Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggaungkan ajakan kepada warga untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah kepada warga. Kali ini semangat tersebut mereka gaungkan di kawasan Car Free Day (CFD) pada Minggu (7/6).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah sendiri. Butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerintah terus memperkuat edukasi dan sosialisasi pilah sampah. Hal itu agar semakin banyak warga memahami bahwa langkah kecil dapat membawa perubahan besar bagi kota.

“Edukasi di CFD ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif warga. Kami ingin gerakan pilah sampah terus meluas dan menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat,” ujar Pramono.

Menurutnya, perubahan perilaku menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di Jakarta. Ia berharap gerakan pilah sampah tidak hanya menjadi kampanye sesaat, tetapi tumbuh menjadi budaya bersama yang berjalan lintas generasi.

Pramono juga menegaskan sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (HORECA) berperan strategis dalam pengurangan sampah. Ia mengapresiasi langkah Hotel JS Luwansa yang telah mengelola sampah secara mandiri dan konsisten sebagai contoh praktik baik yang dapat menginspirasi pelaku usaha lainnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha yang peduli lingkungan, Pemprov DKI Jakarta berencana menghadirkan kompetisi pengelolaan sampah bagi hotel, lengkap dengan insentif pajak bagi hotel yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengurangan dan pengelolaan sampah.

“Kalau ini kita lakukan bersama-sama, persoalan sampah bisa tertangani dengan lebih baik. Polusi dapat ditekan, dan masyarakat bisa hidup lebih nyaman,” tambahnya.

Pentingnya Keterlibatan Masyarakat

Sementara itu, Duta Pilah Sampah, Cinta Laura juga ikut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengambil bagian. Hal itu melalui perubahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memilah sampah dari sumber.

Cinta mengungkapkan bahwa sampah yang telah dihasilkan perlu dipilah agar dapat dikelola dan didaur ulang dengan lebih optimal.

“Jika kita lakukan secara konsisten, langkah kecil seperti memilah sampah akan membawa perubahan nyata bagi Jakarta,” kata Cinta.

Senada dengan Cinta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengatakan keberhasilan Gerakan Pilah Sampah sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, DLH DKI Jakarta akan terus memperkuat edukasi, pendampingan, dan kolaborasi bersama warga, komunitas, sekolah, serta pelaku usaha.

“Melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, kami optimistis pengurangan sampah dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat budaya peduli lingkungan di Jakarta,” kata Dudi.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak warga memilah sampah sejak dari sumber. Langkah ini penting karena mulai 1 Agustus 2026 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang hanya akan menerima sampah residu.

Ajakan tersebut bergaung melalui deklarasi “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” dalam rangkaian Pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta Menuju 5 Abad di Koridor Jalan H.R. Rasuna Said, Pedestrian Pasar Festival, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/5).

Ajakan tersebut sejalan dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Aturan ini mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah sampah rumah tangga. Kebijakan ini mulai berlaku 10 Mei 2026, bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT DKI Jakarta ke-499.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan pemilahan sampah dari sumber menjadi langkah penting untuk memperkuat pengelolaan sampah di Jakarta. Mayoritas timbulan sampah berasal dari rumah tangga, sementara hampir separuhnya merupakan sampah organik dan sebagian lainnya masih berpotensi didaur ulang.

“Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, kami ingin mengajak masyarakat memahami bahwa memilah sampah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan bersama untuk menyelamatkan Jakarta dari darurat sampah,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (9/5).

Dudi menjelaskan, apabila pemilahan berlangsung sejak dari rumah, sebagian besar penanganan sampah bisa selesai di tingkat hulu. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat didaur ulang atau ditabung, sedangkan hanya sampah residu yang perlu dikirim ke fasilitas pengolahan akhir.

Ia juga mengingatkan bahwa pada 2027, TPST Bantargebang tidak lagi menerima sampah. Karena itu, kata dia, perubahan perilaku warga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Kolaborasi Warga

Gurbernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa penanganan sampah membutuhkan kolaborasi bersama warga. Ia juga turut hadir dalam kegiatan Deklarasi Gerakan Pilah Sampah. Menurutnya, ajakan pemilahan sampah dari rumah ini untuk membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir.

“Maka hari ini, sesuai instruksi gubernur, kita akan mengadakan gerakan pilah sampah. Saya yakin, di bawah arahan menteri lingkungan hidup, menko pangan, gerakan ini bisa berjalan secara sungguh-sungguh. Semoga ini menjadi gerakan baru di Jakarta dan persoalan sampah yang selama ini belum terselesaikan dapat teratasi,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi dan mendukung penuh Gerakan Pilah Sampah insiasi Pemprov DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Jumhur menekankan pentingnya peran Jakarta sebagai percontohan bagi daerah lain dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.

“Sesuai arahan presiden, kami sedang mempersiapkan roadmap penanganan sampah agar dalam dua tahun selesai di seluruh Indonesia. Jakarta mendahului langkah itu. Alhamdulillah, beberapa gagasan dan pemikiran dari Jakarta bisa kita adopsi dan sinkronkan,” jelasnya.

Jumhur menegaskan bahwa gerakan ini tidak boleh hanya menjadi gerakan birokrasi atau pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan seluruh warga.

“Kami berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi sekaligus gerakan nasional dalam memilah dan mengelola sampah. Sampah yang tadinya dianggap musuh harus berubah menjadi sesuatu yang bernilai bagi masyarakat,” paparnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Warga RW 7, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Sudin Jakarta Barat dan bank sampah setempat aktif mengumpulkan sampah bahan beracun dan berbahaya (B3) di Bank Sampah Siwali, Joglo, Jakarta Barat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta mengurangi sampah dari sumbernya.

Bahkan memperingati HUT ke-495 Kota Jakarta, Pemprov DKI meluncurkan Pekan Gerakan Jakarta Sadar Sampah (PGJSS), 20-25 Juni 2022. Kegiatan ini melibatkan 2.743 RW di Jakarta.

Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Edy Mulyanto mengatakan, melalui amanat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gerakan ini ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat. Gerakan PGJSS utamanya menyasar sampah dari sumber dan masyarakat kumpulkan pada tingkatan paling rendah yaitu rukun warga (RW).

“Gerakan ini ingin mengurangi sampah langsung dari sumber yaitu rumah tangga. Kita tahu kondisi sampah di Bantar Gebang sudah sangat overload,” katanya kepada Greeners, Rabu (22/6).

Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 terkait dengan Pengelolaan Sampah Lingkungan RW juga memperkuat kegiatan ini. Terlebih saat ini, sambung dia terdapat Badan Pengelola Sampah RW (BPSRW) yang telah terbentuk di seluruh Jakarta.

Edy menekankan menekankan agar gerakan ini tak hanya berhenti selama sepekan, tapi berjalan terus secara berkelanjutan. “Bukan berarti berhenti kalau sudah sepekan. Tapi sebagai pembuka titik awal kita untuk menerapkan gaya hidup minim sampah,” ujar dia.

Ajakan pemilahan sampah ini dalam rangka peringatan HUT Kota Jakarta. Foto: Ramadani Wahyu/Greeners

Sampah B3 Butuh Penanganan Khusus

Saat Greeners meninjau kegiatan itu, Edy bersama-sama dengan warga RW 7, Kelurahan Joglo, Sudin Jakarta Barat dan Bank Sampah Siwali sedang memilah sampah B3.

Edy menyatakan, sampah B3 termasuk dalam kategori sampah yang membutuhkan penanganan khusus karena bahan kimia berbahaya di dalamnya. Beberapa contoh sampah B3 yaitu masker (bersifat infeksius), sampah elektronik, baterai bekas hingga botol-botol bekas obat nyamuk.

Oleh karenanya, terdapat petugas khusus yang tersebar di skala kecamatan beserta gerobak motor khusus untuk sampah B3.

“Dari lokasi RW dibawa gerobak motor ke TPS skala kecamatan lalu ke taman kota diangkut. Selanjutnya, akan diangkut ke dinas provinsi di Cililitan. Di sana sudah ada yang menampung untuk mengelola sampah B3 ini,” tuturnya.

Tak seperti sampah domestik jenis lain, khusus sampah B3 yang mengelola harus pihak-pihak berizin yang telah memiliki aturan standar operasional prosedur.

Ketua Bank Sampah Siwali Monica Anggraeni mengungkapkan, warga di lingkungan RW 7, Kelurahan Joglo telah memiliki kesadaran dalam memilah sampah, termasuk sampah B3. Sebagai bank sampah, ia berperan aktif mendorong dengan menjemput bola ke rumah masing-masing nasabah.

Bank Sampah Siwali juga berkomitmen tak mendiskriminasikan sampah dari nasabah. Termasuk sampah-sampah yang susah terolah, seperti kemasan sachet, mika dan styrofoam.

“Karena kami juga bekerja sama dengan vendor lain yang bisa mengolah sampah jenis itu. Yang pasti kami ingin sampah tak terbuang ke lingkungan,” imbuhnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Java Jazz Festival (JJF) pada 27-29 Mei 2022 tak hanya menampilkan keseruan musik jazz. Mengusung tagline ‘Less Waste More Jazz’, acara ini mengajak pengunjung bijak kelola sampah.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam UU itu mengatur harus adanya pengelolaan sampah dalam sebuah kegiatan acara.

Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal mengatakan, pengelolaan sampah di sebuah acara menunjukkan bagaimana gambaran kondisi peradaban bangsa sesungguhnya.

