Jakarta (Greeners) – Menyambut Hari Kartini yang diperingati pada tanggal 21 April mendatang, komunitas Bike to Work Indonesia (B2W Indonesia) kembali mengadakan kegiatan bersepeda khusus perempuan. Kegiatan touring bersepeda bertajuk Srikandi Inspirasi Bagi Negeri ini diadakan untuk ke empat kalinya dan akan berlangsung pada tanggal 21 – 30 April 2014, dengan rute mulai dari kota Mamuju, Sulawesi Barat menuju kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Touring bersepeda yang diprakarsai oleh komunitas B2W Indonesia ini, merupakan kampanye rutin untuk menggalakkan ketertarikan masyarakat agar menggunakan sepeda sebagai transportasi alternatif yang ramah lingkungan sekaligus meneladani jasa kepahlawanan wanita Indonesia.

“Kami ingin menyebarkan virus sehat dan semangat bersepeda, khususnya bagi perempuan. Insyaallah, dengan kegiatan bersepeda ini kami bisa menyatukan bangsa,” ujar Toto Sugito, Ketua Umum B2W Indonesia, dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA), Menara Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (14/04).

Dibanding penyelenggaraan sebelumnya, pada tahun ini keterlibatan dan pemberdayaan perempuan semakin ditingkatkan. “Saat ini lebih dari 70 persen kepanitiaanya adalah perempuan. Nantinya 100 persen semuanya perempuan,” jelasnya.

Setelah melalui proses seleksi yang diadakan di 14 wilayah (24 kota) di Indonesia, panitia menetapkan 21 Srikandi terpilih dengan latar profesi mulai dari Ibu Rumah Tangga, karyawan, dan mahasiswi. Sebelumnya, para perempuan tersebut telah mengikuti program latihan khusus untuk menghadapi rute touring sepanjang 843 kilometer. Mantan atlet sepeda wanita nasional yang sekarang menjadi pelatih atlet sepeda nasional, Nurhayati, pun diminta untuk melatih kesiapan para peserta.

Acara yang didukung Kemen PP-PA, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pemuda dan Olahraga, Kedutaan Besar Norwegia dan Denmark, serta Greeners sebagai salah satu media partner ini nantinya juga akan mengkampanyekan kegiatan peduli lingkungan, seperti menanam bibit pohon bakau di Mamuju.

“Ini bukan event komersil tapi benar-benar gerakan moral yang semoga dapat menjadi inspirasi bagi semua orang,” harap Toto.

(G08)

Banyumas (Greeners) -Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) menargetkan seluruh limbah industri tahu di daerah setempat diolah menjadi biogas pada 2014 mendatang. Jika tercapai, maka ada 300 rumah yang bakal teraliri biogas yang digunakan untuk bahan bakar kompor.

Kepala Desa Kalisari H Wibowo mengungkapkan hingga kini desanya telah mampu mencukupi kebutuhan gas untuk 100 rumah lebih. “Biogas tersebut merupakan hasil dari pengolahan limbah tahu. Kebetulan di Desa Kalisari merupakan sentra pembuatan tahu. Karena dari dari seribu keluarga lebih, ada 300 lebih rumah yang menjadi UKM tahu,”jelas Wibowo, Rabu (27/3).

Dikatakan oleh Wibowo, tahun 2013 hingga 2014 mendatang, pihaknya mendapat dana sekitar Rp3,5 miliar untuk pengembangan biogas. “Dana tersebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jateng yang dikucurkan secara bertahap selama dua tahun berturut-turut. Tahun ini baru Rp1,5 miliar, sisanya tahun berikutnya,”kata Wibowo.

Menurutnya, dana tersebut untuk pembuatan reaktor atau digester dan infrastruktur teknologi lainnya. “Nantinya, reaktor tersebut bakal mengolah limbah tahu sebanyak 4,5 ton per hari yang berasal dari 148 perajin tahu. Dari hasil tersebut, setidaknya ada 200-an rumah yang bakal dilayani biogas,”tambahnya.

Sebelumnya, pada 2012 lalu, BLH Jateng telah membantu instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang menghasilkan biogas.

“Kapasitasnya mencapai 1,4 ton dengan limbah cair sebanyak 9.800 liter yang berasal dari 45 UKM tahu. Saat sekarang biogas telah melayani 42 keluarga. Tetapi sebetulnya, kapasitasnya masih bisa melayani sampai 71 keluarga. Itu berdasarkan penelitian dari ahli BPPT dan Kementrian Ristek,”ujar Wibowo.

Menurut dia, teknologi biogas di Desa Kalisari pertama kali digarap oleh BPPT dan Kementerian Ristek. “Sebelum teknologi biogas, diawali dengan pembangunan IPAL yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang kemudian dilanjutkan oleh BPPT dan Kementerian Ristek dengan membuat instalasi biogas percobaan. Ternyata hasilnya sangat bagus,”kata Wibowo.

Dikatakannya, biogas mampu mencukupi kebutuhan gas 27 keluarga yang dihasilkan dari 5 ribu liter limbah tahu 19 UKM. “Itu merupakan tonggak pemanfaatkan biogas berbahan baku limbah tahu di Desa Kalisari. Selain menghasilkan biogas, limbahnya juga aman bagi lingkungan. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan limbah dari UKM tanpa diolah. Misalnya pH yang sebelumnya 4,5 kini menjadi 6,9 atau hampir netral,”ujarnya.

Dengan optimalnya fungsi instalasi yang menghasilkan biogas tersebut, lanjut Wibowo, maka dirinya optimis tujuan Kalisari sebagai desa mandiri akan terwujud. “Yang terpenting adalah menjaga konsistensi dari masyarakat untuk mengelola. Sebab, pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing kelompok di sekitar IPAL,”kata Wibowo.

Pemanfaatan biogas mampu menghemat konsumsi elpiji. “Misalnya dalam satu keluarga, setiap bulan konsumsi elpiji 3 kg antara 3-4 tabung. Pemanfaatan biogas tidak hanya warga yang memiliki UKM tahu, tetapi juga keluarga tidak mampu,”tambahnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Banyumas Anton Adi Wahyono mengungkapkan bahwa Kalisari menjadi contoh desa mandiri energi. “Di Banyumas, pemanfaatan energi terbarukan paling bagus di Desa Kalisari. Di desa setempat, merupakan sampel industri kecil berwawasan lingkungan dan mampu menghasilkan energi terbarukan.” (G12)

Jakarta (Greeners) –  Pemprov DKI menargetkan pembuatan 20 ribu sumur resapan dapat dilakukan tahun ini. Anggaran sebanyak Rp200 miliar telah dialokasikan dalam APBD DKI 2013. Sejumlah sumur resapan itu dibuat di seluruh wilayah DKI untuk mengantisipasi banjir dan mengisi air di lapisan tanah dalam.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pembuatan sumur resapan di seluruh wilayah DKI Jakarta sudah sangat mendesak. Karena itu, Pemprov DKI telah memasukkan program pembuatan sumur resapan sebanyak 20 ribu unit dengan anggaran Rp200 miliar.

“Alokasi anggaran itu untuk pembuatan sumur resapan di ruang publik, kampung-kampung, trotoar di jalan-jalan yang sering tergenang. Juga untuk kantor-kantor Pemda DKI di wilayah. Untuk (pembuatan sumur resapan di) pemukiman masyarakat juga (anggarannya) dari situ,” kata Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota DKI, Selasa (12/2).

Supaya mudah dilakukan oleh masyarakat, khususnya gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan, Pemprov akan menyusun standar pembuatan sumur resapan. Kedepannya, ada sumur resapan dengan kedalaman 4 meter, 100 meter hingga 120 meter. Standar pembuatan sumur resapan akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Setelah itu diimplementasikan dengan menyusun instruksi gubernur (Ingub).

“Ini baru dibuat untuk Pergubnya. Bulan-bulan ini langsung kita buat. Nanti penyusunan pergub dibarengi dengan Ingub,” ujarnya.

Isi Pergub dan Ingub mengatur kewajiban pengelola atau pemilik gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan harus membuat sumur resapan. Bila tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi hingga pencabutan izin usaha atau izin mendirikan bangunan (IMB).

