Jakarta (Greeners) – Konvensi Perubahan Iklim 2015 di Paris telah berakhir dengan lahirnya kesepakatan baru untuk penanganan perubahan iklim global. Konvensi akbar yang sejatinya usai pada tanggal 11 Desember 2015 ini mesti diperpanjang satu hari karena sulitnya menemukan kesepakatan.

Menurut Dipti Bathnagar, Koordinator Keadilan Iklim dan Energi, Friends of the Earth International, dalam keterangan resminya mengatakan, bagi politisi, ini adalah kesepakatan yang adil dan ambisius, padahal hal ini justru sebaliknya. Dipti justru menyatakan bahwa kesepakatan ini pasti akan gagal dan masyarakat sedang ditipu oleh kepentingan negara kaya.

“Masyarakat terdampak dan rentan terhadap perubahan iklim mestinya mendapat hal yang lebih baik dari kesepakatan ini. Mereka yang paling merasakan dampak terburuk dari kegagalan politisi dalam mengambil tindakan,” tegasnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Minggu (13/12).

Dipti juga menyatakan, negara-negara maju telah menggeser harapan sangat jauh dan memberikan rakyat kesepakatan palsu di Paris. Melalui janji-janji dan taktik intimidasi, negara-negara maju telah mendorong sebuah kesepakatan yang sangat buruk.

Menurut Dipti, negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, mestinya membagi tanggung jawab yang adil untuk menurunkan emisi, memberikan pendanaan dan dukungan alih tekhnologi bagi negara-negara berkembang untuk membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kesepakatan Paris sendiri, menurut Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), akan memberikan dampak sangat signifikan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Karena kesepakatan iklim di Paris tidak memberikan jaminan perubahan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dengan demikian lingkungan dan masyarakat Indonesia yang rentan dan terdampak perubahan iklim akan berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan.

“Sikap pemerintah Indonesia yang sangat pragmatis dan tidak memainkan peran strategis dalam negosiasi di Paris, sesungguhnya telah meletakkan Indonesia sebagai negara yang hanya mengikut pada kesepakatan dan kepentingan negara maju,” tambahnya.

Sebagai catatan kritis, ada beberapa masalah penting yang menjadi analisis grup Friends of the Earth terkait kesepakatan di Paris. Pertama, kesepakatan Paris menegaskan bahwa 2 derajat Celcius adalah tingkat maksimum kenaikan temperatur global, dan bahwa setiap negara harus meningkatkan upaya untuk membatasi peningkatan temperatur hingga batas 1,5 derajat Celcius.

Hal tersebut tidak akan berarti tanpa mensyaratkan negara-negara maju untuk memangkas emisi mereka secara drastis dan memberikan dukungan finansial sesuai tanggung jawab yang adil, serta tidak memberikan beban tambahan kepada negara-negara berkembang.

Kedua, tanpa kompensasi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, negara-negara yang rentan akan menanggung berbagai masalah dan beban dari krisis yang sebenarnya bukan diciptakan oleh mereka.

Ketiga, tanpa finansial yang memadai, negara-negara miskin akan dijadikan sebagai pihak yang harus menaggung beban dari krisis yang tidak berasal dari mereka. Pendanaan tersedia, namun kemauan politik (political will) tidak ada.

Keempat, satu-satunya kewajiban yang mengikat secara hukum (legally binding) bagi negara maju adalah mereka harus melaporkan seluruh pendanaan yang mereka sediakan.

Kelima, pintu sangat terbuka bagi pasar untuk mengeksploitasi krisis iklim tanpa pembatasan secara spesifik dalam teks. Hal ini menjadi kartu bebas bagi poluter terbesar dalam sejarah. Dalam kasus REDD+ misalnya, akan menjadikan negara-negara maju mendukung proyek perkebunan yang merusak di negara-negara berkembang dan bukannya berupaya mengurangi emisi dari bahan bakar fosil di negeri mereka sendiri.

“Kita tidak bisa berharap perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang lebih maju, jika pengelolaan hutan, pesisir dan laut, dan energi Indonesia masih menjadi bagian dari skema pasar khususnya hanya untuk memenuhi hasrat negara maju untuk mitigasi perubahan iklim,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Jakarta (Greeners) – Friends of the Earth (FoE) Internasional baru-baru ini meluncurkan sebuah laporan yang menemukan adanya dukungan finansial dari investor Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang menyebabkan kebakaran di Indonesia.

