450 lulusan Diploma 4. Nantinya bergelar sarjana terapan teknik energi terbarukan di bidang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

“Pelaksanaan program diperkuat dengan pendampingan dari lembaga pendidikan di Swiss. Termasuk Swiss University of applied sciences dan Swiss Federal Institute for Vocational Education untuk memberikan masukan praktik baik di bidang vokasi dan kerja sama industri,” ujar Martin Stottele selaku pimpinan pelaksana program RESD.

Program ini terealisasi melalui berbagai cara. Salah satunya penciptaan program D4 konsentrasi energi terbarukan di lima politeknik negeri. Selain itu ada pula peluncuran program pelatihan energi terbarukan di lima lembaga pelatihan kerja. Kemudian ada pula penguatan pertukaran informasi dan komunikasi di sektor energi terbarukan di Indonesia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah pusat didorong untuk memastikan kebijakan dan ekosistem kendaraan listrik. Prioritaskan pula hadirnya kendaraan umum listrik untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi yang terus menyumbang emisi karbon.

Untuk itulah, jika ada pemerintah provinsi menginisiasi hadirnya transportasi berenergi bersih, pemerintah pusat harus mendukung. Salah satunya dukungan infrastruktur yakni penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik.

Gubernur Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan salah satunya. Ia berkomitmen untuk menekan perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 50 % pada tahun 2030 dan zero emission pada 2050 nanti. Hal itu sejalan dengan peraturan daerah yaitu Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Bondan Andriyanu mengatakan, transisi menuju kendaraan bertenaga listrik memang sudah saatnya terimplementasi. Akan tetapi, langkah Pemprov DKI Jakarta ini harus pemerintah pusat dukung kebijakannya. Termasuk, sambungnya terkait kebijakan hulu ke hilir. Seperti keterjangkauan harga kendaraan, ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta kebutuhan energi baru terbarukan (EBT).

“Jangan sampai pemerintah pusat justru membuat kebijakan yang bertolak belakang. Jakarta tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus sinkron antara kebijakan pusat dan Pemprov DKI Jakarta,” kata Bondan kepada Greeners, Rabu (2/3).

Lebih jauh Bondan menyatakan, kendaraan umum bertenaga listrik prioritas karena tak hanya mampu mengurangi kontribusi emisi, tapi juga menekan kemacetan. Pasalnya, permasalahan paling mendesak terkait sektor transportasi di Jakarta yakni polusi dan kemacetan.

Pemerintah, lanjutnya harus sebisa menekan penggunaan kendaraan pribadi, baik itu berbahan bakar fosil maupun listrik dan mengalihkannya pada kendaraan umum bertenaga listrik.

“Yang pasti, prioritas kendaraan umum (bertenaga listrik) dulu dibanding kendaraan apakah itu motor atau mobil pribadi bertenaga listrik. Ini justru beban kemacetan,” tegasnya.

Transisi Energi Listrik ke Energi Terbarukan

Sementara untuk penggunaan bahan energi, Bondan menyebut pentingnya transisi ke penggunaan energi listrik menuju EBT agar dapat menghalau dampak perubahan iklim. Adapun penggunaan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sangat bergantung pada energi fosil atau batu bara sehingga masih turut menyumbang emisi.

“Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bisa menjadi alternatif yang sangat berpotensi sebagai pengganti, jadinya berkelanjutan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, komitmen net zero emission melalui transisi kendaraan umum bertenaga listrik melalui tiga hal. Pertama, 100 bus listrik pada rute Transjakarta terimplementasikan sebagai program penyebaran bus listrik percontohan. Kedua, separuh bus Jakarta berganti menjadi armada listrik secara bertahap. Targetnya selesai pada tahun 2025. Ketiga, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memastikan bahwa sebagian besar wilayah Jakarta bebas emisi tahun 2030.

Anies juga menyebut, saat ini pemerintah DKI Jakarta menghadapi dua tantangan besar dalam penyediaan transportasi. Pertama, efisiensi melalui penyediaan transportasi yang nyaman, inklusif dan berkelanjutan. Kemudian dapat menekan masalah kemacetan dan polusi dan bisa mengakomodasi setidaknya 20 juta pengguna setiap hari.

“Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah bagaimana mengubah paradigma masyarakat Kota Jakarta. Dari penggunaan mobil ke arah pembangunan yang berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD),” katanya dalam acara Jakarta E-Mobility bertema ‘DKI Jakarta’s Commitment to Electrify Public Transport Fleets and Current Efforts’ secara daring, Selasa (1/3).