“Kita ketahui bahwa event Java Jazz ini merupakan event internasional. Kita juga bisa menyampaikan kepada publik, inilah peradaban yang kita bangun. Peradaban kekinian dan masa depan yang harus kita lakukan,” katanya dalam talkshow bersama Greeners, di lokasi JJF, Sabtu (28/5).

Acara-acara besar kerap kali mengundang pengunjung dan memiliki potensi besar menghasilkan sampah. Bila sampah tak terkelola dengan baik maka berdampak serius pada lingkungan.

“Oleh karena itu, langkah menyuarakan upaya minim sampah dalam masyarakat penting kita lakukan secara konsisten. Misalnya, mendorong belanja tanpa kemasan dan diganti dengan tempat belanja, menghabiskan makanan, serta mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai,” paparnya.

Kedua, persoalan sampah merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan kesadaran perilaku publik. Oleh karena itu, sambung Novrizal, dengan adanya event Java Jazz ini harapannya pengunjung menjadi trendsetter untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku publik.

KLHK, mewakili pemerintah sambung Novrizal akan terus berkontribusi mendorong kesadaran perilaku minim sampah melalui berbagai acara-acara. Seperti Java Jazz yang lekat dengan generasi milenial.

“Saya berharap apa yang kami kampanyekan, khususnya pada generasi muda di sini akan berdampak luas ke masyarakat,” imbuhnya.

Dorong Masyarakat Lakukan Gerakan Minim dan Pilah Sampah

Dalam kesempatan ini, KLHK memastikan keseruan pengelolaan sampah lewat wadah sampah tematik. Dari sini lanjut Novrizal, pengunjung KLHK dorong mengelola dan memilah sampah.

Di JJF tersedia wadah sampah organik, sampah recycle, sampah residu dan sampah spesifik, serta sampah puntung rokok (creative fun disposal-ashtray). Wadah sampah puntung rokok ini terobosan di Java Jazz Festival karena banyaknya puntung rokok yang pengunjung hasilkan.

“Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman sekaligus sentuhan baru kepada pengunjung-pengunjung baru, terutama untuk sampah puntung rokok,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Penanggungjawab ‘Less Waste More Jazz’, Syaiful Rochman menyebut ‘Less Waste More Jazz’ merupakan transformasi dari konsep Zero Waste Event pada tahun 2009 lalu.

Berawal dari kolaborasi antara KHLK bersama Java Festival Production, akhirnya konsep tersebut konsisten terimplementasi hingga saat ini.

Ia juga menambahkan transformasi antara Zero Waste Event ke Less Waste mengacu pada prinsip pengurangan sampah yang harus pengunjung prioritaskan sebelum akhirnya terkelola.

“Karena pada prinsipnya setiap event harus mengurangi sampah dulu, baru mengelola makanya namanya less waste. Kalau ‘Less Waste More Jazz’ disesuaikan dengan konsep acaranya,” paparnya.

Selain mengurangi beban timbulan sampah dari sebuah kegiatan acara, Syaiful menekankan motivasi utama konsep ini agar ke depannya pihak penyelenggara acara juga memikirkan pentingnya pengelolaan sampah.

“Ibaratnya kalau event mau bayar mahal untuk artis, harusnya juga mampu membayar mahal untuk pengelolaan sampahnya, salah satunya melalui less waste,” ujar dia.

Talkshow Less Waste More Jazz bersama Novrizal Tahar (tengah) dan Syaiful Rochman (kiri). Foto: Ramadani Wahyu/Greeners

Hari Pertama Java Jazz Festival 2022 Hasilkan 1,8 Ton Sampah

Adapun pada hari pertama JJF, sampah yang terkumpul sebanyak 1,8 ton. Terdiri atas akumulasi sampah daur ulang, sisa makanan dan residu.

Syaiful juga menambahkan terdapat tim swiper di sekitar 50 titik pemilahan sampah. Tim ini bertugas setiap jam untuk memastikan pengelolaan dan pemilahan sampah.

Sementara itu lanjut Syaiful untuk menekan timbulan sampah, pengunjung sebuah acara sebaiknya membawa tempat makan dan minum sendiri atau guna ulang.

Berdasarkan data Greeners Java Jazz Festival tahun 2020 menghasilkan sampah plastik 1,1 ton dan 3,1 ton untuk jenis sampah daur ulang. Dalam Java Jazz Festival 2022 ini, sejumlah pihak swasta juga terlibat seperti Blibli dan PT Sinar Sosro.

Chief Operating Officer (COO) Blibli, Lisa Widodo menyambut gembira agenda Java Jazz Festival 2022 tahun ini. Blibli terlibat dalam dukungannya sebagai omnichannel terintegrasi sebagai exclusive ticketing dan merchandise partner.

“Oleh karena itu, melalui program Blibli Cinta Bumi bersama Greeners kami mengajak para pelanggan dan penikmat musik ini untuk menerapkan gaya hidup eco-conscious serta mendukung #lesswastemovement,” katanya.

Blibli juga telah menyediakan 20 titik collection box Blibli Cinta Bumi yang memilah sampah plastik dan kardus di area konser. Seluruh sampah yang terkumpul selanjutnya akan diolah kembali melalui program pemberdayaan komunitas.

Sejalan dengan Misi Good Environment Perusahaan

Sementara itu GM Marcomm & PR PT Sinar Sosro Devyana Tarigan menyatakan, PT Sinar Sosro mengusung misi good environment yang merupakan perwujudan dari The Good Beverage Company.

Melalui good environment ini, PT Sinar Sosro telah terbiasa dengan gerakan atau aksi pengumpulan sampah kemasan untuk didaur ulang, baik secara internal maupun eksternal. Misi good environment tersebut juga senada dengan ‘Less Waste More Jazz’.

Di Java Jazz Festival 2022, Sinar Sosro menyediakan banyak tempat sampah terpilah agar memudahkan konsumen membuang sampahnya. Di acara Java Jazz Festival 2022 ini, adalah kali kedua Sinar Sosro bekerja sama dengan Greeners.

“PT Sinar Sosro ikut mensponsori atau mensupport event-event seperti saat ini di Java Jazz Festival. Kemasan minuman yang konsumen konsumsi akan kita kumpulkan untuk disetor Greeners sebagai partner pengumpul sampah,” ungkapnya.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Blitar (Greeners) – Di tangan Kresek Man, sampah yang tak berguna dan meresahkan dapat disulap menjadi karya seni lukisan yang indah. Hal ini menjadi pemandangan menarik dari peringatan 100 tahun Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Rayon Plosoarang, Kabupaten Blitar untuk mengampanyekan pengurangan sampah.

Sebuah baliho lukisan berukuran sekitar 250 meter x 360 meter terpampang memperlihatkan tujuh tokoh penting PSHT dalam balutan emas. Balutan emas tersebut adalah terbuat dari aluminium foil bungkus rokok. Sebanyak 1.500 aluminium foil bungkus rokok mampu membentuk tokoh-tokoh PSHT dan membentuk tulisan “Memayu Hayuning Bawono”.

Rekan Kresek Man, Uky Tantra menyatakan, selain menyuarakan peringatan hari ulang tahun ke 100 tahun, baliho tersebut menyuarakan kampanye aksi pengurangan sampah. Utamanya sampah aluminium foil bungkus rokok yang sulit didaur ulang.

“Kita sekaligus ingin mengkampanyekan melalui Memayu Hayuning Bawono ini agar kita harus berbuat baik pada semesta, Tuhan dan lingkungan,” katanya kepada Greeners, baru-baru ini.

Menurut Uky, tanggung jawab sampah tak hanya melekat pada pemerintah, tapi juga komunitas, seperti halnya PSHT. Ia melihat, bahwa permasalahan paling serius terkait sampah khususnya di daerah Plosoarang yakni terkait pemilahan sampah. Sejatinya dengan pemilahan yang tepat, tak ada sampah yang terbuang sia-sia, termasuk aluminium foil.

“Pemilahan itu penting. Kalau bungkus rokok bisa terpilah dari plastik, aluminium foil dan kertasnya maka itu akan memudahkan dalam daur ulang,” imbuhnya.

Baliho Ingatkan Masyarakat untuk Pilah Sampah

Baliho tersebut menjadi peringatan agar masyarakat semakin sadar akan sampah yang ada di lingkungan. Uky mengungkapkan, baliho tersebut harapannya mampu memacu masyarakat agar sadar untuk memilah sampah.

Untuk membuat lukisan tersebut, Uky dan kawan-kawan mengumpulkan sampah alumunium foil, setelah bersih, menempelkannya di atas papan dan menjadi media lukis. Tak hanya bergambarkan tujuh tokoh penting PSHT, tampak terlihat kegiatan silat di dalam lukisan tersebut.

Uky menyebut, butuh waktu kurang lebih satu hingga dua hari untuk mewujudkan lukisan tersebut. Sementara untuk pengumpulan aluminium foil bungkus rokok ia dan tim kumpulkan lebih dari dua minggu.

Melalui kegiatan ini masyarakat didorong untuk memilah sampah dan peduli lingkungan. Foto: Ramadani Wahyu/Greeners

Kresek Man Komunitas Peduli Pengurangan Sampah

Kresek Man merupakan komunitas sekaligus tokoh yang concern pada isu-isu pengurangan sampah plastik. Selain mengedukasi melalui aksi dan kampanye, hadirnya tokoh Kresek Man menjadi ikon perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah, khususnya di wilayah Blitar.