Menurutnya, pemeliharaan sumur resapan yang dibuat sangat mudah karena didalamnya sudah terproteksi dengan saringan.  Beda dengan sumur resapan yang lama, menggunakan ijuk dan batu untuk menyaring air.

“Sumur resapan yang sekarang sudah terproteksi dengan saringan. Kalau yang dulu-dulu kan diberi ijuk dan batu kayak septic tank jaman kuno. Kalau yang ini sudah bagus. Ini saya suruh coba, dan sudah benar bagus. Pipanya sudah ada yang bagus. Saya hanya ingin melihat itu. Kalau yang dulu kan harus diberikan dari lumpur dan endapan,” paparnya.

Seperti yang diketahui, Jokowi telah membuat sebanyak 9 sumur resapan di wilayah Balaikota DKI Jakarta. Sumur resapan tersebut dibuat setelah halaman Balaikota DKI tergenang banjir beberapa waktu lalu. (G06)

Salah satu permasalahan ibukota Jakarta adalah sampah yang diperkirakan mencapai 6.500 ton per harinya. Untuk menangani masalah sampah yang volumenya luar biasa besar tersebut, pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI.

Pemprov mengharapkan Raperda tersebut segera diselesaikan pembahasannya oleh DPRD DKI karena Naskah Akademis Raperda Pengelolaan Sampah sudah rampung dan diserahkan kepada Balegda DPRD DKI Jakarta sejak 2012. Bila sudah disahkan, maka Raperda ini akan mengganti Perda No. 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah DKI Jakarta.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan Perda No. 5 tahun 1988 sudah tidak dapat lagi mengikuti perkembangan permasalahan persampahan di kota Jakarta. Sehingga perlu disusun perda baru yang dapat menjawab setiap permasalahan sampah di kota megapolitan ini.

Selain itu, penyusunan Raperda Pengelolaan Sampah merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 Tahun 2012 tentang tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

“Semua peraturan tersebut wajib ditinjaklanjuti Pemprov melalui peraturan di tingkat daerah. Makanya Dinas Kebersihan segera menyusun naskah akademisnya untuk segera dibahas oleh Balegda. Kami harapkan sudah bisah disahkan tahun ini juga ,” kata Unu di Jakarta, Rabu (6/2)

Raperda tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya mencakup sanksi yang sudah diatur dalam Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum), namun juga mengatur pengelolaan sampah di Jakarta secara komprehensif.

Secara umum, Raperda tersebut mengatur pengelolaan sampah di DKI Jakarta dari sumber sampah (hulu) hingga Tempat Pembuangan Akhir (hilir). Dengan sistematika pengaturan, meliputi tugas dan wewenang pemerintahan, masyarakat dan produsen sampah, hingga hak dan kewajiban termasuk mekanisme pemberian insentif dan disinsentif.

Raperda juga menyebutkan mengenai perizinan, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diatur dalam masterplan pengelolaan sampah, pembiayaan dan kompensasi, kerja sama dan kemitraan, larangan, pengawasan dan sanksi, dan ketentuan lain-lain.

“Namun, pengelolaan kota Jakarta yang bersih dan nyaman tidak akan efektif jika hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Peran aktif semua stakeholder termasuk masyarakat  untuk menjaga kebersihan sangat diperlukan. Perda ini mengatur sinergitas semua pemangku kepentingan,” tutur Unu.

Selain menyusun Perda Pengelolaan Sampah, Dinas Kebersihan juga menyusun Masterplan Pengelolaan Kebersihan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan, dan Rencana Aksi Daerah (RAD).

“Semuanya telah mengakomodasi konsep Visi Misi Gubernur Pak Jokowi dan Wagub Pak Basuki untuk mewujudkan Jakarta Baru,” imbuhnya. (G06)

Jakarta (Greenersmagz) – Greenpeace dan WWF mengapresiasi kebijakan baru dari perusahaan bubur kertas terbesar ketiga di dunia, Asia Pulp and Paper (APP) yang berkomitmen untuk menghentikan pembukaan hutan alam dan lahan gambut di seluruh rantai pasokannya di Indonesia mulai 1 Februari 2013. Akan tetapi Greenpeace, WWF bersama dengan masyarakat sipil akan terus memantau pelaksanaan komitmen APP tersebut.

“Kami memuji APP atas komitmen baru mereka untuk mengakhiri deforestasi. Namun apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu lebih penting dan kami akan terus memantau perkembangannya. Jika APP sepenuhnya menerapkan kebijakan baru tersebut, maka ini akan menandai perubahan dramatis, setelah bertahun-tahun terlibat dalam deforestasi di Indonesia,” kata  Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan Indonesia dalam siaran pers yang diterima Greeners pada Selasa (5/2).

Sedangkan Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia mengatakan Greenpeace berkampanye untuk penyelamatan lingkungan Indonesia, serta keadilan lingkungan bagi seluruh masyarakat, memastikan pengelolaan lingkungan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, serta perekonomian Indonesia tanpa harus menimbulkan kerusakan yang berarti.

“Setelah menelaah secara mendalam, komitmen ini juga membuka ruang penyelesaian konflik-konflik sosial secara damai, di tengah meningkatnya tindakan kekerasan yang dipicu oleh konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan,” kata Longgena.

Komitmen APP tersebut, diklaim Greenpeace sebagai hasil tekanan dari LSM Indonesia maupun internasional yang menentang peran mereka terhadap pembabatan hutan skala besar, termasuk kehidupan liar yang penting serta wilayah yang dihuni oleh komunitas lokal. Hasil investigasi Greenpeace menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh APP dan sejumlah kampanye global yang mengekspos merk-merk global yang pasokan kertas dan kemasannya berasal dari APP.

Sudah banyak merk-merk global yang telah memutus kontraknya dengan APP dan mengumumkan kebijakan untuk menghilangkan keterkaitan deforestasi dalam rantai pasokan mereka, hal ini juga didorong oleh datangnya berbagai tekanan publik yang disuarakan oleh Greenpeace. Lebih dari 100 perusahaan telah beraksi, termasuk Adidas, Kraft, Mattel, Hasbro, Nestlé, Carrefour, Staples dan Unilever.

Greenpeace menyatakan telah menulis surat secara resmi kepada CEO APRIL (Asia Pacific Resources International), produsen terbesar kedua pulp dan kertas di Indonesia yang menanyakan perusahaan tersebut untuk membuat dan menerapkan komitmen seperti APP agar mengakhiri deforestasi.

tunggu bukti
Meski menyambut baik komitmen APP untuk menghentikan aktivitas pembukaan hutan tropis dan lahan gambut, WWF mengajak para pembeli pulp dan kertas untuk menunggu bukti nyata implementasi komitmen ini di lapangan, sebelum berbisnis kembali dengan APP.

Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia mengatakan komitmen APP tersebut merupakan akbar baik bagi hutan, keragaman hayati dan masyarakat Indonesia bila benar dilaksanakan.  WWF mengklaim komitmen APP tersebut merangkum seruan mereka selama bertahun-tahun.

“Sayangnya, APP mempunyai sejarah panjang, gagal dalam menjalankan komitmennya. WWF berharap kali ini APP dapat menepati janji. WWF bersama kelompok masyarakat sipil lainnya akan terus memantau secara independen kegiatan kehutanan dan sumber kayu pasokan APP, serta menginformasikan hasilnya kepada public,” kata Nazir dalam pernyataan tertulisnya.

Sedangkan Aditya Bayunanda, Manajer GFTN yang menangani isubpulp & kertas, WWF-Indonesia mengatakan komitmen APP tersebut masih harus dibuktikan di lapangan. “Jadi kami meminta konsumer untuk berhati-hati dan menunggu implementasi komitmen tersebut dilaksanakan,” katanya.

Menurut analisa koalisi LSM di Riau, Eyes on the Forest (EoF), perusahaan tersebut bersama pemasok kayunya bertanggung jawab terhadap hancurnya lebih dari 2 juta hektar lahan hutan alam sejak pertama kali beroperasi tahun 1984. (G03)

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membuat 100.000 sumur resapan selama lima tahun ke depan di lima wilayah kotamadya di Jakarta. Sumur Resapan (infiltration Well) adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke alam tanah.

Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Hermono Sigit yang dihubungi Rabu (6/2) mengatakan sumur resapan baik sumur resapan dangkal maupun sumur resapan dalam, sangat efektif untuk mengurangi potensi banjir karena meresapkan air permukaan (run off) dan berguna untuk mengisi air tanah.

Selain sumur resapan, Hermono menyarankan Pemprov DKI juga menggalakkan pembuatan lubang resapan biopori. “Biopori lebih aman untuk struktur bangunan. Biopori dapat mengurangi sampah organic kecuali plastic,” katanya. Lubang biopori efektif meresapkan air karena adanya rongga-rongga tanah yang dibuat oleh makhluk-makhluk mikrobiologis dalam tanah.

Dia menyarankan sumur resapan dan lubang biopori dibuat terutama di ruang terbuka hijau (RTH) di seluruh Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menargetkan pembuatan 100.000 sumur resapan pasca banjir besar yang melanda hampir secara merata di lima wilayah DKI Jakarta selama 10 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 27 Januari 2013. Jokowi mengatakan banjir besar terjadi dikarenakan daerah resapan di Kota Jakarta sudah sangat minim. Oleh karena itu Pemprov DKI akan kembali menggalakkan pembangunan sumur resapan di gedung-gedung perkantoran, pemukiman, dan gedung-gedung pemerintahan.

Lokasi daerah peresapan air yang disasar adalah kawasan budidaya, pemukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga, serta fasilitas umum lainnya.

Dengan adanya banyak sumur resapan diharapkan sebagian air dapat meresap ke dalam tanah dan menambah cadangan air tanah. Sehingga air hujan yang mengalir tersebut dapat dialihkan ke sumur resapan. Dan dapat mengurangi banjir di Jakarta.

“Saya menargetkan dalam lima tahun kepemimpinan saya, sudah ada 100.000 sumur resapan di lima wilayah DKI Jakarta,” kata Gubernur yang akrab disapa Jokowi ini di Balaikota, pada Senin (4/2).

Untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, akan ada sebanyak 10.000 sumur resapan yang akan dibangun di gedung-gedung pemerintahan. Seperti kantor dinas, kantor walikota, kantor kecamatan dan kelurahan, serta puskesmas kelurahan dan kecamatan.

Termasuk di Balaikota DKI, tempat dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bekerja, juga telah dibangun sembilan sumur resapan berdiameter 4 m di bangun di halaman Balaikota. Karena, saat banjir besar, gedung Balaikota turut terendam banjir hingga setinggi 30 sentimeter.

Selebihnya, Pemprov DKI akan mendorong semua gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan pemerintahan untuk membuat sumur resapan. “Saya akan audit semua bangunan yang ada. Nantinya, gedung yang belum memiliki sumur resapan diwajibkan untuk membuatnya. Keberadaan sumur resapan sudah sangat mendesak dimiliki kota Jakarta,” ujarnya.

Jika ada pemilik atau pengelola gedung yang tidak mau menjalankan kewajiban tersebut, maka gedung tersebut terancam ditutup atau dicabut izinnya. “Kita harus meninggalkan hal-hal yang salah. Jika untuk kebaikan kenapa tidak mau?” tanyanya.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan banjir akan terus dialami Jakarta bila tidak ada langkah serius dari pemerintah provinsi untuk memutuskan mata rantai banjir. Salah satu langkah serius yang pertama  harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah membenahi tata ruang Kota Jakarta.

Dalam pembenahan tata ruang Kota Jakarta, tindakan yang harus dilakukan yaitu mengembalikan fungsi-fungsi tata ruang kota ke fungsi semula, mempercepat penambahan luasan ruang terbuka hijau (RTH) dari 9,8 persen menjadi 30 persen sehingga dapat dijadikan daerah resapan air.

Jakarta – Kelompok perusahaan manufaktur pulp dan kertas Asia Pulp and Paper Grup (APP) mengumumkan kebijakan perusahaannya untuk menghentikan pembukaan hutan alam di seluruh rantai pasokannya di Indonesia mulai 1 Februari 2013. Seluruh pemasok APP telah menangguhkan aktivitas pembukaan lahan hutan alam hingga selesainya penilaian independen untuk mengidentifikasi area bernilai konservasi tinggi atau Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest, HCVF).

Penilaian Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/HCS) dilakukan oleh The Forest Trust (TFT) akan mengidentifikasi seluruh area dengan tutupan hutan. Area yang diidentifikasi memiliki nilai konservasi tinggi akan dilindungi melalui program pengelolaan jangka panjang.  APP mengklaim hal tersebut untuk memastikan bahwa pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) di masa datang tidak akan dilakukan di hutan.

Dalam pernyataan APP yang diterima Greeners menyebutkan kebijakan APP untuk Perlindungan Hutan diumumkan kemarin Selasa (5/2) dalam acara peluncuran laporan kemajuan triwulan kedua dari Sustainability Roadmap APP Visi 2020 yang dikeluarkan pada bulan Juni 2012.

Program Sustainability Roadmap APP menargetkan dicapainya implementasi prinsip HCVF dan penghentian pembukaan hutan alam di seluruh rantai pasokannya pada tahun 2015, tetapi bisa dicapai dua tahun lebih cepat dari target.

APP telah menyatakan bahwa kebijakan HCVF dan HCS akan segera diterapkan terhadap seluruh perluasan atau pengembangan bisnisnya. APP juga mendorong pihak ketiga untuk ikut serta dalam program pemantauan untuk memastikan bahwa komitmen ini diimplementasikan dengan baik.

Teguh Ganda Wijaya, Chairman APP mengatakan pengumuman kebijakan tersebut merupakan sebuah komitmen dan investasi yang besar dari Grup APP. “Kami melakukan hal ini untuk keberlanjutan bisnis kami dan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap para pemangku kepentingan kami dapat mendukung kebijakan baru kami, turut membantu dalam proses perjalanannya, serta mendorong pemain industri lain untuk mengikuti langkah ini,” kata Teguh.

Sedangkan Robin Mailoa, CEO Sinar Mas Forestry, menyatakan Sinar Mas Forestry sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan kebijakan perlindungan hutan yang baru ini di seluruh rantai pasokan mereka. “Tentunya hal ini akan menimbulkan tantangan bagi para pemasok kami, tetapi kami yakin bahwa dengan dukungan dari para pemangku kepentingan kami di tingkat pemerintahan dan masyarakat, kami akan dapat berhasil,” katanya.

Sementara Aida Greenbury, Managing Director Sustainability & Stakeholder Engagement APP, menyatakan komitmen APP sebagai bagian dari rencana mereka untuk mendukung strategi pembangunan rendah karbon dari pemerintah untuk memajukan ekonomi Indonesia.

“Kebijakan Perlindungan Hutan kami yang baru ini memposisikan perusahaan kami untuk menjadi perusahaan kertas terdepan dunia yang menggunakan pasokan bahan baku hanya dari Hutan Tanaman Industri,” kata Aida mengklaim.

Menurut Scott Poynton, Executive Director TFT, perubahan APP menuju kebijakan “Zero Deforestation” merupakan hal yang sangat signifikan. Sebagai sebuah bisnis produk berbasis hutan terbesar dalam area yang sangat sensitif, APP sekarang berada pada posisi sebagai pemimpin.

“Hal ini merupakan sebuah perubahan yang luar biasa jika kita ingat reputasinya di masa lalu. Kebijakan Perlindungan Hutan APP yang baru ini memutuskan kaitan antara perusahaan ini dengan perusakan hutan alam dan mengakui hak-hak dari masyarakat adat dan komunitas lokal. Dengan melakukan hal tersebut, APP telah menetapkan standar tolak ukur baru bagi pelaku industri lainnya. Tentunya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam penerapan kebijakan ini secara menyeluruh dan untuk menerapkan proses kontrol dan pemantauan yang diperlukan. Para pimpinan APP menyadari hal ini dan kami akan saling bekerja sama untuk merealisasikan hal ini,” kata Scott.