Pemprov DKI Jakarta memastikan transformasi pertama yaitu bagaimana mengubah paradigma dalam masyarakat agar mengutamakan transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadi.

Tak hanya itu, Anies juga memastikan akan memberikan keringanan khusus berupa pajak 0 % bagi masyarakat yang telah menggunakan kendaraan listrik. “Kami telah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan listrik dengan memberikan pajak transfer 0 % baik untuk roda dua maupun roda empat,” ujar dia.

Kendaraan Listrik dan Energi Hijau Isu Prioritas G20

Adapun transisi penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu realisasi dari implementasi energi hijau yang sebelumnya menjadi isu prioritas dalam KTT Presidensi G20. Implementasi ini juga menjawab isu perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas rumah kaca.

Mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, Presiden Joko Widodo menyatakan terdapat tiga fokus dalam KTT G20 yakni penanganan kesehatan inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi menuju energi berkelanjutan. Pada ajang bergengsi di Bali itu, nantinya Indonesia juga akan menggunakan bus listrik sebagai sarana transportasi dari Bandara Ngurah Rai ke lokasi penyelenggaraan KTT G20.

Presiden Joko Widodo juga menargetkan dua juta kendaraan listrik di Indonesia pada tahun 2025 masyarakat gunakan. Ke depan, ia juga menyatakan keinginannya agar Indonesia tak sekadar menjadi produsen tapi juga eksportir dalam industri kendaraan listrik.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Nasib kulit dari buah pisang umumnya hanya berakhir di tempat sampah dan terbuang sia-sia. Namun melalui tangan dingin para peneliti dari École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Swiss, limbah kulit pisang yang tidak berdaya dapat “bertransformasi” menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Pada akhir Januari lalu, para peneliti dari EPFL berhasil menciptakan teknologi yang mampu mengolah limbah kulit pisang menjadi sumber energi bersih. Mereka berhasil menciptakan metode baru yang dapat mengekstrak kandungan hidrogen dari limbah dari buah pisang tersebut. Hidrogen sendiri merupakan salah satu sumber energi ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk banyak kegunaan.

Untuk menciptakan energi bersih dari limbah kulit pisang, para peneliti menggunakan metode baru berupa flashing. Metode tersebut memungkinkan peneliti untuk mengekstrak kandungan hidrogen dan arang alami (biochar) dari kulit buah pisang hanya dengan menggunakan cahaya. Biochar dari limbah pisang sendiri dapat kita manfaatkan sebagai pupuk.

“Kami melakukan metode ini dengan menggunakan cahaya kuat yang bersumber dari lampu xenon. Cahaya tersebut mampu mendorong reaksi kimia foto-termal pada limbah kulit pisang. Reaksi foto-termal dapat memicu produksi hidrogen serta biochar,” ujar salah satu peneliti, Dr. Bhawna Nagar, dalam Euronews.

Dr. Bhawna menjelaskan, proses pengolahan limbah kulit pisang menjadi sumber energi dapat mereka lakukan secara singkat dengan menggunakan metode flashing. Mereka dapat mengekstrak kulit dari buah pisang menjadi sumber energi hanya dalam beberapa milidetik saja.

Tidak Hanya Kulit Pisang yang Berpotensi Menjadi Sumber Energi Bersih

Tidak hanya limbah kulit pisang, mendapatkan sumber energi bersih dengan menggunakan metode flashing juga dapat kita terapkan pada berbagai sumber biomassa. Dengan memanfaatkan metode tersebut, kita juga bisa mendapatkan energi bersih dari tongkol jagung, biji kopi dan tempurung kelapa.

“Setiap kilogram dari biomassa kering dapat menghasilkan sekitar 100 liter hidrogen dan 330 gram biochar,” kata Dr. Bhawna.

Sebagai informasi, tim peneliti EPFL bukanlah satu-satunya pihak yang berhasil menciptakan sumber energi bersih dari limbah. Beberapa waktu sebelumnya, para peneliti dari University of Haifa berhasil menciptakan energi bersih dari limbah semangka. Selain itu, peneliti lain dari Kota Sevilla, Spanyol, juga berhasil menciptakan energi ramah lingkungan dari limbah buah jeruk.

