Jakarta (Greeners) – Harga minyak berfluktuasi tajam akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto merespons situasi ini dengan kembali mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara masif. Untuk mewujudkan target tersebut, pelaku industri otomotif punya peluang untuk memperluas kendaraan listrik.

Krisis energi kini terjadi akibat penutupan Selat Hormuz. Hal ini menjadi alarm akan rentannya ketahanan energi nasional ketika terjadi fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Transisi ke kendaraan listrik berpotensi menjadi strategi kunci bagi Indonesia. Solusi ini bisa mengatasi masalah dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Namun, percepatan transisi menuju kendaraan listrik akan sulit terealisasi tanpa kontribusi pelaku industri otomotif yang telah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan mengatakan bahwa produsen otomotif seharusnya membaca momentum krisis BBM sebagai peluang untuk memperbesar pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut Dwi, peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia. Hal ini perlu dukungan dari pemerintah untuk menciptakan permintaan EV.

“Dengan respons cepat peralihan ke EV saat ini, kita akan terus akan melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat.” ujar Dwi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/4).

Imbangi Percepatan Elektrifikasi

Selama ini, pemerintah dan perusahaan otomotif dinilai cenderung hanya berfokus pada hilirisasi di sektor hulu. Terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Padahal, ekspansi tambang nikel yang masif telah memicu deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di berbagai wilayah. Salah satunya di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien mengatakan bahwa agresivitas di sektor hulu tanpa pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya.

“Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Andi.

Dwi juga mengungkap bahwa kendaraan listrik menciptakan efisiensi biaya yang signifikan. Biayanya 2-3 kali lebih murah per kilometernya daripada kendaraan BBM konvensional. Hal ini utamanya karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global.

Dalam jangka panjang, pengurangan proporsi impor BBM juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan. Bahkan, bisa mengurangi biaya subsidi energi yang selama ini mencapai 20% dari APBN.

Perbaiki Sektor Hulu

Sementara itu, elektrifikasi juga penting untuk transportasi publik. Dwi menegaskan bahwa investasi yang sangat besar pada sektor ini akan menghindarkan Indonesia dari risiko pergeseran ketergantungan energi.

Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkuta massal lainnya, menurut Dwi, menjadi kunci untuk memastikan transisi energi tidak hanya rendah karbon, tetapi juga efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Akselerasi untuk beralih pada kendaraan listrik di Indonesia pun harus memerhatikan perbaikan di sektor hulu. Meminjam prinsip pada dunia otomotif “fast but not reckless”. Hal ini berarti percepatan produksi kendaraan listrik juga harus disertai komitmen dan upaya nyata perbaikan tata kelola sumber daya alam yang ketat, agar tidak menimbulkan masalah.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.

Dwi menambahkan, perusahaan otomotif juga perlu memiliki komitmen tata kelola. “Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” tegasnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia