Jakarta (Greeners) – Setelah sebelumnya tertunda satu hari, negosiasi lanjutan (INC-5.2) untuk Perjanjian Plastik Global di Jenewa berakhir pada 15 Agustus 2025 dan gagal mencapai kesepakatan. Sesi final berlangsung di bawah ketidakpastian, tanpa kejelasan langkah, jadwal, maupun agenda pertemuan berikutnya.

Pengumuman pleno baru ada 40 menit sebelum dimulai pada pukul 5:30 pagi. Kemudian, hanya beberapa jam setelah draf terakhir dibagikan serta ditutup. Para kelompok masyarakat sipil juga tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan intervensi mereka.

Deputy Director Dietplastik Indonesia, Rahyang Nusantara mengungkapkan bahwa penutupan sidang berlangsung secara tiba-tiba tanpa ada kejelasan langkah dan proses selanjutnya. Bahkan, tanpa memberikan kesempatan kepada semua kelompok masyarakat sipil, untuk menyampaikan intervensinya merupakan sinyal mengkhawatirkan.

BACA JUGA: Sedikit Kemajuan di Draf Perjanjian Plastik Global, Apa Saja yang Masih Luput?

“Memotong suara masyarakat sipil, ilmuwan, dan komunitas terdampak tidak hanya merusak transparansi. Namun, juga melemahkan legitimasi proses ini,” kata Rahyang dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan bahwa keputusan ketua untuk mengetuk palu dan meninggalkan ruangan membuat para delegasi dan pengamat berada dalam ketidakpastian, pada saat yang justru membutuhkan kejelasan dan kepemimpinan.

“Mengakhiri polusi plastik membutuhkan proses yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Kami mendesak INC untuk segera mengkomunikasikan jadwal, agenda, dan proses untuk pertemuan berikutnya. Selain itu, juga memastikan semua pemangku kepentingan, terutama yang paling terdampak, dapat didengar dan dihormati,” tambahnya.

Sejumlah Negara Tolak Draf Teks Lemah

Sejak awal pekan, sejumlah perwakilan negara yang tergabung dalam High Ambition Coalition, seperti Kolombia, Panama, Fiji, Kenya, Inggris, dan Uni Eropa juga telah menolak draf Chair’s Text yang tampak lemah. Mereka menilai teks tersebut tidak memenuhi tujuan perjanjian untuk mengakhiri polusi plastik.

Selain itu, teks tersebut juga menitikberatkan pada pengelolaan sampah, mengabaikan pengurangan produksi plastik dan pengendalian bahan kimia berbahaya, yang menjadi tuntutan utama masyarakat sipil dan komunitas terdampak. Penolakan ini berakar pada kesadaran bahwa krisis plastik tidak terpisah dari tantangan global lainnya.

BACA JUGA: Saatnya Guna Ulang Jadi Prioritas di Perjanjian Plastik Global

Perjanjian plastik global sejatinya merupakan kelanjutan dari mandat yang lahir dari Perjanjian Paris (Paris Agreement), namun dengan fokus khusus untuk menghentikan dampak buruk plastik di seluruh siklus hidupnya.

“Yang kami saksikan di Jenewa adalah proses negosiasi yang membusuk dari dalam. Perundungan dari negara-negara penghasil minyak dan plastik terhadap INC Chair sangat terlihat jelas sejak INC 1. Hal ini juga terlihat dalam dinamika di Contact Groups sampai di sidang Pleno,” papar Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati.

Yuyun menegaskan bahwa masalah plastik sebetulnya mudah publik pahami, tetapi pembuat masalah tetap tidak mau berubah. “Plastik adalah garis pertahanan profit terakhir dari industri fosil. Seharusnya mereka tidak ikut sejak awal seperti Perjanjian Tembakau agar proses negosiasi dapat berjalan,” katanya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengecam keras teks baru yang dirilis oleh Chair Intergovernmental Negotiating Committee (INC), untuk Perjanjian Global Plastik pada 13 Agustus 2025. Dokumen ini merupakan kemunduran besar. Bahkan, telah mengkhianati tiga tahun proses negosiasi yang menunjukkan dukungan luas terhadap perjanjian ambisius yang mengatur seluruh siklus hidup plastik, termasuk pembatasan produksi.

Alih-alih menjadi jalan tengah yang mengakomodasi tuntutan berbagai blok yang bertentangan, AZWI menilai teks ini justru mencerminkan kepentingan negara-negara penghasil plastik yang seringkali merundung delegasi negara berkembang dalam proses negosiasi.

Kelemahan dalam teks tersebut di antaranya tidak ada kewajiban global yang mengikat untuk pengurangan produksi plastik atau penghapusan bahan kimia berbahaya, meski 140 negara telah menyerukan larangan dan phase-out. 

Dalam teks juga tidak ada sama sekali tentang keharusan penghapusan plastic chemicals. Kemudian, tidak ada kewajiban mendesain produk plastik yaang aman, serta tidak ada mekanisme voting yang efektif di COP untuk memutuskan isu substansi.

Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati mengungkapkan bahwa delegasi harus menolak teks ini sebagai dasar negosiasi. Menurutnya, teks terbaru tidak ada ambisi yang tinggi yang dapat dinegosiasikan. Bahkan, meremehkan masukan-masukan delegasi dari lebih 170 negara.

“Masalah utama yang harus masuk ke dalam pasal perjanjian adalah pembatasan dan pengurangan produksi plastik, serta bahan-bahan kimia berbahaya untuk membuat plastik dan dampaknya sudah tak terpulihkan,” kata Yuyun dalam keterangan tertulisnya.

Perjanjian Global Plastik Gagal Melindungi Kesehatan

AZWI menilai chair text terbaru ini pada dasarnya adalah “waste managamenet treaty” bukan “plastic treaty” di semua siklus hidup plastik, seperti yang dimandatkan Resolusi UNEA 5/14. Text terbaru ini juga tidak menunjukkan komitmen pemimpin global untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari pencemaran plastik. Padahal, para peneliti dan scientists sudah menyajikan bukti-bukti betapa parahnya pencemaran plastik saat ini.

Deputi Direktur Dietplastik Indonesia, Rahyang Nusantara juga memiliki pandangan yang sama. Ia menilai bahwa chair’s text ini sangat lemah dalam mengatur solusi pencegahan polusi plastik di hulu, khususnya sistem guna ulang.