Sementara itu Ketua Rayon PSHT Plosoarang Ahmad Rojali menyatakan, kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pengabdian PSHT, khususnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

“Yang paling penting adalah bahwa PSHT itu tak sekadar latihan silat, tapi juga bertanggungjawab kepada lingkungan,” ucapnya.

Selain itu komunitas ini juga memiliki program terkait lingkungan yaitu aksi bersih-bersih di sekitar lingkungan rayon Plosoarang. Sebanyak sembilan desa tergabung dalam rayon ini, di antaranya daerah Kademangan dan Gedog. Hingga saat ini hampir 115 orang aktif dalam perguruan silat ini.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan digitalisasi pengelolaan sampah organik di DKI Jakarta. Program ini tak sekadar mampu melacak sampah dalam pengangkutan sampah, tapi juga mendorong gerakan memilah sampah masyarakat yang nantinya berkompensasi.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, volume sampah yang Jakarta hasilkan mencapai 7.424 ton per hari. Sampah sisa makanan atau sampah organik mendominasi sebanyak 53 %. Selanjutnya sampah plastik 9 %, residu sebesar 8 % dan sampah kertas 7 %.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pengelolaan sampah organik melalui digitalisasi memungkinkan masyarakat terlibat aktif untuk memilah sampah organik dan non organik di rumah. Selanjutnya, melalui aplikasi Kaktus ini, masyarakat dapat memanggil petugas untuk menjemput sampah terpilah.

Tak hanya itu, nantinya masyarakat akan mendapatkan kompensasi dari aktivitas pemilahan sampah tersebut. “Warga melakukan pilah sampah, kemudian mereka membuka aplikasinya (Kaktus) untuk dijemput sampahnya. Mereka akan mendapatkan satu poin reward,” katanya dalam acara peluncuran Digitalisasi Pengelolaan Sampah di M-Bloc, Jumat (22/4).

Kelola dan Pilah Sampah Dapat Reward

Lebih jauh Asep menyebut, masyarakat yang telah mendapatkan poin dapat menularkannya ke merchant atau toko. Terdapat sekitar 2.500 merchant yang telah bekerja sama dengan Pemprov untuk memungkinkan penukaran poin ini. Poin bisa masyarakat tukarkan dengan makanan hingga kopi.

“Misalnya kita kerja sama dengan pelaku restoran atau kafe, itu bisa ditukarkan dengan sekian poin. Jadi warga tinggal menukarkan poin dan ditukar dengan produknya,” imbuhnya.

Tak hanya itu, aplikasi ini juga bisa memantau atau melacak sampah yang telah terkelola. Hal ini terpantau melalui QR code yang telah terpasang dalam gerobak sampah, TPS, hingga pengelolaan sampah organik, seperti pendaur ulang peternak maggot. “Memang semuanya akan terecord sehingga warga tahu sampahnya akan ke mana dan jadi apa,” ungkap dia.

Program digitalisasi pengelolaan sampah telah Pemprov DKI Jakarta lakukan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tebet dan Pesanggrahan. Target selanjutnya, program ini pemprov perluas ke Jakarta Selatan dan seluruh Provinsi DKI Jakarta.

Uji coba aplikasi Kaktus saat peluncurannya baru-baru ini. Foto: DLH DKI Jakarta

Sampah Organik Jakarta Mulanya Tak Bernilai Kini Jadi Bernilai

Founder Kaktus Indonesia, Arya Primanda menyatakan, langkah digitalisasi pengelolaan sampah ini untuk memaksimalkan pengolahan sampah organik yang selama ini tak memiliki nilai. Padahal sampah organik juga memiliki nilai yang tinggi.

“Kita rasa semua orang kalau naruh botol di tempat sampah botolnya hilang tapi sampah organiknya tidak. Kita coba disrupsi untuk ini agar terjadi hal yang sama pada sampah organik ini,” ujar dia.

Ia menambahkan, berdasarkan uji coba di 22 RW di dua kecamatan di Jakarta Selatan, selama tiga hari, coverage-nya mencapai 0,4 hingga 0,7 ton per hari dengan total akumulasi sampah organik sebanyak 126 ton.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, program ini merupakan inovasi terobosan dalam pengelolaan sampah berbasis digital. Inovasi ini memungkinkan secara lebih sistematis sekaligus menyediakan wadah kolaborasi semua stakeholders yang ada.

“Lebih dari itu, digitalisasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta memberikan pesan kepada semua bahwa setiap pribadi memiliki tanggung jawab untuk masing-masing kita semua. Dan kita kerjakan bersama-sama,” katanya.

Anies berharap, warga Jakarta dari berbagai unsur akan memiliki kesadaran dan paradigma baru, kepedulian baru dan juga bisa berkolaborasi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Perempuan dalam peranannya sebagai pengelola rumah tangga umumnya dekat dengan berbagai urusan pekerjaan rumah. Ini menjadikan perempuan mengemban peran sentral. Utamanya dalam isu lingkungan yakni mengelola sampah rumah tangga.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2021, berdasarkan sumber sampahnya, sektor rumah tangga masih berkontribusi besar terhadap jumlah sampah secara nasional. Sebanyak 40,9 % dari total timbulan sampah nasional yakni 26,35 juta ton berasal dari sektor rumah tangga.

Selanjutnya sektor perniagaan berkontribusi sebesar 19,6 % dan sektor pasar tradisional sebesar 16 %. Sementara berdasarkan jenis sampahnya, 29 % berasal dari sisa makanan, selanjutnya 15 % dari plastik, berikutnya yaitu kayu/ranting/daun sebesar 12,6 %.

Gender and Public Finance Expert UNDP Chandra Sugarda menyatakan, perempuan memiliki peran strategis terkait pengelolaan sampah dalam sektor rumah tangga. Perempuan bertanggung jawab sebagai penentu kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Perempuan juga punya tanggung jawab terhadap sampah yang rumah tangga hasilkan.

“Dalam rumah tangga, perempuan sebagai orang yang bertanggung jawab menentukan pembuangan sampahnya akan seperti apa, termasuk pemisahannya. Mereka juga berkontribusi besar terhadap pembelian barang di rumah tangga dan sampah yang dihasilkan, apakah itu organik atau plastik,” katanya baru-baru ini.

Peran Perempuan Membentuk Kesadaran Lingkungan

Selain itu, peran sentral perempuan juga terlihat dari bagaimana perempuan menjadi pendidik untuk mengenalkan kebiasaan serta nilai-nilai dalam membangun kesadaran lingkungan. “Misalnya anak-anak diajarkan dari kecil untuk memisahkan sampah plastik dan organik,” ujar dia.

Chandra menambahkan, posisi perempuan sebagai sentral pengelola sampah juga tak lepas dari beban ganda yang menyertainya di dalam rumah tangga. Satu sisi ada tuntutan perempuan untuk mengurus rumah tangga atau bekerja.

Di sisi lain mereka harus bertanggung jawab mengurus anak. Hal ini menjadikan mobilitas mereka sangat rendah di dalam ruang publik. “Imbasnya mereka kesulitan untuk pergi membuang sampah ke luar, tapi sebatas di depan rumah,” imbuhnya.

Sebuah studi menunjukkan perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki turut mempengaruhi dalam hal mendapatkan layanan pengelolaan sampah. Chandra melihat adanya perbedaan fleksibilitas dan mobilitas antara laki-laki dan perempuan yang berimbas pada layanan pengumpulan sampah.

Laki-laki, sambung Chandra lebih memilih sistem pengumpulan sampah melalui satu pintu yang berpusat pada satu titik atau lokasi di luar. Sementara perempuan lebih memilih sistem pengumpulan sampah yang dijemput ke rumah atau door to door.

“Sehingga tak terlalu mudah untuk pergi keluar hanya membuang sampah ke luar, misalnya ke TPA. Tapi mereka lebih cenderung mengumpulkannya di depan rumah,” ungkapnya.

Sampah dan Sanitasi Urusan Domestik Rumah Tangga

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, selama ini ada pandangan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan domestik termasuk urusan sampah dan sanitasi rumah tangga.

Oleh karena itu penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam pengelolaan kebutuhan sehari-hari dan sampah rumah tangga. “Termasuk di dalamnya meningkatkan pengetahuan terhadap kebutuhan belanja yang cerdas, murah, ramah lingkungan dan meningkatkan gizi keluarga,” kata Pribudiarta.

Perempuan juga hendaknya bertanggungjawab untuk mendorong anggota keluarga lain, seperti suami dan anak-anaknya termasuk menularkan kebiasaan memilah sampah dan menjaga kebersihan di dalam rumah.

KPPPA tengah mengembangkan program perempuan dalam pengelolaan sampah. Program di tingkat RT ini akan KPPPA integrasikan dengan program inovasi Pusat Pembelajaran Perempuan (Putaran) dan Suara dan Aksi Perempuan (Siap Lestari) di 34 provinsi dan beberapa kabupaten kota di Indonesia.

Pendekatan pengelolaan sampah di tingkat RT tersebut dilakukan untuk mengembangkan kontribusi besar perempuan pada skala yang lebih besar. Beragam kegiatannya yaitu, memilah sampah berdasarkan jenisnya. Lalu membuat kompos dan biopori. Mereka juga bisa mengembangkan kerajinan berasal dari sampah hingga pembuatan bank sampah.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kebiasaan membakar sampah secara terbuka masih kerap masyarakat lakukan. Sekilas, pembakaran sampah memang dapat menghilangkan sampah secara instan. Akan tetapi, aktivitas membakar sampah ini menjadi salah satu pemicu pencemaran udara yang berimbas pada kesehatan dan lingkungan.