Penulis: Anggi R. Firdhani

Sumber:

Euronews

Situs Resmi EPFL

Jakarta (Greeners) – Indonesia harus memanfaatkan perannya sebagai Presidensi G20 untuk mendorong negara-negara lain menerapkan pembangunan rendah karbon. Sebagai negara berkembang inisiasi Indonesia akan menjadi role model negara serupa lainnya. Pembangunan rendah karbon akan menekan laju krisis iklim.

Presidensi G20 Indonesia pada 2022 menjadi periode penting dalam penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup. G20 ini mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Presiden Joko Widodo mengatakan, terdapat tiga fokus dalam G20 yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi berkelanjutan.

Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya menyatakan, implementasi menumbuhkan ekonomi yang menekan krisis iklim yakni dengan memastikan investasi rendah karbon, efisiensi sumber daya yang inklusif.

Indonesia sebagai 10 besar penghasil emisi global lanjutnya, harus mampu mengurangi emisinya. Indonesia pun harus mendorong perekonomian global sehingga berada pada jalur mencegah kenaikan suhu di atas 1.5 derajat Celcius.

“Yang paling prioritas Indonesia harus mendorong negara-negara G20 untuk menghentikan investasi PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih terbarukan seperti matahari,” kata Tata kepada Greeners, di Jakarta, Jumat (7/1).

Indonesia Berencana Menutup Operasi PLTU

Sebelumnya, Indonesia telah berkomitmen melakukan penutupan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara secara bertahap. Pemerintah telah mengumumkan rencana penutupan operasi PLTU batu bara sebelum tahun 2040 bila diikuti dukungan internasional.

Rencana mengurangi emisi dari sektor energi harapannya bisa segera terealisasi. Namun, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 masih menempatkan batu bara untuk energi utama.

Menurut Tata, Indonesia harus berkomitmen serius menutup operasi PLTU batu bara melalui tiga cara. Pertama, pensiun dini PLTU batu bara. Kedua, pengembangan energi bersih dan terbarukan, terutama matahari secara ambisius dan ketiga tidak membangun PLTU batu bara sama sekali.

“Sebagai gantinya pemerintah harus menemukan solusi untuk membatalkan 13,8 GW PLTU batu bara yang masih ada di RUPTL 2021-2030,” ungkapnya.

Pengurangan emisi Indonesia, sambung dia harus fokus pada sektor energi dan kehutanan sebagai sumber emisi terbesar. Kuncinya transisi energi ke energi bersih dan terbarukan.

“Kalau deforestasi masih masif dan kita menggunakan batu bara sebagai sumber energi, usaha menghentikan krisis iklim tak akan berhasil,” ujarnya.

Kendaraan yang tak lagi berbahan bakar fosil mampu berkontribusi menekan emisi karbon. Foto: Shutterstock

Pembangunan Rendah Karbon Kendalikan Perubahan Iklim

Dalam G20 deklarasi Roma telah menetapkan bahwa anggota G20 harus menjadi pemimpin untuk mendorong agenda-agenda perubahan iklim diantaranya mengimbau net zero emission by or around 2050 dan pendanaan US$ 100 miliar dari negara maju.

Salah satu bentuk komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu mengupayakan pengendalian bahan perusak ozon. Selain itu, mendorong sektor jasa untuk menggunakan dan menguasai bahan-bahan pengganti yang lebih ramah lapisan ozon.

“Karena bahan perusak ozon sifatnya sangat dinamis, dimana teknologi dan pengetahuan akan bahan-bahan yang ramah lingkungan terus berkembang,” kata Direktur Jendral Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi dalam keterangan refleksi akhir tahun 2021 KLHK di Jakarta belum lama ini.

Tak hanya itu, Laksmi juga menyatakan komitmennya untuk mencapai target nationally determined contribution (NDC) pada tahun 2030 dengan melakukan skenario low carbon compatible with Paris Agreement pada tahun 2060. Caranya berupa komitmen forestry and other uses (FOLU) Net Sink 2030, penurunan laju deforestasi, serta penurunan emisi GRK, dari kehutanan dan aksi iklim lainnya. Harapannya, NDC tahun 2030, Indonesia mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 % dan 41 % dengan dukungan internasional.

Pelibatan bersama masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim juga KLHK lakukan melalui Program Kampung Iklim (Proklim). Tahun 2021, dari 83.932 desa/kelurahan di Indonesia proklim telah teregister sebanyak 3.270 desa. Tahun 2022 target 5.000 desa lagi. Lalu 6.000 desa pada tahun 2023. Kemudian bertambah 5.370 desa, sehingga tahun 2024 mencakup 20.000 desa.

Penulis : Ramadani Wahyu