“Tidak ada target global reuse atau refill, tidak ada pasal yang mewajibkan transisi sistemik, dan tidak ada pengurangan produksi plastik. Bahkan, ketentuan terkait bahan kimia berbahaya dan kesehatan publik dihapus, padahal ini krusial untuk keamanan sistem reuse,” ujar Rahyang.

Di sisi lain, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai inisiatif reuse atau refill yang berjalan di sejumlah kota. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk memimpin agar reuse jadi salah satu pilar utama dalam perjanjian global ini.

AZWI menekankan bhwa perjanjian global yang tidak memotong produksi plastik sama saja dengan business as usual atau status quo. Negara-negara yang saat ini sedang bernegosiasi di Jenewa harus menolak teks lemah ini. Mereka harus menepati janji ambisi mereka, dan berpihak pada rakyat, bukan pada pelobi industri yang berkeliaran di ruang perundingan.

Co Coordinator AZWI, Nindhita Proboretno juga menegaskan bahwa chair text ini gagal melindungi planet dari pencemaran plastik. Teks ini justru sebagai kemenangan bagi industri dan negara-negara penghasil minyak. Posisi Indonesia yang menolak pembatasan produksi plastik dan memiliki kepentingan industri justru memperkuat teks lemah ini.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Negosiasi menuju perjanjian plastik global untuk mengakhiri polusi plastik minggu ini memasuki titik penentuan. Pemerintah negara-negara Asia Tenggara didesak untuk lebih mengutamakan perlindungan lingkungan dan kesehatan dalam pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5.2) mengenai perjanjian plastik global.

Saat ini, para pemimpin dari 178 negara tengah berkumpul di Jenewa untuk mengambil keputusan penting yang akan menentukan masa depan perjanjian plastik global yang mengikat dan ambisius. Di tengah proses ini, berbagai perwakilan masyarakat sipil juga hadir. Mereka menyuarakan mendesak para pemimpin dunia agar tidak melupakan kepentingan jangka panjang umat manusia dan kelestarian lingkungan.

“Seiring negosiasi hampir mencapai tahap akhir, kami mendesak para delegasi untuk mengingat mandatnya, yaitu mengakhiri polusi plastik dan melindungi kesehatan manusia serta lingkungan, di sepanjang siklus hidup plastik,” ujar pendiri Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/8).

Yuyun menyatakan bahwa dunia tidak bisa lagi melanjutkan produksi dan konsumsi plastik yang tidak berkelanjutan. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengatasi krisis ini adalah dengan membatasi produksi plastik, mengendalikan penggunaan bahan kimia beracun, serta mengurangi subsidi bagi produsen plastik.

Sejumlah negara di Asia Tenggara juga telah menunjukkan ambisi besar dalam negosiasi. Mereka mengajukan proposal untuk mengurangi produksi plastik, menghapus bahan kimia beracun, meningkatkan transparansi dan keterlacakan bahan kimia, serta mempromosikan sistem guna ulang, isi ulang, perbaikan, dan pengurangan plastik bebas racun.

Namun, ambisi tersebut masih menunggu dukungan lebih lanjut. Lebih dari 100 negara telah menyatakan bahwa produksi plastik global saat ini sudah berlebih. Para ahli menekankan bahwa sangat penting untuk mengurangi dampak buruk plastik. Lebih dari 1.100 ilmuwan mendukung pernyataan ini.

Pelobi Lemahkan Perjanjian Plastik

Direktur Pacific Environment Vietnam, Xuan Quach, juga menyampaikan seruannya kepada para negosiator untuk berempati. Ia meminta mereka memprioritaskan kepentingan jangka panjang seluruh kawasan di atas kepentingan sempit industri petrokimia dan plastik.

“Kami mendesak mereka untuk tidak mengorbankan lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Pikirkan generasi mendatang, dampak perubahan iklim pada kelompok rentan, dan kebutuhan mendesak untuk produksi dan konsumsi yang berkelanjutan,” kata Xuan.

Namun, di balik dorongan untuk perubahan ini, upaya negosiasi masih dibayangi tekanan besar dari industri. Negara-negara besar produsen petrokimia serta 234 perwakilan industri petrokimia dan bahan bakar fosil melakukan lobi besar-besaran.

Kepentingan mereka pun dinilai hanya untuk memperlambat negosiasi. Bahkan, melemahkan perjanjian yang hanya berfokus pada pengelolaan sampah.

Xuan menambahkan bahwa taktik seperti ini telah digunakan secara berulang dalam lima putaran negosiasi sebelumnya. Lalu, kini kembali terjadi di putaran keenam. Menurutnya, pendekatan semacam ini sudah terbukti gagal dalam menyelesaikan krisis plastik global.

Ironisnya, negara maju yang dipuji karena praktik pengelolaan sampah yang baik seringkali juga menjadi pengekspor besar sampah plastik yang membanjiri negara berkembang.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia Tiza Mafira menyampaikan bahwa sistem guna ulang (reuse) merupakan solusi nyata, yang telah dibangun oleh masyarakat sipil yang berjuang di akar rumput selama lebih dari satu dekade demi mengurangi polusi plastik. Hal ini ia sampaikan dalam sesi Solutions Day World Economic Forum (WEF), di Jenewa, Swiss, Minggu (3/8).

Tiza membuka pernyataannya dengan menyoroti adanya perpecahan dalam tujuan akhir di Perjanjian Plastik Global (Global Plastic Treaty). Di satu sisi terdapat blok negara yang mendukung pendekatan dari hulu, dengan melarang produksi plastik dan bahan kimia berbahaya yang ada di dalamnya.

Sementara di sisi lain, beberapa negara justru hanya ingin fokus pada pengelolaan sampah di hilir. Contohnya daur ulang dan pengelolaan sampah, tanpa menyentuh akar persoalan dari dampak negatif produksi plastik.

Dalam forum tersebut, Tiza juga menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak menunggu negara. Mereka telah lebih dulu bergerak  membangun sistem pengganti plastik sekali pakai. Berbagai komunitas dan pelaku usaha kecil menengah serta inovator di beberapa negara, juga telah secara aktif mengambangkan model reuse dalam kehidupan sehari-hari.

“Masyarakat tidak menunggu. Kami sudah membangun sistem pengganti plastik sekali pakai,” ungkapnya.