Community Manager Bicara Udara Novita Natalia menyebut, masih ada 54,64 % rumah tangga membakar sampah. Padahal dari pembakaran sampah ini berimbas pada peningkatan gas rumah kaca dan mempengaruhi perubahan iklim. “Pembakaran sampah merupakan langkah praktis menghilangkan sampah. Tapi ini berdampak buruk pada pencemaran udara,” katanya baru-baru ini.

Novita juga menyorot indoor polutan yang bersumber dari aktivitas proses memasak menggunakan tungku api terutama di luar daerah. Proses pembakaran dari tungku ini menghasilkan PM 2,5 yang juga berdampak pada kesehatan.

PM 2,5 yang berukuran 30 kali lipat lebih kecil dibanding rambut manusia, menyebabkan tubuh manusia tidak mampu memfilternya hingga terperangkap di paru-paru. Ancaman kesehatan terhadap dampak PM 2,5 di antaranya kelahiran prematur dengan berat badan janin rendah. Pada orang dewasa, PM 2,5 menyebabkan penyakit asma, bronkitis kronis, paru-paru serta jantung koroner.

Demi memastikan udara yang bersih tak tercemar udara, Novita mendorong agar pemerintah menerapkan standar baku mutu ambien mengikuti standar panduan World Health Organization (WHO).

“Kalau mau membuat Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia bebas polusi maka harus mengikuti standar yang WHO tetapkan. Ini seharusnya menjadi concern pemerintah yang paling utama untuk kualitas udara yang lebih baik,” ucapnya.

Pencemaran Udara Tak Hanya Berasal dari Transportasi dan Industri

Udara bersih merupakan hak semua warga negara dan ini tertuang dalam konstitusi di Indonesia. Akan tetapi faktanya pemerintah belum menjamin hal itu. Selama ini pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dalam menentukan baku mutu udara.

Peraturan tersebut menyebut bahwa penentuan baku mutu udara ambien untuk PM 2,5 dalam pengukuran 24 jam yaitu 55 mikrogram per meter kubik. Sementara untuk rata-rata per tahun yakni 15 mikrogram per meter kubik.

Padahal, WHO telah menetapkan standar baku mutu udara untuk PM 2,5 dalam pengukuran 24 jam yaitu memiliki batas 15 mikrogram per meter kubik. Sementara untuk standar waktu pengukuran PM 2,5 per tahun yaitu 5 mikrogram per meter kubik.

Tak kalah penting, sambung Novita yakni langkah memberikan edukasi pada masyarakat bahwa pencemaran udara tak hanya berasal dari polusi seperti transportasi dan industri. Akan tetapi juga berasal dari indoor polutan, seperti dari proses memasak menggunakan tungku hingga pembakaran sampah.

Komunitas Bicara Udara juga menekankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya sektor rumah tangga agar melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu sebelum mengelolanya. Misalnya khusus untuk sampah organik masyarakat lakukan upaya pengomposan. Sedangkan sampah anorganik masyarakat berikan pada bank sampah untuk dikelola lebih lanjut.

Sampah Hasilkan Gas Metana

Sementara itu, Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sinta Saptarina mengatakan, langkah kecil berupa memilah sampah ke bank sampah dan memproses sampah organik menjadi kompos dapat berkontribusi besar mengurangi gas metana.

Timbulan sampah yang membusuk akan menghasilkan gas metana. Jumlah gas metana itu bisa sangat besar di tempat pemrosesan akhir sampah terbuka. Tak hanya itu, pengelolaan sampah yang salah juga menghasilkan gas metana. Seperti pembakaran secara terbuka hingga pembuangan sampah secara sembarangan.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam menyatakan tahun ini, Bali menjadi ‘wajah’ penting Indonesia di hadapan dunia. Sebab Bali menjadi lokasi berbagai pertemuan-pertemuan internasional. Percepatan penanganan sampah yang terintegrasi hulu ke hilir di Provinsi Bali harus dilakukan.

Beberapa helatan pertemuan internasional tersebut yakni, COP-4 Konvensi Minamata yang telah berakhir akhir pekan lalu. Sementara itu pertemuan yang akan datang yaitu Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) Mei 2022 dan KTT G20 pada November 2022.

Berbagai persiapan untuk menciptakan Bali Clean and Green Island harus terwujud. Termasuk memastikan rewarn pengelolaan sampah secara komprehensif terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pada sektor hulu, sambung dia membutuhkan kolaborasi antara peran masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sampah dari sumber. Pemilahan dan pengangkutan sampah secara terjadwal, penting sebagai rewarn pengelolaan sampah di hulu.

“Masyarakat sebagai penghasil sampah wajib melakukan pemilahan di sumber. Pemda harus bertanggung jawab mengumpulkan sampah secara terjadwal dan terpilah sejak dari sumber. Pemerintah harus hadir sejak di sumber,” katanya dalam Webinar Zero Waste Kolaborasi Pemerintah, Pebisnis, Pendidikan dan Pemerhati Sampah Menuju Bali Clean & Green Island, di Jakarta, Senin (28/3).

Menurut Medrilzam, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah ini ini tak hanya berlaku di Bali saja. Tapi, juga di seluruh pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. “Selama ini, saya melihat peran pemerintah daerah hanya sebatas di TPS dan TPA saja, belum di sumber langsung,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mendorong adanya pengelolaan sampah dengan mengupayakan revitalisasi peran pengelola sampah mulai dari TPS 3R, TPST dan bank sampah. “Ini harus dipastikan melalui langkah pendampingan dan pelatihan agar peran mereka bisa optimal,” imbuhnya.

Teknologi Pengelolaan Sampah Harus Menghasilkan Solusi

Sementara pada sektor hilir, ia mendorong pentingnya pemilihan teknologi pengelolaan sampah. Teknologi ini secara komprehensif mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya aspek fiskal pemerintah daerah dan kesesuaian karakteristik sampah dengan teknologinya.

“Pertimbangan dalam hal fiskal pemda. Termasuk di dalamnya keberlanjutan pengelolaan teknologi, kelembagaan dan teknis karakteristik sampahnya seperti apa harus dipastikan. Tidak asal, misalnya tiba-tiba langsung beli insinerator tanpa kajian,” ujar dia.

Lebih jauh, Medrilzam menyebut pentingnya restrukturisasi nominal retribusi sampah yang harus ada penyesuaian dengan biaya penanganan sampah. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Pengumpulan retribusi sampah akan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Ia melihat, banyak retribusi di daerah, termasuk di Bali yang nominalnya jauh di bawah standar.

“Ini saya kira harus di-rewarn agar pemda bisa punya biaya untuk pengelolaan sampah. Jangan sampai sampah hanya bisa menjadi call center dan ujung-ujungnya menjadi beban bagi pembangunan, padahal membuang sampah itu harus mengeluarkan biaya,” katanya.

Selain itu, penegakan hukum yang ada harus berjalan konsisten agar persoalan sampah tak lagi masyarakat sepelekan.

Aturan untuk Mengatasi Persoalan Sampah di Bali

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Teja menyatakan, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk melindungi lingkungan di Bali. Misalnya, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Lalu ada pula Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut.

Ia menyebut, potensi wisata di Bali yang mendatangkan wisatawan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali. Akan tetapi, di sisi lain juga berdampak pada banyaknya jumlah sampah yang ada.

Ketua Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) DPD Bali Nusra Putu Ivan Yunatana menyebut, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman terhadap sampah yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi. Penanganan sampah tak sebatas infrastruktur saja, tapi bagaimana pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap sampah harus menjadi prioritas.

“Pemahaman bahwa sampah merupakan sumber masalah itu adalah pemahaman yang salah. Karena kita di industri daur ulang sampah justru melihat adanya peluang besar di sini,” ujar dia.

Pemahaman masyarakat yang tepat terhadap sampah, melalui pemilahan yang tepat nantinya akan memudahkan pendaur ulang hingga mendatangkan nilai ekonomi. Misalnya bahan-bahan seperti gayung, ember yang rata-rata dari material daur ulang.

Ia menekankan, pentingnya kolaborasi dan edukasi dari pemerintah ke masyarakat, agar menyadari dan memahami peluang besar sampah. “Itu edukasi yang perlu dilakukan sejak dini,” ujar dia.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Tantangan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah menjadi tugas besar yang melekat bagi individu dan juga berbagai sektor usaha. Salah satunya sektor komersial yakni perhotelan. Manajemen persampahan guna mendukung konsep green hotel sangat penting, sebab dari kajian yang ada, tamu hotel bisa menghasilkan satu kilo sampah per hari.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 meminta semua pihak berperan aktif mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) dan lingkungan. Sementara dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 menyatakan bahwa pengelola kawasan perumahan, industri dan komersial wajib melakukan pengelolaan sampah di dalam area dan atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya.

Jurnal yang Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram terbitkan menyebut, seorang pengunjung hotel rata-rata menghasilkan sekitar 1 kg sampah per malam. Adapun lebih dari separuhnya adalah sampah kertas, plastik dan kardus.