Laporan bertajuk Up in Smoke: Failures in Wilmar’s Promise to Clean Up the Palm Oil Business tersebut ditulis bersama oleh FoE Eropa, FoE Belanda (Milieudefensie), FoE Amerika dan WALHI (FoE Indonesia) berdasarkan pada penelitian terhadap lima perusahaan perkebunan sawit yang dimiliki oleh Bumitama dan Wilmar International di Indonesia.

“Dalam laporan tersebut memang menyatakan bahwa belum ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memulai kebakaran yang parah, namun mereka secara hukum bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di perkebunan mereka,” ujar Arie Rompas, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah -FoE Indonesia, dalam laporannya yang diterima Greeners, Jakarta, Kamis (10/12).

Meskipun kedua perusahaan tersebut telah mengadopsi kebijakan tidak membakar dan tidak mengeksploitasi gambut (no burning and no exploitation on peat) yang mereka buat sendiri, namun laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kedua perusahaan tersebut telah secara sistematis melanggar hukum nasional dan internasional dengan mengembangkan kelapa sawit di lahan gambut, menghancurkan wilayah berkandungan karbon tinggi atau High Carbon Stock (HCS) dan membiarkan kebakaran terjadi di wilayah kerja mereka.

“Kebakaran di tahun 2015 menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup bagi ratusan ribu orang di Indonesia dan negara-negara tetangga. Pada hari-hari tertentu bahkan emisi dari kebakaran lahan-hutan saja mencapai 97 persen dari total emisi Indonesia. Kami mendesak para pemimpin dunia yang berkumpul di Paris saat ini, untuk menuntut tanggung gugat perusahaan untuk menghentikan kebakaran di wilayah mereka,” tegasnya.

Selain itu, laporan ini juga membuktikan, dua perusahaan tersebut didanai oleh institusi finansial dari Inggris, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat, termasuk beberapa bank internasional utama, meski institusi-institusi keuangan tersebut masing-masing memiliki kebijakan terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Anne van Schaik, Pengkampanye dari FoE Eropa, menyatakan bahwa bank-bank dan Dana Pensiun di Inggris, Belanda, Perancis dan Amerika Serikat tetap memberikan pembiayaan secara langsung kepada Bumitama dan Wilmar.

“Laporan ini menunjukkan sekali lagi bahwa sektor industri sawit di Indonesia merupakan industri beresiko, karena komitmen sukarela perusahaan sangat mudah hilang dalam asap,” tuturnya.

Sedangkan pada level global, tambahnya, mesti ada solusi yang disepakati dalam negosiasi iklim di Paris yang bermanfaat bagi lingkungan hidup dan masyarakat di bumi. Anne menyarankan, institusi finansial yang berhubungan dengan Wilmar dan Bumitama harus menarik bantuan keuangan terhadap dua perusahaan ini, pemerintah Uni Eropa dan Amerika Serikat harus meregulasi institusi keuangan tersebut, serta aturan baru dan mengikat untuk korporasi transnasional dan institusi keuangan mesti dibuat.

“Bersamaan dengan berkumpulnya berbagai organisasi masyarakat sipil, pemerintahan dunia dan perusahaan di Paris dalam negosiasi iklim, grup Friends of the Earth menegaskan bahwa kita tidak bisa memercayai kebijakan-kebijakan yang bersifat sukarela (voluntary policy) dari perusahaan dan institusi pembiayaan. Friends of the Earth juga mendesak pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memberlakukan peraturan yang kuat dan mengikat secara hukum untuk menghentikan kebakaran,” pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu sebelumnya, Walhi sempat menyatakan, berdasarkan hasil temuannya, terdapat jejak-jejak api korporasi usaha besar di sejumlah wilayah dengan dampak terparah yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Dalam temuan itu, Walhi menyebut sebanyak 27 perusahaan Wilmar Group berkontribusi besar atas terjadinya kebakaran hebat di empat provinsi yaitu Jambi, Sumsel, Riau, dan Kalteng. Sebagian besar titik api yang ditemukan berada dalam konsesi perusahaan, yaitu anak perusahaan dan pemasoknya, terutama hutan tanaman industri (HTI) sebanyak 5.669 titik api dan perkebunan kelapa sawit sebanyak 9.168 titik api.

Wilmar Group, holding perusahaan yang memiliki anak usaha yang bergerak di industri penghasil minyak mentah (CPO), menampik tudingan dari Walhi tersebut. Corporate Secretary Wilmar Group Johannes dalam keterangan resminya sangat menyesalkan jika ada pihak-pihak yang berusaha mencari keuntungan di tengah musibah kebakaran hutan di Indonesia.