APP juga telah memperluas kebijakannya dalam hal sosial, terutama tentang Free Prior and Informed Consen (FPIC) terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal di daerah di mana pembangunan baru sedang dilakukan. Mereka menyatakan bakal berkonsultasi dengan para LSM dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan bahwa protokol dan prosedur yang diterapkannya untuk FPIC dan resolusi konflik sesuai dengan praktik terbaik internasional. Perusahaan bubur kertas itu mengklaim sedang melakukan pemetaan sosial di seluruh rantai pasokannya di Indonesia, untuk mengidentifikasi area-area di mana pemecahan konflik harus diprioritaskan. (G03)

Minimnya ruang terbuka hijau (RTH) yang dimiliki Kota Jakarta, membuat Pemprov DKI Jakarta berencana menambah luasan RTH di ibu kota. Ditargetkan pada tahun 2017, Kota Jakarta sudah memiliki RTH seluas 11 persen dari total luas wilayah DKI Jakarta yang mencapai 650 kilometer persegi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, salah satu misinya adalah menjamin ketersedian hunian dan ruang publik yang layak serta terjangka warga kota.

Dari misi tersebut, didalamnya terdapat langkah untuk meningkatkan luasan dan kualitas RTH publik dan privat di Jakarta. Direncanakan luas RTH akan berada diatas 11 persen di tahun 2017 dari awalnya yang masih mencapai 9,9 persen.

Lalu jumlah taman yang digunakan sebagai taman kreativitas publik juga harus bertambah dari 10 menjadi 50 taman interaktif.

“Ini kita lakukan agar Kota Jakarta menjadi kota yang lebih manusiawi, lebih hijau, lebih sehat dan lebih indah,” kata Joko Widodo usai Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI 2013-2017 di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (5/2).

Untuk merealisasikan target tersebut, ada tiga program yang telah dimasukkan dalam RPJMD DKI 2013-2017. Yaitu program pengembangan RTH oleh masyarakat, program pengembangan hutan kota privat dan program penyediaan lahan RTH pertamanan dan pemakaman.

Untuk program pengembangan RTH oleh masyarakat, paparnya, Pemprov DKI akan menambahan RTH publik dengan penyediaan dan pembelian lahan batu melalui pembebasan lahan. Hal ini dilakukan dengan penggalangan peran swasta dalam penyediaan RTH Publik.

“Sudah saatnya, pihak swasta diajak untuk terlibat dalam pembangunan Jakarta. Mereka telah menikmati menjalankan usahanya di ibu kota, maka mereka harus peduli untuk menghijaukan Jakarta,” ujarnya.

Lalu, dalam program pengembangan hutan kota privat, Jokowi merencanakan akan melakukan pengembangan RTH privat di kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta kawasan industry pergudangan. Melalui penerapan regulasi untuk penambahan RTH privat pada kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, industri dan perdagangan.

Kemudian dalam program penyediaan lahan RTH pertamanan dan pemakaman, lanjutnya, pihaknya akan membangun taman-taman interaktif, hutan kota, taman pemakaman di seluruh wilayah. “Melalui pembangunan atau pengembangan taman-taman kota sebagai ruang publik yang dapat dijadikan sarana penyaluran  kreatifitas masyarakat,” tuturnya.

Dalam waktu dekat ini, Pemprov DKI merencanakan membangun tiga RTH dengan lahan yang cukup besar. RTH tersebut adalah Waduk Riario seluas 15 hektar, Taman BMW yang akan dijadikan stadion sepakbola bertaraf internasional plus RTH seluas 30 hektar dan Kawasan Pesanggrahan dengan luas delapan hektar.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan keberadaan RTH dapat meminimalisir polusi udara dan tetap menjaga udara di Jakarta menjadi bersih. Dia mendukung program Gubernur DKI mewujudkan Jakarta memiliki 30 persen ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau bisa mencegah polusi sekaligus menjadikan Jakarta hutan kota.

“Lebih bagus bertambah hingga mencapai target 30 persen. Selain itu, kita bisa lakukan penghijauan di RTH dengan mengganti pagar tembok dengan pagar tanaman hias. Jadi tidak hanya hijau, tetapi indah dipandang,” kata Zulkifli. (G06)

PASURUAN – Sebanyak 40 ribu anak tanaman (bibit) cemara di Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) R Soerjo, yang berada di wilayah Pasuruan telah diambil secara bertahap oleh Yayasan Kaliandra Sejati. Sayangnya, hingga kini belum ada tindakan tegas dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur selaku pemangku kebijakan.

Kepala UPT Tahura R Soerjo, wilayah Malang-Pasuruan, Gatot Sundoro, mengaku sudah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. Namun, kata Gatot, pihaknya belum mendapat instruksi tindak lanjut laporan itu. “Kalau ada petunjuk dilaporkan ke polisi yang akan kami laporkan,” kata Gatot saat dihubungi Greenersmagz, Senin (4/2/2013).

Menurutnya, tindakan pengambilan anak tanaman di kawasan konservasi tidak diperbolehkan apapun alasannya. Karena itu, dia berharap ada tindakan yang tegas dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. “Masalah penindakan kewenangan Dinas Propinsi Jatim,” ujar Gatot.

Sementara itu, menurut pihak penanggung jawab pengambilan anak tanaman dari Yayasan Kaliandra Sejati, Syarifudin Latief,  dirinya membenarkan pengambilan anak tanaman dari wilayah kawasan konservasi yang berada di bawah pengelolaan Tahura R Soerjo. Namun, hal itu sudah ada pembicaraan dengan pihak Tahura R Soerjo. “Sudah ada pembicaraan dengan pihak tahura,” kata Syarifudin ketika dikonfirmasi, Senin (3/2).

Ia juga beralasan pengambilan anak tanaman itu dilakukan untuk pengembangbiakan dan bakal ditanam kembali di kawasan hutan yang telah terbakar. Ia menyangkal jika pengambilan itu tanpa sepengetahuan pihak Pengelola Tahura.

Menanggapi hal tersebut, Gatot Sundoro secara tegas membantah keterangan itu. “Ngawur aja, yang namanya mencuri itu ya tanpa sepengetahuan. Baru setelah kejadian dan ada laporan kami mengetahuinya,” kata Gatot membantah.

Sedangkan Fathur Rahman dari Paguyuban Petani Pasuruan mengatakan, pihaknya bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jatiarjo telah melaporkan ke pengamanan hutan  Tahura R Soerjo sepekan setelah kejadian. Namun, tidak mendapat respon dengan baik.

Ia menceritakan, kejadian pengambilan 40 ribu anak tanaman di kawasan konservasi Tahura R Soerjo terjadi sekira tanggal 20-30 Desember 2012. Pengambilan itu dilakukan oleh petani desa yang disuruh lembaga Kaliandra.  Bibit Cemara, kata Fathur, diambil di ketinggian 2800 mdpl yang berada di kawasan yang dikenal masyarakat setempat dinamai Cemoro Gosong. Bibit  diambil dengan cara mencabuti tanaman yang rata-rata ketinggiannya 60 cm,kemudian  dibawa pulang dengan jarak tempuh perjalanan 8 km atau sekira 4 jam perjalanan. Setelah itu, tanaman dikumpulkan di lahan kebun pembibitan yang di buat oleh Yayasan Kaliandra. “Tempat penampungannya terletak di belakang komplek bangunan Yayasan Kalinadra yang berjarak sekitar 200 meter,” kata Fathur menjelaskan.

Menurutnya, pengambilan tanaman mengancam kegiatan konservasi yang selama ini digalakkan. Mereka bersama LMDH pada Kamis, 24 Januari 2013, pihaknya bersama perwakilan warga desa penyangga Tahura R Soerjo mengadukan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jatim. Mereka ditemui Kepala UPT Tahura. Dari pertemuan itu, kata Fathur, kegiatan tersebut merupakan pelanggaran UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 yang mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. (G17)

Surabaya (Greenersmagz) – Subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik masih menjadi polemik tersendiri bagi bangsa Indonesia saat ini. Isu tentang kenaikan BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) kerap menuai berbagi persepsi di masyarakat dari berbagai lapisan serta lembaga maupun perusahaan.

Meski pada dasarnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selalu membutuhkan pasokan energi, namun, sampai saat ini, penggunaan energi baru terbarukan masih cenderung sedikit sekali. Sehingga, pemerintah perlu lebih maksimal berupaya membangun infrastruktur gas bumi yang cenderung lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut.

Guru besar Teknik Elektro ITS, Mochamad Ashari, mengatakan, saat ini masih terdapat 27 persen masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses terhadap listrik. Padahal, sejatinya penyesuaian TTL sebesar 15 persen secara bertahap.

Subsidi listrik ini, pungkas Ashari, utamanya tetap diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu, sedang tarif konsumen lainnya ditetapkan sesuai Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dan keekonomian secara bertahap.

“Pembangkit listrik yang ada sebagian besar juga masih menggunakan fosil dan pemakaian BBM masih cukup tinggi, belum banyak digunakan sumber energi terbarukan,” ungkapnya, Selasa (29/1/2013).

Beberapa pekan lalu, Ikatan Alumni ITS (IKA ITS) bersama Pusat Studi Energi LPPM ITS menghelat Simposium Energi Nasional 2013 bertajuk Pengendalian Subsidi BBM dan Subsidi Listrik Demi Kemajuan Bangsa. Dalam kegiatan tersebut, hadir beberapa panelis utama dianggap berkompeten mengelola kebijakan soal energi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Staf Ahli Kementerian, Hadi Purnomo, menyebutkan, tahun ini subsidi khusus untuk energi telah diminimalisasi. Disebutkan, tahun 2013, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan dana subsidi energi sebesar Rp 272,4 triliun.

“Pengendalian BBM Bersubsidi dan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) sebesar 15 persen secara bertahap, kecuali untuk golongan pelanggan 450 VA dan 900 VA,” bebernya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, menyayangkan bahwa kebanyakan akademisi masih tidak paham dengan politik anggaran Indonesia dalam subsidi energy, di antara Undang-Undang (UU) apapun dalam pemerintahan.

Padahal, UU APBN termasuk yang sangat detail membahas persoalan energi dan listrik baik dari kerangka maupun nominalnya. Menurutnya, sebagian besar pendapatan migas habis hanya untuk subsidi energi yang saat ini dinilai tidak tepat sasaran.
Namun, paradigma yang saat ini ada di masyarakat Indonesia adalah subsidi merupakan hak rakyat.

Menurutnya, ketika subsidi dikurangi, warga negara merasa terambil haknya oleh pemerintah. Padahal yang dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana mengurangi subsidi, lalu dialokasikan untuk menggerakkan perekonomian negara.

“Misalnya, apabila melihat pendapatannya, Minyak dan Gas (Migas) disertai pajaknya hanya mencapai Rp 300 triliun. Alokasi dana tersebut yang kemudian diterapkan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Jadi memang ada yang salah dalam postur APBN kita, banyak yang terkunci tak bisa diubah, dan menyebabkan pembangunan terhambat,” sesalnya.

Ia mengungkapkan, belanja APBN untuk subsidi energi mencapai Rp 272,4 triliun hanya untuk energi. Sementara anggaran untuk belanja modal hanya Rp 216,1 triliun. Satya yang juga alumni ITS ini, menyebutkan, normalnya anggaran modal lebih besar daripada anggaran untuk subsidi energi. (G25)

Jakarta (Greenersmagz) – Hujan yang turun sejak dua hari terakhir di Jakarta menyebabkan banjir menggenang di sejumlah ruas utama jalanan ibukota. Beberapa jalan inti di kota Jakarta lumpuh total dan sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Bahkan area bundaran Hotel Indonesia dan sepanjang jalur Kuningan mulai dari gedung Setiabudi Building mengalami genangan sampai 50cm lebih.

Menurut pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tinggi muka air sungai Ciliwing yang terus naik adalah salah satu faktor penyebab banjir. Sampai dengan pukul 09.00 WIB pintu air Menggarai mengalami ketinggian sampai 1.020 cm, jauh diatas batas Siaga 1 yaitu 950 cm. Dengan kondisi demikian maka wilayah Jakarta yang terendam banjir makin meluas. Ini ditambah dengan banyaknya titik-titik genangan air yang merata di sekitaran Jakarta.

Pusat Pengendalian Operasional BNPB mengonfrmasikan bahwa kondisi tinggi muka air di pintu air Pasar Ikan berada pada siaga 3 mengakibatkan tersendatnya aliran sungai ke muara/laut. Kondisi ini diperparah dengan padamnya aliran listrik disejumlah lokasi mengakibatkan tidak dapat beroperasinya beberapa pompa air drainase.

Kondisi Jakarta hari ini mengakibatkan sejumlah karyawan kantor sulit mencapai tempat kerjanya dan banyak yang memutuskan untuk kembali pulang. “Saya tidak berani tembus banjir kalau ketinggiannya sepeti ini, takut motor saya rusak” ujar Pudji seorang warga Jakarta yang terjebak di jalur Rasuna Said ketika akan mencapai tempat kerjanya di daerah Menteng.

Berbeda hal dengan Lisa, seorang pegawai toko di salah satu Mall di Kuningan yang mendapatkan pesan berantai dari atasannya yang memberitahukan bahwa hari ini seluruh aktifitas kerja diliburkan. “Ya lumayan, saya bisa kembali pulang dan mengurus rumah saya yang kebanjiran juga” jelasnya.
Dalam sebuah pesan berantai, Kepala Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menghimbau agar warga Jakarta mengurangi aktifitas keluar rumah / kantor yang dapat menambah kemacetan, amankan surat berharga dan alat-alat listrik agar tidak teredam air. (G08)

MALANG (Greenersmagz) – Dukun Ngatrulin mengucapkan mantra-mantra di depan aneka persembahan di Sanggar Pamujan, Desa Ngadas, Poncokusumo, Malang, Jawa Timur, Minggu (30/12/2012). Itu adalah prosesi puncak upacara adat Unan-unan bagi masyarakat tengger. Ribuan masyarakat Tengger pun diam, terhanyut dengan mantra sang dukun yang memimpin upacara Unan-unan. Sesekali mereka mengucap kata “Nggeh” atau “Iya” dalam bahasa Indonesia saat bacaan mantra Mbah Ngatrulin berhenti sementara.

Kabut putih yang datang menambah suasana magis prosesi upacara adat Unan-unan yang diselenggarakan sewindu sekali atau lima tahun sekali (sewindu menurut kalender tengger adalah lima tahun) ini. Aneka persembahan seperti kepala kerbau yang ditaruh di ancak dengan ubo rampe 100 tumpeng yang dilengkapi beragam hasil bumi dan dibungkus daun tlotok pun dibacakan mantra oleh Mbah Ngatrulin. Satu-persatu persembahan dimantrai. Di sela-sela membaca mantra, persembahan atau simbol-simbol di dalam upacara Unan-unan seperti beras, tali putih dibagikan kepada masyarakat setelah dibacakan mantra sebelumnya. Tali putih tersebut diikatkan di tangan kanan mereka dan tidak boleh dilepas kecuali lepas sendiri.

Sedangkan persembahan kepala kerbau yang dibelakangnya terdapat 100 tumpeng yang dibungkus daun tlotok menjadi rebutan masyarakat selesai prosesi upacara adat. Selesai berebut tumpeng, mereka pun berbondong-bondong menuju rumah Kepala Desa untuk melaksanakan kauman atau makan-makan bersama. Suasana akrab dan guyub sangat terasa di antara mereka. Raut muka lega dan senang terlihat di wajah mereka. Sebab, telah melaksanakan upacara adat lima tahun sekali yang dipersiapkan sejak jauh-jauh hari dengan dana sukarela yang berasal dari iuran masyarakat Desa Ngadas sendiri.

Menurut Dukun Ngatrulin, upacara Unan-unan merupakan salah satu upacara adat masyarakat Tengger sebagai bentuk penghormatan kepada alam semesta untuk menghindari malapetaka. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan sedekah kepada penjaga sumber mata air yang telah memberikan manfaat bagi kehidupan serta menjaganya. “Warga tengger tidak akan berani menebang pohon-pohon besar yang di bawahnya terdapat sumber mata air,” kata Dukun Ngatrulin saat diwawancarai Greenersmagz.