BACA JUGA: Perjanjian Plastik Global Perlu Perkuat Solusi Guna Ulang

Indonesia, misalnya, yang telah secara resmi meluncurkan Asosiasi Guna Ulang Indonesia (AGUNI), sebuah organisasi kolektif yang terdiri dari 10 pelaku usaha dengan konsep reuse di skala lokal. AGUNI telah mengembangkan  berbagai sistem, mulai dari isi ulang produk hingga layanan sewa wadah makan dan minum.

Lebih luas lagi, gerakan serupa juga telah terbentuk di kawasan Asia melalui Asia Reuse Consortium yang mencakup lima negara. Bahkan, dalam skala global telah dirintis gerakan Global Reuse Alliance yang akan menggabungkan enam jaringan regional.

Perlu Perhatian terhadap Reuse di Perjanjian Plastik

Tiza memaparkan perlunya perhatian lebih terhadap reuse dalam teks Perjanjian Plastik Global. Ia kemudian menyampaikan sejumlah usulan konkret. Di antaranya target wajib skala nasional untuk mengadopsi sistem reuse, pelarangan plastik sekali pakai, dan penghapusan subsidi pada pelaku produksi plastik.

Tiza menambahkan bahwa perlu penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) yang lebih tinggi. Ini untuk produk plastik yang berisiko tinggi bagi lingkungan.

BACA JUGA: Pembahasan Isu Kesehatan Mendesak dalam Perjanjian Plastik Global

Alih-alih mendukung sistem guna ulang, Tiza menegaskan bahwa pendanaan saat ini masih dialokasikan ke tingkat hierarki terendah dalam pengelolaan sampah. Salah satunya adalah pembakaran sampah (waste to energy).

“Padahal, sistem guna ulang telah terbukti dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Namun, pelaku pada sektor ini masih minim dukungan finansial,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pendakatan reuse bukan hanya sekadar mendorong individu untuk membawa tumbler sendiri. Namun, sistem guna ulang mesti ikut diterapkan dalam model bisnis seperti “container as a service”. Dalam hal ini, produsen bertanggung jawab untuk mengambil kembali, mencuci, dan mendistribusikan kembali produk mereka.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Keputusan PBB untuk melanjutkan perundingan antarnegara dalam Intergovernmental Negotiating Committee (INC) 5.2 pada 2025 berpeluang untuk memperkuat komitmen global dalam mengatasi polusi plastik. Meskipun proses perundingan INC-5 di Busan, Korea Selatan, bulan November lalu berjalan lambat dan kontroversial, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menilai draf yang dihasilkan menunjukkan progres signifikan, terutama terkait struktur perjanjian.

AZWI berharap INC 5.2 memberi lebih banyak waktu bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan dan mencapai kesepakatan final. Mereka mendesak agar negara-negara mengambil langkah lebih ambisius, terutama dalam pengurangan produksi plastik dan penghapusan senyawa kimia berbahaya.

“Tantangan utama dalam negosiasi adalah kurangnya transparansi informasi dan terbatasnya partisipasi masyarakat sipil,” ujar Co-Coordinator AZWI sekaligus Manager Toxics Program Nexus3 Foundation, Nindhita Proboretno dalam media briefing bertajuk “Kabar dari Busan, INC-5 Plastics Treaty” di Jakarta, Rabu (11/12).

Menurut Nindhita, hal itu mengurangi efektivitas dan inklusivitas proses yang seharusnya dapat menciptakan kebijakan komprehensif untuk mengatasi pencemaran plastik.

BACA JUGA: Dorong Perjanjian Plastik Gobal untuk Kurangi Sampah Plastik dan Tembakau

Selain itu, dominasi pelobi industri fosil juga menjadi hambatan. Misalnya, terjadi penolakan Arab Saudi terhadap pembatasan produksi plastik dan penekanan pada pengelolaan sampah. Negara-negara Asia, kecuali Bangladesh dan Filipina, juga dianggap kurang ambisius dalam mengurangi produksi plastik dan senyawa kimia berbahaya dalam plastik.

“Meskipun ada beberapa kemajuan, namun ada perlawanan nyata dari sejumlah besar negara-negara (oil countries) terkait dorongan untuk membuat semua proses. Termasuk keputusan selama Conference of Parties (COP), bergantung pada konsensus. Jika konsensus terjadi, setiap kesepakatan yang tercapai dalam negosiasi akan menghambat kemajuan dalam mengatasi pencemaran plastik,” ungkap Nindhita.

Diskusi polusi plastik dalam media briefing bertajuk “Kabar dari Busan, INC-5 Plastics Treaty”. Foto: Dini Jembar Wardani

Posisi Indonesia dalam INC-5

Dalam negosiasi INC-5, AZWI menilai posisi Indonesia kurang ambisius. Meskipun demikian, Indonesia mengambil beberapa langkah positif, seperti mendukung negara-negara yang membutuhkan bantuan khusus dan mengusulkan pengaturan siklus hidup plastik.

Namun, Indonesia juga mengusulkan beberapa klausul yang dianggap problematis, seperti perubahan terminologi dari “emissions and releases” menjadi “releases and leakages”. Usulan ini rentan melemahkan fokus pengaturan emisi sepanjang siklus hidup plastik.

“Posisi pemerintah ini mendukung agar tidak mengatur emisi yang dihasilkan dari keseluruhan siklus hidup dari plastik,” ujar Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar.

Tak hanya itu, tidak ada proposal yang mengatur soal pekerja di semua siklus hidup plastik. Proposal Indonesia tidak mengakui kontribusi pekerja informal secara kuat, terutama pemulung dan masyarakat adat. Menurut Ghofar, Indonesia juga masih fokus pada penanganan sampah di hilir.

Pengendalian Plastik Global Harus Efektif

Senior Advisor Nexus3 Foundation, Yuyun Ismawati, menegaskan bahwa perjanjian plastik harus mencakup langkah-langkah pengendalian global yang efektif. Langkah-langkah tersebut penting untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, bukan hanya mengakomodasi kepentingan industri.

Ia berharap INC 5.2 memberikan peluang bagi negara-negara dengan ambisi tinggi untuk mengontrol plastik. Hal ini mencakup pengelolaan potensi emisi dan pelepasan dari petrokimia, kompleks industri, serta pabrik daur ulang plastik.

“Kita bisa mendorong penguatan transparansi pengendalian pencemaran dan pelaporan serta negara-negara juga harus kaji ulang peraturan baku mutu, termasuk Indonesia,” jelas Yuyun.