“Kami tidak tahu dari mana data yang diperoleh Walhi mengenai 27 perusahaan perkebunan Wilmar yang dinyatakan paling banyak berkontribusi terhadap kebakaran lahan itu,” ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.

MP Tumanggor, Komisaris Wilmar Group juga sempat membeberkan data perusahaan yang dimiliki Wilmar Group di empat provinsi tersebut. Total ada 13 perusahaan; dengan rincian di Kalteng, ada tujuh perusahaan, yaitu PT Kerry Sawit, PT Mustika Sembuluh, PT Bumi Sawit Kencana, PT Sarana Titian Permata, PT Mentaya Sawit Mas, PT Kurnia Kencana Permai Sejati, dan PT Rimba Harapan Sakti.

Kemudian di kawasan Sumsel ada empat perusahaan perkebunan, yakni Agro Palindo Sakti, Buluh Cawang Plantation, Musi Banyuasin Indah, dan Tania Selatan, serta PT Murini Samsam dan PT Sinarsiak Dian Permai (kedua perusahaan ini berada di Riau).

“Wilmar Group merupakan perusahaan yang berkomitmen tinggi terhadap kelestarian sawit yang berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan Wilmar menandatangani semua syarat sawit lestari, seperti RSPO dan ISPO sehingga Wilmar termasuk lima perusahaan pemrakarsa sawit lestari,” tegasnya.

Penulis: Danny Kosasih

Istanbul (Greeners) – Lima ratus anak muda dari 134 negara berkumpul di Istanbul Turki selama satu minggu dalam sebuah pertemuan Global Power Shift (GPS) yang digelar dalam rangka membangun gerakan global untuk menjawab krisis perubahan iklim.

Global Power Shift dilaksanakan oleh sebuah komunitas global yang telah melakukan lebih dari 20 ribu demonstrasi di seluruh dunia yaitu 350.org bersama dengan koalisi mitra antara lain Avaaz, Friends of the Earth, Greenpeace International, Jubilee South, dan puluhan kelompok komunitas muda dari seluruh dunia. Pertemuan ini digelar di Istanbul Technical University, Turki.

“Kami ada disini untuk membangun sebuah kesadaran politik yang dibutuhkan dunia dalam rangka mengamankan aksi penyelamatan bumi dari tantangan perubahan iklim” ujar May Boeve, Direktur Eksekutif 350.org yang diwawancarai oleh wartawan Greeners langsung dari Istanbul.

“Setelah selesai mengikuti pertemuan Global Power Shift, 500 anak muda ini akan kembali pulang dengan membawa pengetahuan, keahlian serta alat-alat yang diperlukan untuk memberikan inspirasi kepada lebih banyak lagi anak muda yang akan bergabung dalam gerakan ini” jelas May Boeve.

Pertemuan Global Power Shift ini dilaksanakan bersamaan ketika isu perubahan iklim kembali menjadi sorotan dunia pada saat Presiden Amerika Serikat Barrack Obama memberikan pidato kenegaraan di Washington DC yang menekankan bahwa Amerika akan memanggil kesadaran negaranya dan dunia untuk lebih memperhatikan masalah perubahan iklim.

Kebanyakan dari peserta Global Power Shift ini adalah pelaku dalam komunitas masyarakat yang telah melakukan aksi di wilayah asalnya dan juga beberapa generasi baru yang masih mengembangkan diri dalam gerakan kepedulian lingkungan hidup, keadilan sosial, dan kesetaraan masyarakat adat.

22 tahun Yutthakrit (Nat) dari Thailand yang merupakan salah satu partisipan Global Power Shift menyatakan bahwa ia sangat beruntung bisa diundang, banyak sekali pengetahuan yang ia dapatkan dalam beberapa hari mengikuti sesi pelatihan GPS. “Saya mengambil tema workshop Non Violent Direct Action (NVDA) dan mendapatkan banyak ilmu baru dalam menjalankan sebuah kampaye karena kami di Thailand sangat membutuhkan ide ide baru untuk kampanye ” ujar Nat.

Selain NVDA, terdapat 3 tema workshop lainnya yang dapat diikuti para peserta yaitu Policy, Communication and Media, serta Art & Activism.

Global Power Shift akan ditutup pada hari sabtu tanggal 28 Juli di Istanbul serta pembukaan fase kedua dari rangkaian GPS dimana seluruh peserta akan kembali ke negaranya masing masing dan mulai melaksanakan kegiatan kegiatan kampanye terkait isu perubahan iklim. (G01)