Ngatrulin yang sudah ditunjuk sebagai dukun atau pemimpin upacara adat di Desa Ngadas, Poncokusumo, Malang, sejak tahun 1955 menjelaskan masyarakat suku Tengger sangat menghormati sekali terhadap alam seperti hutan, sumber mata air, tanah pertanian. Sehingga, mereka mempunyai cara-cara tersendiri untuk memperlakukan alam dan merawatnya selama berpuluh-puluh tahun. Termasuk menjaga keseimbangan alam menurut cara mereka sendiri dengan melakukan upacara-upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi), Purnawan D Negara, yang juga sedang melakukan penelitian mengenai hukum adat suku Tengger di Desa Ngadas, menyatakan, masyarakat Ngadas atau Suku Tengger, kalau ditanya lebih takut mana  tidak ada dukun atau kepala desa, maka jawabnya adalah lebih takut tidak ada dukun. “Mereka lebih takut tidak ada dukun atau pemimpin upacara adat, ini membuktikan mereka patuh sekali terhadap hukum adat,” kata Purnawan.

MALANG (Greenersmagz) – Hujan baru saja mengguyur Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Air lumpur mengalir perlahan namun pasti turun dari atas bukit yang terlihat coklat. Melalui celah selokan, dan kadang meluber ke jalan sehingga aspal jalan desa terlapisi air lumpur. Air lumpur terus mencari tempat yang lebih rendah hingga akhirnya bermuara ke Danau Ranupane. Danau eksotis yang berada di ketinggian 2.162 mdpl di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Danau yang baru saja menjadi lokasi pengambilan gambar film 5cm ini kini menghadapi tantangan yang cukup serius.

Danau seluas kurang lebih 2,5 hektare ini memiliki kenangan tersendiri bagi para pendaki yang akan menuju Gunung Semeru. Bahkan penyanyi almarhum Gombloh pun menciptakan lirik salah satu lagunya yang terinspirasi dari Danau Ranupane. Danau ini berada di tepi Desa Ranupane yang luasnya sekitar 14 hektare. Namun, kondisi Danau Ranupane kini jauh berbeda dengan kondisi 10 tahun silam. Diperkirakan sudah lebih dari 30 persen danau ini mengalami penyempitan karena mengalami sedimentasi akibat lumpur dari perbukitan yang kian menipis. Tergerus air hujan dan mengalir ke danau.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Purnawan Dwikora Negara, menjelaskan, ancaman Danau Ranupane tinggal cerita hanya soal waktu saja, jika semua pihak terutama pemerintah tidak mengambil sikap yang strategis bersama warga lokal untuk menyelamatkan danau yang eksotis ini. “Bertahun-tahun tertutup tanaman salvinia, tapi bisa dibersihkan secara gotong royong dalam tempo 40 hari,” kata Purnawan D Negara, ditemui Greenersmagz, Rabu (26/12/2012).

Menurutnya, persoalan sedimentasi tidak semata-mata karena masalah kesalahan pengolahan lahan pertanian yang dilakukan warga dengan tidak melakukan system teras iring. Purnawan mengambil contoh bahwa sudah bertahun-tahun warga Tengger melakukan sistem pertanian seperti saat ini dan tidak ada persoalan. Kalau sekarang memunculkan erosi yang tinggi perlu diteliti apakah memang masalah teknis pengolahan lahan atau yang lain.
Ia menjelaskan, warga Suku Tengger mempunyai aturan-aturan tertentu dalam memperlakukan alam seperti mengolah lahan pertanian maupun mengambil batang pohon dan lain sebagainya. Saat ini, tidak semua warga di Desa Ranupane yang menggarap lahan merupakan orang Tengger. Sehingga ada nilai-nilai dan aturan-aturan warga Tengger yang tidak dilakukan sebagian besar warga. “Saya melihat ada erosi kultural yang berujung pada erosi ekologis di sana,” kata Purnawan.

Ditambahkan Purnawan, saat ini yang paling tepat dilakukan adalah melakukan moratorium dengan mengajak warga sekitar berembug untuk tidak menanam tanaman yang panen dalam hitungan bulan di lahan-lahan yang kritis. Ia yakin kalau ini dilakukan dengan pendekatan kultural bisa terlaksana, karena sebenarnya masyarakat sudah mempunyai kearifan lokal menganai masa tanam yang baik dan melarang mengganggu wilayah-wilayah tertentu.

Salah satu petani yang tinggal di Desa Ranupane, Budi Santoso, mengakui jika ketinggian bukit-bukit yang berada di sekitar Danau Ranupane memang mengalami penurunan akibat erosi. Ia mengaku jika lahan di perbukitan Danau Ranupane tidak bisa diolah dengan menggunakan sistem teras iring karena kontur tanahnya yang gembur. “Saya sudah pernah mencobanya namun tetap tidak bisa,” kata Budi yang tinggal di sana sejak tahun 90-an.

Pengendali Eksosistem Hutan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Boiga, mengatakan, pihaknya sudah mengajak masyarakat setempat untuk membuat jebakan-jebakan lumpur untuk mengurangi derasnya lumpur yang masuk ke danau ketika musim hujan. Selain itu, Ia juga mengajak para petani di sana mengolah lahan dengan membuat system teras iring. “Tapi ya warga tetap bandel,” ujarnya.

Untuk upaya pengerukan, kata Boiga, sulit dilakukan karena mendatangkan alat berat ke sana sangat sulit dengan kondisi jalan yang sempit dan menanjak. Karena itu, saat ini yang dilakukan taman nasional adalah memberikan sosialiasi pentingnya menjaga dan menyelamatkan Danau Ranupane dengan melakukan pengolahan lahan yang benar untuk meminimalisir erosi.

Harapan warga sekitar untuk melihat Danau Ranupane bersih dan indah seperti dulu masih ada. Namun, kata Purnawan, mereka takut untuk bertindak karena beranggapan itu wilayah taman nasional sehingga semacam ada keterputusan komunikasi antara pemerintah dengan warga desa. “Yang pasti, Danau Ranupane akan menjadi cerita jika tidak diselamatkan,” Pungkas Purnawan. (G17)

Yogyakarta (Greenersmagz) – Trotoar dengan jalur khusus difabel diterapkan di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta. Jalur difabel ditempatkan pada bagian tengah lajur trotoar untuk membantu kaum difabel ketika berjalan kaki.

Proyek pembangunan dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bagian dalam pelayanan terhadap pejalan kaki. “Sifatnya hanya perbaikan trotoar, guiding block untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan pejalan kaki khususnya difabel,” sebut Kepala Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Toto Suroto, Rabu (28/11).

Pengerjaan penambahan blok khusus dilakukan di Jalan Taman Siswa, lingkar stadion Kridosono, Jalan Supomo, Jalan Diponegoro, dan di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Di ruas jalan-jalan tersebut, menurut Toto sebelumnya masih sering dipergunakan untuk berjualan dan parkir kendaraan bermotor.

Lajur blok penanda sebagai tanda jalan difabel diberi warna kuning. Lajur berada di bagian tengah trotoar dengan desain berbeda memiliki tanda menonjol pada permukaan jalan. Tanda tersebut merupakan standar penanda jalan khususnya tunanetra dan penyandang low vision.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menegaskan, pejalan kaki perlu mendapat hak dan kenyamanan ketika berjalan kaki. Trotoar sebagai sarana sangat penting diperhatikan pemerintah setempat.

Menurut Ahmad, trotoar merupakan fasilitas umum yang semestinya diakses seluruh masyarakat dengan nyaman termasuk kaum difabel. Hanya, karena kurang diperhatikan, trotoar sebagai sarana jalan kaki sudah bergeser dan fungsinya dialihkan.

“Trotoar yang ideal yakni jalur pejalan kaki yang landai, dengan ketentuan lebar 1,2 meter, tanpa penghalang warung kaki lima atau parkir sepeda motor, dan memiliki blok penanda untuk difabel” lanjut Ahmad.

Berdasarkan ketentuan itu, Pemerintah Kota Jogja sebelumnya telah menerapkan model blok penanda di kawasan wisata Jalan Malioboro. Meski belum berlaku optimal, model yang sama kemudian dikerjakan di beberapa ruas jalan penting di Kota Yogyakarta.