Yuyun berharap INC.5.2 dapat meninjau ulang kebijakan nasional seperti RIPIN dan RPJMN. Hal ini guna mengatasi keterbatasan pasokan di industri petrokimia dan produsen plastik. Selain itu, perlu penguatan regulasi lingkungan meningkatkan transparansi, pengendalian polusi, dan pelaporan.

BACA JUGA: Perjanjian Plastik Global Perlu Perkuat Solusi Guna Ulang

Perlu juga perhatian khusus pada sektor-sektor prioritas yang harus bebas dari polusi plastik. Sektor-sektor tersebut meliputi pangan dan minuman, kesehatan, serta produk dan mainan anak. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menghilangkan bahan kimia plastik beracun dari rantai pasokan di sektor-sektor ini.

Selanjutnya terkait integrasi data ke dalam sistem nasional, peningkatan pelabelan produk, dan penguatan hak masyarakat untuk mengetahui informasi terkait plastik menjadi langkah yang sangat penting. Dari sisi kesehatan, biomonitoring dan peningkatan kapasitas juga perlu menjadi perhatian guna melindungi masyarakat dari paparan bahan kimia berbahaya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Lebih dari 140 organisasi masyarakat sipil yang menjadi pengamat (observers) mengadakan konferensi pers di luar sesi kelima Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5). Mereka mendesak para negosiator untuk menunjukkan keberanian dan tidak berkompromi di bawah tekanan negara-negara dengan ambisi rendah, untuk mengakhiri polusi plastik yang mengancam masa depan planet ini.

Pernyataan tersebut mencakup tujuh paragraf, di antaranya yang menyebutkan, “Hanya tersisa 36 jam dari jadwal negosiasi perjanjian global untuk mengakhiri polusi plastik. Namun, saat ini, kita melihat negara-negara yang berambisi rendah berupaya menggagalkan negosiasi. Sementara, negara-negara yang menjanjikan ambisi tinggi, seperti anggota Koalisi Ambisi Tinggi (High Ambition Coalition atau HAC) dan yang duduk dengan nyaman sebagai kelompok mayoritas, berjalan sambil tidur menuju perjanjian yang tak akan bernilai apa pun.”

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh aktivis lingkungan cilik asal Indonesia, Aeshnina Azzahra Aqilani (Nina), di Busan, Korea Selatan pada Jumat (29/11) atau dua hari sebelum negosiasi ini berakhir.

BACA JUGA: 500 Aktivis Unjuk Rasa di Busan Desak Pemimpin Dunia Akhiri Polusi Plastik

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) telah memberikan laporan terkini tentang agenda INC-5. Berdasarkan pengamatan mereka, kemajuan negosiasi perjanjian plastik global masih diwarnai tantangan besar. Salah satunya adalah taktik penundaan oleh negara-negara produsen minyak dan gas yang menghambat kemajuan perundingan.

Pada hari pertama plenary, pembahasan masih berkutat pada dokumen dasar yang akan menjadi landasan negosiasi, serta kesepakatan mengenai kerangka negosiasi.

Center for International Environmental Law (CIEL) juga mencatat terdapat 220 pelobi dari industri bahan bakar fosil dan petrokimia yang terdaftar dalam INC-5. Angka ini merupakan jumlah terbesar dalam sejarah negosiasi perjanjian plastik.

Organisasi masyarakat sipil menilai negosiator perlu berani mengakhiri polusi plastik tanpa kompromi. Foto: AZWI

Belum Ada Keseriusan Mengakhiri Polusi Plastik

Sementara itu, di Indonesia, AZWI juga menilai bahwa pemerintah tidak ambisius dalam negosisasi ini. Menurut mereka, pemerintah tidak memperlihatkan keseriusan pada upaya mengakhiri polusi plastik secara sistematis pada keseluruhan siklus hidup plastik.

Sebagai bagian dari generasi muda, Nina mendesak pemerintah untuk mendorong pembatasan produksi plastik dan menghentikan impor sampah plastik.

Selain itu, Nina juga menekankan perlunya penegakan hukum terkait pengendalian penggunaan plastik sekali pakai. Ia mengingatkan bahwa Indonesia semakin terkontaminasi oleh mikroplastik dan bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan.

BACA JUGA: Perjanjian Plastik Global Perlu Perkuat Solusi Guna Ulang

“Kami anak Indonesia berhak tinggal di lingkungan yang sehat dan bersih dari pencemaran plastik. Kami menuntut pemerintah serius menanggapi krisis plastik sekarang juga. Jangan sampai generasi Anda menjadi generasi perusak masa depan kami,” kata Nina.

AZWI juga mendesak pemerintah untuk berani mengambil posisi yang lebih kuat dan ambisius pada proses negosiasi yang sedang berjalan. Hal itu dengan menunjukkan keberpihakannya pada lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Aktivis lingkungan cilik asal Gresik, Aeshnina Azzahra Aqilani (Nina), bertemu dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono di sela-sela agenda perundingan perjanjian plastik global, atau Intergovernmental National Committee (INC 5), di Busan, Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Nina menyampaikan surat dan foto-foto kerusakan lingkungan akibat daur ulang sampah impor, salah satunya di pabrik daur ulang kertas di Jawa Timur dan Banten.

Ia menyampaikan keinginannya agar KLH memperkuat pengawasan terhadap industri kertas yang mendaur ulang sampah impor. Selain itu, ia juga meminta penelitian terkait kadar dioksin di lokasi pembakaran sampah impor, seperti di Kepanjen Malang dan Tropodo Sidoarjo.

BACA JUGA: IPEN Peringatkan Ancaman Polusi RDF, Bahan Bakar dari Limbah Plastik

“Pabrik daur ulang kertas impor di Jawa Timur masih membuang limbah ke sungai dan menimbulkan bau tidak sedap dan menyebabkan ikan mati massal. Butuh monitoring KLH agar limbah cair pabrik kertas tidak mencemari sungai,” papar Aeshnina kepada Wamen LH di Busan, Senin (25/11).

Ilustrasi sampah plastik. Foto: Freepik

Desak Pemerintah Hentikan Impor Plastik

Bersamaan dengan agenda INC kelima ini, River Warrior Indonesia juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan impor sampah plastik. Perwakilan dari River Warrior mengirimkan surat ke kantor Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Dalam surat resmi tersebut, River Warrior menyoroti dampak buruk sampah impor terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kami menemukan tumpukan sampah impor di lahan pabrik daur ulang. Sampah tersebut tidak hanya mencemari lingkungan, melainkan juga meracuni rantai makanan dengan zat berbahaya seperti dioksin, BPA, dan mikroplastik,” tambah Nina.