Sustainability Influencer dan Founder Tumbuh Hijau Urban, Dila Hadju menyatakan, tantangan tersulit saat berwisata yaitu menghindari sampah-sampah sekali pakai. Padahal sampah sekali pakai ini menjadi masalah utama manajemen sampah. Penting, sambung dia untuk memastikan pemilahan sampah secara mandiri saat berlibur dan menginap di hotel.

“Kalau di kamar tempat saya menginap ada setidaknya 2 tempat sampah, saya memilah sampah saya setidaknya menjadi sampah basah dan sampah kering.” kata influencer yang telah 2 tahun lebih melakukan advokasi sustainability ini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, baru-baru ini.

Oleh sebab itu lanjutnya, hotel harus memilih dan memastikan vendor pengelolaan sampah yang mendukung sustainability.

Saat Menanggapi meningkatnya minat generasi muda terhadap wisata ramah lingkungan, Dila Hadju memperkirakan, saat ini banyak anak-anak muda yang hanya melihat sustainability sebagai tren yang keren. “Tapi selama itu adalah tren yang positif dan berdampak lama, kenapa tidak?,” imbuhnya.

Hotel Perlu Menerapkan Manajemen Persampahan

Head of Communication dan Engagement Waste4Change, Hana Nur Auliana mengatakan, penting bagi pengelola hotel untuk menerapkan manajemen persampahan guna mendukung konsep green hotel.

Manajemen persampahan tambahnya, membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama dari pengelola hotel, jasa pengangkutan dan daur ulang, serta wisatawan atau tamu hotel.

Hana menyarankan, pengelola hotel harus bersedia mengedukasi tamu dalam mendukung pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. “Yang terpenting adalah waste audit, yaitu mendefinisikan jenis timbulan sampah dan pengelolaannya,” katanya.

Hana menyebut, tak ada jaminan antara kelas hotel dengan ketepatan dalam pengelolaan manajemen persampahan untuk memastikan sustainability ataupun green hotel. “Bintang lima bukan berarti mendukung sustainability ataupun green hotel. Sebagai masyarakat maupun penyelenggara bisnis kita butuh mengecek kembali apakah pengelolaan sampahnya sudah sesuai dengan regulasi dan kebutuhan yang ada,” paparnya.

Misi Green Hotel untuk Bisnis yang Ramah Lingkungan

Sementara itu Director of Rooms of The Dharmawangsa Jakarta Angga Karamoy mengumumkan komitmen The Dharmawangsa Jakarta dalam mengelola sampah domestiknya. Sampah tersebut berasal dari para pengunjung hotel dan kegiatan bisnis dengan optimal dan bertanggung jawab.

Penerapan pengelolaan sampah ini bukan semata untuk menaati peraturan pemerintah, namun juga untuk mewujudkan misi The Dharmawangsa Jakarta yang ingin melakukan sesuatu yang lebih bagi lingkungan sekitar.

“Banyak hotel sudah menyadari pentingnya menerapkan operasional bisnis yang lebih ramah lingkungan. Namun, biasanya terkendala oleh berbagai hal,” ucapnya.

Kendala pertama, kesulitan memilih vendor dan partner yang tepat. Kedua, pertimbangan finansial jangka pendek. Angga mengungkapkan, Waste4Change menyediakan kemitraan yang memudahkan The Dharmawangsa Jakarta dalam menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan karena memiliki sistem yang baik dan pelaporan yang accountable.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kehadiran dropbox sampah kemasan harus masyarakat manfaatkan untuk mengurangi sampah terbuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Langkah ini juga mendukung Indonesia bebas sampah tahun 2030.

Baru-baru ini produsen yang produknya berujung menjadi sampah kemasan berkolaborasi dengan gerai ritel modern. Kolaborasi ini menghadirkan dropbox sampah kemasan di Super Indo di wilayah Kota Solo. Tercatat sudah 6 lokasi dropbox di Super Indo seputar wilayah Kota Solo.

Saat ini sudah ada 6 lokasi dropbox Super Indo di Kota Solo yakni Super Indo Adi Sucipto, Banyuanyar, Colomadu, Ronggowarsito, Gumpang dan Super Indo Solo Baru.

Head of Corporate Communication Nutrifood Angelique Dewi mengatakan, aksi kolaborasi ini harapannya bisa mengurangi jumlah sampah dan beban TPA. Selain itu juga meningkatkan daur ulang.

“Tujuan dropbox mendorong pengeloaan sampah lebih baik, edukasi konsumen pengelolaan sampah kemasan dan mendukung bank sampah,” katanya dalam peluncuran dropbox secara virtual baru-baru ini.

Ia menjelaskan, sampah di Kota Solo sebagian besar atau hampir 85 % diangkut ke TPA Putri Cempo. Rata-rata jumlah sampah yang masuk mencapai 299,45 ton per hari. Sisanya 14,87 % daur ulang dan 0,19 % pembuangan illegal/pembakaran. Sampah organik mendominasi hampir 61,95 %. Lalu plastik 13,4 % dan kertas 12,3 %.

Ia menambahkan, Super Indo, Nutrifood dan Tetrapak memiliki tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas lingkungan serta berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam peningkatan kualitas lingkungan, ketiga perusahaan memiliki peran dalam pengelolaan dan edukasi sampah.

Mendaur ulang sampah kemasan dari konsumen lanjutnya, untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dan mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, bank sampah memberikan dampak positif ke lingkungan, sosial maupun ekonomi. Kontribusinya antara lain terhadap pengurangan sampah nasional, peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan.

Dukungan pihak swasta dalam program ini sejalan dengan upaya mencapai target 12 SDGs responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water dan 15 life on land.

Papi Sarimah Juga untuk Atasi Sampah Kemasan

Sementara itu, Kota Solo juga memiliki program paksa pilah sampah dari rumah (Papi Sarimah). Program ini akan maksimal jika ditopang dengan bank sampah. Akan tetapi jumlah bank sampah di Solo yang aktif masih sedikit.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Arthaty Mulatsih mengapresiasi program dropbox sampah kemasan. Pemerintah pun mendorong tambahnya, konsumen sadar dan ikut berkontribusi untuk pilah dan daur ulang sampah. Sehingga sampah kemasan tidak sepenuhnya terbuang ke TPA.

Sejak tahun 2010 hingga 2021 jumlah sampah ke TPA terus meningkat. Tahun 2010 sebesar 250,96 ton per hari, tahun 2015 sebesar 274,71 ton. Lalu tahun 2021 sebesar 295,69 ton dan di awal tahun 2022 sudah mencapai 299,45 ton per hari.

Menurutnya, sejak tahun 2010 hingga 2019 terjadi kenaikan jumlah volume sampah yang signifikan. Namun pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020 volumenya sempat turun. Akan tetapi tahun 2021 jumlah sampah kembali naik.

“Banyak masyarakat di rumah, belanja dari rumah, kemasan plastik banyak. Lalu membeli makanan tidak habis dan terbuang. Hal ini sangat disayangkan. Padahal sampah itu bisa termanfaatkan jika ada kolaborasi,” paparnya.

Pemanfaatan sampah organik ini misalnya bisa masyarakat kelola menjadi maggot. Arthaty mengingatkan, bahwa sampah yang seluruh warga bangsa hasilkan menjadi tanggung jawab warga bangsa juga.

“Harusnya kita merasa berdosa karena memberi beban ke bumi dengan membuang sampah begitu saja,” tegasnya.

Pendidikan dan Sosialisasi Kelola Sampah di Masyarakat

Oleh karenanya, pemerintah kota Surakarta mendorong pendidikan lingkungan ini sejak dini kepada anak-anak. Harapannya anak bisa menjadi agen perubahan di keluarganya. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pendekatan ke pedagang kaki lima untuk mengurangi sampah kemasan.

Ia juga menyebut, kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencapai sasaran edukasi ini. Untuk menyelesaikan persoalan sampah tidak bisa hanya pemerintah sendiri yang melakukannya.

Founder Bank Sampah Bina Usaha Mandiri Siti Aminah mengatakan, sejak berdiri tahun 2014, bank sampah miliknya mulai berkreasi dengan sampah yang terkumpul. Ia dan tim membuat papan berbahan aluminium foil dari sampah sachet. Bahkan menurutnya ini kreasi papan ini pertama di Indonesia.

“Untuk membuat satu papan membutuhkan 10 kilogram sampah sachet. Indonesia tidak akan bebas sampah jika masih ada sampah yang dibuang ke TPA,” imbuhnya.

Penulis : Ari Rikin

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Berbagai upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lakukan untuk memastikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Salah satunya melalui pemecahan struktur kelembagaan direktur. Direktorat Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya Beracun KLHK, kini memiliki Direktur Pengurangan Sampah dan Direktur Penanganan Sampah.

Kedua peran ini hadir menyusul penerbitan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. Pemisahan dua direktur tersebut juga KLHK fokuskan untuk mencapai menargetkan 100 % pengelolaan sampah. Yakni pengurangan sebesar 30 % dan penanganan sebesar 70 %. Pengelolaan sampah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas).

Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar mengatakan, persoalan sampah harus ditangani secara multidimensi dari hulu ke hilir menyusul kompleksnya masalah sampah yang ada. “Persoalan sampah ini masih sangat berat. Maka dua sisi yaitu dari pengurangan dan penanganan ini perlu percepatan. Perlu size lebih besar sehingga target Jakstranas tahun 2025 ini bisa kita kejar,” katanya kepada Greeners, Kamis (17/2).