Pengerjaan penambahan blok penanda khusus difabel ditarget rampung pada November ini, atau paling tidak akhir tahun 2012. Selain menambah lajur khusus difabel, pengerjaan perbaikan trotoar dilakukan juga dengan meninggikan jalur supaya tidak mudah dialihkan sebagai lahan parkir kendaraan bermotor. (G-18)

Surabaya (Greenersmagz) – Setelah melangsungkan race selama dua hari, Indonesia Energy Marathon Competition (IEMC) akhirnya melahirkan para juara berdasarkan perhitungan konsumsi bahan bakar masing-masing mobil di kamar hitung.

Bahkan, beberapa diantara kategori tersebut justru melahirkan beberapa nama baru yang sebelumnya tidak diperkirakan untuk menjadi jawara di kancah mobil irit nasional ini.

Dua nama dalam lima kategori mobil berdasarkan bahan bakarnya yang menjadi juara dalam kompetisi ini adalah kelas urban dan prototype dengan kategori mesin diesel, gasoline, dan listrik.

Sementara itu, dari kategori mesin diesel untuk kelas prototype dan urban berhasil dimenangkan oleh tim dari ITS, yakni ITS Team 4 dan ITS Team 2, dengan nilai 343,8692 dan 147,834 kilometer per liter. Pada kategori prototype diesel, posisi kedua ditempati oleh Tim Semar Proto Diesel dengan torehan 130,6817 kilometer per liter. Sedangkan untuk kategori urban diesel, ITS Team 4 menjadi juara satu-satunya karena Tim Albert PNJ dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) gagal menuntaskan race.

Hasil unik terjadi pada kategori prototype gasoline. ITS Team 1 dari ITS harus berbagi gelar juara dengan Tim Nakoela Hore dari Universitas Indonesia (UI) karena keduanya memperoleh nilai sama yakni 338,1967 kilometer per liter. Setelah tim juri dan panitia berunding, akhirnya diputuskan bahwa kedua tim menjadi juara pertama dalam kategori tersebut.

“Pada lomba ini, setiap tim diberi kesempatan untuk melakukan race sebanyak lima kali. Itu pun setelah dinyatakan lolos scrutineering atau uji inspeksi teknis yang meliputi bobot kendaraan, jenis bahan bakar, ukuran kendaraan, dan lain-lain. Tapi kalau tim tersebut sudah merasa puas dengan capaian pada race tertentu, ya diperbolehkan untuk tidak melakukan sampai lima kali race,” papar ketua pelaksana, Didit Ardiyanto, Selasa (27/11).

Sementara, untuk kategori prototype listrik, Tim Arjuna Hore dari UI masih mendominasi perolehan nilai dan menjadi juara pertama yakni 165,2474 kilometer per kilowatt jam. Mereka juga sempat mengikuti even Shell Eco Marathon (2012) di Sepang, Malaysia. Sementara itu, pada posisi kedua, pendatang baru dari ITS Tim SAE_ZEV Otomasi ITS Team berhasil menuntaskan lap setelah beberapa kali mengalami gangguan dengan nilai 141,4592 kilometer per kilowatt jam.

Cha-PENS Team dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) harus rela menempati posisi kedua pada kategori urban listrik. Setelah sempat memimpin hingga menjelang akhir sesi race dengan nilai 42,25259 kilometer per kilowatt jam, Tim Nusa Kencana dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memberi kejutan. Tepat pada percobaan terakhirnya, Nusa Kencana unggul dari Cha-PENS dengan perolehan 45,9823 kilometer per kilowatt jam.

Pada kategori urban gasoline, Tim Horas dari Universitas Sumatera Utara justru keluar sebagai pemenang dengan torehan 139,367 kilometer per liter. ITS Team 3 yang dijagokan akan menjadi juara pada kategori ini justru gagal menyelesaikan race karena masalah pada bagian drivetrain (sistem penggerak). Alhasil, pada posisi kedua ditempati oleh Tim Semar Urban dari Universitas Gadjah Mada dengan nilai 83,2401 kilometer per liter.

“Acara ini dapat menyumbang sedikit kontribusi bagi kemandirian teknologi bangsa hingga mewarisi anak cucu kita. Kami berharap ini bukan sekedar lomba tetapi menjadi inspirasi bagi bangsa untuk menciptakannya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Rektor ITS, Triyogi Yuwono DEA. (G25)

Surabaya (Greenersmagz) – Termotivasi dalam mendukung program hemat energi nasional, ITS menggelar kompetisi mobil irit bertajuk Indonesia Energy Marathon Challenge (IEMC) 2012 di Kenjeran Park Circuit pada 23-25 November. Kompetisi skala nasional ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Event perdana di Indonesia ini diikuti oleh 27 tim yang berasal dari 15 perguruan tinggi di Indonesia. Dalam lomba nanti, mobil yang tercatat paling sedikit penggunaan bahan bakarnya untuk jarak tempuh dan waktu yang ditetapkan, itulah yang akan keluar sebagai juara.

“Jadi lomba ini bukan sebuah balapan kecepatan, tapi lomba paling irit penggunaan bahan bakarnya,” ujar Indra Sidharta ST, ketua panitia IEMC dalam konferensi pers di Rektorat ITS, Kamis (22/11).

Menurut Indra, perhelatan IEMC ini berpedoman pada kompetisi international Shell Eco Marathon (SEM). Oleh sebab itu kompetisi IEMC tersebut mengacu pada efisiensi energi dan isu renewable energy yang ditujukan bagi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Dijelaskan, IEMC kali ini terbagi atas dua kategori umum, yaitu prototype dan urban combustion. Kategori prototype adalah kendaraan roda tiga dengan energi pendorong bahan bakar fosil. Sedangkan urban combustion adalah kendaraan roda empat berpendorong energi fosil yang tampilannya mirip mobil pada umumnya dan sesuai untuk on road.

Sementara, untuk setiap kategori umum terbagi lagi menjadi tiga kelas energi, yaitu bensin, solar, dan listrik. Sehingga, total terdapat enam kelas yang dilombakan. ITS yang mendapat kehormatan sebagai tuan rumah menerjunkan tim di semua kelas tersebut.

Indra Menyebutkan, sebelumnya, kompetisi SEM sendiri telah digelar di wilayah Asia, Eropa dan Amerika. ITS telah berpartisipasi dan menjadi juara berturut-turut selama dua tahun dalam perhelatan SEM Asia untuk kategori tertentu.

Sementara, Ketua Pelaksana, Didit Ardiyanto, menyebutkan, setiap tim diberi kesempatan untuk melakukan race sebanyak lima kali. Itu pun setelah dinyatakan lolos scrutineering atau uji inspeksi teknis yang meliputi bobot kendaraan, jenis bahan bakar, ukuran kendaraan, dan lain-lain. “Tapi kalau tim tersebut sudah merasa puas dengan capaian pada race tertentu, ya diperbolehkan untuk tidak melakukan sampai lima kali race,” papar Didit.

Dijelaskan, untuk satu kali race, tiap tim harus melalui lintasan sepanjang 12 kilometer. Untuk kategori prototype, maksimal waktu yang diberikan untuk satu kali lintasan adalah 26 menit. Sedangkan untuk kategori urban combustion, diberi waktu maksimal 30 menit dalam satu lintasan.

Sebelum dan sesudah race akan dilakukan pengukuran bahan bakar oleh panitia lomba. Sehingga bisa diketahui secara pasti berapa banyak penggunaan bahan bakar oleh kendaraan tersebut selama melakukan race. Untuk kendaraan yang berbahan bakar listrik diukur dengan menggunakan alat bernama joule meter, sedangkan untuk yang berbahan bakar gasoline (bensin) dan diesel (solar) dihitung berdasarkan rumus tertentu.