Selain itu, River Warrior juga memaparkan sejumlah temuan, di antaranya limbah cair dari pabrik daur ulang sampah impor yang mencemari Sungai Brantas dan Porong. Sungai ini merupakan sumber air bagi jutaan warga di Jawa Timur, termasuk di Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo.

BACA JUGA: Impor Limbah Plastik: Tiga Kontainer Sampah AS Masuk ke Medan

“Pencemaran ini sudah masuk ke rantai makanan dan mengancam kesehatan masyarakat,” tambah Aeshnina.

Menurut data UN Comtrade yang dikutip River Warrior, 11 negara pengirim sampah plastik terbesar ke Indonesia antara lain Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara-negara maju ini memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik, tetapi lebih memilih mengekspor sampah plastiknya ke negara berkembang. Hal itu untuk menghindari biaya tinggi pengelolaan limbah yang aman di negaranya.

“Kami anak muda Indonesia menolak negara kami jadi tempat pembuangan sampah dunia. Negara maju harus bertanggung jawab atas limbahnya sendiri, bukan mengorbankan kesehatan dan lingkungan kami,” ujar Aeshnina.

River Warrior Ajukan Lima Tuntutan ke Pemerintah

Dalam suratnya, River Warrior mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mereka meminta evaluasi izin impor bagi semua perusahaan yang terlibat dalam impor sampah plastik dan kertas. Mereka juga mendesak pengetatan pengawasan terhadap kontainer sampah impor di pelabuhan internasional.

Selain itu, River Warrior mengingatkan pentingnya memperkuat sistem pengelolaan sampah domestik melalui layanan pengumpulan sampah terpilah di tingkat desa dan kelurahan. Mereka juga menuntut penutupan lokasi pengolahan dan penimbunan sampah impor ilegal.

Terakhir, River Warrior meminta pemerintah untuk mendesak negara pengekspor agar bertanggung jawab membersihkan tempat pembuangan sampah ilegal di Indonesia. Mereka juga meminta pemerintah melibatkan aktivis muda dalam menyusun roadmap untuk penghentian impor sampah plastik.

“Kami ingin memastikan masa depan Indonesia bebas dari polusi plastik. Anak muda punya hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” kata Aeshnina.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Perundingan perjanjian plastik global atau Intergovernmental Negotiating Committee (INC 5) akan berlangsung di Busan, Korea Selatan pada akhir bulan ini. Perjanjian ini perlu diperkuat dengan pengurangan produksi plastik sekali pakai dan solusi guna ulang.

Menurut Greenpeace Indonesia, perjanjian plastik global (global plastic treaty) juga harus memuat target mengurangi produksi polimer plastik primer (PPP). Hal ini juga harus disertai mekanisme finansial yang kuat. Selain itu, perundingan global harus berfokus untuk mendorong solusi sistem penggunaan kembali dan pengisian ulang, serta memastikan pencemar menanggung biayanya.

Menurut Plastic Investment Tracker terbaru, lebih dari 82% dari seluruh investasi swasta dalam sirkularitas plastik secara global disalurkan ke solusi hilir. Total investasi ini mencapai sekitar US$ 155 miliar. Sementara itu, solusi seperti isi ulang dan penggunaan kembali dirancang untuk mengurangi konsumsi plastik. Namun, solusi tersebut hanya menerima alokasi sebesar US$ 8 miliar atau sekitar 4%.

Co-coordinator Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), Rahyang Nusantara, mengatakan AZWI mendorong pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan produk bermasalah. Hal itu untuk mencapai pengelolaan sampah berkelanjutan. Selain itu, AZWI juga berfokus pada percepatan adopsi ekosistem guna ulang sebagai solusi utama.

BACA JUGA: Dorong Perjanjian Plastik Gobal untuk Kurangi Sampah Plastik dan Tembakau

“Sebagai bagian dari komitmen global terhadap lingkungan, AZWI menyerukan transparansi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam plastik. Kami juga mendukung transisi industri yang berkeadilan, serta mengadvokasi penghentian impor sampah plastik demi memperkuat pengelolaan sampah domestik,” kata Rahyang di Jakarta, Selasa (19/11).

Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan peta jalan pengurangan sampah untuk periode 2020-2029. Dalam peta jalan ini, produsen wajib untuk menyusun dan mengumpulkan langkah-langkah untuk mencapai target pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2029.

Menurut Greenpeace, jika Indonesia mengadopsi Global Plastics Treaty, perlu kebijakan yang lebih ambisius dan mengikat. Hal itu untuk berkontribusi pada target pengurangan produksi plastik secara global.

Kebijakan sebagai Aspek Utama

Di samping itu, dalam menerapkan guna ulang atau isi ulang, kebijakan merupakan aspek utama yang perlu pemerintah buat. Menurut Program Lead Enviu Indonesia, Darina Maulana, ketika reuse dan refill tidak berada pada tingkat yang setara–dari segi standar, prioritas, dan komersialisasi–sulit bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang berarti.

Saat ini, penggunaan plastik sekali pakai tidak memperhitungkan eksternalitasnya yang terlihat sangat murah, padahal sebenarnya tidak demikian. Menurutnya, saat ini inovasi sudah banyak bermunculan, partisipasi konsumen dan komunitas juga tinggi.

“Mari kita ambil momentum ini, karena Indonesia sudah butuh beyond awareness. Kita butuh solusi pada skala besar agar pengurangan plastik menjadi terjangkau dan berdampak signifikan. Regulasilah yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan hal tersebut,” jelas Darina.

Pentingnya Perjanjian Plastik Global

Greenpeace juga menekankan pentingnya perjanjian plastik global untuk mengatasi krisis plastik dari hulu ke hilir. Mereka mendorong empat aspek utama, yaitu penetapan target global untuk pengurangan produksi plastik dan penghentian ekspansi petrochemical. Selain itu, mereka juga mengusulkan target guna ulang (reuse), pelarangan plastik bermasalah dan sekali pakai, serta penerapan prinsip polluters pay dalam pendanaan.