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian pengurangan sampah tahun 2019 mencapai 13,27 %. Selanjutnya pada tahun 2020 mencapai 14,17 % dan pada tahun 2021 mencapai 14,60 %.

Sementara, untuk penanganan sampah tahun 2019 yaitu sebesar 43,72 %. Pada tahun 2020 mencapai 46,31 %. Selanjutnya, pada tahun 2021 mencapai 49,64 %. Jumlah sampah terkelola tahun 2021 sebanyak 64,24 %.

Sejumlah Indikator Kunci Pengurangan Sampah

Lebih lanjut Novrizal menjelaskan, dalam pengurangan sampah beberapa indikator kunci yakni pembatasan timbulan sampah, peningkatan sampah yang terdaur ulang di sumber sampah, serta peningkatan sampah yang termanfaatkan kembali di sumber sampah.

Sementara indikator penanganan sampah terletak pada peningkatan pemilihan sampah, penurunan jumlah sampah yang diangkut pada pemrosesan akhir. Selain itu ada pula peningkatan jumlah sampah yang terangkut ke pusat pengolahan sampah, serta peningkatan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku.

“Pengurangan sampah itu bagian hulunya, misalnya subjeknya ada pada produsen yang menghasilkan barang-barang, packaging, lalu konsumen masyarakat. Tapi kalau penanganan itu berkaitan dengan stakeholder pemerintah daerah,” ucapnya.

Menurut Novrizal, persoalan struktural paling mendasar pada stakeholder pemerintah daerah yaitu soal kewenangan dan alokasi anggaran. Terlebih menyusul aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah wajib menjamin pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, pandemi Covid-19, sambungnya juga menjadi pemicu rekofusing anggaran ke penanganan Covid-19. Sehingga hampir rata-rata di banyak pemerintah daerah alokasi anggarannya kurang memadai.

Namun, berbagai upaya struktural dilakukan untuk memastikan penanganan sampah di pemerintah daerah. Misalnya, dengan penerbitan Permendagri No 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Retribusi Pengelolaan Sampah.

Novrizal menilai hadirnya peraturan tersebut daerah memiliki kewenangan dan cara yang lebih bijak untuk menentukan tarif retribusi. “Jadi bukan suka-suka saja retribusinya. Itu menjadi backbone dalam pengelolaan sampah di daerah,” ujar dia.

Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar. Foto: Instagram Ditjen PSLB3 KLHK

Gandeng Swasta Dalam Penanganan Sampah

Upaya lainnya dalam penanganan sampah yaitu mendorong pemerintah daerah untuk bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta agar sampah terkelola dengan baik. Dua tugas utama pemerintah daerah yakni menjadi regulator sekaligus operator dirasa kurang bisa mencapai target yang optimal.

“Rencana kita nanti mau pisah, sehingga muncul nanti opsi operator pengelolaan sampah dalam bentuk badan layanan umum daerah (BLUD) yang lebih lincah bergerak, regulator tetap pada dinas,” papar Novrizal.

Pemerintah juga mendorong agar terciptanya ekosistem industrialisasi dalam pengelolaan sampah. Misalnya, Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo, Surabaya yang akan menjadi pilot project nasional.

PSEL tersebut memanfaatkan sampah melalui dump truck dan kemudian memasukan sampah itu ke dalam mesin turbin untuk proses menghasilkan listrik. Sekitar 600 ton sampah bisa menghasilkan energi listrik sebesar 2 megawatt per harinya.

Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina. Foto: Instagram PSLB3 KLHK

Pengurangan Sampah dari 3R Hingga Sirkular Ekonomi

Sementara itu Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina menyatakan, fokus agenda prioritas pengurangan sampah meliputi penerapan prinsip sirkular ekonomi, edukasi masyarakat melalui penerapan reduce, reuse dan recycle (3R) pada tingkat tapak. Masyarakat maupun dunia usaha serta penerapan tanggung jawab produsen dan program bank sampah juga menjadi salah satu fokusnya.

“Sementara untuk program kerjanya lebih kepada tata laksana produsen. Memastikan penguatan ekonomi sirkular dalam pengurangan sampah serta penguatan aspek sosio kultural masyarakat,” ungkapnya.

Hal krusial yang perlu mendapat perhatian yaitu memastikan ekonomi sirkular melalui daur ulang sampah plastik dan kertas. Selama ini, sambung Sinta persebaran industri daur ulang belum merata di semua wilayah. Hampir 90 % pabrik daur ulang terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, optimalisasi peranan bank sampah perlu pemerintah genjot melalui sistem pengumpulan sampah daur ulang dari segi kualitas dan kuantitas.

Saat ini perkembangan bank sampah di Indonesia meningkat secara signifikan. Pada tahun 2019 terdapat 8.434 bank sampah, sedangkan pada 2020 terdapat 11.530 bank sampah. Sementara itu, jumlah nasabah bank sampah pada tahun 2019 yaitu 259.229. Sedangkan pada 2020 meningkat mencapai 419.204.

Penulis : Ramadani Wahyu

Editor : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Gelaran berkelas internasional World Superbike (WSBK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat, mendapat sorotan netizen karena ulah penonton tak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan di podium. Padahal penanggung jawab pengelolaan sampah dan Dinas Lingkungan Hidup setempat memaksimalkan pengelolaan sampah, memilah dan mendaur ulangnya.

Pascakegiatan, tim yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah langsung sigap membersihkan, memilah sampah hingga mengirimnya ke pusat daur ulang (PDU) hingga dini hari.

Dari catatan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah, total sampah yang terkumpul selama empat hari kegiatan berlangsung, pada 18-21 November 2021 mencapai 23.780,2 kilogram (kg) atau 23,7 ton.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Sanitasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Lalu Maksum Supardi mengungkapkan, manajemen pengelolaan sampah WSBK terkendala kepedulian masyarakat.

“Tidak banyak sebenarnya yang berserakan (sampah) di podium. Memang dalam rapat-rapat sebelumnya sudah ada komitmen dari panitia untuk tidak membawa minuman kemasan sekali pakai kecuali tumbler isi ulang. Tapi hal itu tidak berjalan sesuai harapan,” katanya kepada Greeners dari Lombok, Jumat (26/11).

Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah Bersama Dyandra&Co memilah sampah di dua tempat pemilahan sampah (TPS) besar yang berada di lokasi WSBK. Dari pemilahan di dua TPS induk ini, tim memilah sampah WSBK, setelah itu jika layak daur ulang tim kirim ke PDU di Batunyala, Kota Praya, Lombok Tengah. Sedangkan sampah organik tim kirim ke black soldier fly (BSF) di Desa Sengkol.

“Itu rutin kami lakukan setiap harinya, sudah kita pilah semua dan pilah mana yang bisa daur ulang seperti plastik, koran, sisa makanan. Redisu paling dominan rata-rata plastik yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang sulit daur ulang baru tim kirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),” ucapnya.

Tim Bergerak Cepat Tangani Sampah WSBK

Maksum menjelaskan, total sampah di ajang WSBK mencapai 23.780 kg atau 23,7 ton. Dari hasil pemilahan yang masuk ke TPA 15.894 kg atau 66 % dari total sampah yang ada. Sampah plastik ke PDU mencapai 3.512 kg atau 14 %, sampah kardus bekas bungkus nasi 3.105 kg atau 13 %, sampah organik 1.227 kg atau 5 % untuk pakan black soldier fly. Sedangkan sampah logam aluminium mencapai 40,8 kg 0,17 %.

Upaya cepat penanganan sampah ini bahkan telah tim lakukan sebelum kunjungan peninjauaan langsung Presiden Joko Widodo ke lokasi WSBK. Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah menerjunkan 50 personel untuk bergerak cepat menangani sampah dan Dyandra&Co juga menambah 300 personel kelola sampah selama WSBK berlangsung.

Selain itu, sejumlah alat angkut seperti truk, pick up dan kendaraan pendukung lainnya bergerak mendukung pengelolaan sampah di lokasi ajang internasional itu.

Maksum menambahkan, dengan pengalaman pengelolaan sampah di ajang WSBK ini, menjadi evaluasi yang dapat memperkuat komitmen pengelolaan sampah saat MotoGP Maret 2022 mendatang.

“Adanya sampah di tribune kita harap maklum ini permulaan learning proses ke depannya lebih baik. Untuk MotoGP sudah diwanti-wanti bagaimana nantinya posisi TPS, minim sampah, aturan bawa tumbler dan sampah tidak berserakan di tribune,” paparnya.

Sampah yang terpilah di ajang WSBK masuk pusat daur ulang sehingga tak membebani TPA. Foto: Dyandra&Co

Tersedianya Pusat Daur Ulang Permudah Pemilahan Sampah WSBK

Penanggung Jawab Pengelolaan Sampah dan Limbah event WSBK dari Dyandra&Co Syaiful Rochman mengungkapkan, praktik penanganan dan pengelolaan sampah untuk sebuah event besar ini tergolong baik. Hal ini juga berkat adanya fasilitas pendukung PDU, BSF dari sampah organik dan insinerator milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

“Kita sudah siapkan sistem pengelolaan sampah di 155 titik berupa tempat sampah terpilah. Ke depan memang perlu evaluasi untuk menambah titiknya karena luasnya area. Bahkan kita juga menyediakan tempat khusus untuk limbah medis dan limbah B3,” katanya kepada Greeners di Jakarta, Sabtu (27/11).

Limbah medis dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari swab test dan vaksinasi on the spot inilah yang masuk ke insinerator. Jumlahnya mencapai 30 kg. Kemudian untuk limbah B3 non medis, pihak pengelola sampah bekerja sama dengan pengolah limbah B3 berizin mengirimnya ke Surabaya.

Menurutnya, ketika akan ada perhelatan besar atau bahkan bertaraf internasional fasilitas pendukung pengelolaan sampah ini harus terbangun lebih dahulu. Hal ini akan mempermudah upaya pengelolaan sampah ketika event berlangsung. Bahkan untuk MotoGP 2022 mendatang, hal ini sangat membantu.

Dari pengelolaan sampah yang Dyandra &Co dan Dinas LH lakukan, pemilahan dan daur ulang yang baik mampu mengurangi beban TPA dari residu sampah yang ada.

Kampanye Peningkatan Kesadaran Publik untuk Kurangi Sampah

Namun ketersedian fasilitas pengelolaan sampah ini juga harus mendapat dukungan kesadaran masyarakat atas sampah yang mereka hasilkan. Oleh sebab itu, pendekatan eksternal dengan meningkatkan edukasi kepedulian terhadap sampah dan lingkungan harus pemerintah daerah dan penyelenggara acara lakukan sebelum gelaran berlangsung.

“Ke depannya kampanye pemilahan dari pengunjung yang datang itu harus lebih masif. Kemarin dari sisi kampanye belum maksimal. Tapi dari sisi penanganan baik, masuk dalam standar event yang baik,” ucapnya.

Kemudian di sisi internal lanjutnya, penyelenggara WSBK cukup beragam. Semua yang terlibat harus berelasi untuk mendukung gerakan minim dan peduli sampah ini.

“Kalau saat WSBK, dari sisi internal vendor katering harus menyadari penggunaan material yang mudah daur ulang jangan styrofoam. Jenis ini banyak beredar walaupun kita sudah larang,” imbuhnya.

Pengurangan material pembungkus makanan yang sulit terdaur ulang ini sangat penting. Di ajang WSBK, ribuan petugas yang bertugas menetap dan tiga kali makan sehari.

Penulis : Ari Rikin

Jakarta (Greeners) – Kemasan plastik atau pun galon sekali pakai harus mulai konsumen kurangi dan tinggalkan. Rendahnya daur ulang di Indonesia hanya akan menambah beban pengelolaan sampah. Sebab kemasan sekali pakai ini akan menjadi timbulan sampah plastik baru ke lingkungan.

Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung mengatakan, hal tersebut saat ini sudah terjadi. Galon sekali pakai lanjutnya hanya menjadi timbulan sampah karena daur ulang tidak berjalan. Sebagian besar galon sekali pakai tidak didaur ulang, paling hanya menjadi guna pakai.

“Ini harusnya pemerintah koreksi untuk melarang penggunaan galon sekali pakai. Sebelum ada galon sekali pakai saja tidak semua plastik yang bisa didaur ulang. Apalagi ditambah galon sekali pakai,” katanya kepada Greeners, baru-baru ini.

Sawung menegaskan, peta jalan pengurangan sampah plastik harus mendorong tanggung jawab produsen lewat extended producer responsibility (EPR).

“Harusnya semua produsen menyetor peta jalan mereka. Tampaknya masih sangat sedikit sekali yang menyetorkan. KLHK ditanya enggak tahu berapa jumlah produsennya mesti tanya ke Kemenperin dan Kemendag. Produsen kalau tidak menarik lagi kemasan seharusnya menyediakan dropbox,” ungkapnya.

Sampah Persoalan Bersama, Produsen dan Konsumen Perlu Berkomitmen

Sementara itu, Pakar Lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa mengungkapkan, ada dua hal yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut. Tantangan tersebut yaitu jumlah penduduk yang semakin banyak dan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.

Pertama, penduduk kita semakin bertambah. Menurut perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), satu orang menghasilkan sekitar 0,7 kg atau hampir 1 kg sampah dalam sehari.

“Jadi, kalau penduduknya bertambah, kurang lebih sampahnya juga akan bertambah. Tantangan kedua, pendapatan meningkat dan kesejahteraan meningkat maka sampah juga meningkat,” ungkap Mahawan kepada Greeners.

Mahawan menyebut, pemilahan sampah juga menjadi hal penting dalam mengatasi sampah. Pemilahan sampah ini tidak hanya pada kalangan rumah tangga namun juga ketika pengangkutan sampah perlu perhatian serius agar sampah tetap terpisah dan tidak tercampur.

“Pemerintah daerah dengan masyarakat juga harus bekerja sama. Masyarakat memilah tetapi yang mengangkut juga dipilah. Jika perlu sekat truknya. Kalau masyarakat memilah sampah dari rumah, truk bercampur, bukan solusi. Atau truk tersekat tetapi dari rumah sampah tidak dipilah, tukang sampah juga enggan memisahkannya,” paparnya.

Mahawan menambahkan, Indonesia juga memerlukan teknologi yang lebih canggih dalam pengelolaan sampah. Teknologi ini akan berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat pengolahan sampah di Indonesia. Sehingga sedikit demi sedikit sampah yang ada ini mulai teratasi.

Konsumen harus mulai meninggalkan kemasan plastik dan galon sekali pakai. Foto: Shutterstock

Produsen dan Konsumen Perlu Bersinergi Atasi Kemasan Plastik

Selain itu, kemasan sekali pakai  berbahan plastik juga menambah beban permasalahan sampah. Untuk mengatasi hal tersebut, menurutnya perlu ada pengubahan kemasan menjadi lebih ramah lingkungan.

Mahawan mengatakan, produsen dan konsumen juga perlu bersinergi dalam mendorong kemasan ramah lingkungan. Ketika produsen telah menyiapkan kemasan ramah lingkungan, maka konsumen perlu bersedia membelinya meskipun dengan harga yang sedikit lebih mahal.

“Harus bergerak bersama antara konsumen dan produsen. Kalau harganya mahal, konsumen tidak mau membeli, produsen juga tidak mau memproduksi, karena menjadi beban. Tetapi jika masyarakat mau beli namum tidak ada produksi, juga tidak bisa. Jadi memang harus ada sinergi antara produsen dan konsumen,” tegas Mahawan.

Sampah yang tak terolah akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satunya tercemarnya laut oleh sampah plastik. Apalagi jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat sehingga sampah plastik pun semakin banyak.

“Sampah plastik itu kurang lebih 15 % dari total sampah yang ada. Kalau cara membuangnya sembarangan, kena angin, kemudian masuk ke air atau sungai dan akhirnya ke laut,” imbuhnya.

Perkuat Regulasi Atasi Sampah Hingga Level Daerah

Untuk mengatur permasalahan sampah ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

“Jakstranas ini mengatur bagaimana melakukan perbaikan pengelolaan sampah. Jadi ada pengurangan produksi sampah dan penanganan sampahnya. Jakstranas pada tahun 2025 menginginkan sudah bisa memangkas sampah 30 % dan penanganan sampah 70 %,” paparnya.

Meski begitu, Mahawan menambahkan perlu ada regulasi yang mengatur permasalahan sampah ini di tingkat pemerintah daerah. Menurutnya, sampah bukan hanya permasalahan di perkotaan yang jumlah penduduknya banyak. Sampah juga perlu terkelola dengan baik mulai dari tingkat pemerintah daerah.

“Sepertinya sampah seolah-olah menjadi permasalahan di perkotaan yang penduduknya banyak. Ini menjadi kelemahan di provinsi dan kabupaten/kota yang masih berkembang, penduduknya sedikit seolah-olah sampah tidak menjadi masalah,” tandas Mahawan.

Penulis : Ari Rikin dan Fitri Annisa

Jakarta (Greeners) – PT SIG Combibloc Indonesia Noer Wellington bersama PT Kara Santan Pertama meluncurkan kampanye #PilahBilasLipat. Kampanye ini mengajak para konsumen untuk ikut berpartisipasi mengumpulkan sampah kemasan karton yang kemudian akan didaur ulang.

Head of Market Indonesia, Malaysia, Philippines PT SIG Combibloc Indonesia Noer Wellington mengatakan, pihaknya bersama Kara Santan ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara menjalani hidup yang ramah lingkungan dan yang mereka mulai dengan cara yang sederhana dari rumah.

“Kami mengumumkan inisiatif terbaru yang menjadi bagian dari komitmen way beyond good yaitu kampanye #PilahBilasLipat. Kampanye ini ajakan untuk keluarga Indonesia dalam membiasakan diri melalui tiga langkah,” kata Wellington dalam webinar peluncuran kampanye #PilahBilasLipat baru-baru ini.

Ia menambahkan, usai memasak, kemasan karton Kara kita pilah dan bersihkan dalamnya lalu dilipat. Kemudian kumpul kemasan itu dalam satu tempat sebelum nantinya dikirim kepada recycler (pendaur ulang).

Commercial Director PT Kara Santan Pertama Martin Jimi mengatakan, kampanye #PilahBilasLipat ini sangat menyenangkan. Kemasan santan Kara yang telah masyarakat gunakan, terkumpul dan akan masuk proses daur ulang untuk mengurangi limbah sampah.