“Untuk penyelenggaraan kompetisi ini, dana 100 persen berasal dari Dikti. Tapi juga didukung oleh beberapa sponsor yang ada. Lomba ini nantinya hanya mengambil juara 1 dan 2 untuk setiap kelas. Untuk juara 1 memperebutkan hadiah berupa uang sebesar Rp 7,5 juta dan juara 2 sebesar Rp 5 juta,” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Pembinaan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni ITS, Bambang Sampurno MT, menyatakan target ITS untuk bisa menjuarai semua kelas. “ITS sangat mendukung kegiatan ini, apalagi mendapat kehormatan sebagai penyelenggara pertama di Indonesia. Kami yakin bisa menjadi juara di tiap kelas,” tandasnya optimis. (G25)

MALANG (Greenersmagz) – Organisasi perlindungan satwa ProFauna Indonesia melakukan aksi cukur gundul kepala para aktivis dan relawannya di kawasan berlangsungnya acara bebas kendaraan bermotor atau car free day, di Jalan Raya Ijen, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (18/11/2012). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya pembalakan liar dan penjualan satwa liar di Indonesia.

Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nur Sahid mengatakan mereka memilih beraksi di kawasan car free day di Jalan Raya Ijen karena di tempat ini kerap dijadikan transaksi jual beli satwa liar seperti elang. “Kami ingin mengingatkan kembali ke masyarakat agar tidak melakukan jual beli satwa liar,” kata Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nur Sahid, ditemui disela-sela aksi, Minggu.

Aksi dilakukan dengan membawa boneka raksasa Orangutan dan dikelilingi sejumlah aktivis ProFauna yang mengenakan aneka topeng satwa liar yang dilindungi. Selain itu, mereka juga membawa poster yang menyerukan kepada masyarakat agar tidak melakukan jual beli satwa liar.

Menurut Rosek, selain menyerukan agar masyarakat tidak melakukan jual beli satwa liar, juga mengingatkan agar tidak melakukan pembalakan lair. Sebab, dampak dari penggundulan hutan otomatis akan merusak semua ekosistem di dalamnya termasuk kehidupan satwa.

Aksi cukur gundul ini dilakukan secara terbuka dan untuk umum, masyarakat yang sedang melintas nampak rela kepalanya digundul sebagai bentuk dukungan terhadap aksi tersebut. Mereka juga diminta sumbangan sukarela untuk mendukung pelestarian satwa dan hutan.

Salah satu warga yang mendukung aksi ProFauna, Bambang, mengaku rela rambutnya dicukur habis dan memberikan sumbangan sukarela demi pelestarian satwa dan hutan. Ia mengaku prihatin terhadap maraknya penjualan satwa liar dan penggundulan hutan di Indonesia. “Sangat tertarik dengan aksi-aksi ProFauna, saya mendukung sekali aksi semacam ini,” katanya.

Aksi cukur gundul dan pengumpulan donasi ini mendapat perhatian dari para pengunjung yang sedang menikmati liburan di kawasan Jalan Ijen yang bebas kendaraan setiap Minggu. Mereka juga memanfaatkan boneka raksasa dan topeng satwa untuk foto bareng.(G17)

Jakarta (Greenersmagz) – Konferensi Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) ke-18 dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) akan digelar di Doha, Qatar pada 26 November – 7 Desember 2012. Salah satu agenda penting dalam konferensi tahunan itu adalah negosiasi mengenai kelanjutan periode komitmen kedua dari komitmen Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto adalah kesepakatan global di bawah UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yang mengatur upaya penurunan emisi oleh negara-negara yang dikategorikan sebagai negara industri maju dan yang telah menghasilkan emisi gas rumah kaca ke atmosfir, penyebab terjadinya perubahan iklim. Berakhirnya periode komitmen pertama pada akhir 2012 diharapkan akan diikuti dengan kesepakatan mengenai periode komitmen kedua dimana negara maju akan menyatakan kesediaannya untuk menandatangani.

Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam media briefing di kantornya  mengatakan beberapa negara telah menyatakan tidak akan mengikatkan diri kepada periode komitmen kedua.  Indonesia sendiri berharap Protokol Kyoto tahap kedua ini akan segera efektif mulai 1 Januari 2013.

Menurut Rachmat yang juga Ketua Delegasi RI untuk COP18/CMP8 Doha itu agenda terkait kelanjutan Protokol Kyoto termasuk membahas lamanya periode komitmen kedua yang hingga kini belum dicapai kesepakatan. Sebagian negara menginginginkan hingga tahun 2020, mengingat rezim global baru yang akan mengatur upaya penanggulangan perubahan iklim direncanakan akan mulai efektif tahun 2020. Namun beberapa negara menginginkan periode komitmen yang lebih pendek agar penurunan emisi yang signifikan segera terjadi sehingga dampak negatif perubahan iklim dapat dihindari.

“Indonesia mengharapkan negara maju menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya penyelamatan bumi dari kerusakan akibat perubahan iklim yang kian meningkat. Meski negara berkembang, Indonesia telah mengambil inisiatif penting dalam upaya penurunan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim”, kata Rachmat yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Selain agenda terkait Protokol Kyoto, COP18/CMP8 UNFCCC di Doha diharapkan akan menuntaskan pembahasan Bali Action Plan yang terdiri dari agenda peningkatan aksi penanggulangan perubahan iklim seperti mitigasi di negara maju dan berkembang, adaptasi di negara berkembang dan rentan, serta penyediaan pendanaan dan investasi, teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.

Agenda Bali Action Plan yang dihasilkan oleh COP 13 tahun 2007 di Indonesia tersebut selama ini dibahas dalam Ad-hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) yang dimandatkan untuk berakhir di Doha.

Agenda penting lain yang akan mewarnai pertemuan di Doha adalah kelanjutan pembahasan mengenai rezim global baru yang ditargetkan menyelesaikan kesepakatan pada tahun 2015. Agenda tersebut merupakan hasil keputusan COP tahun lalu di Durban dan telah memulai kerjanya awal tahun ini. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Ad-Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Action (ADP). (G02)

Yogyakarta (Greenersmagz) – Mengantisipasi genangan air di musim penghujan, Pemerintah Kota Yogyakarta lewat Badan Lingkungan Hidup (BLH) siap bangun 400 sumur resapan.

Jumlah sumur resapan akan dibangun menyebar di wilayah kota dengan target terpenuhi pada akhir tahun 2012. menurut Kepala BLH Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharsono, pembuatan sumur resapan segera dilakukan sesuai usulan warga.

“Pembangunan diharapkan sesuai kebutuhan masyarakat dan dibangun di wilayah yang membutuhkan,” jelasnya kepada media, Minggu (11/11). Dengan catatan, pengerjaan dilakukan terbatas dalam waktu singkat sekitar satu setengah bulan dari pekan ini.

Meski pembangunan ditarget dengan waktu singkat, BLH Yogyakarta yakin jumlah sumur resapan akan terbangun sesuai target 400 sumur. Sumur resapan diharapkan menyebar hingga wilayah-wilayah kelurahan dan lokasi yang rawan genangan air hujan.

Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta menyatakan, beberapa sumur resapan yang sudah dibangun di beberapa kecamatan tidak difungsikan optimal. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta, Suparlan, pembuatan sumur resapan adalah program positif.

“Perlu kontrol dan pengelolaan yang baik supaya tidak mubazir,” jelasnya Senin (12/11). Suparlan menambahkan, sumur-sumur resapan sudah dibangun di tempat yang semestinya. Hanya, dalam pelaksanaannya tidak dikelola dengan baik dan banyak tertutup sampah.

Melihat kondisi tersebut, dia berharap supaya Pemerintah Kota menyusun peraturan yang jelas terkait penyelenggaraan sumur resapan. Dengan aturan yang jelas, masyarakat bisa mengupayakan pengelolaan dan pemanfaatan sumur resapan sesuai fungsinya.

Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Suwarto, menegaskan, pembuatan sumur resapan perlu difokuskan di daerah rawan genangan seperti bantaran sungai. “Pelaksanaan pekerjaan sebaiknya berbasis kelurahan supaya sasaran lebih optimal,” tegasnya.

Diketahui, dana pembuatan sumur resapan sekitar Rp 1 miliar. Dana berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2012 Kota Yogyakarta. Melalui APBD Perubahan 2012, BLH Kota Yogyakarta memperoleh tambahan dana sekitar Rp 6 miliar untuk berbagai kebutuhan seperti pembuatan sumur resapan, saluran air hujan, tamanisasi, dan program kali bersih. (G-18)