BACA JUGA: Solusi Atasi Sampah Plastik Global Jangan Palsu

Indonesia berperan penting sebagai middle power (anggota G20 dan MIKTA), dengan posisi strategis untuk mendinamisasi diplomasi plastik di ASEAN. Dalam konteks ini, Filipina memimpin dorongan untuk target global, sementara Thailand mendukung kebijakan berbasis solusi hulu.

“Kami berharap Indonesia lebih proaktif melindungi publik dengan mendorong empat hal krusial di atas di dalam Perjanjian Global Plastik,” terang Campaign Strategist Greenpeace Asia Tenggara, Rayhan Dudayev.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Negosiasi perjanjian plastik global (global plastic treaty) dalam Intergovernmental Negotiating Committee (INC) kelima akan berlangsung pada 25 November hingga 1 Desember 2024 di Busan, Korea Selatan. Bersamaan dengan acara tersebut, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) akan menyelenggarakan Festival Manusia Plastik di Gresik pada 25-29 November 2024.

Melalui festival ini, Ecoton akan mempublikasikan fakta-fakta mengenai bahaya plastik terhadap kesehatan. Khususnya, dampak mikroplastik yang kini sudah mencemari tubuh manusia.

Salah satu daya tarik utama festival ini adalah patung raksasa manusia yang terbuat dari besi, diisi dengan plastik bekas seperti tas kresek, botol plastik, styrofoam, dan sachet makanan.

Patung ini dilengkapi dengan replika organ tubuh manusia, seperti jantung, ginjal, dan hati, yang di dalamnya tertanam berbagai jenis plastik. Pengunjung dapat menyaksikan proses pencabutan plastik dari organ tersebut, menggambarkan dampak pencemaran mikroplastik pada tubuh manusia.

Manajer Edukasi Ecoton, Alaika Rahmatullah, menjelaskan bahwa aksi ini untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengurangi sumber-sumber mikroplastik. Di antaranya berasal dari air minum dalam kemasan, styrofoam, dan wadah makanan atau minuman berbahan plastik.

“Kami ingin masyarakat sadar bahwa tubuh kita sedang tercemar mikroplastik. Oleh karena itu, butuh tindakan nyata untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” ujar Alaika dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/11).

Festival ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan menarik, antara lain pemutaran film Strawberry Voice (Suara Anak Muda untuk Krisis Plastik) dan uji mikroplastik pada kulit dengan metode swab. Selain itu, ada pula pameran foto mengenai pencemaran plastik serta poster-poster edukatif tentang bahaya mikroplastik.

Pengunjung juga dapat menyaksikan pameran patung manusia plastik. Selain itu, ada pula seminar yang membahas kasus-kasus pencemaran sungai di dunia, seperti Minamata di Jepang, Rhine di Swiss, dan Ohio di Amerika Serikat.

Ecoton akan menyelenggarakan Festival Manusia Plastik. Foto: Ecoton

Buat Patung Raksasa Selama Enam Minggu

Patung raksasa tersebut memiliki ukuran lebar 5 meter dan tinggi 5 meter. Ecoton menghabiskan waktu enam minggu untuk membuat patung ini.

Proses pembuatannya dimulai dengan desain komputer. Kemudian, Ecoton melanjutkannya dengan pembuatan replika dari karton, dan akhirnya pengerjaan menggunakan bahan besi betoneser dan kawat stainless.

Proses ini melibatkan empat orang tukang las dan penganyam kawat. Menurut Koordinator Sains, Komunikasi, dan Seni Ecoton, Prigi Arisandi, patung ini bukan hanya sekadar karya seni. Patung ini merupakan visualisasi dari kondisi tubuh manusia yang terkontaminasi mikroplastik.

Selain pameran patung manusia plastik, festival ini juga akan menyajikan berbagai kegiatan edukasi lainnya, seperti poster-poster yang memaparkan hasil riset tentang mikroplastik. Pengunjung juga akan mendapatkan informasi mengenai gaya hidup minim plastik serta kesempatan untuk melihat mikroplastik melalui mikroskop.

Ecoton Dorong Perjanjian Plastik yang Ambisius

Di samping itu, Ecoton juga akan berpartisipasi dalam INC kelima bersama organisasi-organisasi lingkungan global. Mereka akan mendorong tercapainya perjanjian global yang efektif mengenai polusi plastik. Perjanjian tersebut harapannya dapat melindungi manusia dan planet ini dari dampak buruk polusi plastik.

“Kita harus bersatu dan mendorong perjanjian plastik global yang kuat dan ambisius. Perjanjian ini harus dapat secara efektif mengurangi produksi plastik, melarang produk plastik yang tidak perlu. Kemudian, mendorong sistem penggunaan kembali, serta menghapuskan bahan kimia berbahaya,” ungkap Direktur Eksekutif Ecoton, Daru Setyorini.

Daru akan mendorong negara-negara anggota untuk menyepakati ketentuan-ketentuan perjanjian, yang dapat mengatasi polusi plastik dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan pengurangan produksi plastik secara global dan menghentikan produksi plastik secara bertahap.

Selain itu, ia juga akan mendesak agar negara-negara lebih fokus pada sistem penggunaan kembali produk plastik, alih-alih langkah-langkah hilir.

Selanjutnya, Daru juga akan mendorong negara-negara untuk mengatur dan menghilangkan bahan kimia serta polimer yang berbahaya atau memprihatinkan. Ia juga akan memastikan adanya mekanisme keuangan yang kuat, adil, dan berdedikasi dalam mendukung implementasi perjanjian ini.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Saat ini negara-negara dunia sedang berkumpul di Ottawa, Kanada dalam pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) keempat. Pertemuan tersebut membahas perjanjian internasional tentang plastik. Dalam INC-4 ini, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menyoroti kehadiran industri plastik dan kimia dalam proses negosiasi.

Menurut AZWI, kehadiran industri tersebut bisa berpotensi membahayakan tercapainya tujuan dari perjanjian, yaitu mengatur keseluruhan daur hidup plastik untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pada Selasa, 23 April 2024 bertepatan dengan pembukaan INC-4, Sekretariat INC merilis daftar sementara peserta konferensi (Provisional List of Participants) yang terdistribusi via email.

Berdasarkan daftar tersebut, sekitar 4000 orang mengikuti INC-4. Peserta terssebut terdiri atas delegasi negara anggota (member states). Adapula peserta peninjau yang terdiri dari organisasi lingkungan, saintis, hingga entitas bisnis, termasuk korporasi minyak bumi, gas, petrokimia, asosiasi industri kimia, industri alternatif plastik, dan FMCGs (Fast Moving Consumer Goods).