“Isu mengenai sustainability sudah banyak dan kali ini kita melakukannya dengan senang seusai memasak. Jadi setelah pilah, bilas dan lipat kemasannya. Ini menjadi hal unik dan berbeda dengan kampanye-kampanye lain tentang sustainability,” ungkap Martin.

Kampanye #PilahBilasLipat Jadi Kebiasaan Baru

Melalui pelaksanaan kampanye #PilahBilasLipat ini, Wellington mengungkapkan harapannya bisa mengajak masyarakat agar tertarik dan ikut berpartisipasi dalam mendaur ulang sampah kemasan khususnya kemasan karton bekas tersebut.

“Sebetulnya harapan kami adalah mengajak masyarakat untuk bisa menjadi lebih tertarik mendaur ulang kemasan karton bekas dan juga kemasan lainnya. Jadi membiasakan diri dalam keluarga untuk memilah kemudian membersihkan atau membilas dan juga melipat kemasan karton bekas,” tutur Wellington.

Pelaksanaan kampanye #PilahBilasLipat ini akan berlangsung dari 11 November hingga 5 Desember 2021. Masyarakat yang berminat ikut dalam kampanye tersebut dapat membuat video kreatif Instagram Reels ketika sedang memilah, membilas dan melipat kemasan karton kertas Kara Santan ukuran 200 ml. Bagi pemenang yang beruntung akan mendapat hadiah OVO cash senilai total Rp 9 juta.

Wellington juga berharap melalui kampanye #PilahBilasLipat ini, nantinya kebiasaan memilah sampah ini dapat terus berlanjut bagi masyarakat bahkan tidak hanya untuk sampah kemasan karton saja tetapi sampah lainnya.

“Kita mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk mengirimkan video juga mengirimkan hashtag ke teman-temannya. Dengan begitu harapannya kebiasaan memilah, membilas dan melipat ini bisa terus berlanjut,” imbuhnya.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai kampanye #PilahBilasLipat ini dapat mengunjungi akun instagram SIG di @sig.id.waybeyondgood.

Penulis : Fitri Annisa

Semarang (Greeners) – Warga Semarang mendeklarasikan kesiapannya dalam Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah (GNPSDR), Minggu (13/6/2019). Bertempat di Balai Kota Semarang, kegiatan ini turut dimeriahkan kehadiran sejumlah bank sampah dan komunitas peduli lingkungan.

Gerakan Pilah Sampah Dari Rumah merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menekankan pentingnya masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan sampah skala rumah tangga dengan cara memilah sejak dari rumah.

Kegiatan GNPSDR dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati dan jajaran Pemerintah Kota Semarang.

“Memang kami mendorong. Kenapa ada pemilihan, karena supaya bahan baku untuk daur ulang plastik, daur ulang kertas dan bahan-bahan daur ulang lainnya itu bisa mendapatkan yang bersih. Selama ini Indonesia untuk pengolah kertas daur ulang, itu 50% masih mengimpor dari luar negeri,” ungkap Vivien.

Dorongan tersebut ditanggapi positif oleh Pemerintah Kota Semarang. Wakil Walikota Semarang,  Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang biasa dipanggil Ita menyebut daerahnya masih harus berbenah dalam aspek pengelolaan sampah. Utamanya dalam menambah jumlah bank sampah di kota yang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah tersebut.

“Di Semarang ini alhamduillah sudah ada 86 bank sampah di kota semarang. Tetapi idealnya satu kelurahan satu bank sampah sehingga harus ada kerja keras dari Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menggerakan ini, masih kurang separuhnya lagi,” ungkapnya.

Kegiatan diawali dengan senam sehat. Foto : Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK

Ita juga melihat potensi ekonomi dari pengelolaan bank sampah. Ia menghimbau pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan bank sampah. 

Sejak diluncurkan 15 September 2019, Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah telah melaksanakan aktivasi di berbagai daerah. Semarang merupakan kota keempat, sebelumnya gerakan ini digelar di Jakarta, Bitung dan Mataram.

Untuk memperkuat gerakan, KLHK tengah menyiapkan surat edaran untuk pemerintah daerah tentang pemilahan sampah. Selain itu pemerintah daerah juga akan didorong membuat regulasi yang mempermudah masyarakat dalam memilah sampah.

“Kami akan membuat regulasi untuk pemilahan itu, macam-macam, satu kami akan meminta daerah untuk melakukan pemilahan secara regulasi. Yang kedua adalah simbol-simbol pemilahan supaya seragam,” terang Vivien.

Momentum Gerakan Pilah Sampah Dari Rumah di kota Semarang berdekatan dengan momentum politik pergantian kabinet pemerintahan. Meski begitu, Vivien berujar bahwa gerakan nasional yang masih seumur jagung ini akan tetap dilaksanakan kedepannya.

“Tetap, masih akan tetap dilakukan. Namanya sampah, pengolahan sampah itu tidak bisa hanya kami pemerintah, pemerintah daerah saja yang kerja tapi kesadaran masyarakat itu harus ditingkatkan. Kalau ibu walikota kita bilang harus cerewet,” pungkas Vivien.

Penulis : Mohammad Fariansyah

Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) meluncurkan Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah.

Gerakan ini merupakan lanjutan dari gerakan pengurangan sampah yang sudah terlihat masif di masyarakat guna memastikan sampah dapat dipilah sejak sumbernya, dikumpulkan, dan diangkut ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir secara terpilah.

Diketahui dari Data KLHK, jumlah timbulan sampah di Indonesia secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun, dengan komposi organik (sisa makanan dan sisa tumbuhan) sebesar 50%, plastik sebesar 15%, dan kertas sebesar 10%. Sisanya terdiri dari logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain.

BACA JUGA : Kebijakan Cukai Plastik Dianggap Tidak Efektif Atasi Masalah Sampah

Oleh karenanya, perlu tindakan dan aksi nyata untuk merubah pola pikir, gaya hidup dan budaya untuk mengelola sampah lebih baik untuk dapat menjaga keberlanjutan kehidupan. Pada sebelumnya KLHK pun sudah melakukan beberapa kegiatan, yakni gerakan mengurangi sampah supaya tidak menghasilkan sampah plastik sekali pakai dengan membawa tumblr dan tas belanja sendiri.

“Sekarang saatnya Indonesia juga mencanangkan gerakan pilah sampah dari rumah, karena gerakan ini akan mempermudah sampah sebagai bahan baku untuk di daur ulang. Jadi kita mendorong sampah menjadi circular economy,” ujar Direktur Jenderal PSLB3, Rosa Vivien Ratnawati, pada Acara Peluncuran Gerakan Pilah Sampah Dari Rumah di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (15/09/2019).

Vivien mengatakan pemilahan sampah ini bisa mendorong pabrik dan atau industri daur ulang bisa melakukan investasi lebih baik lagi. Sebagai contoh, kasus impor plastik bisa direduksi dengan meningkatkan bahan baku kertas daur ulang dalam negeri.

Rosa Vivien Ratnawati (Dirjen Pslb3 KLHK). Foto : www.greeners.co/Dewi Purningsih

“Untuk bahan baku kertas daur ulang, 50% masih berasal dari luar negeri, dengan gerakan nasional pilah sampah dari rumah ini, diharapkan akan menjadi hulunya, untuk kemudian kita punya program meningkatkan bahan baku kertas daur ulang dalam negeri, asalnya memilah dari rumah kita sendiri,” jelas Vivien.

Vivien menjelaskan, per tahunnya industri kertas membutuhkan 6-7 ton dengan harga sampah kertas Rp2,5 juta ton per ton. Jika dijumlahkan, nilai ekonominya 16 triliun per tahun untuk sampah kertas saja. Belum lagi, sampah plastik, logam, kaleng, kaca, bahkan sampah organik yang menjadi kompos di mana jumlahnya lebih banyak.

“Jadi salah satu penanganan impor sampah kemarin dengan pemilahan sampah ini, karena sesuai dengan arahan presiden yakni memaksimalkan bahan baku dalam negeri, diharapkan impor sampah berkurang,” jelasnya.

Melihat profil pengelolaan sampah nasional, sumber sampah yang utama dihasilkan dari rumah tangga sebesar 36%, pasar serta perniagaan memberikan kontribusi timbulan sampah sebesar 38% dan sisanya 26% berasal dari kawasan, perkantoran dan fasilitas publik.

BACA JUGA : Gerakan 1 Juta Tumbler, Konsisten Ajak Masyarakat Kurangi Sampah Plastik

Dalam rangka mengoptimalkan gerakan pemilahan ini, Vivien menyampaikan bahwa KLHK akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyediakan pengangkutan terpilah dan terjadwal bagi sampah yang dapat dikompos, di daur ulang maupun residu.

“Saat ini pengangkutan di Pemda masih dicampur, itu salah satu faktor susah untuk memilah, oleh karenanya nanti KLHK akan mengeluarkan SE untuk menyiapkan jadwal pengangkutan. Selain itu, kami juga mengharapakan industri daur ulang untuk membantu kami, bagaimana caranya untuk terkoneksi ke seluruh bank sampah di Indonesia,” ujar Vivien.

Saat ini ada 8.000 bank sampah yang berada di Indonesia, di mana diakui Vivien belum semua efektif karena belum terkoneksi dengan perusahaan daur ulang dan belum mendapatkan bahan baku yang optimal. Dengan adanya pemilahan sampah dari rumah ini membantu menggerakan usaha dari bank sampah.

Penulis: Dewi Purningsih