BACA JUGA: Penerapan Cukai Plastik Akan Menyasar Plastik Kresek

Dari data peserta sementara oleh Sekretariat INC, terdapat 44 orang Delegasi Republik Indonesia (DELRI). Berdasarkan analisis cepat dari Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), setidaknya ada empat orang anggota DELRI yang berasal dari industri plastik. Contohnya, Chandra Asri Petrochemical (CAP) dan Greenhope.

Representasi produsen plastik tersebut terdaftar sebagai pejabat dan ahli dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menjadi anggota resmi DELRI. Menurut AZWI, kehadiran dua produsen plastik dalam DELRI dapat memperlemah posisi pemerintah dalam negosiasi terkait pembatasan produksi plastik.

“Khususnya, terkait penghapusan bahan-bahan kimia berbahaya aditif plastik. Bahan tersebut penyebab masalah kesehatan publik,” kata Senior Advisor Nexus3, Yuyun Ismawati lewat keterangan tertulisnya, Kamis (15/4).

Industri plastik dan kimia hadir dalam INC-4. Foto: AZWI

Kehadiran Industri Plastik Tunjukkan Konflik

Menurut Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar, kehadiran perwakilan industri plastik menunjukkan konflik kepentingan dalam mencapai perjanjian yang kuat dan mengikat. Apalagi, industri tersebut menjadi bagian dari delegasi negara.

BACA JUGA: Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Masih Sebatas Wacana

“Para negosiator, termasuk pemerintah Indonesia harus belajar dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Pengendalian Tembakau (UNFCTC) yang didukung WHO, berhasil menghalangi kepentingan komersial dan keterlibatan industri tembakau dalam proses negosiasi,” ungkap Ghofar.

Menurut Ghofar, pemerintah Indonesia seharusnya melibatkan sejumlah kementerian lainnya. Misalnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan perwakilan saintis yang dapat memberikan dukungan substantif pada proses penyusunan perjanjian internasional tentang plastik.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Negosiasi perjanjian plastik global (global plastic treaty) akan kembali berlangsung dalam Intergovernmental Negotiating Committee (INC) keempat pada 23-29 April 2024 di Ottawa, Kanada. Organisasi masyarakat sipil mendesak para pemimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengenai instrumen global demi mengakhiri pencemaran plastik.

Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pasifik, bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya termasuk Environmental Justice Foundation dan Basel Action Network lakukan desakan ini. Mereka mengirimkan surat desakan tersebut ke kantor Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).  Surat itu telah ditandatangani oleh lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (CSO) dari seluruh Asia dan dunia.

BACA JUGA: Warga Muara Gembong: Bebaskan Desa dari Sampah Plastik!

Asia Tenggara merupakan negara kepulauan dengan pulau-pulau yang banyak terdampak parah dari sampah laut. Bahkan, tercemar di berbagai tahap sepanjang rantai pasokan plastik. Mulai dari ekstraksi bahan bakar fosil hingga pembuatan plastik dan produk plastik, transportasi, penggunaan, serta pembuangan.

Selain itu, negara-negara di Asia Tenggara juga menjadi korban perdagangan sampah plastik ilegal yang terus-menerus dari negara-negara maju. Negara lain telah menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai tempat pembuangan sampah yang tidak dapat didaur ulang.

Sampah tersebut mulai dari plastik sekali pakai hingga mikroplastik dan polusi beracun dari pembakaran. Produksi plastik global yang tidak terkendali juga akan terus menjadikan komunitas di Asia Tenggara sebagai pihak yang paling banyak terkena beban pencemaran beracun, kecuali negara-negara ASEAN mengambil tindakan.

Pemimpin ASEAN Perlu Tegas

Menurut Deputy Director for Campaigns of Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pasific, Mayang Azurin, pemimpin ASEAN harus memanfaatkan momen negosiasi perjanjian plastik global ini dengan tegas. Terutama, untuk mengatasi kesenjangan kebijakan dalam pembuangan sampah.

“Dan perlu mendorong akuntabilitas pada pemerintahan negara bagian utara yang selalu menggambarkan kawasan ini (Asia Tenggara) sebagai wilayah yang paling mencemari secara global, dengan maksud menciptakan permintaan palsu terhadap teknologi penanganan sampah. Kemudian, pada akhirnya juga menghasilkan polusi dalam berbagai kerja sama pembangunan. Sementara, sebenarnya mereka (masih) membuang sampah plastik di perbatasan wilayah kita,” kata Mayang lewat keterangan tertulisnya, Jumat (19/4).

Ia bersama organisasi masyarakat sipil lainnya mendesak pemimpin ASEAN untuk menjaga wilayah ini sebagai tempat solusi yang bermanfaat, berkelanjutan, dan terbukti dengan memastikan perjanjian plastik global yang ambisius.

Organisasi masyarakat sipil mendesak para pemimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengakhiri pencemaran plastik. Foto: Aliansi Zero Waste Indonesia

INC-4 Pengingat Penting bagi Negara PBB

INC-4 merupakan pengingat penting bagi Negara-negara Anggota (PBB). Khususnya, untuk melindungi hak-hak rakyat mereka yang mata pencaharian, kesejahteraan, keadilan antar-generasi, dan keadilan gender bergantung pada nasib perjanjian yang prospektif.

Kendati demikian, organisasi-organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara pun terus menyerukan kepada para delegasi ASEAN. Mereka menyuarakan untuk mengambil langkah konkrit dalam perjanjian mengikat mengatasi pencemaran di seluruh siklus hidup plastik. Terutama, dengan memprioritaskan pengurangan produksi plastik global.

BACA JUGA: Bank Sampah GESIT Tawarkan Produk Isi Ulang untuk Atasi Plastik

Kemudian, secara bertahap mereka juga terus menyerukan untuk menghentikan penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk polimer yang membentuk plastik.

Pengkampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar mengatakan, ASEAN merupakan pasar terbesar bagi perusahaan multinasional yang memproduksi jutaan ton sampah plastik, terutama kemasan sachet.

“Mereka mendapatkan keuntungan, sementara kita mendapatkan masalah,” imbuhnya.

Menurut Ghofar, perjanjian plastik global adalah kesempatan besar bagi negara-negara ASEAN untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Asia Tenggara bukan sumber utama pencemaran plastik. Asia Tenggara adalah sumber solusi untuk mengatasi pencemaran plastik.

“Kami sebagai warga ASEAN berharap bahwa para pemimpin ASEAN dapat memberikan contoh dengan mendukung upaya untuk mengakhiri kolonialisme sampah dan mengurangi produksi plastik. Lalu, mengintegrasikan ekosistem penggunaan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Jakarta (Greeners) – Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar menyebut bahwa Global Plastic Treaty akan menjadi sebuah revolusi terbesar kedua dalam gerakan lingkungan hidup setelah Paris Agreement. Sebab, dampaknya akan terasa seluruh sektor dunia. 

Plastic Treaty merupakan upaya dan dukungan internasional untuk mengatasi pencemaran lingkungan global akibat polusi plastik. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik.

Saat ini, Indonesia dan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpartisipasi aktif dalam INC (Intergovernmental Negotiating Committee). Sejumlah negara melakukan perundingan International Legally Binding instrument (ILBI) on Plastic Pollution, Including in The Marine Environment.

BACA JUGA: HPSN 2024: Saatnya Menilik Sampah Spesifik

“Ini akan menjadi revolusi kedua untuk konvensi. Maka, dunia usaha, non governmental organization (NGO), akademisi, dan yang lainnya, mari ambil kesempatan ini udah mengambil keuntungan bersama alih-alih melawannya. Sebab, dunia sedang berubah dalam persoalan sampah plastik. Jangan lawan revolusi itu, justru perlu ikuti,” ungkap Novrizal di Seminar dan Workshop Towards International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution di Jakarta, Kamis (22/2). 

Menurut Novrizal, konsep ILBI harus dipikirkan secara upstream dan downstream (hulu dan hilir). Mulai dari primary plastic produsen sampai ke pengelolaan plastik. Misalnya, Extended producer responsibility (EPR), bahan kimia plastik, single use plastic, 3R, behavioral change, public participation, Refuse Derived Fuel (RDF), waste to energy, dan sebagainya. 

“Ada beberapa negara yang fokus ke salah satunya saja. Namun, konsep dasarnya tetap kedua itu, upstream and downstream. Di Indonesia, 95% dari konsep ILBI Global Plastic Treaty sudah in-line,” ujar Novrizal.

Global Plastic Treaty akan menjadi sebuah revolusi terbesar kedua dalam gerakan lingkungan hidup. Foto: Dini Jembar Wardani

KLHK Luncurkan Kampanye RESIK

Sementara itu, KLHK telah meluncurkan kampanye RESIK (Redefining Solutions on Plastic Pollution Towards Integrated Policy and Knowledge). Kampanye publik tersebut dalam rangka menyambut INC-4 di Canada pada April 2024.

Indonesia semakin meningkatkan keseriusannya melalui kampanye publik yang kolaboratif. Kampanye RESIK merupakan inisiasi Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dengan dukungan Kedutaan Canada di Indonesia, beberapa organisasi masyarakat sipil, serta komunitas yang memiliki perhatian sama.

KLHK bersama Kedutaan Besar Canada untuk Indonesia meluncurkan RESIK pada Kamis (22/2). Dalam pelaksanaan kampanye RESIK, terdapat beberapa program, yaitu seminar dan workshop, kompetisi, dan aksi lainnya.

BACA JUGA: Bertemu Dubes Norwegia, Menteri LHK Bahas Pengurangan Emisi

Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia menjelaskan bahwa “resik” dalam bahasa Jawa memiliki arti bersih, sehingga telah mewakili orientasi UNDP Indonesia dalam mengatasi polusi plastik.

“UNDP Indonesia berdedikasi untuk mendukung penanggulangan polusi plastik di lingkungan laut. UNDP Indonesia gembira dapat bergabung dalam kolaborasi inovatif antara sektor publik dan swasta dalam mengatasi polusi plastik laut,” ujar Aretha.

Global Plastic Treaty Menjadi Tonggak Penting

Aretha menambahkan, keberhasilan realisasi Global Plastic Treaty atau perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang plastik akan menjadi tonggak penting. Lewat perjanjian ini, akan ada kesepakatan yang bisa membantu mengurangi sampah plastik.

“Jumlah sampah di laut bisa menutupi satu juta lapangan sepak bola. Setiap tahunnya, kita membuang 8 juta plastik ke laut dan ikut serta dalam kerusakan lingkungan global. Kami bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025 dan waktu yang kita miliki hanya tersisa lebih sedikit,” tambah Aretha.

Sementara itu, Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia, H. E. Jess Dutton mengatakan polusi plastik tidak mengenal batas negara yang berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Menurutnya, setiap negara perlu meningkatkan berbagai upaya untuk memerangi polusi plastik

“Kami menantikan kerja sama lebih lanjut dari Ibu Vivien dalam mempersiapkan INC-4. Kami sangat ingin menunjukkan beberapa program yang sangat konkrit. Khususnya, bagi Indonesia sebagai pemain kunci, sehingga kami dapat memastikan bahwa tujuan bersama kami tercapai,” ungkap Dutton dalam sambutannya.

Semua Institusi Perlu Ikut Atasi Polusi Plastik

Setiap tanggal 21 Februari diperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Dengan diadakannya HPSN sekaligus untuk memperingati tragedi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah tahun 2005 yang longsor.

Direktur Jenderal PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan 40% TPA di Indonesia masih open dumping. Sebab, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa TPA adalah tempat pembuangan sampah.

“Dengan adanya Undang-Undang Sampah Tahun 2018 benar-benar mengubah mindset. Awalnya, sampah hanya dibuang saja, sekarang ada proses 3R (Reuse, Reduce, Recyle) dan juga yang lainnya. Maka dari itu, ke depannya kami berharap TPA hanyalah menjadi tempat pembuangan residu, yaitu sampah yang benar-benar tidak bisa terolah,” kata Vivien.

Menurutnya, semua lembaga dan institusi perlu bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini. Apalagi, saat ini sudah ada INC yang akan segera merampungkan Global Plastic Treaty.

“Kita perlu mengubah mindset, yaitu bagaimana sampah bisa dipergunakan ulang. Persoalan sampah plastik bukan tugas KLHK semata, tapi merupakan tugas bersama-sama. Kami juga mengundang para pemangku kepentingan hari ini untuk sosialisasi ILBI on Plastic Pollution, ” imbuh Vivien.

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia